Hukum persaingan usaha mengatur persaingan yang sehat antar pelaku usaha dan melarang praktik yang merugikan seperti kartel dan monopoli. UU No. 5 tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi dasar hukum dan mendefinisikan berbagai bentuk persaingan yang tidak sehat seperti perjanjian yang dilarang dan penyalahgunaan posisi dominan. Dokumen ini juga menjelaskan subjek dan objek dalam

2. HUKUM PERSAINGAN
USAHA
Kelompok
Yocky Praditya 5212171019
Neng Cici Avianti 5212171021
Dwi Lestari 5212171022
Eka Yayita P 5212171023
Rahmah Nur Halisa 5212171026

3. Pengertian Hukum Persaingan Usaha
• Hukum persaingan usaha merupakan hukum yang mengatur
segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha
• Menurut Arie Siswanto, hukum persaingan usaha
(competition law) adalah instrumen hukum yang menentukan
tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan
• Menurut Hermansyah hukum persaingan usaha adalah
seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala
aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang
mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang
dilarang dilakukan oleh pelaku usaha
Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia

4. Dasar Hukum Persaingan Usaha
Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 membahas Pemikiran demokrasi ekonomi perlu
diwujudkan untuk menciptakan ekonomi yang sehat, maka disusunlah Undang-Undang tentang
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dapat menegakkan hukum dan dapat
memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha dalam upaya menciptakan
persaingan usaha yang sehat. Ketentuan hukum ini terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diundangkan dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 No. 33 pada tanggal 5 Maret 1999 dan berlaku secara efektif 1
(satu) tahun sejak diundangkan.
Akademia Edu Iqbal Muhammad. Hukum Persaingan Usaha. Diambil pada 14 April 2017
dari https://www.academia.edu/9592080/Hukum_Persaingan_Usaha

5. Ruang Lingkup Hukum Persaingan Usaha
Penerapan hukum persaingan usaha bertujuan untuk menghindari timbulnya
persaingan usaha tidak sehat. Pasal 1 Angka (6) UU No. 5 Tahun 1999
menyatakan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku
usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan
jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau
menghambat persaingan usaha. Pengertian persaingan usaha tidak sehat ini
dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang
dilarang serta penyalah gunaan posisi dominan.
Ningrum Natasya Sirait, Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), hal. 1

6. Berikut bentuk perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang
dilarang serta penyalah gunaan posisi dominan :
a. Perjanjian yang dilarang Dalam UU No. 5 Tahun 1999
a. Oligopoli (pasal 4);
b. Penetapan harga (pasal 5);
c. Pembagian wilayah (pasal 9);
d. Pemboikotan (pasal 10);
e. Kartel (pasal 11);
f. Trust (pasal 12);
g. Oligopsoni (pasal 13);
h. Integrasi vertikal (pasal14);
i. Perjanjian tertutup (pasal 15); dan
j. Perjanjian dengan luar negeri (pasal 16).
Pemerintah Indonesia. 1999. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Rokan, Mustafa kamal. 2009. Hukum Persaingan Usaha. Jakarta: PT Raja Grafindo.

7. Kegiatan yang Dilarang Dalam UU No. 5 Tahun 1999
- Monopoli
- Monopsoni
- Penguasaan Pasar
- Persekongkolan
Posisi Dominan
Pasal 1 Angka 4 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa posisi dominan
adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing di pasar
bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau
pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar
bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan
akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan
pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.
Pemerintah Indonesia. 1999. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

8. Objek Persaingan Usaha
Dalam persaingan usaha terdapat para pelaku persaingan usaha tersebut
yang dapat dikatakan sebagai subjek dan objek dalam persaingan usaha.
Yang dikatakan subjek dalam persaingan adalah para penjual atau para
produsen yang dalam hal ini memproduksi atau mengedarkan suatu
barang. Sedangkan yang dimaksud objek dalam persaingan usaha adalah
konsumen dalam hal ini orang menggunakan atau membeli suatu barang.
Persaingan usaha akan tercipta apabila terdapat penjual dan pembeli
yang jumlahnya hampir berimbang.

9. Daftar Pustaka
Akademia Edu Iqbal Muhammad. Hukum Persaingan Usaha. Diambil pada 14 April 2017
dari https://www.academia.edu/9592080/Hukum_Persaingan_Usaha
Ningrum Natasya Sirait, Ikhtisar Ketentuan Persaingan Usaha, (Jakarta: PT Gramedia, 2010),
hal. 1
Pemerintah Indonesia. 1999. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Rokan, Mustafa kamal. 2009. Hukum Persaingan Usaha. Jakarta: PT Raja Grafindo.

10. Sesi Pertanyaan
Any Question???