Bab i bab 5 dilla aprilya muchtar

i
LAPORAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOL. III
OPTIMALISASI RESPON KASUS PENYAKIT POTENSIAL KLB
(DIARE) MELALUI LAYANAN REHIDRASI ORAL AKTIF (LROA)
PADA UPTD PUSKESMAS PARIGI KEC. TAKKALALLA
KABUPATEN WAJO
Disusun Oleh:
DILLA APRILYA MUCHTAR, S.KM
19920430 201902 2 004
Peserta Latihan Dasar CPNS Gol. III Angkatan III
PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
BEKERJASAMA DENGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SULEWASI SELATAN
MAKASSAR
2019

1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang
dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan
untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup
sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat
yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber
daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan
pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar
upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya
yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya (Ditjen P2PL, 2015).
Saat ini banyak sorotan dari berbagai kalangan terkait pelayanan
ASN. Mental ASN masih belum kuat, etika dan moralitas masih rendah
(ditandai dengan maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme). Media
massa terkadang memberitakan tentang masih buruknya kinerja ASN.
ASN yang masih belum memahami, menginternalisasi dan
mengaktualisasi nilai-nilai dasar profesi. Sejalan dengan hal tersebut
semangat reformasi birokrasi dan semakin meningkatnya kesadaran
demokrasi mendorong pemerintah dalam upaya menciptakan
Pemerintah Daerah yang efisien, akuntabel, dan transparan.
Dalam mewujudkan pembangunan negara Indonesia, ASN
dituntut untuk menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan,
pelayan publik dan sebagai perekat pemersatu bangsa. Selain itu, ASN
memiliki peranan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan
nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang
profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik
korupsi, kolusi dan nepotisme.

2
Sejalan dengan telah ditetapkannya UU Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan merujuk pada pasal 63 ayat 3
dan 4; CPNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan
melalui proses Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) terintegrasi untuk
membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan motivasi
nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan
bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta
kompetensi bidang. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pelatihan dasar
yang inovatif dan terintegrasi. Penyelenggaraan Diklat ini bertujuan
agar para peserta mampu menginternalisasi nilai-nilai dasar Aparatur
Sipil Negara (ASN) dengan cara mengalami sendiri dalam penerapan
aktualisasi di tempat kerja sehingga peserta dapat merasakannya
secara langsung. Nilai-nilai dasar profesi yang harus dimiliki oleh
seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan berkarakter
diantaranya:
1. Akuntabilitas, merupakan kewajiban pertanggungjawaban yang
harus dicapai dalam menjalankan tugas serta kewenangan;
2. Nasionalisme yaitu pandangan tentang rasa cinta yang wajar
terhadap bangsa dan negara, serta sekaligus menghormati bangsa
lain;
3. Etika Publik merupakan refleksi atas baik/buruk, benar/salah yang
harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik/benar.
4. Komitmen Mutu yaitu komitmen terhadap pelayanan kepada
masyarakat yang berorientasi terhadap mutu pelayanan yang
prima;
5. Anti Korupsi adalah sifat menjauhkan diri dari kecurangan dalam
bentuk gratifikasi atau tindak kecurangan lain dalm menjalankan
tugas dan kewenangan yang dapat merugikan bangsa dan negara.
Sehubungan dengan kegiatan off campus peserta Pendidikan
dan Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Wajo tahun 2019, diharapkan
dapat melakukan kegiatan aktualisasi yang sesuai dengan isu yang

3
terdapat di Satuan Kerja masing-masing untuk mendukung visi dan misi
instansi. Untuk itu, kegiatan aktualisasi yang saya lakukan adalah
Optimalisasi responterhadap kasus-kasus penyakit potensial KLB
khususnya diare di Puskesmas Parigi.
B. Tujuan dan Manfaat Aktualisasi
1. Tujuan
Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk menginternalisasi dan
mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yaitu berupa
Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti
Korupsi sehingga mampu menjadi kebiasaan dalam bekerja dan
akhirnya mampu melaksanakan tugas dan perannya secara
bertanggungjawab professional.
2. Manfaat
Kegiatan ini bermanfaat dalam penerapan nilai-nilai dasar
ASN dalam tugas dan peran baik dalam instansi pemerintah
maupun dalam bermasyarakat, sehingga kemampuan membangun
dan mengintegrasikan pengetahuan dan berbagai keterampilan,
membangun sikap dan nilai pribadi yang positif dan professional
yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang
dilakukan.
C. Ruang Lingkup
Ruang Lingkup kegiatan ini meliputi aktualisasi mata
pelatihan untuk pembelajaran agenda Sikap Perilaku Bela Negara,
aktualisasi mata pelatihan untuk pembelajaran agenda Nilai-Nilai
Dasar PNS, Aktualisasi mata pelatihan untuk pembelajaran agenda
dan kedudukan peran PNS dalam NKRI. Nilai-Nilai Dasar profesi
PNS hanya terbatas pada lima nilai dasar, yaitu Akuntabilitas,
Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi serta
mata pelatihan untuk agenda Habituasi yang dilaksanakan di
Puskesmas Parigi Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo sejak
tanggal 9 April sampai 15 Mei 2019.

4
BAB II
NILAI – NILAI MATA AJAR
1. NILAI-NILAI DASAR ASN
A. Akuntabilitas
Akuntabilitas atau ‘accountability’ berasal dari dua kata, yaitu
aacount’ (rekening, laporan, catatan) dan ‘ability’ (kemampuan).
Akuntabilitas bisa diartikan sebagai kemampuan menunjukkan laporan
atau catatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara umum
Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan
pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja
dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi
kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban.
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Asas
Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan
hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu seseorang
yang mendapatkan amanat harus mempertanggungjawabkannya
kepada orang-orang yang memberinya kepercayAmanah seorang PNS
adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut
antara lain adalah:
1. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflk
kepentingan, antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor,
kelompok, dan pribadi;
2. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan
mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis;

5
3. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
4. Menunjukan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan
sebagai penyelenggara pemerintahan.
Akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada alat
akuntabilitas. Di Indonesia, alat akuntabilitas antara lain adalah:
1. Perencanaan Strategis (Strategic Plans) yang berupa Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional/ Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional/Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional/Daerah, Rencana
Strategis (Renstra) untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk setiap PNS.
2. Kontrak Kinerja. Semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa terkecuali
mulai 1 Januari 2014 menerapkan adanya kontrak kerja pegawai.
Kontrak kerja yang dibuat untuk tiap tahun ini merupakan
kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsungnya. Kontrak
atau perjanjian kerja ini merupakan implementasi dari Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi
Kerja PNS.
3. Laporan Kinerja yaitu berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja
pada tahun tertentu, pengukuran dan analisis capaian kinerja, serta
akuntabilitas keuangan.
Adapun Nilai-nilai yang terkandung dalam Akuntabilitas adalah
sebagai berikut:
1. Kepemimpinan
Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah dimana
pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan
lingkungannya. Pimpinan mempromosikan lingkungan yang
akuntabel dapat dilakukan dengan memberikan contoh pada orang
lain (lead by example), adanya komitmen yang tinggi dalam

6
melakukan pekerjaan sehingga memberikan efek positif bagi pihak
lain untuk berkomitmen pula, terhindarnya dari aspek-aspek yang
dapat menggagalkan kinerja yang baik yaitu hambatan politis
maupun keterbatasan sumber daya, sehingga dengan adanya saran
dan penilaian yang adil dan bijaksana dapat dijadikan sebagai solusi.
2. Transparansi
Tujuan dari adanya transparansi adalah:
a. Mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara
kelompok internal dan eksternal;
b. Memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak
seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan;
c. Meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan;
d. Meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan
secara keseluruhan.
3. Integritas
Dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk
menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku,
Undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku.
Dengan adanya integritas institusi, dapat memberikan kepercayaan
dan keyakinan kepada publik dan/atau stakeholders.
4. Tanggungjawab (Responsibilitas)
Responsibilitas institusi dan responsibilitas perseorangan
memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga, bahwa ada
suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan, karena
adanya tuntutan untuk bertanggungjawab atas keputusan yang telah
dibuat. Responsibilitas terbagi dalam responsibilitas perorangan dan
responsibilitas institusi.
5. Keadilan
Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan
harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan
organisasinya. Oleh sebab itu, ketidakadilan harus dihindari karena

7
dapat menghancurkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi yang
mengakibatkan kinerja akan menjadi tidak optimal.
6. Kepercayaan
Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan.
Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. Dengan kata
lain, lingkungan akuntabilitas tidak akan lahirdari hal-hal yang tidak
dapat dipercaya.
7. Keseimbangan
Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka
diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan
kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Setiap individu yang ada
di lingkungan kerja harus dapat menggunakan kewenangannya
untuk meningkatkan kinerja. Adanya peningkatan kerja juga
memerlukan adanya perubahan kewenangan sesuai kebutuhan
yang dibutuhkan. Selain itu, adanya harapan dalam mewujudkan
kinerja yang baik juga harus disertai dengan keseimbangan
kapasitas sumber daya dan keahlian (skill) yang dimiliki.
8. Kejelasan
Kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk
menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas. Agar individu atau
kelompok dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya,
mereka harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang
menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Dengan demikian, fokus
utama untuk kejelasan adalah mengetahui kewenangan, peran dan
tanggungjawab, misi organisasi, kinerja yang diharapkan organisasi,
dan sistem pelaporan kinerja baik individu maupun organisasi.
9. Konsistensi
Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak
konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan
memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang

8
tidak akuntabel, akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas
anggota organisasi.
B. Nasionalisme
Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham
kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang
didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip nasionalisme bangsa
Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa
Indonesia senantiasa: menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan
dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau
kepentingan golongan; menunjukkan sikap rela berkorban demi
kepentingan bangsa dan negara; bangga sebagai bangsa Indonesia
dan bertanah air Indonesia serta tidak merasa rendah diri; mengakui
persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama
manusia dan sesama bangsa; menumbuhkan sikap saling mencintai
sesama manusia; mengembangkan sikap tenggang rasa.
Rasa kebangsaan adalah kesadaran berbangsa, yakni rasa
yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang
tumbuh dari kebudayaan, sejarah, dan aspirasi perjuangan masa
lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah
masa kini. Dinamisasi rasa kebangsaan ini dalam mencapai cita-cita
bangsa berkembang menjadi wawasan kebangsaan, yakni pikiran-
pikiran yang bersifat nasional dimana suatu bangsa memiliki cita-cita
kehidupan dan tujuan nasional yang jelas. Berdasarkan rasa dan paham
kebangsaan itu, timbul semangat kebangsaan atau semangat
patriotisme.
Wawasan kebangsaan mengandung pula tuntutan suatu bangsa
untuk mewujudkan jati diri, serta mengembangkan perilaku sebagai
bangsa yang meyakini nilai-nilai budayanya, yang lahir dan tumbuh
sebagai penjelmaan kepribadiannya. Rasa kebangsaan bukan monopoli
suatu bangsa, tetapi ia merupakan perekat yang mempersatukan dan
memberi dasar keberadaan (raison d’entre) bangsa-bangsa di dunia.

