SlideShare a Scribd company logo
1 of 28
Forum Konsultasi Publik
Tahun 2023
Pemerintah
Kabupaten Jember
 UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;
 Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;
 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 Perda Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Jember Tahun 2021 – 2026.
DASAR HUKUM
Pemerintah
Kabupaten Jember
Mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:
Pemerintah
Kabupaten Jember
01
PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN
PERTUMBUHAN EKONOMI
5.11% 5.23% 5.51%
-2.98%
4.00%
5.46% 5.50% 5.52%
-2.39%
-2,39%
-5%
0%
5%
10%
2017 2018 2019 2020 2021
Pertumbuhan Ekonomi 2017-2021
Jember Jawa Timur
Pertumbuhan ekonomi meningkat Kembali pada
tahun 2021, baik di tingkat Provinsi Jawa Timur
maupun di tingkat Kabupaten Jember. Kondisi
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember pada
tahun 2021 berada di atas kondisi Jawa Timur
dengan tingkat pertumbuhan sebesar 4,00%.
Target 2024:
5,30%
Target 2024:
2,50%
Pemerintah
Kabupaten Jember
2.95%
2.04% 2.08% 2.09%
7.39%
2.86%
2.12%
1.44%
2.45%
6.52%
-5%
0%
5%
10%
2018 2019 2020 2021 2022
Laju Inflasi 2018-2022
Jember Jawa Timur
Inflasi pada tahun 2022 di Kab. Jember meningkat
pesat hingga mencapai sebesar 7,39%.
KETENAGAKERJAAN
Target 2024:
4,54%
1,35%
Terdampak
Covid-19
Pengangguran
karena Covid-19
Bukan Angkatan
Kerja karena
Covid-19
Bekerja dgn
Pengurangan Jam
Kerja karena Covid-
19
4,68
Ribu
Orang
5,56
Ribu
Orang
16,35
Ribu
Orang
26,6
Ribu
Penduduk Usia Kerja
1,95 juta orang
 Kesejahteraan penduduk meningkat pada
tahun 2022 yang ditunjukan dengan
menurunnya pengangguran dan kemiskinan
 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Jember pada tahun 2022 sebesar
4,06% mengalami penurunan 1,38%
dibandingkan tahun sebelumnya dan lebih
rendah dibandingkan TPT Provinsi Jawa
Timur
 „
Penduduk yang bekerja pada Agustus 2022
sebanyak 1,305 juta orang, meningkat
sebanyak 34,9 ribu orang dari Agustus 2021
 Penduduk usia kerja pada tahun 2022
sebesar 1,96 juta Orang, mengalami kenaikan
11,67 ribu Orang dibandingkan pada tahun
2021
Pemerintah
Kabupaten Jember
4.09% 3.80%
5.12% 5.44%
4.06%
3.91% 3.82%
5.84% 5.74% 5.49%
0%
2%
4%
6%
8%
2018 2019 2020 2021 2022
Tingkat Pengangguran
Jember Jawa Timur
KEMISKINAN
Target 2024:
8,80%
9.98%
9.25%
10.09% 10.41%
9.39%
10.85%
10.20%
11.46% 11.40%
10.38%
5%
7%
9%
11%
13%
2018 2019 2020 2021 2022
Tingkat Kemiskinan
Jember Jawa Timur
„Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kabupaten Jember pada Maret 2022
sebesar 1,08 mengalami penurunan
0,5 dibandingkan Maret 2021
sebesar 1,58
„Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kabupaten Jember pada Maret 2022
sebesar 0,22 mengalami penurunan
0,18 dibandingkan Maret 2021
sebesar 0,40.
 Persentase Penduduk miskin
mengalami penurunan sebesar
1,02% menjadi sebesar 9,39%
 Jumlah penduduk miskin
berkurang 24,36 ribu jiwa
menjadi sebesar 232,73 ribu jiwa
Periode Maret’21 – Maret’22
1.45%
1.22%
1.42% 1.58%
1.08%
0.33% 0.24% 0.31% 0.40%
0.22%
0%
1%
2%
2018 2019 2020 2021 2022
Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan
Kemiskinan
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Pemerintah
Kabupaten Jember
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
65.96
66.69
67.11 67.32
67.97
70.77
71.5 71.71
72.14
72.75
62
64
66
68
70
72
74
2018 2019 2020 2021 2022
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
Jember Jawa Timur
Komponen Satuan 2018 2019 2020 2021 2022
Umur Harapan Hidup (UHH)
saat lahir Kabupaten Jember
Tahun 68,74 68,99 69,15 69,28 69,68
Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 13,21 13,22 13,42 13,43 13,44
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 6,07 6,18 6,48 6,49 6,50
Pengeluaran per kapita
disesuaikan
Rp 000 9.09 9.525 9.294 9.410 9.840
IPM Kabupaten Jember 65,96 66,69 67,11 67,32 67,97
Pertumbuhan IPM Jember Persen 1,54 1,11 0,63 0,31 0,96
IPM Jawa Timur 70,77 71,50 71,71 72,14 72,75
Pertumbuhan IPM Jatim Persen 0,71 1,03 0,29 0,59 0,85
 IPM Jember tumbuh sebesar 0,96% dari 69,28 pada tahun 2021 menjadi 69,68 pada tahun 2022
 Peningkatan pertumbuhan IPM tahun 2022 sangat dipengaruhi oleh meningkatnya seluruh
indikator pembentuknya, baik indeks kesehatan, indeks pendidikan, maupun indeks pengeluaran
per kapita per tahun yang disesuaikan
8
Target 2024:
69,40
Pemerintah
Kabupaten Jember
KETIMPANGAN
0.34
0.3 0.318 0.336
0.301
0.371 0.364 0.364 0.364 0.365
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
2018 2019 2020 2021 2022
INDEKS GINI
Jember Jawa Timur
 Indeks Gini di Kabupaten Jember sejak tahun 2018 cukup
berfluktuatif.
 Indeks Gini Kabupaten Jember mengalami penurunan
0,035 poin menjadi sebesar 0,301 pada tahun 2022 telah
melampaui target tahun 2022 yang ditetapkan sebesar
0,318
 Mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 maka
Indeks Gini tersebut dikategorikan Ketimpangan Rendah.
9
Target 2024:
0,317
Keterangan Nilai Koefisien Gini:
0 : Merata sempurna;
0,0 – 0,4 : Ketimpangan rendah;
0,4-0,5 : Ketimpangan sedang;
0,5-1,0 : Ketimpangan tinggi; dan
1 : Tidak merata sempurna
Pemerintah
Kabupaten Jember
02
VISI DAN MISI
PEMBANGUNAN DAERAH
”Sudah Waktunya Membenahi Jember (Wis Wayahe
