3. • Menurut Undang-undang Nomor 19 tahun 2003
tentang Badan Usaha Milik Negara, pengertian
Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik
sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain
dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai
perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara
dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan
saham oleh masyarakat.
4. Tujuan Privatisasi
• Meningkatkan efesiensi dan produktifitas
• Mengurangi peran Negara dalam pembuatan keputusan
• Meningkatkan pilihan konsumen
Dari sisi
pembenahan
internal
manajemen
• Meperluas kekuatan pasar dan meningkatkan
persaingan.
• Mengurangi ukuran sektor public dan membuka pasar
baru untuk modal swasta.
Dari sisi
ekonomi
• Mengendalikan kekuatan asosiasi/perkumpulan bidang
usaha bisnis tertentu dan memperbaiki pasar tenaga
kerja agar lebih fleksibel;
• Mendorong kepemilikan saham untuk individu dan
karyawan serta memperluas kepemilikan kekayaan;
Dari segi politik
7. Gelombang Privatisasi di Dunia
1980-1988 dari 40% sektor publik Inggris telah
ditransformasikan menjadi perusahaan swasta.
Awalnya penjualan saham BUMN hanya di bawah
500 juta pounds per tahun.
1983, hasil penjualan saham BUMN melonjak drastis
hingga mencapai 5000 juta pounds per tahun
1987-1990. Langkah Inggris diikuti oleh lebih dari
100 negara
1988-1993 sekitar 2700 BUMN beralih kepemilikan.
8. Peter E. Drucker (1990) dalam buku The New
Realities mengemukakan tiga penyebab utama
privatisasi dunia, yaitu.
1) Gagalnya program-program pemerintah sejak
Perang Dunia II
2) Adanya keterbatasan pajak dan pengeluaran
pemerintah untuk mencapai tujuan yang digariskan
3) Adanya keterbatasan pemerintah untuk
meningkatkan pendapatannya
9. Setelah reformasi politik terjadi, program-program
reformasi ekonomi disusun, yaitu.
1) Sejumlah kebijakan dalam masa transisi yang
menekankan pada stabilisasi ekonomi secara
makro maupun mikro
2) Privatisasi yang intinya mengganti sistem
perencanaan komando dengan sistem ekonomi
pasar dengan ciri- ciri desentralisasi pengambilan
keputusan, sistem pasar mengganti sistem
perencanaan, kepemilikan swasta mengganti
kepemilikan negara, dan adanya insentif upah.
10. Dampak Privatisasi BUMN di
Indonesia
Dampak kebijakan privatisasi BUMN jelas terlihat
pada perubahan kebijakan pemerintah dan regulasi.
Dimana dapat dikatakan sebagai sarana transisi
menuju pasar bebas, aktivitas ekonomi akan lebih
terbuka menuju kekuatan pasar yang lebih kompetitif,
dengan adanya jaminan tidak ada hambatan dalam
kompetisi, baik berupa aturan, regulasi maupun
subsidi. Kebijakan privatisasi dikaitkan dengan
kebijakan eksternal yang penting seperti tariff, tingkat
nilai tukar, dan regulasi bagi investor asing.
12. QUO VADIS REFORMASI BUMN?
Peran Stategis BUMN
(Pasal 12 UU No. 19/2003)
Mendorong
pertumbuhan
ekonomi
nasional
Memberikan
nilai tambah
ekonomi
Menyediakan
pelayanan
umum
Menjalankan
perintisan
usaha
Mendukung
pengembangan
UMKM
13. Permasalahan Mendasar BUMN
1. Masih kuatnya intervensi birokrasi dan politisi yang merugikan dan
menurunkan kinerja BUMN
2. Daya saing sebagian BUMN yang rendah
3. Keterbatsan pendanaan untuk pengembangan usaha
4. KKN yang masih terjadi pada sebagian BUMN
5. Masih adanya yang dipmpin oleh direksi/komisaris yang tidak
professional
6. Masih kurangnya kerjasama dan aktivitas sinergi antar BUMN sendiri
15. Strategi Reformasi
Emergency
• Strategi
emergency
bermuara pada
strategi
penyelamatan,
terutama perlu
dilakukan untuk
BUMN yang tidak
sehat
Hand-off
• Menarik diri,
perlu dilakukan
tidak hanya bagi
BUMN, tetapi
juga menteri
terkait dan
anggota DPR
Restrukturisasi
• Strategic change,
perubahan
strategic
mencakup
downsizing,
perampingan,
peningkatan daya
saing, dan
perbaiakn kinerja
BUMN secara
umum.
Privatisasi
• penjualan saham
persero, baik
sebagian maupun
seluruhnya
kepada pihak
swasta.
16. Persero yang dapat diprivatisasi
Di tetapkan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun
2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun
2003
Persero yang dapat di privatisasi harus bergerak di sektor
usaha yang kompetitif atau sektor usaha yang unsur
teknologinya cepat berubah
Sebagian asset atau kegiatan persero yang melaksanakan
kewajiban pelayanan umum dan yang mendasarkan undang-
undang kegiatan usahanya harus dilakukan oleh BUMN
17. Persero yang tidak dapat diprivatisasi
Persero bergerak di sektor usaha yang berdasarkan peraturan perundangan
hanya boleh dikelola oleh BUMN
Persero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan
pertahanan dan kemanan negera
Persero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan
tugas khusus melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan
kepentingan masyarakat
Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dilarang untuk privatisasi
20. Masalah Dalam Study Kasus
Seperti tujuan privatisasi dimana diantaranya berupa
meningkatkan efisiensi, mutu pelayanan public, mengurangi campur
tangan langsung pemerintah. serta memberikan kebebasan memilih
“kekuatan pasar” yang dapat menyediakan tekanan secara berkelanjutan
untuk meningkatkan efisiensi. Hal itu pula yang dapat ditemukan dalam
tujuan privatisasi PT Semen Indonesia, yang mana tujuan secara umum
nya adalah guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas agar dapat berdaya
saing baik di sector nasional maupun internasional. Dimana kemampuan
perusahaan untuk dapat berdaya saing dilakukan melalui pembenahan-
pembenahan pengurusan dan pengawasan berdasarkan prinsip-prinsip
tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance
(GCG). Dengan begitu dapat dikethui jika adanya privatisasi bukan hanya
dalam rangka memperoleh dana segar, melainkan untuk menumbuhkan
budaya korporasi dan profesionalisme dalam diri BUMN yang menjurus
pada penerapan konsep efektif dan efisien.
