Penyuluhan Integritas dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental Aparatur desa dalam mengelola dana desa yang berintegritas dan akuntabel serta menjauhkan diri dari praktik korupsi sehingga pengelolaan dana desa bisa lebih optimal dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa.
laporan pelaksanaan penyuluhan integritas dan akuntabilitas aparatur desa 2
1. 1
LAPORAN PELAKSANAAN
PENYULUHAN ANTI KORUPSI BAGI APARATUR DESA
A. Latar Belakang
Korupsi adalah musuh bersama. Meskipun demikian, perlawanan terhadap perilaku korupsi
sebagai musuh bersama hingga saat ini belum dilakukan oleh seluruh masyarakat.
Penanganan kasus-kasus korupsi selama ini terkesan berlarut-larut dan tidak terselesaikan
secara tuntas. Sebagai masalah bersama, perlu kiranya digagas sebuah gerakan agar
masyarakat melawan korupsi dengan upaya yang komprehensif baik melalui penindakan
hukum maupun pencegahannya. Selama ini, upaya pemberantasan korupsi lebih
menitikberatkan pada upaya penindakan hukum. Sementara itu, upaya pencegahan belum
banyak dilakukan secara sistematis, terlebih upaya pencegahan sejak dini. Salah satu kegiatan
yang penting dilakukan adalah memasukkan pelajaran Anti Korupsi ke dalam kurikulum
pendidikan sekolah. Hal ini dirasakan penting agar semangat Anti Korupsi dapat dipahami
masyarakat secara sistematis dan diupayakan sejak usia dini. Memasukkan mental Anti
Korupsi ke dalam kurikulum pendidikan di sekolah akan menghasilkan generasi mendatang
yang memiliki kesadaran moral dan sikap Anti Korupsi. Melalui strategi ini, diharapkan peserta
didik akan memiliki moral dan sikap Anti Korupsi, yang pada giliranya nanti akan mampu
membangun Negara yang berkesejahteraan dan bebas korupsi.
Mental Anti Korupsi yang telah membudaya di tengah tengah masyarakat menjadi
penghambat pembangunan. Tidak tertutup kemungkinan bagi aparatur Pemerintahan Desa.
Dana Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan
pembangunan desa dapat menjadi ajang korupsi bila tidak dikelola oleh aparatur yang
berintegritas dengan pengelolaan yang menererapkan prinsip-prinsip akuntabilitas sesuai
dengan aturan yang berlaku. Kemandirian desa yang menjadi amanat dalam Undang Undang
Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa tidaka akan tercapai bila perilaku korupsi
menggerogoti pengelolaan keuangan desa. Tidak sedikit Aparatur Desa yang telah masuk
penjara akibat meyalahgunakan pengelolaan keuangan desa untuk kepentingan diri sendiri.
Sekaitan dengan hal tersebut diatas menjadi penting untuk menggerakkan partisipasi
masyarakat untuk turut serta dalam menyosialisasikan pemberantasan korupsi di lingkungan
Pemerintahan Desa. Kegiatan Penyuluhan Integritas dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana
Desa ini menjadi salah satu solusi dalam menyahuti persoalan pengelolaan dalam pengelolaan
pemerintahan di desa.
2. 2
B. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Jo UU Nomor 20 Tahun 2001
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan
Desa
C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
1. Waktu Pelaksanaan Penyuluhan dilaksanakan.pada tanggal 7 s.d. 10 April 2019
2. Tempat Pelaksanaan : Hotel Kyriad Bumi Minang, Padang.
D. Tujuan dan sasaran
Penyuluhan Integritas dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ini bertujuan untuk
meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental Aparatur desa dalam mengelola
dana desa yang berintegritas dan akuntabel serta menjauhkan diri dari praktik korupsi sehingga
pengelolaan dana desa bisa lebih optimal dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat
desa. Adapun sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut;
1. Meningkatkan nilai-nilai integritas dan akuntabilitas pengelolaan dana desa untuk
kesejahteraan masyarakat desa.
2. peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pelaporan keuangan desa.
3. peningkatan penegakan disiplin Aparatur Desa;
4. penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif (e-government)
dalam pengelolaan dana desa.
5. penyempurnaan sistem manajemen kinerja (performance-based management system)
Aparatur Sipil Negara;
6. peningkatan upaya penyelamatan dan pemeliharaan asset desa.
3. 3
E. Kompetensi Output
1. Kompetensi yang dibangun dalam Penyuluhan Integritas dan Akuntabilitas Pengelolaan
Dana Desa adalah kemampuan dalam. mengubah cara pandang terhadap
permasalahan pengelolaan dana desa
2. mengubah cara pikir dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan dana desa
dengan nilai-nilai integritas, akuntabilitas dan jauh dari praktek KKN
3. mengubah cara kerja untuk mempercepat terwujudnya Aparatur Desa yang mampu
memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
F. Peserta Penyuluhan
Peserta Penyuluhan adalah Aparatur Desa di lingkungan Pemerintahan Desa di Wilayah
Sumatera Utara berjumlah 40 Orang yang berasal dari jabatan Kepala Desa, Kasi dan Kaur
serta Badan Perwakilan Desa.
