Kemnaker

1. Kebijakan / Mekanisme Penempatan Tenaga
Kerja Dalam Negeri
Disampaikan pada Oleh:
Siti Kustiati, SE, MSI
Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
Pada acara:
Workshop Penguatan Peran Petugas Antar Kerja di Lembaga Penempatan
Tenaga Kerja Melalui Pengembangan Kompetensi
DIREKTORAT BINA PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

2. 2

3. Tantangan Penempatan Tenaga Kerja
PERUBAHAN JENIS DAN SKILL
PEKERJAAN DENGAN
KEBUTUHAN PASAR KERJA
MISMATCH PENDIDIKAN
DENGAN INDUSTRI
BONUS
DEMOGRAFI
REVOLUSI
INDUSTRI 4.0
BKK.KEMNAKER.GO.ID

4. PASAL 31
SELAIN PENEMPATAN TENAGA KERJA YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN
LEMBAGA SWASTA BERBADAN HUKUM, PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAPAT DILAKUKAN DI BURSA KERJA KHUSUS
UU 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN (PASAL 37)
PELAKSANA PENEMPATAN
INSTANSI PEMERINTAH YANG
BERTANGGUNGJAWAB DIBIDANG
KETENAGAKERJAAN
LEMBAGA SWASTA BERBADAN HUKUM
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN RI NO 39
TAHUN 2016 TENTANG PENEMPATAN TENAGA KERJA

5. Pencari Kerja
Telah memiliki
akun SIAPKerja
Pelaksana Penempatan
Tenaga Kerja
• Job Canvassing
• Job Counseling
• Job Matching
Daftar
2
6
Fasilitasi Penempatan
7
Pemberi
Kerja
Lowongan
Pekerjaan
4
Bukti Laporan
Lowongan Pekerjaan
5
Rekrutmen Sendiri
3
Laporan yang
Ditempatkan
8
1
Melamar
Langsung
TATA C A RA P E L AYANAN
P E N EMPATAN T ENAGA K E RJA
D A L AM N E GE RI

6. 5
LEGALITAS LEMBAGA
LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA MELALUI PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO (oss.go.id)
Wajib mempunyai Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar
1. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
2. Lembaga Penempatan Pekerja Rumah Tangga
3. Job Portal
4. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
BURSA KERJA KHUSUS
Wajib Mempunyai Surat Tanda Daftar yang dikeluarkan oleh Dinas
Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat

7. LembagaPenem
patan Tenaga KerjaDalamNegeri

8.  adalah Lembaga berbadan usaha yang telah memiliki ijin
untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja
 Wajib memiliki NIB, Sertifikat Standar yang telah terverifikasi,
memiliki Petugas Antar Kerja, memiliki ruang pelayanan
penempatan sesuai standar yang ditetapkan (kecuali untuk
job portal), memiliki SPP AKAD jika melakukan pengerahan
tenaga kerja lintas provinsi paling sedikit 10 orang,
melaksanakan orientasi pra pemberangkatan(dapat bersama
Dinas yang membidang ketenagakerjaan), dan melaporkan
penempatan tenaga kerja yang dilakukan melalui Sistem
Informasi Pasar Kerja
 Dilarang untuk menempatkan tenaga kerja di luar negeri,
menempatkan TK yang berusia di bawah 18 tahun, memungut
biaya penempatan dari Pencari Kerja untuk jabatan tertentu
 LPPRT juga dilarang untuk menempatkan TK pada Lembaga
berbadan hukum
 Job Portal juga dilarang untuk melakukan penempatan tenaga
kerja di luar jaringan
Lembaga
Penempatan
Tenaga
Kerja
Dalam
Negeri
(LPTKS,
LPPRT,
dan
Job Portal)

