APBN Indonesia tahun 2014 terdiri dari penerimaan sebesar Rp1.667 triliun, pembiayaan Rp175 triliun, dan pengeluaran Rp1.842 triliun. Penerimaan berasal dari perpajakan Rp1.280 triliun dan PNBP Rp385 triliun. Pengeluaran digunakan untuk belanja pemerintah pusat Rp1.250 triliun dan transfer ke daerah Rp593 triliun. APBN 2014 bertujuan memperkuat pertumbuhan e
Soal kebijakan moneter dan fiskal lampiran soal tes pengetahuanT'Janross Ingiend
Soal latihan ekonomi tentang kebijakan moneter dan fiskal. Terdiri dari 22 soal pilihan ganda yang mencakup berbagai aspek kebijakan moneter dan fiskal seperti instrumen kebijakan, tujuan kebijakan, dan dampak kebijakan terhadap kondisi ekonomi makro.
Dokumen tersebut membahas tentang sejarah, pengertian, fungsi, prinsip, bentuk, syarat pendirian, jenis, perangkat anggota, sisa hasil usaha, dan pembubaran koperasi.
Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariahUlan Safitri
Dokumen tersebut membahas kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah yang mencakup tujuan, ruang lingkup, asumsi dasar, dan unsur-unsur laporan keuangan seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, serta prinsip-prinsip penyusunan laporan keuangan seperti materialitas dan konsistensi penyajian.
Dokumen tersebut membahas mengenai prinsip pengakuan pajak masukan berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak masukan hanya dapat dikreditkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu seperti berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dan tercantum dalam faktur pajak yang sah. Terdapat pengecualian untuk pajak masukan yang diperoleh sebelum pengusaha dikukuhkan se
Laporan keuangan mengenai metode pencatatan kas kecil perusahaan PT. ABC Computer pada bulan Januari 2009. Terdapat beberapa transaksi pengeluaran kas kecil untuk perlengkapan, iklan, konsumsi rapat, alat tulis kantor, langganan koran, telepon, dan listrik & air. Transaksi-transaksi tersebut dicatat dalam jurnal menggunakan metode imprest dan fluktuasi.
Soal kebijakan moneter dan fiskal lampiran soal tes pengetahuanT'Janross Ingiend
Soal latihan ekonomi tentang kebijakan moneter dan fiskal. Terdiri dari 22 soal pilihan ganda yang mencakup berbagai aspek kebijakan moneter dan fiskal seperti instrumen kebijakan, tujuan kebijakan, dan dampak kebijakan terhadap kondisi ekonomi makro.
Dokumen tersebut membahas tentang sejarah, pengertian, fungsi, prinsip, bentuk, syarat pendirian, jenis, perangkat anggota, sisa hasil usaha, dan pembubaran koperasi.
Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariahUlan Safitri
Dokumen tersebut membahas kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah yang mencakup tujuan, ruang lingkup, asumsi dasar, dan unsur-unsur laporan keuangan seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, serta prinsip-prinsip penyusunan laporan keuangan seperti materialitas dan konsistensi penyajian.
Dokumen tersebut membahas mengenai prinsip pengakuan pajak masukan berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak masukan hanya dapat dikreditkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu seperti berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dan tercantum dalam faktur pajak yang sah. Terdapat pengecualian untuk pajak masukan yang diperoleh sebelum pengusaha dikukuhkan se
Laporan keuangan mengenai metode pencatatan kas kecil perusahaan PT. ABC Computer pada bulan Januari 2009. Terdapat beberapa transaksi pengeluaran kas kecil untuk perlengkapan, iklan, konsumsi rapat, alat tulis kantor, langganan koran, telepon, dan listrik & air. Transaksi-transaksi tersebut dicatat dalam jurnal menggunakan metode imprest dan fluktuasi.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di Indonesia. Ia menjelaskan definisi, subjek, objek, tarif dan mekanisme pengenaan kedua jenis pajak tersebut. Dokumen ini juga memberikan contoh perhitungan PPN untuk beberapa kasus penjualan barang dan jasa oleh pengusaha kena pajak.
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
Modul tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SAP berbasis akrual. Modul ini disusun berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan SAP Akrual di Pemerintah Daerah
Bab ini membahas penyelesaian audit dan tanggung jawab sesudah audit. Penyelesaian audit meliputi prosedur untuk mendapatkan bukti tambahan, mengevaluasi temuan, dan berkomunikasi dengan klien untuk menentukan pendapat audit."