9
Dengan demikian rasa kebangsaan bukanlah sesuatu yang unik yang
hanya ada dalam diri bangsa kita karena hal yang sama juga dialami
bangsa-bangsa lain.
Snyder memaknai nasionalisme sebagai satu emosi yang kuat
yang telah mendominasi pikiran dan tindakan politik kebanyakan rakyat
sejak revolusi Perancis. Ia tidak bersifat alamiah, melainkan merupakan
satu gejala sejarah, yang timbul sebagai tanggapan terhadap kondisi
politik, ekonomi dan sosial tertentu. Sementara itu Carlton Hayes,
seperti dikutip Snyder membedakan empat arti nasionalisme:
(1) Sebagai proses sejarah aktual, yaitu proses sejarah pembentukan
nasionalitas sebagai unit-unit politik, pembentukan suku dan
imperium kelembagaan negara nasional modern.
(2) Sebagai suatu teori, prinsip atau implikasi ideal dalam proses
sejarah aktual.
(3) Nasionalisme menaruh kepedulian terhadap kegiatan-kegitan
politik, seperti kegiatan partai politik tertentu, penggabungan
proses historis dan satu teori politik.
(4) Sebagai satu sentimen, yaitu menunjukkan keadaan pikiran di
antara satu nasionalitas.
Sementara itu Benedict Anderson (1996: 6, dlm, Baskara
Wardaya, mendefinisikan nation (bangsa) sebagai “suatu komunitas
politis yang dibayangkan dan dibayangkan sekaligus sebagai sesuatu
yang secara inheren terbatas dan berdaulat” (an imagined political
community and imagined as both inherently limited and sovereign”) .
Istilah dibayangkan (imagined) ini penting, menurut Anderson,
mengingat bahwa anggotaanggota dari nasion itu kebanyakan belum
pernah bertemu satu sama lain, tetapi pada saat yang sama di benak
mereka hidup suatu bayangan bahwa mereka berada dalam suatu
kesatuan komuniter tertentu. Karena terutama hidup dalam bayangan
(dalam arti positif) manusia yang juga hidup dan berdinamika,
nasionalisme di sini dimengerti sebagai sesuatu yang hidup, yang terus

10
secara dinamis mengalami proses pasang surut, naik turun. Pandangan
yang demikian ini mengandaikan bahwa nasionalisme merupakan
sesuatu yang hidup, yang secara dinamis berkembang serta mencari
bentuk-bentuk baru sesuai dengan perkembangan dan tuntutan jaman.
Adapun perwujudan sikap yang terkandung dalam nilai-nilai
Nasionalisme tidak lain merupakan nilai yang terkandung dalam
pancasila yang meliputi; Kerja Keras, Disiplin, Tidak Diskriminasi,
Taqwa, Gotong Royong, Demokrasi, Cinta Tanah Air, Rela Berkorban.
C. Etika Publik
Secara etimologis kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu
ethos dan ethikos, ethos yang berarti sifat, watak, adat, kebiasaan,
tempat yang baik. Ethikos berarti susila, keadaban, atau kelakuan dan
perbuatan yang baik. Kata “etika” dibedakan dengan kata “etik” dan
“etiket”. Kata etik erarti kumpulan asas atau nilai yang berkenaan
dengan akhlak atau nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu
golongan atau masyarakat. Adapun kata etiket berarti tata cara atau
adat, sopan santun dan lain sebagainya dalam masyarakat beradaban
dalam memelihara hubungan baik sesama manusia.
Sedangkan secara terminologis etika berarti pengetahuan yang
membahas baik-buruk atau benar-tidaknya tingkah laku dan tindakan
manusia serta sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia.
Dalam bahasa Gerik etika diartikan: Ethicos is a body of moral principles
or value. Ethics arti sebenarnya adalah kebiasaan. Namun lambat laun
pengertian etika berubah, seperti sekarang. Etika ialah suatu ilmu yang
membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana
yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai buruk dengan
memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat dicerna
akal pikiran.
Pelayanan Publik yang profesional membutuhkan tidak hanya
kompetensi teknik dan leadership, namun juga kompetensi etika. Tanpa
kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli

11
dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Etika
publik merupakan reflksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai
(kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dll) dipraktikan dalam
wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat
atau kebaikan orang lain. Adapun Nilai-nilai dasar etika publik
sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ASN, yakni sebagai
berikut:
1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Negara Pancasila.
2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia 1945.
3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian.
5. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif.
6. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur.
7. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada
publik.
8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program
pemerintah.
9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat,
tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.
10.Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.
11.Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama.
12.Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.
13.Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan.
14.Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis
sebagai perangkat sistem karir.
D. Komitmen Mutu
Penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada layanan
prima sudah tidak bisa ditawar lagi ketika lembaga pemerintah ingin
meningkatkan kepercayaan publik. Apabila setiap lembaga pemerintah
dapat memberikan layanan prima kepada masyarakat maka akan

12
menimbulkan kepuasan bagi pihak-pihak yang dilayani. Sebagaimana
diamanatkan dalam UUD 1945 bahwa layanan untuk kepentingan publik
menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat semakin menyadari
haknya untuk mendapatkan layanan terbaik dari aparatur pemerintah.
Berikut ini adalah ruang lingkup cakupan komitmen mutu yang meliputi
aspek efektifitas dan efisiensi, inovasi dan komitmen mutu.
a. Konsep Efektivitas dan Efiiensi
Efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat
mencapai tujuan yang ditetapkan, atau berhasil mencapai apapun
yang coba dikerjakannya. Efektivitas organisasi berarti memberikan
barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan.” Sementara efiiensi
diukur dari ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan
bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga dapat diketahui ada
atau tidak adanya pemborosan sumberdaya, penyalahgunaan
alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang ke luar alur.
Merujuk kedua defiisi di atas dapat disimpulkan, bahwa
karakteristik utama yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur
tingkat efektivitas adalah ketercapaian target yang telah
direncanakan, baik dilihat dari capaian jumlah maupun mutu hasil
kerja, sehingga dapat memberi kepuasan, sedangkan tingkat efiiensi
diukur dari penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam
menyelesaikan kegiatan. Oleh karena itu, jika dalam pelaksanaan
tugas tidak memperhatikan efektivitas dan efiiensi maka akan
berdampak pada ketidaktercapaian target kerja, menurunkan
kredibilitas institusi tempat bekerja, dan bahkan akan menimbulkan
kerugian.
b. Konsep Efektivitas dan Efiiensi
Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan
organisasi/perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan
perubahan yang terjadi di sekitarnya. Perubahan bisa dipicu antara
lain oleh pergeseran selera pasar, peningkatan harapan dan daya beli

13
masyarakat, pergeseran gaya hidup, peningkatan kesejahteraan,
perkembangan ekonomi, pengaruh globalisasi, serta kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Inovasi dapat terjadi pada banyak aspek,
misalnya perubahan produk barang/jasa yang dihasilkan, proses
produksi, nilai-nilai kelembagaan, perubahan cara kerja, teknologi
yang digunakan, layanan sistem manajemen, serta mindset orang-
orang yang ada di dalam organisasi.
Gagasan kreatif yang lahir dari hasil pemikiran individu akan
mendorong munculnya berbagai prakarsa, sehingga dapat
memperkaya program kerja dan memunculkan diferensiasi
produk/jasa, seiring dengan berkembangnya tuntutan kebutuhan
pelanggan. Demikian juga halnya inovasi dalam layanan publik
mestinya mencerminkan hasil pemikiran baru yang konstruktif,
sehingga akan memotivasi setiap individu untuk membangun karakter
dan mind-set baru sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan,
yang diwujudkan dalam bentuk profesionalisme layanan publik yang
berbeda dari sebelumnya, bukan sekedar menjalankan atau
menggugurkan tugas rutin.
c. Konsep Efektivitas dan Efiiensi
Seperti halnya istilah efektivitas, efiiensi, dan inovasi, istilah
mutu sekarang ini juga menjadi tema sentral yang menjadi target
capaian institusi, baik di lingkungan perusahaan maupun
pemerintahan. Sesungguhnya konsep mutu berkembang seiring
dengan berubahnya paradigma organisasi terkait pemuasan
kebutuhan manusia, yang semula lebih berorientasi pada
terpenuhinya jumlah (kuantitas) produk sesuai permintaan, dan kini,
ketika aneka ragam hasil produksi telah membanjiri pasar, maka
kepuasan customers lebih dititik beratkan pada aspek mutu (kualitas)
produk. Mutu sudah menjadi salah satu alat vital untuk
mempertahankan keberlanjutan organisasi dan menjaga kredibilitas
institusi.

14
Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk/ jasa yang
diberikan kepada pelanggan (customer) sesuai dengan kebutuhan
dan keinginannya, dan bahkan melampaui harapannya. Mutu
merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur
capaian hasil kerja. Mutu juga dapat dijadikan sebagai alat pembeda
atau pembanding dengan produk/jasa sejenis lainnya, yang
dihasilkan oleh lembaga lain sebagai pesaing (competitors).
Mengingat pentingnya aspek mutu, kini hampir dalam setiap struktur
organisasi, baik di perusahaan maupun institusi pemerintahan,
dimunculkan satu unit kerja yang bertanggung jawab atas penjaminan
mutu. Unit penjaminan mutu berkewajiban mengawal implementasi
perencanaan mutu dengan menetapkan program pengawasan mutu,
sekaligus upaya untuk selalu meningkatkan capaian mutu secara
berkelanjutan. Pada era global, orientasi dalam struktur organisasi
pemerintahan bukan semata mata pada penempatan pegawai dalam
hierarki birokrasi yang kaku untuk menjalankan rutinitas, melainkan
telah bergeser pada upaya memberdayakan dan membangkitkan
moral kerja melalui pembentukan jejaring (human networking) yang
dinamis, sehingga kinerja lembaga dapat memberi kepuasan kepada
stakeholders. Hal ini dapat dilakukan melalui pemberian wewenang
dan tanggung jawab yang jelas kepada setiap pegawai, sesuai
dengan uraian jabatan (job description) yang sudah ditetapkan
institusi.
E. Anti Korupsi
Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni corruptio atau
corruptus yang disalin ke berbagai bahasa. Misalya di salin ke dalam
bahasa inggris menjadi corruption atau corrupt, dalam bahasa prancis
menjadi corruption dan dalam bahasa belanda disalin menjadi
corruptive (korruptie). Agaknya dari bahasa belanda itulah lahir kata
korupsi dalam bahasa Indonesia. Corruptie yang juga disalin menjadi
corruptien dalam bahasa belanda itu mengandung arti perbuatan korup,

15
penyuapan. Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam
perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai
kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak
bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang
menghina atau memfitnah.
Korupsi bukan lagi sebuah kejahatan yang biasa, dalam
perkembangannya korupsi telah terjadi secara sistematis dan meluas.
Menimbulkan efek kerugian negara dan dapat menyengsarakan rakyat.
Karena itulah korupsi kini dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extra
ordinary crime). Kejahatan korupsi telah disejajarkan dengan tindakan
terorisme. Sebuah kejahatan luar biasa yang menuntut penanganan dan
pencegahan yang luar biasa. Karenanya sebagai sebuh kejahatan yang
dikategorikan luar biasa, maka seluruh lapisan masyarakat harus
dibekali pengetahuan tentang bahaya laten korupsi dan
pencegahannya. Korupsi juga dapat memberikan dampak negatif
terhadap demokrasi, bidang ekonomi, dan kesejahteraan umum negara.
Adapun dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di
Indonesia adalah sebagai berkut:
1. TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelanggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Ketetapan ini memiliki posisi lebih dibandingkan dengan ketetapan
MPR lainnya. TAP ini berisi
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelanggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).

16
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999
tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara.
tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan serta Pemberhentian
Anggota Komisi Pemeriksa.
tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas
dan Wewenang Komisi Pemeriksa.
tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Negara.
KPK bersama dengan para pakar telah melakukan identifikasi
nilai-nilai dasar anti korupsi, dan dihasilkan sebanyak 9 nilai anti korupsi,
yakni jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras,
sederhana, berani, dan adil.
2. Sikap Perilaku Disiplin ASN
a. Pengertian Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Pengertian disiplin dapat dikonotasikan sebagai suatu hukuman,
meskipun arti yang sesungguhnya tidaklah demikian. Disiplin berasal
dari bahasa latin “Disciplina” yang berarti latihan atau pendidikan
kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. jadi sifat disiplin
berkaitan dengan pengembangan sikap yang layak terhadap pekerjaan.
Sedangkan pengertian Disiplin Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan
Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 adalah kesanggupan Pegawai
Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan
kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman
disiplin.

