4. Mewujudkan
Sumberdaya
Manusia (SDM)
yang:
• kompeten,
• kompetitif,
• beretika dan
• patuh pada
ketentuan yang
berlaku,
melalui pengelolaan
yang efektif dan
efisien untuk
mencapai tujuan
organisasi.
SKKNI MSDM
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
No. 307 Tahun 2014
Sumber: Dr. Yunus Triyonggo
I
V
IV
III
II
VI
VII
VIII
IX
4
5. Pengelolaan SDM
VISI, MISI dan STRATEGI
ORGANISASI
STRATEGI
PENGELOLAAN SDM
5
2. Pengadaan
SDM
1. Strategi, Kebijakan
dan Perencanaan SDM
4. Pembelajaran & Pengembangan SDM
3. Pengembangan
Organisasi
5. Manajemen Talenta 6. Pengelolaan Karir
7. Pengelolaan Kinerja dan Remunerasi 8. Hubungan Industrial
9. Layanan Administrasi dan Informasi SDM
6. Merumuskan Kebijakan Organisasi
• Peraturan
Perusahaan/PKB
• Pedoman
Pelaksanaan
• SK Direksi
• Ketentuan &
Peraturan
• Tata Laksana dan
Prosedur
• Surat Edaran
Visi, Misi, Sasaran Organisasi
dan Strategi Usaha dan
Strategi Pengelolaan SDM
6
Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku
Manajer SDM harus mampu
menyiapkan kebijakan hingga
mendapat persetujuan.
7. HR alignment with business
Strategic partner
(Management of Strategic
Human Resources)
Change Agent
(Management of
Transformation
and change)
Administrative expert
(Management of
Organisation infrastructure)
Employee champion
(Management of
Employee contribution)
Future/strategic focus
Day-to-day operational focus
People
Processes
The Dave Ulrich Model
7
8. HR Core Competencies
- Dave Ulrich
Master HR
practices
Manage change
processes
Demonstrate
personal
credibility
Create cultures
that build
capability
Know the
business
8
9. 9
BAB II: LANDASAN, ASAS DAN
TUJUAN Pasal 2 s/d 4
BAB III: KESEMPATAN DAN PERLAKUAN
YANG SAMA Pasal 5 s/d 6
BAB IV: PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN
INFORMASI KETENAGAKERJAAN Pasal 7 s/d 8
BAB I: KETENTUAN UMUM
Pasal 1 – Perlu dimengerti dengan
seksama istilah yang digunakan
10. 10
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
(Beberapa contoh)
• Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan
dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan
sesudah masa kerja.
• Pemberi kerja adalah setiap orang perseorangan,
pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang
mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau
imbalan dalam bentuk lain.
• Kompetensi kerja adalah kemampuam kerja setiap
individu yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan
dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang
ditetapkan.
• Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha
dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang
mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
12. 12
Pelatihan Kerja
Pasal 9 s/d 12 • Pelatihan kerja bertujuan mengembangkan
kompetensi kerja guna meningkatkan
produktivitas.
• Pelatihan kerja memperhatikan kebutuhan
pasar kerja mengacu pada standar
kompetensi kerja yang diatur dengan
Keputusan Menteri.
• Setiap tenaga kerja berhak memperoleh,
meningkatkan dan/atau mengembangkan
kompetensi kerja sesuai bakat, minat dan
kemampuannya.
• Pengusaha bertanggung jawab atas
pengembangan kompetensi pekerjanya
melalui pelatihan kerja.
• Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan
yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja.
13. 13
Pelatihan Kerja
Pasal 13 s/d 20
• Pelatihan kerja dapat diselenggarakan
lembaga pelatihan kerja.
• Tenaga kerja berhak atas pengakuan
kualifikasi kompetensi kerja setelah
mengikuti pelatihan kerja.
• Untuk melaksanakan sertifikasi kompentensi
kerja dibentuk badan nasional sertifikasi
profesi (BNSP) yang independent yang diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
• Pelatihan untuk penyandang cacat harus
disesuaikan dengan jenis dan derajat
kecacatan.
• Untuk mendukung peningkatan pelatihan
kerja dikembangkan sistem pelatihan kerja
nasional yang diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
15. 15
Pemagangan
Pasal 21 s/d 30 • Pelatihan kerja dapat diselenggarakan
dengan sistem pemagangan.
