Dokumen ini menganalisis ruang terbuka hijau di Kabupaten Garut, menekankan pentingnya hutan kota sebagai bagian dari tata ruang yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Ditemukan bahwa meskipun ada regulasi seperti UU No. 26 tahun 2007, masih terdapat degradasi kualitas lingkungan yang diakibatkan oleh lemahnya penegakan hukum. Dua masalah utama yang diangkat adalah kesesuaian ruang terbuka hijau dengan regulasi dan dampaknya terhadap lingkungan setempat.

1. ANALISIS HUTAN KOTA SEBAGAI
RUANG TERBUKA HIJAU
DI KABUPATEN GARUT
Diajukan untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Hukum Tata Ruang di STH Garut
Dosen Mata Kuliah:
Mulia Kartiwi, SH.,MH./Billy M.K,SH
Cory Fuji Ayu
Lestari
201129005
Mila Amelia 201129030
Rizky Gumilar 201129002
Ega Gunawan 201129013
Miftahul Farit 201129057
Ali Fauzi 201129036

2. Ruang terbuka hijau merupakan salah satu komponen penting lingkungan. Ruang terbuka
hijau sebagai unsur utama tata ruang kota mempunyai fungsi yang sangat berpengaruh besar
yang berguna bagi kemaslahatan hidup warga, khususnya bagi warga Kabupaten Garut.
Dalam hal ini ruang terbuka hijau mempunyai fungsi yaitu sebagai pendukung utama
keberlanjutan perikehidupan warga kota selain itu juga hutan kota dapat dijadikan sebagai
pelunak dan penyejuk lingkungan
Menurut UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa pada hakikatnya ruang
terbagi kedalam kawasan lindung (alami,konservasi) dan kawasan budi daya atau terbangun.
Walau telah ada peraturannya, pada kenyataanya telah terjadi degradasi kualitas lingkungan
air, udara, dan tanah di hamper seluruh wilayah kota karena lemahnya penegakan hukum.
Oleh karena itu dalam hal ini dengan cara mengambil salah satu sample RTH di Kab. Garut
yakni Hutan Kerkof, kami akan mencoba menganalisis dan mengidentifikasi apakah sample
yang kami pilih tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut UU No. 26
Tahun 2007.
LATAR BELAKANG MASALAH

3. Dalam hal ini kami akan mengambil 2 pokok permasalahan yakni :
• Apakah Ruang Terbuka Hijau di Kab. Garut telah sesuai dengan UU No.
26 Tahun 2007?
• Bagaimana dampak Ruang Terbuka Hiijau terhadap lingkungan di Kab.
Garut?
RUMUSAN MASALAH

4. Menurut Pasal 1 butir 31 UUPR, ruang terbuka hijau adalah area memanjang/ jalur
dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh
tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
Menurut Peraturan Daerah Kab. Garut No. 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wiilayah Kab. Garut Tahun 2011-2031 Pasal 1 poin 40 menyatakan bahwa Ruang terbuka
hijau yang selanjutnnya disebut RTH adalah area memanjang/ jalur dan/atau mengelompok,
yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh
secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman
Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan bahwa dalam
Pasal 1 dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang
penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara
alamiah maupun yang sengaja ditanam.
2. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian
dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan
distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
DEFINISI RUANG TERBUKA HIJAU

5. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 Pasal 1 bahwa dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang dimaksud dengan :
1. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas balk
dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjangljalur di mana
dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
2. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RTHKP
adalah
bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan
tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.

6. Pengertian RTH menurut Purnomo Hadi (1995), adalah:
1. Suatu lapang yang ditumbuhi berbagai tetumbuhan, pada berbagai strata,
mulai dari penutup tanah, semak, perdu dan pohon (tanaman tinggi berkayu);
2. “Sebentang lahan terbuka tanpa bangunan yang mempunyai ukuran, bentuk
dan batas geografis tertentu dengan status penguasaan apapun, yang
didalamnya terdapat tetumbuhan hijau berkayu dan tahunan (perennial woody
plants), dengan pepohonan sebagai tumbuhan penciri utama dan tumbuhan
lainnya (perdu, semak, rerumputan, dan tumbuhan penutup tanah lainnya),
sebagai tumbuhan pelengkap, serta benda-benda lain yang juga sebagai
pelengkap dan penunjang fungsi RTH yang bersangkutan”.

