Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasilaafifahdhaniyah
Menjelaskan mengenai hak dan kewajiban asasi manusia bersifat kausalitas atau sebab dan akibat. Menurut perspektif Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia memiliki 3 nilai, diantaranya: Nilai Dasar, Nilai Instrumental dan Nilai Praksis.
MODUL 1 KELAS XI.pptx Pelanggaran Hak asasi Manusia dalam Perspektif Pancasilasiti22suhaeni82
Tujuan Pembelajaran :
Menganalisis Makna Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia.
Menerapkan sikap saling menghargai dan toleransi terhadap hak asasi manusia sebagai perwujudan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sub Poko Bahasan
Konsep tentang Hak dan Kewajiban Asasi Manusia
Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum , pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Hakiki, artinya hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.
Tidak dapat di cabut, artinya hak asasi manusiatidak dapat dihilangkan atau diserahkan.
Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender atau pebedaan lainnya.
Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, social dan budaya.
Secara Umum hak asasi manusia terdiri dari 5 macam yaitu sebagai berikut :
Hak Asasi untuk memperoleh perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan ( procedural rights )
Hak Asasi Politik ( political rights )
Hak Asasi Pribadi ( Personal rights )
Hak asasi untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan ( rights of legal equality )
Hak asasi ekonomi ( poverty rights )
Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain, moral,etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Setiap orang yang ada di wilayah Negara RI wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis,dan hukum internasional.
Setiap warga Negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara,
Setiap hak asasi seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik.
Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain, moral,etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Setiap orang yang ada di wilayah Negara RI wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis,dan hukum internasional.
Setiap warga Negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara,
Setiap hak asasi seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik.
Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain, moral,etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Setiap orang yang ada di wilayah Negara RI wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis,dan hukum internasional.
Setiap warga Negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara,
Setiap hak asasi seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasilaafifahdhaniyah
Menjelaskan mengenai hak dan kewajiban asasi manusia bersifat kausalitas atau sebab dan akibat. Menurut perspektif Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia memiliki 3 nilai, diantaranya: Nilai Dasar, Nilai Instrumental dan Nilai Praksis.
MODUL 1 KELAS XI.pptx Pelanggaran Hak asasi Manusia dalam Perspektif Pancasilasiti22suhaeni82
Tujuan Pembelajaran :
Menganalisis Makna Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia.
Menerapkan sikap saling menghargai dan toleransi terhadap hak asasi manusia sebagai perwujudan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sub Poko Bahasan
Konsep tentang Hak dan Kewajiban Asasi Manusia
Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum , pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Hakiki, artinya hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.
Tidak dapat di cabut, artinya hak asasi manusiatidak dapat dihilangkan atau diserahkan.
Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender atau pebedaan lainnya.
Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, social dan budaya.
Secara Umum hak asasi manusia terdiri dari 5 macam yaitu sebagai berikut :
Hak Asasi untuk memperoleh perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan ( procedural rights )
Hak Asasi Politik ( political rights )
Hak Asasi Pribadi ( Personal rights )
Hak asasi untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan ( rights of legal equality )
Hak asasi ekonomi ( poverty rights )
Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain, moral,etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Setiap orang yang ada di wilayah Negara RI wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis,dan hukum internasional.
Setiap warga Negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara,
Setiap hak asasi seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik.
Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain, moral,etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Setiap orang yang ada di wilayah Negara RI wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis,dan hukum internasional.
Setiap warga Negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara,
Setiap hak asasi seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik.
Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain, moral,etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Setiap orang yang ada di wilayah Negara RI wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis,dan hukum internasional.
Setiap warga Negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara,
Setiap hak asasi seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal
3. Contoh kasus pelanggaran
HAM di Indonesia
Kasus tewasnya enam laskar Front Pembela
Islam (FPI) di Karawang Jawa Barat, 7 Desember
2020, menjadi satu kasus yang menarik perhatian
publik. Penembakan ini terjadi dalam proses
penyelidikan kasus pelanggaran protokol kesehatan
yang dilakukan oleh petinggi FPI, M Rizieq Shihab.
Penyelidikan dengan pembuntutan ini berujung pada
aksi saling serang.
Dari penyelidikan yang dilakukan, Komnas
HAM menyimpulkan tewasnya empat dari enam
orang tersebut merupakan pelanggaran HAM. Hal ini
dikarenakan keempatnya ditembak mati di dalam
mobil petugas kepolisan saat dalam perjalanan
menuju Polda Metro Jaya.
