Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hak asasi manusia menurut para ahli dan contoh-contoh pelanggaran HAM di Indonesia. Dokumen ini juga menjelaskan lembaga-lembaga perlindungan HAM di Indonesia serta hubungan antara HAM dengan Pancasila.

1. Pengertian Hak Asasi Manusia Menurut
Para Ahli
Hak asasi manusia (HAM) terbentuk dari tiga
kata, yaitu hak, asasi, dan manusia. Hak berarti
milik atau kepunyaan. Hak juga didefinisikan
sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Asas
berarti pokok, dasar, atau utama. Asasi berarti
yang dasar atau yang pokok.
Manusia didefinisikan sebagai orang, insan, atau makhluk yang berakal
budi. Dengan demikian hak asasi manusia dapat didefinisikan sebagai
milik atau kepunyaan yang bersifat mendasar atau pokok yang melekat
pada seseorang sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
Hak asasi manusia dijabarkan atau dikembangkan menjadi kewajiban-kewajiban
dan hak-hak lainnya. Ada beberapa pengertian hak asasi
manusia sebagai berikut.
1. Jan Materson (Komisi HAM PBB) berpendapat bahwa hak
asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia,
yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.
2. John Locke berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah
hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta
sebagai hak yang kodrati.
3. Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa hak asasi adalah
hak yang dimiliki
manusiayangtelahdiperolehdandibawanyabersamaandengan
kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.
4. Muladi berpendapat hak asasi adalah segala hak-hak dasar
yang melekat dalam kehidupan manusia (those rights which are
inherent in our nature and without which we cannot live as human
being).

2. 5. Peter R. Baehr menjelaskan hak asasi manusia sebagai hak
dasar yang dipandang mutlak perlu untuk perkembangan individu.
6. Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada
hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang
Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah,
dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan
martabat manusia.
Contoh Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia
Diposkan oleh mokhammad zakky
HAM adalah singkatan dari hak asasi manusia dan merupakan hak dasar yang
dimiliki oleh semua manusia. Sejak lahir, tiap-tiap individu telah memilikinya, dan
merupakan anugerah dari Tuhan. Tentunya dalam kalangan masyarakat, kita harus
menghormati hak orang lain. Namun pada realitanya masih banyak terjadi
pelanggaran yang terkait dengan masalah HAM. Jika dilihat ke belakang terdapat
beberapa peristiwa yang menyalahi hak asasi, seperti penjajahan yang dilakukan
oleh negara Belanda dan Jepang terhadap Indonesia. Selain itu juga banyak contoh
lain yang makin marak setelah negeri ini merdeka. Beberapa di antaranya bahkan
sampai menimbulkan banyak korban jiwa. Berikut list mengenai beberapa
penyelewengan HAM yang pernah terjadi di tanah air.
1. Peristiwa Trisakti dan Semanggi

3. Peristiwa di Trisakti dan Semanggi ini terjadi pada tahun 1998. Peristiwa ini
berkaitan dengan gerakan di era reformasi yang gencar disuarakan di tahun 1998.
Gerakan tersebut dipicu oleh krisis moneter dan tindakan KKN presiden Soeharto,
sehingga para mahasiswa kemudian melakukan demo besar-besaran di berbagai
wilayah yang kemudian berujung dengan bentrok antara mahasiswa dengan aparat
kepolisian. Hal ini memicu meninggalnya 4 mahasiswa dari Universitas Trisakti
dan 5 mahasiswa di Semanggi. Mereka tewas setelah terkena tembakan peluru
aparat kepolisian. Peristiwa ini menjadi salah satu sejarah kelam bagi bangsa.
2. Kasus Marsinah
Kasus Marsinah terjadi pada tanggal 3-4 Mei 1993. Peristiwa ini berawal dari aksi
mogok yang dilakukan oleh Marsinah dan buruh PT CPS. Mereka menuntun
kepastian pada perusahaan yang telah melakukan PHK mereka tanpa alasan.
Setelah aksi demo tersebut, Marsinah malah ditemukan tewas 5 hari kemudian. Ia
tewas di kawasan hutan Wilangan, Nganjuk dalam kondisi mengenaskan.
Penyelidikan masih belum menemukan titik terang hingga sekarang.
3. Aksi Bom Bali