7. Dinas Pertamanan mengkalasifikasikan ruang terbuka hijau berdasarkan pada
kepentingan pengelolaannya adalah sebagai berikut :
• Kawasan Hijau Pertamanan Kota, berupa sebidang tanah yang sekelilingnya
ditata secara teratur dan artistik, ditanami pohon pelindung, semak/perdu,
tanaman penutup tanah serta memiliki fungsi relaksasi.
• Kawassan Hijau Hutan Kota, yaitu ruang terbuka hijau dengan fungsi utama
sebagai hutan raya.
• Kawasan Hijau Rekreasi Kota, sebagai sarana rekreasi dalam kota yang
memanfaatkan ruang terbuka hijau.
• Kawasan Hijau kegiatan Olahraga, tergolong ruang terbuka hijau area
lapangan, yaitu lapangan, lahan datar atau pelataran yang cukup luas. Bentuk
dari ruang terbuka ini yaitu lapangan olahraga, stadion, lintasan lari atau
lapangan golf.
• Kawasan Hijau Pemakaman.
KLASIFIKASI RUANG TEBUKA
HIJAU KOTA

8. • Kawasan Hijau Pertanian, tergolong ruang terbuka hijau areal produktif,
yaitu lahan sawah dan tegalan yang masih ada di kota yang menghasilkan
padi, sayuran, palawija, tanaman hias dan buah-buahan.
• Kawasan Jalur Hijau, yang terdiri dari jalur hijau sepanjang jalan, taman di
persimpangan jalan, taman pulau jalan dan sejenisnya.
• Kawasan Hijau Pekarangan, yaitu halaman rumah di kawasan perumahan,
perkantoran, perdagangan dan kawasan industri.
• Kawasan taman wisata alam.
• Kawasan taman rekreasi.
• Kawasan taman lingkungan perumahan dan permukiman.
• Kawasan taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial.
• Kawasan taman hutan raya.

9. • Kawasan hutan lindung.
• Kawasan bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah.
• Kawasan cagar alam.
• Kawasan kebun raya.
• Kawasan kebun binatang.
• Kawasan lapangan olah raga.
• Kawasan lapangan upacara.
• Kawasan parkir terbuka.
• Kawasan lahan pertanian perkotaan.
• Kawasan jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET).
• Kawasan sempa dan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa.
• Kawasan jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian.
• Kawasan daerah penyangga (buffer zone) lapangan udara; dan
• Kawasan taman atap (roof garden).

10. Tujuan penyelenggaraan RTH adalah:
• Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
• Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara
lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan
masyarakat;
• Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman
lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.
TUJUAN PENYELENGGARAAN
RTH

11. RTH memiliki fungsi sebagai berikut:
Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis:
• memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru
kota);
• pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung
lancar;
• sebagai peneduh;
• produsen oksigen;
• penyerap air hujan;
• penyedia habitat satwa;
• penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta;
• penahan angin.
FUNGSI RTH

12. Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu:
• Fungsi sosial dan budaya
• Fungsi ekonomi
• Fungsi estetika
• Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat
dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan
kota seperti perlindungan tata air,keseimbangan ekologi dan konservasi
hayati.

13. • Identitas Kota
• Upaya Pelestarian Plasma Nutfah
• Penahan dan Penyaring Partikel Padat dari Udara
• Mengatasi Genangan Air
• Produksi Terbatas
• Ameliorasi Iklim
• Pengelolaan Sampah
• Pelestarian Air Tanah
• Penapis Cahaya Silau
• Meningkatkan Keindahan
• Sebagai Habitat Burung
• Mengurangi Stress ( Tekanan Mental )
• Mengamankan Pantai Terhadap Abrasi
DISAMPING FUNGSI-FUNGSI UMUM TERSEBUT,
RTH, KHUSUS NYA DARI BERBAGAI JENIS
TANAMAN PENGISI, SECARA RINCI MEMPUNYAI
MULTI FUNGSI ANTARA LAIN

14. RTH yang memiliki berbagai Fungsi seperti :
• edaphis,
• orologis,
• hidrologis,
• klimatologis,
• potektif,
• higienis,
• edukatif,
• estetis, dan
• social ekonomis.
FUNGSI LAIN YANG DIMILIKI
OLEH RTH

15. Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas:
• Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible), yaitu
membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan
mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah);
• Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible), yaitu
pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan
persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora
dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).
MANFAAT RTH

