Istilah pelayanan dalam bahasa Inggris adalah “service” A.S. Moenir (2002) mendefinisikan “pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna.”
Keterkaitan Filsafat & Paradigma Administrasi PembangunanTri Widodo W. UTOMO
Â
Materi ke-15 Mata Kuliah “Filsafat dan Paradigma Administrasi Pembangunan”
Program DoktorTerapan, STIA LAN Jakarta
26 November 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Dosen Luar Biasa STIA LAN Jakarta
Deputi Kajian Kebijakan & Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Istilah pelayanan dalam bahasa Inggris adalah “service” A.S. Moenir (2002) mendefinisikan “pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna.”
Keterkaitan Filsafat & Paradigma Administrasi PembangunanTri Widodo W. UTOMO
Â
Materi ke-15 Mata Kuliah “Filsafat dan Paradigma Administrasi Pembangunan”
Program DoktorTerapan, STIA LAN Jakarta
26 November 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Dosen Luar Biasa STIA LAN Jakarta
Deputi Kajian Kebijakan & Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Modul P5 Berekayasa dan Berteknologi untuk Membangun NKRI.pptxSriayuAnisaToip
Â
Modul ini kami buat dengan teknis ATM (Amati, Tiru dan Modifikasi) . Modul ini sudah diterapkan oleh sekolah kami pada pelaksanaan P5 di kelas 5 semester 1 Tahun Ajaran 2023/2024.
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenAdrianAgoes9
Â
sosialisasi untuk dosen dalam mengisi dan memadankan sister akunnya, sehingga bisa memutakhirkan data di dalam sister tersebut. ini adalah untuk kepentingan jabatan akademik dan jabatan fungsional dosen. penting untuk karir dan jabatan dosen juga untuk kepentingan akademik perguruan tinggi terkait.
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Â
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
1. PENGELOLAAN HUBUNGAN MASYARAKAT
Nama Kelompok:
Anisa Mifta Khurohmah ()
Anti Antika (06081181520009)
Fatria Anggita ()
Iga Octriana ()
Linda Farida ()
Rani S S Silitonga (06081181520079)
Rizky Yuli Setiawati (06081181520086)
Dosen Pengampu:
Elly Susanti S.Pd, M.Pd
Meryansumayeka
PROGRAM STUDI PENDIDIKANMATEMATIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2016/2017
2. BAB I
PENDAHULUAN
Sekolah sebagai lembaga sosial yang diselenggarakan dan dimiliki oleh
masyarakat harus memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Sekolah mempunyai
kewajiban secara legal dan moral untuk memberikan penjelasan kepada
masyarakat tentang tujuan-tujuan, program-program, kebutuhan dan keadaannya,
dan sebaliknya sekolah harus mengetahui dengan jelas apa kebutuhan, harapan
dan tuntutan masyarakat.
Karena perlunya masyarakat memahami akan pentingnya pendidikan
anak-anaknya, maka merupakan keharusan bagi sekolah dan masyarakat untuk
menjalin kerjasama. Kerjamasama tersebut bertujuan demi kelancaran pendidikan
di sekolah pada umumnya, dan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa pada
khususnya.
Maka dari itu, di sekolah ada bagian yang mengurusi dan mejalin
kerjasama antar masyarakat dan sekolah dalam menciptakan hubungan harmonis
antar lembaga sekolah dengan masyarakatnya.
3. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian HUMAS Sekolah
Secara etimologis, “hubungan masyarakat” diterjemahkan dari perkataan
bahasa Inggris “public relation” yang berarti hubungan sekolah dengan
masyarakat ialah sebagai hubungan timbal balik antara suatu organisasi (sekolah)
dengan masyarakatnya.
Pengertian hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dilihat dari
beberapa definisi berikut ini. Menurut Kindred Lestie, dalam bukunya “School
Public Relation” mengemukakan pengertin hubungan sekolah dengan masyarakat
sebagai berikut: “hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu proses
komunikasi antara sekolah dengan masyarakat untuk berusaha menanamkan
pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dari karya pendidikan serta
pendorong minat dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan
sekolah.
Selanjutnya Onong U. Effendi dalam bukunya “Human Relation and
Public Relation dalam Management” mengemukakan bahwa public relation
adalah kegiatan berencana untuk menciptakan, membina, dan memelihara sikap
budi yang menyenangkan bagi organisasi di saru pihak dan public di lain pihak.
Untuk mencapainya adalah dengan jalan komunikasi yang baik dan luas secara
timbal balik.
Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan di atas maka dapat diambil
kesimpulan bahwa HUMAS sekolah adalah rangkaian kegiatan usaha yang
sungguh-sungguh, terencana, berkesinambungan, untuk menumbuhkan, memupuk
dan mendorong sikap, perilaku yang dapat membantu tercapainya sifat saling
mengerti antar pihak sekolah dengan masyarakat (dalam hal ini orang tua atau
wali siswa) agar terwujudnya hubungan yang harmonis antara masyarakat dan
sekolah.
4. 2.2 Prinsip-Prinsip Hubungan Sekolah dengan Masyarakat
Dalam hubungan sekolah dengan masyarakat hendaklah selalu berpegang
kepada prinsip-prinsip yang dijadikan landasan/pedoman bagi tindakan dan
kebijaksanaan yang akan diambil. Adapun prinsip-prinsip hubungan sekolah
dengan masyarakat dapat dirangkum sebagai berikut:
1. Kerjasama harus dimodali dengan itikad baik untuk menciptakan citra baik
tentang pendidikan.
2. Pihak awam dalam berperan serta membantu dan merealisasikan program
sekolah, hendaknya menghormati dan mentaati ketentuan/peraturan yang
diberlakukan di sekolah.
3. Berkaitan dengan prinsip dan teknis edukatif, sekolahlah yang lebih
berkewajiban dan lebih berhak menanganinya.
4. Segala saran yang berkaitan dengan kepentingan sekolah harus disalurkan
melalui lembaga resmi yang bertanggungjawab dalam melaksanakannya.
5. Partisipasi/peranserta masyarakat tidak saja dalam bentuk gagasan/usul/saran
tetapi juga berikut organisasi dan kepengurusannya yang dirasakan benar-
benar bermanfaat bagi kemajuan sekolah.
6. Peran serta masyarakat tidak dibatasi oleh jenjang sekolah tertentu, sepanjang
tidak mencampuri urusan teknis edukatif/akademis.
7. Peran serta masyarakat akan bersifat konstruktif, apabila mereka sebagai awam
diberi kesempatan mempelajari dan memahami permasalahan serta cara
pemecahannya bagi kepentingan dan kemajuan sekolah.
8. Supaya sukses dalam “saling berperan serta”, haruslah dipahami betul nilai,
cara kerja dan pola hidup yang ada dalam masyarakat.
9. Kerjasama harus berkembang secara wajar, diawali dari yang paling sederhana,
berkembang hingga hal-hal yang lebih besar.
10. Efektivitas keikutsertaan para awam perlu dibina hingga layak dalam
mengembangkan gagasan/penemuan, saran, kritik sampai pada usaha
pemecahan dan pencapaian keberhasilan bagi kemajuan sekolah.
5. 2.3 Fungsi HUMAS
Fungsi utama PR/HUMAS:
1. Mengembangkan hubungan-hubungan baik antara lembaga/organisasi dengan
publik intern dan publik ekstern dalam rangka menanamkan pengertian.
2. Motivasi dan partisipasi publik dalam rangka meningkatkan iklim
pendapat/opini publik yang menguntungkan lembaga/organisasi.
3. Fungsi timbal balik ke luar dan ke dalam. Ke luar, mengusahakan tumbuhnya
sikap dan gambaran (image) masyarakat yang positif terhadap segala tindakan
dan kebijakan organisasi/lembaga. Ke dalam, Berusaha mengenali,
mengidentifikasi hal-hal yang bisa menimbulkan sikap dan gamabara (image)
yang negatif/kurang menguntungkan dalam masyarakat sebelum sesuatu
tindakan/kebijakan dilaksanakan.
4. Fungsi pokok PR/HUMAS: mengatur lalu lintas sirkulasi informasi internal dan
eksternal dengan memberikan informasi dan penjelasan seluas-luasnya kepada
publik/masyarakat mengenai kebijakan, program, tindakan dari
lembaga/organisasi, agar bisa dipahami serta memperoleh public support dan
public asseptance. Idealnya, PR/HUMAS itu bisa menjadi juru bicara
organisasinya
2.4 Tugas HUMAS
Tugas PR/ HUMAS sehari-hari:
1. Menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas penyampaian informasi/pesan
secara lisan, tertulis atau melalui gambar (visual) kepada publik, sehingga
publik memahami mengenai asal-mula perusahaan/ lembaga, tujuan serta
kegiatannya.
2. Memonitor mereka dan mengevaluasi tanggapan serta pendapat
umum/masyarakat.
3. Mempelajari dan melakukan analisis reaksi publik terhadap kebijakan
perusahaan/lembaga atau segala macam pendapat publik (public asseptance
dan Non-asseptance).
6. 4. Menyelenggarakan hubungan baik dengan masyarakat, media masa, untuk
memperoleh public favour, public opinion, dan perubahan-perubahan sikap.
