Laporan Akhir EKPD 2010 - Kalbar - Untan

Universitas Tanjungpura

KATA PENGANTAR

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004 – 2009 telah selesai
dilaksanakan dalam waktu lima tahun. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu evaluasi
untuk mengetahui sampai sejauh mana pencapaian program-program yang direncanakan
dalam tataran pelaksanaannya, baik nasional maupun di daerah.

Buku ini merupakan Laporan Akhir dari Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010. Hal-hal yang dievaluasi meliputi program
pembangunan di semua bidang pembangunan yang dirangkum dalam tiga agenda
pembangunan, yaitu (1) Agenda mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, (2)
Agenda mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, dan (3) Agenda meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Ketiga agenda pembangunan tersebut dicerminkan dalam
enam indikator hasil, yaitu (1) Indeks Kriminalitas, (2) Pelayanan Publik serta Demokrasi,
(3) Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia, (4) Tingkat Pembangunan Ekonomi, (5)
Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan (6) Tingkat Kesejahteraan Rakyat. Selain
itu juga dievaluasi relevansi RPJMN 2010 – 2014 dengan RPJMD Provinsi Kalimantan
Barat yang sedang berjalan.

Dalam penyusunan laporan ini, Tim didukung oleh berbagai pihak antara lain Bappenas,
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, para stakeholder, dan masyarakat
Kalimantan Barat. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, kami ucapkan terima kasih.
Semoga hasil evaluasi ini akan menjadi bahan acuan dalam mencapai pembangunan
yang lebih baik di masa yang akan datang.

Pontianak, November 2010

Rektor,

Prof. Dr. H. Chairil Effendi, M.S.
NIP. 19570509 198403 1 007

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 i


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .......................................................................................................... i
DAFTAR ISI ........................................................................................................................ ii
DAFTAR GAMBAR............................................................................................................. iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG EVALUASI..................................................................... 1
1.2 TUJUAN DAN SASARAN EVALUASI............................................................ 2
1.3. KELUARAN ................................................................................................... 3
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004 - 2009
2.1 AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI
2.1.1. Indikator................................................................................................. 4
2.1.2. Analisis Pencapaian Indikator .............................................................. 4
2.1.3. Rekomendasi Kebijakan........................................................................ 8
2.2. AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS
2.2.1. Capaian Indikator.................................................................................... 9
2.2.2. Analisis Pencapaian Indikator ……………………………………………... 9
2.2.3. Rekomendasi Kebijakan......................................................................... 13
2.3. AGENDA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2.3.1. Capaian Indikator..................................................................................... 14
2.3.2. Analisis Pencapaian Indikator ................................................................. 16
2.3.3. Rekomendasi Kebijakan.......................................................................... 41
2.4 KESIMPULAN.................................................................................................. 43
BAB III. RELEVANSI RPJMN 2010-2014 DENGAN RPJMD PROVINSI
3.1. PENGANTAR………………………………………………………………….. 45
3.2. TABEL PRIORITAS DAN PROGRAM AKSI PEMBANGUNAN
NASIONAL……………………………………………………………………... 48
3.3. REKOMENDASI
3.3.1. Rekomendasi terhadap RPJMD Provinsi…………………………. 72
3.3.2. Rekomendasi terhadap RPJMN…………………………………… 72
BAB IV. KESIMPULAN…………………………………………………………………………. 74

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 ii


DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Grafik Indeks Kriminalitas Provinsi Kalimantan Barat 5
Gambar 2.2. Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional 6
Di Provinsi Kalimantan Barat
Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Trans Nasional 7
Gambar 2.3. Di Provinsi Kalimantan Barat
Gambar 2.4. Persentase Penyelesaian Kasus Korupsi di Provinsi Kalimantan 10
Barat
Jumlah Perda Tentang Pelayanan Terpadu Yang Dimiliki oleh 11
Gambar 2.5. Beberapa Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat
Gambar 2.6. Grafik Persentase Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat 12
yang memiliki pelaporan Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Gambar 2.7. GEM dan GDI Provinsi Kalimantan Barat 13
Gambar 2.8. Indek Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Barat 17
Gambar 2.9. Angka Partisipasi Murni SD/ MI dan Angka Partisipasi Kasar SD/ 18
MI
Gambar 2.10. Angka Melek Aksara 15 Tahun Keatas 19
Gambar 2.11. Grafik Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran 21
Gambar 2.12. Grafik Persentase Penduduk Ber-KB 22
Gambar 2.13. Laju Pertumbuhan Penduduk 23

Gambar 2.14. Total Fertility Rate (TFR) 23
Gambar 2.15. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat 24
Gambar 2.16. Grafik Pendapatan Perkapita Kalimantan Barat 27
Gambar 2.17. Grafik Laju Inflasi di Kalimantan Barat 28
Gambar 2.18. Grafik Realisasi Investasi di Kalimantan Barat 29
Gambar 2.19. Grafik Realisasi Investasi di Kalimantan Barat 31
Gambar 2.20. Peta Jaringan Jalan di Provinsi Kalba 33
Gambar 2.21. Grafik Kondisi Jalan Nasional di Provinsi Kalimantan Barat 33
Gambar 2.22. Grafik Kondisi Jalan Provinsi 34
Gambar 2.23. Peta Skematis Status Jalan di Provinsi Kalimantan Barat 35
Gambar 2.23. Peta Skematis Jalan di Kawasan Perbatasan Negara 35
Gambar 2.24. Perkembangan Nilai Tukar Petani 36
Gambar 2.25. Grafik Persentase Lahan Rehabilitasi 38
Gambar 2.26. Grafik Perkembangan Penduduk Miskin Kalimantan Barat 40
Gambar 3.1. Hubungan RPJMD Kalimantan Barat dengan Dokumen 46
Perencanaan Lainnya

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 iii


BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Evaluasi

Menurut Undang-Undang (UU) No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), kegiatan evaluasi merupakan salah satu dari empat
tahapan perencanaan pembangunan yang meliputi penyusunan, penetapan,
pengendalian perencanaan serta evaluasi pelaksanaan perencanaan. Sebagai suatu
tahapan perencanaan pembangunan, evaluasi harus dilakukan secara sistematis dengan
mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi untuk menilai sejauh mana
pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan tersebut dilaksanakan. Peraturan
Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2004-2009 telah selesai dilaksanakan. Sesuai dengan Peraturan
Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Pemerintah, pemerintah (Bappenas) berkewajiban
melakukan evaluasi untuk menilai sejauh mana pelaksanaan RPJMN tersebut.

Saat ini telah ditetapkan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Siklus
pembangunan jangka menengah lima tahun secara nasional ini tidak sama dengan siklus
pembangunan 5 tahunan di Provinsi Kalimantan Barat. Sehingga penetapan RPJMN
2010-2014 ini tidak bersamaan waktunya dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat yang periode waktunya adalah
2008-2013. Hal ini menyebabkan prioritas-prioritas dalam RPJMD tidak selalu mengacu
pada prioritas-prioritas RPJMN 2010-2014. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi relevansi
prioritas/program antara RPJMN 2010-2014 dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat
2008-2013.

Di dalam evaluasi ini, dilakukan dua bentuk evaluasi yang berkaitan dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Yang pertama adalah evaluasi atas
pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dan yang kedua adalah evaluasi (penilaian) terhadap
keterkaitan antara RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2008-2013 dengan RPJMN 2010-
2014.

