Banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, membutuhkan dibentuknya lembaga perlindungan hak asasi manusia. Upaya menegakan hak asasi manusia tersebut, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya Pasal 28 I Ayat (4) menegaskan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah”. Guna menjabarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maka dibentuklah lembaga perlindungan HAM seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Peradilan HAM, dan lembaga perlindungan HAM lainnya
Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam penegakan HAM di Indonesia terutama dalam membentuk LSM HAM seperti Kontras dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Beberapa lembaga bentukan pemerintah berkaitan dengan pemajuan dan penegakan HAM, di antaranya adalah pembentukan :
1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Pembentukan KOMNASHAM sendiri bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM, meningkatkan perlindungan dan penegakkan HAM.
Pembentukan RANHAM(Rencana aksi HAM )
Penegakkan HAM melalui Ratifikasi maksudnya Indonesia mengesahkan instrument-instrumen internasional HAM dan keputusan ini membawa konsekuensi yang mendasar yaitu jika Indonesia tidak mampu menegakkan dan melindungi HAM di Indonesia maka, Indonesia harus mau dan menerima bahwa pelanggaran di Indonesia harus dibawa ke Pengadilan Internasional.Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres Nomor 50 tahun 1993. keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 39 tahun1999 tentang Hak Asas Manusia pasal 75 sampai dengan pasal 99. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi HAM.
2. Produk hukum yang mengatur mengenai HAM
Pembentukan produk hukum yang mengatur mengenai hak asasi manusia (HAM) dimaksud untuk menjamin kepastian hukum dalam proses penegakan HAM. Selain itu produk hukum tersebut memberikan arahan bagi pelaksanaan proses penegakan HAM. Adapun pembentukkan produk hokum dibentuk dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan MPR, Piagam HAM 1998, dan meratifikasi instrumen HAM internasional.
3. Pengadilan HAM
Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah peradilan khusus di lingkungan peradilan umum. Peradilan HAM memiliki wewenang memeriksa, memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk yang dilakukan diluar teritorial wilayah Negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.
Beberapa dokumen membahas tentang landasan hukum dan perlindungan hukum, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti hukum, penyelenggara hukum, masyarakat, sarana dan fasilitas, serta budaya. Juga dibahas tentang lembaga-lembaga yang berperan dalam penegakan hukum seperti kepolisian.
Kelompok merpati putih membahas konstitusi dan rule of law. Konstitusi adalah peraturan tertulis yang mengatur cara pemerintahan. Rule of law menjamin adanya keadilan bagi masyarakat. Kasus lumpur lapindo menunjukkan pentingnya penegakan rule of law dan tanggung jawab PT Lapindo atas kerugian warga Sidoarjo.
Berita ini membahas upaya KPK bekerja sama dengan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk memperberat sanksi bagi para koruptor. KPK mengakui banyak koruptor menerima vonis ringan oleh hakim Tipikor meski terbukti bersalah. KPK telah melakukan koordinasi dengan lembaga terkait untuk membahas penerapan pasal yang sering digunakan untuk membebaskan tersangka korupsi serta masalah pembebas
Banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, membutuhkan dibentuknya lembaga perlindungan hak asasi manusia. Upaya menegakan hak asasi manusia tersebut, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya Pasal 28 I Ayat (4) menegaskan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah”. Guna menjabarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maka dibentuklah lembaga perlindungan HAM seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Peradilan HAM, dan lembaga perlindungan HAM lainnya
Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam penegakan HAM di Indonesia terutama dalam membentuk LSM HAM seperti Kontras dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Beberapa lembaga bentukan pemerintah berkaitan dengan pemajuan dan penegakan HAM, di antaranya adalah pembentukan :
1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Pembentukan KOMNASHAM sendiri bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM, meningkatkan perlindungan dan penegakkan HAM.
Pembentukan RANHAM(Rencana aksi HAM )
Penegakkan HAM melalui Ratifikasi maksudnya Indonesia mengesahkan instrument-instrumen internasional HAM dan keputusan ini membawa konsekuensi yang mendasar yaitu jika Indonesia tidak mampu menegakkan dan melindungi HAM di Indonesia maka, Indonesia harus mau dan menerima bahwa pelanggaran di Indonesia harus dibawa ke Pengadilan Internasional.Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres Nomor 50 tahun 1993. keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 39 tahun1999 tentang Hak Asas Manusia pasal 75 sampai dengan pasal 99. Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi HAM.