Mbenahi Jember) dengan Berprinsip pada Sinergi,
Kolaborasi dan Akselerasi dalam Membangun
Jember”
VISI BUPATI & WAKIL BUPATI JEMBER
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan
semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah;
Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat,
dan komponen pembangunan daerah lainnya;
Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah;
Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor-sektor
unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan
lingkungan yang lestari;
Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dasar berupa kesehatan
dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi.
1
Misi Kabupaten Jember 2021-2026
Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah
Jember;
Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal dan pelestarian
budaya.
2
3
4
5
6
7
Pemerintah
Kabupaten Jember
Misi 1.
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan
semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah.
TUJUAN SASARAN
1.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang
inklusif, berkelanjutan, dan berbasis
potensi wilayah.
1. Meningkatnya kontribusi PDRB Kategori
industri pengolahan.
2. Meningkatnya kontribusi PDRB Kategori
perdagangan besar dan eceran.
1.2. Meningkatkan kualitas pertumbuhan
ekonomi yang merata antar wilayah dan
menguasai hajat hidup orang banyak.
3. Meningkatnya kontribusi PDRB Kategori
pertanian.
4. Meningkatnya kontribusi PDRB Kategori
perikanan.
Misi 2.
Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat,
dan komponen pembangunan daerah lainnya.
TUJUAN SASARAN
1. Meningkatkantatakelolapemerintahanyangefektif,
melaluisinergidenganseluruhelemenpembangunan
daerahdanpeningkatankualiaspelayananpublik.
1. Terjaganya ketertiban umum, ketenteraman
masyarakat, dan keindahan lingkungan.
2. Meningkatnya kualitas administrasi
kependudukan.
3. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan
dan pelayanan publik berbasis elektronik.
4. Meningkatnya pelayanan publik yang merata
dan berkualitas.
5. Meningkatnya penataan organisasi
Pemerintah
Kabupaten Jember
Misi 2.
Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat,
dan komponen pembangunan daerah lainnya.
TUJUAN SASARAN
1. Meningkatkantatakelolapemerintahanyangefektif,
melaluisinergidenganseluruhelemenpembangunan
daerahdanpeningkatankualiaspelayananpublik.
5. Meningkatnya penataan organisasi
pemerintah daerah dan tata laksana
penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik.
6. Meningkatnya stabilitas harga barang pokok
dan barang penting.
7. Tersedianya Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD).
8. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
9. Terintegrasinya program kerja DPRD untuk
melaksanakan fungsi pengawasan,
pembentukan PERDA, dan anggaran dalam
dokumen RPJMD dan RKPD.
10. Meningkatnya wawasan kebangsaan
masyarakat dan stabilitas politik daerah.
11. Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan
pemerintahan daerah sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
12. Tersedianya dokumen perencanaan
pembangunan daerah jangka panjang,
menengah, dan/atau tahunan yang akurat dan
tepat waktu.
Pemerintah
Kabupaten Jember
Misi 2.
Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat,
dan komponen pembangunan daerah lainnya.
TUJUAN SASARAN
1. Meningkatkantatakelolapemerintahanyangefektif,
melaluisinergidenganseluruhelemenpembangunan
daerahdanpeningkatankualiaspelayananpublik.
13. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan
dan aset daerah yang profesional, efektif, dan
efisien.
14. Meningkatnya realisasi pajak daerah.
15. Terselenggaranya pemerintahan dan
pelayanan publik oleh SDM Aparatur yang
kompeten.
Misi 3.
Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah
TUJUAN SASARAN
1. Mengentaskan kemiskinan dan
pemenuhan kebutuhan sosial dasar
lainnya.
1. Menurunnya tingkat kemiskinan dan
penyandang masalah kesejahteraan sosial
lainnya.
2. Meningkatnya kualitas pembangunan ekonomi
dan tata kelola pemerintahan desa.
3. Tercukupinya kebutuhan pangan bergizi yang
terjangkau bagi seluruh masyarakat.
Pemerintah
Kabupaten Jember
Misi 4.
Meningkatkan dan mengembangkan investasi sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan
kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan yang lestari.
TUJUAN SASARAN
1. Meningkatkan investasi dan usaha mikro
daerah berbasis potensi lokal yang
berdampak pada penyerapan tenaga kerja.
1. Meningkatnya investor berskala nasional
(PMDN/PMA).
2. Meningkatnya jumlah dan kualitas usaha mikro.
2. Meningkatkan kegiatan ekonomi yang
berdampak pada penyerapan tenaga kerja.
1. Meningkatnya angkatan kerja yang berhasil
ditempatkan.
3. Meningkatkan kualitas lingkungan yang
lestari dan berkelanjutan.
1. Meningkatnya kualitas air.
2. Meningkatnya kualitas udara.
3. Meningkatnya kualitas luas tutupan lahan.
Misi 5.
Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dasar berupa pendidikan
dan kesehatan dengan sistem yang terintegrasi.
TUJUAN SASARAN
1. Meningkatkankesetaraan dan kualitas
sumber daya manusia.
1. Meningkatnya kualitas pendidikan
masyarakat.
2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.
