Penyusun: Dr. Yusnani Hasyim Zoem, S.H., M.Hum.
File presentasi dalam Pendidikan Publik dan Diskusi Peluncuran Jurnal Perempuan 94.
Ruang Sidang Rektorat Lantai II Universitas Lampung
Peraturan Menteri ini mengatur pedoman penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja bagi mereka yang bekerja di luar hubungan kerja. Program ini bertujuan memberikan perlindungan berupa santunan dan pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja yang berisiko mengalami kecelakaan, sakit, hamil, menua, atau meninggal dunia dalam menjalankan pekerjaannya secara independen. Pedoman ini menjabarkan ruang lingkup, sistem, dan unsur
Sosialisasi Bukan Penerima Upah BPJS Ketenagakerjaan denpasarGunawan Wicaksono
Dokumen tersebut membahas tentang dasar hukum dan peraturan terkait program jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia seperti UUD 1945 dan undang-undang terkait. Dokumen ini juga menjelaskan tentang kepesertaan dalam program jaminan sosial tenaga kerja, besaran iuran, dan contoh manfaat yang dapat diterima seperti santunan kematian.
SOSIALISASI Peraturan Pemerintah NO. 44, 45 dan 46 Tahun 2015 Tentang BPJS Ketenagakerjaan meliputi Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JPN)
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan, mencakup landasan hukum, kepesertaan, manfaat jaminan kesehatan, dan prosedur pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.
Peraturan Menteri ini mengatur pedoman penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja bagi mereka yang bekerja di luar hubungan kerja. Program ini bertujuan memberikan perlindungan berupa santunan dan pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja yang berisiko mengalami kecelakaan, sakit, hamil, menua, atau meninggal dunia dalam menjalankan pekerjaannya secara independen. Pedoman ini menjabarkan ruang lingkup, sistem, dan unsur
Sosialisasi Bukan Penerima Upah BPJS Ketenagakerjaan denpasarGunawan Wicaksono
Dokumen tersebut membahas tentang dasar hukum dan peraturan terkait program jaminan sosial tenaga kerja di Indonesia seperti UUD 1945 dan undang-undang terkait. Dokumen ini juga menjelaskan tentang kepesertaan dalam program jaminan sosial tenaga kerja, besaran iuran, dan contoh manfaat yang dapat diterima seperti santunan kematian.
SOSIALISASI Peraturan Pemerintah NO. 44, 45 dan 46 Tahun 2015 Tentang BPJS Ketenagakerjaan meliputi Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JPN)
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan, mencakup landasan hukum, kepesertaan, manfaat jaminan kesehatan, dan prosedur pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.
Dokumen tersebut membahas tentang BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan di Indonesia. BPJS didirikan berdasarkan undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kesehatan. Dokumen ini juga menjelaskan tentang tujuan, peserta, iuran, dan manfaat dari program-program BPJS.
[Ringkasan]
1. Dokumen tersebut merupakan ringkasan tentang Serikat Tenaga Kesehatan Nasional Indonesia (STKNI) yang didirikan pada 2 Desember 2018 di Yogyakarta dengan tujuan memperjuangkan hak dan kesejahteraan tenaga kesehatan.
2. STKNI berupaya mengatasi masalah pengangguran dan upah di bawah standar yang dihadapi banyak tenaga kesehatan di Indonesia.
3. Organisasi ini berperan dalam mewujudkan keadilan bagi tenaga kese
Dokumen tersebut merupakan petunjuk teknis pelaksanaan program Jaminan Persalinan yang bertujuan untuk meningkatkan akses ibu hamil terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Petunjuk ini mengatur tata laksana program mulai dari cakupan layanan, syarat penerima manfaat, peran pemerintah pusat dan daerah, serta pengelolaan keuangan program.
Dokumen tersebut membahas beberapa aspek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Aspek-aspek tersebut meliputi latar belakang, dasar hukum, ketentuan umum, tujuan, materi/aspek yang diatur, sanksi, dan ketentuan peralihan/penutup UU tersebut.
1. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) meliputi jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian.
2. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan keadilan.
3. Peserta jaminan kesehatan meliputi seluruh penduduk Indonesia dan pekerja asing.
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Indonesia. JKN bertujuan memberikan akses layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan target cakupan universal pada tahun 2019. BPJS Kesehatan bertanggung jawab mengelola program JKN secara berkelanjutan.
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan hukum bagi tenaga kerja di Indonesia, termasuk jenis-jenis perlindungan seperti perlindungan ekonomi, sosial, dan teknis yang diatur dalam berbagai undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas prinsip penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri sesuai undang-undang terkait.
2) Prinsip-prinsip utama mencakup penempatan yang sesuai keahlian dan perlindungan hak TKI, termasuk pencegahan dokumen palsu dan sanksi terhadap pemberi kerja yang tidak memenuhi perjanjian.
3) Pemerintah berkewajiban melind
Materi ini saya sampaikan pada saat Webinar yang dilakukan oleh DPD PKS Kabupaten Bogor. Semoga dapat memberikan masukan dan Perbaikan dalam Jaminan Kesehatan Kabupaten Bogor.
membahas tentang upah, pengertian upah,dasar hukum tentang upah,macam-macam upah,upah ditinjau dari sudut dan bentuk,berbagai sistem upah,sistem upah, jenis upah, penghitungan upah, kelemahan upah dengan sistem upah
Dokumen tersebut membahas tentang BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan di Indonesia. BPJS didirikan berdasarkan undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kesehatan. Dokumen ini juga menjelaskan tentang tujuan, peserta, iuran, dan manfaat dari program-program BPJS.
[Ringkasan]
1. Dokumen tersebut merupakan ringkasan tentang Serikat Tenaga Kesehatan Nasional Indonesia (STKNI) yang didirikan pada 2 Desember 2018 di Yogyakarta dengan tujuan memperjuangkan hak dan kesejahteraan tenaga kesehatan.
2. STKNI berupaya mengatasi masalah pengangguran dan upah di bawah standar yang dihadapi banyak tenaga kesehatan di Indonesia.
3. Organisasi ini berperan dalam mewujudkan keadilan bagi tenaga kese
Dokumen tersebut merupakan petunjuk teknis pelaksanaan program Jaminan Persalinan yang bertujuan untuk meningkatkan akses ibu hamil terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Petunjuk ini mengatur tata laksana program mulai dari cakupan layanan, syarat penerima manfaat, peran pemerintah pusat dan daerah, serta pengelolaan keuangan program.
Dokumen tersebut membahas beberapa aspek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Aspek-aspek tersebut meliputi latar belakang, dasar hukum, ketentuan umum, tujuan, materi/aspek yang diatur, sanksi, dan ketentuan peralihan/penutup UU tersebut.
1. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) meliputi jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian.
2. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan keadilan.
3. Peserta jaminan kesehatan meliputi seluruh penduduk Indonesia dan pekerja asing.
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Indonesia. JKN bertujuan memberikan akses layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan target cakupan universal pada tahun 2019. BPJS Kesehatan bertanggung jawab mengelola program JKN secara berkelanjutan.
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan hukum bagi tenaga kerja di Indonesia, termasuk jenis-jenis perlindungan seperti perlindungan ekonomi, sosial, dan teknis yang diatur dalam berbagai undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas prinsip penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri sesuai undang-undang terkait.
2) Prinsip-prinsip utama mencakup penempatan yang sesuai keahlian dan perlindungan hak TKI, termasuk pencegahan dokumen palsu dan sanksi terhadap pemberi kerja yang tidak memenuhi perjanjian.