• Tenaga kerja yang telah mengikuti
program pemagangan berhak atas
pengakuan kualifikasi kompetensi kerja.
• Pemagangan di luar wilayah Indonesia
wajib mendapat ijin.
• Untuk memberikan saran dan
pertimbangan pelatihan kerja dan
pemagangan dibentuk lembaga
koordinasi pelatihan kerja nasional.
• Untuk meningkatkan produktivitas,
dibentuk lembaga produktivitas yang
bersifat nasional melalui Keputusan
Presiden.
17. 17
PENEMPATAAN TENAGA KERJA
Pasal 31 s/d 38
• Setiap tenaga kerja mempunyai hak yang sama untuk
memilih, mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak.
• Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan
tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian,
ketrerampilan, bakat, martabat, hak asasi dan perlindungan
hukum.
• Penempatan tenaga kerja bisa di dalam negeri dan di luar
negeri.
• Penempatan tenaga kerja ke luar negeri diatur dengan
undang-undang (UU No. 39/2004).
• Rekruitment dan penempatan tenaga kerja.
• Penempatan tenaga kerja diatur dengan keputusan menteri.
19. 19
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
Pasal 39 s/d 41
• Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan
kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan
kerja.
• Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja
dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan
berkelanjutan dengn mendayagunakan potensi sumber
daya alam, sumber daya manusia dan teknologi tepat guna.
• Pemerintah menetapkan kebijakan ketenagakerjaan dan
perluasan kesempatan kerja.
• Ketentuan mengenai perluasan kesempatan kerja dan
pembentukan badan koordinasi dengan masyarakat diatur
dengan Peraturan Pemerintah PP No. 33/2013.
21. 21
IMTA
Pasal 42 1. Untuk mempekerjakan TKA, pengusaha
wajib memiliki ijin tertulis dari Menteri
atau pejabat yang ditunjuk.
2. Perseorangan dilarang mempekerjakan
TKA.
3. Pengecualian ayat 1 utk perwakilan
negara asing.
4. TKA dapat dipekerjakan di Indonesia
hanya dalam hubungan kerja untuk
jabatan tertentu dan waktu tertentu
5. Ketentuan tentang jabatan tertentu
lihat Kepmenaker No. 40 Tahun 2012.
6. TKA yang masa kerjanya habis dan tidak
diperpanjang dapat digantikan oleh TKA
lainnya.
22. 22
RPTKA
Pasal 43 1. Untuk mempekerjakan TKA pemberi
kerja harus memiliki RPTKA yang
disahkan oleh Menteri atau pejabat
yang ditunjuk.
2. RPTKA harus memuat keterangan-
keterangan yang dipersyaratkan.
3. Pengecualian ayat 1 utk instansi
pemerintah, badan-badan internasional
dan perwakilan negara asing.
4. Ketentuan tentang RPTKA diatur
menteri lihat Kepmenaker No. 16
Tahun 2015.
Pasal 44
Harus mentaati ketentuan mengenai jabatan dan standar
kompetensi yang berlaku sesuai Keputusan Menteri
(Kepmenaker No. 16 Th. 2015).
23. 23
Pasal 45
1. Harus menunjuk tenaga kerja warga negara
Indonesia sebagai tenaga pendamping untuk alih
teknologi dan alih keahlian dari TKA.
2. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi
tenaga kerja Indonesia.
Pasal 46
1. TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi
Personalia atau jabatan-jabatan tertentu.
2. Jabatan-jabatan tertentu diatur dengan Keputusan
Menteri (Kepmen No. 40 Th. 2012).
Pasal 47
1. Kompensasi mempekerjakan TKA (Kepmen 12 Th 2013)
2. Kompensasi tidak diberlakukan untuk instansi
pemerintah, badan-badan internasional dan
perwakilan negara asing, lembaga pendidikan dll.
3. Jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan diatur
dengan Keputusan Menteri.
4. Besarnya kompensasi mempekerjakan TKA dan
penggunaanya diatur Peraturan Pemerintah.
24. 24
Pasal 48 Pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib
memulangkan TKA ke negara asalnya setelah
hubungan kerjanya berakhir.
Pasal 49 Ketentuan mengenai penggunaan TKA serta
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga
kerja pendamping diatur dengan Keputusan
Presiden (Peraturan Presiden No. 72 Th. 2014).