Metode yang digunakan dalam evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009 adalah evaluasi
ex-post untuk melihat efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran) dengan mengacu
pada tiga agenda RPJMN 2004-2009 yaitu agenda aman dan damai, agenda adil dan

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 1


demokratis, dan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mengukur kinerja
yang telah dicapai pemerintah atas pelaksanaan ketiga agenda tersebut, diperlukan
identifikasi dan analisis indikator pencapaian. Sedangkan metode yang digunakan dalam
mengevaluasi relevansi antara RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2008-2013 dengan
RPJMN 2010-2014 adalah dengan membandingkan keterkaitan 11 prioritas nasional dan
3 prioritas lainnya dengan prioritas daerah. Selain itu juga dengan mengidentifikasi
potensi dan prioritas rencana pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang tidak ada
dalam RPJMN 2010-2014. Adapun prioritas nasional dalam RPJMN 2010-2014 adalah: 1)
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; 2) Pendidikan; 3) Kesehatan; 4) Penanggulangan
Kemiskinan; 5) Ketahanan Pangan; 6) Infrastruktur; 7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; 8)
Energi; 9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; 10) Daerah Tertinggal,
Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik; dan 11) Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi
Teknologi. Disamping itu juga terdapat 3 prioritas lainnya yaitu: 1) Kesejahteraan Rakyat
lainnya; 2) Politik, Hukum, dan Keamanan lainnya; dan 3) Perekonomian lainnya.

Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Tahun 2010 ini diharapkan
memberikan manfaat paling tidak terhadap dua hal, yaitu: pertama, memberikan umpan
balik pada perbaikan kualitas perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat, dan
kedua, sebagai dasar bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan pembangunan di
Provinsi Kalimantan Barat.

1.2. Tujuan dan Sasaran Evaluasi

Adapun tujuan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Tahun 2010 ini di Provinsi
Kalimantan Barat adalah:

1. Untuk melihat sejauh mana pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dapat memberikan
kontribusi pada pembangunan Provinsi Kalimantan Barat;
2. Untuk mengetahui sejauh mana keterkaitan prioritas/program (outcome) dalam
RPJMN 2010-2014 dengan prioritas/program yang ada dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat
2008-2013.

Dengan sasaran meliputi:

1. Tersedianya data/informasi dan penilaian pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di
Provinsi Kalimantan Barat;

2. Tersedianya data/informasi dan penilaian keterkaitan RPJMN 2010-2014 dengan
RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2008-2013.



1.3. Keluaran

Kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Tahun 2010 ini di Provinsi
Kalimantan Barat akan memberikan keluaran berupa:

1. Tersedianya dokumen evaluasi pencapaian pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di
Provinsi Kalimantan Barat;

2. Tersedianya dokumen evaluasi keterkaitan RPJMN 2010-2014 dengan RPJMD
Provinsi Kalimantan Barat 2008-2013.



BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RPJMN 2004 - 2009

2.1 AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI
2.1.1. Indikator
Terkait dengan evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009, untuk agenda mewujudkan
Indonesia yang aman dan damai digunakan indikator yang dijadikan basis evaluasi
pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat, yakni sebagai berikut:
 Indek kriminalitas
 Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional
 Persentase Penyelesaian Trans-nasional
2.1.2. Analisis Pencapaian Indikator

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004—2009 untuk agenda
aman dan damai dari aspek peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan
tindak kriminalitas di Kalimantan Barat (Kalbar) secara umum menunjukkan hasil yang
cukup memuaskan. Dalam realitasnya dapat dilihat bahwa masyarakat dan dunia usaha
di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dapat
melakukan aktivitasnya dengan aman dan nyaman tanpa ada gangguan yang berarti.
Kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif tersebut tersebut juga dapat diukur
dengan semakin meningkatnya jumlah dan nilai realisasi investasi di Kalimantan Barat.
Namun tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai tindak kriminal seperti kejahatan
konvensional maupun trans-nasional serta berbagai bentuk kriminalitas lainnya, baik
secara kuantitas maupun kualitas, masih menunjukkan kecenderungan adanya
peningkatan.

Faktor yang menjadi pemicu semakin meningkatnya tindakan kriminalitas tersebut selain
masih tidak seimbangnya perbandingan jumlah personil aparat kepolisian dengan jumlah
penduduk dan juga disebabkan oleh pengangguran, kemiskinan, atau tingginya peluang
dan kesempatan setiap orang untuk melakukan tindakan kriminalitas. Sebagai gambaran,
pada tahun 2005, persentase penduduk miskin Kalbar adalah 14,24%, lima tahun
kemudian berkurang menjadi 10,74%. Pada periode yang sama, tingkat pengangguran
terbuka juga menunjukkan penurunan dari 8,84% tahun 2005 menjadi 7,14% tahun 2009.
Secara kuantitaif ada perbaikan dalam kemiskinan, tetapi secara kualitatif masih banyak
permasalahan yang harus diatasi, apalagi secara regional Kalbar merupakan daerah yang
masih cukup tinggi tingkat kemiskinannya di wilayah regional Kalimantan. Sekitar 91



persen penduduk miskin berpendidikan rendah (Tidak pernah sekolah, Tamat SD/SLTP).
Penduduk miskin yang buta huruf relatif tinggi (13,9%). Terkait dengan keadaan ini, angka
putus sekolah (APS) penduduk miskin usia SD sekitar 2,5%, dan usia SMP sekitar 18%.
Dari fakta ini dapat dinyatakan bahwa masih tingginya tingkat kejahatan konvensional di
Kalbar secara langsung maupun tidak langsung punya keterkaitan dengan masalah masih
rendahnya tingkat kesejahteraan dan jenjang pendidikan masyarakat. Grafik indeks
kriminalitas di Kalimantan Barat dapat dilihat di bawah ini.

Gambar 2.1. Grafik Indeks Kriminalitas Provinsi Kalimantan Barat

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa kemampuan dalam penyelesaian kasus tindakan
kejahatan rata-rata hanya mencapai 48,13% saja. Sedangkan trend tindakan kejahatan
terus meningkat, walaupun sejak tahun 2004 sampai dengan 2009 peningkatannya
tersebut tidak terlalu signifikan, hal tersebut dapat terlihat bahwa pada tahun 2004, trend
kenaikan tindakan kriminal jika dibandingkan dengan tahun 2003 mencapai 54,02%.
Namun kemudian, kalau kita bandingkan dengan tahun 2009, trend kenaikan hanya
berada pada 3,03% saja. Kalau dicermati dari bentuk tindakan kejahatan konvensional
dan transnasional, maka tindakan kejahatan yang konvensional prosentase jauh lebih
tinggi dari pada kejahatan transnasional.

Berkaitan dengan kejahatan Konvensional, pada tahun 2006 terjadi peningkatan
persentase tindak kejahatan konvensional seperti curat, curas, curanmor, penganiayaan
dan tindakan kriminal lainnya. Perkembangan kasus kejahatan konevensional dapat
dilihat pada grafik di bawah ini.



