Penyusunan APBN melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan terdiri dari 5 tahapan utama, yaitu perencanaan, penetapan oleh DPR, pelaksanaan, pelaporan, dan pemeriksaan oleh BPK. Prosesnya dimulai dari perencanaan kementerian, penetapan asumsi makro, hingga disahkannya rancangan APBN menjadi UU oleh DPR.

1.
Mekanisme Penyusunan APBN
Oleh : Samuel Jogo Hera, S.Pd
Sebelum melakukan pembahasan tentang mekanisme penyusunan APBN, alangkah
baiknya kita mengingat kembali materi sebelumnya tentang struktur APBN adalah,
(a) Pendapatan Negara dan Hibah,
(b) Belanja Negara,
(c) Keseimbangan Primer
(d) Surplus/Defisit Anggaran
(e) Pembiayaan.
Struktur APBN dituangkan dalam suatu format yang disebut I-account.
Asumsi dasar ekonomi makro adalah indikator utama ekonomi makro yang
digunakan sebagai acuan dalam menyusun postur APBN. Asumsi dasar ekonomi
makro (ADEM) disusun mengacu pada sasaran-sasaran pembangunan jangka
menengah yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
maupun sasaran-sasaran tahunan yang terdapat pada Rencana Kerja Pemerintah
(RKP). Selain itu, asumsi dasar ekonomi makro APBN juga disusun dengan
mempertimbangkan perkembangan ekonomi domestik maupun global agar asumsi
yang digunakan dapat merepresentasikan kondisi perekonomian terkini.
1) pertumbuhan ekonomi (%)
Pertumbuhan ekonomi yang menjadi asumsi dasar ekonomi makro merupakan
sasaran
pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai pada suatu kurun waktu tertentu.
Kementerian

2.
Keuangan, Bappenas, dan BPS merupakan tiga istitusi pemerintah yang
terlibat dalam menentukan target pertumbuhan ekonomi di dalam asumsi
dasar ekonomi makro APBN dan tentunya dengan memperhatikan masukan dari
Bank Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah persentase perubahan
dari nilai PDB riil (PDB harga konstan), untuk melihat perubahan yang
terjadi pada output riil yang terjadi dari waktu ke waktu di dalam
suatu perekonomian (perhitungan PDB telah dipelajari pada bab sebelumnya
tentang Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi).
2) Tingkat inflasi (% yoy)
Indikator inflasi yang digunakan pada asumsi dasar ekonomi makro APBN
yaitu tingkat inflasi yang dihitung berdasarkan Indeks Harga Konsumen
dalam skala tahunan (yoy). Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan
berkoordinasi bersama Bank Indonesia dalam menentukan besaran
3) Nilai tukar atau kurs US$ terhadap Rupiah (Rp/US$)
Angka asumsi dasar nilai tukar rupiah yang digunakan dalam APBN adalah angka
rata-rata kurs tengah (kurs rata-rata dari kurs beli dan kurs jual) harian
nilai tukar rupiah terhadap mata uang dollar Amerika Serikat (AS) selama
tahun berjalan (Januari sampai dengan Desember).
4) Tingkat suku bunga (SPN 3 bulan)
Asumsi suku bunga yang digunakan dalam APBN adalah acuan tingkat imbal
jasa atau kompensasi atas utang Pemerintah. Acuan tingkat suku bunga
yang digunakan adalah tingkat bunga mengambang seri variable rate yang
dihasilkan dari proses lelang, sebagai representasi beban bunga utang tahun
berjalan. Awal penggunaan asumsi tingkat suku bunga yaitu pada saat

