SlideShare a Scribd company logo
Ombudsman Republik Indonesia
(UU No. 37 Tahun 2008)
Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah Lembaga negara yang
mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh
Kementerian, Lembaga Non Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Daerah termasuk yang diselenggarakan
oleh BUMN, BUMD, dan BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan
pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD
Ombudsman berasal dari
bahasa skandinavia kuno:
ombud, yang bermakna
perwakilan, proxy, wali
amanat.
Ombudsman moderen dibentuk pertama kali
di Swedia. Terinspirasi dari Khalifah Umar
Bin Khatab dengan konsep Qadhi al
Qhudaat yang bertugas melindungi warga
dari Tindakan sewenang-wenang dan
penyalagunaan kekuasaan oleh
penyelenggara pemerintahan. Konsep ini
yang dikembangkan oleh dinasti Osmaniah
di Turkey.
1
2
5
3
4
Pada 1709 Raja Swedia Charles XII
mengungsi ke Turkey (kalah perang
melawan Rusia) kemudian
mempelajari dan mendalami Qadhi
Al Qhudaat
Sekembalinya Raja Charles ke
Swedia mulai digagas lembaga
Qadhi Al Qhudaat yang diberi
nama Ombud yang berkembang
menjadi Ombudsman
Bersamaan dengan perkembangan
demokrasi di negara penganut sistem
parlementer, Ombudsman menjadi alat
parlemen untuk mengawasi eksekutif
sebagai penyelenggara. Produk utama
rekomendasi (mirip legislatif).
Ombudsman kemudian menjadi pilihan
banyak negara untuk mengawasi kinerja
penyelenggara negara.
SEJARAH SINGKAT OMBUDSMAN
Perjalananan Ombudsman RI
Pasal 1 ayat (3) UU 37 tahun 2008
Maladministrasi adalah perilaku atau
perbuatan melawan hukum, melampaui
wewenang, menggunakan wewenang untuk
tujuan lain dari yang menjadi tujuan
wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau
pengabaian kewajiban hukum dalam
penyelenggaraan pelayanan publik yang
dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan
pemerintahan yang menimbulkan kerugian
materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat
dan orang perseorangan.
MEMAHAMI
MALADMINISTRASI
Penundaan berlarut
Tidak memberikan pelayanan
Tidak kompeten
Penyalagunaan wewenang
Penyimpangan prosedur
Permintaan imbalan
Tidak patut
Berpihak
Diskriminasi
Konflik kepentingan
Bentuk-bentuk
maladministrasi
SUPRIORITAS OMBUDSMAN DALAM
MENJALANKAN TUGAS DAN
FUNGSINYA
IMUNITAS OMBUDSMAN
Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Ombudsman
tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau
digugat di muka pengadilan [Pasal 10].
UPAYA PAKSA
Terlapor dan saksi tiga kali berturut-turut tidak
memenuhi panggilan dengan alasan yang sah,
Ombudsman dapat meminta bantuan POLRI
untuk menghadirkan secara paksa.[Pasal 31].
TANPA HALANGAN
Menghalangi Ombudsman dalam melakukan
pemeriksaan dipidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun atau denda paling banyak Rp.
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) [Pasal 44].
ADMINISTRATIVE DEFAULT
Kepala daerah yang tidak melaksanakan
rekomendasi Ombuds-man diberikan sanksi
pembinaan khusus oleh Kementerian dan non
aktif sementara [Pasal 351 (5) UU 23/2014].
Penundaan Berlarut
Permintaan imbalan
Penyimpangan Prosedur
Tidak Patut
Tidak Kompeten
INVESTIGASI
adalah aktifitas atau proses pencarian dan pengumpulan data (menggali dan
menganalisis) informasi tentang fakta yang menyangkut suatu masalah
dengan menggunakan metode tertentu.
Informasi ini dapat berasal dari omong-omongan, guntingan berita, laporan
resmiperusahaan, dokumen-dokumen dan lain sebagainya.
4 PRINSIP INVESTIGASI
1. Ada tuduhan (dugaan)
2. Mengumpulkan bukti (material)
3. Mencari saksi
4. Mengungkap pelaku
IDE & TEMUAN AWAL
1. Menangkap informasi (dengan panca indera).
2. Melakukan assessment:yakni menggunakan
pengetahuan dan pengalaman untuk menakar atau
menilai bobot informasi itu.
KEGIATAN INVESTIGASI
RISET
WAWANCARA
OBSERVASI
VERIFIKASI
MENYUSUN LAPORAN
JEJARING INFORMASI
Wilayah, profesi, segmen sosial, dll.
Narasumber “durian runtuh” atau “nasi bungkus”
Deep Throat atau Whistle-Blower
POTENSI WHISTLE-BLOWER
1. Orang dalam instansi atau kelompok yang
menjadi target.
2. Pesaing atau kompetitor (contoh: rival tender)
3. Bekas orang-dalam (pensiunan, keluar, pindah)
4. Kelompok yang menjadi oposan (“barisan sakit
hati” atau faksi yang dimarginalkan)
5. Orang-orang di lingkaran target yang tertangkap,
sedang dihukum, atau “bertobat”
SUMBER INFORMASI
Narasumber petunjuk: whistle blower, the insider
Narasumber utama (primer): pelaku, saksi mata
Narasumber pendukung (sekunder): informan,
pemberi informasi latar belakang (backgrond info),
sumber-sumber formal (resmi).
Narasumber ahli (expertsource):membantu informasi
dan pemahaman teknis bidang tertentu dalam sebuah
kasus.
Regular News In-depth Investigative
Laporan yang
menceritakan
Laporan yang
menjelaskan
Laporan yang
menunjukkan
Menceritakan apa, siapa,
di mana, kapan,
mengapa, bagaimana
(5W+1H)
Lebih menjelaskan
bagaimana dan
mengapa (how dan
why)
Lebih menunjukkan
apa dan siapa (what
dan who)
Sebagai informasi (data)
bagi publik
Memberi pengetahuan
dan pemahaman
Membeberkan dan
meluruskan persoalan
dengan bergerak maju
ke pertanyaan:
bagaimana bisa, sampai
sejauh apa, dan siapa
saja.
5 ELEMEN INVESTIGASI
 Mengungkap kejahatan (yang ditutup-tutupi) terhadap
kepentingan publik, atau tindakan yang merugikan orang
lain.
 Kasus yang diungkap cenderung terjadi secara luas atau
sistematis (ada kaitan atau benang merah).
 Menjawab semua pertanyaan penting yang muncul dan
memetakan persoalan dengan gamblang.
 Mendudukkan aktor-aktor yang terlibat secara lugas,
didukung bukti-bukti yang kuat.
 Publik bisa memahami kompleksitas masalah yang dilaporkan
dan bisa membuat keputusan atau perubahan berdasarkan
laporan itu.