Sumber : Polda Kalimantan Barat di olah

Gambar 2.2. Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Konvensional

Setidaknya ada 7054 kasus tindak kriminal yang dilaporkan masyarakat. Dari 7054 kasus
tersebut, yang mampu diselesaikan oleh pihak Kepolisian Daerah di wilayah Kalbar hanya
mencapai 52,24% atau 3685 kasus saja. Trend kenaikan tindakan kejahatan jika
dibandingkan dengan tahun 2005 naik sebesar 27,63%. Kenaikan yang signifikan tingkat
laporan masyarakat terhadap tindakan kriminal yang masuk kategori konvensional terjadi
pada tahun 2008 dan 2009. Pada tahun 2008, setidaknya ada 8878 kasus yang
dilaporkan. Dari jumlah laporan tersebut, yang mampu diselesaikan hanya sebesar
42,82% atau 3802 kasus saja. Jika dibandingkan dengan tahun 2007, trend kenaikan
tindakan kriminal mencapai 14,05%. Sedangkan pada tahun 2009, setidaknya ada 9147
kasus yang dilaporkan. Dari jumlah laporan tersebut, yang mampu diselesaikan hanya
sebesar 49,34% atau 4513 kasus saja. Jika dibandingkan dengan tahun 2008, trend
kenaikan tindakan kriminal mencapai 3,03%. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan
meningkatnya tindakan kejahatan konvensional tersebut selain disebabkan oleh semakin
terbatasnya lapangan pekerjaan, kemiskinan, tingginya peluang dan kesempatan setiap
orang untuk melakukan tindakan kriminalitas dan juga masih tidak seimbangnya
perbandingan jumlah personil aparat kepolisian dengan jumlah penduduk tidak hanya di
perkotaan tapi juga di wilayah Kecamatan dan pedesaan.

Jika dilihat dari data jumlah kasus kriminalitas konvensional yang dilaporkan dengan
penyelesaiannya maka tingkat kemampuan untuk menyelesaikannya kasus-kasus
tersebut masih masuk dalam kategori cukup rendah, karena rata-rata hanya mencapai
47% saja. Sedangkan gambaran perbandingan jumlah laporan dan penyelesaian
kejahatan trans-nasional dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber : Polda Kalimantan Barat di olah

Gambar 2.3. Persentase Penyelesaian Kasus Kejahatan Trans Nasional

Berdasarkan data tersebut di atas, pada tahun 2006 terjadi peningkatan persentase tindak
kejahatan trans-nasional yang didominasi tindakan kejahatan seperti narkoba, people
smuggling dan senpi/handak. Pada tahun 2006 setidaknya ada 194 kasus tindak kriminal
yang dilaporkan. Dari 194 kasus tersebut, yang mampu diselesaikan oleh pihak Kepolisian
Daerah di wilayah Kalbar mencapai 83,51% atau 162 kasus.Trend kenaikan tindakan
kejahatan trans-nasional jika dibandingkan dengan tahun 2005, naik sebesar 10,86%.
Kenaikan yang signifikan tingkat laporan terhadap tindakan kriminal yang masuk kategori
trans-nasional terjadi juga pada tahun 2008 dan 2009. Pada tahun 2008, setidaknya ada
2968 kasus yang dilaporkan.

Dari jumlah laporan tersebut, yang mampu diselesaikan sebesar 80,41% atau 238 kasus.
Jika dibandingkan dengan tahun 2007, trend kenaikan tindakan kriminal mencapai
29,82%. Sedangkan pada tahun 2009, ada 304 kasus yang dilaporkan. Dari jumlah
laporan tersebut, yang mampu diselesaikan hanya sebesar 75,66% atau 230 kasus. Jika
dibandingkan dengan tahun 2008, trend kenaikan tindakan kriminal trans nasional
mencapai 2,07%. Jika dilihat dari data jumlah kasus kejahatan trans nasional yang
dilaporkan dengan penyelesaiannya maka tingkat kemampuan untuk menyelesaikannya
kasus-kasus tersebut masih masuk dalam kategori cukup baik, karena rata-rata mencapai
80%.

Sebagai daerah yang memiliki perbatasan baik darat maupun lautan dengan Serawak
Malaysia Timur, Kalbar memang cukup rentan dengan munculnya berbagai kejahatan
berkategori trans nasional seperti aktivitas pencurian kayu (illegal logging), penyelundupan



barang, dan penjualan manusia (trafficking person). Secara kewilayahan, ada lima daerah
Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara
tetangga Malaysia Timur. Lima kabupaten tersebut adalah: Kabupaten Sambas dengan
dua Kecamatan (Kecamatan Paloh dan Kecamatan Sajingan Besar), Kabupaten
Bengkayang dengan dua Kecamatan (Kecamatan Jagoi Babang dan Kecamatan Siding),
Kabupaten Sanggau dengan dua kecamatan (Kecamatan Entikong dan Kecamatan
Sekayam), Kabupaten Sintang dengan dua kecamatan ( Kecamatan Ketungau Hulu dan
Ketungau Tengah) dan terakhir Kabupaten Kapuas Hulu dengan tujuh Kecamatan
(Kecamatan Puring Kencana, Kecamatan Badau, Kecamatan Batang Lupar, Kecamatan
Embalaoh Hulu, Kecamatan Putussibau, Kecamatan Kedamin dan Kecamatan
Empanang). Kedua kawasan perbatasan antar negara tersebut relatif berhubungan
langsung satu sama lain baik darat. Namun kondisi yang membedakan satu sama lain, di
mana wilayah Malaysia secara ekonomi dan infrastruktur relatif lebih maju dibandingkan
dengan wilayah Kalbar Indonesia. Kondisi tersebut berimplikasi terjadinya kecenderungan
perubahan orientasi kegiatan sosial ekonomi penduduk di wilayah Indonesia ke wilayah
Malaysia, sehingga secara langsung maupun tidak langsung hal tersebut memicu
munculnya berbagai bentuk kejahatan trans nasional.

Peningkatan keamanan, pemeliharaan ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas
memang masih perlu menjadi prioritas dalam pembangunan jangka menengah daerah
guna mendukung keberhasiloan RPJMN periode 2010—2014. Keberhasilan pencapaian
peningkatan keamanan, pemeliharaan ketertiban, dan penanggulangan tindak kejahatan
konvensional dan trans nasional dapat menentukan keberhasilan pembangunan di segala
bidang baik di tingkat daerah maupun pada tingkat pusat. Pencapaian prioritas
peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan tindakan kriminalitas secara
umum diindikasikan oleh dua aspek yaitu: (1) menurunnya angka pelanggaran hukum dan
Indeks Kriminalitas; dan (2) meningkatnya kemampuan penuntasan atau penyelesaian
kasus kriminalitas tersebut untuk menciptakan rasa aman dalam masyarakat. Dalam
konteks evaluasi di daerah, hasil yang dicapai dari dua aspek tersebut telah tergambar
sebagaimana yang telah dijelaskan diatas yang menggambarkan pencapaian sasaran
peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas selama tahun 2004-
2009 yang meliputi : Indeks Kriminalitas kategori konvensional dan kategori trans nasional
yang dilihat dari perbandingan kasus yang dilaporkan dengan kemampuan penyelesaian
kasus tersebut.

