2. • MENYAJIKAN PANDANGAN NORMATIF DAN
TEKNIS DALAM RANGKA MEMUDAHKAN
SINERGI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DPRD DENGAN TUGAS DAN FUNGSI
PEMERINTAH DAERAH;
• MENGGUNAKAN UU NO 27 TAHUN 2009 DAN UU
NO. 32 TAHUN 2004 SERTA HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2009 SEBAGAI RUJUKAN
NORMATIFNYA;
• MEMPERHATIKAN ATURAN PERUNDANGAN
YANG TERKAIT SAMBIL MENUNGGU TERBITNYA
PP TENTANG PEDOMAN TATA TERTIB DPRD. 2

3. 1. SESUAI UU NO. 27 TAHUN 2009, SELURUH TUGAS,
FUNGSI DAN WEWENANG DPRD HARUS
DIFORMALISASI KE DALAM PERATURAN DPRD
TENTANG TATA TERTIB;
2. TATA TERTIB DPRD BERFUNGSI SEBAGAI:
a. Pedoman penyelenggaraan tugas, fungsi dan
wewenang DPRD; dan
b. Salah satu norma juridis yang digunakan dalam
menilai kinerja pelaksanaan tugas, fungsi dan
wewenang DPRD;
3. SEHUBUNGAN DENGAN ITU, DIPERLUKAN TATIB
DPRD YANG BERSIFAT KOMPREHENSIF. 3

4. SINERGI ANTARA FUNGSI LEGISLATIF DENGAN FUNGSI
EKSEKUTIF DAERAH DIPERLUKAN KARENA:
1. Baik eksekutif maupun legislatif daerah pada dasarnya
bekerja dengan maksud dan tujuan yang sama, namun pada
ranah yang berbeda:
a. Eksekutif sebagai pelaksana;
b. Legislatif sebagai legislator dan pengawas.
2. Kemampuan legislatif melaksanakan fungsinya sangat
ditentukan oleh kemampuan memahami seluruh aspek
pelaksanaan pemerintahan daerah, sehingga mampu
melakukan pengawasan dari ketiga aspek fungsinya, yakni
legislasi, penganggaran dan pengawasan;
3. Sehubungan dengan itu, kesediaan untuk mendalami
seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah
tampil sebagai prasyarat mutlak bagi keberhasilan fungsi
legislator darah.
4

5. 2. KONSIDERANS DAN BATANG TUBUH;
4. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL;
6. LAMPIRAN (DALAM BENTUK BAGAN, CHART DAN
MATRIKS).
Catatan: Penjelasan pasal demi pasal dan Lampiran
diperlukan untuk menguraikan secara
rinci berbagai klausul yang membutuhkan
informasi tambahan dalam rangka mencegah
tafsir ganda.
5

6. • SESUAI UU NO. 32 TAHUN 2004, DPRD TIDAK DUDUK
BERHADAP-HADAPAN DENGAN KDH, MELAINKAN
DUDUK BERDAMPINGAN SEBAGAI MITRA YANG
SEJAJAR;
• DPRD TIDAK BEKERJA DAN MENGAMBIL KEPUTUSAN
ATAS DASAR PERTIMBANGAN ORANG PER ORANG,
MELAINKAN SEBAGAI INSTITUSI;
• PENGAMBILAN KEPUTUSAN DILAKUKAN SECARA
MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT;
• BILA MUFAKAT TIDAK TERCAPAI, DILAKUKAN
VOTING DENGAN SUARA TERBANYAK: ½ n + 1.
6

7. KONSTELASI
HUBUNGAN KDH
DAN DPRD
RENCA A PE MB A
N NGUN A J A
N NGK A P ANJ A G (RPJP) 2005 - 2025
N
2005 2025
5 TAHUN PERTAMA 5 TAHUN KEDUA 5 TAHUN KETIG A 5 TAHUN KEEMP AT
KONDISI
KONDISI YANG
SAAT INI (2009) PILKA A 2005
D PILKA A 2010
D PILKA A 2015
D PILKA A 2020
D
DIINGIN (2014)
RPJM RPJM RPJM RPJM
VISI-MISI KDH VISI-MISI KDH VISI-MISI KDH VISI-MISI KDH
TERL A NTIK, TERL A NTIK, TERL A NTIK, TERL A NTIK,
2005 – 2010 2010 – 2015 2015 – 2020 2020– 2025
• A AH
R • A AH
R • A AH
R • A AH
R
KEBIJA A
K N KEBIJA A
K N KEBIJA A
K N KEBIJA A
K N
• STR ATEGI • STR ATEGI • STR ATEGI • STR ATEGI
• PROGR AM • PROGR AM • PROGR AM • PROGR AM
PRIORITAS 5 PRIORITAS 5 PRIORITAS 5 PRIORITAS 5
TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN
RENSTR A SKPD RENSTR A SKPD RENSTR A SKPD RENSTR A SKPD
RAPBD RAPBD RAPBD RAPBD
TA HUN AN TA HUN AN TA HUN AN TA HUN AN
(5 TAHUN) (5 TAHUN) (5 TAHUN) (5 TAHUN)
GARDEN CITY OF TOMORROW
½N+1

