Disampaikan pada Knowledge Sharing Forum Revitalisasi LAN Dalam Menjalankan Fungsi Kajian Kebijakan, Diklat Aparatur, dan Inovasi Administrasi Negara Bagi Pejabat Baru Eselon II dan III10 April 2013

1. Disampaikan pada Knowledge Sharing Forum Revitalisasi LAN Dalam Menjalankan
Fungsi Kajian Kebijakan, Diklat Aparatur, dan Inovasi Administrasi Negara
Bagi Pejabat Baru Eselon II dan III
10 April 2013

4. The “Dream Team”

5. Current Profile & Performance
Thn Kajian/Telaah Kebijakan
1. Kajian Pengembangan Konsep Public Hearing dan
Sosialisasinya dalam Perumusan Kebijakan
2. Kajian Penyusunan Pedoman Judicial Review kepada
2005 Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
3. Kajian Penataan Sistem Pengawasan dalam rangka
Penegakan Hukum
4. Kajian Pengembangan Etika dalam Pelayanan Publik
1. Kajian Posisi Yuridis Keputusan Administrasi di Luar Tata
Urutan Peraturan Perundang-undangan
2. Kajian Perumusan Kebijakan Publik atau Peraturan
Perundang-undangan Dalam Sistem Penyelenggaraan
2006 Kepemerintahan yang Baik
3. Kajian Pola Korupsi di Lingkungan Instansi Pemerintah
4. Kajian Yuridis Kelembagaan Independen di Indonesia
5. Kajian Central Oversight Body Pengembangan Hukum di
Indonesia
1. Kajian Yuridis Terhadap Penetapan Status Kawasan
Khusus
2. Kajian Yuridis Terhadap Anggaran Berbasis Kinerja
3. Kajian Administrasi Kependudukan
2007
4. Penyusunan Buku Rujukan Public Hearing dalam
Perumusan Kebijakan Publik
5. Pengaturan dan Penegakan Hukum Dalam Sistem
Administrasi

6. Current Profile & Performance
Thn Kajian/Telaah Kebijakan Thn Kajian/Telaah Kebijakan
1. Kajian Penyusunan Saran Kebijakan
Pembangunan dan Pengembangan
1. Kajian Penyusunan Instrumen
Sistem Administrasi Negara Berdasarkan
Akuntabilitas Nasional
2008 UUD 1945 2011
2. Kajian Pengembangan Kerangka Umum
2. Kajian Aktualisasi Peran Serta
Hukum Administrasi Negara (KUHAN)
Masyarakat Dalam Proses Perumusan
Kebijakan Publik
1. Kajian Implementasi Instrumen
1. Kajian Pengembangan Hukum
Akuntabilitas Nasional di Instansi
Administrasi Negara Dalam Rangka
Pemerintah
Mewujudkan Good Governance
2. Kajian Evaluasi terhadap Kebijakan
2009 2. Penyusunan Rancangan Agenda/ Strategi 2012
Penyelenggara Negara berdasarkan
Kebijakan Nasional Dalam Bidang Hukum
Kerangka Umum Hukum Administrasi
Administrasi Negara yang Perlu
Negara (Studi Kebijakan Perizinan
Dikembangkan Pada Tahun 2010-2020
Pertambangan Mineral dan batubara)
1. Kajian Penyusunan Naskah Akademik
Sistem Akuntabilitas Nasional
1. Kajian Redefinisi Sistam Administrasi
2. Kajian Penyusunan Pedoman
2010 2013 Negara
Akuntabilitas Nasional
2. Kajian Kewenangan Pejabat Publik
3. Kajian Penyusunan Kerangka Umum
Hukum Administrasi Negara (KUHAN)

7.  Dimensi Makro, HAN identik dengan dimensi Konsitusi
seperti Kekuasaan Pemerintahan Negara, Kementerian
Negara, Pemerintahan Daerah, Keuangan Negara,
Kekuasaan Kehakiman, HAM, Pertahanan, Sosial Budaya,
Kesejahteraan dan Perekonomian.
 Dimensi Mikro: HAN tetap berhubungan dengan
Keputusan (beschikking), Kewenangan (bevoegdheid),
benturan kepentingan (conflict of interest) dan sengketa
antar lembaga.
 HAN-HTN tidak dibedakan secara kaku. Redefinisi HAN:
HAN identik dengan Hukum Konstitusi. Tugas utamanya
menjamin sinkronisasi antar hierarki per-UU-an.
Sepanjang masih terjadi pertentangan antar aturan, maka
hal itu mencerminkan tidak bekerjanya HAN dengan baik.