2.1.3. Rekomendasi Kebijakan



Berdasarkan dari penjelasan di atas, guna meningkatkan kemampuan aparat penegak
hukum dalam menyelesaikan kasus kejahatan konvensional dan kejahatan trans nasional,
maka perlu langkah-langkah sebagai berikut:
1. Peningkatan jumlah personil Kepolisian dan tingkat profesionalisme anggota
Kepolisian di daerah sehingga punya kemampuan untuk mengidentifikasi, mencegah,
memproses dan menyelesaikan berbagai kasus kejahatan yang bersifat konvensional
dan trans nasional
2. Meningkatkan sosialisasi pemahaman dan kesadaran hukum kepada masyarakat di
daerah.
3. Perlu membangun sinergisitas program dalam memberantas kejahatan yang bersifat
konvensional dan tran nasional, karena masalah tindakan kejahatan dalam
masyarakat tidak hanya bisa dituntaskan dengan pendekatan hukum, tapi juga harus
ada perbaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

2.2. AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS

2.2.1. Indikator

Terkait dengan evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009, untuk agenda mewujudkan
Indonesia yang adil dan demokratis digunakan indikator yang dijadikan basis evaluasi
pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat, yakni sebagai berikut:

Pelayanan Publik
 Persentase kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan
 Persentase kabupaten/ kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap
 Persentase instansi (SKPD) provinsi yang memiliki pelaporan Wajar Dengan
Pengecualian (WDP)
Demokrasi
 Gender Development Index (GDI)
 Gender Empowerment Meassurement (GEM)


 Persentase Kasus Korupsi Yang Tertangani Dibandingkan Dengan Yang
Dilaporkan

Pencapaian penanganan masalah korupsi di Kalbar secara umum telah memperlihatkan
perkembangan yang cukup baik. Hal ini diindikasikan oleh peningkatan kemampuan
aparat penegak hukum dalam menyelesaikan berbagai kasus korupsi di daerah sampai
kepada keputusan pengadilan. Pencapaian tersebut selain adanya tuntutan yang begitu



tinggi dari masyarakat akan pentingnya pemberantasan korupsi dan juga merupakan hasil
kerja keras dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan elemen lain yang konsern dengan
pemberantasan korupsi di daerah. Gambaran kemampuan penyelesaian kasus korupsi di
Kalbar dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:

Sumber: Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat di olah

Gambar 2.4. Persentase Penyelesaian Kasus Korupsi
di Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan data tersebut di atas, pada tahun 2005 terjadi peningkatan persentase
tindak pidana korupsi, di mana ada 10 (sepuluh) kasus yang diproses secara hukum
diberbagai daerah Kabupaten/Kota yang ada diwilayah Provinsi Kalbar. Dari 10 kasus
tersebut semuanya telah diputuskan ditingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.
Tingginya tingkat prosentase tindakan pidana korupsi tersebut dikarenakan semakin
berperannya kekuatan-kekuatan civil society seperti LSM dalam mengungkapkan kepada
publik dan aparat penegak hukum terhadap berbagai penyelewengan keuangan negara.
Selain dari itu juga tentu semakin profesionalnya aparat penegak hukum dalam
menindaklanjuti dan mengungkap laporan-laporan dari masyarakat tersebut. Kemudian
pada tahun 2009, terjadi peningkatan proses hukum terhadap kasus tindak pidana
korupsi. Di mana ada 18 kasus yang masuk sampai ke Pengadilan yang menyebar di
wilayah hukum ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ada di Kalbar. Kalau kita lihat
dari data yang ada, maka berbagai kasus tindak pidana korupsi yang terjadi sejak tahun
2004 sampai dengan tahun 2009 yang totalnya berjumlah 50 kasus, kesemuanya telah
mampu diselesaikan sampai kepengadilan. Walaupun ada beberapa kasus yang
kemudian dilanjutkan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia.

Sampai saat ini segenap jajaran di pemerintah daerah telah melakukan beberapa upaya



pemberantasan tindak korupsi yang bersifat preventif melalui beberapa kegiatan, antara
mendorong terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada
prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kemudian melakukan sosialisasi Pemberantasan
Korupsi yang terdiri dari strategi pencegahan, penindakan, pencegahan dan penindakan
korupsi dalam rehabilitasi dan rekonstruksi, serta monitoring dan evaluasi. Selama kurun
waktu 2007-2009 kegiatan Konsultasi dan Kampanye Publik pentingnya pemberantasan
korupsi telah dilakukan dengan mengundang KPK, BPK, BPKP, dan Kantor Menpan untuk
memberikan ceramah kepada para pejabat di daerah tentang pentingnya untuk melawan
tindakan melakukan korupsi.

 Persentase kabupaten/ kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap

Dalam kaitannya dengan program untuk mewujudkan sistem pelayanan publik yang
murah, mudah dan cepat atau efektif dan efisien dalam bentuk Sistem Pelayanan Satu
Atap (SIMPTAP) dan Sistem Pelayanan Satu Pintu (SIMPTU), dari 14 Kabupaten/Kota
yang ada di Kalbar, baru hanya ada 10 Kabupaten/Kota yang memiliki Peraturan Daerah
(Perda) yang mengatur tentang sistem pelayanan terpadu dalam bentuk satu atap atau
satu pintu.

Kayong Utara
Kapuas Hulu
Sekadau
Landak
Kubu Raya
Melawi
sanggau
Sintang
Ketapang
Bengkayang
Kota
Sambas
Kab. Pontianak
Kota Pontianak

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Sumber : Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar, 2010 diolah

Gambar 2.5. Jumlah Perda Tentang Pelayanan Terpadu Yang Dimiliki
oleh Beberapa Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan data tersebut di atas terlihat bahwa 80% atau 10 daerah dari total 14
Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat telah memiliki Perda yang
mengatur tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Adapun keempat Kabupaten
yang belum memiliki Perda PTSP tersebut adalah, Kapuas Hulu, Landak, Sekadau dan
Kayong Utara. Dari keempat Kabupaten tersebut, Kapuas hulu merupakan salah satu



Kabupaten yang cukup lama ada, sedangkan Landak, Sekadau dan Kayong Utara
merupakan daerah pemekaran. Besarnya persentase Kabupaten/Kota yang sudah
memiliki Perda Pelayanan terpadu tersebut selain adanya beberapa regulasi yang
menuntut adanya pelayanan yang prima dan juga masyarakat serta dunia usaha
menuntut semakin baiknya pelayanan yang cepat, efisien, transparan dan akuntabel.

Terkait dengan Persentase Kabupaten/Kota di provinsi Kalimantan Barat yang memiliki
pelaporan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dapat dilihat pada gambar berikut ini:

WDP

50

45

40

35

30

25 WDP

20

15

10

5

0
2007 2008 2009
WDP 42.86 42.86 28.57

Sumber: Bawasda Provinsi Kalbar di olah

Gambar 2.6. Grafik Persentase Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat
yang memiliki pelaporan Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Berdasarkan data tersebut di atas, jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki WDP sebagai
bentuk penilaian kinerja dan pengelolaan keuangan di daerah, pada Tahun Anggaran
2006 yang dilaporkan oleh BPK RI perwakilan Kalbar pada tahun 2007 hanya ada 6
Kabupaten/Kota saja (42,86%) yang memiliki pelaporan keuangan Wajar Dengan
Pengecualian (WDP) dari 14 Kabupaten/Kota yang ada di Kalbar, yaitu Kota Pontianak,
Kabupaten Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan
Kabupaten Ketapang. Begitu juga dengan Tahun Anggaran 2007 yang dilaporkan oleh
BPK RI pada tahun 2008, dari 14 Kabupaten/Kota juga hanya ada 6 Kabupaten/Kota
(42,86%)yang memiliki pelaporan keuangan WDP, yaitu Kabupaten Pontianak, Kota
Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan
Kabupaten Ketapang. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2008 yang dilaporkan oleh BPK
RI pada tahun 2009 terjadi penurunan yang cukup signifikan pelaporan keuangan daerah
yang mampu memenuhi WDP, yaitu hanya hanya ada 4 Kabupaten/Kota saja (28,57%),



yaitu Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sintang dan Kabupaten
Ketapang.