2. Produk hukum yang mengatur mengenai HAM
Pembentukan produk hukum yang mengatur mengenai hak asasi manusia (HAM) dimaksud untuk menjamin kepastian hukum dalam proses penegakan HAM. Selain itu produk hukum tersebut memberikan arahan bagi pelaksanaan proses penegakan HAM. Adapun pembentukkan produk hokum dibentuk dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan MPR, Piagam HAM 1998, dan meratifikasi instrumen HAM internasional.
3. Pengadilan HAM
Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah peradilan khusus di lingkungan peradilan umum. Peradilan HAM memiliki wewenang memeriksa, memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk yang dilakukan diluar teritorial wilayah Negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.
Beberapa dokumen membahas tentang landasan hukum dan perlindungan hukum, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti hukum, penyelenggara hukum, masyarakat, sarana dan fasilitas, serta budaya. Juga dibahas tentang lembaga-lembaga yang berperan dalam penegakan hukum seperti kepolisian.
Kelompok merpati putih membahas konstitusi dan rule of law. Konstitusi adalah peraturan tertulis yang mengatur cara pemerintahan. Rule of law menjamin adanya keadilan bagi masyarakat. Kasus lumpur lapindo menunjukkan pentingnya penegakan rule of law dan tanggung jawab PT Lapindo atas kerugian warga Sidoarjo.
Berita ini membahas upaya KPK bekerja sama dengan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk memperberat sanksi bagi para koruptor. KPK mengakui banyak koruptor menerima vonis ringan oleh hakim Tipikor meski terbukti bersalah. KPK telah melakukan koordinasi dengan lembaga terkait untuk membahas penerapan pasal yang sering digunakan untuk membebaskan tersangka korupsi serta masalah pembebas
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang MemengaruhinyaFRANKLYN_SS
Hasil kerja kelompok pada mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Spesialisasi Kebendaharaan Negara, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tahun 2014 tentang HAKIKAT PENEGAKAN HUKUM, APARAT PENEGAKAN HUKUM, DAN FAKTOR YANG MEMENGARUHINYA
Dokumen tersebut merupakan modul pendidikan kewarganegaraan tentang Rule of Law dan Hak Asasi Manusia. Ia membahas pengertian Rule of Law, prinsip-prinsipnya, dan negara hukum. Juga membahas pengakuan hak asasi manusia, perkembangannya, dan penjabaran dalam UUD 1945.
Dokumen tersebut membahas tentang empat topik utama yaitu rule of law, hak asasi manusia, upaya KPK untuk memberikan sanksi pidana berat bagi koruptor, dan kasus pernikahan anak di bawah umur.
1) Dokumen tersebut membahas tentang rule of law, termasuk pengertian, sejarah berdirinya, fungsi, dan pelaksanaannya khususnya di Indonesia.
2) Rule of law mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui sistem peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, dan otonom.
3) Untuk mewujudkan rule of law yang adil diperlukan hukum yang progresif dan pelaksanaan yang sesuai dengan budaya
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan hukum, penegakan hukum, dan pertanggungjawaban hukum dalam hukum administrasi negara. Perlindungan hukum diberikan untuk mencegah pelanggaran hak-hak warga negara oleh pemerintah dalam bentuk perlindungan hukum preventif dan represif. Penegakan hukum melibatkan berbagai faktor seperti hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya
Mengenai Negara Hukum
Negara Hukum Adalah Negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang memang bersifat abstrak yaitu memaksa, dan mempunyai sanksi yang tegas.Gagasan Negara hukum masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih ekplisit pada abad ke-19,yaitu dengan munculnya konsep rechtsstaat dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant, unsur-unsur Negara hukum adalah:
a. Perlindungan hak-hak Asasi Manusia
b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
d. Peradilan administrasi dalam perselisihan
Munculnya “unsur peradilan administrasi dalam perselisihan “ pada konsep rechtsstaat menunjukan adanya hubungan histories antara Negara Hukum Eropa Kontinental dengan Hukum Romawi
Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di Ind...Triaji Ramadhan
Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di Indonesia dan Mewujudkan Rasa Syukur atas Kemerdekaan oleh Triaji RIzqi Ramadhan X-IS4 SMAN1 Pare
Jenis Bentuk HAM Menurut Berbagai Sumber (sesuai UUD) Hak dan Kewajiban Warga...zxmuadz
Jenis Bentuk HAM Menurut Berbagai Sumber (sesuai UUD)
Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia yang Terdapat dalam Pembukaan UUD 1995 Setelah Diamademen
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang MemengaruhinyaFRANKLYN_SS
Hasil kerja kelompok pada mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Spesialisasi Kebendaharaan Negara, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tahun 2014 tentang HAKIKAT PENEGAKAN HUKUM, APARAT PENEGAKAN HUKUM, DAN FAKTOR YANG MEMENGARUHINYA
Dokumen tersebut merupakan modul pendidikan kewarganegaraan tentang Rule of Law dan Hak Asasi Manusia. Ia membahas pengertian Rule of Law, prinsip-prinsipnya, dan negara hukum. Juga membahas pengakuan hak asasi manusia, perkembangannya, dan penjabaran dalam UUD 1945.