3) Pemerintah berkewajiban melind
Materi ini saya sampaikan pada saat Webinar yang dilakukan oleh DPD PKS Kabupaten Bogor. Semoga dapat memberikan masukan dan Perbaikan dalam Jaminan Kesehatan Kabupaten Bogor.
membahas tentang upah, pengertian upah,dasar hukum tentang upah,macam-macam upah,upah ditinjau dari sudut dan bentuk,berbagai sistem upah,sistem upah, jenis upah, penghitungan upah, kelemahan upah dengan sistem upah
Similar to Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam Tinjauan Sistem Hukum Indonesia (20)
Kondisi Kerja Layak PRT di Mata Majikan: Studi di 3 Kota (Surabaya, Makasar, ...Rudi Wijaya
Oleh Dr. Ida Ruwaida Noor
Disampaikan dalam Pendidikan Publik dan Diskusi Peluncuran Jurnal Perempuan 94 di Ruang Sidang Rektorat Lantai II Universitas Lampung
Peran dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia dalam Peningkatan Pelayanan PyblikRudi Wijaya
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan fungsi Ombudsman Republik Indonesia dalam peningkatan pelayanan publik. Ombudsman berperan untuk mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga pemerintah dan swasta serta memiliki wewenang untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat, melakukan investigasi, dan memberikan rekomendasi perbaikan pelayanan publik.
Quo Vadis Hak Masyarakat Lokal Versus Transmigran?Rudi Wijaya
Disampaikan dalam FGD Penguatan Legislasi DPD RI Melalui Kerjasama dengan Perguruan Tinggi di Daerah, Ruang Sidang Rektorat Universitas Lampung, 15 Juni 2017
Penyusun: Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A. (Akademisi FISIP Universitas Lampung)
Evaluasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Kaitannya...Rudi Wijaya
1. Dokumen tersebut membahas evaluasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian kaitannya dengan pemberian sertifikasi tanah bagi para transmigran.
2. Beberapa poin evaluasi mencakup komitmen pejabat daerah, proses pengadaan tanah, transmigran belum menerima sertifikat tanah, serta tanggung jawab dan larangan yang diatur dalam peraturan turunan.
3. Simpulannya, perlu pengaturan lebih
efektivitas Peran Pemerintah Terhadap Hak Masyarakat Lokal dan Para Transmigr...Rudi Wijaya
Dokumen tersebut membahas efektivitas peran pemerintah terhadap hak masyarakat lokal dan transmigran dalam program transmigrasi. Dokumen menyebutkan perlu revisi UU Transmigrasi agar lebih memperhatikan perlindungan hak masyarakat lokal dan menanggulangi masalah yang sering timbul akibat perbedaan budaya antara transmigran dan masyarakat lokal.
Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Konstitusional Perempuan AdatRudi Wijaya
Disampaikan pada Seminar Nasional, Konggres & Call For Paper Pancasila, Konstitusi, dan Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan di Hotel Santika Slipi Jakarta, 5-6 Juli 2017.
Penyusun:
Siti Khoiriah, S.H.I., M.H., Rudi Wijaya, Martha Riananda, S.H., M.H.
Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keua...Rudi Wijaya
Dokumen tersebut membahas urgensi revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Beberapa poin utama yang disebutkan adalah: (1) RUU tersebut masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2016 Perubahan dan harus selesai pada tahun itu pula, (2) terdapat beberapa masalah dalam implementasi UU saat ini mengenai kemandirian, kualifikasi anggota, dan perwakilan BPK, (3)
Menjaga Independensi dan Profesionalisme BPK melalui Revisi Undang-Undang Nom...Rudi Wijaya
Oleh: Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S. (Ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional)
Bahan Diskusi Publik Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pada 9 September 2016 di Fakultas Hukum Universitas Lampung
Ombudsman merupakan lembaga pengawas pelayanan publik yang berasal dari konsep Qadhi al-Qudhaat di Turki dan Swedia. Ombudsman Indonesia awalnya bernama Komisi Ombudsman Nasional yang kemudian berubah menjadi Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang tahun 2008. Ombudsman bertugas mengawasi pelayanan publik, menerima laporan, melakukan investigasi, dan memberikan rekomendasi perbaikan pelayanan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan organisasi kesiswaan di sekolah. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain perlunya sistem organisasi yang sederhana dan tidak terlalu mereplikasi sistem pemerintahan, serta memperhatikan kesiapan sumber daya manusia siswa. Dokumen ini juga memberikan rekomendasi struktur organisasi dan peran pembimbing yang independen dalam memandu pengurus organisasi.