Lemahnya kemampuan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan daerah yang
digambarkan dengan rendahnya pencapaian pelaporan WDP dan sebagian besar berada
pada Opini Tidak Wajar dan disclaimer disebabkan oleh belum baiknya penyusunan
action plan, terbatasnya tenaga sumber daya aparatur yang profesional dalam bidang
accounting, pengelolaan managemen aset yang masih lemah, sistem pembukuan
keuangan yang belum terpadu, dan tidak semuanya mampu menyerahkan Management
Representation Letter (MRL).

 Gender Development Index (GDI) dan Gender Empowerment Measurement
(GEM)

70

61 62 62.78
60 58.8
57.9
53.5 53.96
50 51.3
48.7 49.4

40

30

20

10

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

GEM GDI

Gambar 2.7. GEM dan GDI Provinsi Kalimantan Barat

Pembangunan yang memperhatikan aspek gender serta upaya pengarusutamaan gender
di Kalimantan Barat telah mengalami kemajuan, dan telah relatif setara dengan hasil
yang dicapai di wilayah provinsi lainnya di Kalimantan. Kemajuan ini terkait dengan
semangat pluralis dan toleransi yang cukup baik. Demikian pula mulai membudayanya
semangat kesetaraan dalam dunia pendidikan dan sosial ekonomi.

Meskipun demikian kondisi yang dicapai masih belum memadai, karena masih berada di
bawah rata-rata Nasional. Hal ini ada kaitannya dengan belum meratanya pembangunan
kualitas sumber daya manusia dan pembangunan di wilayah perdalaman dan perdesaan.

2.2.3. Rekomendasi Kebijakan

1. Penangan masalah korupsi di daerah saat ini memang sudah mengalami kemajuan
walaupun belum sepenuhnya dapat memuaskan harapan masyarakat, oleh karena itu
perlu langkah-langkah:



a. Peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum dalam penanganan
masalah korupsi di daerah.

b. Membangun sinergisitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam program
peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur.

c. Perlu untuk menyempurnakan dan mengefektipkan sistem pengawasan, audit dan
akuntabilitas baik pada level pemerintah daerah maupun pusat.

2. Perbaikan pelayanan publik dalam bentuk system pelayanan satu atap perlu untuk
terus ditingkatkan, oleh karena itu ke depan yang diperlukan selain adanya payung
hukum dalam bentuk Perda dan juga perlu diiringi dengan infrastruktur yang memadai
serta peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam memberikan
pelayanan publik.

3. Berdasarkan dari penjelasan di atas, guna meningkatkan kemampuan pemerintah
daerah dalam membuat pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mencapai
Wajar Dengan Pengecualian (WDP), maka perlu langkah-langkah sebagai berikut:
a. Perlu peningkatan profesionalisme Sumber Daya Aparatur Pemda yang memiliki
kemampuan dibidang akuntansi keuangan daerah.
b. Perlu ada pengawasan internal yang lebih intensif terkait dengan pengelolaan
keuangan di daerah.
c. Perlu perbaikan penyusunan action plan, sistem pembukuan keuangan, dan
Management Representation Letter (MRL).
4. Pembangunan budaya yang egaliter dan mengedepankan kesetaraan perlu
ditingkatkan. Berbagai kendala budaya dan bias kemanusiaan sehingga melahirkan
diskriminasi berlatar belakang jenis kelamin harus diminimalisir, terutama melalui
penegakan hukum, HAM, dan pendidikan yang memberdayakan.

2.3. AGENDA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

2.3.1. Indikator
Terkait dengan evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009, untuk agenda meningkatkan
kesejahteraan rakyat digunakan indikator yang dijadikan basis evaluasi pembangunan
daerah Provinsi Kalimantan Barat, yakni sebagai berikut:

Indikator Pendidikan:
 Angka Partisipasi Murni (SD/MI)
 Angka Partisipasi Kasar (SD/MI)
 Rata-rata nilai akhir SMP/MTs



 Rata-rata nilai akhir SMA/SMK/MA
 Angka Putus Sekolah SD
 Angka Putus Sekolah SMP/MTs
 Angka Putus Sekolah Sekolah Menengah
 Angka melek aksara 15 tahun keatas
 Persentase jumlah guru yang layak mengajar SMP/MTs
 Persentase jumlah guru yang layak mengajar Sekolah Menengah

Indikator Kesehatan:
 Umur Harapan Hidup (UHH)
 Angka Kematian Bayi (AKB)
 Prevalensi Gizi buruk (%)
 Prevalensi Gizi kurang (%)
 Persentase tenaga kesehatan perpenduduk

Indikator Keluarga Berencana:
 Persentase penduduk ber-KB (contraceptive prevalence rate)
 Laju pertumbuhan penduduk
 Total Fertility Rate (TFR)

Indikator Ekonomi Makro:
 Laju Pertumbuhan ekonomi
 Persentase ekspor terhadap PDRB
 Persentase output Manufaktur terhadap PDRB

 Pendapatan per kapita (dalam juta rupiah)
 Laju Inflasi

Indikator Investasi:
 Nilai Rencana PMA yang disetujui
 Nilai Realisasi Investasi PMA (US$ Juta)
 Nilai Rencana PMDN yang disetujui
 Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp Milyar)
 Realisasi penyerapan tenaga kerja PMA

Indikator Infrastruktur:
% panjang jalan nasional dalam kondisi:
 Baik
 Sedang
 Buruk
% Panjang jalan provinsi dalam kondisi:
 Baik



 Sedang
 Buruk

Indikator Pertanian:
 Rata-rata Nilai Tukar Petani per tahun
 PDRB sektor pertanian

Indikator Kehutanan:
 Persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis

Indikator Kelautan:
 Jumlah tindak pidana perikanan
 Luas kawasan konservasi laut (juta Ha)

Indikator Kesejahteraan Sosial:
 Persentase penduduk miskin
 Tingkat pengangguran terbuka


 Indek Pembangunan Manusia

Pembangunan Sumberdaya Manusia di Kalimantan Barat menunjukkan hasil positip.
Merujuk pada capaian indikator pendidikan dan kesehatan sejak 2004 – 2009, tampak
ada peningkatan kualitas SDM. Meskipun meningkat, namun capaian indikator tersebut
masih di bawah capaian nasional.