17
b. Kewajiiban Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010,
Pegawai Negeri Sipil memiliki kewajiban untuk:
1) mengucapkan sumpah/janji PNS;
2) mengucapkan sumpah/janji jabatan;
3) setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan Pemerintah;
4) menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
5) melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS
dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
6) menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat
PNS;
7) mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri,
seseorang, dan/atau golongan;
8) memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut
perintah harus dirahasiakan;
9) bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk
kepentingan negara;
10)melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui
ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau
Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
11)masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
12)mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
13)menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan
sebaik-baiknya;
14)memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
15)membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
16)memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan
karier; dan

18
17)menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang.
c. Larangan Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010,
Pegawai Negeri Sipil memiliki kewajiban untuk:
1) menyalahgunakan wewenang;
2) menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau
orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3) tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara
lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
4) bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga
swadaya masyarakat asing;
5) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau
meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak,
dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
6) melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat,
bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan
kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau
pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan
negara;
7) memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada
siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih
apapun untuk diangkat dalam jabatan;
8) menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga
yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
9) bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
10)melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang
dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani
sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
11)menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

19
12)memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai
atau atribut PNS;
b. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
dan/atau
c. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas
negara;
13)memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden
dengan cara:
a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan
atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa
kampanye; dan/atau
b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan
terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum,
selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,
ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS
dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan
masyarakat;
14)memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan
Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan
cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda
Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan
perundang-undangan; dan
15)memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah, dengan cara:
a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah;

20
b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam
kegiatan kampanye;
c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan
atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa
kampanye; dan/atau
d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan
terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum,
selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,
ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS
dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan
masyarakat.
3. Peran dan Kedudukan ASN
A.Whole Of Goverment
Whole of Government (WoG) sebenarnya bukan sesuatu yang
baru di negara-negara maju, tetapi dewasa ini di berbagai negara
berkembang WoG menjadi topik yang hangat dibicarakan, terutama di
Indonesia yang termasuk terlambat dibandingkan negara-negara di Asia
seperti Singapura, Korea Selatan, Thailand dan Malaysia. WoG pada
awalnya disebut sebagai Joined Up Government atau Network
Government dan paling akhir diberi nama Whole of Government (WoG).
WoG merupakan respon terhadap gejala-gejala devolusi struktural,
disagregasi, fragmentasi dan single purpose organization sebagai
akibat dari implementasi New Public Management (NPM).
Koordinasi saja ternyata tidak cukup untuk mengatasi wicked
problems, sehingga diperlukan upaya lebih besar lagi yaitu kolaborasi.
Perbedaan antara koordinasi dengan kolaborasi adalah: koordinasi
merupakan kerja sama intra dan inter instansi di dalam suatu jejaring
kerja tetapi masing-masing instansi masih memiliki agenda,
kepentingan dan tujuan organisasinya masing-masing, sementara
kolaborasi adalah kerja sama intra dan inter instansi di dalam jejaring
kerja berdasarkan satu agenda, kepentingan dan tujuan bersama.

21
Agenda dan tujuan bersama, kolaborasi, jejaring kerja dan integrasi
adalah faktor determinan bagi terselenggaranya WoG. Inti dari WoG
adalah “koordinasi-kolaborasi secara integratif serta manajemen
berbagai tugas dan fungsi-fungsi di dalam organisasi tanpa adanya
kontrol hierarkis di antara sesama partisipan yang ditujukan untuk
memperoleh suatu hasil (outcome) yang tidak dapat dicapai apabila
bekerja sendiri”.
Berdasarkan interpretasi analitis dan manifestasi empiris di
lapangan maka WoG (Whole of Government) didefinisikan sebagai
“Suatu model pendekatan integratif fungsional satu atap” yang
digunakan untuk mengatasi wicked problems yang sulit dipecahkan dan
diatasi karena berbagai karakteristik atau keadaan yang melekat antara
lain: tidak jelas sebabnya, multi dimensi, menyangkut perubahan
perilaku.
Salah satu bentuk penerapan WoG pada pelayanan publik
adalah e-Government. Pengertian e-Government menurut Bank Dunia
adalah: “e-government refers to the use by government agencies of
information technologies (such as Wide Area Network, the internet, and
mobile computing) that havet the ability to transform relations with
citizens, business, and other arms of government”. Terjemahan bebas
dari pengertian tersebut adalah: “penggunaan teknologi IT seperti Wide
Area Network, internet dan komputer bergerak oleh badan-badan atau
instansi pemerintah untuk membangun fasilitas akses dengan rakyat,
dunia usaha dan pemerintah lain di dunia. Berdasarkan definisi tersebut
maka dapat disimpulkan bahwa e-government adalah tata kelola
pemerintahan (governance) yang diselenggarakan secara terintegrasi
dan interaktif berbasis teknologi IT, agar hubungan-hubungan antara
pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat dapat berlangsung lebih
efisien, efektif, produktif dan responsif. Hasil atau manfaat yang
diperoleh melalui e-government antara lain adalah:

22
1. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance), efisien dan efektif
2. Hemat anggaran dan tepat waktu
3. Transparan sehingga peluang terjadinya kecurangan (fraud), suap
dan korupsi akan banyak berkurang.
4. Tingkat akurasi (ketepatan) dan kualitas pelayanan meningkat
dan tingkat kesalahan berkurang
5. Kemudahan akses dan kenyamanan pelayanan meningkat
sehingga kepuasan publik juga meningkat
B.Pelayanan Publik
Istilah pelayanan dalam bahasa Inggris adalah “service” A.S.
Moenir mendefinisikan “pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan
oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu
dimana tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang
melayani atau dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa
dalam memenuhi harapan pengguna.” Pelayanan pada hakikatnya
adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses pelayanan berlangsung
secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan
organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan
sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan
pemberi pelayanan. Selanjutnya A.S. Moenir (2002: 16) menyatakan
bahwa proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang
langsung inilah yang dinamakan pelayanan. Jadi dapat dikatakan
pelayanan adalah kegiatan yang bertujuan untuk membantu
menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain.
Dari definisi tersebut dapat dimaknai bahwa pelayanan adalah
aktivitas yang dapat dirasakan melalui hubungan antara penerima dan
pemberi pelayanan yang menggunakan peralatan berupa organisasi
atau lembaga perusahaan. Dalam kamus Bahasa Indonesia (1990),
pelayanan publik dirumuskan sebagai berikut :
a. Pelayanan adalah perihal atau cara melayani.

23
b. Pelayanan adalah kemudahan yang diberikan sehubungan
dengan jual beli barang dan jasa.
c. Pelayanan medis merupakan pelayanan yang diterima
seseorang dalam hubungannya dengan pensegahan, diagnosa
dan pengobatan suatu gangguan kesehatan tertentu.
d. Publik berarti orang banyak (umum)
Pengertian publik menurut Inu Kencana Syafi’ie, adalah
“Sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan,
harapan, sikapdan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai- nilai
norma yang mereka miliki”. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, diatur bahwa
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas
barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik
berasaskan kepentingan umum; kepastian hukum; kesamaan hak;
keseimbangan hak dan kewajiban; keprofesionalan; partisipatif;
persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas;
fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu;
dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Adapun tujuan dari
pelayanan public adalah sebagai berikut:
a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak,
tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang
terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang
layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan
korporasi yang baik;
c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan
peraturan perundang-undangan; dan

24
d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
C.Manajemen ASN
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, sedangkan
yang dimaksud Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan
pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang
profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi
politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Konsep
Manajemen ASN ini dikenal apa yang disebut dengan sistem merit.
Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan
pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan
tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal
usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina
kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan
atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan
perundangundangan sedangkan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat
pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
Manajemen PNS meliputi: penyusunan dan penetapan kebutuhan;
pengadaan; pangkat dan Jabatan; pengembangan karier; pola karier;
promosi; mutasi; penilaian kinerja; penggajian dan tunjangan;
penghargaan; disiplin; pemberhentian; jaminan pensiun dan jaminan
hari tua; dan perlindungan.

25
BAB III
RANCANGAN AKTUALISASI
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
1. Gambaran Umum UPTD Puskesmas Parigi
UPTD Puskesmas Parigi merupakan salah satu dari 2
puskesmas yang ada di kecamatan Takkalalla dengan jarak ± 52 km,
dari ibu kota Kabupaten dan sekitar ± 200 km dari kota Makassar, dari
segi jarak secara umum puskesmas parigi mudah dijangkau oleh
penduduk yang ada diwilayah kerja puskesmas, hal ini didukung
sarana transportasi yang cukup memadai yanag ada dikecamatan
Takkalalla.
UPTD Puskesmas Parigi terletak di Desa Aluppang Kecamatan
Takkallala yang terletak ± 43 km dari pusat kota.
Batas wilayah puskesmas parigi secara Geografis adalah :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Penrang
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kel. Peneki
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Manurung
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Penrang
Wilayah kerja puskesmas terdiri dari 6 desa / kelurahan :
 Desa Botto
 Kelurahan Bocco
 Desa Lamarua
 Desa Parigi
 Desa Ceppaga
 Desa Aluppang

26
2. Struktur Organisasi UPTD Puskesmas Parigi
3. Visi dan Misi Organisasi
VISI
“ Terwujudnya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat
di wilayah Puskesmas Parigi dengan memberikan
pelayanan kesehatan yang optimal”
MISI
 Mengutamakan pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif
untuk mengurangi angka kesakitan di masyarakat.
 Memberdayakan dan mendorong kemandirian masyarakat
dan keluarga sehingga dapat berperan aktif dalam
pembangunan kesehatan.
 Memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara
profesional yang bermutu, merata dan terjangkau.
 Menjalin kerjasama dengan lintas sektor untuk meningkatkan
upaya kesehatan masyarakat.

27
4. Nilai-Nilai Organisasi
Dalam melaksanakan Visi dan Misi yang telah ditetapkan,
UPTD Puskesmas Parigi Kec. Takkalalla menetapkan dan
menanamkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan
implementasi visi dan misi tersebut, adapun nilai-nilai organisasi,
yaitu :
a. Profesional
b. Responsif
c. Inovatif
d. Mudah
e. Akuntabel
B.Deskripsi Isu / Situasi Problematik
Penyakit menular masih merupakan masalah utama kesehatan
masyarakat Indonesia, disamping mulai meningkatnya masalah penyakit
tidak menular. Penyakit menular tidak mengenal batas-batas daerah
administratif, sehingga pemberantasan penyakit menular memerlukan
kerjasama antar daerah, misalnya antar propinsi, kabupaten/kota bahkan
antar negara. Beberapa penyakit menular yang menjadi masalah utama
di Indonesia adalah diare, malaria, demam berdarah dengue, influensa,
tifus abdominalis, penyakit saluran pencernaan dan penyakit lainnya.
Kasus diare di Indonesia menjadi penyebab kematian nomor satu
pada bayi (31,4%) dan pada balita (25,2%). Sementara untuk kasus diare
Di Kabupaten Wajo, Puskesmas Parigi termasuk salah satu puskesmas
yang tinggi kasus diarenya. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kab.
Wajo menunjukkan Cakupan penemuan kasus diare semua umur di
Puskesmas Parigi sebesar 57,85% dan cakupan penemuan kasus diare
pada balita di Puskesmas Parigi sebesar 24,38%. Sedangkan kasus
diare yang ditangani sebanyak 158 kasus terdiri dari 65 kasus berjenis
kelamin Laki-Laki dan 93 Kasus berjenis kelamin Perempuan (Profil PKM
Parigi, 2017).

28
Peningkatan kasus diare dari tahun ke tahun di Puskesmas Parigi
membutuhkan perhatian yang serius untuk menurunkan dan
mewaspadai kejadian luar biasa (KLB) di kelurahan wilayah kerja
puskesmas. Oleh sebab itu perlu dibangun system kewaspadaan dini
terhadap setiap penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB.
Berdasarkan hal tersebut, maka identifikasi isu yang diangkat
dalam rancangan aktualisasi yaitu:
1. Masih tingginya kasus-kasus penyakit yang potensial KLB
khususnya diare.
2. Persentase rumah tangga ber-PHBS masih sangat rendah
3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan
kesehatan di fasilitas kesehatan yang tersedia.
4. Pencatatan dan pelaporan penyakit berbasis KLB belum
maksimal
5. Sosialisasi yang tidak merata.