3. Meningkatnya kesetaraan gender dalam
masyarakat.
4. Meningkatkan literasi masyarakat.
Pemerintah
Kabupaten Jember
Misi 6.
Meningkatkankualitasdanketersediaaninfrastrukturpublikyangmerata di semua wilayah
Jember.
TUJUAN SASARAN
1. Menyediakan infrastruktur dasar yang
berkualitas dan merata serta berperspektif
kebencanaan.
1. Meningkatnyakualitasdanpemerataanprasaranajalan
kabupaten.
2. Meningkatnyasaranapermukimanmasyarakatyang
berkualitasdanmerata.
3. Meningkatnyautilitaspermukimanmasyarakatyang
meratadanberkualitas,
4. Terpenuhinyaprasaranadanfasilitasperhubungan
dalamkondisibaik.
5. Meningkatnya kapasitas penangan bencana
daerah.
Misi 7.
Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal dan pelestarian
budaya.
TUJUAN SASARAN
1. Mengembangkan pariwisata daerah yang
terintegrasi dengan pelestarian kearifan
budaya lokal.
1. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata.
2. Meningkatnya kegiatan kepemudaan untuk
menunjang pariwisata daerah dan pelestarian
kearifan budaya lokal.
PRIORITAS 4
PRIORITAS 5 PRIORITAS 6
Mendorong
Pariwisata yang
Berbasis pada
Kearifan Lokal dan
Kelestarian Budaya.
Memperkuat layanan
Infrastruktur untuk
mendorong
perekonomian daerah.
Menjaga Keberlang-
sungan Lingkungan dan
Meningkatkan Ketahanan
Bencana Daerah.
PRIORITAS 1 PRIORITAS 2 PRIORITAS 3
Mendorong
Pertumbuhan
Ekonomi Berbasis
pada UMKM dan
Pertanian
Mendorong Konektivitas
antar Wilayah untuk
pemerataan
pembangunan dan
mengurangi kemiskinan
Meningkatkan
Pembangunan Sumber
Daya Manusia.
PRIORITAS 7
Membangun Tata
Kelola Pemerintahan
yang Baik dan Berbasis
Teknologi.
Pemerintah
Kabupaten Jember
PROGRAM UNGGULAN BUPATI & WAKIL BUPATI JEMBER
1. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis pada UMKM dan
Pertanian
NO PROGRAM UNGGULAN PERANGKAT DAERAH
SESUAI KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021
1 Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha
Menengah (UMKM)
2 Program Perencanaan, Pelaksanaan Rehap dan Pengawasan
3 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
4 Program Penyuluhan Pertanian
5 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
6 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Pemerintah
Kabupaten Jember
2. Mendorong Konektivitas antar Wilayah untuk pemerataan
pembangunan dan mengurangi kemiskinan
Pemerintah
Kabupaten Jember
NO PROGRAM UNGGULAN PERANGKAT DAERAH
SESUAI KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021
1 Program Pemberdayaan Sosial
2 Program Rehabilitasi Sosial
3 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
4 Program Penataan Desa
5 Program Peningkatan Kerjasama Desa
6 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga
Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
3. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia.
Pemerintah
Kabupaten Jember
NO PROGRAM UNGGULAN PERANGKAT DAERAH
SESUAI KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021
1 Program Pengelolaan Pendidikan
2 Program pengembangan kurikulum
3 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4 Program Perencanaan Tenaga Kerja
5 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
6 Program Penempatan Tenaga Kerja
4. Mendorong Pariwisata yang Berbasis pada Kearifan Lokal dan
Kelestarian Budaya
Pemerintah
Kabupaten Jember
NO PROGRAM UNGGULAN PERANGKAT DAERAH
SESUAI KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021
1 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
2 Program Pemasaran Pariwisata
3 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan
Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
4 Program Pengembangan Kebudayaan
5 Program Pengembangan Kesenian Tradisional
6 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
5. Memperkuat layanan Infrastruktur untuk mendorong
perekonomian daerah.
Pemerintah
Kabupaten Jember
NO PROGRAM UNGGULAN PERANGKAT DAERAH
SESUAI KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021
1 Program Pengembangan Permukiman
2 Program Penyelenggaraan Jalan
3 Program Pengembangan Jasa Konstruksi
4 Program Pengelolaan Pelayaran
5 Program Pengelolaan Penerbangan
6 Program Pengelolaan Perkeretaapian
6. Menjaga Keberlangsungan Lingkungan dan Meningkatkan
Ketahanan Bencana Daerah
Pemerintah
Kabupaten Jember
NO PROGRAM UNGGULAN PERANGKAT DAERAH
SESUAI KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021
1 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan
Lingkungan Hidup
2 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan
Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
3 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
4 Program Penanggulangan Bencana
5 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan
Kebakaran, Dan Penyelamatan Non Kebakaran
6 Program Penanganan Bencana
7. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berbasis
Teknologi.
Pemerintah
Kabupaten Jember
NO PROGRAM UNGGULAN PERANGKAT DAERAH
SESUAI KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021
1 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
3 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan
Informasi
4 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
5 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Terima Kasih!
Selamat Melaksanakan
Forum Konsultasi Publik