G. Materi Penyuluhan
Materi Penyuluhan Integritas dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa berjumlah 30 Jam
Penyuluhan dengan materi dan alokasi waktu sebagai berikut.
No. Materi Pelatihan Jumlah JP Tenaga Pengajar
1. Overview Program Penyuluhan Integritas dan
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
2 Kepala Bagian
Pemerintahan
Kabupaten/Kota
2. Building Service Commitment (BLC) 4 Nurhamidah Siregar
3. Partisipasi Publik dan Pengaduan Masyarakat
dalam Pemberantasan Korupsi
6 Mahmun Syarif
4. Prinsip Pengaduan Tipikor oleh Masyarakat 6 Mahmun Syarif
5. Penanganan Pengaduan dan Kerahasiaan
Pelapor
6 Mahmun Syarif
6. Mengenal Tindak Pidana Korupsi 6 Mahmun Syarif
7. Review Pelaksanan Kegiatan 3 Ketua Panitia
Jumlah
H. Tenaga Pengajar
Narasumber dan Tenaga Penyuluhan Penyuluhan Integritas dan Akuntabilitas Pengelolaan
Dana adalah Fasilitaor Penyuluh Anti Korupsi yang telah memiliki sertifikasi Penyuluh Anti
4. 4
Korupsi dari ACLC KPK Tenaga Pengajar yang kompeten dibidangnya sesuai dengan
kebijakan yang berlaku.
I. Panitia Pelaksana
Panitia Pelaksana Kegiatan dipilih berdasarkan musyawarah bersama Pemerintahan Desa
dengan komposisi sebagai berikut;
1. Ketua: : Sekretaris Desa
2. Wakil Ketua : Ketua Badan Perwakilan Desa
3. Sekretaris : Kasi Pemerintahan
4. Anggota : Kadus I
Kadus II
Kadus III
J. Evaluasi
1. Evaluasi Kepesertaan
a. Penyerapan Materi.
Berdasarkan penilaian terhadap pretest dan post test peserta terhadap materi
penyuluhan dapat di sampaikan bahwa terdapat peningkatan pemahaman terhadap
materi dengan nilai peningkatan rata-rata 30 %, Nilai tertinggi 91 sedangkan nilai
terendah 55 dan nilai rata-rata mencapai 75 (sebagaimana terlampir)
b. Sikap dan Perilaku Selama Penyuluhan
Terdapat perubahan sikap perilaku peserta dalam pelaksanaan penyuluhan yang antara
lain dilihat dari kedisiplinan, komunikasi, kerjasama, keterbukaan dan kejujuran (skala
sikap sebagaimana terlampir,
2. Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan.
Dalam Penyelenggaraan pelatihan telah dilakukan penilaian dalam penyelenggaraan
penyuluhan dengan hasil sebagai berikut;
a. Pelayanan terhadap peserta : nilai rata-rata : 87
b. Pelayanan administrasi dan pendaftaran : nilai rata-rata : 88
c. Pelayanan terhadap tenaga pengajar : nilai rata-rata : 85
d. Pelayanan konsumsi : nilai rata-rata : 85
e. Pelayanan naskah materi penyuluhan : nilai rata-rata : 84
f. Pelayanan Akomodasi : nilai rata-rata : 87
5. 5
K. Kesimpulan dan Intisari kegiatan,
Kegiatan Penyuluhan Anti Korupsi Aparatur Desa ini dapat disimpulkan sebagai berikut;
1. Berdasarkan evaluasi pretest dan postes dan hasil pengamatan sikap dan perilaku peserta
menunjukkan bahwa peserta penyuluhan sangat respon dan termotivasi untuk melakukan
perbaikan sistem dalam pengelolaan dana desa serta meningkatkan integritas pribadi
dalam kehidupan sehari hari.
2. Kegiatan pembinaan integritas sebaiknya ditingkatkan lagi dalam bentuk edukasi dan
kampanye kepada masyarakat desa.
Dokumentasi kegiatan :
1. https://www.youtube.com/watch?v=JhbIIfA8cCs
2. https://www.youtube.com/watch?v=VQCeAgKmcrQ&t=77s
3. Foto Dokumentasi. (terlampir)
4. Sertifikat (terlampir)
L. Penutup
Demikianlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Integritas dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana l
ini disusun untuk menjadi pedoman untuk dilaksanakan. Terimakasih.
Medan, 15 April 2019
Penyuluh Anti Korupsi
________________________