8. PARPOL PEMILU PEMERINTAHAN PENGAWASAN
UU NO. 2 THN 2008 KPU PELANTIKAN
BPK
DCT LEGISLATIF +
TERPILIH
BADAN HUKUM UU NO. 22 THN 2007
JULI - AGUSTUS AUDIT
DPP/DPD/DPC PEMILU 9/4/2009
UU SUSDUK
(ALAT KELENGKAPAN) SIDIK
TUJUAN PARPOL
UU NO UU
PILPRES FRAKSI
10/2008 NO 42/2008
KEJAKSAAN
VISI + MISI UU NO
12/2008 UU 32 THN 2008
PLATFORM KPK
Vs
NO UU 17 THN 2003
RA K UR MO
UA NYA
S A
B UT R
DCS T ER

9. SISTEM KEPARTAIAN
(MULTI PARTAI SEDERHANA)
PENGUATAN SISTEM SISTEM PEMILU
PRESIDENSIIL YG DEMOKRATIS
PENGUATAN LEMBAGA
LEGISLATIF YG EFEKTIF
9

10. SIDANG
PARIPURNA
LKPJ-KDH ATAS PENGESAHAN
KINERJA APBD 2007 APBD
31 MARET SIDANG PARIPURNA
ISTIMEWA PENYAMPAIAN PERUBAHAN
KEPUTUSAN DPRD CATATAN SESUAI SILPA
REKOMENDASI DAN OPINI
30 APRIL AUDIT BPK
MEDIO OKT UANG CAIR
SEBAIKNYA, 2 JANUARI
RENSTRA SKPD
DAN RENSTRA
KECAMATAN RKA SKPD
SUDAH DIREVISI 31 AGUSTUS
SESUAI SOTK
BARU
AKHIR MARET
OPINI AUDIT PEMBAHASAN DAN
BPK (SILPA) PENGESAHAN R-
15 JULI APBD TAHUN 2009
30 NOVEMBER
2008 2009 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PENGESAHAN DPA
KUA DAN PPAS APBD 1 – 31 DESEMBER
2008 SESUAI PERHITUNGAN
PERMEN 59/07 DAN SILPA
RKPD SUDAH DISAHKAN SESUAI OPINI
30 APRIL (SESUAI BATAS AUDIT BPK
KEWENANGAN MEDIO SEPT
DAN SOTK)
MEI – JULI
SEBAIKNYA, PERDA SOTK
DAN PERDA URUSAN WAJIB
DAN PILIHAN SUDAH
DISAHKAN
31 MARET
10

11. DPRD
2009 – 2014
LANTIK
1. PERSIAPAN PIMPINAN DEFINITIF;
PIMPINAN
2. DRAFT TATIB;
SEMENTARA 3. DRAFT KODE ETIK;
4. PEMBENTUKAN FRAKSI.
BENTUK ALAT KELENGKAPAN PELAKSANAAN
FUNGSI/
1. BANMUS;
WEWENANG
2. KOMISI;
3. BADAN LEGISLASI;
4. BADAN KEHORMATAN;
5. BADAN ANGGARAN; PENGESAHAN
6. TENAGA AHLI. PIMPINAN
DEFINITIF 1. TATIB;
2. KODE ETIK;
3. PENETAPAN ALAT
KELENGKAPAN
4. R-APBD 2010.
11

12. ½n+1
1. BILA ½ N + 1 MEMIHAK DPRD:
DPRD SUPERIOR Vs KDH INFERIOR
DPRD superior terdapat di 379 Kab/Kota dan 21 Provinsi.
2. BILA ½ N + 1 MEMIHAK KDH:
KDH SUPERIOR Vs DPRD INFERIOR
CATATAN: DI DALAM SISTEM DEMOKRASI YANG
MAPAN, SELURUH FRAKSI MEMBENTUK DUA
KUBU, YAKNI KUBU PENDUKUNG KDH DAN KUBU
OPOSISI. 12