Dokumen tersebut membahas tentang empat topik utama yaitu rule of law, hak asasi manusia, upaya KPK untuk memberikan sanksi pidana berat bagi koruptor, dan kasus pernikahan anak di bawah umur.
1) Dokumen tersebut membahas tentang rule of law, termasuk pengertian, sejarah berdirinya, fungsi, dan pelaksanaannya khususnya di Indonesia.
2) Rule of law mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui sistem peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, dan otonom.
3) Untuk mewujudkan rule of law yang adil diperlukan hukum yang progresif dan pelaksanaan yang sesuai dengan budaya
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan hukum, penegakan hukum, dan pertanggungjawaban hukum dalam hukum administrasi negara. Perlindungan hukum diberikan untuk mencegah pelanggaran hak-hak warga negara oleh pemerintah dalam bentuk perlindungan hukum preventif dan represif. Penegakan hukum melibatkan berbagai faktor seperti hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya
Mengenai Negara Hukum
Negara Hukum Adalah Negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang memang bersifat abstrak yaitu memaksa, dan mempunyai sanksi yang tegas.Gagasan Negara hukum masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih ekplisit pada abad ke-19,yaitu dengan munculnya konsep rechtsstaat dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant, unsur-unsur Negara hukum adalah:
a. Perlindungan hak-hak Asasi Manusia
b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
d. Peradilan administrasi dalam perselisihan
Munculnya “unsur peradilan administrasi dalam perselisihan “ pada konsep rechtsstaat menunjukan adanya hubungan histories antara Negara Hukum Eropa Kontinental dengan Hukum Romawi
Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di Ind...Triaji Ramadhan
Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM di Indonesia dan Mewujudkan Rasa Syukur atas Kemerdekaan oleh Triaji RIzqi Ramadhan X-IS4 SMAN1 Pare
Jenis Bentuk HAM Menurut Berbagai Sumber (sesuai UUD) Hak dan Kewajiban Warga...zxmuadz
Jenis Bentuk HAM Menurut Berbagai Sumber (sesuai UUD)
Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia yang Terdapat dalam Pembukaan UUD 1995 Setelah Diamademen
Dokumen tersebut membahas tentang upaya pemajuan hak asasi manusia di Indonesia, meliputi pengertian hak asasi manusia, hakikatnya, dan upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia melalui berbagai peraturan perundang-undangan.
Teks tersebut membahas penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia menurut UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. UU tersebut membentuk Pengadilan HAM khusus untuk mengadili pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan kemanusiaan. Proses penyelesaiannya meliputi penyelidikan oleh Komnas HAM, penyidikan oleh Jaksa Agung, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan HAM yang
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hak asasi manusia, penggolongannya, lembaga perlindungannya di Indonesia, instrumen hukum terkait, dan upaya penanganan pelanggarannya. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia, terdapat berbagai lembaga perlindungannya di Indonesia, serta upaya yang ditempuh untuk menegakkan hak
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan hak asasi manusia di Indonesia, mencakup definisi dan jenis-jenis hak asasi manusia, peran berbagai lembaga dan undang-undang dalam memajukan, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia, serta tantangan dan instrumen internasional yang mendukung upaya tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia berdasarkan UUD 1945 dan implementasinya di Indonesia. Dokumen tersebut menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 mengenai HAM, contoh pelanggaran HAM di masa lalu, dan masalah yang dihadapi dalam penegakan HAM di Indonesia seperti lemahnya mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM.
Dokumen tersebut membahas mengenai instrumen hukum HAM internasional dan nasional yang digunakan untuk perlindungan HAM. Beberapa instrumen hukum internasional yang disebutkan antara lain Deklarasi Umum HAM PBB, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Sedangkan instrumen hukum nasional Indonesia yang disebutkan meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 39
Dokumen tersebut membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Ia mendefinisikan pelanggaran HAM, jenis-jenis pelanggaran HAM, dan contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia seperti kasus Tanjung Priok, pembunuhan Marsinah, dan penculikan aktivis politik. Dokumen ini juga menjelaskan upaya-upaya yang ditempuh pemerintah Indonesia dalam menangani pelanggaran HAM melalui instrumen HAM
Dokumen tersebut membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Ia mendefinisikan pelanggaran HAM, jenis-jenis pelanggaran HAM, contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia, serta upaya penanganan pelanggaran HAM.
