Materi Diskusi Publik yang digelar Sulawesi Corruption Watch, Bulukumba, 8 November 2017

1. PERAN OMBUDSMAN DALAM
PEMBERANTASAN PUNGLI
MUSLIMIN B. PUTRA
Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulsel
Bulukumba, Selasa 8 November 2016

2. Apa Itu Pelayanan Publik ?
Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa, dan/atau
pelayanan administratif yang disediakan
oleh penyelenggara layanan publik
[Pasal 1 Ayat (1) UU No. 25 Tahun 2009]

3. Apa Itu Pungutan Liar (Pungli) ?
Pengenaan biaya tambahan dari
biaya resmi yang ditanggung oleh
masyarakat saat mengurus
dokumen tertentu pada instansi
pemerintah yang
menyelenggarakan pelayanan
publik
[Putra, Muslimin B., 2013]

4. DASAR HUKUM PEMBERANTASAN PUNGLI
1. UU NO. 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK
INDONESIA DAN ATURAN PELAKSANAANNYA
2. UU NO. 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DAN
ATURAN PELAKSANAANNYA
3. UU No. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
4. PERATURAN PRESIDEN NO. 87 TAHUN 2016 TENTANG
SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
4

5. • Penyelenggara Negara
• Korporasi
• Lembaga Independen
• Badan Hukum lain
Penyelenggara
Pelayanan Publik

6. Pelaksana Pelayananan
Publik
Pejabat, pegawai, petugas, dan setiap
orang yang bekerja didalam organisasi
penyelenggara dan bertugas
melaksanakan tindakan atau
serangkaian tindakan pelayanan
publik.

7. Siapa Penerima Manfaat
Pelayanan Publik?
Seluruh Pihak, baik warga negara
maupun penduduk sebagai orang
perseorangan, kelompok, maupun
badan hukum yang berkedudukan
sebagai penerima manfaat
pelayanan publik, baik secara
langsung maupun tidak langsung.

8. Apa Saja Ruang Lingkup
Pelayanan Publik yang
Diawasi?
Meliputi pelayanan barang
publik, pelayanan jasa
publik, dan pelayanan
administratif yang diatur
dalam peraturan
perundang-undangan
(lihat pasal 5 UU No. 25 Thn. 2009)

9. Pelayanan Barang Publik Pelayanan Administratif
Pelayanan Jasa Publik

10. PERMASALAHAN YANG MUNCUL
1. MASIH BURUKNYA KUALITAS LAYANAN PUBLIK HAMPIR DI
SELURUH WILAYAH INDONESIA
2. RENDAHNYA KESADARAN DAN KEINGINAN APARAT NEGARA
UNTUK MENJALANKAN/MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK
YANG BAIK KARENA TIDAK ADA MANFAATNYA BAGI MEREKA
3. RENDAHNYA KESADARAN MASYARAKAT UNTUK TAAT
ATURAN DAN SABAR MENUNGGU GILIRAN MENDAPATKAN
PELAYANAN
4. BELUM BANYAK DIGUNAKANNYA TEKNOLOGI INFORMASI DI
PELAYANAN PUBLIK MEMPERSULIT PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
5. BELUM MERATANYA TINGKAT PEMAHAMAN TENTANG
LAYANAN PUBLIK YANG PRIMA DIMATA PENYELENGGARA
NEGARA
6. LEMAHNYA PELAKSANAAN HUKUM/ATURAN YANG ADA
10

11. KONDISI LAYANAN PUBLIK TERKINI
1. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MASIH IDENTIK DENGAN
HUBUNGAN KEKERABATAN ATAU TINGKAT SOSIAL
2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MASIH TERKAIT ERAT
DENGAN “FULUS”. ADA UANG, ADA LAYANAN PRIMA
3. BELUM SEMUA UU DAN ATURAN PELAKSANAANNYA
TERKAIT LAYANAN PUBLIK DIJALANKAN DENGAN BAIK
4. TUMPANG TINDIHNYA PERATURAN DI DAERAH DENGAN
UU YANG ADA MEMBUAT KUALITAS LAYANAN PUBLIK
YANG PRIMA MASIH “RIBET”
11

12. KONDISI PUBLIK TERKINI
1. MASYARAKAT MASIH BANYAK YANG APATIS DAN
FRUSTRASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.
2. APATIS DAN TERBUKA LEBARNYA MEDIA UNTUK PROTES,
MAKA REAKSI PUBLIK CENDERUNG ASBUN DAN SULIT
UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN DI JAJARAN
PENYELENGGARA LAYANAN PUBLIK
3. MUDAH TERPENGARUH OLEH GOSIP
4. MUDAH ANARKIS KETIKA KUALITAS LAYANAN HUKUM
BURUK
5. BANYAK MAUNYA TIDAK TAAT HUKUM KARENA
BANYAKNYA CONTOH PELANGGAR HUKUM KALANGAN
ATAS YANG BEBAS
12

