Sudikno Mertokusumo
Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yg mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.
Retnowulan Sutantio
Hukum Acara Perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu kesemuanya kaidah hukum yg menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yg diatur dalam hukum perdata materiil
Setiap badan usaha dan perorangan yang membuat dan/atau merancang suatu perjanjian/kontrak dengan itikad baik di Indonesia berdasarkan pada buku III Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya (asas kebebasan berkontrak). Dalam membuat perjanjian/kontrak harus mempunyai anatomi perjanjian/kontrak yang jelas agar dapat dipahami oleh para pihak yang membuat, anatomi perjanjian/kontrak yang digunakan dalam bisnis, yaitu memuat:
Kepala Perjanjian/Kontrak
Judul dari suatu perjanjian/kontrak.
Komparasi/Preamble
Hari, Tanggal, Tahun pembuatan perjanjian/kontrak dan data para pihak yang melakukan perjanjian/kontrak.
Latar belakang/Recital
Latar belakang di adakannya suatu perjanjian/kontrak antara para pihak dan kedudukan para pihak.
Kalimat Penghubung
Kalimat berupa pernyataan kesepakatan para pihak sebelum memuat pasal - pasal tentang isi atau muatan perjanjian.
Substansi Perjanjian/Kontrak
Definisi, obyek perjanjian/kontrak, jangka waktu perjanjian/kontrak, cara pembayaran, hak dan kewajiban para pihak.
Klausul Penunjang
Force majeur/keadaan kahar, addendum, pilihan penyelesaian sengketa, notice/pemberitahuan, pengakhiran perjanjian/kontrak, dan bahasa yang digunakan.
Penutup/Testimonium
Memuat pernyataan tegas kekuatan hukum dalam perjanjian/kontrak yang dibuat para pihak yang berlaku sama dan tanda tangan para pihak.
Lampiran
Lampiran yang memuat hal - hal detail atau penjelasan lebih lanjut dari klausul - klausul dalam kontrak.
Sudikno Mertokusumo
Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yg mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.
Retnowulan Sutantio
Hukum Acara Perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu kesemuanya kaidah hukum yg menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yg diatur dalam hukum perdata materiil
Setiap badan usaha dan perorangan yang membuat dan/atau merancang suatu perjanjian/kontrak dengan itikad baik di Indonesia berdasarkan pada buku III Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya (asas kebebasan berkontrak). Dalam membuat perjanjian/kontrak harus mempunyai anatomi perjanjian/kontrak yang jelas agar dapat dipahami oleh para pihak yang membuat, anatomi perjanjian/kontrak yang digunakan dalam bisnis, yaitu memuat:
Kepala Perjanjian/Kontrak
Judul dari suatu perjanjian/kontrak.
Komparasi/Preamble
Hari, Tanggal, Tahun pembuatan perjanjian/kontrak dan data para pihak yang melakukan perjanjian/kontrak.
Latar belakang/Recital
Latar belakang di adakannya suatu perjanjian/kontrak antara para pihak dan kedudukan para pihak.
Kalimat Penghubung
Kalimat berupa pernyataan kesepakatan para pihak sebelum memuat pasal - pasal tentang isi atau muatan perjanjian.
Substansi Perjanjian/Kontrak
Definisi, obyek perjanjian/kontrak, jangka waktu perjanjian/kontrak, cara pembayaran, hak dan kewajiban para pihak.
Klausul Penunjang
Force majeur/keadaan kahar, addendum, pilihan penyelesaian sengketa, notice/pemberitahuan, pengakhiran perjanjian/kontrak, dan bahasa yang digunakan.
Penutup/Testimonium
Memuat pernyataan tegas kekuatan hukum dalam perjanjian/kontrak yang dibuat para pihak yang berlaku sama dan tanda tangan para pihak.
Lampiran
Lampiran yang memuat hal - hal detail atau penjelasan lebih lanjut dari klausul - klausul dalam kontrak.
Inbox Zero is Not a Unicorn - Here's How to Get ThereShawn Collins
Learn methods and tools to achieve Inbox Zero on a regular basis and increase your overall productivity.
This presentation was given at the HitPath Masters Conference on September 28, 2016 in New Orleans.