29
TABEL 1
RELEVANSI ISU TERHADAP KEDUDUKAN DAN PERAN PNS
DALAM NKRI
NO ISU
Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI
Whole of
Government
Pelayanan
Publik
Manajemen ASN
1 Masih tingginya
kasus-kasus penyakit
yang potensial KLB
khususnya diare
Koordinasi
antar desa
yang efektif
dan efisien
merupakan
salah satu
aspek
penunjang
dalam
pemberantas
an penyakit
menular
yang
potensial
KLB
khususnya
Diare.
Salah satu jenis
pelayanan publik
yang dapat
dilakukan oleh
seorang ASN
kepada
masyarakat
adalah dengan
memberikan
upaya-upaya
terkait
penanganan dan
pengendalian
suatu penyakit
agar terwujud
masyarakat yang
sehat dan bebas
dari penyakit
Setiap ASN
secara akuntabel
diharuskan
memberikan
pertanggungjawa
ban secara
berkala dalam
bentuk Sasaran
Kerja Pegawai
(SKP). Selain itu,
ASN pula harus
memberikan
informasi secara
benar dan tidak
menyesatkan
kepada pihak lain
yang memerlukan
informasi.
2 Persentase rumah
tangga ber-PHBS
masih sangat rendah
Dalam
menunjang
efektivitas
suatu
kegiatan
dibutuhkan
Sebagai seorang
ASN sudah
seharusnya
melaksanakan
tugas dengan
keprofesionalan;
Sebagai ASN
yang baik tentu
dalam setiap
melakukan
kegiatan harus
sesuai dengan

30
koordinasi
dari berbagai
pihak agar
kegiatan
dapat
terlaksana
dengan
lancer dan
tujuan yang
diinginkan
tercapai.
partisipatif; tidak
diskriminatif; dan
memberikan
perlakuan
khusus bagi
kelompok rentan
termasuk
terhadap kasus
penyakit
potensial KLB
salah satunya
dalam upaya
pencegahan
diare dengan
mengajak
masyarakat
untuk berperan
aktif ber- PHBS
prosedur dan
harus sesuai
dengan aturan
dan perintah yang
diberikan.
3 Kurangnya
kesadaran
masyarakat untuk
memeriksakan
kesehatan di fasilitas
kesehatan yang
tersedia
Koordinasi
yang efektif
dan efisien
Pelayanan Publik
dalam hal ini
Pelayanan medis
merupakan
pelayanan yang
diterima
seseorang dalam
hubungannya
dengan
pencegahan,
diagnosa dan
pengobatan
suatu gangguan
Sebagai seorang
ASN yang
akuntabel
diharuskan
memberikan
pertanggungjawa
ban secara
berkala dalam
bentuk Sasaran
Kerja Pegawai
(SKP). Upaya
promotif dan
preventif

31
kesehatan
tertentu. Sebagai
ASN yang
bertindak
sebagai
pelayanan publik
berkomitmen
memberikan
pelayanan
secara
professional
pada pasien
sehingga dapat
meningkatkan
motivasi
masyarakat
memeriksakan
kesehatannya di
pelayanan
kesehatan yang
tersedia.
merupakan salah
satu bentuk
tindakan
4 Pencatatan dan
pelaporan penyakit
berbasis KLB belum
maksimal
Dalam
memenuhi
kebutuhan
informasi
terkait
penyakit
berbasis
KLB
dibutuhkan
koordinasi
Indikator utama
dalam pelayanan
public adalah
adanya
kemudahan
masyarakat
mengakses
data/informasi
yang dibutuhkan.
Maka dari itu
Memberikan
informasi secara
benar dan tidak
menyesatkan
kepada pihak lain
yang memerlukan
informasi terkait
penyakit berbasis
KLB.

32
dengan
bidan desa
terkait agar
informasi
yang
diberikan
sesuai
dengan
kebutuhan.
dibutuhkan
pelayanan publik
yang dapat
memenuhi
kebutuhan
masyarakat.
5 Sosialisasi yang tidak
merata.
Koordinasi
yang efektif
dan efisien
merupakan
salah satu
factor yang
sangat
berpengaruh
dalam suatu
kegiatan
sosialisasi
agar
sosialisasi
tersebut
dapat
berjalan
lancer
Pelayanan publik
yang baik tentu
harus
dilaksanakan
secara adil dan
merata sehingga
dapat menunjang
seluruh kegiatan
pelayanan
dengan baik.
Sebagai ASN
yang baik tentu
dalam setiap
melakukan
kegiatan harus
sesuai dengan
prosedur dan
harus sesuai
dengan aturan
dan perintah yang
diberikan.
C. Analisis Isu
Alat analisis kriteria isu yang digunakan dalam penulisan
rancangan aktualisasi ini adalah alat analisis APKL (Aktual, Problematik,

33
Kekhayalan, Layak), sedangkan penentuan kualitas isu dilakukan dengan
menggunakan alat analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth).
Tabel 2.
Analisis Kriteria Isu Dengan Alat Analisis APKL
No ISU A
(1-5)
P
(1-5)
K
(1-5)
L
(1-5)
Jml Peringkat
1. Masih tingginya kasus-
kasus penyakit yang
potensial KLB khususnya
diare
4 3 5 4 16 1
2. Persentase rumah tangga
ber-PHBS masih sangat
rendah
4 3 3 5 15 2
3. Kurangnya kesadaran
masyarakat untuk
memeriksakan kesehatan
di fasilitas kesehatan yang
tersedia.
4 3 3 2 12 4
4. Pencatatan dan pelaporan
penyakit berbasis KLB
belum maksimal
4 3 3 3 13 3
5. Sosialisasi yang tidak
merata
3 3 2 3 11 5
Dari Analisis Kriteria Isu dengan alat analisis APKL tersebut diatas lalu
diambil tiga nilai tertinggi yaitu:
1. Masih tingginya kasus-kasus penyakit yang potensial KLB
khususnya diare;
2. Persentase rumah tangga ber-PHBS masih sangat rendah; dan
3. Pencatatan dan pelaporan penyakit berbasis KLB belum maksimal

34
Dari ketiga kriteria isu yang mendapat ranking tiga besar tersebut
kemudian dilakukan analisis lanjutan yaitu analisis kualitas isu dengan alat
analisis USG.
Dalam menetapkan isu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan
seperti kemampuan sumber daya manusia, biaya, tenaga, teknologi dan
lain-lain. Untuk itu, dilakukan penilaian prioritas masalah dari yang
mendesak hingga tidak terlalu mendesak. Dalam menentukan prioritas
masalah atau isu, digunakan metode Urgency, Seriousness and Growth
(USG). Metode USG merupakan salah satu cara menetapkan urutan
prioritas masalah dengan metode teknik scoring 1-5 dan dengan
mempertimbangkan tiga komponen dalam metode USG.
a. Urgency
Seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dikaitkan
dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu
tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu
tersebut.
b. Seriousness
Seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan
akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang
menimbulkan isu tersebut atau akibat yang menimbulkan masalah-
masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan. Perlu
dimengerti bahwa dalam keadaan yang sama, suatu masalah yang
dapat menimbulkan masalah lain adalah lebih serius bila
dibandingkan dengan suatu masalah lain yang berdiri sendiri.
c. Growth
Seberapa kemungkinan-kemungkinannya isu tersebut menjadi
berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan
semakin memburuk kalau dibiarkan.

35
Tabel 3
Matriks Identifikasi Isu dengan Metode USG
No. Penilaian
Masalah
Kriteria
Total Ranking
U S G
1.
Masih tingginya kasus-
kasus penyakit yang
potensial KLB khususnya
diare
5 4 5 14 I
2.
Persentase rumah tangga
ber-PHBS masih sangat
rendah
5 4 4 13 II
3.
Pencatatan dan Pelaporan penyakit
berbasis KLB belum maksimal
4 5 3 12 III
Berdasarkan penentuan kualitas isu dengan alat analisis USG maka
tergambar ranking tertinggi yang merupakan isu final yang perlu dicarikan
pemecahan masalahnya, yaitu : Masih tingginya kasus-kasus penyakit
yang potensial KLB khususnya diare di UPTD Puskesmas Parigi.

36
D. Rancangan Aktualisasi.
 UNIT KERJA : UPTD Puskesmas Parigi
 VISI : “ Terwujudnya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di wilayah Puskesmas Parigi
dengan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal”
 MISI : 1. Mengutamakan pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif untuk mengurangi angka
kesakitan di masyarakat.
2. Memberdayakan dan mendorong kemandirian masyarakat dan keluarga sehingga dapat
berperan aktif dalam pembangunan kesehatan.
3. Memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara profesional yang bermutu, merata
dan terjangkau.
4. Menjalin kerjasama dengan lintas sektor untuk meningkatkan upaya kesehatan masyarakat.
 Identifikasi Isu:
1. Masih tingginya kasus-kasus penyakit potensial KLB khususnya diare
2. Persentase rumah tangga ber-PHBS masih sangat rendah
3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan yang tersedia.
4. Pencatatan dan pelaporan penyakit berbasis KLB belum maksimal
5. Sosialisasi yang tidak merata.
 Isu yang diangkat :
Masih tingginya kasus-kasus penyakit potensial KLB khususnya diare di UPTD Puskesmas Parigi

37
 Gagasan Pemecahan Isu :
Optimalisasi respon terhadap kasus penyakit potensial KLB khususnya diare di Puskesmas Parigi melalui
Layanan Rehidrasi Oral Aktif (LROA)

38
TABEL 4
MATRIKS RANCANGAN AKTUALISASI
No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output Keterkaitan
Substansi Mata
Pelatihan
Kontribusi
Terhadap Visi-
Misi Organisasi
Penguatan
Terhadap Nilai
Organisasi
1. Melakukan
koordinasi
dan meminta
persetujuan
kepala
puskesmas
dalam
rencana
kegiatan
1. Melakukan
pertemuan
dengan kepala
puskesmas
selaku atasan.
2. Membahas
tentang rencana
kegiatan yang
akan dilakukan.
3. Meminta
persetujuan
Penyediaan
Mendapat
arahan dan
masukan terkait
Layanan
Rehidrasi Oral
Aktif sehingga
dapat terlaksana
dengan baik.
 Saat melakukan
Koordinasi dengan
atasan menggunakan
bahasa yang baik dan
benar serta secara
hormat, sopan dan
santun sehingga
komunikasi dalam hal
perencanaan
kegiatan dapat
terlaksana dengan
baik. Kegiatan ini
Kegiatan ini terkait
dengan visi
Puskesmas Parigi
yakni
Terwujudnya
peningkatan
kualitas
kesehatan
masyarakat di
wilayah
puskesmas
Parigi dengan
Dengan
melaksanakan
kegiatan
Layanan
Rehidrasi oral
aktif
berdasarkan
nilai-nilai dasar
Etika Publik
dan Pelayanan
Publik maka
menunjang

39
tempat Layanan
Rehidrasi Oral
Aktif (LROA)
mengandung nilai
Etika Publik.
 Menyediakan
Layanan Rehidrasi
Oral Aktif merupakan
salah satu bentuk
pelayanan publik
yang diberikan
kepada masyarakat
sebagai salah satu
bentuk upaya
pengendalian
penyakit berbasis
KLB khususnya
Diare.
 Layanan Rehidrasi
Oral Aktif dilakukan
sebagai bentuk
kepedulian sesama
memberikan
pelayanan
kesehatan yang
optimal, dan misi
Puskesmas
Parigi yakni
Mengutamakan
pelaksanaan
kegiatan
promotif untuk
mengurangi
angka kesakitan
di masyarakat
nilai-nilai
Puskesmas
Parigi yakni
professional,
responsive,
dan akuntabel.