3.
adanya utang dalam negeri pemerintah khususnya kepada Bank Indonesia
(obligasi rekap BI).
5) Harga minyak dunia/ ICP (US$/barrel)
Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) merupakan
dasar monetisasi harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional
(satuan yang digunakan adalah USD per barel) yang penetapannnya dilakukan
setiap bulan oleh Kementerian ESDM.
6) Lifting minyak (ribu barel/ hari).
Setelah ditetapkannya asumsi dasar makro ekonomi tersebut, barulah
diproyeksikan besaran komponen-komponen lainnya yang merupakan postur
APBN, yang terbagi atas tiga (3) kelompok besar : (i) Pendapatan Negara dan
Hibah; (ii) Belanja Negara; dan (iii) Pembiayaan. Besaran komponen-komponen
tersebut disesuaikan dengan kebijakan umum pemerintah dalam pengelolaan
APBN, apakah bersifat balanced budget (besaran Pendapatan Negara dan
Hibah sama dengan besaran Belanja Negara atau zero deficit) ataukah
ekspansif (besaran Belanja Negara lebih besar dari pada besaran Pendapatan
Negara dan Hibah atau defisit).

4.
Tiga kelompok besar komponen yang merupakan postur APBN dapat dijelaskan
lebih lanjut sebagai berikut:

5.
Penyusunan APBN bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan
dan kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Dan penyusunannya didasarkan atas
asas berimbang dan dinamis, artinya sektor penerimaan diusahakan selalu meningkat
dan sektor pengeluaran diusahakan untuk diadakan penghematan, dan lebih
diarahkan pada dana pembangunan untuk kegiatan yang menunjang peningkatan
produksi nasional, sehingga besarnya pengeluaran (belanja) seimbang dengan
penerimaannya.
Ada 5 tahapan pokok dalam satu siklus APBN di Indonesia. Dari kelima tahapan itu,
tahapan ke-2 (kedua) dan ke-5 (kelima) dilaksanakan bukan oleh pemerintah, yaitu
masing-masing tahap kedua penetapan/persetujuan APBN dilaksanakan oleh DPR
(lembaga legislatif), dan tahap kelima pemeriksaan dan pertanggungjawaban
dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan tahapan lainnya
dilaksanakan oleh pemerintah. Untuk lebih jelasnya dapat memerhatikan bagan
sebagai berikut :

6.
Gambar 1. Siklus APBN
(Sumber : Dasar-dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia Kementrian Keuangan Republik
Indonesia, Direktorat Jendral Anggaran, Direktorat Penyusunan APBN Hal. 29
http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent/buku%20dasar%20penyusunan%20APBN.pdf)
Tahapan kegiatan dalam siklus APBN adalah sebagai berikut:
1. Perencanaan dan penganggaran APBN
Tahapan ini dilakukan pada tahun sebelum anggaran tersebut dilaksanakan (APBN
t-1) misal untuk APBN 2013 dilakukan pada tahun 2012 yang meliputi dua
kegiatan yaitu, perencanaan dan penganggaran.
Tahap perencanaan dimulai dari:
a. penyusunan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional;
b. Kementerian Negara/Lembaga (K/L) melakukan evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan pada tahun berjalan, menyusun rencana inisiatif
baru dan indikasi kebutuhan anggaran;
c. Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan mengevaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berjalan dan mengkaji
usulan inisiatif baru berdasarkan prioritas pembangunan serta analisa
pemenuhan kelayakan dan efisiensi indikasi kebutuhan dananya;
d. Pagu indikatif dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah ditetapkan;
e. K/L menyusun rencana kerja (Renja);
f. Pertemuan tiga pihak (trilateral meeting) dilaksanakan antara K/L,
Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuangan;
g. Rancangan awal RKP disempurnakan;
h. RKP dibahas dalam pembicaraan pendahuluan antara Pemerintah dengan
DPR;
i. RKP ditetapkan.
Tahap penganggaran dimulai dari:

