Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan ekonomi dan nasional, termasuk pengertian, indikator keberhasilan, faktor-faktor pengaruh, serta masalah-masalah yang dihadapi negara berkembang. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai konsep ekonomi penting seperti produk domestik bruto, pendapatan per kapita, dan sektor-sektor ekonomi.

1. Materi Ajar Ekonomi_Kelas XI
Pembangunan Ekonomi (Economic Development)
(Disusun berdasarkan Kurikulum 2013)
Indikator 1 : Menjelaskan pengertian pembangunan ekonomi
Pembangunan ekonomi (Economic Development) merupakan proses multidimensional yang menyebabkan
terjadinya perubahan menuju perbaikan struktur sosial, sikap mental dan lembaga (organisasi
kemasyarakatan). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses
yang bertujuan untuk menaikkan Produk Domestik Bruto (PDB)/Gross Domestic Product (GDP) dalam
jangka panjang. Singkatnya pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bertujuan menaikan PDB/GDP
suatu negara atau daerah melebihi pertumbuhan penduduk.
Dalam pembangunan ekonomi, kenaikan pendapatan masyarakat diikuti oleh perubahan dalam struktur sosial
dan sikap masyarakat. Selain kenaikan pendapatan, tujuan pembangunan ekonomi adalah perbaikan kondisi
diluar aspek ekonomi, seperti perbaikan lembaga pemerintah, perbaikan sikap, dan usaha memperkecil jurang
pemisah antara kaya dan miskin.
Pembangunan ekonomi bisa diartikan sebagai proses yang bertujuan menaikkan pendapatan per kapita untuk
jangka waktu yang panjang dan disertai adanya perubahan struktur ekonomi dan perkembangan IPTEK.
Pendapatan per kapita diperoleh dengan rumus sebagai berikut:
Karena pembangunan ekonomi bertujuan menaikkan pendapat per kapita, itu berarti pembangunan ekonomi
tidak hanya menekankan pentingnya kenaikan PDB, tetapi juga memerhatikan apakah persentase kenaikan
PDB lebih besar atau lebih kecil dibanding persentase kenaikan jumlah penduduk. Apabila persentase
kenaikan PDB lebih kecil dibanding persentase kenaikan jumlah penduduk maka pendapatan per kapita akan
turun.
Pembangunan ekonomi mempunyai 3 sifat penting yaitu :
1. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses perubahan yang terjadi terus menerus
2. Pembangunan ekonomi merupakan usaha untuk menaikkan tingkat pendapatan per kapita
3. Pembangunan ekonomi merupakan kenaikan pendapatan per kapita yang terus berlangsung dalam jangka
panjang.
Ciri-ciri Pembangunan Ekonomi
1. Kenaikan Gross Domestic Product (GDP) atau Gross National Product (GNP) dalam jangka panjang
(lebih dari 5 tahun)
2. naiknya pendapatan per kapita secara terus-menerus dalam jangka panjang
3. Pengendalian jumlah penduduk
4. Peningkatan Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat membawa perubahan struktur ekonomi
5. Adanya pemerataan distribusi pendapatan sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani
yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan Nasional
1. Pengertian Pembangunan Nasional
Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
mendefenisikan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan semua komponen bangsa
dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
Pembangunan nasional dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur
yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana
perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia
yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.
Pembangunan nasional dilakukan dalam rangka merealisasikan tujuan nasional seperti yang tertulis
dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4.

2. Materi Ajar Ekonomi_Kelas XI
Rencana pembangunan di Indonesia dibagi menjadi 3 tahap yaitu Rencana Pembangunan Jangka
Panjang, jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang
selanjutnya disingkat RPJP.
Pembangunan nasional tidaklah identik dengan pembangunan ekonomi atau pembangunan politik saja.