40
masyarakat dalam
mewujudkan
masyarakat yang
sehat dan bebas dari
penyakit. Hal ini
mengandung nilai
nasionalisme dan
anti korupsi.
2 Melakukan
Pelacakan
Kasus yang
Berpotensi
KLB
1. Menerima
laporan kasus
yang terjadi
2. Berkoordinasi
bersama lintas
program terkait
dengan jadwal
pelacakan
3. Mempersiap
kan
Tertanggulangin
ya semua KLB
<24 jam dan area
KLB tidak meluas
 Saat ada kasus
penyakit baru yang
terlaporkan atau ada
penyakit yang
meningkat kasusnya,
maka petugas
surveilans harus
segera merespon hal
tersebut agar dapat
dipastikan apakah
benar hal tersebut
Dengan
melaksanakan
kegiatan
pelacakan kasus
yang berpotensi
KLB, sangat
sesuai dengan
visi Puskesmas
Parigi, yakni
terwujudnya
peningkatan
Dengan
melaksanakan
kegiatan
Pelacakan
kasus penyakit
yang
berpotensi KLB
berdasarkan
nilai-nilai dasar
Komitmen
Mutu, Etika

41
Instrumen
Pelacakan
4. Melakukan
Pelacakan
5. Melakukan
Pelaporan
terjadi dan
bagaimana luas
penyebarannya.
Disamping itu juga
dilakukan koordinasi
dengan pemegang
program terkait untuk
bersama-sama
menentukan jadwal
dan mempersiapkan
kegiatan pelacakan.
Kegiatan ini
mengandung nilai
Akuntabilitas dan
Whole of
Government yakni
koordinasi sebagai
upaya
kualitas
kesehatan
masyarakat di
wilayah
Puskesmas
Parigi dengan
memberikan
pelayanan
kesehatan yang
optimal. Serta
misi Puskesmas
Parigi yakni
memberikan
pelayanan
kesehatan
tingkat pertama
secara
profesional yang
Publik, dan Anti
Korupsi maka
menunjang
nilai-nilai
Puskesmas
Parigi yakni
Profesional,
Responsif, dan
Akuntabel.

42
penanggulangan
KLB.
 Dalam kegiatan
pelacakan kasus
tentu juga dibutuhkan
data yang akan
menjadi alat sebagai
penyelesaian
masalah agar tepat
sasaran dan efektif
yang dimana hal ini
berorientasi pada nilai
Komitmen Mutu.
bermutu, merata,
dan terjangkau.
3 Membuat
Laporan
Mingguan
Kasus
Penyakit
Menular
1. Melakukan
identifikasi dan
klarifikasi
pelaporan kasus
penyakit menular
yang diambil dari
Laporan
Mingguan Kasus
Penyakit Menular
dalam bentuk
SMS EWARS
dan Laporan fisik
 Membuat laporan
mingguan dengan
mengirim SMS
EWARS ke server
dan membuat laporan
fisik dengan cermat
Dengan
melaksanakan
kegiatan
pembuatan
laporan mingguan
kasus Penyakit
Dengan
melaksanakan
kegiatan
membuat
laporan
mingguan

43
Dalam Bentuk
SMS EWARS
laporan bidan
desa dan buku
register
puskesmas
2. Melakukan
perekapan kasus
penyakit menular
berdasarkan
laporan bidan
desa dan buku
register
puskesmas
3. Mengirim
SMS EWARS ke
server (pusat)
4. Membuat
laporan fisik untuk
pelaporan ke
Dinas Kesehatan
terkirim tepat
waktu.
dan teliti sebagai
bahan
pertanggungjawaba
n kepada atasan di
puskesmas dan
Dinas Kesehatan
Kabupaten. Kegiatan
ini mengandung nilai
Akuntabilitas.
 Dibutuhkan
koordinasi kerjasama
yang baik dengan
bidan desa dan
petugas rekam medis
agar laporan dapat
dikirim tepat waktu.
Kegiatan ini
mengandung nilai
Menular dalam
bentuk SMS
Ewars, maka
kegiatan ini
berkaitan dengan
visi Puskesmas
Parigi, yakni
terwujudnya
peningkatan
kualitas
kesehatan
masyarakat di
wilayah
Puskesmas
Parigi dengan
memberikan
pelayanan
kesehatan yang
optimal. Serta
kasus penyakit
menular dalam
bentuk SMS
EWARS
berdasarkan
nilai-nilai dasar
Akuntabilitas,
Komitmen
Mutu, dan Etika
Publik maka
menunjang
nilai-nilai
Puskesmas
Parigi yakni
Akuntabel,
Responsif, dan
Profesional.

44
Whole of
Government.
misi Puskesmas
Parigi yakni
menjalin
kerjasama
dengan lintas
sektor untuk
meningkatkan
upaya kesehatan
masyarakat.
4 Melakukan
penyebaran
informasi
(penyuluhan)
tentang diare
1. Berkoordina
si meminta izin
dengan kepala
desa/kepala
lingkungan
2. Mempersiapkan
alat dan bahan
yang dibutuhkan
untuk penyuluhan.
Masyarakat
mengerti tentang
penyakit diare
dan mampu
melaksanakan
upaya-upaya
pencegahan
sehingga angka
kesakitan
menurun
 Meminta izin dengan
kepala desa/kepala
lingkungan dengan
menggunakan
bahasa yang sopan
dan santun bahwa
akan dilaksanakan
kegiatan penyuluhan
tentang diare.
Kegiatan ini
Dengan
melaksanakan
kegiatan
penyuluhan
tentang diare
maka kegiatan ini
berkaitan dengan
visi Puskesmas
Parigi, yakni
terwujudnya
Dengan
melaksanakan
kegiatan
penyebaran
informasi
(penyuluhan)
tentang diare
berdasarkan
nilai-nilai dasar
Etika Publik,

45
3. Turun Lapangan
(menuju lokasi
penyuluhan)
4. Melaksanakan
penyuluhan
5. Mengedarkan
daftar hadir
peserta
penyuluhan
6. Berpamitan
mengandung nilai
etika publik.
 Materi penyuluhan
yang dipersiapkan
harus disesuaikan
dengan sasaran
penyuluhan, yakni
sesuai dengan kriteria
umurnya. Disamping
itu tiba tepat waktu di
lokasi penyuluhan
dan sebisa mungkin
hadir sebelum waktu
yang ditentukan agar
penyuluhan bisa
berjalan dengan
maksimal, yang
dimana hal ini
peningkatan
kualitas
kesehatan
masyarakat di
wilayah
Puskesmas
Parigi dengan
memberikan
pelayanan
kesehatan yang
optimal. Serta
misi Puskesmas
Parigi yakni
Mengutamakan
pelaksanaan
kegiatan
promotif dan
preventif untuk
mengurangi
Komitmen
Mutu,
Nasionalisme,
dan
Akuntabilitas
maka
menunjang
nilai-nilai
Puskesmas
Parigi yakni
Profesional,
Responsif, dan
Akuntabel.

46
mengandung nilai
Komitmen Mutu.
 Menggunakan
bahasa yang mudah
dimengerti oleh
peserta penyuluhan
termasuk
menggunakan
bahasa daerah untuk
menyesuaikan
dengan bahasa yang
digunakan oleh
masyarakat
setempat, hal ini
Nasionalisme.
 Daftar hadir disebar
dan diisi oleh peserta
sebagai bentuk
angka kesakitan
di masyarakat.

47
laporan
pertanggungjawaban
kegiatan. Hal ini
Akuntabilitas.
5. Melakukan
Layanan
Rehidrasi
Oral Aktif
(LROA)
1. Berkoordinasi
dengan atasan
agar Pasien
diperiksa untuk
menentukan
diagnosis dan
derajat rehidrasi.
2. Pasien diare
dengan derajat
dehidrasi ringan
– sedang
diarahkan ke
ruang LROA.
Masyarakat
berperan aktif
dalam
penanggulangan
diare dengan
menerapkan
sikap dan
perilaku positif.
 Melakukan
Koordinasi dengan
dokter secara sopan
dan santun
mengandung nilai
etika publik serta agar
tercipta pelayanan
publik yang efektif
dan efisien maka
pasien diberikan
edukasi dan
kesempatan untuk
menanyakan hal-hal
terkait dengan diare
Dengan
melaksanakan
kegiatan Layanan
Rehidrasi Oral
Aktif (LROA),
maka kegiatan ini
berkaitan dengan
visi Puskesmas
Parigi, yakni
terwujudnya
peningkatan
kualitas
kesehatan
masyarakat di
- Dengan
melaksanaka
n kegiatan
Layanan
Rehidrasi
Oral Aktif
(LROA)
berdasarkan
nilai-nilai
dasar
Akuntabilitas
dan
Pelayanan
Publik maka
menunjang
nilai-nilai
Puskesmas
Parigi yakni
Akuntabel,
mudah,
Inovatif,

48
3. Menjelaskan
manfaat oralit dan
zinc serta
memberikan
edukasi cara
pemberian oralit,
zinc, dan cara
membuat larutan
pengganti oralit
4. Mencatat pada
buku register
LROA
dengan baik dan
ramah.
 Pencatatan di buku
register LROA
sebagai bahan
pertanggunggung
jawaban kegiatan.
Hal ini mengandung
nilai Akuntabilitas.
wilayah
Puskesmas
Parigi dengan
memberikan
pelayanan
kesehatan yang
optimal. Serta
misi Puskesmas
Parigi yakni
Mengutamakan
pelaksanaan
kegiatan
promotif dan
preventif untuk
mengurangi
angka kesakitan
di masyarakat.
Responsif,
dan
Profesional.

49
6. Melakukan
Rehidrasi
Diare di
Rumah
Tangga
1. Mengumpulkan
data pasien kasus
diare.
2. Mengindentifikasi
daerah dengan
prevalensi kasus
Diare yang tinggi
dan
mempersiapkan
instrument sesuai
dengan format
yang ditetapkan.
3. Mengunjungi
rumah pasien
4. Melakukan
pemantauan
rehidrasi di rumah
tangga.
Terpantaunya
rehidrasi di
rumah tangga
 Pengumpulan data
dibuat berdasarkan
fakta (realita) yang
ditemukan di
lapangan dan
menggunakan format
yang telah ditetapkan.
Kegiatan ini
mengandung nilai
akuntabilitas.
 Kegiatan
pemantauan rehidrasi
dirumah tangga
dilakukan dengan
sopan dan santun,
dengan
menggunakan
bahasa yang mudah
dimengerti oleh
Dengan
melaksanakan
kegiatan
pemantauan
rehidrasi rumah
tangga maka
kegiatan ini
berkaitan dengan
visi Puskesmas
Parigi, yakni
terwujudnya
peningkatan
kualitas
kesehatan
masyarakat di
wilayah
Puskesmas
Parigi dengan
memberikan
Dengan
melaksanakan
kegiatan
Pemantauan
Rehidrasi
Rumah Tangga
berdasarkan
nilai-nilai dasar
Etika Publik,
Nasionalisme,
dan Pelayanan
Publik maka
menunjang
nilai-nilai
Puskesmas
Parigi yakni
Profesional,
Mudah, dan
Responsif.

