Dokumen tersebut membahas tentang hubungan kerja dan unsur-unsur perjanjian kerja menurut undang-undang ketenagakerjaan Indonesia. Ia menjelaskan definisi hubungan kerja, hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha, serta syarat-syarat sahnya perjanjian kerja seperti kesepakatan para pihak, kemampuan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan, dan pemenuhan asas kebebasan berkontrak. Dokumen ter
hukum ketenagakerjaan dari bentuk bentuk perjanjian yang ada di hukum ketenagakerjaan seperti perjanjian kerja bersama,perjanjian kerja dan peraturan perusahaan
hukum ketenagakerjaan dari bentuk bentuk perjanjian yang ada di hukum ketenagakerjaan seperti perjanjian kerja bersama,perjanjian kerja dan peraturan perusahaan
Email marketing Forum 11/13 - How to validate your online survey campaign?Florent Diverchy
This is the presentation I gave on the Email Marketing Forum in Brussels on the 30/11/13.
I covers three usage of data in your email campaigns, and shows an easy and free solution to validate that the people that replied to your email are a representative panel of the belgian population.
Hukum Perburuhan Dan Ketenagakerjaan Materi 4.pptxAgustinus Astono
Materi hukum perburuhan dan ketenagakerjaan adalah kajian yang mencakup segala aspek hukum yang berkaitan dengan hubungan antara pekerja dan pengusaha. Ini meliputi regulasi mengenai hak dan kewajiban pekerja, perundingan kolektif, perlindungan terhadap pekerja, isu-isu keamanan kerja, upah, dan berbagai hal lainnya yang memengaruhi dunia ketenagakerjaan.
Hak WNA Terhadap Penguasaan Tanah di IndonesiaRizki Gumilar
Subjek hukum yang memiliki hak pengelolaan, khususnya yaitu hak milik adalah warga negara Indonesia, badan hukum nasional yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Adapun warga negara asing dan badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia juga mendapatkan hak penguasaan tanah yang diatur dalam Pasal 41 dan 42 UUPA. Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah jo. PP nomor 41 tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. Pasal 21 ayat 3 UUPA juga menentukan, bahwa orang asing yang sesudah tanggal 24 september 1960 memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan juga mendapatkan hak milik yang bersifat sementara yang setelahnya harus diserahkan kembali pada negara. Cara-cara yang disebutkan seperti diatas adalah cara memperoleh hak tanpa melakukan sesuatu tindakan positif yang sengaja ditujukan pada terjadinya peralihan hak yang bersangkutan.
Analisis penempatan ruang tempat pembuangan akhir (tpa)Rizki Gumilar
Pada dasarnya penempatan pengelolaan sampah harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berkenaan dengan tata ruang. Namun dalam pelaksanaannya di TPA Pasirbajing sendiri masih jauh dari konsep tata ruang yang ideal, artinya dari segi tempat yang dikatakan telah masuk kategori sesuai dengan tempat pembuangan akhir yakni jauh dari sumber mata air, jauh dari sungai, jauh dari pemukiman namun sebenarnya jika meruntut pada teknis operasional pengelolaan sampah sendiri banyak hal yang mesti dibenahi dan diperbaiki mulai dari sarana yang menjadi unsur utama dalam pengelolaan sampah seperti lahan yang tidak akan mencemari lingkungan, kemudian peralatan yang mendukung dalam operasional pengolahan sampah seperti alat berat, drainase, saluran lindi, pipa ventilasi pengaman gas dan lain sebagainya. Namun memang jika permasalahan-permasalahan yang timbul juga akibat kurangnya pendanaan dari pemerintah maka perlu dicermati hal ini menjadi tanggungjawab kita bersama terlebih unsur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan, unsur tata ruang, dinas kebersihan, lingkungan hidup dan semua unsur yang ikut terlibat dalam pengelolaan tata ruang yang ada di Kabupaten Garut, karena ini semua tak lebih untuk kepentingan dan kebaikan kita bersama.
2. Hubungan Kerja
Hubungan Kerja (Soepomo, 1987 : 1) :
“Suatu hub antara seorang buruh dan seorang majikan,
dimana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya
perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Mereka terikat
dalam suatu perjanjian, di satu pihak pekerja/buruh
bersedia bekerja dengan menerima upah dan pengusaha
mempekerjakan pekerja/buruh dengan memberi upah”.
Husni dalam Asikin (1993:51) berpendapat bahwa hub
kerja adalah “hubungan antara buruh dan majikan
setelah adanya perjanjian kerja, yaitu suatu perjanjian di
mana pihak buruh mengikatkan dirinya pada pihak
majikan untuk bekerja dengan mendapatkan upah dan
majikan menyatakan kesanggupan untuk
mempekerjakan si buruh dengan membayar upah”.
3. UU No. 13 Th. 2003, Psl. 1 angka 15
“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha
dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang
mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”.
Unsur-unsur Hubungan kerja :
-
Adanya pekerjaan (Psl. 1601 KUHPdt& Psl. 341 KUHD)
Adanya perintah dr org lain (Psl. 1603 KUHpdt)
Adanya upah (Psl. 1603 KUHpdt)
Terbatas waktu tertentu, krn tdk ada hub kerja
berlangsung terus menerus
4. Kewajiban Para Pihak Berdasarkan
KUHPerdata
Kewajiban Pekerja/ Buruh
Kewajiban Pengusaha
Melaksanakan pekerjaan
(Psl.1603)
Membayar upah (Psl. 1602)
Melaksanakan pekerjaan sendiri
(Psl. 1603.a)
Mengatur pekerjaan & tempat
(psl. 1602.u,v,w dan y)
Mentaati peraturan pekerjaan
(Psl. 1603.b)
Memberikan cuti/libur
(Psl. 1602.v)
Mentaati peraturan tata tertib
(Psl. 1603.c)
Mengurus perawatan/pengobatan
(Psl. 1602.x)
Melaksanakan tgs & kwjb
(Psl.1603.d)
Memberikan surat keterangan
(Psl. 1602.z)
Membayar ganti rugi at. Denda
Psl. 1603.w)
Kewjb. Lainnya yg dimuat dlm
perjanjian kerja
Kewjb. Lainnya dlm perjanjian
kerja
7. Hak dan Kewajiban antara Pekerja/Buruh
dan Pengusaha
Pekerja/Buruh
Pengusaha
Hak
Atas upah setelah selesai
melaksanakan pekerjaan
Sepenuhnya atas hasil kerja
pekerja/buruh
Atas fasilitas lain, dana bantuan yg Mengatur dan menegakkan
berlaku diperusahaan
disiplin, termasuk pemberian
sanksi
Atas perlakukan yg tidak
diskriminatif dr pengusaha
Atas perlindungan
Atas kebebasan berserikat, HAM
dlm hubungan kerja
Atas tanggungjawab pekerja ut
kemajuan perusahaan
8. Lanjutan
Kewajiban
Pekerja/Buruh
Pengusaha
Melaksanakan tgs dengan baik
sesuai dengan perjanjian kerja
Wajib membayar upa tepat pd
waktu yg telah disepakati
Meaksanakan tgs tanpa bantuan
org lain, kecuali diizinkan oleh
perusahaan
Menyediakan pekerjaan sesuai
dengan perjanjian
Mentaati segala peraturan dan
tata tertib yg berlaku
diperusahaan
Menjamin kesehatan dan
keselamatan kerja
Patu dan mentaati segala perintah Memberi perintah yg layak dan tdk
yg layak dr perusahaan
berlaku diskriminatif
Menghormati hak kebebasan
berserikat dan perlakukan HAM
dlm hub kerja
11. Perjanjian Kerja
UU No. 13 TH. 2003 Psl. 1 angka 14
Perjanjian kerja adalah perjanjian antara
pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi
kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak,
dan kewajiban para pihak
Shamad
Perjanjian kerja ialah suatu perjanjian di mana
seseorang mengkatkan diri untuk bekerja pada
orang lain dengan menerima imbalan berupa
upah sesuai dengan syarat-syarat yang
dijanjikan atau disetujui bersama
12. Syarat-syarat Perjanjian Kerja
Psl. 52 Ayat (1)
Kesepakatan kedua belah pihak
Kemampuan atau kecakapan melakukan
perbuatan hukum
Adanya perkerjaan yang diperjanjikan;
dan
Pekerjaan yang diperjanjikan tdk
bertentangan dengan ketertiban umum,
kesusilaan dan Per-uu yg lainnya
13. Bentuk dan Isi Perjanjian Kerja
Memenuhi Syarat Formil :
Asas Kebebasan Berkontrak (Psl. 1338
KUHPdt)
Dibuat secara tertulis atau lisan (Psl. 51
(1) UU Ketenagakerjaan)
14. Pengelompokan Perjanjian
Kerja
Berdasarkan waktu berlakunya :
1. Kesepakatan kerja waktu tdk tertentu
2. Kesepakatan kerja waku tertentu
Perjanjian kerja lainnya :
1. Perjanjian pemborongan pekerjaan
2. Perjanjian kerja bagi hasil
3. Perjanjian kerja laut
4. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa
15. Berakhirnya Perjanjian Kerja
Pekerja/buruh meninggal dunia
Berakhirnya jangka waktu perjanjian
kerja
Adanya putusan pengadilan
Adanya keadaan atau kerjadian tertentu
yg dicantumkan dalam perjanjian kerja