Pembangunan ekonomi atau politik hanya merupakan salah satu obyek pembangunan. Pembangunan di
salah satu bidang, seperti bidang ekonomi saja tidak akan dapat memberikan hasil yang berarti bagi
peningkatan kesejahteraan tanpa disertai dengan pembangunan di bidang lainnya. Banyaknya bidang
kehidupan yang perlu mendapat perhatian menyebabkan pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan
skala prioritas. Tidak mungkin pembangunan di segala bidang dilaksanakan sekaligus karena Negara kita
memiliki keterbatasan dana. Oleh karena itu prioritas utama pembangunan nasional adalah
pembangunan di bidang ekonomi agar keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi ini dapat
mempercepat pembangunan di bidang yang lain.
Indikator 2 : Menjelaskan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi
Secara konseptual pembangunan ekonomi mempunyai makna yang luas dan inklusif. Untuk mengukur
keberhasilannya tentu perlu indikator-indikator tertentu. Indikator itu digunakan untuk mengetahui derajat
pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara. Indikator tersebut antara lain :
1. Pendapatan Nasional
Negara yang pembangunan ekonominya berhasil akan mampu menunjukkan kenaikan pendapatan
nasional. Pendapatan nasional yang tinggi mencerminkan tingkat kemakmuran masyarakat yang
meningkat.
2. Produksi Nasional
Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dapat diukur menggunakan produksi nasional yang
dicapai oleh negara tersebut. Produksi nasional yang tinggi adalah cermin suatu negara mampu
menghasilkan barang dan jasa yang berlimpah (kapasitas produksinya tinggi) sehingga dapat mencapai
pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3. Pendapatan Per Kapita
Keberhasilan pembangunan ekonomi dapat juga diukur dengan pendapatan per kapita. Pendapatan
perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Tinggi rendahnya pendapatan
per kapita dapat menggambarkan sejauh mana kemampuan penduduk untuk mengonsumsi barang-barang
jasa hasil produksi.
4. Peranan sector industry dan jasa
Pada umumnya, makin besar kontribusi sector industry dan jasa, maka akan semakin maju suatu Negara.
Atas dasar hal tersebut dapat dikatakan bahwa besarnya proporsi kontribusi sector industry dan jasa
merupakan salah satu factor penting bagi tingkat kemajuan ekonomi
5. Kesempatan Kerja
Pelaksanaan pembangunan ekonomi harus diikuti dengan terbukanya kesempatan kerja yang luas.
Kesempatan kerja yang luas akan menyerap pembangunan pengangguran. Negara yang pembangunan
ekonominya berhasil akan menciptakan kesempatan kerja yang luas.
6. Perekonomian yang stabil
Suatu Negara dikatakan berhasil dalam pembangunan ekonomi jika mampu menjaga stabilitas ekonomi
yang meliputi stabilitas pendapatan, kesempatan kerja, harga serta mampu mengendalikan inflasi dan
sebagainya.
7. Neraca Pembayarann Luar Negeri
Melalui pembangunan ekonomi, pemerintah diharapkan mampu menjaga keseimbangan neraca
pembayaran luar negeri agar tidak mengalami deficit, bahkan kalau bisa diusahakan surplus.
8. Distribusi pendapatan yang merata
Pendapatan nasional yang tinggi, kesempatan kerja yang terbuka, harga stabil dan inflasi yang terkendali
belum menjamin keberhasilan pembangunan ekonomi jika tidak diikuti distribusi pendapatan yang tidak
merata. Karena ketidakmerataan distribusi pendapatan nasional akan mengakibatkan gejolak social
sehingga menganggu keamanan Negara.

3. Materi Ajar Ekonomi_Kelas XI
Indikator 3 : Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, Namun pada hakikatnya faktor-faktor
tersebut dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu faktor ekonomi dan faktor non
ekonomi yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Tanah dan kekayaan alam
Secara umum Negara yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah akan lebih mudah meningkatkan
laju pertumbuhan ekonominya dibandingkan Negara yang kurang memiliki kekayaan alam. Namun
kekayaan alam yang berlimpah tidak berarti jika tidak memiliki modal, teknologi yang maju, sumber
daya manusia yang memadai dan pasar yang potensial.