13. STRUKTUR SATGAS SABER PUNGLI
1. PENANGGUNG JAWAB SATGAS: MENKO POLHUKAM.
2. KETUA PELAKSANA : INSPEKTUR PENGAWASAN UMUM
(IRWASUM) POLRI
3. WAKIL KETUA PELAKSANA I : INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
4. WAKIL KETUA PELAKSANA II : JAKSA AGUNG MUDA
BIDANG PENGAWASAN
5. ANGGOTA SATGAS : POLRI, KEJAKSAAN AGUNG,
KEMENDAGRI, KEMENKUMHAM, PPATK, OMBUDSMAN
RI, BIN DAN POM TNI
13

14. EMPAT FUNGSI SATGAS SABER PUNGLI
1. FUNGSI INTELIJEN.
2. FUNGSI PENCEGAHAN DAN
SOSIALISASI
3. FUNGSI PENINDAKAN
4. FUNGSI YUSTISI
14

15. HUKUMAN PIDANA PELAKU PUNGLI
-Pelaku Pungli Bisa Dijerat dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
khususnya Pasal 12 e dengan ancaman hukuman penjara
minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun
-Pelaku Pungli juga bisa dijerat dengan Pasal 368 KUHP
dengan ancaman hukuman maksimal sembilan bulan.
- Jika pelaku PNS akan dijerat dengan Pasal 423 KUHP dengan
ancaman hukuman maksimal enam tahun.
15

16. SANKSI ADMINISTRATIF PELAKU PUNGLI
-Pelaku Pungli Bisa Dijerat dengan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik.
-Sanksi Administratif bagi pelaku Pungli:
Teguran Lisan, Teguran Tertulis, Penurunan
pangkat, penurunan gaji berkala, pelepasan
dari jabatan.
16

17. Apa itu maladministrasi?
Adalah perilaku atau perbuatan melawan
hukum, melampaui wewenang, menggunakan
wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi
tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian
atau pengabaian kewajiban hukum dalam
penyelenggaraan pelayanan publik yang
dilakukan oleh penyelenggara Negara dan
pemerintahan yang menimbulkan kerugian
materil dan/atau immateriil bagi masyarakat
atau perseorangan.

18. Apa itu Tim Saber Pungli?
Adalah salah satu bagian kebijakan pemerintah
melaksanakan reformasi di bidang hukum.
Tim terdiri dari Polri sebagai leading Sector,
Kejaksaan Agung dan Kementerian Dalam
Negeri.
Sektor Pelayanan yang dipantau: Pembuatan
KTP, SKCK, STNK, SIM, BPKB, Izin Bongkar Muat
Barang di Pelabuhan dan sejumlah Izin di
berbagai kementerian dan dinas-dinas di daerah.

20.  Mendorong peningkatan mutu pelayanan negara di
segala bidang agar setiap warga negara dan
pendudukan memperoleh keadilan, rasa aman dan
kesejahteraan yang semakin baik.
 Mendorong penyelenggaraan negara dan
pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur,
terbuka, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan
nepotisme.
 Mendorong pemerintah untuk menerapkan secara
konsisten asas-asas umum pemerintahan yang baik
seperti asas yang menjunjung tinggi norma
kesusilaan, kepatutan dan norma hukum untuk
menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih.

21.  Menunda pelayanan, penanganan berlarut/tdk menangani
(undue delay).
 Penyalahgunaan wewenang/berlebihan (abuse of power).
 Bersikap tidak adil/nyata-nyata berpihak (not impartiality).
 Bersikap diskriminatif, sifat tidak patut yg tidak sesuai dengan
aturan/fakta.
 Pemalsuan/persekongkolan (forgery/conspiracy).
 Intervensi (intervention).
 Inkompetensi (incompetence).
 Imbalan/praktek KKN.
 Penyimpangan prosedur (procedure deviation).
 Penggelapan barang bukti/penguasaan tanpa hak (illegal
possesion & ownership).
 Bertindak tidak layak (inappropriate practices).
 Melalaikan kewajiban (neglecting obligation).

22.  Terjadinya Pungli di hampir semua sekolah terutama di kota
Makassar.
 Pungli di berbagai kantor Lurah dan Camat di Makassar
 Masih banyaknya Pengaduan Masyarakat terkait Perizinan
 Masih banyaknya mafia dalam pengurusan IMB
 Seringnya Masyarakat Mengadukan kinerja Kepolisian
 Masih sangat ribetnya pengurusan sertfikat tanah di BPN
 Pemberian susu kadaluarsa pada bayi di Takalar
 Pengurusan Passport di Kantor Imigrasi

23.  Melakukan setiap upaya memberi nilai tambah thd
tanggungjawab jabatan;
 Melakukan setiap upaya menegakkan norma;
 Melakukan setiap upaya menghindari penyimpangan &
perangkap jabatan;
 Memberikan keteladanan (exemplary paragon);
 Menunjukkan sikap kepedulian & kebersamaan (care
and share);
 Membangun keakraban & kedekatan (intimacy) baik
kepada bawahan maupun mitra kerja;
 Membangun kepercayaan timbal balik (reciprocal trust)
secara vertical, horisontal maupun diagonal.

24. TERIMA KASIH