26. 26
Hubungan Kerja Dan Perjanjian Kerja
Pasal 50 - 53
• Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian
kerja.
• Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.
• Perjanjian kerja dibuat atas dasar:
– Kesepakatan
– Kemampuan melakukan perbuatan hukum
– Adanya pekerjaan
– Tidak bertentangan dengan ketertiban umum,
kesusilaan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
• Biaya pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja
tanggung jawab pengusaha.
27. 27
Perjanjian Kerja
Pasal 54 - 55
• Perjanjian kerja secara tertulis sekurang-kurangnya memuat:
a. Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha
b. Nama, jenis kelamin, umur dalamat pekerja/buruh
c. Jabatan atau jenis pekerjaan
d. Tempat pekerjaan
e. Besarnya upah dan cara pembayarannya
f. Syarat kerja serta hak dan kewajiban pengusaha dan
pekerja
g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja
h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat
i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
• Perjanjian kerja dibuat rangkap dua satu copy untuk
pekerja/buruh dan satu copy untuk pengusaha.
• Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau
dirubah, kecuali atas persetujuan para pihak.
28. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Pasal 56 - 62
• PKWT dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut
jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai
dalam waktu tertentu.
• PKWT yang didasarkan atas jangka waktu tertentu
dapat diadakan paling lama dua tahun dan hanya
boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu satu
tahun.
• Pembaharuan PKWT hanya dapat diadakan satu kali
dan paling lama dua tahun setelah tenggang waktu
melebihi 30 hari.
• Ketentuan Pelaksanaan PKWT: Kepmenaker
No.100/2004.
28
29. 29
Kontrak 1
Max 2 tahun
Kontrak 2
(Perpanjangan)
Max 1 tahun
Pembaharuan
Max 2 tahun
Jeda
Lebih Dari
30 hari
SKEMA PKWT
30. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
UU 13/2003 Pasal 59 dan Kepmen 100/2004
PKWT dibuat untuk:
– pekerjaan yang sekali selesai atau yang
sementara sifatnya.
– Pekerjaan yang selesainya tidak terlalu
lama dan paling lama 3 tahun
– Utk pekerjaan yang bersifat musiman
– Pekerjaan yang berhubungan dengan
produk/kegiatan baru atau produk
tambahan dalam percobaan/penjajagan.
PKHL
30
31. PKHL
Kepmenakertrans 100/2004 Pasal 10
• Perjanjian Kerja Harian atau Lepas (PKHL)
dilakukan untuk pekerjaan-2 tertentu yang
berubah-ubah dalam hal waktu dan volume
pekerjaan. Upah didasarkan pada
kehadiran.
• PKHL dilakukan dengan ketentuan pekerja
bekerja kurang dari 21 hari dalam sebulan.
• Dalam hal pekerja bekerja 21 hari atau
lebih selama 3 bulan berturut-2 atau lebih
maka PKHL berubah menjadi PKWTT.
31
32. PKWTT
Pasal 60
• Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
(PKWTT) dapat mensyaratkan masa
percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan.
• Dalam masa percobaan, pengusaha dilarang
membayar upah dibawah upah minimum
yang berlaku.
• Bila PKWTT dibuat secara lisan, pengusaha
wajib membuat surat pengangkatan (Pasal
63)
32
33. 33
1. Perjanjian kerja berakhir apabila:
a. Pekerja meninggal dunia
b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja
c. Adanya putusan pengadilan
d. Adanya keadaan atau kejadian tertentu
2. Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya
pengusaha
3. Pengalihan perusahaan
4. Dalam hal pengusaha perseorangan meninggal dunia ahli
waris pengusaha dapat mengakhirin perjanjian kerja
setelah merundingkan dengan pekerja/buruh.
5. Apabila pekerja meninggal, ahli warisnya berhak
mendapatkan hak-haknya.
34. 34
MENGAKHIRI PKWT
SEBELUM HABIS MASA KONTRAK
Pasal 62
Apabila salah satu pihak mengakhiri
hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka
waktu yang ditetapkan dalam perjanjian
kerja waktu tertentu (PKWT), kecuali pekerja
meninggal dunia, pihak yang mengakhiri
hubungan kerja diwjibkan membayar ganti
rugi kepada pihak lainnya sebesar upah
pekerja/buruh sampai batas waktu
berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.