50
5. Melakukan
wawancara
dengan pasien
dengan berdasar
pada instrument
yang telah
ditetapkan.
6. Berpamitan
pasien maupun
keluarganya,
termasuk
menggunakan
bahasa daerah untuk
menyesuaikan
dengan bahasa yang
digunakan oleh
masyarakat
setempat. Kegiatan
ini mengandung nilai
Etika Publik dan
Nasionalisme.
 Saat pemantauan
berlangsung
masyarakat diberikan
kesempatan untuk
berkonsultasi dan
mendapatkan
pelayanan
kesehatan yang
optimal. Serta
misi Puskesmas
Parigi yakni
Mengutamakan
pelaksanaan
kegiatan
promotif dan
preventif untuk
mengurangi
angka kesakitan
di masyarakat

51
informasi yang
dibutuhkan. Hal ini
mengandung nilai
Pelayanan Publik.
7. Pembuatan
Laporan
Bulanan
Program
(Laporan
STP)
1. Mempersiap
kan buku register
kunjungan
puskesmas
2. Merekap
kunjungan per
bulan dimasukkan
ke dalam format
laporan bulanan
3. Mencetak
hasil laporan
bulanan
4. Melaporkan
kepada kepala
Laporan Bulanan
program valid
dan lengkap
sehingga
kebutuhan
informasi dapat
dengan mudah
didapatkan.
 Melakukan perekapan
data jumlah kunjungan
berdasarkan tanggal
kunjungan dan jenis
penyakit serta
diidentifikasi
berdasarkan umur,
jenis kelamin dan
alamat. Ketika
melakukan perekapan
membutuhkan
koordinasi dan
kerjasama yang baik
sesama bidan desa,
rekam medis, dan
Dengan
melaksanakan
kegiatan
pembuatan
Laporan Bulanan
Program, hal ini
berkaitan dengan
visi Puskesmas
Parigi, yakni
terwujudnya
peningkatan
kualitas
kesehatan
masyarakat di
wilayah
Dengan
melaksanakan
kegiatan
pembuatan
Laporan
Bulanan
Program
berdasarkan
nilai-nilai dasar
Etika Publik,
Nasionalisme,
dan Pelayanan
Publik maka
menunjang
nilai-nilai

52
Puskesmas untuk
diperiksa.
5. Mengumpulk
an laporan bulanan
ke Dinas
Kesehatan
petugas program
lainnya. Kegiatan ini
mengandung nilai
Whole of
Government.
 Bila laporan sudah
dianggap benar, maka
laporan tersebut di
cetak dan
menyerahkannya
pada kepala
puskesmas dengan
sopan dan santun
untuk selanjutnya di
periksa dan
ditandatangani.
Kegiatan ini
mengandung nilai
Etika Publik
Puskesmas
Parigi dengan
memberikan
pelayanan
kesehatan yang
optimal. Serta
misi Puskesmas
Parigi yakni
menjalin
kerjasama
dengan lintas
sektor untuk
meningkatkan
upaya kesehatan
masyarakat.
Puskesmas
Parigi yakni
Profesional dan
Akuntabel

53
 Data diinput sesuai
dengan fakta yang
ada, berdasarkan
jumlah dan kondisi
yang sebenarnya.
Kegiatan ini
mengandung nilai Anti
Korupsi.
 Menghindari
keterlambatan
pengumpulan laporan
serta data disajikan
dengan baik
mengandung nilai
Komitmen Mutu.

54
BAB IV
CAPAIAN AKTUALISASI
A. KEGIATAN SESUAI RANCANGAN AKTUALISASI
KEGIATAN I Melakukan Persiapan Rencana Kegiatan
TANGGAL 10 April 2019
LAMPIRAN - Foto Kegiatan
- Surat Tugas
KETERANGAN Terlaksana
DESKRIPSI
KEGIATAN
Kegiatan ini dilakukan dengan meminta
persetujuan serta bimbingan dan arahan dari
kepala puskesmas selaku atasan terkait
dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Karena sebagai seorang bawahan yang baik,
segala kegiatan yang hendaknya ingin
dilaksanakan harus mendapat izin dan
disampaikan kepada atasan , agar rencana
kegiatan dapat terarah dan tidak terjadi
kesalahan komunikasi dalam pelaksanaan
kegiatan nantinya.
Dalam melaksanakan tugas saya datang tepat
waktu yaitu jam 7.30 WITA sesuai dengan jam
masuk kerja
(Akuntabilitas: Disiplin) (Etika Publik :
Disiplin)
Sebelum menghadap pimpinan, saya terlebih
dahulu mengecek kembali hal terkait rencana

55
kegiatan yang hendak saya lakukan yaitu
terkait Layanan Rehidrasi Oral Aktif (LROA).
(Akuntabilitas : Kejelasan Target)
Setelah itu menyiapkan segala peralatan
termasuk data-data yang dibutuhkan dan
melihat apakah hal tersebut dapat saya
kerjakan secara mandiri atau saya
membutuhkan bantuan lainnya.
(Manajemen ASN : Efektif dan Efisien)
Selanjutnya saya menghadap kepada pimpinan
untuk konsultasi rencana kegiatan yang akan
saya lakukan terkait Layanan Rehidrasi Oral
Aktif sebagai bahan aktualisasi saya dengan
menggunakan bahasa yang baik dan benar
serta secara hormat, sopan, dan santun
sehingga komunikasi dalam hal perencanaan
kegiatan dapat terlaksana dengan baik.
(Etika Publik : Hormat, Sopan, dan Santun)
Menyediakan Layanan Rehidrasi Oral Aktif
merupakan salah satu bentuk pelayanan publik
yang mudah dan murah yang saya berikan
kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk
upaya pengendalian penyakit berbasis KLB
khususnya diare.
(Pelayanan publik : Mudah dan Murah)
Saya lalu membuat surat permohonan izin
kegiatan, dalam rangka bentuk
pertanggungjawaban saya dalam pelaksanaan

56
kegiatan aktualisasi tersebut, yang selanjutnya
akan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas.
(Komitmen Mutu : Inovasi)
Setelah mengajukan surat permohonan izin
kegiatan selanjutnya saya memperoleh surat
perintah tugas dari Kepala Puskesmas.
(Akuntabilitas : Pertanggungjawaban)
Analisis Dampak :
Jika saya tidak melakukan persiapan kegiatan dalam hal ini
meminta persetujuan dalam melaksanakan kegiatan serta
meminta bimbingan dan arahan kepada atasan terlebih dahulu,
maka kegiatan aktualisasi tidak mungkin dapat dilaksanakan.
Karena sebagai seorang bawahan yang baik, segala kegiatan
yang hendaknya ingin dilaksanakan harus mendapat izin dan
disampaikan kepada atasan , agar rencana kegiatan dapat
terarah dan tidak terjadi kesalahan komunikasi dalam
pelaksanaan kegiatan nantinya.

57
DOKUMENTASI KEGIATAN 1
Konsultasi dengan Kepala Puskesmas selaku
atasan membahas rencana kegiatan aktualisasi yang
akan dilakukan dan meminta persetujuan kegiatan
Surat Tugas Pelaksanaan Kegiatan

58
PELAKSANAAN KEGIATAN 2
KEGIATAN 2 Melakukan Pelacakan Kasus Penyakit yang
Berpotensi KLB
TANGGAL Pelaksanaan Habituasi 9 April – 18 Mei 2019
LAMPIRAN - Format Pelacakan
- Foto Kegiatan pada saat Pelacakan
DESKRIPSI
KEGIATAN
Pelacakan kasus yang berpotensi KLB
dilakukan ketika ada laporan kasus penyakit,
khususnya penyakit menular yang baru dalam
suatu wilayah atau jika ada laporan kasus
penyakit yang jumlahnya meningkat 2 kali lipat
dari periode sebelumnya. Laporan kasus disini
dapat bersumber dari laporan bidan desa /
penanggung jawab pustu, laporan kader
kesehatan yang ada di desa, laporan dari
masyarakat, dan dari register harian di
puskesmas, baik kunjungan poli maupun di
UGD/ rawat inap.
Pelacakan kasus dilakukan dengan
bekerja sama dengan bidan desa, kader
kesehatan, pengelola program yang terkait,
kader kesehatan di desa, dan masyarakat.
Adapun tujuan dilaksanakannya pelacakan
kasus ini yaitu untuk mencegah kasus penyakit
menular secara luas di desa, mengetahui faktor
risiko penyebab penyakit, dan mencari atau
memberikan solusi atas faktor risiko penyakit
yang diidentifikasi.

59
Ketika ada laporan kasus penyakit yang
jumlahnya mengalami peningkatan 2x lipat dari
periode sebelumnya, saya bertanggung jawab
melakukan pelacakan kasus di daerah terlapor
dan sebagai penanggung jawab kegiatan, saya
berkewajiban untuk mengkoordinasikan
dengan pemegang program terkait ataupun
bidan desa untuk bersama-sama menentukan
jadwal dan mempersiapkan pelacakan
(Akuntabilitas: Bertanggung jawab) (Etika
Publik : Disiplin)
Dalam melaksanakan tugas saya datang tepat
waktu sesuai dengan waktu yang telah
disepakati.
(Akuntabilitas: Disiplin) (Etika Publik :
Disiplin)
Dalam pelaksanaan kegiatan, saya
membangun kerja sama yang baik dengan
bidan desa, pengelola program terkait, dan Tim
TGC (Tim Gerak Cepat).
(Nasionalisme : Kerja sama )
Ketika melakukan pelacakan saya bersikap
sopan, santun, dan ramah agar masyarakat
yang saya kunjungi bisa menerima saya
dengan baik dan terbuka. Disamping itu, ketika
melakukan wawancara saya menggunakan
bahasa sederhana yang mudah diserap dan
dipahami oleh pasien atau keluarganya
sehingga saya dapat menggali informasi lebih

60
dalam dan memberi solusi sesuai dengan
factor risiko yang diidentifikasi.
(Etika Publik : Sopan, santun, ramah, dan
menggunakan bahasa sederhana)
Selanjutnya saya akan menuangkan hasil
pelacakan tersebut dalam bentuk laporan
kegiatan sebagai bahan pelaporan ke Dinas
Kesehatan Kabupaten yang terlebih dahulu
harus ditandatangani oleh Kepala Puskesmas
saya. Dalam pembuatan laporan ini saya harus
menegakkan prinsip kejujuran dengan
melaporkan sesuai dengan apa yang saya
dapatkan di lapangan.
(Anti Korupsi : Kejujuran )
Analisis Dampak
- Jika nilai akuntabilitas tidak diterapkan, maka dalam
melaksanakan tugas tidak didasari tanggung jawab,
sehingga kegiatan pelacakan tidak dapat berjalan dengan
baik dan bisa berdampak pada meluasnya persebaran
kasus di masyarakat.
- Jika nilai nasionalisme dalam hal ini kerja sama tidak
diterapkan, maka kegiatan pelacakan tidak dapat berjalan
maksimal.
- JIka nilai etika publik dalam hal ini sikap sopan, santun dan
ramah tidak diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan maka
wawancara dengan pasien atau keluarganya tidak akan
menerima saya dengan baik, sehingga kegiatan pelacakan
tidak dapat terlaksana.

61
- Jika nilai anti korupsi tidak diterapkan, maka pelaporan
hasil pelacakan tidak akan sesuai dengan keadaan
sebenarnya sehingga kasus yang seharusnya mendapat
tindak lanjut dari Dinas Kesehatan Kabupaten bisa saja
tidak dapat ditindaklanjuti.
DOKUMENTASI KEGIATAN
Hari Pertama Wawancara dengan pasien dan keluarga terkait dengan
Pelacakan Kasus yang berpotensi KLB yang diikuti oleh pengelola
surveilans, pengelola program terkait, dan Tim TGC.
Hari Kedua wawancara dengan pasien dan keluarga terkait dengan
Pelacakan Kasus yang berpotensi KLB yang diikuti oleh dokter,
bidan desa, dan pengelola surveilans.