Demokrasi, Hukum, dan Produk Hukum MahasiswaRudi Wijaya
Demokrasi, Hukum Dan Produk Hukum (MAHASISWA) membahas 3 poin utama:
1. Deskripsi pranata hukum sebagai sistem norma yang mengatur tingkah laku manusia untuk mencapai tujuan penting masyarakat dan mewujudkan ketertiban sosial.
2. Fungsi pranata hukum menjalankan integrasi masyarakat dengan mempertahankan kesatuan di antara kelompok yang berbeda pendapat guna mendorong
2. Sudah berjalan 13
Th. RUU PRT
belum ada UU yg
mengikat, dan
mengakui PRT ini
diakui sbg pekerja
Hingga saat ini Pemerintah
Indonesia, belum meratifikasi
Konvensi ILO No. 189 ttg pekerja
rumah tangga,
Ketiadaan dua aturan Hk ini hak
setiap pekerja R. tangga, PRT,
menjadi rentan terdiskriminasi,
mengalami kekerasan dan
bahkan menjadi korban
perbudakan modern,
3. 1.Gaji tdk
dibayar/d
ibayar tdk
penuh
2. Dituduh
mencuri
PRT rentan
terhadap
kekerasan dan
diskriminasi
3.Mendptkan
kekerasan
physik
4.Tdk mendpt
Perlindungan
kesehatan
6.Tdk ada cuti
5.Kerja
lembur tdk
dibayar
4. Menurut data dari Pusat Penelitian dan Pengembangan
Informasi di Instansi Badan Nasional penempatan dan
perlindungan tenaga kerja Indonesia .(BNP2TKI )
TKI terbesar di Indonesia adlh :
1 Januari 2017s/d 30 Juni 2017
1. Prov.Jawa Timur
2. Prov Jawa Barat
3. Prov. Jawa Tengah
4. Prov. Lampung
70 % diantaranya adalah TKI
Perempuan
Penempatan TKI yg berasal
dari Prov Lampung
sepanjang th.2015
mencapai angka 16.108
orang
Dari Jumlah 10.012 orang /
mencapai 90 %. Dari total
TKI wanita dari Prov
Lampung bekerja di sektor
informal atau sbg penata
laksana R.Tangga di majikan
perorangan.: BP3TKI
Sumber data
BP3TKI
Lampung,
Th.2014
5. Kasus Pengaduan Crisis center BP3TKI Lampung
Periode Kasus yang masuk Kasus TKI wwanita yg bekerja
SBG penata laksana R.Tangga
Januari s/d Desember 2015 115 kasus 77 kasus
Kasus2 yg
berdasarkan
Pengaduan di
Crisis Center
Th.2015
1.Pemalsuan Data
4.Tindak
Kekerasan
6. Meninggal
dunia.