9. KBLI 2020 Kode 78101
Aktivitas penyeleksian dan
penempatan tenaga kerja dalam
negeri/tenaga kerja swasta
(Lembaga Penempatan Tenaga Kerja
Swasta : LPTKS)
KBLI 2020 Kode 78103
Aktivitas Penempatan Pekerja
Rumah Tangga
(Lembaga Penempatan Pekerja
Rumah Tangga : LPPRT)
KBLI 2020 Kode 78104
Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja
Daring (Job portal)
Kelompok ini mencakup kegiatan
pendaftaran, penyeleksian dan
penempatan tenaga kerja dalam negeri di
berbagai bidang usaha yang dilakukan
atas dasar Perjanjian Kerja melalui
aktivitas bursa kerja, mekanisme antar
kerja lokal dan antar kerja antar daerah
oleh Lembaga Penempatan Tenaga Kerja
Swasta (LPTKS), dan perusahaan
perekrutan dan penempatan awak kapal
di dalam negeri berdasarkan perjanjian
kerja laut dan/atau kesepakatan kerja
bersama (colletive bargaining agreement).
Termasuk pula penyediaan tenaga kerja
eksekutif kepada pihak lain.
Kelompok ini mencakup usaha
jasa pendaftaran, pelatihan,
penyeleksian dan penempatan
serta pelindungan pekerja rumah
tangga oleh Lembaga Penyalur
Pekerja Rumah Tangga (LPPRT),
seperti pekerja rumah tangga,
pengasuh balita, perawat non-
medis lansia, penjaga toko di
dalam negeri oleh LPPRT atas
dasar perjanjian kerja dan
perjanjian penempatan yang
mendapatkan izin dari pejabat
yang ditunjuk.
Kelompok ini mencakup usaha jasa
pendaftaran pencari kerja,lowongan
kerja dan fasilitasi penempatan tenaga
kerja yang aktivitasnya meliputi
pemberian informasi lowongan kerja
kepada pencari kerja dan memberikan
informasi data dan kompetensi
pencari kerja kepada pemberi kerja
yang dilakukan secara daring oleh
Pelaksana Job Portal yang beroperasi
di Indonesia dan mendapat legalisasi
dari pemerintah.
Aktivitas

10. 3/31/2024 10
KEWAJIBAN
1. Melakukan penempatan tenaga kerja selama 1 (satu) tahun sejak izin
diterbitkan;
2. Menyampaikan laporan penempatan tenaga kerja secara berkala setiap 3
bulan;
3. Mengajukan surat persetujuan penempatan untuk pengerahan tenaga kerja;
dan
4. Melaksanakan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP);
5. Melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan penanggung jawab
dan/atau pemilik perusahaan danl atau domisili perusahaan kepada direktur
jenderal;
6. Melaporkan penyelenggaraan pameran kesempatan kerja (Job Fair) kepada
dinas Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

11. 3/31/2024 11
ORIENTASI PRA PENEMPATAN (OPP)
 Yang wajib melakukan OPP adalah:
1. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
2. Lembaga Penempatan Pekerja Rumah Tangga
3. Bursa Kerja Khusus
Orientasi pra penempatan dapat dilaksanakan secara bersama
dengan Dinas Kabupaten/Kota
 Orientasi pra penempatan dilakukan di lokasi asal pencari kerja
dan paling sedikit berisi penjelasan mengenai:
1. perjanjian kerja;
2. kondisi lingkungan kerja, budaya kerja, dan kebiasaan
penduduk/Masyarakat di daerah tujuan penempatan; dan
3. mental, disiplin, dan etos kerja.

12. 3/31/2024 12
 Calon tenaga kerja yang telah selesai mengikuti orientasi pra
penempatan menandatangani Perjanjian Kerja sebelum bekerja.
 Perjanjian Kerja paling sedikit memuat:
a. identitas para pihak;
b. alamat tempat kerja;
c. hak dan kewajiban para pihak;
d. syarat-syarat kerja;
e. besaran upah dan tata cara pembayaran;
f. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
g. tanda tangan para pihak.
Dalam hal calon tenaga kerja tidak setuju dengan isi Perjanjian
Kerja dapat menolak menandatangani dan mengundurkan diri
untuk proses lebih lanjut.

13. 3/31/2024 13
Pasal 518 (PP 5 TAHUN 2021)
1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha penyeleksian dan
penempatan tenaga kerja dalam negeri yang tidak melaksanakan
kewajiban Perizinan Berusaha dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
c. pencabutanPerizinan Berusaha.
2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan.
3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berdasarkan rekomendasi perangkat daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan
provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pengaduan masyarakat.