More Related Content

Similar to MATERI INVESTIGASI.pptx

Anti korupsi hitam putih
Anti korupsi hitam putihAnti korupsi hitam putih
Anti korupsi hitam putih
Musanif Efendi
 
---------- PENGANTAR ILMU HUKUM --------
---------- PENGANTAR ILMU HUKUM ------------------ PENGANTAR ILMU HUKUM --------
---------- PENGANTAR ILMU HUKUM --------
rivaldotobing08
 
Dasar praperadilan 21 puu xii-2014
Dasar praperadilan 21 puu xii-2014 Dasar praperadilan 21 puu xii-2014
Dasar praperadilan 21 puu xii-2014
EK KN
 
Peran pengawasan mewujudkan pemerintahan bersih
Peran pengawasan mewujudkan pemerintahan bersihPeran pengawasan mewujudkan pemerintahan bersih
Peran pengawasan mewujudkan pemerintahan bersih
Muslimin B. Putra
 
Ngopi Edisi RUU Intelijen
Ngopi Edisi RUU IntelijenNgopi Edisi RUU Intelijen
Ngopi Edisi RUU Intelijen
Niko Arwenda
 
MATERI - Adokasi Aksi Massa_HMI Malang_23.09.22.ppt
MATERI - Adokasi Aksi Massa_HMI Malang_23.09.22.pptMATERI - Adokasi Aksi Massa_HMI Malang_23.09.22.ppt
MATERI - Adokasi Aksi Massa_HMI Malang_23.09.22.ppt
EdyKurniawanWahid
 
Perlindungan dan penegakan ham
Perlindungan dan penegakan hamPerlindungan dan penegakan ham
Perlindungan dan penegakan ham
rayhanf
 