Pelaksanaan kegiatan PR/ HUMAS:
1. Pengumpulan, pengolahan, penyusunan/perumusan pesan-pesan yang akan
disampaikan kepada masyarakat.
2. Pesan disampaikan melalui media komunikasi, baik media tatap muka maupun
media elektronik.
3. Melalui media kamunikasi itu, berbagai pesan atau informasi disampaikan
kepada khalayak/masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan PR/HUMAS.
4. Agar komunikasi efektif, perlu adanya evaluasi sehingga diketahui berhasil-
tidaknya komunikasi.
7. 2.5 Hasil Wawancara
1. Alasan Humas digabung dengan TU ?
Jawab:
Karena, SMP IT merupakan yayasan. Jadi, sedikit berbeda dengan sekolah-
sekolah lain. Selagi tugas TU dan Humas di SMP IT ini masih bisa
dioptimalkan untuk digabung maka digunakan system seperti itu, yaitu system
1 pintu dimana setiap jenjang pendidikan di yayasan tersebut membuat laporan
tentang humas ke pusat sekretariatan.
2. Karena Humas dan TU digabung. Jadi, apa tugasnya?
Jawab:
- Sebagai kepala TU
- Mengurusi bagian surat-menyurat
- Pendataan pegawai dan kesiswaan
- Mengurusi masalah perkantoran
- Kesekretariatan
- Logistik
- Semua data yang diberikan kepada kepala TU, selanjutnya akan diberikan
kepada yayasan di bagian Humas.
- 3 orang staf : lebih difokuskan mengurus bagian kesiswaan, yaitu input
data, nilai, legalisasi, surat-menyurat (kalau tidak ada kepala TU)
3. Apa program Humas dengan masyarakat?
Jawab:
Program yang dijalankan dengan masyarakat , misalnya dengan orangtua siswa
melalui komite (Kepala sekolah, perwakilan wali murid, bendahara, dan
sekretaris) sekolah yang dibicarakan saat bagi rapot. Program yang
dilaksanakan diantaranya :
- Masalah asrama. Ketika bagi rapot perwakilan wali asrama menyampaikan
penjelasan tentang asrama kepada wali murid.
8. 4. Mengapa Humas dan TU digabung?
Jawab:
Karena SDM tidak mencukupi dan juga dana untuk membayar SDM nya tidak
mencukupi.
5. Prosedur humas menjalankan tugasnya ?
Jawab:
Misalkan ada surat masuk dari dinas, surat tersebut akan langsung dimasukkan
ke unitnya. Yakni, misal ada surat yang ditujukan ke SMP maka surat tersebut
langsung dimasukkan ke SMP nya.
Kemudian jika ada kunjungan dari luar, harus izin ke pesantren terlebih dahulu.
Misalkan Pertamina akan mengadakan kegiatan atau ingin mengadakan
penelitian ke SMP, maka suratnya masuk ke sekretariat terlebih dahulu, barulah
surat tersebut dimasukkan ke bagian unitnya yakni SMP. Misalnya lagi, pada
penerimaaan siswa baru bisa ke sekretariat, tapi biasanya diarahkan ke unitnya
langsung agar lebih lengkap dan jelas.
6. Menurut bapak, lebih baik humas itu dipisah seperti sekolah biasa atau tetap
digabung?
Jawab:
Bagus tidaknya tergantung pada kinerja SDM nya. Selagi mampu melakukan
tugas dengan baik, maka tidak masalah jika digabung. Tapi, menurut
standarnya lebih baik dipisah.
7. Apa bapak merasa kewalahan ketika harus mengurus TU dan Humas yang
notabenenya digabung?
Jawab:
Kalau hanya difokuskan pada pengurusan TU dan Humas saja maka tidak
terlalu berat. Tapi, apabila ditambah dengan mengajar mungkin akan keteteran
jika tidak ada staf yang membantu dibagian Humas.
9. 8. Adakah kegiatan yang dilakukan Humas dengan masyarakat dalam
meningkatkan kualitas pembelajaran?
Jawab:
Ada, biasanya SMP bekerjasama dengan penerbit buku-buku yang kompeten.
Yakni dengan Yudisthira dan Bumi Aksara. Kemudian kami juga bekerjasama
dengan wali santri yang ingin menyumbang wakaf untuk membangun masjid
dan wakaf tunai untuk beasiswa santri penghafal Al-qur’an dan santri
berprestasi. Biasanya wakaf tunai tersebut tidak berasal dari wali santri saja,
tetapi juga berasal dari sponsor, kedinasan, pemerintah, dan perusahaan-
perusahaan.