Makalah ini membahas tentang pajak penghasilan di Indonesia, termasuk definisi pajak penghasilan, subjek wajib pajak penghasilan, dan cara menghitung besarnya pajak penghasilan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
Dokumen tersebut membahas tentang perhitungan biaya produksi berdasarkan proses dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang dan FIFO. Disebutkan pula tahap-tahap perhitungan biaya dan perbandingan antara kedua metode tersebut.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen membahas kerangka teori kebijakan moneter yang meliputi target, indikator, dan instrumen kebijakan moneter
2. Target kebijakan moneter antara lain stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan keseimbangan neraca pembayaran
3. Indikator kebijakan moneter adalah suku bunga dan jumlah uang beredar, sedangkan instrumennya terdiri dari instrumen langsung dan tidak
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi mudharabah bagi bank syariah sebagai pemilik dana dan pengelola dana. Secara ringkas, dokumen menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran investasi modal mudharabah, pembagian hasil usaha sesuai nisbah yang disepakati, serta pengakuan pendapatan bagi hasil berdasarkan realisasi hasil usaha.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan konsep pendapatan nasional, indikator ketimpangan distribusi pendapatan, inflasi, dan indeks harga serta memberikan contoh soal untuk memahami materi tersebut.
Skripsi ini meneliti kemampuan kognitif anak TK melalui media kartu angka. Penelitian dilakukan pada anak kelompok A di TK Dharma Wanita Bululawang, Blitar. Hasilnya menunjukkan peningkatan kemampuan kognitif anak setelah menggunakan media kartu angka.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) di Indonesia. Ia menjelaskan definisi, subjek, objek, tarif dan mekanisme pengenaan kedua jenis pajak tersebut. Dokumen ini juga memberikan contoh perhitungan PPN untuk beberapa kasus penjualan barang dan jasa oleh pengusaha kena pajak.
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahDeddi Nordiawan
Modul tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan SAP berbasis akrual. Modul ini disusun berdasarkan Permendagri 64 tahun 2013 tentang Penerapan SAP Akrual di Pemerintah Daerah
Bab ini membahas penyelesaian audit dan tanggung jawab sesudah audit. Penyelesaian audit meliputi prosedur untuk mendapatkan bukti tambahan, mengevaluasi temuan, dan berkomunikasi dengan klien untuk menentukan pendapat audit."
Makalah ini membahas tentang pajak penghasilan di Indonesia, termasuk definisi pajak penghasilan, subjek wajib pajak penghasilan, dan cara menghitung besarnya pajak penghasilan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
Dokumen tersebut membahas tentang perhitungan biaya produksi berdasarkan proses dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang dan FIFO. Disebutkan pula tahap-tahap perhitungan biaya dan perbandingan antara kedua metode tersebut.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen membahas kerangka teori kebijakan moneter yang meliputi target, indikator, dan instrumen kebijakan moneter
2. Target kebijakan moneter antara lain stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan keseimbangan neraca pembayaran
3. Indikator kebijakan moneter adalah suku bunga dan jumlah uang beredar, sedangkan instrumennya terdiri dari instrumen langsung dan tidak
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi mudharabah bagi bank syariah sebagai pemilik dana dan pengelola dana. Secara ringkas, dokumen menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran investasi modal mudharabah, pembagian hasil usaha sesuai nisbah yang disepakati, serta pengakuan pendapatan bagi hasil berdasarkan realisasi hasil usaha.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan konsep pendapatan nasional, indikator ketimpangan distribusi pendapatan, inflasi, dan indeks harga serta memberikan contoh soal untuk memahami materi tersebut.
Skripsi ini meneliti kemampuan kognitif anak TK melalui media kartu angka. Penelitian dilakukan pada anak kelompok A di TK Dharma Wanita Bululawang, Blitar. Hasilnya menunjukkan peningkatan kemampuan kognitif anak setelah menggunakan media kartu angka.
Contoh soal matematika kelas VIII semester 1Halimirna Inha
Dokumen tersebut berisi soal-soal persamaan garis lurus beserta pilihan jawabannya. Soal-soal tersebut meliputi tentang bentuk persamaan garis lurus, gradien garis, dan menentukan persamaan garis berdasarkan informasi titik dan kondisi tertentu seperti sejajar, tegak lurus, atau gradiennya.
Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN)Jogo Hera
Penyusunan APBN melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan terdiri dari 5 tahapan utama, yaitu perencanaan, penetapan oleh DPR, pelaksanaan, pelaporan, dan pemeriksaan oleh BPK. Prosesnya dimulai dari perencanaan kementerian, penetapan asumsi makro, hingga disahkannya rancangan APBN menjadi UU oleh DPR.
Laporan keuangan kabupaten Pakpak Bharat untuk tahun 2016 dan 2015 menunjukkan peningkatan pendapatan sebesar 27,2 miliar dan peningkatan beban sebesar 45 miliar. Surplus operasi turun 17 miliar menjadi 55,9 miliar pada 2016. Tidak ada kegiatan non-operasional atau pos luar biasa yang berpengaruh pada surplus akhir tahun yang sebesar 55,9 miliar.
Dokumen tersebut merupakan ringkasan statistik pembangunan Kota Kediri tahun 2013. Terdapat tabel-tabel yang menunjukkan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Kediri, target dan realisasi penerimaan pajak, jumlah bank menurut jenisnya, serta total aktiva dan kredit bank di Kota Kediri.
Dokumen tersebut membahas upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan per kapita di Kabupaten Pacitan, antara lain dengan memperbaiki infrastruktur jalan untuk mendukung pariwisata, meningkatkan pengolahan sumber daya alam, memperkuat kapasitas teknologi, meminimalkan pertambahan penduduk, meningkatkan produksi pertanian dan industri, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan event-event di Pacitan.
Ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2019 menunjukkan peningkatan pendapatan sebesar Rp15,9 miliar dan kenaikan belanja sebesar Rp75,6 miliar. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan asli daerah sebesar Rp8,6 miliar dan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp45,5 miliar. Di sisi belanja, kenaikan terjadi pada belanja lang
Ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2019 menunjukkan peningkatan pendapatan sebesar Rp15,9 miliar dan kenaikan belanja sebesar Rp75,6 miliar. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan asli daerah sebesar Rp8,6 miliar dan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp45,5 miliar. Di sisi lain, terjadi kenaikan belanja tidak langs
Lampiran APBDes Desa Melung tahun 2013Kang Margino
Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Desa Melung tahun 2012 menunjukkan peningkatan surplus sebesar Rp11,2 miliar dibanding anggaran. Pendapatan desa terealisasi Rp446,3 miliar atau melebihi target Rp440,4 miliar. Sementara belanja desa terealisasi Rp431,1 miliar atau dibawah target Rp436,4 miliar. Hal ini menyebabkan surplus anggaran desa meningkat dari target Rp4 miliar menjadi Rp
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SETELAH DITETAPKANNYA PMK 125/PMK.07/20...Pratiwi Gitomartoyo
Dasar-dasar empiris kritik terhadap PMK Nomor 125/PMK.07/2016 Tentang Penundaan Penyaluran Sebagian DAU Tahun 2016 dan restrospeksi hubungan keuangan pusat dan daerah.
INFORMASI RINGKASAN DPA SKPD TA 2022.pdfdiskominfopb1
[Ringkasan]
Ringkasan dokumen pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah satuan kerja perangkat daerah menunjukkan rencana anggaran tahun 2022 untuk beberapa dinas di Kabupaten Pakpak Bharat dengan total belanja mencapai ratusan juta rupiah dan defisit anggaran.
Rangkuman anggaran pendapatan dan belanja 8 SKPD di Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2021 meliputi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, dan
Ekspose rancangan kua ppas ta.2019 tgl 20 sept 2018Tarmizi Achmad
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas latar belakang penyusunan kebijakan umum APBD tahun 2019 Kabupaten Rokan Hulu.
2. Total pendapatan dan belanja APBD tahun 2019 masing-masing sebesar Rp. 1,2 triliun dan Rp. 1,2 triliun.
3. Belanja mandatori seperti bidang pendidikan, kesehatan, belanja alokasi dana desa dan bagi hasil kepada
Dokumen tersebut membahas tentang berbagai topik ekonomi dan keuangan negara seperti lingkaran setan kemiskinan, GDP, sumber daya alam, penerimaan negara, pajak, APBN, transfer ke daerah, dan APBD. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan konsep-konsep ekonomi makro dan keuangan negara serta hubungannya dengan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas mengenai kebijakan dan mekanisme penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dibahas mengenai prinsip, perencanaan, pengalokasian, penganggaran, dan penyaluran DAK Fisik serta perkembangan alokasi anggarannya dari tahun ke tahun.
