Recommended
More Related Content
Similar to Pers dan Ombudsman pengawasan layanan publik diera covid.pptx
Similar to Pers dan Ombudsman pengawasan layanan publik diera covid.pptx (20)
Pers dan Ombudsman pengawasan layanan publik diera covid.pptx
- 1. Peran OMBUDSMAN dalam Pengawasan Pelayanan Publik diera Covid 19 Perwakilan SUMSEL Disampaikan Oleh : M. ADRIAN AGUSTIANSYAH SH., MHUM KAPER OMBUDSMAN RI PERWAKILAN PROV. SUMSEL Pada Webinar, Kamis 30 Juni 2022
- 2. Pergi ke Ladang membawa tali Untuk mengikat kumpulan jerami Sengaja kami hadir ke Webinar ini Untuk menjalin silaturrahmi Durian masak boleh dipetik Elok dimakan bersama teman Mari tingkatkan pelayanan public Bersama sama dengan Ombudsman
- 3. T : KENAPA VIRUS CORONA TIDAK MASUK KE INDONESIA J : KARENA RUMIT NGURUS PERIZINANNYA :)
- 6. Undang – Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan dalam hal mengawasi tindakan MALADMINISTRASI pada penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara/Pemerintahan baik di pusat maupun di daerah yang sebagian atau seluruh dana anggarannya bersumber dari APBN dan/atau APBD . Dasar Hukum : Pengertian:
- 7. Penyelenggaran pelayanan publik yang diselenggarakan oleh: 1. Pemerintah Pusat meliputi Kementerian dan Lembaga non Kementerian (POLRI, BPN, dan lain sebagainya) 2. Pemerintah Daerah meliputi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 3. BUMN meliputi PLN, Pertamina, Bank BUMN dan lain sebagainya 4. BHMN meliputi Perguruan Tinggi. 5. BUMD meliputi PDAM dan lain sebagainya. 6. Swasta atau Perseorangan yang saat menjalankan tugas memakai seluruh/sebagian dana APBN/D seperti Tim Seleksi KPU dan Lain Sebagainya.
- 10. KEWENANGAN OMBUDSMAN • Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait • Memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor • Meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor; • Melakukan pemanggilan secara tertulis terhadap Pelapor, Terlapor, Saksi Ahli dan pihak lain yang terkait dengan Laporan untuk dimintai keterangan; • Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak; • Membuat Saran atau Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan dan demi kepentingan umum dapat mengumumkan hasil temuan, kesimpulan serta Rekomendasi tersebut.
- 11. 1. Meminta bantuan Kepolisian RI untuk menghadirkan Terlapor dan Saksi secara PAKSA apabila yang bersangkutan telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut namun tidak memenuhi panggilan Ombudsman dengan alasan yang sah. 2. Melaporkan ke Kepolisian RI bagi Setiap orang yang menghalangi Ombudsman dalam melakukan Pemeriksaan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, tindakan menghalangi tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). OMBUDSMAN Juga Berwenang:
- 16. Maladministrasi = ,, Maladministrasi Perilaku atau Perbuatan melawan hukum Penyalahgunaan Wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan tersebut Kelalaian atau Pengabaian Kewajiban Hukum dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melampaui Wewenang yang dimiliki. diselenggarakan oleh Penyelenggara pada proses Penyelenggaran Pelayanan Publik yang Menimbulkan Kerugian Baik Materiil dan/atau Immateriil Bagi Masyarakat dan/atau Orang Perseorangan. Pasal 1 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI
- 17. 1. Penundaan Berlarut 2. Tidak Memberikan Pelayanan 3. Tidak Kompeten 4. Penyalahgunaan Wewenang 5. Permintaan Imbalan Uang 6. Penyimpangan Prosedur 7. Tidak Patut 8. Berpihak 9. Konflik Kepentingan 10. Diskriminasi BENTUK - BENTUK MALADMINISTRASI
- 25. Apa itu Pelayanan Publik? Barang Jasa Administrasi Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- 26. 1) Kepentingan umum 2) Kepastian hukum 3) Kesamaan hak 4) Keseimbangan hak dan kewajiban 5) Keprofesionalan 6) Partisipatif 7) Persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif 8) Keterbukaan 9) Akuntabilitas 10) Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan 11) Ketepatan waktu 12) Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan Azas Pelayanan Publik
- 27. REGULASI PELAYANAN PUBLIK Pelayananyangberkualitas (Good Governance) IndeksKepuasanMasy arakat StandarPelayananPub lik Core Value • Negara mempunyai kewajiban untuk melayani setiap warga negara dan penduduk dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasarnya • Kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara utama pelayan publik, untuk melayani kebutuhan publik, sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan demokratis • UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik membingkai seluruh regulasi penyelenggaraan pelayanan publik di indonesia
- 28. Era Disrupsi • Perubahan yang mendasar terjadi hampir disetiap aspek kehidupan membuat cara masyarakat menikmati kehidupan berbeda di setiap era. • Perubahan tersebut memberi peluang sekaligus tantangan kepada setiap institusi negara termasuk penyelenggara pelayanan publik beserta pengawas pelayanan publiknya. • Pada Era Disrupsi ini, perubahan tidak berjalan bertahap melainkan berjalan secara cepat sehingga mengganti era sebelumnya dengan sangat cepat dan langsung dirasakan di setiap aspek. • Oleh sebab itu, penyelenggara pelayanan publik di tantang untuk melakukan perubahan terobosan baru untuk dapat mengimbangi era disrupsi ini. KeluhanMasyarakat yangdisampaikandi mediasosial JumlahPendudukMiilenialti nggi Penggunaanmedia social yangtinggi PerubahandanInovasi PergeseranBudaya
- 34. 1. Rendahnya Kepatuhan Standar Pelayanan mengakibatkan terjadi berbagai maladministrasi : Ketidakjelasan Prosedur, Ketidakpastian Jangka Waktu Ketidakpastian Layanan, Perijinan, Kesewenang- Pungli, Suap, korupsi. Semua menjadi penyebab rendahnya pelayanan publik. 2. Mengakibatkan Ekonomi Hambatan Pertumbuhan 3. Terhambatnya pencapaian RPJPN, RPJMN, RKP terkait Pelayanan Publik Barang, Jasa Administrasi . 4. Menurunnya kepercayaan terhadap Pemerintah (ASN) berpotensi mengarah pada publik. Maladministra si TINGGI Kepatuh an RENDAH Kualitas Pelayanan Publik RENDAH HIPOTESA: Inefisiensi Birokrasi Korupsi KUALITAS PELAYANAN YANG RENDAH Rendahnya Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kendala Utama Kualitas Pelayanan Publik : Rendahnya Kepatuhan Implementasi Standar Pelayanan Publik
- 36. TERIMA KASIH