7.
a. penyusunan kapasitas fiskal yang menjadi bahan penetapan pagu indikatif;
b. penetapan pagu indikatif
c. penetapan pagu anggaran K/L;
d. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA-K/L);
e. penelaahan RKA-K/L sebagai bahan penyusunan nota keuangan dan
rancangan undang-undang tentang APBN; dan
f. penyampaian Nota Keuangan, Rancangan APBN, dan Rancangan UU tentang
APBN kepada DPR.
2. Penetapan/persetujuan APBN
Kegiatan penetapan/persetujuan ini dilakukan pada APBN t-1, sekitar bulan
Oktober Desember. Kegiatan dalam tahap ini berupa pembahasan Rancangan
APBN dan Rancangan Undang-undang APBN serta penetapannya oleh DPR.
Selanjutnya berdasarkan persetujuan DPR, Rancangan UU APBN ditetapkan
menjadi UU APBN. Penetapan UU APBN ini diikuti dengan penetapan
Keppres mengenai rincian APBN sebagai lampiran UU APBN dimaksud.
DPR membahas RAPBN dengan dua tujuan: diterima atau ditolak.Jika diterima,
RAPBN akan disahkan menjadi APBN dan disampaikan kepada pemerintah untuk
dilaksanakan. Namun, jika ditolak, pemerintah harus menggunakan APBN
sebelumnya.
Hal ini dipertegas lagi dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 pasal
15 ayat (6) yang berbunyi “Apabila DPR tidak menyetujui RUU sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran
setinggi-tingginya sebesar angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun
anggaran sebelumnya”.

8.
3. Pelaksanaan APBN
Jika tahapan kegiatan ke-1 dan ke-2 dilaksanakan pada APBN t-1, kegiatan
pelaksanaan APBN dilaksanakan mulai 1 Januari – 31 Desember pada tahun
berjalan (APBN t). Dengan kata lain, pelaksanaan tahun anggaran 2013 akan
dilaksanakan mulai 1 Januari 2013 – 31 Desember 2013. Kegiatan pelaksanaan
APBN dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian/lembaga (K/L).
K/L mengusulkan konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
berdasarkan Keppres mengenai rincian APBN dan menyampaikannya ke
Kementerian Keuangan untuk disahkan. DIPA adalah alat untuk melaksanakan
APBN. Berdasarkan DIPA inilah para pengelola anggaran K/L (Pengguna
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pembantu Pengguna Anggaran)
melaksanakan berbagai macam kegiatan sesuai tugas dan fungsi instansinya.
4. Pelaporan dan Pencatatan APBN
Tahap pelaporan dan pencatatan APBN dilaksanakan bersamaan dengan tahap
pelaksanaan APBN, 1 Januari-31 Desember. Laporan keuangan pemerintah
dihasilkan melalui proses akuntansi, dan disajikan sesuai dengan standar
akuntansi keuangan pemerintah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran
(LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas, serta catatan atas laporan keuangan.
5. Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban APBN
Tahap terakhir siklus APBN adalah tahap pemeriksanaan dan
pertanggungjawaban yang dilaksanakan setelah tahap pelaksanaan berakhir
(APBN t+1), sekitar bulan Januari- Juli.
Contoh, jika APBN dilaksanakan tahun 2013, tahap pemeriksaan dan
pertanggungjawabannya dilakukan pada tahun 2014. Pemeriksaan ini dilakukan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk pertanggungjawaban
pengelolaan dan pelaksanaan APBN secara keseluruhan selama satu tahun

9.
anggaran, Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan
yang telah diperiksa BPK, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir.
Agar dapat lebih memahami tentang mekanisme penyusunan APBN, saya mencoba
meracang bagan mekanisme penyusunan APBN sehingga anda lebih mudah dalam
memahami dan mempelajarinya. Berikut ini dapat anda simak mekanisme
penyusunan APBN berdasarkan bagan yang saya sederhanakan :

11.
Sumber Bacaan :
1. Chumidatus Sadyah. BSE Ekonomi Kelas XI
2. Dasar-dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Anggaran,
Direktorat Penyusunan APBN (http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent/buku%20dasar%20penyusunan%20APBN.pdf)