2. Kuantitas dan kualitas penduduk dan tenaga kerja
Pertambahan penduduk dari waktu ke waktu dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi.
Pertambahan penduduk akan meningkatkan jumlah angkatan kerja yang dapat dimanfaatkan untuk
mendukung kegiatan produksi. Dengan pendidikan dan pelatihan yang memadai, akan dihasilkan SDM
yang terlatih dan terampil sehingga mampu menjadi pionir dalam pembangunan. Jumlah penduduk yang
besar juga akan meningkatkan jumlah permintaan dan perluasan pasar.
Akan tetapi pertambahan jumlah penduduk yang besar akan mendapat banyak tantangan berupa
tingginya angka pengangguran, rendahnya produktifitas dan laju pertumbuhan penduduk yang lebih
tinggi daripada peningkatan pendapatan per kapita.
3. Kepemilikan barang modal dan teknologi
Pada masyarakat modern, peranan modal sangat menentukan dalam peningkatan produktifitas. Akan
tetapi, penggunaan modal harus disertai dengan kemajuan teknologi antara lain sbb :
a. meningkatnya produksi barang atau jasa yang dihasilkan karena penemuan barang-barang baru
b. meningkatnya efisiensi kegiatan produksi yang dapat menurunkan biaya produksi dan meningkatkan
produktifitas
c. terciptanya barang dengan kualitas yang lebih baik tanpa meningkatkan biaya produksi.
4. Sistem sosial dan sikap masyarakat
Sistem sosial dan sikap masyarakat memegang peranan yang penting dalam menciptakan pertumbuhan
ekonomi. Adat istiadat yang kental pada masyarakat tradisional berupa berbagai kegiatan dan acara
dianggap memperlambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu sikap masyarakat yang tidak mau bekerja
keras, bekerja dengan jam kerja yang pendek, malas menabung dan sikap negatif lainnya juga akan
menghambat pertumbuhan ekonomi.
5. Sistem Pemerintahan
Pemerintahan dengan sistem sosialis dan liberalis akan memberikan warna yang berbeda terhadap proses
pembangunan. Dalam sistem sosialis, kerangka pembangunaan dan pemanfaatan sumber daya
direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah. Adapun dalam liberalis peran masyarakat, baik secara
individu maupun kelompok lebih dikedepankan daripada pemerintah. Hal tersebut tentunya berdampak
terhadap proses dan hasil pembangunan.

4. Materi Ajar Ekonomi_Kelas XI
Indikator : Mengidentifikasi masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang
Masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang antara lain :
1. Ketergantungan pada sektor pertanian (Substantial Dependence on Agricultural-Primary Production)
Negara-negara berkembang umumnya sangat bergantung pada sektor pertanian dan pertambangan.
Bahkan ada negara yang sangat tergantung pada sektor pertanian pada hasil satu komoditas pertanian saja.
Perekonomian seperti ini disebut dengan perekonomian monokultur.
2. Rendahnya tingkat produktifitas (Low Level Production)
Rendahnya tingkat produktifitas dapat dilihat dari PDB per kapita atau PDB per pekerja yang sangat
kecil. Hal ini berkaitan dengan rendahnya tingkat kehidupan dan terbatasnya kesempatan kerja yang
tersedia, terutama bagi mereka yang berpendidikan rendah. Karenanya di negara berkembang berlaku
lingkaran setan (Vicious Circle) kehidupan yang sangat sulit diputus.
3. Ketergantungan yang besar dan kerentanan dalam hubungan internasional (Dominace, Dependence and
Vulnerability in International Relation)
Kondisi domestik perekonomian negara berkembang sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian
lainnya, terkhususnya perekonomian negara maju. Hal ini terjadi karena lemahnya permintaan domestik
yang disebabkan oleh lemahnya permintaan agregat membuat perekonomian sangat mengandalkan pasar
ekspor.
Tetapi yang diekspor umumnya barang-barang primer.