Sumber :Azma zahratun Nabila:Pejabat Fungsional BP3TKI Lampung. 21 April 2016
6. BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
(BNP2TKI )
JUMLAH TENAGA KERJA INDONESIA MENURUT PROVINSI, JENIS KELAMIN DAN SEKTOR
TGL : 01/01/2016 S.D . 31/12/2016
N0 Provinsi Laki - laki Perempuan Jumlah
informal formal informal formal Informal formal
1` Bali 0 2.074 57 1.176 57 32.50
2 Bangka Belitung 0 19 15 2 15 21
3 Banten 25 1.116 1.293 449 1.318 1.565
4 Bengkulu 0 156 411 34 411 190
5 DI. Yogyakarta 3 579 830 665 833 1.244
6 DKI Jakarta 0 392 727 128 727 520
7 Jambi 0 143 43 220 43 363
8 Jawa Barat 368 9.788 42.243 4.799 42.611 14.587
9 Jawa Tengah 121 13.786 46.863 7.599 46.984 21.385
10 Jawa Timur 95 15.388 69.472 3.559 69.567 18.947
11 Lampung 33 4.750 13.113 1.007 13.146 5.757
12 Kalimantan Barat 4 1.194 146 580 158 1.774
7. BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
(BNP2TKI )
JUMLAH TENAGA KERJA INDONESIA MENURUT PROVINSI, JENIS KELAMIN DAN SEKTOR
TGL : 01/01/2017 S.D . 30/06/2017
N0 Provinsi Laki - laki Perempuan Jumlah
informal formal informal formal Informal formal
1` Bali 0 1.745 6 1.166 6 2.911
2 Bangka Belitung 0 3 1 1 1 4
3 Banten 3 390 419 157 422 547
4 Bengkulu 0 58 63 19 63 77
5 DI. Yogyakarta 0 177 180 369 180 546
6 DKI Jakarta 3 155 190 56 193 211
7 Jambi 0 39 4 72 4 111
8 Jawa Barat 45 4.270 16.650 1.945 16.605 6.215
9 Jawa Tengah 19 6.135 15.760 3.637 15.779 9.772
10 Jawa Timur 32 6.345 20.275 1.897 20.307 8.242
11 Lampung 5 1.761 4.818 494 4.823 2.255
12 Kalimantan Barat 3 3.66 27 258 30 624
8. PERLINDUNGAN HAK PEKERJA DLM UU NO.13 TH. 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN ( UUKK)
Hak perlindungan pekerja telah diatur dalam UU No.13 TH.2003
dan peraturan pelaksanaanya .
1. Hak untuk mendapatkan upah yg diatur dlm Psl.88 s/d
Psl.98
dan dalmkeputusan Menteri tenaga kerja dlm Keputusan
Menteri No.49/MEN/IV/2004.dlm rangka memberikan
pengupahan mk pemerintah menetapkan upah minimum
disetiap provinsi, kab/kota yg berubah setiap Tahun.
9. 2. Perlindungan jam kerja
1.Jam kerja normal 40 jam seminggu maka jumlah jam kerja 1 har
= 7 jam dan hari sabtu 5 jam kerja.
Jam kerja yg dihitung sebagai lembur
Jam kerja lembur diatur dalam keputusan menteri tenaga kerja
dan
Transmigrasi No.Kep.102/Men/VI/2004 tentang waktu lembur
dan upah kerja lembur
3.HAK PEKERJA UNTUK MENDAPATKAN THR:
Tunjangan hari raya keagamaan adlah sesuatu yg wajib diberikan oleh
Pengusaha kepada pekerjanya.(PerMen Tenaga Kerja RI No.
Per,104/MEN/1994 )
10. 4. JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK)
JAMSOSTEK merupakan hak dasar pekerjayg wajib mereka
terima dlm rangka mewujudkan masyarakat yg sejahtera
Makmur dan merata.( UU NO.3 Th.1992)
Berdasarkan PPNo.14 tahun 1993 Program Jamsostek
Ada4 Program:
a) Jaminan Kecelakaan
b) Jaminan Kematian
c) Jaminan Hari tua
d) Jaminan pemeliharaan Kesehatan.
11. 5. HAK CUTI
Cuti adalah istirahat tahunan yg harus diambiloleh pekerja
Setelah bekerja selama 12 bulan berturut-turut. (Psl.79 UUKK)
6.PENGHITUNGAN PESANGON PEKERJA DI PHK
Bila terjadi PHK ada 4 komponen sbg kompensasiPHK
1.Uang ganti kerugian 4. Uang Pisah ( ketika mengundurkan
diri /Pensiun)
12. PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN YANG
BEKERJA PADA MALAM HARI
Mengatur
kewajiban
pengusaha yg
memperkerjakan
Pekerja/buruh
perempuan
pada malam hari
antara pukul
23.00 s/d 07.00,
Perlindungan
keamanan fisik dan
psikispekerjaperem
puan pada
Malam hari agar
terhindar dari
perampokan
pemerasan dsl..