More Related Content

What's hot

Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah  dan   Launching  Permendagr...Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah  dan   Launching  Permendagr...
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...Muh Saleh
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaUmi Arifah
 
Sk narasumber 2018
Sk narasumber 2018Sk narasumber 2018
Sk narasumber 2018aim38
 
Penyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRAPenyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRA93220872
 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman
 
Kebijakan dana-alokasi-umum-2021
Kebijakan dana-alokasi-umum-2021Kebijakan dana-alokasi-umum-2021
Kebijakan dana-alokasi-umum-2021BappedaLampungUtara
 
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017Yudiwid
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaFormasi Org
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaPemdes Seboro Sadang
 
Penyusunan RKPD
Penyusunan RKPDPenyusunan RKPD
Penyusunan RKPD93220872
 
Teknis perumusan kerangka pendanaan rpjmd renstra pd-agustinus
Teknis perumusan kerangka pendanaan rpjmd renstra pd-agustinusTeknis perumusan kerangka pendanaan rpjmd renstra pd-agustinus
Teknis perumusan kerangka pendanaan rpjmd renstra pd-agustinusSimbachS Danuarta
 
Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Marsusilanata Wawan
 
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan DaerahEvaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan DaerahRusman R. Manik
 
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRAPetunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRAJamaludin ..
 
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional PerencanaSosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencanadef1t
 
Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPusdiklatpemdaPemeri
 
Peran dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi  Badan Perencanaan Pembangunan DaerahPeran dan Fungsi  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...BappedaLampungUtara
 

What's hot (20)

Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah  dan   Launching  Permendagr...Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah  dan   Launching  Permendagr...
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP Desa
 
Sk narasumber 2018
Sk narasumber 2018Sk narasumber 2018
Sk narasumber 2018
 
Penyusunan RPJP Lampung.pdf
Penyusunan RPJP Lampung.pdfPenyusunan RPJP Lampung.pdf
Penyusunan RPJP Lampung.pdf
 
Penyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRAPenyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRA
 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
 
Evaluasi laporan keterangan bpd
Evaluasi laporan keterangan bpdEvaluasi laporan keterangan bpd
Evaluasi laporan keterangan bpd
 
Kebijakan dana-alokasi-umum-2021
Kebijakan dana-alokasi-umum-2021Kebijakan dana-alokasi-umum-2021
Kebijakan dana-alokasi-umum-2021
 
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
Perumusan Visi Misi Sesuai Permendagri 86/2017
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desa
 
Penyusunan RKPD
Penyusunan RKPDPenyusunan RKPD
Penyusunan RKPD
 
Teknis perumusan kerangka pendanaan rpjmd renstra pd-agustinus
Teknis perumusan kerangka pendanaan rpjmd renstra pd-agustinusTeknis perumusan kerangka pendanaan rpjmd renstra pd-agustinus
Teknis perumusan kerangka pendanaan rpjmd renstra pd-agustinus
 
Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Tatakelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
 
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan DaerahEvaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
 
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRAPetunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRA
 
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional PerencanaSosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
Sosialisasi Jabatan Fungsional Perencana
 
Peningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desaPeningkatan kapasitas aparatur desa
Peningkatan kapasitas aparatur desa
 
Peran dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi  Badan Perencanaan Pembangunan DaerahPeran dan Fungsi  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Peran dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
Mekanisme Pengusulan DAK Fisik Tahun Anggaran 2022 melalui Sistem Informasi K...
 

Similar to Paparan FKP RKPD 2024 edit.pptx

EXPOSE SOSIALISASI RAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2024 (edit adil).pptx
EXPOSE SOSIALISASI RAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2024 (edit adil).pptxEXPOSE SOSIALISASI RAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2024 (edit adil).pptx
EXPOSE SOSIALISASI RAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2024 (edit adil).pptxAwanSenjahari1
 
Sambutan ketua selebrasi kepatuhan 2021
Sambutan ketua selebrasi kepatuhan 2021Sambutan ketua selebrasi kepatuhan 2021
Sambutan ketua selebrasi kepatuhan 2021CIkumparan
 
DRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdf
DRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdfDRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdf
DRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdfandriusbappeda
 
Paparan Kaban Musrenbang 2023.pptx
Paparan Kaban Musrenbang 2023.pptxPaparan Kaban Musrenbang 2023.pptx
Paparan Kaban Musrenbang 2023.pptxssuser5da7e5
 
Bappeda_Forum Renja Dinkes 2024.pdf
Bappeda_Forum Renja Dinkes 2024.pdfBappeda_Forum Renja Dinkes 2024.pdf
Bappeda_Forum Renja Dinkes 2024.pdfLelihHerawati
 
Simulasi Dinas KP PP PA.docx
Simulasi Dinas KP PP PA.docxSimulasi Dinas KP PP PA.docx
Simulasi Dinas KP PP PA.docxPangeranHelau
 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Su...
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Su...Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Su...
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Su...Muh Saleh
 
Pidato politik paparan afif 1 maret 2021
Pidato politik paparan afif 1 maret 2021Pidato politik paparan afif 1 maret 2021
Pidato politik paparan afif 1 maret 2021ShintaDevi11
 