Ketergantungan terhadap negara maju juga terjadi dalam bidang industri. Industri hulu (bahan dasar)
berada di negara maju. Sementara industri hilir berada dinegara berkembang. Hal ini mengakibatkan
ketergantungan pada negara-negara maju sebab bahan baku/bahan dasarnya harus diimpor.
4. Pasar dan informasi yang tidak sempurna
Keberadaan pasar dinegara berkembang juga memberikan informasi yang tidak lengkap. Struktur pasar
barang dan jasa umumnya tidak sempurna. Monopoli dan Oligopoli bisa terjadi dipasar barang.
Monopsoni dan Oligopsoni dapat terjadi dipasar faktor produksi. Selain itu, penguasaan informasi juga
tidak lengkap. Informasi hanya dikuasai oleh sekelompok kecil pengusaha yang mempunyai hubungan
baik dengan birokrasi. Keadaan ini menyebabkan konsumen sering dirugikan.
5. Tingginya tingkat pengangguran (High Rates of Unemployment)
Tingkat pengangguran dinegara berkembang sangat tinggi. Angka pengangguran akan semakin besar bila
diukur dengan angka underemployment. Penyebab tingginya tingkat pengangguran adalah laju
pertumbuhan angkatan kerja yang lebih tinggi di satu pihak dan rendagnya pertumbuhan kesempatan
kerja di pihak yang lain. Rendahnya pertumbuhan kesempatan kerja berhubungan dengan rendahnya
tingkat penanaman modal, khususnya disektor-sektor industri dan jasa modern.
6. Rendahnya tingkat kehidupan (Low Level of Living)
Rendahnya tingkat kehidupan terutama dilihat dari kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti
makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan.
7. Tingginya pertambahan penduduk (High Rates of Population Growth)
Tingkat pertambahan penduduk di negara berkembang dua sampai empat kali lipat pertambahan
penduduk dinegara maju. Tidak mengherankan jika 75% penduduk dunia merupakan penduduk negara
berkembang. Tingginya pertambahan penduduk dinegara berkembang telah menimbulkan masalah-

5. Materi Ajar Ekonomi_Kelas XI
masalah besar, terutama berkaitan dengan penyediaan pangan, kesempatan kerja, perumahan, pendidikan
dan kesehatan.
Indonesia termasuk salah satu negara berkembang, seperti negara berkembang lainnya, Indonesia selalu
menghadapi masalah ekonomi yang sama. Kemiskinan merupakan faktor utama masalah Indonesia, jumlah
pengangguran yang semakin meningkat, tingkat kecerdasan masyarakat yang masih rendah, dan distribusi
pendapatan yang tidak merata. Di kota besar, keadaan seperti ini sudah menjadi pemandangan umum. Berikut
adalah masalah-masalah pembangunan ekonomi di Indonesia :
a. Kemiskinan
Kemiskinan merupakan perwujudan keadaan serta kekurangan. Setiap negara memilik ukuran batas
kemiskinan yang berbeda dengan negara lain. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian serius dalam
menanggulangi masalah kemiskinan yang dialami masyarakat. Dari tahun ke tahun pemerintah terus
berupaya menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin dengan berbagai cara, antara lain subsidi
silang. Subsidi silang yang dilakukan pemerintah yaitu dengan menetapkan harga BBM untuk minyak
tanah lebih rendah daripada bensin. Subsidi untuk bensin sedikit demi sedikit dikurangi dan nantinya
dihilangkan sama sekali. Subsidi untuk minyak tanah masih dipertahankan agar masyarakat
berpenghasilan rendah mampu membeli minyak tanah.
Saat ini subsidi silang telah dihapuskan dan diganti dengan program Bantuan Langsung Sementara
Masyarakat (BLSM).
Program Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia terbagi atas
tiga kelompok klaster yang dikelola oleh berbagai Kementerian dan Lembaga Pemerintah (sumber:
http://www.tnp2k.go.id/id/program/program/):
1) Kartu Perlindungan Sosial (KPS)
Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah kartu yang diterbitkan oleh Pemerintah sebagai penanda
Rumah Tangga Miskin.