Dokumen tersebut membahas tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Ia mendefinisikan pelanggaran HAM, jenis-jenis pelanggaran HAM, contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia, serta upaya penanganan pelanggaran HAM.
Resume upaya pemerintah dalam penegakan ham dan partisipasi masyarakat dalam ...Naya Ti
Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM di Indonesia. Pemerintah telah membentuk lembaga-lembaga seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM untuk menegakkan HAM. Masyarakat dapat berpartisipasi dengan melaporkan pelanggaran HAM, memberikan masukan kebijakan, atau mendukung upaya restitusi bagi korban pelanggaran HAM.
Dokumen tersebut membahas tentang macam-macam hak asasi manusia, peran serta upaya pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia, hambatan dan tantangan dalam upaya tersebut, serta instrumen hukum dan peradilan internasional HAM.
Rangkuman dokumen RPP PPKn SMA kelas XI ini adalah:
1. Dokumen ini merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran PPKn untuk kelas XI tentang kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia dan upaya penegakannya.
2. Materi pembelajaran meliputi pengertian HAM, pelanggaran HAM, piagam HAM dunia, nilai-nilai Pancasila, dan upaya pemerintah dalam menegakkan HAM melalui
Instrumen hukum perlindungan HAM di Indonesia meliputi Pancasila, UUD 1945, UU No. 39/1999, UU No. 26/2000, dan Ketetapan MPR No. XVII/1998. Pancasila secara tersirat memuat HAM dalam sila-silanya, seperti kebebasan beragama, hak asasi, dan keadilan sosial. UU No. 39/1999 mengatur tentang HAM dan lembaga pelindung HAM. UU No. 26/2000 mengatur pengadilan
Dokumen tersebut membahas tentang konsep dan ciri negara hukum, sejarah perkembangan HAM, dan implementasi HAM di Indonesia. Secara khusus membahas tentang pengertian negara hukum, ciri-ciri negara hukum, sejarah perkembangan pengakuan HAM internasional, dan upaya Indonesia dalam meratifikasi konvensi HAM internasional."
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
4. 1. Membentuk Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia (Komnas HAM)
• Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres No 50
Tahun 1993
• Keberadaan Komnas HAM diatur dalam UU RI no 39 tahun 1999 tentang
HAM pada pasal 75 – 99
• Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat
dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian,
penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.
5. • Komnas HAM bertujuan : Mengembangkan kondisi yang kondusif
bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD
1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna
berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan
kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari Sidang
Paripurna dan Subkomisi. Disamping itu, Komnas Ham mempunyai
Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayan.
6. 2. Membuat Produk Hukum yang
Mengatur Mengenai HAM
• Produk ini dimaksudkan untuk
menjamin kepastian hukum
dalam proses penegakkan HAM
• Pembentukkan produk hukum
dibentuk dari UUD 1945,
ketentuan MPR, piagam HAM
1998 dan merantifikasi
instrumen HAM internasional
7. Contoh produk hukum yang
mengatur mengenai HAM
• Undang-Undang yang Mengatur Hak Asasi Manusia di Indonesia
di Indonesia adalah Undang-Undang No 39 Tahun 1999. Adapun
hak-hak yang ada dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999
tersebut antara lain sebagai berikut :
Hak untuk hidup(Pasal 4)
Hak untuk berkeluarga(Pasal 10)
Hak untuk mengembangkan diri(Pasal 11, 12, 13, 14, 15, 16)
Hak untuk memperoleh keadilan(Pasal 17, 18, 19)
Hak atas kebebasan pribadi(Pasal 20-27)
Hak atas rasa aman(Pasal 28-35)
Hak atas kesejahteraan(Pasal 36-42)
Hak turut serta dalam pemerintahan(Pasal 43-44)
Hak wanita(Pasal 45-51)
Hak anak(Pasal 52-66)
8. 3. Membentuk Pengadilan HAM
Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000
Pengadilan Hak Asasi Manusia (disingkat Pengadilan HAM)
adalah Pengadilan Khusus terhadap pelanggaran hak asasi
manusia yang berat. Pengadilan Hak Asasi Manusia
merupakan salah satu Pengadilan Khusus yang berada di
lingkungan Peradilan Umum.
Pengadilan HAM memiliki wewenang memeriksa dan
memutus perkara pelanggaran HAM yang berat, termasuk
yang dilakukan di luar teritorial wilayah NKRI oleh WNI
Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau
daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah
hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
9.
10.