Paparan Aistensi SAKIP 2022.pptx
Paparan Aistensi SAKIP 2022.pptxPaparan Aistensi SAKIP 2022.pptx
Paparan Aistensi SAKIP 2022.pptxAbizianMuah
 
Evaluasi capian SDGS Pilar Sosial Tahun 2023
Evaluasi capian SDGS Pilar Sosial Tahun 2023Evaluasi capian SDGS Pilar Sosial Tahun 2023
Evaluasi capian SDGS Pilar Sosial Tahun 2023HeriNugroho18
 
Panduan Pendataan Kemiskinan Partisipatif
Panduan Pendataan Kemiskinan PartisipatifPanduan Pendataan Kemiskinan Partisipatif
Panduan Pendataan Kemiskinan PartisipatifFormasi Org
 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...Muh Saleh
 
PAPARAN KONSULTASI PROV RPJPD CIAMIS 2025-2045 FIX.pdf
PAPARAN KONSULTASI PROV RPJPD CIAMIS 2025-2045 FIX.pdfPAPARAN KONSULTASI PROV RPJPD CIAMIS 2025-2045 FIX.pdf
PAPARAN KONSULTASI PROV RPJPD CIAMIS 2025-2045 FIX.pdfHendri773899
 
Draft Bahan Paparan Rektor UGK ttg Ranwal RKPD GKidul 2024.pdf
Draft Bahan Paparan Rektor UGK ttg Ranwal RKPD GKidul 2024.pdfDraft Bahan Paparan Rektor UGK ttg Ranwal RKPD GKidul 2024.pdf
Draft Bahan Paparan Rektor UGK ttg Ranwal RKPD GKidul 2024.pdfProdiAPUGK
 
Rapat Dinas (Ka Bapelitbangda) Senin 9 Januari 2023.pptx
Rapat Dinas (Ka Bapelitbangda) Senin 9 Januari 2023.pptxRapat Dinas (Ka Bapelitbangda) Senin 9 Januari 2023.pptx
Rapat Dinas (Ka Bapelitbangda) Senin 9 Januari 2023.pptxResaSamaptaAhmad
 
KemenkoPMK_TB dalam konteks SDG's 13 Juli 2023.pdf
KemenkoPMK_TB dalam konteks SDG's  13 Juli 2023.pdfKemenkoPMK_TB dalam konteks SDG's  13 Juli 2023.pdf
KemenkoPMK_TB dalam konteks SDG's 13 Juli 2023.pdfhendrigunawan69
 

Similar to Paparan FKP RKPD 2024 edit.pptx (20)

EXPOSE SOSIALISASI RAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2024 (edit adil).pptx
EXPOSE SOSIALISASI RAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2024 (edit adil).pptxEXPOSE SOSIALISASI RAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2024 (edit adil).pptx
EXPOSE SOSIALISASI RAT PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2024 (edit adil).pptx
 
Sambutan ketua selebrasi kepatuhan 2021
Sambutan ketua selebrasi kepatuhan 2021Sambutan ketua selebrasi kepatuhan 2021
Sambutan ketua selebrasi kepatuhan 2021
 
MATERI 1.pptx
MATERI 1.pptxMATERI 1.pptx
MATERI 1.pptx
 
DRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdf
DRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdfDRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdf
DRAFT EKSPOSE KA BAPPEDA_DJCB.pdf
 
Paparan Kaban Musrenbang 2023.pptx
Paparan Kaban Musrenbang 2023.pptxPaparan Kaban Musrenbang 2023.pptx
Paparan Kaban Musrenbang 2023.pptx
 
Rancangan RKPD Provinsi Kalbar Tahun 2019
Rancangan RKPD Provinsi Kalbar Tahun 2019Rancangan RKPD Provinsi Kalbar Tahun 2019
Rancangan RKPD Provinsi Kalbar Tahun 2019
 
Bappeda_Forum Renja Dinkes 2024.pdf
Bappeda_Forum Renja Dinkes 2024.pdfBappeda_Forum Renja Dinkes 2024.pdf
Bappeda_Forum Renja Dinkes 2024.pdf
 
Simulasi Dinas KP PP PA.docx
Simulasi Dinas KP PP PA.docxSimulasi Dinas KP PP PA.docx
Simulasi Dinas KP PP PA.docx
 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Su...
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Su...Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Su...
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Provinsi Su...
 
Pidato politik paparan afif 1 maret 2021
Pidato politik paparan afif 1 maret 2021Pidato politik paparan afif 1 maret 2021
Pidato politik paparan afif 1 maret 2021
 
Paparan Musrenbang.pdf
Paparan Musrenbang.pdfPaparan Musrenbang.pdf
Paparan Musrenbang.pdf
 
Paparan Aistensi SAKIP 2022.pptx
Paparan Aistensi SAKIP 2022.pptxPaparan Aistensi SAKIP 2022.pptx
Paparan Aistensi SAKIP 2022.pptx
 
Evaluasi capian SDGS Pilar Sosial Tahun 2023
Evaluasi capian SDGS Pilar Sosial Tahun 2023Evaluasi capian SDGS Pilar Sosial Tahun 2023
Evaluasi capian SDGS Pilar Sosial Tahun 2023
 
Panduan Pendataan Kemiskinan Partisipatif
Panduan Pendataan Kemiskinan PartisipatifPanduan Pendataan Kemiskinan Partisipatif
Panduan Pendataan Kemiskinan Partisipatif
 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat T...
 