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
2. BAGAN KOMPONEN APBN TAHUN 2014
(DALAM MILYAR RUPIAH)
APBN
Penerimaan
Rp. 1.667.140,7
Perpajakan
Rp. 1.280.338,9
PNBP
Rp. 385.391,7
Hibah
Rp. 1.360,1
Pembiayaan
Rp. 175.354,5
Pembiayaan Dalam
Negeri
Rp. 196.258,0
Pembiayaan Luar
Negeri Neto
(Rp. 20.903,5)
Pengeluaran
Rp. 1.842.495,3
Belanja Pemerintah
Pusat
Rp. 1.249.943,0
Transfer ke Daerah
Rp. 592.552,3
Asumsi Dasar Ekonomi Makro :
• Pertumbuhan Ekonomi 6,0%
• Inflasi 5,5%
• Suku Bunga SPN 3 Bulan 5,5%
• Nilai Tukar Rp10.500,00/US$
• Harga Minyak ICP US$105/barel
• Lifting Minyak 870 ribu barel/hari
• Lifting Gas 1.240 ribu barel /hari
(setara minyak)
Arah Kebijakan Fiskal :
Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi
yang Inklusif, Berkualitas, dan
Berkelanjutan Melalui Pelaksanaan
Kebijakan Fiskal yang Sehat dan Efektif
Strategi untuk menjaga kesinambungan fiskal: mendorong agar APBN
lebih produktif untuk meningkatkan kapasitas perekonomian dengan
tetap menjaga keseimbangan dalam rangka memperkuat kapasitas
dan daya tahan fiskal, namun tetap dikelola secara hati-hati.
1. Mengendalikan Defisit Anggaran:
• Optimalisasi pendapatan negara dengan meningkatkan iklim
investasi dan menjaga konservasi lingkungan;
• Meningkatkan kualitas belanja melalui (i) meningkatkan belanja
modal untuk pembangunan infrastruktur; (ii) pengendalian subsidi; dan
(iii) efisiensi belanja barang (operasional & perjalanan dinas).
2. Mengendalikan Keseimbangan Primer:
• Optimalisasi pendapatan negara;
• Memperbaiki struktur belanja melalui pembatasan belanja terkait,
belanja mandatori, dan efisiensi subsidi untuk kualitas belanja.
3. Menurunkan rasio utang terhadap PDB:
• Pengendalian pembiayaan yang bersumber dari pinjaman;
• Negative net flow;
• Mengarahkan agar pemanfaatan pinjaman harus untuk kegiatan
produktif yang meningkatkan nilai tambah atau meningkatkan
kapasitas perekonomian.
3. BAGAN KOMPONEN PENERIMAAN APBN TAHUN 2014 : PERPAJAKAN
(DALAM MILYAR RUPIAH)
Perpajakan
Rp. 1.280.338,9
Pajak Dalam Negeri
Rp. 1.226.474,2
PPh
Rp. 586.306,4
PPN dan PPnBM
Rp. 492.950,9
PBB
Rp. 25.441,9
Cukai
Rp. 116.284,0
Pajak Lainnya
Rp. 5.490,9
Pajak Perdagangan
Internasional
Rp. 53.914,8
Bea Masuk
Rp. 33.936,6
Bea Keluar
Rp. 19.978,2
4. BAGAN KOMPONEN PENERIMAAN APBN TAHUN 2014 : PNBP
(DALAM MILYAR RUPIAH)
PNBP
Rp. 385.391,7
Sumber Daya Alam
Rp. 225.954,7
SDA Migas
Rp.196.508,2
SDA Nonmigas
Rp.29.446,4
Bagian Laba BUMN
Rp. 40.000,0
Perbankan
Rp.10.300,0
Non Perbankan
Rp.29.700,0
PNBP Lainnya
Rp. 94.087,6
Pengelolaan BMN
Rp.31.538,9
Pendapatan Jasa
Rp.30.978,4
Pendapatan Bunga
Rp.9.089,8
Pend. Kejaksaan dan Peradilan
dan hasil tipikor Rp.137,7
Pend. Pendidikan
Rp.2.775,9
Pend. Gratifikasi dan uang sitaan