14. 3/31/2024 14
Pengenaan sanksi administratif diberikan dalam hal Pelaku Usaha
LPPRT dalam hal:
1. tidak melaksanakan penempatan pekerja rumah tangga paling
lambat 1 (satu) tahun sejak Perizinan Berusaha diterbitkan;
2. tidak mengajukan surat persetujuan penempatan dalam hal
melakukan pengerahan tenaga kerja;
3. tidak melaporkan data penempatan pekerja rumah tangga secara
berkala setiap 3 (tiga) bulan;
4. tidak memonitor pekerja rumah tangga yang telah disalurkan
kepada pengguna;
5. memungut imbalan jasa kepada pekerja rumah tangga;
6. menyalurkan pekerja rumah tangga pada pengguna perusahaan
atau badan usaha lainnya; dan/atau
7. menempatkan pekerja rumah tangga ke luar negeri.

15. 3/31/2024 15
Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis
diberikan dalam hal Pelaku Usaha LPTKS:
1. tidak melakukan penempatan tenaga kerja selama 1 (satu)
tahun sejak Perizinan Berusaha diterbitkan;
2. tidak melaksanakan orientasi pra pemberangkatan;
3. tidak menyampaikan laporan penempatan tenaga kerja secara
berkala setiap 3 (tiga) bulan;
4. tidak mengajukan surat persetujuan penempatan dalam
melakukan pengerahan tenaga kerja;
5. tidak melaporkan penyelenggaraan pameran kesempatan
kerja Job fair); dan/atau
6. menempatkan tenaga kerja ke luar negeri

16. BURSAKERJA KHUSUS

17. BKK.KEMNAKER.GO.ID
Bursa Kerja Khusus
1. Dibentuk melalui SK Kepala Satuan pada
Institusi pendidikan Menengah, Tinggi dan
LPK / LKP
2. Pembentukan BKK didaftarkan pada Dinas
Ketenagakerjaan Kabupaten / Kota untuk
mendapatkan TANDA DAFTAR
3. Tanda Daftar Aktif selama BKK
melaksanakan Penempatan Tenaga Kerja
sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
dibuktikan dengan pengiriman Laporan
Penempatan dan Laporan Kegiatan kepada
Disnaker setempat
4. Syarat Kantor: Struktur Organisasi, Papan
Nama, Rencana Penempatan Tenaga Kerja
untuk 1 tahun ke depan
K E L E M B A G A A N
1. Dilarang menempatkan selain dari alumniya
2. DIlarang menempatkan Tenaga Kerja ke luar
negeri
3. Pemberi Kerja yang membutuhkan tenaga
kerja dari BKK WAJIB mengajukan
PERMOHONAN ke Dinas Ketenagakerjaan
setempat untuk mendapatkan persetujuan,
dengan melampirkan Rancangan Perjanjian
Kerja yang telah disetujui Dinas
Ketenagakerjaan Kab./Kota Wilayah
Penempatan
4. WAJIB melaksanakan OPP bagi alumninya,
bersama Disnaker setempat
P R I N S I P
1. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja pada
BKK dilaksanakan oleh PETUGAS ANTAR
KERJA
2. PETUGAS ANTAR KERJA Wajib mengikuti
BIMBINGAN TEKNIS ANTAR KERJA, meliputi:
Informasi Pasar Kerja, Penyuluhan dan
Bimbingan Jabatan dan Perantaraan Kerja
P E L A K S A N A

18. BKK paling sedikit memiliki personil yang menanggani :
a) Informasi Pasar Kerja ;
b) Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan ;
c) Perantaraan Kerja.
Pasal 34 ayat (1)
Personil tersebut wajib mengikuti bimbingan teknis Antarkerja yang dilaksanakan
oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab di Bidang Ketenagakerjaan
Pusat, Dinas Provinsi/Kab/Kota.
pasal 34 ayat 2
24

19. Permenaker No 39 Tahun 2016
Pasal 52 (2)
Orientasi Pra Pemberangkatan berisi penjelasan mengenai :
1.Perjanjian Kerja
2.Kondisi lingkungan kerja, budaya kerja dan kebiasaan
penduduk/masyarakat di daerah tujuan penempatan dan
3.Mental, disiplin dan etos kerja
Pasal 52 ayat (3)
Dalam hal OPP dilakukan oleh LPTKS atau BKK, Wjib dilaksanakan
secara bersama dengan Dinas Kabupaten/Kota
ORIENTASI PRA
PEMBERANGKATAN