Sejarah pembentukan lembaga pemberantasan korupsi
Sejarah pembentukan lembaga pemberantasan korupsiSejarah pembentukan lembaga pemberantasan korupsi
Sejarah pembentukan lembaga pemberantasan korupsi
Dedi Supriadi
 
hukum Adat
hukum Adathukum Adat
hukum Adat
Sigit Riono
 
MATERI_TINDAK_PIDANA_KORUPSIiiiii (2).ppt
MATERI_TINDAK_PIDANA_KORUPSIiiiii (2).pptMATERI_TINDAK_PIDANA_KORUPSIiiiii (2).ppt
MATERI_TINDAK_PIDANA_KORUPSIiiiii (2).ppt
ssuserd30037
 
Laporan Perintis Mahkamah-Mahkamah Atasan dan Rendah di Malaysia
Laporan Perintis Mahkamah-Mahkamah Atasan dan Rendah di MalaysiaLaporan Perintis Mahkamah-Mahkamah Atasan dan Rendah di Malaysia
Laporan Perintis Mahkamah-Mahkamah Atasan dan Rendah di MalaysiaMis Sem
 
Upaya Pemberantasan Korupsi
Upaya Pemberantasan KorupsiUpaya Pemberantasan Korupsi
Upaya Pemberantasan KorupsiDini Islamiana
 
Materi 6 a pemberantasan korupsi di indonesia dalam lintasan sejarah 2010
Materi 6 a pemberantasan korupsi di indonesia dalam lintasan sejarah 2010Materi 6 a pemberantasan korupsi di indonesia dalam lintasan sejarah 2010
Materi 6 a pemberantasan korupsi di indonesia dalam lintasan sejarah 2010Fathur Rohman
 
Konsep Birokrasi Penyelenggara Pemerintah dan Pemerintahan.pptx
Konsep Birokrasi Penyelenggara Pemerintah dan Pemerintahan.pptxKonsep Birokrasi Penyelenggara Pemerintah dan Pemerintahan.pptx
Konsep Birokrasi Penyelenggara Pemerintah dan Pemerintahan.pptx
CandraAdikurnia1
 
Bab iii hak asasi manusia
Bab iii hak asasi manusiaBab iii hak asasi manusia
Bab iii hak asasi manusiawowwwwwiii
 
Peran PNS dalam membangun budaya.ppt
Peran PNS dalam membangun budaya.pptPeran PNS dalam membangun budaya.ppt
Peran PNS dalam membangun budaya.ppt
ANDIILMIUTAMIIRWAN1
 
Pers dan Ombudsman pengawasan layanan publik diera covid.pptx
Pers dan Ombudsman pengawasan layanan publik diera covid.pptxPers dan Ombudsman pengawasan layanan publik diera covid.pptx
Pers dan Ombudsman pengawasan layanan publik diera covid.pptx
BagusRizki17
 

Similar to MATERI INVESTIGASI.pptx (20)

Anti korupsi hitam putih
Anti korupsi hitam putihAnti korupsi hitam putih
Anti korupsi hitam putih
 
---------- PENGANTAR ILMU HUKUM --------
---------- PENGANTAR ILMU HUKUM ------------------ PENGANTAR ILMU HUKUM --------
---------- PENGANTAR ILMU HUKUM --------
 
Dasar praperadilan 21 puu xii-2014
Dasar praperadilan 21 puu xii-2014 Dasar praperadilan 21 puu xii-2014
Dasar praperadilan 21 puu xii-2014
 
Peran pengawasan mewujudkan pemerintahan bersih
Peran pengawasan mewujudkan pemerintahan bersihPeran pengawasan mewujudkan pemerintahan bersih
Peran pengawasan mewujudkan pemerintahan bersih
 
Ngopi Edisi RUU Intelijen
Ngopi Edisi RUU IntelijenNgopi Edisi RUU Intelijen
Ngopi Edisi RUU Intelijen
 
MATERI - Adokasi Aksi Massa_HMI Malang_23.09.22.ppt
MATERI - Adokasi Aksi Massa_HMI Malang_23.09.22.pptMATERI - Adokasi Aksi Massa_HMI Malang_23.09.22.ppt
MATERI - Adokasi Aksi Massa_HMI Malang_23.09.22.ppt
 
Konsep kekuasaan
Konsep kekuasaanKonsep kekuasaan
Konsep kekuasaan
 
Perlindungan dan penegakan ham
Perlindungan dan penegakan hamPerlindungan dan penegakan ham
Perlindungan dan penegakan ham
 