hasil korupsi Rp.71,3
Pend. Iuran dan Denda Rp.672,3
Pendapatan Lain-lain
Rp.18.823,1
Pendapatan BLU
Rp. 25.349,4
Jasa Layanan Umum
Rp.22.033,7
Hibah BLU
Rp.128,3
Hasil Kerjasama BLU
Rp.2.001,8
BLU Lainnya
Rp.1.185,6
5. BAGAN KOMPONEN PENGELUARAN APBN TAHUN 2014 : BELANJA PEMERINTAH PUSAT
(DALAM MILYAR RUPIAH)
Belanja Pemerintah Pusat
Rp. 1.249.943,0
Menurut Fungsi
Kesehatan
Rp. 13.077,7
Pelayanan Umum
Rp. 794.772,4
Pertahanan
Rp. 86.306,8
Ketertiban dan Keamanan
Rp. 37.952,6
Ekonomi
Rp. 128.274,3
Lingkungan Hidup
Rp. 12.178,9
Perumahan dan Fasilitas Umum
Rp. 31.487,2
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Rp. 2.052,8
Agama
Rp. 4.463,5
Pendidikan
Rp. 131.313,6
Perlindungan Sosial
Rp. 8.063,1
Menurut Jenis Belanja
(51) Pegawai
Rp. 292.978,3
(52) Barang
Rp. 215.550,0
(53) Modal
Rp. 184.193,5
(54) Bunga dan Pinjaman
Rp. 121.285,5
(55) Subsidi
Rp. 333.682,6
(56) Hibah
Rp. 3.542,7
(57) Bantuan Sosial
Rp. 91.806,4
(58) Lainnya
Rp. 36.904,0
6. BAGAN KOMPONEN PENGELUARAN APBN TAHUN 2014 : BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT ORGANISASI (DALAM RIBU RUPIAH)
BA KEMENTERIAN/LEMBAGA JUMLAH : BA KEMENTERIAN/LEMBAGA JUMLAH : BA KEMENTERIAN/LEMBAGA JUMLAH
001 MPR 809.621.728 044 KOPERASI DAN PKM 1.585.390.296 086 LAN 235.818.273
002 DPR 3.260.069.725 047 PEMBERDAYAAN PPA 214.695.552 087 ARSIP NASIONAL 125.605.418
004 BPK 2.895.731.152 048 PAN RB 159.829.579 088 BKN 542.955.113
005 MA 7.225.091.149 050 BIN 2.103.774.055 089 BPKP 1.233.400.891
006 KEJAKSAAN 3.862.908.273 051 LEMSANEG 1.746.467.730 090 PERDAGANGAN 2.701.399.920
007 SEKRETARIAT NEGARA 2.119.650.744 052 DKN 31.049.505 091 KEMENPERA 4.565.245.008
010 DALAM NEGERI 14.903.061.263 054 BPS 3.578.732.459 092 PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.881.245.622
011 LUAR NEGERI 5.237.217.082 055 BAPPENAS 1.174.339.869 093 KPK 616.870.600
012 PERTAHANAN 86.376.731.642 056 BPN 4.321.890.877 095 DPD 739.022.451
013 HUKUM DAN HAM 7.534.526.527 057 PERPUSNAS 435.054.956 100 KY 83.503.495
015 KEUANGAN 18.711.674.393 059 KOMINFO 3.619.882.617 103 BNPB 1.831.330.075
018 PERTANIAN 15.470.610.980 060 POLRI 44.975.570.229 104 BNP2TKI 429.137.434
019 PERINDUSTRIAN 2.922.255.470 063 BPOM 1.133.119.106 105 BPLS 845.129.200
020 ESDM 16.263.231.641 064 LEMHANAS 332.769.345 106 LKPP 167.011.385
022 PERHUBUNGAN 40.370.535.223 065 BKPM 659.101.990 107 BASARNAS 2.188.777.160
023 DIKBUD 80.661.026.761 066 BNN 792.846.386 108 KPPU 94.988.100
024 KESEHATAN 46.459.033.461 067 KPDT 2.801.300.372 109 BPW SURAMADU 381.578.100
025 AGAMA 49.402.154.516 068 BKKBN 2.888.448.074 110 OMBUDSMAN 66.968.860
026 NAKERTRANS 4.520.846.173 074 KOMNAS HAM 68.660.601 111 BNPP 194.095.304