35. 35
RANGKUMAN
UU No. 13/2003 Ps 50-63 &
Kepmen 100/2004
Bersifat
Musiman
Selesai Dalam 3
Tahun
Sekali Selesai
atau Sementara
Produk Baru
3 (2+1) +2
2 + 1
2 + 1
3 (2+1) +2
PKHL
PERJANJIAN KERJA
WAKTU TERTENTU
(PKWT)
PERJANJIAN KERJA
WAKTU TIDAK
TERTENTU (PKWTT)
MASA
PERCOBAAN
TIGA BULAN
PENGANGKATAN
PEKERJA
TETAP
PERJANJIAN
KERJA
<=20 HK/BL
<=3 BL
36. 36
• Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan
pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian
pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa
pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis Perjanjian
pemborongan pekerjaan.
• Pekerjaan yang diserahkan pada perusahaan lain harus
memenuhi syarat-syarat yang ada di pasal 65 dan
perusahan lain harus berbadan hukum.
• Hubungan kerja diatur dalam perjanjian kerja secara
tertulis antara perusahaan lain dengan pekerja dan dapat
berbentuk PKWT atau PKWTT.
• Dalam hal perusahaan lain tidak memenuhi persyaratan
makademi hukum status hubungan kerja pekerja beralih
menjadi hubungan kerja dengan perusahaan pemberi
kerja.
38. 38
1. Pengusaha yang
mempekerjakan tenaga
kerja penyandang cacat
wajib memberikan
perlindungan sesuai
dengan jenis dan derajat
kecacatannya.
2. Pemberian perlindungan
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1)
dilaksanakan sesuai
dengan peraturan
perundang-undangan.
Penyandang Cacat
Pasal 67
UU No. 8/2016
TENTANG
PENYANDANG DISABILITAS
39. 39
Anak
Pasal 68 s/d 75
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Tenaga Kerja.
2. Undang-undang No. 20 Tahun 1999 tentang
Ratifikasi Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973
mengenai Batas Usia Minimum Diperbolehkan
Bekerja.
3. Undang-Undang No. 1 tahun 2000 tentang
Ratifikasi Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999
mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera
Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk
untuk Anak.
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
No: KEP. 235 /MEN/2003 tentang Jenis-Jenis
Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan,
Keselamatan atau Moral Anak.
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
No. Kep. 115/Men/VII/2004 tentang Perlindungan
bagi Anak yang melakukan Pekerjaan untuk
Mengembangkan Bakat dan Minat.
40. 40
1. Pekerja/buruh perempuan yang
berumur kurang dari 18 tahun
dilarang dipekerjakan antara
pukul 18:00 s/d 07:00
2. Perempuan hamil
3. Pemberian makanan bergizi,
kesusilaan dan keamanan
ditempat kerja.
4. Menyediakan angkutan
5. Keputusan Menteri.
Perempuan
Pasal 76
Keputusan Menaker
NO: KEP. 224 /MEN/2003
41. WAKTU KERJA
Pasal 77
1. Setiap pengusaha wajib melaksanakan
ketentuan waktu kerja.
2. Waktu kerja 40 jam dalam satu minggu meliputi:
a. 7 jam sehari – 6 hari kerja.
b. 8 jam sehari – 5 hari kerja.
3. Ketentuan waktu kerja pada ayat 2 tidak
berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan
tertentu.
4. Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor
usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana
dimaksud dalam ayat 3 diatur dengan
Keputusan Menteri.
41
42. KERJA LEMBUR
Pasal 78
Bekerja melebihi waktu kerja kerja
lembur dimana harus ada perintah dari
pengusaha dan ada persetujuan
pekerja/buruh dan maksimum 3 jam
sehari atau 14 jam seminggu.
42
1.Kepmen No.102/2004
2.Kepmen No. 234/2004
3.Kepmen No. 15/2005
Perhitungan kerja lembur:
1. Hari kerja biasa:
1 jam pertama x 1.5 Selebihnya x 2
2. Waktu istirahat atau Hari Libur Nasional:
8 jam pertama x 2,
jam ke 9 x 3 dan selebihnya x 4
3. Upah sejam= 1/173 x Upah
44. WAKTU ISTIRAHAT DAN CUTI
Pasal 79
1. Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti/buruh.