PAPARAN KONSULTASI PROV RPJPD CIAMIS 2025-2045 FIX.pdf
PAPARAN KONSULTASI PROV RPJPD CIAMIS 2025-2045 FIX.pdfPAPARAN KONSULTASI PROV RPJPD CIAMIS 2025-2045 FIX.pdf
PAPARAN KONSULTASI PROV RPJPD CIAMIS 2025-2045 FIX.pdf
 
Draft Bahan Paparan Rektor UGK ttg Ranwal RKPD GKidul 2024.pdf
Draft Bahan Paparan Rektor UGK ttg Ranwal RKPD GKidul 2024.pdfDraft Bahan Paparan Rektor UGK ttg Ranwal RKPD GKidul 2024.pdf
Draft Bahan Paparan Rektor UGK ttg Ranwal RKPD GKidul 2024.pdf
 
Rapat Dinas (Ka Bapelitbangda) Senin 9 Januari 2023.pptx
Rapat Dinas (Ka Bapelitbangda) Senin 9 Januari 2023.pptxRapat Dinas (Ka Bapelitbangda) Senin 9 Januari 2023.pptx
Rapat Dinas (Ka Bapelitbangda) Senin 9 Januari 2023.pptx
 
PAPARAN rakor juli.pptx
PAPARAN rakor juli.pptxPAPARAN rakor juli.pptx
PAPARAN rakor juli.pptx
 
KemenkoPMK_TB dalam konteks SDG's 13 Juli 2023.pdf
KemenkoPMK_TB dalam konteks SDG's  13 Juli 2023.pdfKemenkoPMK_TB dalam konteks SDG's  13 Juli 2023.pdf
KemenkoPMK_TB dalam konteks SDG's 13 Juli 2023.pdf
 

Recently uploaded

Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxAudyNayaAulia
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnisilhamsumartoputra
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 

Recently uploaded (10)

Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
pengantar    Kapita selekta hukum bisnispengantar    Kapita selekta hukum bisnis
pengantar Kapita selekta hukum bisnis
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 