Sebagai penanda Rumah Tangga Miskin, Kartu Perlindungan Sosial ini berguna untuk mendapatkan
manfaat dari Program Subsidi Beras untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dikenal
dengan Program RASKIN
2) JAMKESMAS dan JKN
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) adalah program bantuan sosial untuk
pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan hampir miskin.
Semenjak diberlakukannya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) semenjak 1 Januari 2014, maka
program Jamkesmas melebur kedalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola
oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Masyarakat miskin dan hampir miskin yang sebelumnya menjadi peserta Jamkesmas akan secara
otomatis menjadi peserta JKN ini.
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib
(mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk
memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang
yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Untuk masyarakat miskin yang
tadinya merupakan peserta Jamkesmas, iuran kepesertaannya dibayarkan oleh Pemerintah yang
disebut sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI).
3) Program Keluarga Harapan (PKH)
Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan
tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTS diwajibkan
melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Tujuan program ini dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka
panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi
berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan.

6. Materi Ajar Ekonomi_Kelas XI
4) Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah untuk penyediaan biaya
nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah pertama sebagai wujud pelaksanaan
program wajib belajar 9 tahun.
Tujuannya mengurangi beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib
belajar sembilan tahun yang bermutu.
5) Program RASKIN (Beras untuk Keluarga Miskin)
Program Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) merupakan subsidi pangan yang diperuntukkan bagi
keluarga miskin sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan
memberikan perlindungan pada keluarga miskin.
Tujuannya mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan
sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan
protein. Selain itu raskin bertujuan untuk meningkatkan / membuka akses pangan keluarga melalui
penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.
6) Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)
Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) adalah bantuan yang diberikan kepada siswa dari keluarga
kurang mampu untuk dapat melakukan kegiatan belajar di sekolah. Bantuan ini memberikan peluang
bagi siswa untuk mengikuti pendidikan di level yang lebih tinggi.
Tujuannya agar siswa dari kalangan tidak mampu dapat terus melanjutkan pendidikan di sekolah.
Selain itu juga bertujuan untuk mengurangi jumlah siswa putus sekolah akibat permasalahan biaya
pendidikan.
7) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM)
PNPM adalah program nasional dalam wujud kerangka sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program
– program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
PNPM terdiri dari beberapa program :
a) PNPM Mandiri Perdesaan
b) PNPM Perdesaan R2PN (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias)
c) PNPM Mandiri Agribisnis/SADI (Smallholder Agribusiness Development Initiative)
d) PNPM Generasi Sehat Dan Cerdas
e) PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM- LMP)
f) Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP)
g) PNPM Mandiri Respek (Rencana Strategis Pengembangan Kampung) Bagi Masyarakat Papua
h) PNPM Mandiri Perkotaan
i) PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan
j) Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)
k) Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
l) PNPM-Mandiri Daerah Tertinggal Dan Khusus/ Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Dan
Khusus (P2DTK)
m) PNPM Mandiri Kelautan Dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP)
n) PNPM-Mandiri Pariwisata
o) PNPM-Mandiri Perumahan dan Permukiman (PNPM-Mandiri Perkim)
8) Kredit Usaha Rakyat
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah dana pinjaman dalam bentuk Kredit Modal Kerja
(KMK) dan atau Kredit Investasi (KI) dengan plafon kredit dari Rp. 5 Juta sampai dengan Rp. 500
Juta.
Tujuannya meningkatkan akses pembiayaan perbankan yang sebelumnya hanya terbatas pada usaha
berskala besar dan kurang menjangkau pelaku usaha mikro kecil dan menengah seperti usaha rumah
tangga dan jenis usaha mikro lain yang bersifat informal, mempercepat pengembangan sektor riil dan
pemberdayaan UMKM.
Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok

7. Materi Ajar Ekonomi_Kelas XI
minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan
makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis
kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin
(http://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=50).
Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau
tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di
bawah Garis Kemiskinan. Angka garis kemiskinan Indonesia pada September 2013 sebesar Rp 292.951 per
kapita per bulan
(http://bisnis.liputan6.com/read/790061/jumlah-penduduk-miskin-indonesia-meningkat-jadi-2855-juta-jiwa)
Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan
Makanan (GKBM)
b. Keterbelakangan
Masalah keterbelakangan sangat berhubungan dengan masalah kualitas sumber daya manusia. Disamping
itu, masalah keterlebakangan sangat erat hubungannya dengan rendahnya tingkat kemajuan dan
pelayanan kesehatan, kurang terpeliharanya fasilatas-fasilitas umum, dan rendahnya disiplin masyarakat.
Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, pemerintahan Indonesia berupaya meningkatkan kualitas
sumber daya manusia, misalnya dengan meningkatkan mutu pendidikan nasional. Persentase alokasi dana
untuk pendidikan pada anggaran APBN setiap tahunnya ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan untuk
membantu sekolah yang kekurangan sarana dan prasarana belajar, seperti gedung sekolah yang rusak,
buku-buku pelajaran yang kurang dan murid-murid yang memerlukan bantuan biaya sekolah.
Adapun beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan yaitu : Program
pendidikan seperti wajib belajar 9 tahun dan mengadakan pelatihan-pelatihan seperti Balai Latihan Kerja
(BLK). Selain itu, melakukan pertukaran tenaga ahli, melakukan transfer teknologi dari negara-negara
maju.
c. Pengangguran
Masalah lain yang dihadapi negara berkembang dalam pembangunan ekonomi adalah masalah
keterbatasan lapangan pekerjaan. Masalah pengangguran timbul karena ada ketimpangan antara jumlah
angkatan kerja dan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal ini biasa terjadi karena negara yang
bersangkutan sedang mengalami masa transisi perubahan struktur ekonomi dari negara agraris menjadi
negara industry. Akibatnya angkatankerja yang tersedia berada di sektor agraris, sedangkan lapangan
pekerjaan yang tersedia menuntut keahlian di sektor industri.
Adapun faktor lain yang menyebabkan pengangguran adalah :
1) kekurangan permintaan agregat (kekurangan permintaan secara keseluruhan)
2) pemakaian mesin-mesin modern,
3) ketidakcocokan keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan
perusahaan,
4) perubahan musim dan perubahan struktur perekonomian yang menuntut jenis keterampilan tertentu
5) Rendahnya mutu dan kualitas angkatan kerja baik dari segi pendidikan, ketrampilan maupun
penguasaan teknologi
6) Banyak lulusan pendidikan menegah dan tinggi setiap tahun sehingga tidak terjadi
ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja.
Upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran :
a) Peningkatan pendidikan
b) Pemberian kursus-kursus ketrampilan
c) Pemerataan pembangunan
d) Proyek-proyek padat karya untuk menambah kesempatan kerja dengan mendirikan industri baru,
pembangunan jalan raya, jembatan, dll.
e) Pemberian Kredit Usaha Kecil
d. Kesenjangan Penghasilan
Penghasilan digunakan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Dalam masyarakat untuk
memenuhi berbagai kebutuhannya. Dalam masyarakat terdapat kelompok penghasilan rendah tidak
mampu memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun kebutuhan yang paling dasar.

8. Materi Ajar Ekonomi_Kelas XI
Penyebabnya :
1) ketimpangan dalam distribusi asset terutama di sektor pertanian
Data Sensus pertanian menunjukkan bahwa Petani hanya memiliki lahan rata-rata 0,018 Ha, 38
persen tidak memiliki lahan, dan hanya 4,2 persen yang memiliki lahan 0,5 Ha atau lebih. Lahan yang
sempit tentu tidak mencukupi bagi petani untuk memperoleh tingkat pendapatan yang layak. Untuk
sektor yang lain, bisa terlihat dengan jelas bagaimana perusahaan atau pengusaha sedang dan besar
dengan mudah mendapatkan kredit dengan agunan hanya nama baik, sementara Usaha Menengah,
Koperasi, dan Mikro (UMKM) setengah mati untuk mendapatkan kredit.