DikeluarkannyaPer
men tenaga kerja
No.03/Men/1989
tentang larangan
PHKbagi pekerja
wanita krn menikah
hamil atau
melahirkan.
13. 3.CUTI HAID
Cuti haid bagi perempuan diatur dlm Psl,81 ayat1 UUKK
menyatakan Pekerja buruh perempuan yg dalam masa haid
Merasakan sakit dan memberitahukan kpd pengusaha
tidak wajib bekerja pd hari pertama dan kedua.alam masa haid
Sebagian
perempuan tdk
setuju psl,81 ayat 1
dan menanggap
adanya perlakuan
diskriminatip
Sebag perempyg setuju psl81
ayat 1 bhw kewajiban
cutihaid adlh hak boleh
diambildan boleh tidak.
14. 4. CUTI HAMIL/KEGUGURAN. ( Psl.82 UUKK)
Ayat 1 :Pekerja buruh perempuan berhak memperoleh istirahat
1,5 bulanSebelum melahirkandan 1,5 bulan sesudah melahirkan
Menurut Perhitungan dokter kandungan atau bidan
Ayat,2 pekerja buruh perempuan yangmengalamikeguguran
Kandungan berhak istirahat 1,5 bulan atau sesuaidengan sura t
Keterangan dokter.
Pasal 83 : menyatakan : pekerja buruh perempuan yg anaknya
masih menyusuiharus diberikan kesempatan sepatutnya untuk
menyusui anaknya jika hal itu hrs dilakukan selama waktu kerja.
15. Bentuk
sanksi
pelanggaran
hak pekerja
perempuan
1.Teguran ,peringatan
,pencabutan izin usaha
Batalnya perjanjian
kerja berubahnya
perj kerja waktu
tertentu, perj kerja
waktu tdk tertentu
Batalnya perjanjian kerja
bila perjanjian kerja
bukan krn kesepakatan
Mogok kerja yg dilakukan
secara tdk sah mk
pekerja yg melakukan
mogok dianggapmangkir
dan jika sdhdipanggil tdk
dtg dianggap
mengundurkan diri
16. SANKSI –SANKSI TERHADAP PELANGGARAN
HAK PEKERJA PEREMPUAN
1.SANKSI ADMINISTRATIF
Jika pengusaha / siapapun memper
lakukan pekerja termasuk perempuan
Secara dikriminasi(Psl 190.UUKK)
Berupa :
1. teguran,
2.peringatan tertulis
3. Pembatasan kegiatan
usaha
4.Pembekuan kegiatan
usaha .
5. Pembatlan persetujuan
6.Penghentian sementara
sebagian /seluruh alat
produksi
7.Pencabutan izin usaha
17. SANKSI PERDATA Bila pekerjaan yg diperjanjikan ternyata
bertentangan dgn kesusilaan dan norma
Norma umum akibatnya perjanjian tsb
batal ( Psl 52. dan Psl 155.UUKK)
SANKSI PIDANA
Sanksi pidana penjara dan denda terhadap
pelanggaran hakpekerja perempuan
termuat dalam beberapa Pasal UUKK
Sanksi pidana kejahatan dgn ancaman pidana penjara paling singkat
Satu tahun dan paling lama empat tahun dan atau denda paling sediki
Rp.100.000.000dan yg paling banyak Rp.400.000.000.bagi pengusaha
Yg tdk memberikan kpdpekerja perempuan hak istirahat selama1,5 bul
Sebelummelahirkan dan1,5 bulansetelahmelahirkan sesuaidgn
keterangan dokter atau bidan ( Psl185.UUKK)