Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan organisasi kesiswaan di sekolah. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain perlunya sistem organisasi yang sederhana dan tidak terlalu mereplikasi sistem pemerintahan, serta memperhatikan kesiapan sumber daya manusia siswa. Dokumen ini juga memberikan rekomendasi struktur organisasi dan peran pembimbing yang independen dalam memandu pengurus organisasi.

1. Oleh : Rudi Wijaya
(Pembimbing Organisasi Siswa Kabupaten Cianjur)

2. ORGANISASI KESISWAAN
EKSTRA
SEKOLAH
INTRA
SEKOLAH

3. ORGANISASI KESISWAAN (INTRA) YANG
BANYAK DIKENAL
OSIS
EKSKUL
MPK
dll

4. ORGANISASI SISWA (EKSTRA) YANG BANYAK
DIKENAL
PRAMUKA
(Saka, DKR,
DKC, DKD,
SATGIAT,
DLL) PASKIBRA
(PASKIBRAKA,
PPI)
PMR
(FORPIS)

5.  Banyak sekolah yang menerapkan replika
pemerintahan pada organisasi siswa di sekolahnya
 OSIS diibaratkan eksekutif, dan MPK diibaratkan
legislatif
 Ekstrakurikuler = Partai Politik dan Kelas =
Pemerintahan Daerah
 Tepatkah pola seperti ini diterapkan pada organisasi
siswa?

6. MENGELOLA ORGANISASI KESISWAAN
 Mengelola organisasi siswa, tidak bsa disamakan
dengan organisasi lainnya (organisasi kemahasiswaan,
organisasi masyarakat, dan organisasi pemerintahan)
 Pada tahap seorang siswa, akan banyak ditemukan
kurang siap/kurang matangnya pribadi siswa yang
bersangkutan
 Setidaknya perlu diperhatikan dua aspek:
 1) Sistem;
 2) Sumber Daya Manusia (Pribadi/personal siswa)

7. PENDEKATAN SISTEM
 SKEMA KEKUASAAN NEGARA
 Banyak organisasi (diluar organisasi kesiswaan) yang terlalu “lebay” dalam
menerapkan suatu sistem. Yang penting KEREN
 Contoh: Organisasi Mahasiswa, banyak menerapkan “replika negara”
 BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) sebagai eksekutif; ada Presiden Mahasiswa,
Wakil Presiden Mahasiswa, Menteri Mahasiswa,dll
 DPM/MPM (Dewan Perwakilan Mahasiswa) sebagai legislatif, disebut sebagai
“anggota dewan”, dituntut menghasilkan peraturan dalam bentuk undang-undang
mahasiswa
 YUDISIAL DAN EKSAMINATIF?? Pada akhirnya dipaksakan masuk pada DPM
Presiden dan Wakil
Presiden
DPR DPD MA MK KY BPKMPR
LEGISLATIF EKSEKUTIF YUDISIAL EKSAMINATIF

8.  Tidak perlu adanya suatu sistem yang terlalu “keren” dalam
organisasi siswa
 Cukup dengan memposisikan OSIS sebagai eksekutif, jika
diperlukan MPK sebagai pengawas
 Sangat disarankan ada pembimbing, yang bukan berasal
dari dewan guru, bisa berasal dari kelas 3 yang pernah
menjabat di organisasi, atau alumni yang bunya
kredibilitas untuk berpartisipasi membimbing organisasi.
 Pembina yang berasal dari dewan guru tetap menjalankan
fungsinya, namun hanya dalam keadaan yang benar-benar
diperlukan (memberi akses, perizinan, SK, dsb)

9. PENDEKATAN SUMBER DAYA
 Perlu kedewasaan dan kecakapan hukum, mampukah siswa tersebut
memimpin/mengelola organisasinya. Jika belum, perlu dibimbing dan
dibina
 Kedewasaan : pasal 330 KUHPdt: 21 thn, atau sudah menikah sebelum
21 thn
 Kecakapan: pasal 1330 KUHPdt: sudah dewasa, tidak berada dibawah
pengampuan
 Siswa: mayoritas belum dewasa (belum 21 thn dan belum menikah)
dan belum cakap hukum (masih dibawah pengampuan orang tua, wali
kelas dan dewan guru
 Mampukah penalaran siswa menjangkau teori kekuasaan negara?
 Sedangkan untuk memahami kerangka berfikir kelembagaan
negara,setidknya dibutuhkan pendidikan strata 1 di bidang hukum
dan/atau politik-pemerintahan

