Dokumen tersebut membahas desain pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tentang Hak Asasi Manusia di kelas X semester 1. Terdiri dari kompetensi dasar, indikator, materi pelajaran (sejarah HAM, lembaga perlindungan HAM, pelanggaran HAM), dan upaya penegakan HAM.

1. KELOMPOK 2
NAMA ANGGOTA;
RIZKI RAHMATULLAH
RAHMAN BAIHAQI
REO ALDI PRATAMA

2. DESAIN PEMBELAJARAN
Pendidikan KewarganegaraanPendidikan Kewarganegaraan
( PKn )( PKn )
Kelas XKelas X
Semester 1Semester 1

3.  Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar :
Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan,penghormatan danMenampilkan peran serta dalam upaya pemajuan,penghormatan dan
penegakan HAM di Indonesiapenegakan HAM di Indonesia
 IndikatorIndikator
1.1. Siswa dapat menjelaskan sejarah singkat tentang penegakan HAM diSiswa dapat menjelaskan sejarah singkat tentang penegakan HAM di
IndonesiaIndonesia
2.2. Siswa dapat menjelaskan beberapa lembaga yang berupayaSiswa dapat menjelaskan beberapa lembaga yang berupaya
menegakkan HAM di Indonesiamenegakkan HAM di Indonesia
3.3. Siswa dapat mendeskripsikan upaya pemajuan,penghormatan danSiswa dapat mendeskripsikan upaya pemajuan,penghormatan dan
penegakan HAMpenegakan HAM
4.4. Siswa dapat mengidentifikasi berbagai kasus pelanggaran HAMSiswa dapat mengidentifikasi berbagai kasus pelanggaran HAM
5.5. Siswa dapat menampilkan contoh perilaku penegakan di IndonesiaSiswa dapat menampilkan contoh perilaku penegakan di Indonesia

4. Sejarah Perkembangan HAM
Pelanggaran HAM
Lembaga Perlindungan HAMInstrumen HAM
Pengadilann HAM
Upaya Penegakan HAM

5. Sejarah bangsa Indonesia mencatat berbagaiSejarah bangsa Indonesia mencatat berbagai
penderitaan, kesengsaraan, dan kesenjanganpenderitaan, kesengsaraan, dan kesenjangan
sosial yang disebabkan oleh perilaku tidak adilsosial yang disebabkan oleh perilaku tidak adil
dan diskriminatif atau atas dasar etnik, ras, warnadan diskriminatif atau atas dasar etnik, ras, warna
kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jeniskulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis
kelamin, dan status sosial lainnyakelamin, dan status sosial lainnya

6. 1. Komisi Nasional Hak Azasi Manusia ( Komnas HAM )
2. Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap PerempuanKomisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan
3. Lembaga Bantuan HukumLembaga Bantuan Hukum
4. Komisi untuk orang hilang dan anti kekerasanKomisi untuk orang hilang dan anti kekerasan
( Kontras )( Kontras )
5. Komisi Nasional Perlindungan AnakKomisi Nasional Perlindungan Anak
6. Lembaga Studi dan Advokasi Hukum ( Elsam )Lembaga Studi dan Advokasi Hukum ( Elsam )
7. Pengadilan HAMengadilan HAM

7. Tujuan :
Berdasarkan UU No. 39, tahun 1999:
1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi
pelaksanaan hak azasi manusia sesuai dengan
Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB, dan
Deklarasi universal hak azasi manusia.
2. Meningkatkannperlindungan dan penegakkan hak
azasi manusia guna berkembangnya pribadi
manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya
bepartrisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

8. Tujuan :
Melindungi kaum perempuan dari segala bentuk
tindakan kekerasan

9. 1. Kedudukan:
a. Pengadilan HAM berkedudukan dia. Pengadilan HAM berkedudukan di
daerah kabupaten / kota yang daerahdaerah kabupaten / kota yang daerah
hukumnya meliputi daerah hukumhukumnya meliputi daerah hukum
pengadilan negeri yang bersangkutan.pengadilan negeri yang bersangkutan.
b. Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta,b. Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
pengadilan HAM berkedudukan dipengadilan HAM berkedudukan di
setiap wilayah pengadilan negeri yangsetiap wilayah pengadilan negeri yang
bersangkutanbersangkutan

10. 2. Kewenangan:
a. Memeriksa dan memutus perkara
pelanggaran HAM berat
b. Berwenang Memeriksa dan memutus
perkara pelanggaran HAM berat
dilakukan di luar batas teritorial
wilayah Indonesia oleh warga negara
Indonesia.

11. Pelanggaran HAM berat :
1. Kejahatan Genosida,
Yaitu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk
menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau
sebagian kelompok bangsa , ras, kelompok etnis, dan
kelompok agama.
2. Kejahatan kemanusiaan,
Yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari
serangan secara meluas atau sistematik, yang
diketahuinya bahwa serangan tersebut dilakukan
secara langsung terhadap masyarakat sipil

12. A. Di masa orde baru:
1. Kasus Tanjung Priok Jakarta ( 1984 )
2. Kasus Talang sari di lampung ( 1989 )
3. Operasi Militer di Aceh ( 1989 - 1998 )
4. Kasus terbunuhnya Marsinah ( 1994 )
5. Kasus terbunuhnya Fuad Muhammad
Syafruddin alias Udin wartawan harian
Bernas ( 1996 )
6. Peristiwa penculikan para aktivis ( 1998 )
7. Kasus Timika di Papua ( 1994 )

13. B. Di masa Reformasi :
1. Kasus Trisakti
2. Kasus Semanggi I dan II
3. Peristiwa kemerdekaan Timor Timur
4. Kasus Ambon di Maluku
5. Kasus Poso di Sulawesi Tenggara
6. Kasus Sampit di Kalimantan Tengah
7. Kasus TKI di Malaysia

14. Pelanggaran HAM di lingkungan keluarga:
contoh: - kekerasan fisik
- kekerasan terhadap pembantu
- anak diintimidasi oleh orang tua
* Pelanggaran HAM di lingkungan sekolah:
contoh: - kekerasan fisik terhadap siswa
- pelecehan
* Pelanggaran HAM di masyarakat:
contoh: - main hakim sendiri
- pemerkosaan
- tindak kejahatan
- dan lain-lain

15. Upaya yang dapat dilakukan untuk menegakkan
HAM :
PemerintahPemerintah
a. mengenalkan pendidikan HAM
kepada masyarakat
b. ketegasan sanksi terhadap
pelanggaran HAM
c. proses pengadilan HAM yang bebas dan
tidak memihak

16.  MasyarakatMasyarakat
a. Bersikap kritis dalam mendukung
upaya pemerintah
b. Melaporkan setiap ada pelanggaran
ham
c. Menghindari segala tindakan yang
melanggar ham
d. Bersikap proaktif dalam
meneggakkan hukum