4. Perhatikan fakta berikut dengan saksama !
a. Orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain
atau nyawanya sendiri sekali pun. Jika terbukti
melakukannya negara akan mengenakan
tindakan hukum.
b. Tidak ada satu bangsa pun di dunia ini yang rela
dijajah bangsa lain. Negara-negara yang pernah
dijajah pun selalu berusaha membebaskan diri
dari belenggu penjajahan tersebut.
c. Tiada seorang manusia pun yang ingin hidup
sengsara. Ia akan selalu berusaha mencapai
kesejahteraan bagi dirinya lahir maupun batin.
5. Berdasarkan kriteria tersebut dapat disimpulkan
bahwa :
PADA DIRI MANUSIA SELALU MELEKAT 3 HAL
yakni
HIDUP,
KEBEBASAN &
KEBAHAGIAAN
6. Sehingga, Sesuatu yang mendasar itu
dalam pengertian lain disebut dengan
Hak Asasi Manusia
7. Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 tahun
1999
hak asasi manusia adalah
“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang
Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib
dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh
negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat
manusia”
8. CIRI-CIRI KHUSUS HAK ASASI
MANUSIA (HAM)
a. Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah adalah hak
asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.
b. Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk
semua orang tanpa memandang status, suku bangsa,
gender atau perbedaan lainnya.
c. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak
dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain.
d. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak
mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik,
atau hak ekonomi, sosial dan budaya.
10. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai
segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan
penuh tanggung jawab.
Dengan demikian, kewajiban asasi dapat diartikan
sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Ketentuan
pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
menyatakan, kewajiban dasar manusia adalah
seperangkat kewajiban yang apabila tidak
dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya
dan tegaknya hak asasi manusia.
11. B. Substansi
Hak dan
Kewajiban
Asasi Manusia
dalam
Pancasila
2. Hak dan
Kewajiban
Asasi Manusia
dalam Nilai
Instrumental
Pancasila
3. Hak dan
Kewajiban
Asasi Manusia
dalam Nilai
Praksis Sila-
Sila Pancasila
1. Hak dan
kewajiban
Asasi Manusia
dalam Nilai
Dasar
Pancasila
PETA
KONSEP
12. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan
nilai-nilai kemanusian.
Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban
asasi setiap warga negara maupun bukan warga
negara Indonesia.
Bagaimana Pancasila menjamin itu semua? Pancasila
menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui
nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
13. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi
tiga, yaitu :
1. Nilai dasar,
2. Nilai instrumental, dan
3. Nilai praksis.
Ketiga kategori nilai Pancasila tersebut mengandung
jaminan atas hak asasi manusia, sebagaimana
dipaparkan berikut ini.
14. 1. Hak dan kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai
Dasar Pancasila
nilai Ketuhanan Yang Maha Esa,
nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,
nilai Persatuan Indonesia,
nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan,
nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia
15. 1. Hak dan kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai
Dasar Pancasila
Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga
di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-
nilai yang baik dan benar.
Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada
kelangsungan hidup negara.
16. 2. Hak dan Kewajiban Asasi Manusia
dalam Nilai Instrumental Pancasila
Nilai instrumental merupakan pedoman
pelaksanaan kelima sila Pancasila.
Perwujudan nilai instrumental pada umumnya
berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional
mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 sampai dengan peraturan
daerah.
17. 2. Hak dan KewajibanAsasiManusiadalam
Nilai InstrumentalPancasila
Adapun, peraturan perundang-undangan yang menjamin
hak asasi manusia di antaranya sebagai berikut.
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 terutama Pasal 28 A – 28 J.
b. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak
Asasi Manusia. Di dalam Tap MPR tersebut terdapat
Piagam HAM Indonesia.
c. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 1999 tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia.
18. 3. Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai
Praksis Sila-Sila Pancasila
Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai
instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan
sehari-hari.
Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila
dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan
instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan
dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara
24. C. Kasus Pelanggaran Hak Asasi
Manusia
a. Faktor-faktor
pelanggaran
HAM (Internal)
b. Faktor-faktor
pelanggaran
HAM (Eksternal)
1. Penyebab
Pelanggaran Hak
Asasi Manusia
25. (Materi Lanjutan)
BAB1.
Harmonisasi
HAK & Kewajiban
Asasi Manusia
dalam perspektif
Pancasila
C. Kasus
Pelanggaran HAM
1. Penyebab
Pelanggaran HAM
(Eksternal &
Internal)
2. Kasus
Pelanggaran HAM
D. Upaya
Penegakan HAM
26. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentunya sering
mendengar dan melihat peristiwa-peristiwa seperti
pembunuhan, perampokan yang disertai pembunuhan,
penyiksaan, dan sebagainya.