63
KEGIATAN 3 Membuat Laporan Mingguan Kasus
Penyakit Menular dalam Bentuk SMS
EWARS
TANGGAL 9 April 2019, 16 April 2019, 23 April 2019, 30
April 2019, dan 7 Mei 2019.
LAMPIRAN - Dokumentasi Pembuatan Laporan
- Foto SMS EWARS dan feedback hasil SMS
EWARS dari server
- Laporan Fisik SMS EWARS
DESKRIPSI
KEGIATAN
SMS EWARS merupakan bentuk
pelaporan kasus penyakit menular yang
dilaporkan setiap minggu oleh pengelola
program surveilans di puskesmas. Sebelum
mengirim laporan, terlebih dahulu harus
dilakukan perekapan kasus penyakit dari
laporan bidan desa dan penanggung jawab
pustu serta rekapan kasus dari buku register
kasus penyakit yang dibuat oleh petugas rekam
medis puskesmas, baik dari poli maupun UGD.
Karena laporan ini memiliki batas waktu
pengiriman, maka dibutuhkan kerjasama yang
baik dengan bidan desa maupun petugas
rekam medis sehingga pengiriman laporan bisa
dilakukan tepat waktu sesuai jadwal yang telah
ditentukan, yaitu paling lambat hari selasa tiap
minggunya. Selain mengirim laporan dalam
bentuk sms, laporan juga dibuat dalam bentuk

64
print out untuk pelaporan ke Dinas Kesehatan
Kabupaten dan dijadikan arsip.
Mengirim laporan mingguan kasus penyakit
menular dalam bentuk sms EWARS
merupakan tanggung jawab saya sebagai
petugas surveilans di puskesmas. Selain
mengirim laporan dalam bentuk SMS, saya
juga membuat laporan dalam bentuk print out
sebagai bahan pertanggungjawaban kepada
atasan di puskesmas, Dinas Kesehatan
Kabupaten, dan dijadikan arsip.
(Akuntabilitas : Bertanggungjawab)
Dalam pelaksanaan kegiatan, saya
membangun kerja sama yang baik dengan
bidan desa, penanggungjawab pustu, dan
petugas rekam medis puskesmas. Hal ini
karena sebelum mengirim laporan, terlebih
dahulu saya harus membuat rekapan kasus
penyakit yang bersumber dari laporan bidan
desa, penanggung jawab pustu, dan dari
register harian di puskesmas yang dibuat oleh
petugas rekam medis.
(Nasionalisme : Kerja Sama)
Ketika ada bidan desa yang terlambat
mengirimkan laporannya, saya menghubungi
bidan desa tersebut secara sopan dan santun
agar kiranya segera mengirimkan laporannya.
(Etika Publik : Sopan dan Santun)

65
Dalam pelaksanaan kegiatan, saya mengirim
laporan tepat waktu sesuai jadwal yang telah
ditetapkan dan mengirimnya ke no.hp server
menggunakan format sesuai ketentuan.
(Komitmen Mutu ; Inovasi Tepat Waktu,
Sesuai Format ketentuan)
Analisis Dampak
- Jika nilai akuntabilitas diterapkan dalam pelaksanaan
kegiatan, maka pengiriman laporan mingguan dapat
terlaksana dengan baik dan tepat waktu setiap minggunya.
Sedangkan jika tidak diterapkan dalam pelaksanaan
kegiatan, maka pengiriman laporan mingguan bisa saja
tidak terlaksana. Hal ini karena tidak didasari oleh rasa
tanggung jawab terhadap pekerjaan.
- Jika nilai Nasionalisme dalam hal ini kerja sama diterapkan
dalam pelaksanaan kegiatan maka perekapan kasus
penyakit dapat dilakukan dengan cepat sehingga
pengiriman laporan pun dapat dilakukan dengan cepat.
Sedangkan, jika tidak diterapkan kerja sama maka
perekapan kasus penyakit dapat terhambat sehingga
pengiriman laporan bisa terhambat bahkan bisa saja tidak
dapat dikirim.
- Jika nilai etika publik dalam hal ini sikap sopan dan santun
saya terapkan maka bidan desa dan penanggung jawab
pustu dapat segera mengirim dan melengkapi laporan
kasus penyakitnya, sementara jika hal tersebut tidak saya
terapkan maka bidan desa enggan mengirim dan
melengkapi laporannya

66
- JIka nilai komitmen mutu dalam hal ini melakukan
pengiriman sesuai format ketentuan saya terapkan, maka
pengiriman laporan mingguan akan langsung terbaca oleh
server. Sementara jika tidak sesuai dengan format, maka
laporan tidak diterima oleh server dan dianggap tidak
mengirim laporan mingguan.
Dokumentasi Kegiatan
Proses Perekapan Kasus Penyakit dari laporan Bidan Desa,
Penanggung jawab pustu, dan buku register Puskesmas yang
dibuat oleh petugas rekam medis

67
Pengiriman SMS EWARS (minggu 14-18) menggunakan Format yang
telah di tetapkan

68
Feedback Hasil SMS EWARS yang dikirim oleh server
Laporan Fisik SMS EWARS (W2 Fisik)

69
KEGIATAN 4 Melakukan Penyebaran Informasi
(Penyuluhan ) tentang Diare
TANGGAL 12 April 2019, 16 April 2019, 18 April 2019, 22
April 2019, dan 9 Mei 2019.
LAMPIRAN - Dokumentasi Kegiatan
- Foto Daftar Hadir Peserta
DESKRIPSI
KEGIATAN
Kegiatan ini merupakan salah satu
kegiatan dari program Diare di puskesmas.
Pemberian informasi (Penyuluhan) sebagai
salah satu upaya promosi kesehatan untuk
mengajarkan perilaku hidup sehat agar
terhindar dari penyakit tertentu. Dalam hal ini,
materi penyuluhan adalah tentang Diare
dengan sasaran penyuluhan adalah
masyarakat dan ibu bayi/balita.
Kegiatan penyuluhan ini sebagai wujud
tanggung jawab saya sebagai pengelola
program Diare di puskesmas
(Akuntabilitas : Tanggung jawab)
Pada saat melakukan penyuluhan, saya
menggunakan bahasa yang sopan, santun, dan
mudah dipahami oleh sasaran penyuluhan
(Etika Publik : Sopan, Santun, dan mudah
dipahami)

70
Kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar karena
ada kerjasama antara kepala desa, kader
kesehatan yang ada di desa dan puskesmas.
Begitupun dengan kerjasama antara pengelola
lintas program di puskesmas yang telah
membantu dalam proses penyuluhan.
(Nasionalisme : Kerjasama)
Saya tiba di lokasi dengan tepat waktu dan
sebisanya hadir sebelum waktu yang
ditentukan agar penyuluhan bisa berjalan
dengan maksimal.
(Anti Korupsi : Disiplin)
Analisis Dampak
- Jika nilai akuntabilitas diterapkan dalam pelaksanaan
kegiatan, maka kegiatan pemberian informasi (penyuluhan)
ini dapat terlaksana dengan baik. Sedangkan jika tidak
diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan, maka bisa saja
kegiatan pemberian informasi (penyuluhan) ini tidak
terlaksana
- Jika nilai Etika Publik tidak diterapkan dalam pelaksanaan
kegiatan maka pada saat proses penyuluhan berlangsung,
sasaran penyuluhan akan sulit memahami materi
penyuluhan.
- Jika nilai Nasionalisme dalam hal ini kerjasama tidak
diterapkan maka kegiatan sulit berjalan dengan lancer dan
sebagaimana mestinya, dikarenakan tidak ada kerjasama
antara kepala desa dan kader kesehatan yang ada di desa
dengan puskesmas.

71
- JIka nilai anti korupsi dalam hal ini disiplin tidak diterapkan,
maka kegiatan penyuluhan ini tidak berjalan dengan efisien
dikarenakan pengelola tidak bisa tepat waktu.
Dokumentasi Kegiatan
Proses Pemberian Informasi (Penyuluhan) tentang Diare pada
Masyarakat di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Parigi

72
KEGIATAN 5 Melakukan Layanan Rehidrasi Oral Aktif
(LROA)
TANGGAL Masa Habituasi 9 April – 15 Mei 2019
- Format Register LROA
DESKRIPSI
KEGIATAN
Layanan Rehidrasi Oral Aktif merupakan
salah satu layanan yang diberikan pada
penderita diare sebagai upaya dalam
menurunkan angka kesakitan dan kematian
serta sebagai sarana bagi petugas kesehatan
dalam melakukan kegiatan konseling atau
komunikasi informasi dan edukasi (KIE).
Kegiatan ini dimaksudkan untuk
meningkatkan pengetahuan serta membangun
sikap dan perilaku positif masyarakat untuk
berperan aktif dalam penanggulangan diare.
Layanan Rehidrasi Oral Aktif dilakukan
dengan terlebih dahulu mencatat pada buku
register LROA dan mewawancarai pasien atau
keluarganya untuk mengetahui dan membantu
mereka dalam menemukan perilaku yang
diduga berkaitan erat dengan kejadian penyakit
diare yang dialami oleh pasien. Setelah
memberikan saran, selanjutnya pasien
diajarkan cara pemberian oralit yang harus
diminum oleh penderita. Setelah itu membuat
kesepakatan waktu dengan pasien untuk
dilakukan kunjungan rumah /lapangan.

73
Menyediakan Layanan Rehidrasi Oral Aktif
merupakan salah satu bentuk pelayanan
publik yang diberikan kepada masyarakat
sebagai salah satu bentuk upaya
pengendalian penyakit berbasis KLB
khususnya diare.
Saya memberikan konseling kepada semua
pasien diare atas rujukan dokter tanpa
membeda-bedakan golongan ataupun status
sosial mereka, serta sebagai bentuk kepedulian
sesame masyarakat dalam mewujudkan
masyarakat yang sehat dan bebas dari
penyakit.
(Nasionalisme : Tidak membeda-bedakan
golongan), (Anti Korupsi : Peduli)
Ketika pasien datang, saya menyambutnya
dengan senyum yang hangat dan bersahabat,
kemudian dengan sopan mempersilahkan
pasien duduk untuk kemudian diberikan
Layanan Rehidrasi Oral Aktif (LROA)
(Etika Publik : Sopan )
Berpedoman pada komitmen pelayanan, saya
menggunakan teknik komunikasi efektif yaitu
dengan menggunakan bahasa sederhana yang
mudah dipahami oleh pasien bahkan sedapat
mungkin saya menyesuaikan dengan bahasa
yang mereka gunakan.

74
(Komitmen mutu : Efektif)
Setelah memberikan pelayanan LROA, saya
tidak meminta bayaran kepada pasien yang
tidak sesuai dengan tarif pelayanan yang
ditetapkan oleh pemerintah daerah.
(Anti Korupsi : Kejujuran)
Analisis Dampak
- Jika pelayanan publik dalam hal ini Layanan Rehidrasi Oral
Aktif tidak diterapkan, maka bisa berdampak pada tidak
terdeteksinya faktor penyebab penyakit diare di
masyarakat.
- Jika nilai nasionalisme tidak diterapkan, maka pelayanan
LROA tidak akan diberikan kepada masyarakat secara adil
dan merata.
- Jika nilai etika publik tidak diterapkan dalam pelaksanaan
kegiatan ini, maka pelayanan akan kurang maksimal karena
pasien atau keluarganya tidak akan menunjukkan sikap
kooperatif pada saat menjalani konseling.
- Jika nilai komitmen mutu tidak diterapkan, maka
pelayanan konseling tidak sesuai SOP sehingga
kemungkinan faktor penyebab serta solusi yang diberikan
tidak tepat sasaran.
- Jika nilai anti korupsi tidak diterapkan, dalam hal ini
membebankan pembayaran pada pasien, maka pasien
akan merasa diberatkan dan akhirnya enggan berkunjung
ke pelayanan kesehatan karena menganggap biaya
pelayanan yang mahal.

75
Proses Pemberian Layanan Rehidrasi Oral Aktif (LROA) pada pasien
Diare yang berkunjung di Puskesmas Parigi
Format Register Layanan Rehidrasi Oral Aktif (LROA)

76
KEGIATAN 6 Melakukan Pemantauan Rehidrasi di Rumah
Tangga
TANGGAL Pelaksanaan Masa Habituasi 9 April -18 Mei
2019
DESKRIPSI
KEGIATAN
Pemantauan Rehidrasi di Rumah Tangga
merupakan salah satu kegiatan dari program
Diare di puskesmas. Pemantauan rehidrasi di
rumah tangga sebagai tindak lanjut dari
pelayanan yang telah diberikan ketika pasien
diare berkunjung di puskesmas melalui
Layanan Rehidrasi Oral Aktif (LROA).
Pemantauan Rehidrasi dilakukan dengan
mengunjungi rumah penderita diare 3 hari
setelah mereka berkunjung ke puskesmas. Hal
ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana tata
cara perkembangan kondisi pasien diare
setelah pemberian Layanan Rehidrasi Oral
Aktif yang telah didapatkan di puskesmas.
Mengunjungi rumah pasien diare, dengan
tujuan melakukan pemantauan rehidrasi di
rumah tangga merupakan tugas yang telah
diamanahkan oleh atasan kepada saya
sebagai pengelola diare. Olehnya itu saya
harus mengunjungi rumah pasien diare setelah
mereka mendapatkan Layanan Rehidrasi Oral
Aktif di Puskesmas.