2. Waktu istirahat dan cuti:
a. Istirahat antar jam kerja sekurang-kurangnya 30 menit setelah bekerja
4 jam.
b. Istirahat mingguan: 1 hari untuk 6 hari kerja dan 2 hari untuk 5 hari
kerja dalam satu minggu.
c. Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 hari kerja, setelah bekerja 12
bulan bekerja secara terus menerus.
d. Istirahat panjang.
3. Pelaksanaan cuti tahunan diatur dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan atau PKB.
4. Hak istirahat panjang berlaku pada perusahaan tertentu
44
45. IJIN MENJALANKAN IBADAH KEAGAMAAN
Pasal 80
• Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang
secukupnya kepada pekerja/buruh untuk
melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh
agamanya.
45
46. MASA HAID
Pasa Ps 81
• Pekerja perempuan yang dalam masa haid
merasakan sakit dapat meminta ijin untuk
meninggalkan pekerjaan dengan upah pada hari
pertama dan kedua waktu haid.
• Pekerja harus memberitahukan secara tertulis
dengan menggunakan formulir sesuai ketentuan
yang berlaku dan disetujui atasannya.
46
47. ISTIRAHAT MELAHIRKAN
DAN KEGUGURAN
Pasal 82
• Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat
selama 1.5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan dan
1.5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter
kandungan atau bidan.
• Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran
kandungan berhak memperoleh istirahat 1.5 bulan atau
sesuai dengan keterangan dokter kandungan atau bidan.
47
48. MENYUSUI
Pasal 83
• Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih
menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk
menyusui anaknya jika hal ini harus dilakukan selama
waktu kerja.
48
49. 49
HARI LIBUR RESMI
Pasal 85
1. Pekerja tidak wajib bekerja.
2. Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja
pada hari-hari libur resmi dengan membayar
upah lembur
3. Ada Keputusan Menteri yang mengatur:
• Kepmen 102/2004
• Kepmen 234/2004
50. Keselamatan Dan
Kesehatan Kerja – Pasal 86-87
• Perusahaan wajib memperhatikan keselamatan pekerja.
• Pekerja wajib ikut aktif dalam pencegahan dakecelakaan kerja.
• Pekerja wajib melaporkan setiap kejadian yang berkaitan dengan
kecelakaan baik di dalam atau diluar lingkungan kerja.
• Semua ketentuan berkaitan dengan keselamatan kerja harus
dipatuhi.
• Perusahaan menyediakan alat-2 keselamatan kerja (PPE) dan
pekerja wajib menggunakannya selama bekerja di daerah operasi
serta merawatnya dengan baik.
• Departemen HSE akan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan
Keselamatan dan kesehatan kerja serta PPE.
• Perusahaan wajib memberikan pengetahuan atau pelatihan
berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja.
50
52. 52
PENGUPAHAN
Pasal 88 s/d 91
Pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi
penghidupan yang layak dan pemerintah menetapkan
kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja.
Kebijakan pengupahan meliputi antara
lain:
Upah minimum
Upah kerja lembur
Upah tidak masuk kerja
Bentuk dan cara pembayaran upah
Struktur dan skala upah
Upah untuk pembayaran pesangon
Pengusaha dilarang membayar dibawah
upah minimum.
53. STRUKTUR DAN SKALA UPAH
Pasal 92:
1. Pengusaha menyusun Struktur dan Skala
Upah dengan memperhatikan:
• golongan,
• jabatan,
• masa kerja,
• pendidikan dan
• kompetensi.
2. Penguasaha melakukan peninjauan upah
secara berkala dengan memperhatikan
kemampuan perusahaan dan produktivitas.
3. Ketentuan mengenai struktur dan skala upah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur
dengan Keputusan Menteri.
53
54. STRUKTUR UPAH DAN SKALA UPAH
Permen Naker No. 01/2017
(d/h Kepmenakertrans No.49/2004)
Pasal 1:
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.Struktur Upah adalah susunan tingkat upah dari
yang terendah sampai dengan yang tertinggi atau
dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah.
2.Skala Upah adalah kisaran nilai nominal upah dari
yang terkecil sampai dengan yang terbesar untuk
setiap golongan jabatan.
Golongan Jabatan adalah pengelompokan
jabatan berdasarkan nilai atau bobot jabatan.
54
57. TIDAK HADIR KARENA SAKIT
Pasal 93 (2) a.