13. 1. PROSES POLITIK YANG DEMOKRATIS: Setiap jabatan politik harus
dicapai melalui tahapan dan mekanisme pemilihan umum;
2. UU POLITIK YANG MODERN DAN AKOMODATIF: UU yang senyawa
dengan perubahan zaman tetapi tetap mampu mengakomodasi
nilai-nilai budaya tradisional positif yang hidup di tengah-tengah
masyarakat;
• KESADARAN DAN BUDAYA POLITIK YANG RASIONAL:
A. Masyarakat berhak menentukan afiliasi dan pilihan politiknya
dengan mempertimbangkan kesesuaian aspirasinya dengan
platform partai politik;
B. Partai politik tetap memelihara kesetiaan
konstituennya dengan tetap secara konsisten memperjuangkan
platform partai dan janji kampanye;
C. Lembaga Perwakilan (DPR, DPD dan DPRD) secara konsisten
melaksanakan seluruh fungsi dan tanggungjawabnya dalam
mengemban amanat rakyat dan kepentingan umum.
13

14. Lanjutan…
4. SISTEM PRESIDENSIEL: Sistem pemerintahan dimana presiden
menjalankan dua fungsi sekaligus, yakni sebagai Kepala Negara
dan Kepala Pemerintahan serta tidak tunduk pada dan tidak bisa
dijatuhkan oleh DPR, sekalipun jumlah kursi partai politik
pengusung presiden di DPR tidak memenuhi quorum ½ n + 1;
• MULTI PARTAI SEDERHANA: Jumlah partai peserta pemilu tidak
melebihi 6 (enam) partai dan setiap partai memiliki platform yang
berbeda namun dengan tujuan yang sama. Sistem Presidensiel
hanya dapat bekerja efektif bila jumlah partai tidak melebihi 6
(enam) partai;
• SISTEM PEMILU DEMOKRATIS: Pemilihan Umum yang
dilangsungkan secara jujur dan adil serta memberikan hak-hak
khusus kepada kaum perempuan serta menetapkan pemenang
pemilihan dari setiap partai berdasarkan perolehan suara
terbanyak;
• PENGUATAN LEMBAGA LEGISLATIF: Kehendak politik yang hidup
di semua lembaga perwakilan pada ketiga tingkat pemerintahan
untuk tetap menjalankan fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan
fungsi pengawasan berdasarkan ukuran dan kriteria serta proses
dan mekanisme yang obyektif dan rasional.
14

15. 1. DALAM MELAKSANAKAN TUGAS, FUNGSI DAN
WEWENANGNYA, DPRD TUNDUK PADA SELURUH
ATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU;
2. SEJUMLAH ATURAN PERUNDANGAN DIMAKSUD
MEMUAT SUBSTANSI YANG SANGAT RELEVAN BAGI
UPAYA PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
DPRD SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF DAERAH;
3. PENCANTUMAN SEBUAH UU/PP/PERPRES KE DALAM
KONSIDERANS MENIMBANG ADALAH PERNYATAAN
BAHWA TATIB DPRD DISUSUN DENGAN MENDASARKAN
DIRI PADA UU/PP/PERPRES DIMAKSUD.
15

16. +
Paket Paket
UU Terkait PP Terkait
PP
tentang Tatib
Peraturan DPRD
tentang Tatib
16

17. 1. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
• UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
• UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundangan;
• UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan;
• UU No. 25 tahun 2004 tentang SPPN;
• UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemda;
• UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan;
• UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik;
• UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif;
• UU No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
• PP No. 58 tahun 2005 tentang Keuangan Daerah;
• PP No. 8 tahun 2006;
• PP No. 3 tahun 2007 tentang LKPJ dan LPPD;
• PP No. 8 tahun 2008 tentang
• PP No. 60 tahun 2008 tentang SPI;
• Keputusan KPU tentang Calon Legislatif Terpilih;
• Permendagri 13 tahun 2006;
• Permendagri 59 tahun 2007.
17

18. • Anggota DPRD Kabupaten/Kota berjumlah paling
sedikit 20 orang dan paling banyak 50 orang;
• Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota diresmikan
dengan Keputusan Gubernur;
• Masa jabatan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah 5
tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD Kab/Kota
yang baru mengucapkan sumpah/janji;
• Sumpah/janji diucapkan secara bersama-sama dipandu
oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Rapat Paripurna
DPRD setempat. 18

19. • DPRD Kab/Kota terdiri atas anggota partai politik peserta
pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum, dengan
prinsip suara terbanyak;
• DPRD Kab/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah Kab/Kota.
• CATATAN:
1. Amar Putusan MA telah membatalkan Keputusan KPU
tentang penentuan kursi DPRD yang diperoleh melalui
penghitunugan tahap kedua;
2. KPU menanggapi amar putusan MA dengan cara
mengajukan gugatan kepada MK;
3. MK mengabulkan gugatan KPU dan membatalkan amar
putusan MA;
4. Komposisi keanggotaan DPRD tidak mengalami perubahan
dan diresmikan sesuai jadwal. 19