Sejarah pembentukan lembaga pemberantasan korupsi
Sejarah pembentukan lembaga pemberantasan korupsiSejarah pembentukan lembaga pemberantasan korupsi
Sejarah pembentukan lembaga pemberantasan korupsi
 
hukum Adat
hukum Adathukum Adat
hukum Adat
 
MATERI_TINDAK_PIDANA_KORUPSIiiiii (2).ppt
MATERI_TINDAK_PIDANA_KORUPSIiiiii (2).pptMATERI_TINDAK_PIDANA_KORUPSIiiiii (2).ppt
MATERI_TINDAK_PIDANA_KORUPSIiiiii (2).ppt
 
Laporan Perintis Mahkamah-Mahkamah Atasan dan Rendah di Malaysia
Laporan Perintis Mahkamah-Mahkamah Atasan dan Rendah di MalaysiaLaporan Perintis Mahkamah-Mahkamah Atasan dan Rendah di Malaysia
Laporan Perintis Mahkamah-Mahkamah Atasan dan Rendah di Malaysia
 
Upaya Pemberantasan Korupsi
Upaya Pemberantasan KorupsiUpaya Pemberantasan Korupsi
Upaya Pemberantasan Korupsi
 
Materi 6 a pemberantasan korupsi di indonesia dalam lintasan sejarah 2010
Materi 6 a pemberantasan korupsi di indonesia dalam lintasan sejarah 2010Materi 6 a pemberantasan korupsi di indonesia dalam lintasan sejarah 2010
Materi 6 a pemberantasan korupsi di indonesia dalam lintasan sejarah 2010
 
Konsep Birokrasi Penyelenggara Pemerintah dan Pemerintahan.pptx
Konsep Birokrasi Penyelenggara Pemerintah dan Pemerintahan.pptxKonsep Birokrasi Penyelenggara Pemerintah dan Pemerintahan.pptx
Konsep Birokrasi Penyelenggara Pemerintah dan Pemerintahan.pptx
 
Bab iii hak asasi manusia
Bab iii hak asasi manusiaBab iii hak asasi manusia
Bab iii hak asasi manusia
 
Peran PNS dalam membangun budaya.ppt
Peran PNS dalam membangun budaya.pptPeran PNS dalam membangun budaya.ppt
Peran PNS dalam membangun budaya.ppt
 
Pers dan Ombudsman pengawasan layanan publik diera covid.pptx
Pers dan Ombudsman pengawasan layanan publik diera covid.pptxPers dan Ombudsman pengawasan layanan publik diera covid.pptx
Pers dan Ombudsman pengawasan layanan publik diera covid.pptx
 
33
3333
33
 
33
3333
33
 

Recently uploaded

6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
Adhi Setyowibowo
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
SharonPriscilla3
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
adbangplk
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
HansWijaya13
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
CIkumparan
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
thegoddescorp
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
intelkejarimimika07
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
thegoddescorp
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
JabalArfah
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
MunirMisbah1
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
intelkejarimimika07
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
asmazn0001
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Pelita9
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 

Recently uploaded (16)

6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
 
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASIPPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
PPT USHUL FIQIH MAQASID SYARIAH ALLAL AL_FASI
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 