Tujuan pembangunan yang dilaksanakan adalah memberi peluang seluas-luasnya untuk
hidup sehat dalam usia panjang, untuk berpendidikan dan berketerampilan dan
mempunyai pendapatan yang diperlukan untuk hidup. Tujuan ini terangkum dalam
pencapaian pembangunan manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia.
IPM Kalimantan Barat sejak tahun 2004 hingga 2008 bergerak naik, meskipun lambat dan
masih lebih rendah dari IPM Nasional. Dalam konteks nasional, capaian IPM Kalbar
berada pada posisi/peringkat 27 dari 33 propinsi. Angka Harapan Hidup meningkat dari
64,8 tahun 2004 menjadi 66,3 tahun 2008. Demikian juga Angka Melek Huruf (AMH) dan
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat dari 88,2 menjadi 89,4 persen (AMH) dan dari
6,4 tahun menjadi 6,7 tahun pada periode yang sama. Bersamaan dengan itu,
pengeluaran per kapita sebagai representasi pembangunan manusia dari aspek ekonomi
menunjukkan peningkatan dari Rp.606,7 ribu (2004) menjadi Rp.624,74 ribu per bulan.



Berdasarkan capaian masing-masing komponen tersebut, IPM Kalbar dalam kurun waktu
lima tahun meningkat dari 65,4 (2004) menjadi 68,17 (2008). IPM Indonesia tahun 2008
sudah mencapai angka 71,17. Meskipun meningkat, peringkat IPM tidak bergerak di
rangking 27 dari 33 provinsi.

Lambatnya peningkatan IPM Kalimantan Barat ini terkait erat dengan angka kematian
bayi (AKB) dan angka kematian ibu (AKI) yang relatif tinggi disertai dengan jumlah
penduduk miskin yang lebih banyak di antara empat propinsi di pulau Kalimantan.
Persebaran yang tidak merata tenaga kesehatan dan tenaga pendidik (guru) serta sarana
dan prasarana kesehatan dan pendidikan di antara 14 kabupaten/kota tergolong tinggi.

Indek Pembangunan Manusia

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62
2004 2005 2006 2007 2008 2009

IPM 65.4 66.2 67.1 67.5 68.17 70.3

Gambar 2.8. Indek Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Barat

 Indikator Pendidikan

Kinerja pembangunan pendidikan diukur dari capaian indikator Angka Partisipasi Murni
(APM), Rata-rata nilai akhir, Angka Putus Sekolah (APS), Angka Melek Huruf (AMH),
Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Pembangunan pendidikan dapat dinilai berhasil jika
terdapat peningkatan pada capaian masing-masing indikator.

APM menunjukkan jumlah penduduk usia sekolah (6-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18
tahun) yang terserap di masing-masing jenjang pendidikan (SD, SMP, dan SMA). Dalam
kurun waktu 2004 – 2008, APM SD/MI cenderung turun. Pada tahun 2004 APM SD/MI
sudah mencapai 93,1% dan Nasional 93,0%. Lima tahun berikutnya (2008) APM SD/MI
turun sebesar 3,2% menjadi 89,9% sedangkan APM Nasional bertambah sebesar 0,9%
menjadi 93,9%. Penurunan APM mengindikasikan program wajar sembilan tahun belum
berhasil secara optimal. Diduga, penurunan APM lebih banyak terjadi di pedesaan dan
daerah terpencil/tertinggal. Di satu sisi, para orangtua belum memiliki kesadaran yang



tinggi untuk menyekolahkan anaknya meskipun sudah masuk usia sekolah. Di daerah
perbatasan Kalbar-Sarawak (Malaysia), anak usia sekolah kurang berminat sekolah
karena dirasakan “lebih enak” beraktivitas ekonomi yang dapat segera memperoleh uang
daripada duduk di bangku sekolah. Di sisi lain, para guru yang mengajar di pedesaan dan
daerah terpencil/tertinggal jumlahnya sangat terbatas.

Bersamaan dengan itu, APK SD/MI pada kurun waktu 2004-2009 juga bergerak turun
naik, akan tetapi capaiannya berada di atas 100 persen. Tahun 2004 APK SD/MI sebesar
107.5 persen. Lima tahun kemudian (2009) APK SD/MI bertambah menjadi 108.2 persen.
APK melebih angka 100 persen menandakan adanya peserta SD yang tidak lulus/tidak
naik kelas, yang putus sekolah, Kejar Paket A, di luar usia SD mengulang kembali.

140

120

100

80

60

40

20

0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
APM SD/ MI 93.1 92.5 93.8 88.9 89.4 89.9
APK SD/MI 107.5 105.06 106.53 110.34 114.6 108.2

APM SD/ MI APK SD/MI

Gambar 2.9. Angka Partisipasi Murni SD/ MI dan Angka Partisipasi Kasar SD/ MI

Indikator pemahaman siswa atas mata pelajaran yang diajarkan di bangku sekolah dapat
dilihat dari capaian rata-rata nilai akhir. Rata-rata nilai akhir sejak tahun 2004 hingga
tahun 2009 capainnya bervariasi (turun-naik). Rata-rata nilai akhir SMP/MTs meningkat
dari 6,1 (2004) menjadi 6,5 (2009). Demikian juga rata-rata nilai akhir SMA/SMK/MA
meningkat dari 6,5 (2004) menjadi 6,8 (2009).

Angka Putus Sekolah (APS) di Kalbar menunjukkan kecenderungan yang berbeda. APS
SD/MI cenderung turun, sedangkan APS SMP/MTs dan SMA/SMK/MA cenderung naik.
Pada tahun 2004, APS SD/MI sebesar 1,2%. Lima tahun berikutnya (2008), turun sedikit
menjadi 1,1%. Penurunan ini merupakan bukti dari keberhasilan program wajib belajar.
Sementara itu pada periode yang sama, APS SMP/MTs meningkat dari 1,6% menjadi
1,7% dan APS SMA/SMK/MA bertambah cukup besar dari 1,5% menjadi 3,5%.



Pertambahan APS SMA/SMK/MA diduga karena kesulitan ekonomi. Biaya pendidikan
awal (pendaftaran) masuk SMA/SMK/MA cenderung semakin tinggi dari tahun ke tahun.
Semakin tinggi rating sekolah, semakin tinggi biaya pendidikan. Sebagai contoh, pada
tahun 2009, besaran biaya pendidikan berkisar antara satu hingga dua juta rupiah.

Indikator keberhasilan wajib belajar tampak dari capaian Angka Melek Huruf (AMH). AMH
ini merupakan salah satu unsur untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia di
suatu daerah/negara. AMH usia 15 tahun ke atas dalam lima tahun terakhir (2004 – 2008)
meningkat terus namun capainnya masih lebih rendah dari AMH nasional. Pada tahun
2004, AMH Kalbar adalah 85,7% (Nasional 89,0%). Lima tahun berikutnya (2008) AMH
Kalbar meningkat 5,8% menjadi 91,5% (Nasional 93,3%). Ini berarti masih terdapat 8,5%
penduduk Kalbar usia 15 tahun ke atas yang belum dapat membaca dan menulis alias
buta huruf.

