Dokumen tersebut membahas tentang pembagian kekuasaan secara horizontal di Indonesia meliputi kekuasaan konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Juga dibahas mengenai kewenangan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kemudian dibahas mengenai tugas dan fungsi beberapa kementerian dan lembaga non-kementrian di Indonesia.

1. NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA
PRAKTIK PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN NEGARA

2. “• ALVIAN NUR AZQY (05)
• ARIFINA DIAN PRATIWI (09)
• ASTRID SHAFIRA DITA M (10)
• JASMINE NURUL IZZAH (16)
• MELLYANA RISMAWATI (20)
• NASHWA MAHESWARI W (23)
22
NAMA ANGGOTA :

3. PEMBAGIAN KEKUASAAN1
2
4
3
5
PENERAPAN KEWENANGAN PRESIDEN
KEMENTRIAN BESERTA TUGAS & FUNGSI
LEMBAGA NON-KEMENTRIAN BESERTA TUGAS
BESERTA FUNGSI
CONTOH RIIL PELAKSANAAN NILAI PANCASILA

4. PEMBAGIAN KEKUASAAN
SECARA HORIZONTAL
4
1

5. KEKUASAAN KONSTITUTIF
▪ Kekuasaan konstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan UUD
▪ Pemegang kekuasaan ini adalah MPR
▪ Ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “ Majelis
Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang
Dasar ”
▪ Tugas : 1. Melantik presiden dan wakil presiden dari hasil pemilu
2. Memilih presiden dan wakil presiden apabila mangkat
3. Memutuskan usulan DPR berdasarkan Mahkamah Konstitusi untuk
memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya
4. Mengganti dan menetapkan UUD
5

6. KEKUASAAN EKSEKUTIF
▪ Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan UUD dan
penyelenggaraan pemerintahan negara.
▪ Pemegang kekuasaan ini adalah presiden
▪ Ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa
“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut
Undang-Undang Dasar “
▪ Tugas : Menjalankan pemerintahannya sesuai UUD dan UU
6

7. Sebagai kepala negara
1. Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12)
2. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR (Pasal 11
Ayat 2)
3. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angakatan Darat, Angkatan Laut,dan
Angkatan Udara (Pasal 10)
Sebagai kepala pemerintahan
1. Memegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4 Ayat 1)
2. Mengajukan RUU kepada DPR ( Pasal 5 Ayat 1)
3. Menetapkan peraturan pemerintah (Pasal 5 Ayat 2)
WEWENANG

8. KEKUASAAN LEGISLATIF
▪ Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk UU
▪ Pemegang kekuasaan ini adalah DPR
▪ Ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa
“ Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk UU “
Tugas dan wewenang :
1. Menyusun program legislasi nasional ( prolegnas )
2. Menyusun dan membahas RUU yang diajukan oleh presiden dan DPD
3. Menetapkan UU bersama presiden
8

9. FUNGSI
1. Fungsi legislasi, DPR memegang kekuasaan membentuk UU
2. Fungsi anggaran, DPR membahas dan memberhentikan persetujuan atau
tidak memberhentikan persetujuan terhadap RUU tentang APBN yang
diajukan oleh presiden
3. Fungsi pengawasan, DPR melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan UU
dan APBN

10. KEKUASAAN YUDIKATIF
▪ Kekuasaan yudikatif/ kehakiman yaitu kekuasaan untuk menyelenggaraan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
▪ Pemegang kekuasaan ini adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
▪ Ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada dibawahnya dalam sebuah peradilan umum, lingkungan
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha
negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi “
10

11. TUGAS DAN WEWENANG
Tugas dan wewenang Mahkamah Agung :
1. Mengadili pada tingkat kasasi
2. Menguji peraturan perundang-undangan dibawah UU
3. Mengajukan 3 orang hakim kostitusi
Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi:
1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji UU tehadap UUD
2. Mengurus sengketa kewenangan lembaga negara

12. KEKUASAAN EKSAMINATIF
▪ Kekuasaan eksaminatif/ inspektif yaitu kekuasaan yang berhubungan
dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung
jawab tentang keuangan negara
▪ Pemegang kekuasaan ini adalah BPK
▪ Ditegaskan dalam pasal 23E ayat 1 UUD NRI 1945 yang menyatakan
bahwa “ Untuk memeriksan pengelolaan dan tanggung jawab tentang
keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas
dan mandiri “
12