• Pekerja yang sakit dapat diberi ijin tidak masuk dengan
ketentuan:
– Wajib memberitahukan atasannya
– Bila sakit lebih dari satu hari perlu ada surat keterangan
dokter yang merawatnya.
– Pekerja wajib mengisi formulir cuti/ijin/tidak masuk
kerja.
• Apabila tidak memenuhi ketentuan diatas, pekerja dapat
dianggap mangkir atau meninggalkan pekerjaan tanpa upah.
• Apabila pekerja sering tidak masuk, perlu medical check-up
lengkap.
57
58. 58
4 Bulan
Pertama
4 Bulan
Kedua
4 Bulan
Ketiga
100%
Upah
75%
Upah
50%
Upah
25%
Upah
Proses
PHK
PKWTT ATAU PKWT MASIH PANJANG
PKWT BERAKHIR
PEMBAYARAN UPAH
SAKIT BERKEPANJANGAN
Pasal 93 (3)
Mulai Sakit
Berkepanjangan
59. IJIN MENINGGALKAN PEKERJAAN
DENGAN UPAH
Pasal 93 – (4)
• Upah tidak dibayar apabila pekerja tidak bekerja, kecuali
antara lain karena sakit, menikah, haid yang sakit,
melahirkan, keluarga meninggal, dengan ketentuan sbb:
• Ijin meninggalkan pekerjaan harus diambil pada saat
terjadinya peristiwa.
59
No. Alasan Ijin dg Upah
1. Pekerja menikah 3 hari
2. Menikahkan anak 2 hari
3. Mengkhitankan anak 2 hari
4. Membabtiskan anak 2 hari
5. Istri melahirkan/gugur kandung 2 hari
6. Suami/istri, saudara meninggal dunia 2 hari
7. Angg Keluarga satu rumah meninggal 1 hari
60. 60
• Dalam hal upah terdiri dari upah pokok
dan tunjangan tetap maka besarnya
upah pokok sedikitnya 75% dari jumlah
upah pokok dan tunjangan tetap.
• Tuntutan pembayaran upah dan segala pembayaran yang
timbul dari hubungan kerja menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu dua tahun sejak timbulnya hak.
• Perlindungan pengupahan
diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Komponen dan Perlindungan Upah
Pasal 94 s/d 98
Pasal 98
61. 61
• Pekerja dan keluarganya
berhak memperoleh
jaminan sosial tenaga
kerja sesuai undang-
undang yang berlaku.
• Perusahaan wajib
menyediakan fasilitas
kesejahteraan sesuai
kemampuan perusahaan.
• Untuk meningkatkan
kesejahteraan pekerja,
dibentuk koperasi
pekerja dan usaha-usaha
produktif lainnya.
KESEJAHTERAAN
Pasal 99 s/d 101
• UU No. 13/2003
• UU No. 40/2004
• UU No. 24/2011
• PP No. 76/2015
• PP No. 44/2015
• PP No. 45/2015
• PP No. 60/2015
• PP No. 78/2016
62. KESEJAHTERAAN
JAMINAN SOSIAL
Pasal 99 & 100
62
1. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk
memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.
2. Jaminan sosial tenaga kerja yang diselenggarakan ol
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
UU No. 40/2004 Sistem Jaminan
Sosial Nasional
UU No. 24/2011 Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
UU No.24/2011 Pasal 6:
1. JKK
2. JKM
3. JHT
4. Program Pensiun
• PP No. 76/2015 – Jam Kes
• PP No. 44/2015 – JKK & JK
• PP No. 45/2015 – Pensiun
• PP No. 46/2015 - JHT
• PP No. 60/2015 – Ubah JHT
UU No. 4/2016 TAPERA
64. 64
HUBUNGAN INDUSTRIAL
PASAL 102
Fungsi Pemerintah:
1. Menetapkan kebijakan
2. Memberikan pelayanan
3. Melaksanakan pengawasan
4. Melakukan penindakan thd pelanggaran
Fungsi Pekerja/buruh:
1. Menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya
2. Menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi
3. Menyalurkan aspirasi secara demokratis
4. Mengembangkan ketrampilan dan keahliannya
5. Ikut majukan perusahaan
6. Memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya
Fungsi Pengusaha:
1. Menciptakan kemitraan
2. Mengembangkan usaha
3. Memperluas lapangan kerja
4. Memberikan kesejahteraan pekerja/buruh
65. 65
PASAL 103
Hubungan Industrial Dilaksanakan
Dengan Sarana:
a. Serikat pekerja/serikat buruh (Pasal 104)
b. Organisasi pengusaha (Pasal 105)
c. Lembaga kerja sama bipartit (Pasal 106)
d. Lembaga kerja sama tripartit (Pasal 107)
e. Peraturan perusahaan (Pasal 108 s/d 115)
f. Perjanjian kerja bersama (116 s/d 135)
g. Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan
h. Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan
industrial (Pasal 136 s/d 149)
66. Peraturan Perusahaan
Pasal 108 s/d 115
• Perusahaan dengan 10 pekerja, wajib ada PP
• PP disusun dan tanggung jawab perusahaan.