77
(Akuntabilitas : Tanggung jawab)
Saya melakukan pemantauan rehidrasi rumah
tangga dan mengunjungi rumah kepada semua
pasien diare yang telah mendapatkan Layanan
Rehidrasi Oral Aktif di Puskesmas tanpa
membeda-bedakan golongan ataupun status
sosial mereka, serta sebagai bentuk kepedulian
sesama masyarakat dalam mewujudkan
masyarakat yang sehat dan bebas dari
penyakit.
(Nasionalisme : Tidak membeda-bedakan
golongan), (Anti Korupsi : Peduli)
Dalam pelaksanaan kegiatan, ketika
mewawancarai pasien saya bersikap sopan
dan santun serta menggunakan bahasa
sederhana yang bisa dimengerti oleh pasien
maupun keluarganya.
(Etika Publik : Sopan dan Santun)
Saat pemantauan berlangsung, berpedoman
pada komitmen pelayanan, pasien maupun
keluarganya diberikan kesempatan untuk
berkonsultasi dan mendapatkan informasi yang
dibutuhkan. Olehnya itu saya menggunakan
teknik komunikasi efektif dan sedapat mungkin
saya menyesuaikan dengan bahasa yang
mereka gunakan.
(Komitmen Mutu : Efektif)

78
Setelah kegiatan pemantauan terlaksana, saya
meminta izin untuk pamit kepada pasien
maupun keluarganya dan tidak meminta
bayaran kepada pasien tersebut.
(Anti Korupsi : Kejujuran)
Analisis Dampak
- Jika nilai akuntabilitas tidak diterapkan, maka kegiatan
pemantauan rehidrasi rumah tangga tidak dapat berjalan
maksimal sehingga perkembangan kondisi pasien diare
tidak diketahui.
- Jika nilai nasionalisme tidak diterapkan, maka pelayanan
LROA tidak akan diberikan kepada masyarakat secara adil
dan merata.
- Jika nilai etika publik tidak diterapkan dalam pelaksanaan
kegiatan ini, maka kegiatan pemantauan rehidrasi di rumah
tangga akan kurang maksimal karena pasien atau
keluarganya tidak akan menunjukkan sikap kooperatif pada
saat diwawancarai.
- Jika nilai komitmen mutu tidak diterapkan, maka pelayanan
konseling pada saat pemantauan rehidrasi rumah tangga
tidak sesuai SOP sehingga kemungkinan perkembangan
kondisi pasien terhambat serta solusi yang diberikan tidak
tepat sasaran.
- Jika nilai anti korupsi tidak diterapkan, dalam hal ini
meminta bayaran kepada pasien pada saat pemantauan
dilakukan maka petugas kesehatan kemungkinan akan
kehilangan kepercayaan lagi oleh masyarakat dan enggan
berobat ke pelayanan kesehatan.

79
Proses Pemantauan Rehidrasi Diare di Rumah Tangga

80
KEGIATAN 7 Membuat Laporan Bulanan Program
TANGGAL 3 Mei 2019
- Format Laporan STP
- Foto pada saat penandatanganan
laporan oleh kepala puskesmas
DESKRIPSI
KEGIATAN
Laporan Surveilans terpadu penyakit
menular merupakan salah satu laporan kasus
penyakit menular yang dilaporkan setiap
tanggal 5 bulan berjalan. Laporan ini dibuat
dengan tujuan untuk mengetahui persebaran
penyakit menular berdasarkan kelompok umur
dan jenis kelamin.
Pembuatan laporan ini membutuhkan
kerja sama dengan pemegang program
penyakit menular terkait dan bidan desa karena
perekapan laporan kasus penyakit bersumber
dari laporan pemegang program dan bidan
desa. Laporan ini akan dikumpulkan ke Dinas
Kesehatan Kabupaten setiap tanggal 5 bulan
berjalan sehingga untuk menghindari
keterlambatan pengumpulan laporan, saya
harus menyelesaikan pembuatan laporan
minimal tanggal 3 setiap bulannya.
Membuat laporan Surveilans Terpadu Penyakit
merupakan tanggung jawab yang harus saya

81
penuhi setiap bulannya sebagai pengelola
Program Surveilans di puskesmas.
(Akuntabilitas & Anti Korupsi :
tanggungjawab)
Dalam pembuatan laporan, terlebih dahulu
saya melakukan rekapan kasus penyakit
berdasarkan jenis penyakit, kelompok umur
penderita, dan jenis kelamin. Dimana untuk
membuat rekapan kasus, saya harus bekerja
sama dengan bidan desa, petugas rekam
medis, dan pengelola program terkait.
(Nasionalisme: Kerja Sama)
Setelah saya yakin laporan yang saya kerjakan
sudah benar, selanjutnya laporan tersebut di
print out. Kemudian menyerahkan laporan
tersebut kepada Kepala Puskesmas dengan
sopan dan santun untuk selanjutnya diperiksa
dan ditandatangani.
(Etika Publik : Sopan dan santun)
Laporan Surveilans Terpadu Penyakit ini harus
saya setor ke Dinas Kesehatan Kabupaten
sebelum tanggal 5 setiap bulannya, sehingga
saya berkomitmen untuk selalu memasukkan
laporan bulanan ke kepala puskesmas sebelum
tanggal 5 untuk menghindari keterlambatan
pengumpulan laporan ke Dinas Kesehatan
Kabupaten.
(Komitmen Mutu : Inovasi )

82
Dalam menginput hasil rekapan, saya tidak
boleh memanipulasi data dan harus menginput
kasus penyakit sesuai jumlah dan kondisi
sebenarnya.
(Anti Korupsi : Jujur)
Analisis Dampak
- Jika nilai akuntabilitas tidak diterapkan, maka pembuatan
dan pengiriman laporan kasus penyakit menular tidak dapat
berjalan maksimal sehingga tidak diketahui persebaran
kasus penyakit menular yang terjadi di masyarakat.
- Jika nilai nasionalisme dalam hal ini kerja sama tidak
diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan maka perekapan
kasus penyakit menular akan terhambat.
- Jika nilai etika publik tidak saya terapkan maka laporan
yang sudah dibuat tidak akan dikoreksi ataupun
ditandatangani oleh atasan dalam hal ini kepala
puskesmas, sehingga laporan yang dibuat tidak akan
diterima di Dinas Kesehatan Kabupaten.
- Jika nilai Komitmen mutu tidak saya terapkan dalam
pelaksanaan kegiatan maka pengumpulan laporan ke
Dinas Kesehatan Kabupaten akan terlambat dan
berdampak pada menurunnya kinerja petugas surveilans
dan organisasi dalam hal ini puskesmas.
- Jika nilai anti korupsi tidak saya terapkan dala pelaksanaan
kegiatan ini, maka laporan yang saya masukkan ke Dinas
Kesehatan Kabupaten tidak sesuai dengan kondisi yang
sebenarnya sehingga akan merugikan masyarakat dimana
kasus penyakit yang diderita tidak mendapatkan tindak
lanjut.

83
Proses Perekapan Laporan Bulanan Program Surveilans Terpadu
Penyakit

84
Format Laporan Bulanan Surveilans Terpadu Penyakit (STP)
Proses Pemeriksaan dan Penandatanganan Laporan Bulanan Program
oleh Kepala Puskesmas

85
KEGIATAN TAMBAHAN
KEGIATAN 8 Melaksanakan Pelayanan di bagian
Pendaftaran Pasien
TANGGAL Masa Habituasi 9 April 2019 – 18 Mei 2019
DESKRIPSI
KEGIATAN
Pendaftaran pasien merupakan proses
registrasi pasien baik pasien baru maupun
lama yang berkunjung ke puskesmas untuk
mendapatkan pelayanan dan pengobatan.
Saat saya diberi amanah oleh atasan untuk
melaksanakan pelayanan di bagian
pendaftaran pasien, maka saya bertanggung
jawab penuh terhadap pendaftaran pasien
yang mau berobat dengan menggunakan kartu.
Setelah itu saya menjelaskan secara detail
syarat- syarat dan identitas yang digunakan
dalam pendaftaran pasien.
(Akuntabilitas : Tanggungjawab,
transparansi)
Dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran,
terjalin kerjasama yang baik antara petugas
dengan pasien dan saya tidak membedakan
antara pasien yang mau berobat yang
menggunakan kartu JKN maupun yang berobat
umum.
(Nasionalisme : Kerja sama, Profesional,
Tidak diskriminatif)

86
Penyampaian kata pada saat pasien mau
mendaftar berobat dilakukan dengan sikap
yang baik, ramah, dan sopan serta diterapkan
3 S (Senyum, Salam, Sapa).
(Etika Publik : Sopan, baik, ramah)
Dalam melayani pendaftaran pasien yang mau
berobat harus disiplin baik waktu maupun cara
pengantrian pasien.
(Anti Korupsi : Disiplin)
Analisis Dampak
- Jika nilai akuntabilitas tidak diterapkan, maka proses
pelayanan pendaftaran pasien tidak dapat berjalan
maksimal.
- Jika nilai nasionalisme tidak diterapkan dalam pelaksanaan
kegiatan maka kemungkinan pasien merasa tidak puas
akibat tindakan diskriminasi maupun ketidakprofesionalan
petugas.
- Jika nilai etika publik tidak saya terapkan maka pasien
kemungkinan tidak percaya lagi untuk datang berobat di
puskesmas akibat kurangnya penghormatan kepada pasien
saat pelayanan khususnya di bagian pendaftaran.
- Jika nilai anti korupsi tidak saya terapkan maka antrian
pasien akan kacau dan pasien saling berebutan untuk
berobat.

87
Proses pelayanan pendaftaran pasien

88
BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil aktualisasi yang penulis telah lakukan saat
pelaksanaan Habituasi pada UPTD Puskesmas Parigi Kec. Takkalalla,
penulis memiliki kesimpulan :
1. Melalui proses pelatihan dasar ini dapat digunakan sebagai salah
satu cara untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme ASN
dengan cara membentuk nilai-nilai dasar profesi ASN dalam diri
setiap ASN.
2. Selama masa habituasi, rancangan kegiatan yang berjumlah 7
kegiatan sesuai rancangan aktualisasi dan 1 kegiatan tambahan
dapat terlaksana dan penulis dapat mengaktualisasikan nilai-nilai
dasar profesi ASN dalam setiap kegiatan.
3. Adanya kerja sama yang baik dan saran serta masukan dari atasan
kepada peserta Pelatihan Dasar yang melakukan habituasi.
Sehingga target yang ingin dicapai dapat terealisasikan.
4. Dalam pelaksanaan habituasi terdapat sedikit hambatan dalam
realisasi aktualisasi yaitu seperti adanya keterlambatan pengiriman
obat dari Dinas Kesehatan Kabupaten termasuk stok oralit yang
dibutuhkan dalam Layanan Rehidrasi Oral Aktif.
B. Saran
Adapun saran yang dapat saya sampaikan yaitu diharapkan
nilai-nilai dasar profesi ASN dapat dilaksanakan tidak hanya pada
proses aktualisasi saja namun terus-menerus dan berkesinambungan.
Proses aktualisasi nilai-nilai dasar profesi ASN sebaiknya tidak hanya
dilakukan oleh peserta Pelatihan Dasar saja, tetapi perlu pengawasan
juga terhadap PNS yang sudah ada sebelumnya dalam pelaksanaan
nilai-nilai dasar profesi ASN. Serta harapan untuk Layanan Rehidrasi
Oral Aktif ke depannya agar kiranya dapat berjalan secara maksimal

89
dan masyarakat dapat berperan aktif dalam penanggulangan diare
sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian Diare
khususnya di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Parigi Kec. Takkalalla.

Bab i bab 5 dilla aprilya muchtar

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Bab i bab 5 dilla aprilya muchtar

Similar to Bab i bab 5 dilla aprilya muchtar (20)

More from temanna #LABEDDU

More from temanna #LABEDDU (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Bab i bab 5 dilla aprilya muchtar