13. TUGAS DAN WEWENANG
❑ Tugas :
1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
2. Pemeriksaan keuangan dan kinerja
3. Menentukan objek pemeriksaan keuangan
❑ Wewenang :
1. Membina jabatang fungsional pemeriksa
2. Memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan
3. Menggunakan tenaga ahli dan atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang
bekerja untuk dan atas nama BPK

14. KEKUASAAN MONETER
▪ Kekuasaan moneter yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan
kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran,
dan memelihara kestabilan nilai rupiah
▪ Pemegang kekuasaan ini adalah Bank Indonesia
▪ Ditegaskan dalam pasal 23 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “ Negara
memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung
jawab, dan independensinya diatur dalam Undang-Undang “
▪ Tugas dan fungsi :
1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
3. mengatur dan mengawasi bank 14

15. KEWENANGAN PRESIDEN
SEBAGAI KEPALA PEMERINTAHAN
DAN KEPALA NEGARA
15
2

16. KEWENANGAN SEBAGAI KEPALA NEGARA
▪ Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12)
Contoh : Pemberlakuan keadaan darurat di Aceh, karena ada Gerakan Aceh
Merdeka
▪ Membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR (pasal 11 ayat 2)
Contoh : Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa Bangsa, atau yang disebut
sebagai United Nations Convention on Law Of The Sea (UNCLOS) disahkan pada
tanggal 31 Desember 1985. Perjanjian ini perlu disahkan dengan undang-undang
karena termasuk perjanjian internasional yang menyangkut batas negara di wilayah
lautan.
16

17. 17
▪Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan
pertimbangan DPR (Pasal 13 ayat 1 dan 2)
Contoh : Presiden Jokowi melantik 13 dubes pada tahun 2016 yang lalu.
▪Memberikan grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah
Agung (Pasal 14 ayat 1)
Contoh : Jokowi memberikan grasi terhadap Antasari Azhari, mantan Ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terpidana atas tuduhan pembunuhan.
▪Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dalam
undang undang (Pasal 15)
Contoh : Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan kepada empat
tokoh Indonesia.

18. KEWENANGAN SEBAGAI KEPALA
PEMERINTAHAN
▪ Memegang kekuaasaan pemerintah (Pasal 14 ayat 1)
Contoh : Presiden Jokowi mengangkat Ibu Susi Pudjiastuti sebagai menteri perikanan
dan kelautan Republik Indonesia pada masa jabatannya.
▪ Menetapkan Peraturan Pemerintah (Pasal 5 ayat 2)
Contoh : Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah tentang lembaga sensor film yaitu
pada Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2014
▪ Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan
pertimbangan kepada presiden (Pasal 16)
Contoh : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Watimpres pada tahun 2007.
18

19. 19
▪ Mengajukan RUU kepada DPR (Pasal 5 ayat 1)
Contoh : Mengajukan RUU tentang teroriseme.
▪ Membahas dan memberi persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU (Pasal
17 ayat 2)
Contoh : Presiden bersama DPR mengadakan rapat yang membahas RUU APBN .

20. KEMENTRIAN
BESERTA TUGAS DAN FUNGSINYA
20
3

21. 21
TUGAS:
Menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam
pemerintahan untuk membantu presiden dalam
menyelenggarakan pemerintahan negara.
FUNGSI:
▪ perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan
di bidang keagamaan
▪ pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas
pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah
▪ pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional
▪ pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke
daerah.

22. 22
TUGAS:
Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan
menengah, dan pendidikan masyarakat, serta
pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden
dalam menyelenggarakan pemerintahan negara
FUNGSI:
▪ perumusan dan penetapan kebijakan di bidang
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar,
pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat,
serta pengelolaan kebudayaan;
▪ pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan
anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan
menengah, dan pendidikan masyarakat, serta
pengelolaan kebudayaan;

23. 23
TUGAS:
Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset,
teknologi, dan pendidikan tinggi untuk membantu
Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan
negara.
FUNGSI:
▪ perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan
di bidang standar kualitas sistem pembelajaran,
lembaga pendidikan tinggi, sumber daya manusia
serta sarana dan prasarana pendidikan tinggi, dan
keterjangkauan layanan pendidikan tinggi;
▪ pemberian izin tertulis kegiatan penelitian dan
pengembangan terapan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang berisiko tinggi dan berbahaya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

24. 24
TUGAS:
Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
kesehatan untuk membantu Presiden dalam
menyelenggarakan pemerintahan negara
FUNGSI:
▪ perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan
di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan
pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan
kefarmasian dan alat kesehatan;
▪ koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh
unsur organisasi di lingkungan Kementerian
Kesehatan;

25. 25
TUGAS:
Menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial,
jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan
sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu
Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan
negara.
FUNGSI:
▪ perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan
di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial,
pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan
penanganan fakir miskin;
▪ penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang
tidak mampu;
▪ penetapan standar rehabilitasi sosial;

26. 26
TUGAS:
Menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak dalam pemerintahan
untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan
pemerintahan negara.
FUNGSI:
▪ Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
▪ Koodinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan
di bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak;
▪ Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak.

