Modul 4 kb 2
•Download as PPTX, PDF•
1 like•707 views
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia berdasarkan UUD 1945 dan implementasinya di Indonesia. Dokumen tersebut menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 mengenai HAM, contoh pelanggaran HAM di masa lalu, dan masalah yang dihadapi dalam penegakan HAM di Indonesia seperti lemahnya mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (18)
Similar to Modul 4 kb 2
Similar to Modul 4 kb 2 (20)
More from Uwes Chaeruman
More from Uwes Chaeruman (20)
Modul 4 kb 2
- 1. Semester 01 Modul 6 Pendidikan Kewarganegaraan Kegiatan Belajar II Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD 1945 dan Implementasinya Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Jakarta 2013
- 2. Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD 1945 Beserta Implementasinya
- 3. Alinea I mengandung makna yang sangat dalam bahwa salah satu hak asasi manusia bagi bangsa-bangsa dunia adalah liberty, freedom, equality, dan nilai-nilai HAM lainnya. Sebaliknya, penjajahan dan kolonialisme adalah musuh umat manusia dan hal itu merupakan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, tidak ada satupun bangsa-bangsa di dunia yang mau dijajah dan tidak boleh satupun negara memiliki ruang untuk menjajah bangsa-bangsa lain
- 4. Alinea II mengandung makna yang dalam bahwa bagian penting dari kehidupan berbangsa dan bernegara adalah kemerdekaan Indonesia dan kemerdekaan Indonesia merupakan bagian hakiki dari HAM
- 5. Alinea III mengungkapkan bahwa kebebasan merupakan bentuk dari HAM sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga bangsa dan negara lain wajib menghormati, mengakui, menjunjung tinggi, dan menegakkan HAM demi harkat dan martabat bangsa Indonesia
- 6. Alinea IV mengungkapkan bahwa untuk mewujudkan HAM bangsa Indonesia, maka Pemerintah Negara Indonesia berkewajiban untuk melindungi bangsa Indonesia, berkewajiban mencerdaskan bangsa, berkewajiban memajukan kesejahteraan umum, dan berkewajiban melaksanakan ketertiban dunia dengan prinsip HAM, seperti keadilan sosial.
- 7. Pasal-pasal UUD’45 Tentang HAM Pasal 28 A: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28 B: 1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 8. Pasal-pasal UUD’45 Tentang HAM Pasal 28 C, D, E Pasal 28 F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28 G, H, I, J
- 9. Pasal-pasal UUD’45 Tentang HAM Selain masalah HAM secara implisit telah dicantumkan di dalam silasila Pancasila, UUD 1945 (baik di dalam Pembukaan maupun batang tubuh), juga tercantum di dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 10. Pasal-pasal UUD’45 Tentang HAM Hak untuk hidup (Pasal 9), Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 10), Hak mengembangkan diri (Pasal 11-16), Hak memperoleh keadilan (Pasal 17-19), Hak atas kebebasan pribadi (Pasal 20-27), Hak atas rasa aman (Pasal 28-35), Hak atas kesejahteraan (Pasal 36-42), Hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43-44), Hak wanita (Pasal 45-51), Hak anak (Pasal 52-66). UU Nomor 39 Tahun 1999
- 11. Pasal-pasal UUD’45 Tentang HAM Kewajiban dasar manusia menjadi bagian penting untuk menghindari pelanggaran HAM oleh warga negara satu terhadap HAM warga negara yang lain, Seperti Pasal 69 UU Nomor 39 Tahun 1999
- 12. Pasal-pasal UUD’45 Tentang HAM 1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Pasal 69 UU Nomor 39 Tahun 1999
- 13. Pasal-pasal UUD’45 Tentang HAM Mengenai kewajiban dan tanggung jawab pemerintah berkaitan dengan pelaksanaan hak asasi manusia telah diatur di dalam Pasal 71 dan Pasal 72 UU Nomor 39 Tahun 1999