16. • UU No 26 Tahun 2007 ( Pasal 1 Butir 31, Pasal 28, 29, 30 dan 31)
• Peraturan Mentri dalam Negeri No 1 Tahun 2007
KETENTUAN HUKUM RTH

17. Penghijauan kota seharusnya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan, sehingga
pemerintah daerah mesti memiliki program tersendiri. Pelaksanaan program tersebbut
dilakukan oleh suatu badan pemerintah yang ditunjuk khusus, dan bertanggung jawab
sepenuhnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan perawatan baik berupa pembuatan
tanaman pot ditengah kota, serta aneka kegiatan lainnya.
Dalam hal ini pemerintah daerah sebagaimana yang disebutkan dalam perencanaan tata
ruang kota yang ditegaskan dalam Pasal 28 berikut ini.
Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25, Pasal 26, dan Pasal 27 berlaku mutatis mutadis untuk perencanaan tata ruang wilayah
kota, dengan ketentuan selain rincian pada Pasal 26 ayat (1) mengenai rencana tata ruang
kabupaten ditambahkan
Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau
Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka non hijau, dan
Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan
umum, kegiatan sector informal, dan ruang evakuasi bencana yang dibutuhkan untuk
menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan social ekonomi dan pusat
pertumbuhan wilayah.
IMPLEMENTASI UU NO. 26 TAHUN 2007
TERHADAP RUANG TERBUKA HIJAU DI
KAB. GARUT

18. Penjelasan Pasal 28 menyatakan bahwa: Pemberlakuan secara mutatis-mutadis
dimaksudkan bahwa ketentuan mengenai perencanaan tata ruang wilayah
kabupaten berlaku pula dalam perencanaan tata ruang wilayah kota.
Pengaturan Ruang Terbuka Hijau ditegaskan dalam pasal 29 berikut ini.
RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari ruang terbuka
hijau public dan ruang terbuka hijau privat
Proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas
wilayah kota
Proporsi RTH public pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen
dari luas wilayah kota.

19. Penjelasan terhadap Pasal 29 :
Ayat (1)
Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang
digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain, adalah
taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka
hijau privat, antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
Ayat (2)
Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik
keseimbangan sistem hidrologi dan sistem mikroklimat, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan
ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Untuk lebih
meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta didorong untuk
menanam tumbuhan di atas bangunan gedung miliknya.
Ayat (3)
Proporsi ruang terbuka hijau publik seluas minimal 20 (dua puluh) persen yang disediakan oleh pemerintah daerah kota
dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan
pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemanfaatan RTH dan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 huruf a dan huruf b diatur dalam peraturan menteri.

20. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 Pasal 11
dinyatakan bahwa :
(1) Perencanaan pembangunan RTHKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk rencana pembangunan RTHKP dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI
Jakarta ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi, dan untuk Pemerintah
Aceh ditetapkan dengan Qanun Aceh, serta untuk Pemerintah
Kabupaten/Kota di Aceh ditetapkan dengan Qanun Kabupaten/Kota.
(2) Perencanaan pembangunan RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

21. Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut No.
29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Garut Tahun 2011-2031 masuk
dalam rencana kawasan lindung sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1, yang
kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 26 (1) poin e ,bahwa ruang terbuka hijau
termasuk dalam kawasan perlindungan setempat.
Pasal 26 (6) menyatakan bahwa ruang terbuka hijau (RTH) kawasan perkotaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa RTH sebesar 30 (tiga puluh persen) dari luas
kawasan perkotaan.
Dalam Pasal 45 ayat 6 dinyatakan bahwa perwujudan kawasan perlindungan setempat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. penegakan aturan garis sempadan pantai dan sempadan sungai;
b. penataan kawasan sempadan pantai dan sempadan sungai; dan
c. pengelolaan, pemeliharaaan, pelestarian dan rehabilitasi kawasan sempadan.

22. Seperti yang kita lihat bahwa pengaturan mengenai RTH diruang lingkup
perda saja terlihat kurang mendukung seperti pada pasal 45 ayat 6 tersebut
bahwa hanya kawasan perlindungan setempat dengan jenis sempadan saja yang
mendapat pengelolaan, pengelolaan, pemeliharaaan, pelestarian dan
rehabilitasi, ini artinya bahwa tidak ada kepastian hokum yang mengatur lebih
lanjut mengenai ruang terbuka hijau.
Dalam hal ini juga didalam Peraturan Daerah tidak disebutkan bagian-bagian
wilayah mana saja yang menjadi kawasan ruang terbuka hijau. dari hal-hal ini
seolah-olah pemerintah daerah kurang memperhatikan pentingnya kawasan
ruang terbuka hijau. Dari data yang kami dapat dari dinas lingkungan hidup
juga terlihat data-data yang kurang memadai mengenai RTH

23. No Nama Taman
Luas
m² lokasi
1 Taman Tugu Batas Kota 115 Tarogong Kaler
2 Tugu Alun-alun Tarogong 600
Alun-Alun
Tarogong
3 Taman Ciateul
367,
5 STM Negeri
4 Taman Simpang Lima 178 Jalan Cimanuk
5 Taman Suci 86,3 Jln Sudirman
6 Taman Bratayuda
863,
4 Jln Bratayuda
7 Taman Copong 151 Jln Sudirman
8 Taman Alun-alun Garut 600 Alun-alun Garut
9 Bunderan tugu Adipura Tarogong Kaler
10 Segitiga Patriot
11 Segitiga Hampor
DATA MENGENAI KAWASAN RTH
DI KAB. GARUT
No Nama taman
Luas
m² Lokasi
12 Segitiga Depan Dewan
13 Jalur Tengah Pembangunan
14 Segitiga Rumah Sakit
15 Kiansantang
16 Alun-alun Jalur Tengah
17 Bunderan Kerkop
18 Segitiga SMA 6 Garut
19 Cempaka Jalur Tengah
20 Batas Kabupaten Garut-Tasik
21 Segitiga Tegal Kurdi
22 Segitiga Lapang Jayaraga
23 Bunderan Guntur

24. No Nama
Luas
(Ha) Lokasi
1 Hutan Kota Copong 0,6 Jln Sudirman
2 Hutan Kota Kerkop 0,4 Jln Merdeka
3 Hutan Kota Nusa Indah 0,5 Jln Subyadinata
4 Hutan Kota Situ Bagendit 5,1 Jln Banyuresmi
5 Hutan Kota Situ Cangkuang 6,5 Jln Cangkuang
6 Hutan Kota Ngamplang 5,5 Jln Tasikmalaya
LOKASI HUTAN KOTA

25. Dari data di atas kami
ambil satu sample
mengenai salah satu
ruang terbuka hijau di
Kab. Garut, yakni
Hutan Kota Kerkof
memiliki luas sebesar
0,4 Ha dan terletak di
Jalan Merdeka. Hutan
kota kerkof memiliki
bentuk yang bulat
melingkar yang juga
berfungsi sebagai
persimpangan jalan.
Hutan Kota Kerkof
memiliki beberapa
tanaman yakni :
• Angsa
• Akasia
• Bungur
• Beringin
• Bunga sepatu
• Bunga kertas
• Batrawali
• Cinderela
• Flamboyant
• Gedang
• Hampelas
• Jeruk bali
• Jawer kotok
• Jarak
• Johor
• Jambu batu
• Jati
• Kiara payung
• Kisireum
• Katapang
• Kiara
• Kayu manis
• Ki acret
• Lamtoro gung
• Lampeni
• Mahkota dewa
• Manglid
• Manga
• Nyamplung
• Nangka
• Pulai
• Sungkai
• Sengon
• Saga
• Sukun
• Tanjung
• Tisuk
• Trembesi
• Wareng

26. Namun dari daftar beberapa tanaman yang kami dari hutan kota kerkof ini. Tetapi
dalam hal ini ada hal yangperlu diperhatikan yaitu kondisi hutan kota kerkof yang
sangat tidak kondusif apalagi untuk dikunjungi oleh masyarakat setempat. Terlihat
dari pagar yang di gembok oleh petugas, sampah yang berceceran dimana-mana,
kondisi cat yang sudah kotor, pagar yang rusak, tembok yang kotor dengan coretan
dan pamphlet, banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan disana sehingga
mengotori area hutan kota kekof, tembok yang retak-retak, pohon yang di corat-
coret, daun yang bertebaran dimana-mana. Hal yang sangat memprihatinkan
adalah kondisi hutan kerkof yang seperti tempat pembuangan sampah, terlihat dari
kondisi disana yang banyak sekali sampah plastic yang berasal dari pedagang-
pedagang makanan dan masyarakat yang hanya sekedar duduk untuk menikmati
makanan yang berasal dari penjual yang berlokasi dihutan kerkof tersebut. Jika
dilihat dari luas hutan kota kerkof yang hanya memiliki luas sebesar 0,4 Ha maka
untuk kawasan setingkat Garut di mana tingkat polusinya cukup tinggi diperlukan
hutan kota sedikitnya 40 hektare.
Dari kondisi ini hutan kota kerkof masih jauh dari kata ideal.

27. Saat ini Kab. Garut memiliki hutan kota dengan total sekitar 18,6 Ha. Padahal
untuk kawasan setingkat Garut dimana tingkat polusinya cukup tinggi
diperlukan hutan kota sedikitnya 40 Ha. Keberadaan kawasan hutan kota
sendiri memberikan dampak yang positif terutama untuk mendukung upaya
meminimalisir polusi udara akibat gas buang kendaraan bermotor dan lainnya,
sekaligus meningkatkan ketersediaan dan kualitas oksigen di kawasan
perkotaan.
Meskipun dengan jumlah yang minim hutan kota di Kab. Garut tentu sangat
memberikan kontribusi yang besar terhadap upaya untuk memaksimalkan
keberadaan ruang terbuka hijau untuk membangun kota sehat dengan berbagai
manfaatnya demi keberlangsungan hidup masyarakat sekitar.
DAMPAK RUANG TERBUKA HIJAU
TERHADAP KAB. GARUT

28. • Manfaat Penyehatan Lingkungan
• Manfaat Ekonomi
• Manfaat bagi ilmu pengetahuan
• Manfaat Produksi
DAMPAK POSITIF RTH

29. Sebaliknya jika ruang terbuka hijau tidak dimanfaatkan secara baik maka akan
menimbulkan dampak yang buruk
Menurut Kementerian Lingkungan Hidup (2001), kurangnya ruang terbuka
hijau mengakibatkan :
a. Menjadi daerah kumuh
b. Merusak estetika kota
c. Kehilangan keanekaragaman hayati
d. Berkurangnya tempat rekreasi
e. Berkurangnya tempat resapan air
f. Terjadinya pencemaran udara
DAMPAK BURUK

30. Masalah lingkungan bukan hanya menjadi masalah pribadi ataupun golongan, tapi
juga merupakan masalah global, sehingga peran masyarakat dan pemerintah harus
saling mendukung untuk menciptakan suatu kondisi lingkungan yang baik.
Pembangunan yang dilakukan saat ini belum mengikuti perencanaan dan strategi
daerah sehingga ketersediaan ruang terbuka hijau belum memadai.
Ruang terbuka hijau memiliki manfaat baik secara ekologi, ekonomi, estetika, dan
sosial. Kurangnya ketersediaan ruang terbuka hijau dapat mengganggu lingkungan,
merusak estetika, mengganggu kesehatan dan berkurangnya daerah resapan air.
Perlu adanya peningkatan jumlah luasan ruang terbuka hijau baik berupa hutan
kota, taman kota, maupun jalur hijau. Pengelolaan ruang terbuka hijau pada
kawasan perkotaan harus dilakukan secara baik dan berkelanjutan. Selain itu perlu
adanya peranan aktif dari masyarakat yang berkolaborasi dengan pemerintah
sehingga mendapatkan kondisi lingkungan yang berkualitas.
KESIMPULAN

31. Saat ini setiap daerah telah memiliki otonomi daerah, dengan demikian Pemerintah Daerah
seharusnya lebih memperhatikan kualitas lingkungan kotanya masing-masing agar menjadi
tempat yang sehat dan produktif. Sehingga kota tidak hanya maju secara ekonomi, tapi juga
maju secara ekologi. Pemerintah Daerah melalui dinas terkait yang dalam hal ini adalah dinas
kehutanan harus melakukan pengelolaan ruang terbuka hijau khususnya hutan kota kerkof
yang merupakan salah satu paru-paru di Kab. Garut dengan memperhatikan etika dan
estetika lingkungan sehingga ruang terbuka hijau ini dapat berfungsi secara maksimal.
Dengan melakukan pengelolaan ruang terbuka hijau secara baik dan benar diharapkan akan
dapat memberikan manfaat bagi kita, diantaranya dapat memperindah kota, menyejukkan
udara kota, mengurangi kebisingan, menyerap polutan, sebagai sarana rekreasi, penelitian
dan habitat bagi aneka ragam mahluk hidup, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Dengan
manfaat yang kita rasakan tersebut, maka pembangunan, penataan dan pengembangan ruang
terbuka hijau harus dapat dilaksanakan secara baik dan terpadu.
SARAN