2) masih besarnya pekerja di sektor informal dengan tingkat pendapatan yang rendah dan tiadanya
jaminan kepastian usaha di masa depan.
Indikator : Menjelaskan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi
Ada beberapa strategi pembangunan ekonomi yaitu :
1. Strategi Pertumbuhan
Strategi pembangunan ekonomi suatu Negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal, serta
bagaimana menanamkannya secara seimbang, menyebar, terarah dan memusat sehingga dapat
menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi.
Selanjutnya bahwa pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat
ke bawah (trickle down effect) pendistribusian kembali.
Jika terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan hal tersebut merupakan syarat terciptanya pertumbuhan
ekonomi. Kritik paling keras dari strategi yang pertama ini adalah ketimpangan yang semakin tajam.
2. Strategi Pembangunan dengan pemerataan
Konsep dari strategi ini adalah dengan ditekankannya peningkatan pembangunan melalui teknik social
engineering seperti halnya melalui perencanaan induk, dan paket program terpadu.
3. Strategi Ketergantungan
Inti dari konsep strategi ketergantungan adalah :
Kemiskinan di Negara-negara berkembang lebih disebabkan adanya ketergantungan Negara tersebut dari
pihak atau Negara lainnya. Oleh karena itu, kita dituntut untuk lebih mandiri dalam menyikapi
pembangunan Negara pada saat ini.
Teori ini dikritik oleh Kothari dengan mengatakan “teori ketergantungan tersebut memang cukup
relevan, namun sayangnya telah menjadi semacam dalih terhadap kenyataan dari kurangnya usaha untuk
membangun masyarakat sendiri (self development)
4. Strategi Berwawasan Ruang
Strategi ini dikemukakan oleh Myrdall dan Hirschman yang mengemukakan sebab-sebab kurang
mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah yang lebih kaya atau lebih maju. Menurut mereka,
kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat daerah maju dikarenakan kemampuan atau
pengaruh pendistribusian dari kaya ke miskin (spread effects) lebih kecil daripada terjadinya aliran
sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya (back wash effects).
Perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut adalah, bahwa Myrdall tidak percaya bahwa keseimbangan
daerah kaya dan miskin akan tercapai. Sedangkan Hirschman mempercayai pandangan tersebut walaupun
akan tercapai dalam jangka panjang.
5. Strategi Pendekatan Kebutuhan Pokok
Sasaran dari strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan secara massal. Strategi ini selanjutnya
dikembangkan oleh ILO pada 1975, dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin
dapat dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran.
Oleh karena itu sebaiknya usaha-usaha diarahkan pda penciptaan lapangan kerja, peningkatan kebutuhan
pokok dan sejenisnya.
Sumber :
http://www.beritasatu.com/nasional/132373-pemerintah-siapkan-6-program-penanggulangan-kemiskinan-senilai-rp-
56-triliun.html
http://www.tnp2k.go.id/id/program/program/

9. Materi Ajar Ekonomi_Kelas XI
Sumber Referensi :
1) Sutarno. 2009. Theory and Application of Economics (Bilingual) for Grade XI of Senior High
School and Islamic Senior High School, Solo : Penerbit Tiga Serangkai
2) Alam S. 2014. Ekonomi untuk SMA/MA Kelas XI Kurikulum 2013, Jakarta : Penerbit Esis
3) Chumidatus Sadyah. Ekonomi untuk SMA/MA Kelas XI. BSE Kemdikbud.
4) Yoga Firdaus, Ekonomi Untuk SMA/MA Kelas XI. Penerbit Phibeta
5) http://www.tnp2k.go.id/id/program/program/
6) http://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=50
7) http://bisnis.liputan6.com/read/790061/jumlah-penduduk-miskin-indonesia-meningkat-jadi-2855-juta-
jiwa