27. LEMBAGA NON-KEMENTRIAN
BESERTA TUGAS DAN FUNGSINYA
27
4

28. 28
TUGAS:
Badan Informasi Geospasial mempunyai tugas
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Informasi
Geospasial.
FUNGSI:
▰ Perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di
bidang informasi geospasial;
▰ Penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial
meliputi penyimpanan, pengamanan,
penyebarluasan data dan informasi, dan
penggunaan informasi geospasial
▰ Perumusan, penyusunan rencana, dan
pelaksanaan pengawasan fungsional.

29. 29
TUGAS:
▰menyelenggarakan pengkajian yang bersifat
konsepsional dan strategis mengenai berbagai
permasalahan nasional, regional dan internasional
yang diperlukan oleh Presiden, guna menjamin
keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan
Republik Indonesia
▰menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai
kebangsaan yang terkandung di dalam pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, nilai-nilai Pancasila serta nilai-nilai
kebhineka tunggal ika-an;
▰membina dan mengembangkan hubungan kerja sama
dengan berbagai institusi terkait di dalam dan di luar
negeri.

30. 30
FUNGSI :
▰ mengkaji berbagai permasalahan strategik nasional, regional dan
internasional baik dibidang geografi, demografi, sumber kekayaan
alam, ideologi, politik, hukum dan keamanan, ekonomi, sosial budaya
dan ilmu pengetahuan serta permasalahan internasional;
▰ memantapkan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung di dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 serta nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa,
semangat bela negara, transformasi nilai-nilai universal, sistem
nasional serta pembudayaan nilai-nilai kebangsaan;
▰ kerja sama pendidikan pasca sarjana di bidang strategi ketahanan
nasional dengan lembaga pendidikan nasional dan/atau internasional;

31. 31
TUGAS:
Badan Keamanan Laut mempunyai tugas
melakukan patroli keamanan dan keselamatan di
wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi
Indonesia.
FUNGSI:
▰ menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan
dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan
wilayah yurisdiksi Indonesia;
▰ menyelenggarakan sistem peringatan dini
keamanan dan keselamatan di wilayah perairan
Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
▰ melaksanakan penjagaan, pengawasan,
melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan
nasional.

32. 32
TUGAS:
▰ Menyusun dan melaksanakan kebijakan
nasional mengenai pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor
Narkotika;
▰ Mencegah dan memberantas
penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika;
▰ Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia dalam
pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika;

33. 33
FUNGSI :
▰ Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan
prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan
alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
▰ Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur
P4GN.
▰ Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
▰ Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan
masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
▰ Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang
pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan
kerjasama.

34. 34
TUGAS:
Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi
Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara,
Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) mempunyai
tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang
persandian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
FUNGSI:
▪ Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di
bidang persandian;
▪ Koordinasi kegiatan fungsional dalam
pelaksanaan tugas lemsaneg;
▪ Fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan
instansi pemerintah di bidang persandian;

35. PENERAPAN NILAI PANCASILA
DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI
35
5

36. NILAI SILA KE-4 BESERTA CONTOH
• Demokrasi dalam arti umum, yaitu pemerintahan dari, oleh, untuk rakyat.
Contoh: selalu mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden, gubernur,
dan walikota.
• Permusyawaratan, artinya mengusahakan putusan secara Bersama
secara bulat.
Contoh: 1. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk
kepentingan bersama.
2.Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh rasa
kekeluargaan.
. 36

37. NILAI SILA KE-4 BESERTA CONTOH
• Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama
Contoh : Dengan i'tikad yang baik dan rasa tanggung jawab menerima dan
melaksanakan hasil musyawarah.
• Perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara
Indonesia, yaitu terletak pada permusyawaratan rakyat
Contoh : di negara barat menganut demokrasi liberal sedangakan di
indoneisa menganut demokrasi pancasila
37