4. Peristiwa bom bali menjadi salah satu aksi terorisme terbesar di Indonesia.
Peristiwa ini terjadi pada tahun 2002. Sebuah bom diledakkan di kawasan Legian
Kuta, Bali oleh sekelompok jaringan teroris. Akibat peristiwa ini, sebanyak 202
orang meninggal dunia, mulai dari turis asing hingga warga lokal yang ada di
sekitar lokasi. Kepanikan sempat melanda di penjuru Nusantara akibat peristiwa
ini. Aksi bom bali ini juga banyak memicu tindakan terorisme di kemudian hari.
4. Kasus Pembunuhan Munir
Sampai sekarang, kasus pembunuhan Munir masih belum bisa diselesaikan. Munir
merupakan seorang aktivis yang banyak menangani permasalahan hak asasi lain. Ia
kemudian meninggal dalam perjalanan di pesawat saat akan menuju kota
Amsterdam, Belanda. Kejadian ini pun membuat gempar. Banyak spekulasi yang
bermunculan jika Munir tewas diracun atau dibunuh oleh golongan tertentu.
Beberapa saksi tidak memberi keterangan yang jelas hingga akhirnya penyelidikan
dihentikan beberapa tahun berselang.
5. Peristiwa Tanjung Priok
Peristiwa ini dipicu oleh warga sekitar yang melakukan demonstrasi pada
pemerintah dan aparat yang hendak melakukan pemindahan makam keramat Mbah
Priok. Para warga yang menolak dan marah kemudian melakukan unjuk rasa,
hingga memicu bentrok antara warga dengan anggota polisi dan TNI. Akibantnya
banyak warga yang luka-luka, bahkan hingga menyebabkan kematian.
Itu tadi sedikit informasi mengenai kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi
di negara Indonesia. Selain list tersebut, juga ada beberapa contoh lain. Sebagai
manusia, harusnya kita bisa saling menghormati hak asasi antar manusia. Jika saja
tiap orang bisa menerapkan prinsip tersebut, bukan mustahil jika perdamaian dunia
akan tercipta hingga tidak ada lagi perselisihan antar kelompok dan golongan
tertentu yang terjadi.

5. Lembaga-Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia
Di Indonesia Pelaksanaan upaya pelindungan HAM dilakukan oleh lembaga milik
pemerintah dan lembaga milik swasta lain yang berwenang, antara lain :
1. Kepolisian
Tugas kepolisian adalah melakukan pengamanan dan penyelidikan terhadap setiap
berkas perkara pelanggaran HAM yang masuk.
2. Kejaksaan
Tugas utama jaksa adalah melakukan penuntutan suatu perkara pelanggara HAM
yang telah dilaporkan. Kejaksaan diatur dalam UUD No. 16 Tahun 2004.
3. Komnas HAM
Tujuan Komnas HAM adala memberikan perlindungan sekaligus penegakan hak
asasi manusia di Indonesia.
4. Pengadilan HAM di Indonesia
Pengadilan HAM khusus diperuntukan dalam menangani pelanggaran hak asasi
manusia yang berat yaitu kejaksaan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Proses pemeriksaan perkara dalam Pengadilan HAM tidak jauh berbeda dengan
prosedur-prosedur pemeriksaan di Pengadilan sipil.
5. Lembaga Bantuan Hukum
LBH bersifat membela kepentingan masyarakat tanpa memandang latar belakang
suku, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, harta kekayaan, agama
dan kelompok.
6. YLBHI ( Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia)
YLBHI sebagai upaya penegakan dan perlindungan HAM pada masyarakat
menengah ke bawah.

6. 7. Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi
Menangani masalah-masalah pengabdian kepada masyarakat, seperti perselisihan
warisan, uang ganti pembebasan tanah.
8. Komnas Anak
Tugas utama menyelenggarakan perlindungan terhadap hak-hak anak.
Instrumen HAM di Indonesia
UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan
Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
UU No. 5 tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan atau
Penghukuman Yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan
Martabat.
UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
UU No. 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat.
UU No. 11 tahun 1998 tentang Amandemen terhadap UU No. 25 tahun
1997. Tentang Hubungan Perburuan.

7. UU No. 19 tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 105 tentang
Penghapusan Pekerja secara Paksa.
UU No. 20 tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 138 tentang
Usia Minimum Bagi Pekerja.
UU No. 21 tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 11 tentang
Diskriminasi Dalam Pekerjaan.
UU No. 26 tahun 1999 tentang Pencabutan UU No. 11 tahun 1963
tentang Tindak Pidana Subversi.
UU No. 29 tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala
Bentuk Diskriminasi.
UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.
UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Pancasila
Hak-hak asasi manusia dalam Pancasila dirumuskan dalam pembukaan
UUD 1945 dan terperinci di dalam batang tubuh UUD 1945 yang
merupakan hukum dasar konstitusional dan fundamental tentang dasar
filsafat negara Republik Indonesia serat pedoman hidup bangsa
Indonesia, terdapat pula ajaran pokok warga negara Indonesia. Yang
pertama ialah perumusan ayat ke 1 pembukaan UUD tentang hak