- 14. Implementasi HAM di Indonesia dan Problematikanya
- 15. HAM di Indonesia Perspektif praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan seringkali terjadi pelanggaran HAM oleh aparat negara dan pemerintah, kelompok masyarakat, dan perusahaan nasional dan multi nasional. Ironisnya seringkali terjadi kasus bahwa penegakkan hukum terhadap pelanggar HAM masih sangat lemah
- 16. HAM di IndonesiaPriok, Abepura, kasus pelanggaran HAM berat Timor Timur, Tanjung selama berlakunya DOM di Aceh dan Papua, kasus Bumi Flora, kasus aktivis Rata, kasus pembantaian Idi Cut, kasus Simpang KKA, kasus pembunuhan Jafar Sidik, kasus Talangsari Lampung, kasus Kedung Ombo, kasus penghilangan paksa kelompok aktivis, kasus Penyiksaan dan pembunuhan aktivis buruh Marsinah, dan masih banyak kasuskasus lain merupakan contoh konkrit terjadinya pelanggaran HAM berat di Indonesia pada masa Orde Baru
- 17. HAM di Indonesia dan Selain melibatkan banyak aktor, seperti aparat negara pemerintahan, banyak kasus pelanggaran HAM yang melibatkan perusahan-perusahan
- 18. HAM di Indonesia Lapindo oleh Kasus pelanggaran HAM akibat luapan lumpur panas aktivitas pengeboran sumur gas perusahaan pertambangan Minyak dan Gas PT Lapindo Brantas yang menyebabkan sekitar 20.000 warga kehilangan rumah, pekerjaan dan lahan garapannya serta berdampak pada matinya sentra-sentra industri padat karya di sekitar Porong Sidoarjo
- 19. HAM terjadiIndonesia kekerasan di sebagai akibat penggunaan Pelanggaran HAM juga yang berlebihan oleh institusi Pemerintrah Provinsi/Kabupaten/Kota. Kasus-kasus kekerasan dan pengrusakan yang berlebihan oleh satuan-satuan penegak Perda (Satuan Polisi Pamong Praja-Satpol PP) di berbagai daerah membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM.
- 20. HAM terjadiIndonesia kekerasan di sebagai akibat penggunaan Pelanggaran HAM juga yang berlebihan oleh institusi Pemerintrah Provinsi/Kabupaten/Kota. Kasus-kasus kekerasan dan pengrusakan yang berlebihan oleh satuan-satuan penegak Perda (Satuan Polisi Pamong Praja-Satpol PP) di berbagai daerah membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM.
- 21. HAM di Indonesia Melemahnya mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut: ELSAM (2007)
- 22. 1 Kemandekan penyidikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat.
- 23. 2 Berlanjutnya pembebasan para terdakwa oleh pengadilan dan hilangnya hak korban atas pemulihan.
- 24. 3 Pembatalan pembentukan KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi).
- 25. 4 Penggelapan kasus-kasus pelanggaran HAM Orde Baru yang lain.
- 26. 5 Penggelapan kasus pelanggaran HAM dan kekerasan terhadap perempuan di masa Orde Baru
- 27. 6 Berlanjutnya Impunity dalam kasus Timor Timur.
- 28. HAM perlu Indonesiadengan di diperhatikan berkaitan Ada beberapa hal yang pelanggaran HAM di tingkat provinsi/kabupaten/kota anatara lain sebagai berikut: ELSAM (2007)
- 29. 1 Produksi kebijakan dan regulasi daerah yang bertentangan dengan HAM, seperti kebijakan dan regulasi daerah tentang investasi dan penataan kota, kebijakan dan regulasi daerah ani prostitusi dan pembatasan hak sipil politik ekonomi perempuan, dll.
- 30. 2 Penggunaan kekerasan yang berlebihan oleh institusi-institusi pemerintah provinsi/kabupaten/kota, seperti penegakan Perda K3, penertiban PKL, dll.
- 31. 3 Kemiskinan dan kematian akibat serangan berbagai penyakit yang masih berlanjut, seperti kematian akibat gizi buruk, kematian akibat penyakit demam berdarah, dll