8.  Membuat laporan mingguan.
 Berdiri pada kaki sendiri, yakin dengan kompetensi diri.
 Mengenali diri sendiri: dengan merumuskan shared-vision
dan values yg menjadi rujukan PK-HAN dalam merumuskan
program/kegiatan maupun dalam berperilaku.
 Identifikasikan Stakeholder Utama PK-HAN: MA, MK,
Komisi-Komisi DPR-DPD, DPRD, Pusat Kajian Hukum
K/L/Pemda/PT/NGO, Biro/Bagian Hukum K/L/Pemda.
 General Lectures (3 bulanan) dengan mengundang tokoh-
tokoh HAN/HTN: Mahfud MD, Yusril Ihza Mahendra, Adnan
Buyung Nasution, Jimly Ashshidiqie, Paulus Effendi
Lotulung, Bagir Manan, Deny Indrayana, Saldi Isra, dst.

9.  Mencermati issu yg dihadapi oleh institusi mitra, atau
mengikuti kasus yg ditangani lembaga yudikatif.
 Menangkap & mengolah issu-issu aktual, kemudian
menyusun & menerbitkan Policy Brief.
 Memperkuat jaringan/networking dengan stakeholder
utama, salah satunya dengan melakukan Audiensi
dengan MK, MA, dll.

10.  SAN dan HAN adalah dua sisi pada koin yg sama (saling
melengkapi & saling menjelaskan)!
 Sarjana HAN/HTN harus fasih tentang Administrasi
Negara; Sarjana AN harus faham tentang HAN;
 Pemberian Tugas Baca untuk semua staf/peneliti. Bagi
staf/peneliti: untuk memperdalam pemahaman
substantif. Bagi unit: memberi nuansa akademik yg
kuat dalam laporan penelitian, sekaligus menjadi tool
of analysis yakni menemukan dimensi2 dasar AN,
kemudian membandingkan dengan prakteknya.

11. 1. Nicholas Henry, 1988, Administrasi Negara dan Masalah-Masalah Kenegaraan, Cet.
1, Jakarta: Rajawali. Terjem. Lontoh;
2. H. George Frederickson, 1997, The Spirit of Public Administration, California: Jossey-
Bass Inc.
3. James W. Fesler, 1980, Public Administration: Theory and Practice, Prentice Hall Inc.
4. Richard J. Stillman, 1980, Public Administration: Concept and Cases, Boston:
Houghton Mifflin Co., 2nd Edition.
5. Stuart MacRae & Douglas Pitt, 1980, Public Administration: An Introduction, Pitman
Publishing Co.
6. Howard E. McCurdy, 1977, Public Administration: A Synthesis, Cummings Publishing
Co.
7. George E. Berkley, 1975, The Craft of Public Administration, Boston: Allin & Bacon
Inc.
8. William L. Morrow, 1980, Public Administration: Politics, Policy, and the Political
System, Random House Inc., 2nd Edition.
9. Rayburn Barton and William L. Chappell, Jr., 1985, Public Administration: The Work of
Government, Scoot Foresman and Co.
10. Jong S. Jun, 1986, Public Administration: Design and Problem Solving, MacMillan
Publishing Co.
+ buku-buku lain secara sukarela

12. 1. Adnan Buyung Nasution, 1995, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi
Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti;
2. CF. Strong, 2008, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan Tentang Sejarah
dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia, Terjem. SPA Teamwork, Cet. II, Jakarta: Nusa Media.
3. Jimly Asshiddiqie, 2006, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Jakarta : Konstitusi
Press.
4. Lembaga Administrasi Negara, 2011, Kerangka Umum Hukum Administrasi Negara (Buku
1 Pokok-pokok (prinsip-prinsip) Hukum Administrasi Negara), Jakarta : Lembaga
Administrasi Negara.
5. S.F. Marbun, 2011, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia,
Yogyakarta : FH UII Press.
6. Moch. Mahfud MD., 2010, Perdebatan Hukum Tata Negara pasca Amandemen Konstitusi,
Jakarta : Rajawali Pers.
7. C.S.T. Kansil, 1986, Hukum Tata Pemerintahan Indonesia, Jakarta : Ghalia Indonesia.
8. Prajudi Atmosudirdjo, 1994, Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Ghalia Indonesia.
9. Philipus M. Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta ; Gadjah
Mada University Press.
10. Philipus M. Hadjon, Paulus Effendie Lotulung, H.M. Laica Marzuki, Tatiek Sri Djatmiati, I
Gusti Ngurah Wairocana, 2010, Hukum Administrasi dan Good Governance, Jakarta :
Universitas Trisakti.
+ buku-buku lain secara sukarela

13. Pusat Kajian Hukum Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara
2013