8. kemerdekaan yang dimiliki oleh segala bangsa didunia. Oleh sebab itu
penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan
perikemanusiaan dan perikeadilan.
Kebulatan lima dasar dalam Pancasila, mengemukakan Pancasila seperti
dikemukakan Notonegoro dalam Pidato Dies Universitas Airlangga pada
10 Nopember 1955 secara filsafat kenegaraan, dan istilah “Pancasila”
oleh Dr. Sumantri Harjoprakoso dalam “Indonesisch mensbeeld als basis
ener psychotherapie” (Leiden, Juni 1956) yang juga digunakan dalam
bidang kebatinan yang menyebut lima tabiat manusia guna mencapai
pendirian hidup sempurna, yaitu: 1. Rela, 2. Narimo (Jawa), 3. Temen
(Jujur), 4. Sabar, dan 5. Budi luhur. Lima tabiat ini agar dapat
melaksanakan sandaran hidup yang dinamakannya “Tri Sila” yakni: a.
eling (beriman), b. percaya dan c. mituhu (setia). “Pancasila” juga
dikemukakan Prof. Dr. Priyono, Menteri PP dan KK pada Seminar Ilmu
dan Kebudayaan di Yogyakarta (29 Juni 1956) sebagai “Panca Sila”
Bahasa Indonesia.
Hubungan HAM dengan Pembukaan, diperlihatkan dengan secara
khusus hak asasi kemerdekaan segala bangsa dan tujuan negara, baik
keluar dan kedalam dicantumkan dalam Pembukaan, sedangkan dalam
UUDS hanya mencantumkan tujuan perdamaian tanpa menjaga
ketertiban dunia. Isi Mukaddimah UUDS juga dinyatakan sama dengan
Preambule Piagam Perdamaian (Charter for Peace). Yang menarik
adalah tinjauannya terhadap lima sila dalam Pancasila yang membantu
para penyelenggara memahami makna yang terkandung di dalamnya,
sehingga dapat menilai apakah konstitusi yang dirumuskan sejalan
dengan nilai-nilai Pancasila.
HAM juga terdapat di dalam Pembukaan konstitusi kita yang pernah
berlaku. Namun, pelaksanaan HAM tetap berlandaskan nilai-nilai
Pancasila. Misalkan contoh bagaimana kedudukan individu dalam
sistem demokrasi? Demokrasi kita tetap berlandaskan kolektivisme,
bukan pertentangan individu dan “social orde” seperti demokrasi liberal
dan hak-hak lainnya yang tetap berlandaskan kondisi masyarakat asli
Indonesia.

9. Hubungan antara Hak asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan
Sebagai berikut :
1. Sila ketuhanan yang maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk
memeluk agama , melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan
agama.
2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap
warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta serta
memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan
dan perlindungan undang-undang.
3. Sila persatuan indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu
diantara warga Negara dengan semangat rela berkorban dan
menempatkan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan
pribadi atau golongan, hal ini sesuai dengan prinsip HAM dimana
hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat
persaudaraan.
4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan / perwakilan dicerminkan dalam kehidupan
pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis.
Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat
yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang
membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat.
5. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia mengakui hak milik
perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi
kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat.
KESIMPULAN
Sadar sedalam-dalamnya bahwa Pancasila adalah pandangan hidup
Bangsa dan Dasar Negara Republik Indonesia serta merasakan bahwa
Pancasila adalah sumber kejiwaaan masyarakat dan Negara Republik
Indonesia, maka manusia Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila
sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan
kenegaraan. Oleh karena itu pengamalannya harus dimulai dari setiap
warga negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara yang secara
meluas akan berkembang menjadi pengamalan Pancasila oleh setiap

10. lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat
maupun di daerah.
Dengan demikian Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa dan Dasar
Negara Republik Indonesia akan mempunyai arti nyata bagi manusia
Indonesia dalam hubungannya dengan kehidupan kemasyarakatan dan
kenegaraan.
Untuk itu perlu usaha yang sungguh-sungguh dan terus-menerus serta
terpadu demi terlaksananya penghayatan dan pengamalan Pancasila.
Demikianlah manusia dan Bangsa Indonesia menjamin kelestarian dan
kelangsungan hidup Negar Republik Indonesia yang merdeka, bersatu
dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, serta penuh gelora
membangun masyarakat yang maju, sejahtera, adil dan makmur.
Pancasila sebagai dasar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
mengandung isi yang bermoral dan mengangkat martabat rakyat
Indonesia dengan tidak melihat ras,suku, dan agama. Dengan
memandang secara rata dan mengedepankan hak asasi manusia dalam
ketuhanan Yang Maha Esa,kemanusiaan yang adil dan beradab,
kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam
permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.