rg

1. Sistempembagiankekuasaan
1. Macam- macam kekuasaannegara
Menurut Jonh Lock kekuasaan negara dibagi menjadi tiga yaitu:
a. Kekuasaan legislatif : kekuasaan untuk membuat atau undang- undang
b. Kekuasaan eksekutif : kekuasaan untuk menjalankan undang- undang
c. Kekuasan federatif : kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri
Sedang kekuasaan menurut Montequieu dibagi menjadi tiga yaitu:
 Kekuasaan legislatif : kekuasaan untuk membuat undang- undang (DPR,DPRD)
 Kekuasaan eksekutif : kekuasaan untuk melaksanakan undang- undang (Presiden )
 Kekuasaan yudikatif : kekuasaan untuk mempertahankan undang- undang
(Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi )
2. Konsep pembagian kekuasan di Indonesia
a. Pembagian kekuasaan secara Horizontal
Yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal fungsi lembaga- lembaga negara tertentu (
legislatif,eksekutif danyudikatif .secarahorizontal pembagiankekuasaannegaradilakukan
pada tingkatan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
1. Kekuasaan Kosntitutif : kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang- undang
dasar yang dijalankan oleh Majelis Permusyarawatan Rakyat
2. Kekuasaan Eksekutif : kekuasaan untuk menjalankan Undang- undang yang dipegang
oleh Presiden.
3. Kekuasaan Legislatif :kekuasaan untukmembentukdanmenetapkanUndang- undang
Dasar. Dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat
4. KekuasaanYudikatif :kekuasaanuntukmenyelenggarakanperadilan gunamenegakkan
hukum dan keadilan, kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah
Konstitusi
5. Kekuasaan Eksiminatif : kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggarakan
pemeriksaanataskekuangannegarayangdijalankanolehbadanpemeriksaankeuangan
( BPK )
6. Kekuasaan Moneter : Kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan
moneter, mengatur dan menjaga kelancaranm sistem pembayaran serta memelihara
kestabilan nilai rupiah, dijalankan oleh Bank Sentral
b. Pembagian kekuasaan secara Vertikal
Merupakan kekuasaan menurut tingkatnya yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa
tingkatan pemerintahan.
Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas beberapa daerah- daerah provinsi dan
daerah provinsi bagi atas kabupatendan kota yang tiap – tiap provinsi,kabupatendan kota
mempunyai pemerintah daerah yang diatur undang- undang.
Pada pemerintahanIndonesiadaerahsecaravertikal berlangsung antarapemerintah
pusat dengan pemerintah daerah.
Hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten dan kota
terjalain koordinasi, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah pusat dalam bidang
administrasi.

2. NILAI- NILAI PANCASILA DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan landasan spiritual, moral dan etik.
Penerapannilai sila ketuhanan yang maha esa dalam praktek penyelenggara negara yaitu :
 Pengakuan adanya Tuhan Yang Maha Esa
 Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing – masing dan beribadah menurut
agamanya
 Memberi kebebasanwarganegara untuk beragama,tetapi diwajibkan memelukagama
sesuai hukum yang berlaku
 Ateisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia
 Menjaminberkembangdantumbuh suburnyakehidupanberagama,toleransiantarumat
dan dalam beragama
 Negara memfasilitasi tumbuhkembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi
mediator ketika terjadi konflik antaragama
2. Kemanusia yang adil dan beradab
Penerapan nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam praktik penyelenggaraan
negara antara lain:
 Menempatkanmanusiasesuai dengan denganhakikatnyasebagaimakhlukTuhan,karena
manusia mempunyai sifat universal
 Menjunjungtinggi kemerdekaan sebagaihaksegalabangsa,hal ini jugaberrsifatuniversal
 Mewujudkankeadilandanperadaban yangtidaklemah ( hal ini berarti bahwayang dituju
masyarakat Indonesia adalah keadilan dan peradaban yang tidak pasif, yaitu perlu
pelurusan dan penegakkan hukum yang kuat jika terjadi penyimpangan- penyimpangan
karena keadilan harus direalisasikan dalam kehidupan masyarakat.
3. Persatuan Indonesia
Penerapannilai sila PersatuanIndonesiadalampraktikpenyelenggaraannegara antara lain:
 Menumbuhkan rasa nasionalisme
 Cinta bangsa dan tanah air
 Menggalang persatuan dan kesatuan bangsa
 Menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan dan perbedaan warna
kulit
 Menumbuhkan rasa nasib dan sepenanggungan
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyarawatan /
perwakilan
Penerapan nilai sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyarawatan / perwakilan dalam praktik penyelenggaraan negara sebagai berikut:
 Hakikat sila ini adalah demokrasi, demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintah dari
rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.
 Permusyarawatanartinyamengusahakan putusanbersamasecarabulat,barusesudahitu
diadakan tindakan bersama
 Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama, hal ini perlu diingatkan bahwa
keputusanbersamadilakukansecarabulatsebagai konsekuensiadanyakejujuran bersama

3.  Perbedaansecaraumum demokrasi dinegarabaratdandi negaraIndonesia,yaituterletak
permusyawaratan rakyat
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia
Penerapan nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia dalam praktik
penyelenggaraan negara sebagai berikut :
 Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan
 Seluruhkekayaanalamdansebagainya dipergunakan bagi kebahagiaanbersamamenurut
potensi masing- masing
 Melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan
bidangnya.