MATERI INVESTIGASI.pptx

  • 1. Ombudsman Republik Indonesia (UU No. 37 Tahun 2008) Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah Lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh Kementerian, Lembaga Non Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Daerah termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD
  • 2. Ombudsman berasal dari bahasa skandinavia kuno: ombud, yang bermakna perwakilan, proxy, wali amanat. Ombudsman moderen dibentuk pertama kali di Swedia. Terinspirasi dari Khalifah Umar Bin Khatab dengan konsep Qadhi al Qhudaat yang bertugas melindungi warga dari Tindakan sewenang-wenang dan penyalagunaan kekuasaan oleh penyelenggara pemerintahan. Konsep ini yang dikembangkan oleh dinasti Osmaniah di Turkey. 1 2 5 3 4 Pada 1709 Raja Swedia Charles XII mengungsi ke Turkey (kalah perang melawan Rusia) kemudian mempelajari dan mendalami Qadhi Al Qhudaat Sekembalinya Raja Charles ke Swedia mulai digagas lembaga Qadhi Al Qhudaat yang diberi nama Ombud yang berkembang menjadi Ombudsman Bersamaan dengan perkembangan demokrasi di negara penganut sistem parlementer, Ombudsman menjadi alat parlemen untuk mengawasi eksekutif sebagai penyelenggara. Produk utama rekomendasi (mirip legislatif). Ombudsman kemudian menjadi pilihan banyak negara untuk mengawasi kinerja penyelenggara negara. SEJARAH SINGKAT OMBUDSMAN
  • 4. Pasal 1 ayat (3) UU 37 tahun 2008 Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. MEMAHAMI MALADMINISTRASI Penundaan berlarut Tidak memberikan pelayanan Tidak kompeten Penyalagunaan wewenang Penyimpangan prosedur Permintaan imbalan Tidak patut Berpihak Diskriminasi Konflik kepentingan Bentuk-bentuk maladministrasi
  • 5. SUPRIORITAS OMBUDSMAN DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSINYA IMUNITAS OMBUDSMAN Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan [Pasal 10]. UPAYA PAKSA Terlapor dan saksi tiga kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang sah, Ombudsman dapat meminta bantuan POLRI untuk menghadirkan secara paksa.[Pasal 31]. TANPA HALANGAN Menghalangi Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) [Pasal 44]. ADMINISTRATIVE DEFAULT Kepala daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombuds-man diberikan sanksi pembinaan khusus oleh Kementerian dan non aktif sementara [Pasal 351 (5) UU 23/2014].
  • 11. INVESTIGASI adalah aktifitas atau proses pencarian dan pengumpulan data (menggali dan menganalisis) informasi tentang fakta yang menyangkut suatu masalah dengan menggunakan metode tertentu. Informasi ini dapat berasal dari omong-omongan, guntingan berita, laporan resmiperusahaan, dokumen-dokumen dan lain sebagainya.
  • 12. 4 PRINSIP INVESTIGASI 1. Ada tuduhan (dugaan) 2. Mengumpulkan bukti (material) 3. Mencari saksi 4. Mengungkap pelaku
  • 13. IDE & TEMUAN AWAL 1. Menangkap informasi (dengan panca indera). 2. Melakukan assessment:yakni menggunakan pengetahuan dan pengalaman untuk menakar atau menilai bobot informasi itu.
  • 15. JEJARING INFORMASI Wilayah, profesi, segmen sosial, dll. Narasumber “durian runtuh” atau “nasi bungkus” Deep Throat atau Whistle-Blower
  • 16. POTENSI WHISTLE-BLOWER 1. Orang dalam instansi atau kelompok yang menjadi target. 2. Pesaing atau kompetitor (contoh: rival tender) 3. Bekas orang-dalam (pensiunan, keluar, pindah) 4. Kelompok yang menjadi oposan (“barisan sakit hati” atau faksi yang dimarginalkan) 5. Orang-orang di lingkaran target yang tertangkap, sedang dihukum, atau “bertobat”
  • 17. SUMBER INFORMASI Narasumber petunjuk: whistle blower, the insider Narasumber utama (primer): pelaku, saksi mata Narasumber pendukung (sekunder): informan, pemberi informasi latar belakang (backgrond info), sumber-sumber formal (resmi). Narasumber ahli (expertsource):membantu informasi dan pemahaman teknis bidang tertentu dalam sebuah kasus.
  • 18. Regular News In-depth Investigative Laporan yang menceritakan Laporan yang menjelaskan Laporan yang menunjukkan Menceritakan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana (5W+1H) Lebih menjelaskan bagaimana dan mengapa (how dan why) Lebih menunjukkan apa dan siapa (what dan who) Sebagai informasi (data) bagi publik Memberi pengetahuan dan pemahaman Membeberkan dan meluruskan persoalan dengan bergerak maju ke pertanyaan: bagaimana bisa, sampai sejauh apa, dan siapa saja.
  • 19. 5 ELEMEN INVESTIGASI  Mengungkap kejahatan (yang ditutup-tutupi) terhadap kepentingan publik, atau tindakan yang merugikan orang lain.  Kasus yang diungkap cenderung terjadi secara luas atau sistematis (ada kaitan atau benang merah).  Menjawab semua pertanyaan penting yang muncul dan memetakan persoalan dengan gamblang.  Mendudukkan aktor-aktor yang terlibat secara lugas, didukung bukti-bukti yang kuat.  Publik bisa memahami kompleksitas masalah yang dilaporkan dan bisa membuat keputusan atau perubahan berdasarkan laporan itu.