Paparan FKP RKPD 2024 edit.pptx

  • 1. Forum Konsultasi Publik Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Jember
  • 2.  UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;  Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;  Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;  Perda Kabupaten Jember No. 3 Tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026. DASAR HUKUM Pemerintah Kabupaten Jember
  • 3. Mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut: Pemerintah Kabupaten Jember
  • 5. PERTUMBUHAN EKONOMI 5.11% 5.23% 5.51% -2.98% 4.00% 5.46% 5.50% 5.52% -2.39% -2,39% -5% 0% 5% 10% 2017 2018 2019 2020 2021 Pertumbuhan Ekonomi 2017-2021 Jember Jawa Timur Pertumbuhan ekonomi meningkat Kembali pada tahun 2021, baik di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun di tingkat Kabupaten Jember. Kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember pada tahun 2021 berada di atas kondisi Jawa Timur dengan tingkat pertumbuhan sebesar 4,00%. Target 2024: 5,30% Target 2024: 2,50% Pemerintah Kabupaten Jember 2.95% 2.04% 2.08% 2.09% 7.39% 2.86% 2.12% 1.44% 2.45% 6.52% -5% 0% 5% 10% 2018 2019 2020 2021 2022 Laju Inflasi 2018-2022 Jember Jawa Timur Inflasi pada tahun 2022 di Kab. Jember meningkat pesat hingga mencapai sebesar 7,39%.
  • 6. KETENAGAKERJAAN Target 2024: 4,54% 1,35% Terdampak Covid-19 Pengangguran karena Covid-19 Bukan Angkatan Kerja karena Covid-19 Bekerja dgn Pengurangan Jam Kerja karena Covid- 19 4,68 Ribu Orang 5,56 Ribu Orang 16,35 Ribu Orang 26,6 Ribu Penduduk Usia Kerja 1,95 juta orang  Kesejahteraan penduduk meningkat pada tahun 2022 yang ditunjukan dengan menurunnya pengangguran dan kemiskinan  Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Jember pada tahun 2022 sebesar 4,06% mengalami penurunan 1,38% dibandingkan tahun sebelumnya dan lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Jawa Timur  „ Penduduk yang bekerja pada Agustus 2022 sebanyak 1,305 juta orang, meningkat sebanyak 34,9 ribu orang dari Agustus 2021  Penduduk usia kerja pada tahun 2022 sebesar 1,96 juta Orang, mengalami kenaikan 11,67 ribu Orang dibandingkan pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Jember 4.09% 3.80% 5.12% 5.44% 4.06% 3.91% 3.82% 5.84% 5.74% 5.49% 0% 2% 4% 6% 8% 2018 2019 2020 2021 2022 Tingkat Pengangguran Jember Jawa Timur
  • 7. KEMISKINAN Target 2024: 8,80% 9.98% 9.25% 10.09% 10.41% 9.39% 10.85% 10.20% 11.46% 11.40% 10.38% 5% 7% 9% 11% 13% 2018 2019 2020 2021 2022 Tingkat Kemiskinan Jember Jawa Timur „Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Jember pada Maret 2022 sebesar 1,08 mengalami penurunan 0,5 dibandingkan Maret 2021 sebesar 1,58 „Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Jember pada Maret 2022 sebesar 0,22 mengalami penurunan 0,18 dibandingkan Maret 2021 sebesar 0,40.  Persentase Penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 1,02% menjadi sebesar 9,39%  Jumlah penduduk miskin berkurang 24,36 ribu jiwa menjadi sebesar 232,73 ribu jiwa Periode Maret’21 – Maret’22 1.45% 1.22% 1.42% 1.58% 1.08% 0.33% 0.24% 0.31% 0.40% 0.22% 0% 1% 2% 2018 2019 2020 2021 2022 Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Pemerintah Kabupaten Jember
  • 8. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) 65.96 66.69 67.11 67.32 67.97 70.77 71.5 71.71 72.14 72.75 62 64 66 68 70 72 74 2018 2019 2020 2021 2022 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) Jember Jawa Timur Komponen Satuan 2018 2019 2020 2021 2022 Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir Kabupaten Jember Tahun 68,74 68,99 69,15 69,28 69,68 Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 13,21 13,22 13,42 13,43 13,44 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 6,07 6,18 6,48 6,49 6,50 Pengeluaran per kapita disesuaikan Rp 000 9.09 9.525 9.294 9.410 9.840 IPM Kabupaten Jember 65,96 66,69 67,11 67,32 67,97 Pertumbuhan IPM Jember Persen 1,54 1,11 0,63 0,31 0,96 IPM Jawa Timur 70,77 71,50 71,71 72,14 72,75 Pertumbuhan IPM Jatim Persen 0,71 1,03 0,29 0,59 0,85  IPM Jember tumbuh sebesar 0,96% dari 69,28 pada tahun 2021 menjadi 69,68 pada tahun 2022  Peningkatan pertumbuhan IPM tahun 2022 sangat dipengaruhi oleh meningkatnya seluruh indikator pembentuknya, baik indeks kesehatan, indeks pendidikan, maupun indeks pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan 8 Target 2024: 69,40 Pemerintah Kabupaten Jember
  • 9. KETIMPANGAN 0.34 0.3 0.318 0.336 0.301 0.371 0.364 0.364 0.364 0.365 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 2018 2019 2020 2021 2022 INDEKS GINI Jember Jawa Timur  Indeks Gini di Kabupaten Jember sejak tahun 2018 cukup berfluktuatif.  Indeks Gini Kabupaten Jember mengalami penurunan 0,035 poin menjadi sebesar 0,301 pada tahun 2022 telah melampaui target tahun 2022 yang ditetapkan sebesar 0,318  Mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 maka Indeks Gini tersebut dikategorikan Ketimpangan Rendah. 9 Target 2024: 0,317 Keterangan Nilai Koefisien Gini: 0 : Merata sempurna; 0,0 – 0,4 : Ketimpangan rendah; 0,4-0,5 : Ketimpangan sedang; 0,5-1,0 : Ketimpangan tinggi; dan 1 : Tidak merata sempurna Pemerintah Kabupaten Jember
  • 11. ”Sudah Waktunya Membenahi Jember (Wis Wayahe Mbenahi Jember) dengan Berprinsip pada Sinergi, Kolaborasi dan Akselerasi dalam Membangun Jember” VISI BUPATI & WAKIL BUPATI JEMBER
  • 12. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah; Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya; Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah; Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan yang lestari; Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi. 1 Misi Kabupaten Jember 2021-2026 Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember; Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal dan pelestarian budaya. 2 3 4 5 6 7
  • 13. Pemerintah Kabupaten Jember Misi 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah. TUJUAN SASARAN 1.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi wilayah. 1. Meningkatnya kontribusi PDRB Kategori industri pengolahan. 2. Meningkatnya kontribusi PDRB Kategori perdagangan besar dan eceran. 1.2. Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi yang merata antar wilayah dan menguasai hajat hidup orang banyak. 3. Meningkatnya kontribusi PDRB Kategori pertanian. 4. Meningkatnya kontribusi PDRB Kategori perikanan. Misi 2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya. TUJUAN SASARAN 1. Meningkatkantatakelolapemerintahanyangefektif, melaluisinergidenganseluruhelemenpembangunan daerahdanpeningkatankualiaspelayananpublik. 1. Terjaganya ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan keindahan lingkungan. 2. Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan. 3. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik. 4. Meningkatnya pelayanan publik yang merata dan berkualitas. 5. Meningkatnya penataan organisasi
  • 14. Pemerintah Kabupaten Jember Misi 2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya. TUJUAN SASARAN 1. Meningkatkantatakelolapemerintahanyangefektif, melaluisinergidenganseluruhelemenpembangunan daerahdanpeningkatankualiaspelayananpublik. 5. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. 6. Meningkatnya stabilitas harga barang pokok dan barang penting. 7. Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). 8. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat. 9. Terintegrasinya program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan PERDA, dan anggaran dalam dokumen RPJMD dan RKPD. 10. Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat dan stabilitas politik daerah. 11. Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 12. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, dan/atau tahunan yang akurat dan tepat waktu.