Angka Melek Aksara 15 Tahun Keatas

93.00
92.5

92.00
91.5
91.00

90.00

89.40
89.00 89.00

88.00
87.70

87.00

86.00
85.70

85.00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Sumber : BPS, Statistik Pendidikan, 2009

Gambar 2.10. Angka Melek Aksara 15 Tahun Keatas

Kualitas guru yang memenuhi kualifikasi mengajar di Kalbar ternyata cukup
memprihatinkan. Data Statistik Pendidikan yang dipublikasikan oleh BPS (2008),
menunjukkan persentase guru SMP/MTs dan guru SMA/SMK/MA yang layak mengajar
dalam kurun waktu 2004-2008 di Propinsi Kalimantan Barat cenderung bertambah dari
tahun ke tahun. Tahun 2004 guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi layak mengajar
sebanyak 81,12 persen dan guru SMA/SMK/MA sebanyak 69,47 persen. Lima tahun
kemudian, guru yang layak mengajar meningkat menjadi 90,25 (SMP/MTs) dan 89,05
(SMA/SMK/MA). Peningkatan persentase guru yang layak mengajar dimungkinkan



karena konsekuensi dari komitmen nasional meningkatkan kualitas sumberdaya manusia,
meluasnya kesempatan memperoleh jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan semakin
berkurangnya guru-guru tamatan SD dan SMP karena pensiun.

 Indikator Kesehatan

Kinerja pembangunan kesehatan diukur dari capaian indikator Umur Harapan Hidup
(UHH), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), Pravalensi Gizi Buruk
dan Gizi Kurang. Pembangunan kesehatan dapat dinilai berhasil jika terdapat penurunan
pada capaian masing-masing indikator, kecuali UHH (harus semakin meningkat).

UHH akan terus meningkat seiring dengan peningkatan pembangunan sosial ekonomi.
Kemajuan IPTEK di bidang kesehatan disertai dengan peningkatan pendapatan dan
pendidikan berpengaruh positip terhadap penambahan UHH. Secara teoritis dinyatakan
bahwa UHH akan bertambah 2,5 tahun dalam kurun waktu lima tahun. UHH penduduk
Kalbar pada tahun 2004 adalah 64,8 tahun, lima tahun kemudian bertambah menjadi 67,3
tahun.

Faktor sosial ekonomi seperti pengetahuan tentang kesehatan, gizi dan kesehatan
lingkungan, kepercayaan, nilai-nilai, dan kemiskinan merupakan faktor individu dan
keluarga, mempengaruhi mortalitas dalam masyarakat. Tingginya kematian ibu dan bayi
merupakan cerminan dari ketidaktahuan masyarakat mengenai pentingnya perawatan ibu
hamil dan pencegahan terjadinya komplikasi kehamilan. Angka Kematian Bayi (AKB) di
Kalimantan Barat berdasarkan data Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI),
berturut-turut mulai tahun 1994 adalah 97 per 1.000 kelahiran hidup (kh), tahun 1997
menjadi 70 per 1.000 kh, tahun 2002 menjadi 47 per 1.000 kh dan turun menjadi 46 per
1000 kelahiran hidup berdasarkan SDKI Tahun 2007. Jika dilihat dari kurun waktu 1994
sampai dengan tahun 2007 meskipun terlihat adanya penurunan jumlah kematian bayi,
namun masih di atas rata-rata nasional yaitu 34 per 1.000 kelahiran hidup. Adapun target
Indonesia pada tahun 2010 adalah menurunkan AKB sampai 40 per 1.000 kelahiran
hidup.

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar Depkes 2007, kematian bayi baru lahir (neonatus)
merupakan penyumbang kematian terbesar pada tingginya angka kematian balita (AKB).
Setiap tahun sekitar 20 bayi per 1.000 kelahiran hidup terenggut nyawanya dalam rentang
waktu 0-12 hari pas-cakelahirannya. Temuan ini mengindikasikan program pelayanan
kesehatan Ibu hamil belum optimal dan persebarannya belum merata, misalnya program
pemberian pil besi (tablet Fe) dan suntikan anti tetanus.



Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kh

120

100 97

80
70
60
47 46
40 43 42

20

0
1994 1997 2002-03 2007 2008 2009

Sumber : SDKI 1994, 1997, 2002-03 dan SDKI 2007
(Catatan : AKB 2008 dan 2009 adalah angka perkiraan)

Gambar 2.11. Grafik Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran

Di Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun 2009, Angka Kematian Ibu masih merujuk pada
Laporan Indikator Data Base 2005. Dengan asumsi 20% dari kematian wanita (female
death), maka AKI di Kalimantan Barat sebesar 566 per 100.000 kelahiran hidup. AKI di
Kalbar semakin menurun dari 566 per 100.000 kelahiran hidup (2004) menjadi 350 per
100.000 kelahiran hidup (2007). AKI Kalbar ini jauh lebih tinggi dari AKI nasional (228 per
100.000 kh tahun 2007). Capaian ini masih jauh dari sasaran Millenium Development
Goals (MDGs) untuk menurunkan AKI sebesar 124 per 100.000 kelahiran hidup pada
tahun 2015.

Berdasarkan data profil kesehatan kabupaten/kota tahun 2009, kasus kematian ibu
maternal adalah sebanyak 106 kasus kematian dengan rincian sebanyak 26 kasus
kematian ibu hamil, 67 kasus kematian ibu pada saat persalinan serta sebanyak 13
kasus kematian ibu nifas. Sehingga jika dihitung angka kematian ibu maternal dengan
jumlah kelahiran hidup sebanyak 83.001, maka kematian ibu maternal di provinsi
Kalimantan Barat adalah sebesar 128 per 100.000 kelahiran hidup.

Pravalensi gizi buruk dan gizi kurang (GK) selama lima tahun berturut-turut (2004-2009)
menunjukkan penurunan. Pravalensi gizi buruk menurun dari angka 11,6% pada tahun
2004 menjadi 7,0% tahun 2009. Demikian juga halnya dengan pravalensi gizi kurang,
menurun dari 22,1% (2004) menjadi 10,0% (2009). Meskipun menunjukkan penurunan,
namun capaian pravalensi gizi buruk masih lebih tinggi dari nasional dan capaian
pravalensi gizi kurang lebih rendah dibanding capaian nasional.



 Indikator Keluarga Berencana
Persentase penduduk ber-KB dalam kurun waktu lima tahun ini meskipun meningkat,
namun peningkatannya tergolong lambat. Dalam kurun waktu lima tahun, penduduk ber-
KB hanya meningkat 3,7% dari 71,5% (2004) menjadi 75,2% (2009). Lambatnya
pertambahan penduduk ber-KB dikarenakan lembaga/badan yang mengurus program KB
kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah kabupaten/kota seiring dengan
pelaksanaan otonomi daerah. Tenaga PL-KB berubah status menjadi pegawai daerah di
berbagai instansi pemda kabupaten/kota.

Persentase Penduduk Ber-KB

76

74

72

70

68
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Persentase Penduduk 71.5 72.9 73.4 73.7 74.7 75.2
Ber-KB

Sumber : Kalimantan Barat Dalam Angka, 2010

Gambar 2.12. Grafik Persentase Penduduk Ber-KB

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Kalimantan Barat relatif lambat (masih di bawah
2,0%). Pertumbuhan penduduk pada tahun 2004/2005 adalah 1,62% dan pada tahun
2008/2009 melambat menjadi 1,46%. Lambatnya LPP ini erat kaitannya dengan
keberhasilan Program Keluarga Berencana (KB) yang diikuti dengan berkurangnya angka
kematian (mortalitas) sebagai konsekuensi makin meluasnya layanan kesehatan dan
meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.

Pada grafik di bawah ini, secara jelas terlihat perkembangan penurunan laju pertambahan
penduduk di Provinsi Kalimantan Barat. Dibandingkan rata-rata nasional, laju
pertambahan penduduk di Provinsi Kalimantan Barat masih lebih tinggi.