PP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja AsingImam Prastio
PP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMBERI KERJA TENAGA KERJA ASING
Bagian Kesatu Umum
Bagian Kedua Kewajiban
Bagian Ketiga Larangan
BAB III PENGESAHAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
Bagian Kesatu Tata Cara Permohonan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Bagian Kedua Perpanjangan dan Perubahan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Bagian Ketiga Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
BAB IV IZIN TINGGAL TENAGA KERJA ASING
BAB V PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KERJA BAGI TENAGA KERJA PENDAMPING DAN TENAGA KERJA ASING
BAB VI PELAPORAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu Pelaporan
Bagian Kedua Pembinaan
Bagian Ketiga Pengawasan
BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF
BAB VIII PENDANAAN
BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB X KETENTUAN PERALIHAN
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam Tinjauan Sistem Hukum IndonesiaRudi Wijaya
Penyusun: Dr. Yusnani Hasyim Zoem, S.H., M.Hum.
File presentasi dalam Pendidikan Publik dan Diskusi Peluncuran Jurnal Perempuan 94.
Ruang Sidang Rektorat Lantai II Universitas Lampung
Hak WNA Terhadap Penguasaan Tanah di IndonesiaRizki Gumilar
Subjek hukum yang memiliki hak pengelolaan, khususnya yaitu hak milik adalah warga negara Indonesia, badan hukum nasional yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Adapun warga negara asing dan badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia juga mendapatkan hak penguasaan tanah yang diatur dalam Pasal 41 dan 42 UUPA. Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah jo. PP nomor 41 tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. Pasal 21 ayat 3 UUPA juga menentukan, bahwa orang asing yang sesudah tanggal 24 september 1960 memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan juga mendapatkan hak milik yang bersifat sementara yang setelahnya harus diserahkan kembali pada negara. Cara-cara yang disebutkan seperti diatas adalah cara memperoleh hak tanpa melakukan sesuatu tindakan positif yang sengaja ditujukan pada terjadinya peralihan hak yang bersangkutan.
Analisis penempatan ruang tempat pembuangan akhir (tpa)Rizki Gumilar
Pada dasarnya penempatan pengelolaan sampah harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berkenaan dengan tata ruang. Namun dalam pelaksanaannya di TPA Pasirbajing sendiri masih jauh dari konsep tata ruang yang ideal, artinya dari segi tempat yang dikatakan telah masuk kategori sesuai dengan tempat pembuangan akhir yakni jauh dari sumber mata air, jauh dari sungai, jauh dari pemukiman namun sebenarnya jika meruntut pada teknis operasional pengelolaan sampah sendiri banyak hal yang mesti dibenahi dan diperbaiki mulai dari sarana yang menjadi unsur utama dalam pengelolaan sampah seperti lahan yang tidak akan mencemari lingkungan, kemudian peralatan yang mendukung dalam operasional pengolahan sampah seperti alat berat, drainase, saluran lindi, pipa ventilasi pengaman gas dan lain sebagainya. Namun memang jika permasalahan-permasalahan yang timbul juga akibat kurangnya pendanaan dari pemerintah maka perlu dicermati hal ini menjadi tanggungjawab kita bersama terlebih unsur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan, unsur tata ruang, dinas kebersihan, lingkungan hidup dan semua unsur yang ikut terlibat dalam pengelolaan tata ruang yang ada di Kabupaten Garut, karena ini semua tak lebih untuk kepentingan dan kebaikan kita bersama.
Apakah program Sekolah Alkitab Liburan ada di gereja Anda? Perlukah diprogramkan? Jika sudah ada, apa-apa saja yang perlu dipertimbangkan lagi? Pak Igrea Siswanto dari organisasi Life Kids Indonesia membagikannya untuk kita semua.
Informasi lebih lanjut: 0821-3313-3315 (MLC)
#SABDAYLSA #SABDAEvent #ylsa #yayasanlembagasabda #SABDAAlkitab #Alkitab #SABDAMLC #ministrylearningcenter #digital #sekolahAlkitabliburan #gereja #SAL
4. Landasan Hukum Operasional
UU No. 13 Th. 2003 Ttg Ketenakerjaan
UU No. 39 Th. 2004 Ttg Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di LN
Kepres No. 4 Th. 1980 Wajib Lapor Lowongan
Pekerjaan
Permen Muda Perburuhan No. 11 Th. 1959 Ttg
Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)
Permen Tenaga Kerja No. 4 Th. 1970 Ttg
Pengerahan Tenaga Kerja
5. Permen Tenaga Kerja No. Per-02/Men/1994 Ttg
Antar Kerja Antar Negara (AKAN)
Kepmen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep228/Men/2003 Ttg Tata Cara Pengesahan
Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Kepmen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep20/Men/2003 Ttg Tata Cara Memperoleh Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
6. Masa Selama Bekerja
(During Employment)
Mengatur hubungan kerja berlangsung
Melindungi Tenaga Kerja
Kesejahteraan Tenaga Kerja
Keselamatan Tenaga Kerja
Jaminan Sosial Tenaga Kerja
7. Landasan Hukum Operasional
UU No. 13 Th. 2003
UU No. 1 Th. 1970 Ttg Keselamatan
Tenaga Kerja
UU No. 7 Th. 1981 Ttg Wajib Lapor
Ketenagakerjaan di Perusahaan
UU No. 3 Th. 1992 Ttg Jamsostek
UU No. 21 Th. 2000 Ttg SP / SB
9. Kepemen TK dan Transmigrasi No. Kep231/Men/2003 Ttg Tata Cara Penangguhan
Pelaksanaan Upah Minimum
Kepemen TK dan Transmigrasi No. Kep232/Men/2003 Ttg Akibat Hukum Mogok Kerja
Tidak Sah
Kepemen TK dan Transmigrasi No. Kep48/Men/IV/2004 Ttg Tata Cara Pembuatan dan
Pengesahan Per. Perusahaan serta Pembuatan dan
Pendaftaran PKB
10. Kepemen TK dan Transmigrasi No. Kep67/Men/IV/2004 Ttg Pelaksanaan Program
Jamsostek Bagi Tenaga Kerja Asing
Kepemen TK dan Transmigrasi No. Kep68/Men/IV/2004 Ttg Pencegahan dan
Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja
Kepemen TK dan Transmigrasi No. Kep100/Men/VI/2004 Ketentuan Pelaksanaan PKWT
11. Kepemen TK dan Transmigrasi No. Kep102/Men/VI/2004 Ttg Waktu Kerja Lembur
dan Upah Kerja Lembur
Peraturan Menteri TK No. Per-01/Me/1999
Ttg Upah Minimum Jo. Kepemen TK dan
Transmigrasi No. Kep-226/Men/2000 Ttg
Perubahan
16. Penempatan Tenaga Kerja...?!!!
Pelayanan kegiatan untuk mempertemukan
pihak pekerja dengan pemberi kerja agar
perkerja dapat memperoleh pekerjaan yg
sesuai dengan bakat, minat dan
kemampuannya Pemerintah/
Perusahaan Izin dari Menteri
(Permen Tenker No. 4 Th. 1970 Psl 2
ayat (1))
17. Asas-asas...
Terbuka Pemberian informasi kepada pencari kerja
secara jelas Melindungi Pekerja,
Menghindari perselisihan
Bebas Bebas memilih jenis pekerjaan Tidak ada
Pemaksaan
Objektif Pemberi kerja menawarkan pekerjaan yang
cocok kepada pencari kerja Memperhatikan
kepentingan umum bukan
kepentingan tertentu
Adil dan Setara Tanpa Diskriminasi Penempatan
berdasarkan kemampuan tidak berdasarkan atas ras,
jenis kelamin dll.
18. Pengerahan Tenaga Kerja
Pengertian
Permen Tenaga Kerja No. 4 Tahun 1970
Tiap perbuatan yg dilakukan dengan
tujuan supaya orang mengadakan
perjanjian kerja untuk dipekerjakan,
baik didalam maupun diluar Indonesia,
atau pelbagai bidang kegiatan ekonomi
atau bagi seniman/olahragawan atau
tenaga ilmiah
19. Sasaran....?
Pasal 32 UU No. 13 Tahun 2003
Menempatkan tenaga kerja pada jabatan
yang sesuai dengan keahlian, keterampilan,
bakat, minat, dan kemampuan dengan
memperhatikan harkat, martabat, hak asasi
dan perlindungan hukum
20. Ruang Lingkup Penempatan
Psl. 1 huruf d Kepmen TK No.203/Men/1999
Penempatan Di Dalam Negeri AKAL, AKAD,
dan Penempatan Tenaga Kerja Asing
Antar Kerja Proses kegiatan penempatan TK :
- Info. Psr. Kerja
- Pendaft. Pencari Kerja
- Pendaft. Lowongan pekerjaan
- Bimb & Penyuluhan Jab, penempatan
- Tindak lanjut penempatan
21. Penempatan TK Di Luar Negeri
UU No. 39 Th. 2004 Ttg Penempatan &
Perlindungan TK di LN
Mengirim TK ke Luar Negeri (TKI, TKW)
22. AKAL / AKAD ....?
AKAL :
Antar kerja antar kantor Departemen TK
dalam satu wilayah kerja Kantor
Departemen TK (Kepmen TK No. 203)
AKAD :
Antar kerja antar kantor wilayah
Departemen TK dalam wilayah RI
23. AKAN....?!!!
AKAN : (UU No. 39 Th. 2004)
Mekanisme pengerahan TKI ke LN untuk
melakukan kegiatan ekonomi, sosial dan
budaya dlm jangka waktu tertentu
berdasarkan perjanjian kerja.
24. Manfaat AKAN
Perluasan TK ke LN
Mempererat hubungan antar negara
Peningkatan pengalaman kerja dan alih
teknologi
Meningkatkan kesejahteraan TK dan
keluarganya
Meningkatkan pendapatan negara (devisa)
25. Penempatan TK Asing
Pengertian TKA : WNA pemegang visa
dengan maksud bekerja di wilayah
Indonesia (UU No. 13 Th. 2003)
Budiono : TKA : Tiap org bukan WNI yg
mampu melakukan pekerjaan, baik didalam
maupun diluar hubungan kerja, guna
menghasilkan jasa atau barang untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat.
26. Prinsip2 Penempatan TKA
Setiap pemberi kerja yg memperkejakan TA
wajib memiliki izin tertulis dr Menteri at.
Pejabat yg ditunjuk (Psl. 42 ayat (1) )
Pemberi kerja orang perseorangan dilarang
mempekrjakan TKA (Psl. 42 ayat (2))
TKA dapat dipekerjakan hanya dlm hub
kerja utk jab tertentu dan waktu tertentu
(Psl 42 ayat (4) )
27. Lanjutan....
TKA yg masa kerjanya habis tdk dpt
diperpanjang, dapat digantikan oleh TKA
lainnya ( Psl. 42 ayat (6) )
Pemberi kerja yg menggunakan TKA harus
memiliki rencana penggunaan TKA yg
disahkan oleh Menteri at Pjb yg ditunjuk
(Psl. 43 ayat (1) )
28. Lanjutan...
Pemberi kerja TKA wajib mentati ketentuan
mengenai jabatan dan standar kompetensi
yg berlaku (Psl. 44 ayat (1) )
Standar kompetensi : kualifikasi yg harus
dimiliki oleh TKA : Pengetahuan, keahlian,
keterampilan dan pemahaman budaya
Indonesia
29. Lanjutan...
Pemberi kerja TKA wajib :(Psl. 45 ayat (1))
1. Menunjuk TKI sbg pendamping
2. Melaksanakan Diklat bagi TKI pendamping
Ketentuan tsb di atas tidak berlaku bagi
TKA yg menduduki direksi/komisaris
(Psl.45 ayat (2) )
TKA dilaang menduduki personalia
dan/atau jab2 tertentu (Psl.46 ayat (1) )
30. Lanjutan...
Pemberi kerja TKA wajib membayar kompesasi
atas setiap TKA yg dipekerjakan (Psl. 47 ayat (1) )
1. Kewajiban membayar kompesasi tdk berlaku bagi
instansi pemerintah, perwakilan TKA, Badan2
Internas, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan
jab2 tertentu di lembaga pendidikan. (Psl. 47 ayat
(2) )
2. Lembaga2 tertentu diatur odgn Kepmen (Psl. 47
ayat (3) )
3. Besarnya kompesasi diatur dgn PP (Psl. 47 ayat
(4) )
32. Lanjutan...
Rencana Penggunaan TKA memuat
keterangan :
1. Alasan menggunakan TKA
2. Jabatan TKA dalam Perusahaan
3. Jangka waktu penggunaan TKA
4. Penunjukan TK WNI sebagai
pendamping TKA
(Psl. 43 ayat (2) )