027 SOSIAL 7.683.627.443 075 BMKG 1.617.912.611 112 OTORITA BATAM 1.105.855.296
029 KEHUTANAN 5.314.017.535 076 KPU 15.410.408.218 113 BNPT 302.790.666
032 KKP 6.521.487.908 077 MK 215.874.751 114 SEKRETARIAT KABINET 185.582.237
033 PEKERJAAN UMUM 84.148.108.957 078 PPATK 65.048.640 115 BAWASLU 3.261.857.100
034 MENKO POLHUKAM 514.346.342 079 LIPI 1.072.673.939 116 LPP RRI 998.506.179
035 MENKO PEREKONOMIAN 317.450.478 080 BATAN 718.523.043 117 LPP TVRI 1.075.623.014
036 MENKO KESRA 218.362.698 081 BPPT 822.041.068 118 OTORITA SABANG 392.200.000
040 PAREKRAF 1.704.915.242 082 LAPAN 789.238.626 999 BUN 612.101.398.718
041 BUMN 131.625.068 083 BIG 802.647.877 Jumlah Belanja Pemerintah Pusat 1.249.943.001.616
042 RISTEK 617.661.219 084 BSN 95.385.287
043 LINGKUNGAN HIDUP 1.084.162.221 085 BAPETEN 100.685.325
BENDAHARA UMUM NEGARA
(BA 999)
Rp. 612.101.398.718
Pengelolaan Utang
Rp. 121.285.500.000
Pengelolaan Hibah
Rp. 3.542.709.729
Belanja Subsidi
Rp. 333.682.607.453
Belanja Lainnya
Rp. 61.883.981.107
Pengelolaan Transaksi Khusus
Rp. 91.706.600.429
• Kontribusi Sosial
Rp. 90.527.587.929
• Kontribusi Ke Lembaga
Internasional
Rp. 61.672.500
7. BAGAN KOMPONEN PENGELUARAN APBN TAHUN 2014 : TRANSFER KE DAERAH
(DALAM MILYAR RUPIAH)
Transfer ke Daerah
Rp. 592.552,3
Dana Perimbangan
Rp. 487.931,0
DBH
Rp. 113.711,7
DBH Pajak
Rp. 51.787,2
DBH SDA
Rp. 61.924,5
DAU
Rp. 341.219,3
DAK
Rp. 33.000,0
DAK
Rp. 30.200,0
DAK Tambahan
Rp. 2.800,0
Dana Otsus dan
Penyesuaian
Rp. 104.621,3
Dana Otonomi Khusus
Rp. 16.148,8
Papua dan Papua Barat
Rp. 6.824,4
Aceh
Rp. 6.824,4
Tambahan Insfrastruktur
Rp. 2.500,0
Dana Keistimewaan
DIY
Rp. 523,9
Dana Penyesuaian
Rp. 87.948,6
TPG PNS Daerah
Rp. 60.540,7
DTPG PNS Daerah
Rp. 1.853,6
DID
Rp. 1.387,8
P2D2
Rp. 91,8
BOS
Rp. 24.074,7
8. BAGAN KOMPONEN PEMBIAYAAN APBN TAHUN 2014
(DALAM MILYAR RUPIAH)
Pembiayaan
Rp. 175.354,5
Pembiayaan Dalam Negeri
Rp. 196.258,0
Perbankan Dalam
Rp. 4.398,5
Nonperbankan
Rp. 191.859,5
Hasil Pengelolaan Aset
Rp. 1.000,0
SBN Neto
Rp. 205.068,8
Pinjaman DN Neto
Rp. 963,0
Dana Investasi Pemerintah
(Rp. 14.105,6)
Kewajiban Penjaminan
(Rp. 1.066,7)
Pembiayaan Luar Negeri Neto
(Rp. 20.903,5)
Penarikan PLN Neto
Rp. 39.132,7
Pinjaman Program
Rp. 3.900,0
Pinjaman Proyek
Rp. 35.232,7
Penerusan Pinjaman
(Rp. 1.226,2)
PT. PLN
(Rp. 529,8)
PT. SMI
(Rp. 210,0)
PT. PII
(Rp. 24,1)
PT. Pertamina
(Rp. 252,4)
Pemkot Bogor
(Rp. 12,5)
Pemkab Muara Enim
(Rp. 30,0)
Pemprov DKI Jakarta
(Rp. 167,4)
Pembayaran Cicilan Pokok
Utang LN
(Rp. 58.810,0)
9. TERIMA KASIH
Jakarta, 21-04-2014
Daftar Pustaka :
Undang–undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2014
Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2013
tentang Rincian Belanja Pemerintah
Pusat Tahun Anggaran 2014