20. • Pembentukan peraturan daerah Kab/Kota
bersama Bupati/Walikota;
• Pembahasan dan persetujuan anggaran
pendapatan dan belanja daerah provinsi
bersama Bupati/Walikota; dan
• Pengawasan pelaksanaan peraturan daerah dan
APBD Kab/Kota.
• Ketiga fungsi dimaksud dijalankan dalam
kerangka representasi rakyat di kabupaten/kota.
20

21. • Membentuk peraturan daerah Kab/Kota bersama
Bup/Walkot;
• Membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah
mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah
Kab/Kota yang diajukan oleh Bupati/Walikota;
• Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja
daerah Kab/Kota;
• Mengusulkan peresmian pengangkatan dan pemberhentian
Bupati/Walikota dan/atau wakil Bupati/Walikota kepada
Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
• Memilih wakil Bupati/Walikota dalam hal terjadi kekosongan
jabatan wakil Bupati/Walikota; 21

22. Lanjutan…
• Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada
pemerintah daerah Kab/Kota terhadap rencana perjanjian
internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
• Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama
internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kab/
Kota;
• Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati/
Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
Kab/Kota;
• Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama
dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang
membebani masyarakat dan daerah;
• Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan; dan
• Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur
dalam per-uu-an. 22

23. • Interpelasi (hak meminta keterangan kepada Bupati/Walikota
diajukan oleh minimal 15 org dan disetujui oleh 2/3 anggota
DPRD Kab/Kota);
• Angket (hak melakukan penyelidikan atas kebijakan
Bupati/Walikota, diajukan oleh 15 org dan disetujui oleh 2/3
anggota DPRD Kab/Kota); dan
• Menyatakan pendapat (menyatakan pendapat terhadap
kebijakan Bupati/Walikota yang penting dan strategis atau
mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai
dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak
lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket).
23

24. 1. Mengajukan rancangan peraturan daerah;
2. Mengajukan pertanyaan;
3. Menyampaikan usul dan pendapat;
4. Memilih dan dipilih;
5. Membela diri;
6. Imunitas;
7. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas:
(Sesuai UU No. 27/09, Parpol dapat
menyelenggarakan orientasi pendalaman t ugas
DPRD);
8. Protokoler; dan
9. Keuangan dan administratif.
24

25. (1) UU NO. 27 TAHUN 2009 TIDAK MEMBATASI JUMLAH
MINIMAL PEROLEHAN KURSI PARPOL UNTUK
MENDAPATKAN KURSI PIMPINAN;
(3) CONTOH SIMULASI PEROLEHAN KURSI PARPOL:
a. Partai Golkar : 4 kursi;
b. Partai Gerindra : 4 kursi;
c. PKB : 2 kursi (menang suara dari PPP);
d. PPP : 2 kursi (menang suara dari PKS);
e. PKS : 2 kursi (kalah suara).
(3) Kursi pimpinan DPRD di daerah dimaksud adalah hak
konstitusional Partai Partai Golkar, Gerindra, PKB dan
PPP).
25

26. (1) CONTOH PEROLEHAN KURSI PARPOL:
a. Partai Golkar : 2 kursi;
b. Partai Demokrat : 1 kursi;
c. PKB : 1 kursi (menang suara dari PPP);
d. PPP : 1 kursi (menang suara dari PDS);
e. PDS : 1 kursi (kalah suara).
• Kursi pimpinan DPRD di daerah dimaksud adalah hak
konstitusional Partai Partai Golkar, Demokrat, PKB dan
PPP).
• Walaupun jumlah kursi terbanyak yang diraih satu atau
dua parpol di sebuah daerah adalah 2 dan 1 kursi, posisi
pimpinan tetap menjadi hak konstitusional partai
dimaksud.
26

27. • Fraksi dibentuk sebagai wadah berhimpun anggota DPRD
Kab/Kota;
• Setiap anggota DPRD wajib menjadi anggota satu fraksi;
• Anggota Fraksi minimal sama dengan jumlah Komisi;
• DPRD dengan anggota berjumlah antara 20 – 35 orang
membentuk 3 Komisi;
• DPRD dengan anggota berjumlah lebih dari 35 orang
membentuk 4 Komisi;
• Parpol yang memiliki jumlah anggota sama atau melebihi
jumlah Komisi dapat membentuk satu fraksi;
• Parpol yang memiliki jumlah anggota kurang dari jumlah
Komisi dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau
membentuk Fraksi Gabungan;
27

28. Lanjutan…
• Dalam hal tidak ada parpol yang memiliki anggota
yang sama dengan jumlah Komisi, dibentuk Fraksi
Gabungan;
• Jumlah Fraksi Gabungan maksimal dua fraksi;
• Fraksi memiliki sekretariat;
• Sekretariat DPRD menyediakan ruangan sekretariat
fraksi, biaya rapat dan biaya operasional ruangan
sekretariat fraksi dan seorang tenaga fraksi, dengan
kualifikasi:
a. S1 dengan pengalaman 5 tahun;
b. S2 dengan pengalaman 3 tahun;
c. S3 dengan pengalaman 1 tahun.
Pemberian honorarium tenaga ahli dilakukan secara
tidak tetap (on-call) sesuai kebutuhan dan
kemampuan keuangan daerah. 28

29. PLATFORM
KOMISI 1 KOMISI 2 KOMISI 3 KOMISI 4
FRAKSI 1 SIKAP
FRAKSI 2 PIMPINAN
FRAKSI 3
FRAKSI 4
TENAGA TENAGA
AHLI AHLI

30. • Dalam sistem demokrasi yang sudah mapan, setiap
Fraksi memiliki Platform dan Sikap yang sangat tegas
atas seluruh bidang tugas pemerintahan daerah;
• Platform dimaksud digunakan sebagai parameter
kerja bagi setiap anggota Fraksi yang duduk pada
setiap alat kelengkapan;
• Bila pemda mengajukan usulan program yang
berbeda dengan platform dimaksud, maka Fraksi
akan berjuang untuk mengubah usulan dimaksud;
• Fraksi hanya akan menerima usulan dimaksud bila
ternyata kalah dalam voting dengan formula klasik
½ n + 1.
30

31. FUNGSI
LEGISLATIF
MEMBENTUK
PERDA
FUNGSI IN
IF ISI
AT PENGAWASAN
KD ATIF
ISI RD
IN DP H
T R
PE SUR RA NTA
PIM NG AT SU GA
PIN AN N DH
AN TAR PE K
DP
RD
RANPERDA
TINGKAT PEMBICARAAN PENETAPAN
 TINGKAT PERTAMA; PERDA
 TINGKAT KEDUA;
 TINGKAT KETIGA;
 TINGKAT KEEMPAT
PENGAWASAN DPRD
 PELAKSANAANNYA;
KONSULTASI FRAKSI  PENURUNANNYA KEDALAM
PERATURAN KDH.
31

32. KONTRAK
UNIV A
NASKAH KONTRAK
AKADEMIS UNIV B
(NA)
KONSULTAN

33. PROSES DAN TAHAPAN PENYUSUNAN RAPBD
Th n- 1 Th n Th n+1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAPAT KOORDINASI
RAKERNIS
RENSTRA RENJA S K P D
PEMDA
30 APRIL 1 2 3 4
MUSRENBANG RKPD
KAB/KOTA
DESA
KEC
TAPD
15 JUNI 1 JULI 1 AGS 15 NOV 30 NOV
RPJM KUA PPAS RKA R-APBD APBD
DOKUMEN POLITIK DOKUMEN POLITIK
RESES PEMBICARAAN
DPRD
 TINGKAT 1
BANGGAR  TINGKAT 2
 TINGKAT 3
 TINGKAT 4
POKOK-2 POKOK-2
PIKIRAN PLATFORM PIKIRAN 1 2 3 4
KOMISI FRAKSI DPRD
KOMISI RAKERNIS
RAPAT INTERNAL
33

34. 1. Pemilihan dan penetapan pimpinan;
2. Pengucapan sumpah/janji;
3. Pemberhentian dan penggantian pimpinan;
4. Penyelenggaraan sidang/rapat;
5. Pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga,
serta hak dan kewajiban anggota;
6. Penggantian antar waktu anggota;
7. Pembentukan, susunan, tugas dan wewenang serta
kewajiban alat-alat kelengkapan;
8. Rapat dan pembuatan keputusan;
9. Pelaksanaan konsultasi antara legislatif dan
eksekutif;
10. Penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi
masyarakat;
11. Penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan
putusan
oleh Badan Kehormatan Dewan;
12. Pengaturan protokoler dan kode etik; dan
34
13. Pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

35. • KONSIDERANS DAN BATANG TUBUH;
• PENJELASAN PASAL DEMI PASAL;
• LAMPIRAN (DALAM BENTUK BAGAN, CHART DAN
MATRIKS).
Catatan: Penjelasan pasal demi pasal dan Lampiran
diperlukan untuk menguraikan secara rinci
berbagai klausul yang membutuhkan informasi
tambahan dalam rangka menghindarkan tafsir
ganda.
35

36. • MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
wajib menyusun Kode Etik;
• Kode Etik berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap
anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga
martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas lembaga;
• Kode Etik juga harus memuat jenis sanksi dan mekanisme
penegakan kode etik yang ditetapkan oleh masing-masing
lembaga;
• Kode Etik yang baik adalah Kode Etik yang disusun rinci,
sesuai dengan standar pelaksanaan seluruh fungsi lembaga;
• Kode Etik yang rinci akan memungkinkan ditegakkannya
disiplin secara obyektif dan mencegah terjadinya penetapan
sanksi secara subyektif.
36

37. Lanjutan…
Bagian Kedua
Kode Etik
Pasal 123
(1) DPRD menyusun Kode Etik yang berisi norma yang wajib
dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya
untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas
DPRD;
(2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
sekurang-kurangnya:
a. Pengertian dan Tujuan Kode Etik;
b. Pengaturan sikap, tata kerja, dan tata hubungan antar
penyelenggara Pemerintah Daerah dan antar
anggota DPRD dan pihak lain;
c. Hal baik dan pantas dilakukan oleh anggota DPRD;
d. Etika dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban,
sanggahan; dan
e. Sanksi dan rehabilitasi.
37

38. Lanjutan…
Pasal 124
(1) Kode Etik bertujuan untuk menjaga martabat,
kehormatan, citra dan kredibilitas anggota DPRD dalam
melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta
tanggungjawabnya kepada pemilih, masyarakat dan
negara.
(2) Anggota DPRD wajib bertaqwa kepada Tuhan Yang
maha Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan peraturan perundang-undangan, berintegritas
tinggi, jujur, dengan senantiasa menegakkan kebenaran
dan keadilan, menjunjung tinggi demokrasi dan hak
asasi manusia, mengemban amanat penderitaan rakyat,
mematuhi peraturan Tata Tertib DPRD, menunjukkan
profesionalisme sebagai anggota DPRD dan selalu
berupaya meningkatkan kualitas dan kinerjanya.
38

39. Lanjutan…
Pasal 126
(1) Anggota DPRD bertanggungjawab mengemban
amanat penderitaan rakyat, melaksanakan tugasnya
secara adil, mematuhi hukum, menghormati
keberadaan lembaga DPRD melaksanakan tugas dan
wewenang yang diberikan kepadanya demi
kepentingan dan kesejahteraan rakyat, serta
mempertahankan keutuhan bangsa dan kedaulatan
Negara;
(2) Anggota DPRD bertanggungjawab menyampaikan dan
memperjuangkan aspirasi rakyat kepada pemerintah,
lembaga atau pihak yang terkait secara adil tanpa
memandang suku, agama, ras, golongan dan gender.
39

40. Lanjutan…
Pasal 127
(1) Pernyataan yang disampaikan dalam rapat adalah
pernyataan dalam kapasitas sebagai anggota DPRD,
pimpinan masing-masing alat kelengkapan atau
Pimpinan DPRD;
(2) Pernyataan di luar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dianggap sebagai pernyataan pribadi;
(3) Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat dilarang
menyampaikan hasil rapat dengan mengatasnamakan
anggota DPRD kepada pihak lain.
40

41. Lanjutan…
Pasal 128
(1) Anggota DPRD harus mengutamakan tugasnya
dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat;
(2) Ketidakhadiran secara fisik sebanyak tiga kali
berturut-turut dalam rapat sejenis tanpa izin
Pimpinan Fraksi, merupakan suatu pelanggaran
yang dapat diberikan teguran tertulis;
• Ketidakhadiran anggota DPRD secara fisik selama
tiga bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun
dalam kegiatan rapat-rapat DPRD merupakan
pelanggaran Kode Etik yang dapat diberhentikan
sebagai anggota DPRD;
• Anggota DPRD wajib menjaga tata tertib dan
bersikap santun.
41

42. Lanjutan…
Pasal 130
(1) Anggota DPRD melakukan perjalanan dinas di dalam
negeri dengan biaya APBD sesuai ketentuan peraturan
perundangan;
(2) Anggota DPRD tidak diperbolehkan menggunakan
fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan diluar
tugas DPRD;
(3) Perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan
anggaran yang tersedia;
(4) Anggota DPRD tidak diperbolehkan membawa
keluarga dalam suatu perjalanan dinas dengan
menggunakan fasilitas yang dibiayai oleh APBD;
(5) Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang
harus mendapat izin tertulis dari Pimpinan DPRD;
(6) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas ke
luar negeri dengan anggaran yang tersedia wajib
memperoleh izin tertulis dari Gubernur.
42

43. BAB XIV
KUNJUNGAN KERJA
Pasal 139
1) Anggota DPRD dapat melakukan kunjungan kerja dalam
daerah/keluar daerah maupun ke luar negeri;
2) Kunjungan kerja disesuaikan dengan kebutuhan dan
kepentingan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang
DPRD;
3) Kunjungan kerja dalam daerah dan keluar daerah harus
dengan persetujuan Pimpinan DPRD;
4) Kunjungan kerja ke luar negeri harus dengan
persetujuan Pimpinan DPRD dan wajib memperoleh izin
tertulis dari Gubernur;
5) Anggota DPRD yang melakukan Kunjungan Kerja wajib
menyampaikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kunjungan
kerja tersebut selesai.
43

44. BAB XVIII
SISTEM PENDUKUNG
Bagian Kesatu
Sekretariat DPRD
Pasal 154
(1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan
wewenang DPRD, dibentuk Sekretariat DPRD yang susunan
organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat dan
diberhentikan dengan keputusan bupati/walikota atas
persetujuan Pimpinan DPRD;
(3) Sekretaris DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD berasal dari
pegawai negeri sipil;
(4) Sekretaris DPRD mempunyai tugas dan bertanggungjawab
atas seluruh aspek administrasi perkantoran, perencanaan
program dan penganggaran, penatausahaan anggaran serta
penyusunan laporan kinerja dan akuntansi keuangan DPRD.
44

45. 1. MEMPERSIAPKAN DRAFT KREATIF DAN NORMATIF:
a. Kode Etik dan Kehormatan Anggota DPRD;
b. Tata Tertib DPRD;
c. Badan Kehormatan;
d. Skenario dan alternatif rekrument tenaga ahli:
1) yang akan dipekerjakan sepanjang tahun untuk
mendampingi setiap Komisi;
2) on-call, yang diperlukan sewaktu-waktu sesuai
kebutuhan.
2. MENYIAPKAN SKENARIO PEMBENTUKAN MEKANISME
HUBUNGAN KERJA KEMITRAAN ANTARA KOMISI DENGAN
SKPD PASANGAN KERJA;
45

46. Lanjutan…
3. MEMPERSIAPKAN SELURUH KEBUTUHAN ADMINISTRATIF DAN
ANGGARAN YANG DIPERLUKAN UNTUK PELAKSANAAN:
a. Tugas, kewajiban dan hak-hak Pimpinan;
b. Tugas, kewajiban dan hak-hak DPRD sebagai lembaga;
c. Tugas, kewajiban dan hak-hak anggota;
d. Kemungkinan terjadinya PAW secara mendadak;
e. Pemilihan pimpinan sementara, pelantikan pimpinan definitif
dan pembentukan alat-alat kelengkapan dewan;
f. Dalam tahun anggaran 2010, perlu disiapkan anggaran
kegiatan laporan kinerja pertanggungjawaban DPRD kepada
konstituen.
• MENDALAMI PP NO. 60 TAHUN 2008 TENTANG SPI DAN
MENYUSUN DRAFT SKENARIO KEPUTUSAN DPRD TENTANG
MANAJEMEN RISIKO;
• MENYIAPKAN SKENARIO RESES YANG SIMULTAN DENGAN
PELAKSANAAN MUSRENBANG BERJENJANG DALAM RANGKA
MENDEKATKAN ANGGOTA DPRD DENGAN KONSTITUEN DI
DAPIL MASING-MASING.
46

47. Pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikan
terhadap anggota harus mendapat persetujuan tertulis:
- MPR, DPR dan DPD dari Presiden.
- DPRD Provinsi dari Menteri Dalam Negeri.
- DPRD Kabupaten/Kota dari Gubernur.
• Ketentuan tsb tidak berlaku apabila anggota MPR, DPR,
DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
melakukan tindak pidana terorisme, korupsi, dan
tertangkap tangan dalam tindak pidana lainnya. (Klausul
Baru).
47

48. • Dalam hal anggota DPRD Kab/Kota tidak
melaksanakan kewajiban nomor 1 s/d 3, yang
bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa
pemberhentian sebagai anggota DPRD
Kab/Kota.
• Dalam hal anggota DPRD Kab/Kota tidak
melaksanakan salah satu atau lebih kewajiban
nomor 4 s/d 12, yang bersangkutan dapat
dikenakan sanksi berupa pemberhentian
sementara sebagai anggota DPRD Kab/Kota.
48

49. BAB XIX
PERUBAHAN DAN PENYESUAIAN PERATURAN TATA
TERTIB
Pasal 158
(1) Perubahan terhadap Peraturan Tata Tertib ini hanya
dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya
sembilan anggota DPRD, yang terdiri dari dua
Fraksi atau lebih;
(2) Pembahasan perubahan sebagaimana dimaksud ayat
(1) dilakukan dalam Rapat Paripurna yang khusus
diadakan untuk keperluan tersebut dan harus dihadiri
sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah
Anggota DPRD;
(3) Keputusan diambil dengan persetujuan oleh
sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah
anggota DPRD yang hadir.
49

50. Lanjutan…
Pasal 159
Perubahan dan penyesuaian terhadap Peraturan
Tata Tertib ini wajib dilakukan selambat-
lambatnya 1 (satu) bulan setelah terbitnya
Peraturan Pemerintah tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib DPRD yang baru.
50

51. a. Turunan langsung (copy paste) dari PP No. 25 tahun 2004
dan PP No. 53 tahun 2005. Banyak klausul yang
membutuhkan penjabaran lebih rinci tetapi tidak
dilakukan;
b. Ketidakseimbangan kejelasan. Memuat penjelasan yang
sangat jelas atas klausul yang sangat jelas dan
penjelasan yang kurang jelas atas klausul yang kurang
jelas.
51

52. 52

53. 1. DPRD terdiri atas anggota DPRD dan Partai Politik
peserta Pemilihan Umum Tahun 2004;
3. Nama-nama anggota DPRD secara administratif
ditetapkan oleh KPU Provinsi bagi anggota DPRD
Provinsi dan oleh KPU Kabupaten/Kota bagi anggota
DPRD Kabupaten/Kota;
5. Nama-nama anggota DPRD dilaporkan oleh:
a. KPU Propinsi kepada Menteri Dalam Negeri
melalui Gubernur bagi Anggota DPRD Provinsi;
b. KPU Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui
Bupati/Walikota bagi Anggota DPRD Kabupaten/
Kota dengan tembusan kepada KPU.
53

54. 1. Peresmian keanggotaan DPRD Provinsi ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan
keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur atas nama Presiden;
3. Selama menjadi anggota DPRD, yang bersangkutan
berdomisili di Ibukota Provinsi bagi anggota DPRD
Provinsi dan berdomisili di Kabupaten/Kota yang
bersangkutan bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota.
54

55. 55

56. 1. Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD sebelum
mengucapkan sumpah/janji secara bersama‑sama yang dipandu
oleh Ketua Pengadilan setempat;
3. Sumpah/janji anggota DPRD adalah sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan
memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Provinsi dengan sebaik‑baiknya dan seadil‑adilnya;
bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan
Undang‑Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
serta peraturan perundang‑undangan;
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta
berbhakti kepada bangsa dan negara;
bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya
wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demkepentingan
bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia.
56

57. Lanjutan…
Pada waktu pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipakai
kata‑kata tertentu sesuai dengan agama masing‑masing meliputi:
a. Bagi penganut agama Islam didahului dengan pengucapan
kalimat ‘Demi Allah saya bersumpah’;
b. Bagi penganut agama Kristen/Katolik diakhiri
dengan pengucapan kalimat ‘Semoga Tuhan menolong
saya’;
c. Bagi penganut agama Budha didahului dengan pengucapan
kalimat ‘Demi Hyang Adi Budha’;
d. Bagi penganut agama Hindu didahului dengan pengucapan
kalimat ‘Om Atah Paramawisesa’.
57

58. Untuk dapat menyelesaikan seluruh tugas mendesak sampai
akhir tahun anggaran 2009, DPRD dengan difasilitasi oleh
Setwan, perlu mengambil langkah sebagai berikut:
• Membentuk Panitia Kerja Penyusunan Tatib Komprehensif,
dengan difasilitator oleh anggota DPRD periode masa bhakti
2004 – 2009;
• Memperkuat Badan Legislasi DPRD dan mulai menyusun
daftar inventaris peraturan daerah yang perlu dibentuk
sepanjang periode 2009 – 2014 sebagai bagian dari Program
Legislasi Daerah;
• Badan Legislasi DPRD perlu mempertimbangkan mekanisme
hubungan kelembagaan dengan Badan Legislasi DPR-
58
RI dalam rangka sinergi penyusunan aturan perundangan
secara berjenjang;

59. Lanjutan…
• Memperkuat Badan Anggaran DPRD dan menyusun
daftar inventaris permasalahan perencanaan dan
penganggaran daerah dalam rangka memperkuat
pelaksanaan fungsi penganggaran DPRD dalam menyusun
APBD;
• Badan Anggaran DPRD dapat mempertimbangkan hubungan
kerja konsultatif dengan Badan Anggaran DPR-RI;
• Memperkuat Badan Kehormatan, terutama dalam rangka
membangun kehendak politik untuk menegakkan kode etik
internal demi menjaga martabat dan kehormatan lembaga;
• Mendalami PP No. 60 tahun 2008 tentang SPI dan mulai
menyusun draft Keputusan DPRD tentang Manajemen Risiko
dan Pembagian Tugas Di Lingkungan DPRD;
• Membahas R-APBD Tahun Anggaran 2010 secara internal. 59

60. DRS. SAHAT MARULITUA, MA
HP. 0811-809-251
0818-809-251
E-mail: sahatmrt@yahoo.com
Homepage: www.akuntabilitas.org