  • 15. Pemerintah Kabupaten Jember Misi 2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya. TUJUAN SASARAN 1. Meningkatkantatakelolapemerintahanyangefektif, melaluisinergidenganseluruhelemenpembangunan daerahdanpeningkatankualiaspelayananpublik. 13. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien. 14. Meningkatnya realisasi pajak daerah. 15. Terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik oleh SDM Aparatur yang kompeten. Misi 3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah TUJUAN SASARAN 1. Mengentaskan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan sosial dasar lainnya. 1. Menurunnya tingkat kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. 2. Meningkatnya kualitas pembangunan ekonomi dan tata kelola pemerintahan desa. 3. Tercukupinya kebutuhan pangan bergizi yang terjangkau bagi seluruh masyarakat.
  • 16. Pemerintah Kabupaten Jember Misi 4. Meningkatkan dan mengembangkan investasi sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan yang lestari. TUJUAN SASARAN 1. Meningkatkan investasi dan usaha mikro daerah berbasis potensi lokal yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja. 1. Meningkatnya investor berskala nasional (PMDN/PMA). 2. Meningkatnya jumlah dan kualitas usaha mikro. 2. Meningkatkan kegiatan ekonomi yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja. 1. Meningkatnya angkatan kerja yang berhasil ditempatkan. 3. Meningkatkan kualitas lingkungan yang lestari dan berkelanjutan. 1. Meningkatnya kualitas air. 2. Meningkatnya kualitas udara. 3. Meningkatnya kualitas luas tutupan lahan. Misi 5. Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dasar berupa pendidikan dan kesehatan dengan sistem yang terintegrasi. TUJUAN SASARAN 1. Meningkatkankesetaraan dan kualitas sumber daya manusia. 1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat. 2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat. 3. Meningkatnya kesetaraan gender dalam masyarakat. 4. Meningkatkan literasi masyarakat.
  • 17. Pemerintah Kabupaten Jember Misi 6. Meningkatkankualitasdanketersediaaninfrastrukturpublikyangmerata di semua wilayah Jember. TUJUAN SASARAN 1. Menyediakan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata serta berperspektif kebencanaan. 1. Meningkatnyakualitasdanpemerataanprasaranajalan kabupaten. 2. Meningkatnyasaranapermukimanmasyarakatyang berkualitasdanmerata. 3. Meningkatnyautilitaspermukimanmasyarakatyang meratadanberkualitas, 4. Terpenuhinyaprasaranadanfasilitasperhubungan dalamkondisibaik. 5. Meningkatnya kapasitas penangan bencana daerah. Misi 7. Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal dan pelestarian budaya. TUJUAN SASARAN 1. Mengembangkan pariwisata daerah yang terintegrasi dengan pelestarian kearifan budaya lokal. 1. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata. 2. Meningkatnya kegiatan kepemudaan untuk menunjang pariwisata daerah dan pelestarian kearifan budaya lokal.
  • 18.
  • 19. PRIORITAS 4 PRIORITAS 5 PRIORITAS 6 Mendorong Pariwisata yang Berbasis pada Kearifan Lokal dan Kelestarian Budaya. Memperkuat layanan Infrastruktur untuk mendorong perekonomian daerah. Menjaga Keberlang- sungan Lingkungan dan Meningkatkan Ketahanan Bencana Daerah. PRIORITAS 1 PRIORITAS 2 PRIORITAS 3 Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis pada UMKM dan Pertanian Mendorong Konektivitas antar Wilayah untuk pemerataan pembangunan dan mengurangi kemiskinan Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia. PRIORITAS 7 Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berbasis Teknologi. Pemerintah Kabupaten Jember
  • 20. PROGRAM UNGGULAN BUPATI & WAKIL BUPATI JEMBER
  • 21. 1. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis pada UMKM dan Pertanian NO PROGRAM UNGGULAN PERANGKAT DAERAH SESUAI KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021 1 Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah (UMKM) 2 Program Perencanaan, Pelaksanaan Rehap dan Pengawasan 3 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 4 Program Penyuluhan Pertanian 5 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 6 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Pemerintah Kabupaten Jember
  • 22. 2. Mendorong Konektivitas antar Wilayah untuk pemerataan pembangunan dan mengurangi kemiskinan Pemerintah Kabupaten Jember NO PROGRAM UNGGULAN PERANGKAT DAERAH SESUAI KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021 1 Program Pemberdayaan Sosial 2 Program Rehabilitasi Sosial 3 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 4 Program Penataan Desa 5 Program Peningkatan Kerjasama Desa 6 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
  • 23. 3. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia. Pemerintah Kabupaten Jember NO PROGRAM UNGGULAN PERANGKAT DAERAH SESUAI KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021 1 Program Pengelolaan Pendidikan 2 Program pengembangan kurikulum 3 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4 Program Perencanaan Tenaga Kerja 5 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 6 Program Penempatan Tenaga Kerja
  • 24. 4. Mendorong Pariwisata yang Berbasis pada Kearifan Lokal dan Kelestarian Budaya Pemerintah Kabupaten Jember NO PROGRAM UNGGULAN PERANGKAT DAERAH SESUAI KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021 1 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 2 Program Pemasaran Pariwisata 3 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 4 Program Pengembangan Kebudayaan 5 Program Pengembangan Kesenian Tradisional 6 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
  • 25. 5. Memperkuat layanan Infrastruktur untuk mendorong perekonomian daerah. Pemerintah Kabupaten Jember NO PROGRAM UNGGULAN PERANGKAT DAERAH SESUAI KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021 1 Program Pengembangan Permukiman 2 Program Penyelenggaraan Jalan 3 Program Pengembangan Jasa Konstruksi 4 Program Pengelolaan Pelayaran 5 Program Pengelolaan Penerbangan 6 Program Pengelolaan Perkeretaapian
  • 26. 6. Menjaga Keberlangsungan Lingkungan dan Meningkatkan Ketahanan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Jember NO PROGRAM UNGGULAN PERANGKAT DAERAH SESUAI KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021 1 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 3 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 4 Program Penanggulangan Bencana 5 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, Dan Penyelamatan Non Kebakaran 6 Program Penanganan Bencana
  • 27. 7. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berbasis Teknologi. Pemerintah Kabupaten Jember NO PROGRAM UNGGULAN PERANGKAT DAERAH SESUAI KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021 1 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 2 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 3 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 4 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 5 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik