1. Kontrak Production Sharing Minyak
dan Gas Bumi
Dosen Pengampu:
Mia Rasmiaty S.H., S.p.1., M.H.
Di susun Oleh Kelompok 1 :
Rizki Gumilar : (201129002)
Anggi Andriani : (201129004)
Mochamad Sahid : (201129014)
Miftahul Farit : (201129057)

2. BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kontrak production sharing mulai dilaksanakan di Indonesia sejak tahun
1964, yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Prp Tahun 1964
tentang Perkembangan Minyak dan Gas Bumi jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1971 tentang Pertamina. Timbulnya kontrak production sharing adalah untuk
mengatasi permasalahan keterbatasan modal, teknologi, dan sumber daya manusia
yang dihadapi Pertamina, khususnya dalam menjalankan eksplorasi dan eksploitasi
pertambangan minyak dan gas bumi.

3. Kontrak production sharing telah mengalami beberapa generasi.
Generasi kontrak production sharing dapat dibagi menjadi 4 (empat)
generasi, yaitu :
1. Kontrak production sharing (KPS) Generasi I (1964-1977)
2. Kontrak production sharing (KPS) Generasi II (1978-1987)
3. Kontrak production sharing (KPS) Generasi III (1988-2002)
4. Kontrak production sharing (KPS) Generasi IV (2002-Sekarang)

4. B. Identifikasi dan Rumusan masalah
Dalam penulisan makalah ini tentulah kami memiliki beberapa perumusan masalah guna
meminimalisir keraguan atau pelebaran masalah. Perumusan masalah ini, yakni sebagai
berikut :
1. Apa yang dimaksud dengan kontrak Bagi Hasil (production sharing)?
2. Bagaimana prinsip-prinsip kontrak production sharing (KPS) dari generasi I sampai Generasi
IV?
3. Apa landasan hukum kontrak production sharing ?
4. Terbagi ke dalam berapa jenis kontrak dibidang minyak dan gas bumi?

5. 5. Bagaimana prosedur dan syarat-syarat dalam kontrak production sharing?
6. Bagaimana bentuk dan substansi kontrak production sharing?
7. Siapa yang menjadi subjek dan objek dalam kontrak production sharing?
8. Apa saja hak den kewajiban para pihak dalam kontrak production sharing?
9. Sampai kapan jangka waktu kontrak production sharing?
10. Bagaimana pola penyelesaian sengketa dalam kontrak production sharing?

6. C. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari penulisan makalah yang kami buat ini yakni, sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui apa itu kontrak Bagi Hasil (production sharing)
2. Untuk mengetahui prinsip-prinsip kontrak production sharing (KPS) dari generasi I sampai
Generasi IV
3. Untuk mengetahui landasan hukum kontrak production sharing
4. Untuk mengetahui jenis- jenis kontrak dibidang minyak dan gas bumi
5. Untuk mengetahui prosedur dan syarat-syarat dalam kontrak production sharing

7. 6. Untuk mengetahui bentuk dan substansi kontrak production sharing
7. Untuk mengetahui siapa sja subjek dan objek dalam kontrak production
sharing
8. Untuk mengetahui hak den kewajiban para pihak dalam kontrak
productionsharing
9. Untuk mengetahui jangka waktu kontrak production sharing
10. Untuk mengetahui pola penyelesaian sengketa dalam kontrak production
sharing

8. D. Manfaat Penulisan
Dengan diselesaikannya penulisan makalah ini, penulisan makalah ini diharapkan hasilnya
dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut :
1. Secara teoritis, hasil makalah ini dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pengembangan
ilmu hukum di bidang minyak dan gas bumi tentang kontrak bagi hasil (production sharing).
Selain itu dapat memperluas pandangan ilmiah mengenai kontrak bagi hasil (production sharing).
2. Secara praktis, sebagai bahan masukan bagi pembuat Undang-undang di bidang minyak dan gas
bumi untuk melakukan pembaharuan peraturan perundang-undangan serta sistem hukumnya.
Selain itu, sebagai bahan informasi bagi para pelaksana kebijakan dalam mengambil langkah-
langkah perumusan kebijakan mengenai.

9. E. Metode Penulisan
Dalam penyusunan makalah ini, kami menggunakan metode yuridis normatif yang berbentuk
studi pustaka. Yaitu tekhnik pengambilan data yang didasarkan pada sumber-sumber sekunder.
F. Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan dalam karya tulis ini adalah :
Bab I : pendahuluan, yang terdiri dari : latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan
penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan
Bab II : pembahasan, yang terdiri dari :
Bab III : penutupan, yang terdiri dari : Kesimpulan dan Saran.

10. BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Kontrak Production Sharing
Istilah kontrak bagi hasil merupakan terjemahan dari production sharing contrat
(bahasas inggris) kontrak ini dikenal dalamkontrak-kontrak yang di adakan pada
bidang minyak dan gas bumi. Di bidang pertanian juga di kenal dengan kontrak bagi
hasil pertanian. Istilah kontrak production sharing ini dapat di baca dalam pasal 1
angka 19 UU no 22 tahun 2001 tentang “Minyak dan Gas Bumi. Di dalam pasal ini
berbunyi bahwa kontrak kerja adalah Kontrak bagi hasil atau bentuk kerja sama lain
dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan
hasilnya di pergunakan untuk kemakmuran rakyat.”

11. Pasal ini tidak khusus menjelaskan pengertian kontrak production sharing tetapi
di pokuskan pada konsep teoritis kerja sama di bidang Minyak dan Gas Bumi.
Kerja sama di bidang minyak dan gas bumi dapat di bedakan menjadi dua (dua)
macam, yaitu kontrak production sharing dan kontrak-kontrak lainya:
a) Dapat di lakukan dalam bentuk kontrak production sharing atau bentuk
lainya;
b) Bidang kegiatanya, yaitu eksplorasi dan eksploitasi;
c) Syaratnya harus mengnuntungkan Negara;
d) Pengunanya untuk kemakmuran rakyat.

12. Dalam pasal 1 angka (1) PP no 35 tahun 1994 tenetang syarat-
syarat dan pedoman kerja sama kontrak bagi hasil minyak dan
gas bumi di sebutkan pengertian kontrak production sharing
(bagi hasil).
Kontrak production sharing adalah kerja sama antara
pertamina da kontraktor untuk melaksanakan usaha eksplorasi
dan eksploitasi minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip
pembagian hasil produksi.

13. Unsure-unsur yang tercantum dalam definisi ini adalah
1. Adanya perjanjian atau kontrak;
2. Adanya subjek hukum, yaitu perkata Badan Pelaksana dengan Badan Usaha dan
atau Perkata Badan Usaha Tetap;
Adanya objek, yaitu eksplorasi dan eksploitasi Minyak dan Gas Bumi. Tujuan
eksplorasi adalah untuk memperoleh informasi mengenai kondisi geologi dalam
menemukandan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di
wilayah kerja yang di tentukan. Tujuan eksploitasi adalah mengasilkan minyak
dan gas bumi;

14. 3. Kegiatan di bidang minyak dan gas;
4. Adanya prinsip bagi hasil.
Prinsip bagi hasil merupakan prinsip yang mengatur pembagian
hasi yang di peroleh dari eksplorasi dan eksploitasi Minyak dan
Gas Bumi antara badan pelaksanaan dan badan uasaha dan atau
badan usaha tetap. Pembagian hasil ini di rundingkan antara
kedua belah pihak dan biasanya di tuangkan dalam Kontrak
Production Sharing.

15. B. Prinsip-Prinsip Kontarak Production Sharing
Pada Tiap Generasi :
Generasi I (1964-1977)
Kontrak ini merupakan awal Kontrak Production Sharing. Pada
tahun 1973/1974 terjadi lonjakan harga minyak dunia, sehingga
pemerintah menetapkan kebijakan bahwa sejak tahun 1974, kontrak
wajib melaksanakan pembayaran tambahan kepada pemerintah

16. Prinsip-Prinsip Kontrak Production Sharing Generasi 1 yaitu:
a. Manajemen operaasi di tangan pertamina.
b. Kontrak menyediakan seluruh biaya operasi perminyakan.
c. Kontrak akan memperoleh kembali seluruh biaiya operasi
dengan ketentuan maksimum 40% setiap bulan.
d. Dari 60% di bagi menjadi ;
1.Pertamina 65%, dan
2.Kontraktor: 35 %

17. e. Pertamina membayar pendapatan kontraktorkepada pemerintah.
f. Kontrak wajib memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) untuk
dalam negeri secara proporsional (maksimum 25% bagianya) dengan harga
US$ 0.20/barel)
g. Semua peralatan dan pasilitas yan gdi beli oleh kontraktor menjadi milik
perptamina
h. Dari interes kontraktor di tawarkaan kepada Perusahaan Nasional Indonesia
setelah dinyatakan komersial.
i. Sejak tahun 1974 sampai tahun 1977, kontraktor diwajibkan memberikan
tambahan pendapatan pada pemerintah.

18. 2. Generasi II (1978-1987)
Pada tahun 1976 pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan IRS ruling
yang antara lain menetapkan bahwa penyetoran 60% Net Operting Income
KPS (yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang
pertamina merupakan pembayaran pajak pertamina dan kontraktor)
Dianggap sebagai pembayaran royality, sehingga disarankan agar kontraktor
membayar pajak secara langsung pada pemerintah. Di samping itu perlu di

19. Dianggap sebagai pembayaran royality, sehingga disarankan
agar kontraktor membayar pajak secara langsung pada
pemerintah. Di samping itu perlu di terapkan generally
accaepted accouting procedure (GAP), yang mana pembatasan
pengembalian biaya opersi (Cost Recoveri Ceiling) 40%
pertahun di hapuskan. Untuk KPS yang berproduksi di lakukan
amademen.

20. Kontrak Production Sharing (KPS) Generasi II (1978-1987) di sajikan berikut ini:
a. Tidak ada pembatasan pengembalian biaya operasi yang di perhitungkan oleh kontraktor
b. Setelah di kurang biaya, pembagian hasil menjadi: 65,91% untuk pertamina; 34,09%
untuk kontraktor. Sedangkan gas: 31,80% untuk pertamina; 68.20% untuk kontraktor
c. Kontraktor membayar pajak 65% secara langsung kepada pemerintah
d. Kontraktor mendapat insentif;
1. Harga ekspor penuh minyak mentah domestic market obligation setelah 5 (lima) tahun
pertama produksi;
2. Insentif pengembangan 20% dari modal yang di keluarkan untuk fasilitas produksi

21. 3. Generasi III (1988-2002)
Pada tahun 1984 pemerintah menetapkan peraturan perundang-undangan
pajak baru untuk Kontrak Produksion Sharing (KPS) denga tariff 48%. Namun
, peraturan tersebut baru dapat di terapkan terhadap kontrak production sharing
(KPS) yang di tandatangani pada tahun 1988. Karena dalam perundang-
undangan yang di lakukan. Pihak kontarktor masih mempunyai kecenderungan
untuk melakukan peraturan perpajakan yang lama. Dengan demikian pembagian
hasil berubah menjadi: minyak 71,15% untuk pertamina ; 28,85% untuk
kontraktor. Gas : 42,31% untuk pertamina; 57,68% untuk kontraktor

22. 3. Generasi IV (2002-Sekarang)
Momentum di mulainya kontrak production sharing (KPS) generasi
IV, yaitu pada saat di berlakukanya undang-undang nomer 22 tahun 2001
tentang minyak gas bumi. Struktur dan prinsip bagi hasil dalam undang-
undang ini berneda dengan undang-undang yang lama pada undang-unang
yang lama, yang menjadi para pihak adalah pertamina dan kontraktor
sedangkan dalam undang-undang nomer 22 tahun 2001 minyak dan Gas
Bumi, maka yan menjadi para pihaknya adalah Badan Pelaksana dengan
Badan Usaha dan atau Badan Usaha Tetap.

23. Badan Pelaksana ini terpisah dengan Pertamina. Badan Pelaksana ini telah
terbentuk pada bulan Agustus 2002 dengan nama Badan Pelaksana Hulu Minyak dan
Gas Bumi (BP Migas), yang di kepalai oleh Rachmat Soedibjo (republika,31
desember 2002) pada tahun 2002, BP Migas ini telah menandatangani 15 kontrakdi
bidang migas. Salah satu dari kontrak yang di tandatangani adalah kontak production
sharing (KPS) yang memiliki komitmen infestasi sebesar 35 juta dolar AS. Para
pihak dalam kontrak ini adalah BP migas dengan enilasmo company Indonesia dan
unocal Indonesia. Kedua badan usaha tetap memiliki saham masing-masing 50%
untuk wilayah kerja blok off shore moarabakau lepas panatai maksasar. Sedangkan
14 kontrak lainy berupa kontrak jual beli gas

24. A. Hak-hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Production Sharing
Hak dan kewajiban badan usaha dan atau badan usaha tetap yang melaksanakan kegiatan
usaha hulu berdasarkan kontrak production sharing diatur dalam pasal 31 undang-undang
nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, ada 2 macam kewajiban dari badan usaha
dan badan usaha tetap,yaitu:
1. Membayar pajak yang merupakan penerimaan Negara,dan
2. Membayar bukan pajak yang merupakan penerimaan Negara,
Penerimaan Negara yang berupa pajak ,terdiri atas:
1. Pajak-pajak;
2. Bea masuk dan pungutan lain atas impor dan cukai;
3. Pajak daerah dan distribusi daerah

25. A. Jangak Waktu Kontak Production Sharing
Jangka waktu kontrak production sharing telah ditentukan dalam pasal 14 sampi dengan pasal 15
undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.jangka waktukontrak
tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak ditandatanganinya dan
diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 30 tahun.jangka waktu terdiri dari jangka waktu
eksplorasi dan jangka waktu eksploitasi .eksplorasi dalah kegiatan yang bertujuan untuk
memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan
cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang di tentukan .jangka waktu kegiatan
eksplorasi dilaksanakn 6(enam) Tahun dan dapat diperpanjang hanya 1(satu)kali periode yang
dilaksanakan paling lama 4(empat) tahun,jadi total jangka waktu eksplorasi adalah selama 10
tahun.eksploitasi adalah suatu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengahasilkan minyak
dan gas bumi

26. A. Pola Penyelesaian Sengketa di dalam undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan
Gas
Bumi tidak ditemukan pasal yang mengatur tentang penyelesaian sengketa,jika terjadi
sengketa antara badan usaha atau badan usaha tetap dengan baan pelaksana terhadap substansi kontrak
production sharing.pola peyelesaian sengketa telah ditentukan dan dituangkan dalam kontrak
production sharing yang dibuat para pihak.
Pola penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam standar kontrak tentang Kontrak Production
Sharing, yang dibuat antara pertamina dengan kontrak .hal ini dituangkan dalam section XI tentang
consutation and arbitration dalam section ini ada 2 (dua) hal yang diatur,yaitu tentang konsultasi
antara pertamina dan kontraktor dan arbitrase

27. Konsultasi ini diatur dalam secrion XI.I. konsultasi antara pertamina dan
kontraktor dapat dilakukan pada waktu-waktu terentu.tujuannya untuk:
1. Membahas perkembangan pengoperasian minyak dan gas,
2. Membuat pertimbangan baru atau kebijakan baru,dan atau
3. Kemungkinan risiko yang akan dihadapi pada mas mendatang.
Pola penyelesain sengketa yang diatur dalam section XI.2 dapat dilakukan
dalam 2 tahap,yaitu
1. Tahap perdamaian dan
2. Arbitrase.

28. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan.
Pada dasarnya kontrak bagi hasil merupakan bentuk kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan
ekploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnay di pergunakan kemakmuran rakyat. Momentum di
mulainya kontrak production sharing (KPS) yaitu pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Struktur dalam bagi hasil dalam undang –undang ini berbeda debgan
undang –undang yang lama. Pada undang-undang yang lama, yang menjadi para pihak dadalah pertamina
dan kontraktor. Sedangkn dalam Undang-Undang Nomer 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi maka
para pihaknya adalah badan pelksana dan badan usaha dan atau badana usaha tetap.

29. A. Saran
Sebaiknya bagian yang di terima oleh daerah pendapatanya menjadi lebih tinggi mengingat
bagian yang di terima oleh daerah ini sangat kecil hal ini di sebabkan biaya yang di keluarkan
untuk melakukan ekplorasi dan ekploitasi sumber daya minyak sangat besar dan di perlukan
teknologi yang sangat canggih, dalam hal melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya
alam tersebut di adakan kontrak production sharing dengan perusahaan domestic dan
perusahaan asing. Karena perusahaan asing memiliki modal dan skil yang tinggi, sehingga
mereka mempunya hak untuk mendapatkan bagian yang tinggi pula, oleh karena itu di
harapkan agar baik pihak pemerintah lebiih menggalakan baik sumber daya manusi terlebih
skil dan modal agar pendapatan dari eksplorasi dan eksploitasi lebih menguntungkan pihak
pemerintah dan maupun perusahaan domestic