20. Pasal 68 ayat 1
Pasal 67 ayat (1)
Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya
menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis
kepada BKK dalam hal:
a. Menempatkan tenaga kerja di luar alumninya dan/atau
menempatkan tenaga kerja ke luar negeri.
b. Tidak melaksanakan orientasi pra pemberangkatan.
c. Tidak melaksanakan orientasi pra pemberangkatan secara
bersama dengan Dinas Kabupaten/Kota.
d. Tidak memberikan laporan kegiatan BKK dan laporan
kegiatan pameran kesempatan kerja
e. Tidak menyampaikan laporan penempatan
tenaga kerja.
SANKSI ADMINISTRATIF

21. PENGAJUAN KEMBALI TANDA DAFTAR
SANKSI ADMINISTRATIF
Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai
kewenangannya menjatuhkan sanksi
administratif berupa pencabutan atau
pembatalan tanda daftar, kepada BKK dalam
hal:
a.Tidak melaporkan hal perubahan BKK.
b.Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam pasal 68 ayat (1).
Pasal 70
BKK yang telah dijatuhi sanksi
administratif berupa pembatalan
tanda daftar dapat mengajukan
permohonan kembali setelah
melewati masa tenggang waktu
satu tahun terhitung sejak tanggal
pembatalan.

22. 1. Kurangnya informasi lowongan kerja perusahaan
2. Sulit mendapatkan perusahaan yang sesuai dengan jurusan yang ada disekolah
3. Banyaknya kompetitor penyedia penyalur tenaga kerja (yayasan dan bursa kerja) yang lebih menjanjikan,
sehingga kuota lowongan kerja semakin sedikit
4. Masih banyak Alumni SMK yang pilih-pilih pekerjaan dan banyak Alumni SMK yang tidak betah lama dalam
bekerja
5. Salah satunya Kurangnya minat lulusan terhadap peluang pekerjaan tertentu dengan alasan penghasilan
6. Sedikit lapangan kerja yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilan siswa
7. Mental dan etos kerja lulusan belum sesuai
8. Membuat MOU dalam penyerapan tenaga kerja yang sesuai dengan keahlian
9. Kualifikasi pendidikan yang kerap kali kurang sesuai dengan kebutuhan industri
10. Kurangnya akses dan link yang bisa membantu sekolah mengembangkan BKK sekolah
11. Sulit dalam melaksanakan tracker study (penelusuran alumni karena kurang respon, ganti nomor
Handphone, tidak minat bekerja, dan lainnya)
11 Tantangan yang di hadapi BKK
dalam menyalurkan lulusan:

23. PELAPORAN
MelaluiAplikasielptkdndanebkk

24. KEWAJIBAN LAPORAN BAGI PELAKSANA PENEMPATAN
1. Pemberi Kerja (Perusahaan), LPTKS,
BKK, dan Penyelenggara Pameran
Kesempatan Kerja wajib menyampaikan
laporan penempatan tenaga kerja kepada
Disnaker Kab/Kota
2. Laporan sebagaimana dimaksud meliputi:
a. Pencari kerja yang terdaftar
b. Lowongan kerja yang terdaftar
c. Pencari kerja yang ditempatkan
d. Penghapusan pendaftaran pencari
kerja dan lowongan kerja
3. Instansi yang bertanggungjawab di bidang
ketenagakerjaan kab./kota wajib
melaporkan data penempatan tenaga kerja
setiap bulan kepada instansi yang
bertanggungjawab di bidang
ketenagakerjaan provinsi
4. Instansi yang bertanggungjawab di bidang
ketenagakerjaan provinsi wajib melaporkan data
penempatan tenaga kerja setiap bulan kepada Menteri
melalui Direktur Jenderal Binapenta & PKK
5. Instansi yang bertanggungjawab di bidang
ketenagakerjaan kab./kota wajib melakukan monitoring
dan evaluasi terhadap tenaga kerja yang ditempatkan
6. Tata cara pelaporan dan
penjatuhan sanksi bagi
pelaksana/lembaga
penempatan tenaga kerja
diatur lebih lanjut dalam
Keputusan Dirjen Binapenta &
PKK

25. APLIKASI BURSA KERJA KHUSUS
bkk.kemnaker.go.id
1. Fasilitasi permohonan Surat Tanda Daftar
2. Pendataan Bursa Kerja Khusus yang sudah
mempunyai Surat Tanda Daftar
3. Laporan Penempatan

27. BKK.KEMNAKER.GO.ID
TERIMA KASIH
Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
Kementerian Ketenagakerjaan RI