Selain itu, mungkin saja kalian pernah melihat seorang
pembantu rumah tangga yang dicaci maki oleh
majikannya karena melakukan sebuah kesalahan, seorang
siswa yang dihardik oleh teman-temannya, dan
sebagainya.
Semua peristiwa itu merupakan peristiwa pelanggaran
HAM.
27. Kepsek SMAN1 BanguntapanTerancam
DiberhentikanTidak HormatJika
TerbuktiPaksaSiswi Berjilbab
Indotnesia - Terkait kasus paksaan mengenakan jilbab oleh
siswi SMAN 1 Banguntapan, Sekda DIY, Baskara Aji
menyebutkan kepala sekolah bisa saja diberhentikan
secara tidak hormat.
"Kalau disiplin pegawai negeri itu, sanksi paling berat
dikeluarkan dengan tidak hormat," katanya dikutip dari
Suara.com.
Saat ini kepala sekolah dan tiga guru pendidik di SMAN 1
Banguntakapn yang terlibat kasus tersebut untuk
sementara dinonaktifkan. Namun, jika terbukti bersalah
ada kemungkinan diberhentikan dari sekolah.
28. C. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia
1. Penyebab Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Setiap manusia memiliki Hak asasi
sendiri yang tentunya dibatasi oleh hak asasi
manusia lainnya. Dengan demikian, tidak ada
seorang pun yang diperbolehkan untuk
melanggar hak asasi orang lain
29. Faktor Internal (Dorongan untuk melakukan
pelanggaran HAM dari diri manusia itu sendiri)
1. Sikap egois / terlalu mementingkan diri sendiri
2. Rendahnya kesadaran HAM
3. Sikap tidak toleran
33. FAKTOR EKSTERNAL (BERASAL DARI
LUAR DIRI MANUSIA / LINGKUNGAN)
4. Kesenjangan sosial dan
ekonomi yang tinggi
34. D. Upaya Penegakan HAM di
Indonesia
a. Pembentukkan Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia (Komnas HAM)
Dibentuk : 7 Juni 1993
Dasar Hukum : Keppres No. 50 Tahun 1993
35.
36. Selain Komnas HAM, Apakah
ada lembaga lain untuk upaya
penegakan HAM di Indonesia ??
37. D. Upaya Penegakan HAM di
Indonesia
b. Pembentukan Instrumen HAM
Alat untuk menjamin proses perlindungan
dan penegakan HAM
c. Pembentukkan Pengadilan HAM
Bertugas memeriksa dan memutuskan
perkara pelanggaran HAM
38. 2. Upaya Penanganan Kasus
Pelanggaran HAM
a). Upaya pencagahan
Pelanggaran HAM
• Menegakkan
supremasi hukum dan
demokrasi
• Meningkatkan kualitas
layanan publik
• Meningkatkan
penyebarluasan
prinsip2 HAM kepada
masyarakat
b). Membangun
Harmonisasi Hak &
Kewajiban Asasi
Manusia
• Menghormati orang
lain
• Menghindarkan diri
kita dari sikap egois
atau terlalu
mementingkan diri
sendiri
39. Nah,
Sampai saat ini , Hari ini , di
jam ini,
Apa yang sudah kalian lakukan
untuk Penegakan HAM ?
40. Peristiwa Penculikan dan Penghilangan Orang Secara
Paksa periode 1997-1998, terjadi pada masa
pemilihan Presiden Republik Indonesia [Pilpres],
untuk periode 1998-2003. Pada masa itu, terdapat
dua agenda politik besar; pertama, Pemilihan
Umum (Pemilu) 1997. Kedua, Sidang Umum (SU)
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada bulan
Maret 1998, untuk memilih Presiden dan Wakil
Presiden RI, yang pada saat kasus ini terjadi,
presiden RI masih dijabat oleh Soeharto. Kasus
penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa,
menimpa para aktivis, pemuda dan mahasiswa yang
ingin menegakkan keadilan dan demokrasi di masa
pemerintahan Orde Baru. Mereka yang kritis dalam
menyikapi kebijakan pemerintah dianggap sebagai
kelompok yang membahayakan dan merongrong
kewibawaan negara. Gagasan-gagasan dan
pemikiran mereka dipandang sebagai ancaman yang
dapat menghambat jalannya roda pemerintahan.
41. Setelah membaca kasus tersebut, coba
kerjakan soal-soal berikut ini :
1. Kapan Peristiwa tersebut terjadi ?
2. Apakah kasus tersebut merupakan
pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia ?
Jelaskan alasannya !
3. Menurut Anda, apa solusi yang sebaiknya
dilakukan oleh pemerintah supaya hal
tersebut tidak terulang kembali ?
4. Pelajaran apa yang dapat Anda petik sebagai
pelajar dari kasus tersebut ?