• PP disusun dengan memperhatikan saran serta
masukan dari pekerja.
• PP memuat hak dan kewajiban, syarat kerja, tata tertib
dan jangka waktu berlakunya.
• Proses pengesahan PP
• Aturan bila ada perubahan dalam PP
• Perusahaan wajib menjelaskan isi PP ke Pekerja
• Ketentuan lain diatur dengan keputusan Menteri.
66
69. 69
Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja
dalam undang-undang ini meliputi pemutusan
hubungan kerja yang terjadi di
• badan usaha yang berbadan hukum atau tidak,
• milik orang perseorangan,
• milik persekutuan atau milik badan hukum,
• baik milik swasta maupun milik negara,
• maupun usaha-usaha sosial dan
• usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus
dan
• mempekerjakan orang lain
• dengan membayar upah atau imbalan dalam
bentuk lain.
PASAL 150
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
70. 70
Pemutusan Hubungan Kerja:
Harus ada penetapan dari lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial (Pasal 151)
Permohonan penetapan PHK (Pasal 152)
Beberapa alasan pengusaha dilarang PHK (Pasal 153)
PHK tanpa penetapan (Pasal 154)
PHK tanpa penetapan selain pasal 154 batal demi hukum
dan tindakan skorsing (Pasal 155)
Pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK) dan
uang penggantian hak (UPH) (Pasal 156)
Komponen upah (Pasal 157)
Kesalahan berat (Pasal 158)
Gugatan ke lembaga PPHI (Pasal 159)
Pekerja ditahan yang berwajib (Pasal 160)
71. BANTUAN SELAMA PEKERJA DITAHAN
OLEH PIHAK BERWAJIB
Pasal 160
• Pekerja ditahan berwajib karena perkara yang
tidak ada hubungannya dengan perusahaan, akan
dibantu sesuai besarnya tanggungan yang diakui:
• Bantuan diatas paling lama 6 bulan atau hingga
berakhirnya PKWT bila kurang dari 6 bulan.
71
1 tanggungan = 25% upah
2 tanggungan = 35% upah
3 tanggungan = 45% upah
4 tanggungan atau lebih = 50% upah
72. 72
Berbagai Jenis
Pemutusan Hubungan Kerja:
Pasal 161 – Pelanggaran tata-tertib, SP dan PHK
Pasal 162 – Pekerja mengundurkan diri
Pasal 163 – perubahan status, penggabungan, peleburan
atau perubahan kepemilikan perusahaan apabila di PHK
bayar pesangon 1x atau 2x
Pasal 164 – Perusahan tutup karena rugi atau force majeur.
Pasal 165 – Perusahaan pailit.
Pasal 166 – PHK karena pekerja meninggal dunia.
Pasal 167 – PHK karena usia pensiun.
Pasal 168 – pekerja mangkir lebih dari 5 hari.
Pasal 169 – pekerja menggugat pengusaha
Pasal 171 – pekerja sakit berkepanjangan
73. 73
BAB XIV: PENGAWASAN
Pasal 176 s/d 181
BAB XV: PENYIDIKAN
Pasal 182
BAB XVI: KETENTUAN PIDANA DAN
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 183 s/d 190
BAB XIII: PEMBINAAN
Pasal 173 – 175
BAB XVIII: KETENTUAN PENUTUP
Pasal 192 dan 193
BAB XVII: KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 191
PENJELASAN ATAS
UNDANG_UNDANG
No. 13 Tahun 2003
Tentang
KETENAGAKERJAAN
Dan
PERATURAN-2
PELAKSANAAN
Serta
PERATURAN
TERKAIT