11. Kendala dan Hambatan Dalam
Upaya Penegakan HAM
Kondisi negara kepulauan memilki konsekuensi yaitu memiliki banyak adat
dan budaya.
Sebagai negara kepulauan yang besar tentu membutuhkan cara untuk
menyampaikan informasi secara merata kepada masyarakat.
Seringnya pemerintah mengambil kebijakan yang dapat menimbulkan pro
dan kontra di masyarakat untuk mengatasi permasalahan di negeri ini.
Adanya sejumlah peraturan perundang-undangan tentang hak-hak
manusia yang diambil dari konvensi internasional, tidak selalu sesuai
dengan keadaan di negara indonesia. Hal ini mengakibatkan pelanggaran
HAM masih sering terjadi.
12. Penindakan yang lemah oleh aparat dan penindaknya
mengakibatkan banyak terjadi penyimpangan seperti korupsi,
kolusi, dan nepotisme yang melanggar hak orang lain.
Rendahnya pemahaman warga negara tentang arti penting HAM.
Rendah kualitas mental aparat penegak hukum di indonesia
sehingga korupsi dan kolusi, masih dilakukan oleh oknum aparat
penegak hukum.
Lemahnya instrumen penegakan hukum dan HAM di Indonesia.
13. SIKAP YANG PATUT
DIMUNCULKAN DALAM
PENEGAKKAN HAM
Menolak dengan tegas setiap terjadinya
pelanggaran HAM.
Mendukung dengan tetap bersikap kritis terhadap
upaya penegakkan HAM.
Contoh: Mendukung penegakkan HAM yang
dilakukan oleh aparat serta proses peradilan HAM,
dan memberikan bantuan kemanusiaan.
14. UUD Negara Republik
Indonesia merumuskan
dalam Pasal 28J bahwa kita
wajib menghormati HAM
orang lain. Artinya, bahwa
sudah sepantasnya kita
menghormati hak-hak orang
lain dan kemudian kita
wajib memperjuangkan hak
asasi tersebut sesuai dengan
kodratnya.
15. Faktor yang Mempengaruhi
Keberhasilan Penegakkan HAM
Instrumen HAM (peraturan yang berhubungan
dengan HAM)
Kejaksaan, kepolisian, kehakiman, dan sebagainya
Proses peradilan HAM, seperti tata cara
penangkapan, perlindungan saksi, dan sebagainya
16. Hambatan dan tantangan utama dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia adalah
masalah ketertiban dan keamanan nasional, rendahnya kesadaran hak asasi manusia, dan
minimnya perangkat hukum dan perundang-undangan. Namun, secara umum hambatan
dan tantangan tersebut dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu secara ideologis,
ekonomis, dan teknis.
Secara Ideologis. Perbedaan ideologi sosialis dengan liberalis membuat perbedaan yang
tajam dalam memandang hak asasi manusia. Pandangan ideologi liberal lebih
mengutamakan penghormatan terhadap hak pribadi, sipil, dan politik. Pandangan sosialis
mengutamakan peran negara dan masyarakat.
Secara Ekonomis. Penegakan hak asasi manusia memiliki hubungan dengan kondisi
ekonomi masyarakat. Makin tinggi ekonomi masyarakat, maka makin tinggi pula upaya
penegakan hak asasi manusia.
Secara Teknis. Penegakan hak asasi manusia secara teknis mengalami kendala karena belum
diratifikasinya berbagai instrumen hak asasi manusia internasional.
Dengan banyaknya hambatan dan tantangan penegakan hak asasi manusia maka bangsa
Indonesia berupaya keras untuk melakukan proses penegakan hak asasi manusia. Proses
penegakan hak asasi manusia di Indonesia dilakukan dengan beberapa langkah dan upaya
dengan harapan dapat menegakkan asasi manusia di Indonesia.
17. Tantangan dan Hambatan
Penegakkan HAM di Indonesia
Instrumen penegakkan HAM, yakni, UU RI No. 26
tahun 2000 hanya mengambil sebagian norma hukum
internasional dalam International Crime Court.
UU RI No. 26 tahun 2000 tidak tuntas
memperhitungkan konsekuensi penyesuaian jenis
tindak pidana sesuai dengan Statuta Roma tahun 1998
UU RI No. 26 tahun 2000 hanya mengambil 10
kategori kejahatan kemanusiaan. Sementara di dunia
terdapat 11 kategori.
18. Tidak masuknya masalah kejahatan perang dalam UU RI No.
26 tahun 2000
Perlindungan saksi yang tidak maksimal
Hukum Acara Peradilan HAM masih menggunakan Hukum
Acara KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana