Organisasi pemerintah indonesia

1. ORGANISASI
PEMERINTAH
INDONESIA
Akuntansi Sektor Publik

2. Kelompok 2 :
Alya Ihza Ufairoh (1613010041)
Ririn Cinthia U. Manik (1613010046)
Andyta Novasari (1613010050)
Novrian Wahyu H. (1613010097)
I Made Bagus B. (1613010114)
Ares Darmaja (1613010307)

3. Definisi Negara dan
Pemerintahan
Definisi Negara
Negara adalah suatu badan atau organisasi tertinggi yang
mempunyai wewenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan
untuk kepentingan orang banyak serta mempunyai kewajiban-
kewajiban untuk melindungi, mensejahterakan masyarakatnya
dan sebagainya. Dapat dikatakan menjadi suatu negara bila
terdapat wilayah, rakyat dan pemerintahan. Unsur pelengkap
suatu negara ialah diakui kedaulatannya oleh negara lain.
 Definisi lain dari negara yaitu dari KBBI (Kamus Besar
Bahasa Indonesia) yang menyatakan bahwa negara adalah
organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan
tertinggi yang sah, dan di taati oleh rakyat

4. Definisi Pemerintahan
Pemerintah adalah organisasi yang memiliki
kewenangan untuk membuat kebijakan dalam
bentuk penerapan hukum dan undang-undang di
kawasan tertentu yang merupakan Kawasan yang
berada di bawah kekuasaan mereka
 Pemerintahan dalam arti luas adalah semua
mencakup aparatur negara yang meliputi semua
organ-organ, badan atau lembaga, alat
kelengkapan negara yang menjalankan berbagai
aktivitas untuk mencapai tujuan negara.
Lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga
eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

5. Definisi Pemerintahan
 Pemerintahan dalam arti sempit adalah semua
aktivitas, fungsi, tugas dan kewajiban yang
dijalankan oleh lembaga untuk mencapaitujuan
negara. Pemerintah dalam artiluas adalah semua
aktivitas yang terorganisasi yang bersumber pada
kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada
dasar negara, rakyat, atau penduduk dan wilayah
negara itu demi tercapainya tujuan negara.
 Pemerintahan juga dapat didefinisikan dari
segistruktural fungsional sebagai sebuah sistem
struktur dan organisasi dari berbagai dari berbagai
macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar
tertentu untuk mencapai tujuan negara (Haryanto
dkk, 1997:2-3).

6. Komponen Negara
Dalam menjalankan sebuah pemerintahan
melibatkan 3 lembaga yaitu :
 Lembaga Legislatif adalah lembaga yang
bertugas membuat kebijakan dan
peraturan.Terdiri dari : MPR,DPR dan DPD
 Lembaga Eksekutif adalah pelaksana kebijakan
dan peraturan. Terdiri dari : Presiden, wakil
Presiden dan Menteri-menteri
 Lembaga Yudikatif adalah lembaga/badan
pengawas pelaksana kebijakan dan peraturan.
Terdiri : MA, MK dan KY

7. Sistem Kepemerintahan
Sistem pemerintahan merupakan sistem yang
digunakan oleh pemerintah sebuah negara
untuk mengatur negaranya. Sistem
pemerintahan berisi sekumpulan aturan-aturan
dasar mengenai pola kepemimpinan, pola
pengambilan keputusan, pola pengambilan
kebijakan, dan berbagai macam hal lainnya.

8. Macam-macam Sistem
Pemerintahan
 Sistem Pemerintahan Parlementer
 Sistem Pemerintahan Presidensial
 Sistem Pemerintahan Komunis
 Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal
 Sistem Pemerintahan Liberal
 Sistem Pemerintahan Semi Presidensial

9. Sistem Pemerintahan
Parlementer
Sistem pemerintahan parlementer merupakan
sistem pemerintahan yang mana parlemen
memiliki peranan yang sangat besar di dalam
pemerintahan.

10. Sistem Pemerintahan
Presidensial
Presidensial adalah sistem pemerintahan yang
kekuasaan tertingginya berada di tangan
presiden. Dalam sistem pemerintahan ini,
presiden berperan sebagai kepala pemerintahan
tertinggi yang berhak mengambil berbagai
macam keputusan atau pun kebijakan yang
berkaitan dengan negara.

11. Sistem Pemerintahan
Komunis
Sistem pemerintahan komunis merupakan
sistem pemerintahan yang menganut asas
komunisme (tidak mengakui keberadaan
Tuhan).

12. Sistem Pemerintahan Demokrasi
Liberal
Sistem pemerintahan demokrasi liberal
merupakan sistem pemerintahan gabungan
antara sistem pemerintahan demokrasi dan
sistem pemerintahan liberal.

13. Sistem Pemerintahan Liberal
Sistem pemerintahan liberal merupakan sistem
pemerintahan yang menganut asas kebebasan
sebagai landasan penetapan kebijakannya.

14. Sistem Pemerintahan Semi
Presidensial
Sistem pemerintahan semi presidensial
merupakan sistem pemerintahan gabungan
antara sistem pemerintahan parlementer dengan
sistem pemerintahan presidensial.

15. Lembaga Lembaga Tinggi
Negara
 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat
yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Pasal 2
(1) UUD 1945 menyatakan, bahwa keanggotaan MPR
terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih
melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan
undang-undang. Pemilihan umum anggota DPR dan
anggota DPD diatur melalui UU No. 12 Tahun 2003.
Sedangkan ketentuan tentang susunan dan kedudukan
MPR diatur dengan UU No. 22 Tahun 2003 tentang
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

16. Lembaga Lembaga Tinggi
Negara
 Tugas dan wewenang MPR diatur
dalam Pasal 3 UUD 1945, bahwa MPR (1)
berwenang mengubah dan menetapkan UUD,
(2) melantik Presiden dan/atau Wakil
Presiden, dan (3) hanya dapat
memberhentikan Presiden dan/atau Wakil
Presiden dalam masa jabatannya menurut
UUD.
 Tugas dan wewenang MPR tersebut diatur
lebih lanjut dalam UU No. 22 Tahun 2003,

17. Lembaga Lembaga Tinggi
Negara
 Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat BPK)
adalah lembaga tinggi negara dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK
merupakan lembaga yang bebas dan mandiri.
 Tugas BPK:
1. Memilihara transparasi keuangan
2. Memeriksa dimana uang negara disimpan
3. Memeriksa pengguanaan APBN

18. Kepresiden
Presiden merupakan salah satu lembaga Negara.
Presiden Indonesia (nama jabatan resmi: Presiden
Republik Indonesia) adalah kepala
negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.
Sebagai kepala negara, Presiden adalah simbol
resmi negara Indonesia di dunia.
Sebagai kepala pemerintahan, Presiden dibantu
oleh wakil presiden dan menteri-
menteri dalam kabinet, memegang
kekuasaan eksekutifuntuk melaksanakan tugas-
tugas pemerintah sehari-hari. Presiden (dan Wakil
Presiden) menjabat selama 5 tahun, dan
sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan
yang sama untuk satu kali masa jabatan.

19. Tugas Presiden
1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut
UUD
2. Memegang kekuasaan yang tertinggi
atas Angkatan Darat, Angkatan Laut,
dan Angkatan Udara
3. Mengajukan Rancangan Undang-Undang
kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Presiden melakukan pembahasan dan pemberian
persetujuan atas RUU bersama DPR serta
mengesahkan RUU menjadi UU.
4. Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (dalam kegentingan yang
memaksa)

20. Tugas Presiden
6. Mengangkat dan memberhentikan menteri-
menteri
7. Menyatakan perang, membuat perdamaian
dan perjanjian dengan negara lain dengan
persetujuan DPR
8. Membuat perjanjian internasional lainnya
dengan persetujuan DPR
9. Menyatakan keadaan bahaya.
10. Mengangkat duta dan konsul. Dalam
mengangkat duta, Presiden memperhatikan
pertimbangan DPR

21. DPR
 Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia atau sering disebut Dewan
Perwakilan Rakyat (disingkat DPR-
RI atau DPR) adalah salah satu lembaga
tinggi negara dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia yang merupakan
lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas
anggota partai politik peserta pemilihan umum
yang dipilih melalui pemilihan umum.

22. Tugas DPR
1. Menetapkan APBN bersama presiden
2. Memberikan persetujuan kepada presiden atas
pengangkatan KY
3. Memilih anggota BPK
4. Memilih 3 calon hakim konsitusi
5. Menyerap, menghimpun, dan minindaklajuti
aspirasi rakyat
6. Memberikan pertimbangan kepada presiden atas
amnesti dan abolisi
7. Memberikan pertimbangan kepada presiden
dalam pengangkatan duta
8. Melaksanakan pengawasan dalam pelakasanaan
UU, APBN serta kebijakan pemerintah

23. Mahkamah Agung (MA)
 MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan
kehakiman di samping sebuah Mahkamah Konstitusi di
Indonesia (Pasal 24 (2) UUD 1945). Dalam melaksanakan
kekuasaan kehakiman, MA membawahi beberapa macam
lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan
Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara
(Pasal 24 (2) UUD 1945).
 Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan (Pasal 24 (1) UUD 1945). Oleh karena
itu dalam melaksanakan tugasnya, MA terlepas dari
pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lembaga
lainnya. Sebagai lembaga judikatif, MA memiliki kekuasaan
dalam memutuskan permohonan kasasi (tingkat banding
terakhir), memeriksa dan memutuskan sengketa tentang
kewenangan mengadili, dan peninjauan kembali putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

24. Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi (disingkat MK)
adalah lembaga tinggi negara dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia yang merupakan
pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama
dengan Mahkamah Agung.
 Tugas MK:
1. Memutuskan pembubaran partai
2. Memutuskan perselisihan hasil pemilu
3. Mengadili pada tingkat pertama untuk menguji
UU terhadap UUD

25. Dewan Perwakilan Daerah
Dewan Perwakilan Daerah (disingkat DPD), sebelum 2004
disebut Utusan Daerah, adalah lembaga tinggi negara dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan
perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui Pemilihan
Umum.
 DPD memiliki fungsi:
1. Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan
pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi
tertentu
2. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu.
Anggota DPD dari setiap provinsi adalah 4 orang. Dengan
demikian jumlah anggota DPD saat ini adalah 132 orang.
Masa jabatan anggota DPD adalah 5 tahun, dan berakhir
bersamaan pada saat anggota DPD yang baru
mengucapkan sumpah/janji.

26. Tugas DPD
1. Mengajukan UU yang berkaitan dengan daerah
2. Memberi pertimbangan RAPBN
3. Ikut merancang UUD
4. Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara
dari BPK untuk dijadikan bahan membuat
pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang
berkaitan dengan APBN.
5. Melakukan pengawasan atas undang undang
yang berkaitan dengan otonomi daerah

27. Elemen
Pemerinta
h Pusat
Devolusi
Privatisasi
Delegasi
Dekonsentrasi

28. Devolusi
 Pelimpahan kekuasaan dari pemerintah
pusat dari suatu negara berdaulat kepada
pemerintah pada tingkat subnasional
 Dapat diberikan terutama karena alasan
keuangan, misalnya melimpahkan
penyusunan anggaran daerah yang
sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat

29. Dekonsentrasi
 Sebuah kegiatan penyerahan berbagai urusan
dari pemerintahan pusat kepada badan-badan
lain
 Pelimpahan wewenang dari Pemerintah
kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah
tertentu
 Berasas sentralisasi (pemusatan) dan
berlawanan dengan desentralisasi

30. Delegasi
 Perwakilan atau utusan dengan proses penunjukan
secara langsung maupun secara musyawarah untuk
mengutusnya menjadi salah satu perwakilan
suatu kelompok atau lembaga
 Penyerahan ulang oleh yang berutang kepada orang
lain yang selanjutnya wajib menunaikan ulang tadi
kepada yang berutang (Menurut Hukum Perdata)
 Pengoperan hak, tugas atau kewajiban oleh sesuatu
badan pemerintahan kepada badan yang lebih rendah
tingkatnya (Menurut Hukum Tata Negara)

31. Privatisasi
 Proses pengalihan kepemilikan dari milik
umum menjadi milik pribadi
 Lawan dari privatisasi adalah nasionalisasi

32. Elemen
Pemerintah
Daerah
Urusan
Pemerint
ahan
Kelemba
gaan
Person
il
Keuan
gan
Daerah
Perwak
ilan
Daerah
Pelaya
nan
Publik
Pengaw
asan

33. Elemen Pemerintah Daerah
 Urusan pemerintahan
Urusan pemerintahan yaitu kewenangan daerah
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
yang diserahkan ke daerah.
 Kelembagaan
Di Indonesia, ada dua kelembagaan penting yang
membentuk pemerintahan daerah, yaitu kelembagaan
untuk pejabat politik seperti kepala daerah dan DPRD;
dan kelembagaan untuk pejabat karir yang terdiri dari
perangkat daerah (dinas, badan, kantor, sekretariat,
kecamatan, kelurahan, dll).

34. Elemen Pemerintah Daerah
 Personil
Personil daerah (PNS Daerah) pada gilirannya
menjalankan kebijakan publik strategis yang dihasilkan
oleh pejabat politik (DPRD dan kepala daerah) untuk
menghasilkan barang dan jasa (goods and services)
sebagai hasil akhir (end product) dari pemerintahan
daerah.
 Keuangan Daerah
Keuangan daerah adalah sebagai konsekuensi
dari adanya urusan pemerintahan yang diserahkan
kepada daerah

35. Elemen Pemerintah Daerah
 Perwakilan Daerah
Secara filosofis, rakyat yang mempunyai
otonomi daerah tersebut. Namun secara praktis
adalah tidak mungkin masyarakat untuk
memerintah bersama. Untuk itu, maka dilakukan
pemilihan wakil-wakil rakyat untuk menjalankan
mandat rakyat. Pertama, DPRD yang dipilih
melalui pemilu untuk menjalankan fungsi legislatif
daerah. Kedua, kepala daerah yang dipilih melalui
pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara
langsung oleh rakyat daerah yang bersangkutan
untuk menjalankan fungsi eksekutif daerah.

36. Elemen Pemerintah Daerah
 Pelayanan Publik
Hasil akhir dari pemerintahan daerah adalah tersedianya “goods
and services” yang dibutuhkan masyarakat. Pertama, pemerintahan
daerah menghasilkan public goods yaitu barang-barang (goods) untuk
kepentingan masyarakat lokal. Kedua, pemerintahan daerah
menghasilkan pelayanan yang bersifat pengaturan publik (public
regulation), seperti menerbitkan akta kelahiran, KTP, KK, IMB, dsb. Pada
dasarnya pengaturan publik dimaksudkan untuk menciptakan
ketentraman dan ketertiban (law and order) dalam masyarakat.
 Pengawasan
Argumen dari pengawasan adalah adanya kecenderungan
penyalahgunaan kekuasaan. Berbagai isu pengawasan akan menjadi
agenda penting, seperti sinergi lembaga pengawasan internal, efektifitas
pengawasan eksternal, pengawasan sosial, dll.

37. PENGERTIAN PEMERINTAH
PUSAT
Pemerintah pusat pada dasarnya merupakan
pengatur jalannya negara .
 Pemerintah pusat terdiri atas:
Presiden, Wakil Presiden, Menteri negara, DPR,
dan DPD, dan lembaga negara lainnya.

38. Pengertian Pemerintah Daerah
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah
dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam UUD 1945.
 Pemerintah Daerah terdiri atas
Gubernur dan DPRD tingkat 1, Walikota/Bupati
dan DPRD tingkat 2, Kepala Desa, dan Lurah

39. HUBUNGAN YANG BERSIFAT
STRUKTURAL
secara struktural,pemerintah pusat merupakan
penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat
nasional.pemerintah daerah merupakan
penyelenggara urusan pemerintahan di daerah
masing masing bersama DPRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan, dalam sistem
danprinsip NKRI

41. HUBUNGAN YANG BERSIFAT
FUNGSIONAL
 Hubungan fungsional antara pemerintahan
daerah dan pusat adalah adanya hubungan
atau bagian dari komunikasi karena faktor
proses , sebab akibat atau karena kepentingan
yang sama,Hubungan fungsional menyangkut
atas pembagian tugas dan wewenang yang
harus di jalankan oleh pemerintah pusat dan
daerah dalam rangka menjalankan
pemerintahan yang baik

42. Hubungan Pemerintah Pusat dan
Daerah Berdasarkan Pasal 18 UUD
1945
 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-
daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten
dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu
mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-
undang.
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota
memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-
anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai
Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih
secara demokratis.

43. Hubungan Pemerintah Pusat dan
Daerah Berdasarkan Pasal 18 UUD
1945
 5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi
seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan
yang oleh undang-undang ditentukan sebagai
urusan Pemerintah Pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan
peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain
untuk melaksanakan otonomi dan tugas
pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan
pemerintahan daerah diatur dalam undang-
undang