10. FORUM OSIS TINGKAT DAERAH
 Berdiri atas kesepakatan pengurus OSIS pada sekolah-
sekolah di derah yang bersangkutan
 Bisa diberi nama sesuai kesepakatan, disarankan
mengikuti kaidah-kidah kebahasaan. misal:
Organisasi Siswa Kabupaten Cianjur, Forum OSIS
Jawa Barat, Ikatan Pengurus OSIS Tasikmalaya,
Persatuan OSIS Sumedang Tandang, dsb.
 Forum OSIS Daerah tidak harus menjadi atasan daeri
semua OSIS di daerah. Kembalikan pada pengertian
OSIS
 Alur yang dapat digunakan: koordinasi

11. STRUKTUR IDEAL FORUM OSIS DAERAH
 Jajaran pengurus
 Unsur utama dalam organisasi. Sehingga jajaran pengurus
yang harus paling banyak berkontribusi dan terlihat oleh
publik.
 Pengawas (jika diperlukan)
 Pengawas disarankan masih berada dalam organisasi, bukan berasal
dari luar (misal : Forum OSIS diawasi oleh Forum MPK, dengan
struktur dan kelengkapannya berbeda.
 Hindari : Forum OSIS dg dewan Pelindung bupati,walikota,
gubernur,dan ForumMPK dg dewan pelindung DPRD
 Lebih efektif jikadewan pengawas ini diisi oleh kelas XII, yang
sebelumnya juga pengurus dari Forum OSIS

12.  Pembimbing (lebih dari 1 orang,bisa sampai 9 orang)
 Harus sudah dewasa dan sudah cakap hukum, bisa memberi
pertimbangan matang dalam tindakan organisasi,dan
mempertanggungjawabkannya di muka pengadilan
 Misalnya; Mahasiswa ingkat menengah atau akhir, atau alumni
organisasi
 Independen, tidak punya kepentingan berlebihan apalagi anggota
parpol
 Dgn independensi,pembimbing harus menjembatani Forum OSIS
dg pemerintah sbg pembina dan pelindung
 Pembimbing, dapat diibaratkan sebagai desainer, bekerja di
belakang layar

13.  Pembina
 Sebagian tugas pembina dapat dijalankan oleh Pembimbing
 Pembina disarankan berasal dari unsur kedinasan,misalnya Dinas
Pendidikan atau Dinas Pemuda dan Olahraga
 Bisa juga ditambah organisasi yang menurut amanat undang-
undang punya fungsi yang dapat dikaitkan dgn organisasi,misalnya
KNPI
 Pembina memberi kelancaran tindak-tanduk organisasi,misalnya
memberi rekomendasi kegiatan, SK kepengurusan, diplomasi
dengan pemerintah pusat, dll
 Pelindung
 Kepala Negara atau Kepala Daerah, Pembuat Peraturan (DPRD atau
legislatif, juga stake holdernya (pihak kepolisian, pihak TNI)

14. KEUANGAN DAN KESEKRETARIATAN
 Tertibnya dan pengelolaan yang baik administrasi menjadi salah
satu patokan perkembangan dan kemajuan organisasi
 Penomoran surat, pengelolaan surat masuk dan keluar, awalnya
terkesan sepele, namun jika tidak dirapikan dalam waktu yang
lama akan menghambat kemajuan organisasi
 Kerapihan administrasi juga menunjang, sangat membutuhkan
pengetahuan dari administrator. Harus tahu penulisan orang
yang di uju dalamsurat serta perangkat nama jabatannya.
Misalnya Komandan dalam dunia militer, KepalaKantor, Kepala
Perwakilan, Ketua, serta bagian-bagian lain didalamnya
 Urusan keuangan, adalah urusan yang paling berpotensi
menimbulkan masalah

15.  Dengan demikian, harus ada pembimbing yang
ditugaskan khusus untuk membimbing (membantu)
pengurus dalam bidang administrasi dan keuangan
 Sangat baik jika pembimbing tersebut kompetensi di
bidangnya. Misalnya pembimbing seorang mahasiswa
jurusan ekonomi atau administrasi negara
 Tapi perlu digarisbawahi, pengelolaan tetap bertumpu
di pengurus, bukan pada pembimbing

16. BAHAN ACUAN
 Nilai-nilai dan semangat Pancasila serta Undang-
Undang Dasar 1945
 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang
Sistem Pendidikan Nasional
 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang
Kepemudaan
 Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 Tentang
Pembinaan Kesiswaan

17. “Tidak perlu terlalu rumit dalam
mengelola organisasi kesiswaan, yang
perlu pemikiran rumit adalah
bagaimana Pembimbing sebagai
desainer,sehingga organisasi dapat
berjalan dan berkembang dengan
ide-ide kreatif”

18. HATUR NUHUN
Rudi Wijaya
r.masterwijaya@gmail.com @Sundawarman
sundawarman.blogspot.com