Laju Pertumbuhan Penduduk

1.65
1.63
1.62
1.6

1.56
1.55

1.5

1.46 1.46 1.46
1.45

1.4

1.35
2004 2005 2006 2007 2008 2009

Sumber : Kalimantan Barat Dalam Angka, 2010

Gambar 2.13. Laju Pertumbuhan Penduduk

Dari lima kali pelaksanaan SDKI, terlihat Total Fertility Rate Kalimantan Barat
menunjukkan penurunan. Berturut-turut TFR berdasarkan hasil SDKI adalah 3,94 (1991),
3,34 (1994), 3,34 (1997), 2,80 (2002-03) dan 2.8 (2007). Ini berarti seorang wanita
selama masa reproduksinya (15-49 tahun) memiliki anak rata-rata 2,8. Angka fertilitas ini
lebih tinggi dibandingkan dengan TFR nasional (2,6 pada tahun 2007).

Total Fertility Rate (TFR)

4.5

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0
1991 1994 1997 2002- 03 2007 2009

TFR 3.94 3.34 3.34 3.34 2.80 2.80

Sumber : SDKI 1991, 1994, 1997, 2002-03, dan SDKI 2007

Gambar 2.14. Total Fertility Rate (TFR)



 Indikator Ekonomi Makro dan Investasi
(1). Laju Pertumbuhan Ekonomi
Perekonomian Kalimantan Barat pada tahun 2005 tumbuh sebesar 4,69%, sedikit di
bawah tahun sebelumnya yang sebesar 4,79%. Perlambatan disebabkan pertumbuhan
konsumsi rumah tangga yang menurun khususnya pada pengeluaran konsumsi untuk
kelompok bahan makanan, pendidikan dan kesehatan. Selain itu, inflasi yang cukup tinggi
juga menjadi pemicu penurunan konsumsi rumah tangga. Selanjutnya, capaian
pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,23% pada tahun 2006 dan 6,02% pada tahun
2007. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi ini sejalan dengan membaiknya kondisi
perekonomian regional yang diindikasikan oleh peningkatan pertumbuhan konsumsi
rumah tangga dan relatif stabilnya tingkat harga. Dengan demikian, periode 2006-2007
menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga merupakan mesin utama pertumbuhan
ekonomi sisi permintaan.

Pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan menjadi 5,42%.
Sebenarnya pada tahun ini pertumbuhan konsumsi rumah tangga meningkat cukup tajam,
namun pada saat yang sama terjadi kenaikan harga yang sangat tinggi pada kelompok
bahan makanan, makanan jadi dan minuman serta perumahan. Inflasi mencapai 11,19%,
dan angka tersebut meningkat tajam dibandingkan dua tahun sebelumnya.

Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat (%)

25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Pertumb. Ekonomi (% ) 4.79% 4.69% 5.23% 6.02% 5.42% 4.67%
Pertumb. Konsumsi RT (% thd 11.83% 11.79% 12.52% 13.93% 23.50% 14.42%
PDRB)

Sumber: BPS Kalimantan Barat, 2010

Gambar 2.15. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat

Pertumbuhan ekonomi kembali melambat pada tahun 2009, menjadi 4,67%. Selain
dikarenakan penurunan ekspor, juga dipengaruhi oleh melemahnya pertumbuhan
konsumsi. Hanya saja, perhelatan pileg dan pilpres di semester I-2009 cukup banyak
membantu permintaan domestik sehingga terhindar dari penurunan konsumsi RT yang



lebih dalam. Perlambatan pertumbuhan pada tahun 2009 ini juga tidak terlepas dari imbas
krisis keuangan global. Daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, dan masih
dirasakan hingga penghujung semester II-2009.

Perlambatan sisi permintaan selanjutnya membentuk respon sisi penawaran yang juga
kurang optimal. Dari sembilan sektor di sisi penawaran, hanya dua sektor yang tumbuh
meningkat, yakni sektor jasa-jasa dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Tujuh sektor
lainnya tumbuh melambat dibanding kinerja tahun sebelumnya. Walaupun tumbuh
melambat, signal percepatan sudah mulai tampak di penghujung semester II- 2009.

(2). Persentase Ekspor Terhadap PDRB

Selama ini, andalan ekspor Kalbar berupa produk industri kayu olahan dan karet olahan.
Sejak pasokan bahan baku berupa log semakin berkurang dalam beberapa tahun terakhir
ini, menjadikan share utama ekspor Kalbar berubah dari produk industri kayu kepada
industri karet olahan. Peningkatan ekspor karet olahan dari Kalbar dimungkinkan
mengingat Kalbar merupakan daerah penghasil karet terbesar kelima secara nasional.

Persentase ekspor terhadap PDRB pada tahun 2004 sebesar 12,76%. Pada tahun 2005
meningkat menjadi 13,19%, dikarenakan adanya peningkatan ekspor produk andalan
berupa karet olahan dengan perolehan devisa sebesar USD 224,32 Juta (38,30% dari
total nilai ekspor). Kemudian pada tahun 2006 persentase ekspor terhadap PDRB
mencapai 14,58%.

Pada tahun 2007 dan 2008 terjadi peningkatan share menjadi 16,99% dan 18,99%.
Devisa ekspor karet olahan pada tahun 2007 mencapai USD 361,54 Juta atau 59,38%
total nilai ekspor; dan tahun 2008 sebesar USD 447,82 Juta atau 60,99% dari total nilai
ekspor. Meningkatnya ekspor karet olahan pada periode dikarenakan perekonomian
global cukup membaik sehingga kenaikan permintaan dan harga ekspor mampu
mendorong industri daerah untuk meningkatkan kapasitas produksinya.

Pada tahun 2009, share ekspor terhadap PDRB menunjukkan penurunan yang cukup
tajam yakni hanya sebesar 8,85%. Devisa ekspor karet olahan juga mengalami
penurunan menjadi USD 131,38 Juta atau sebesar 32,43% total nilai ekspor. Penurunan
devisa ekspor Kalbar pada tahun 2009 disebabkan melemahnya permintaan ekspor dari
beberapa negara mitra sebagai konsekwensi dari timbulnya gejolak pasar internasional
menyusul krisis finansial yang terjadi pada periode ini.

(3). Persentase Output Manufaktur Terhadap PDRB



Secara umum, peran sektor manufaktur dalam struktur perekonomian Kalbar
menunjukkan indikasi penurunan dari tahun ke tahun. Persentase output manufaktur
terhadap PDRB pada tahun 2004 sebesar 19,92%, turun menjadi 19,03% pada tahun
2005, dan sebesar 18,53% pada tahun 2006. Penurunan kontribusi selama periode ini
dikarenakan kurangnya diversifikasi produk manufaktur, belum mantapnya rekayasa
teknologi bagi pengembangan produk ekspor dari sektor manufaktur, dan terbatasnya
dukungan infrastruktur.

Kelompok industri barang dari karet menampakkan perkembangan aktivitas selama tahun
2007 dan 2008, sehingga sub sektor ini cukup diandalkan dalam menopang kontribusi
output manufaktur maupun dalam perolehan devisa ekspor Kalbar. Ekspansi produksi
industri karet pada periode ini menjadikan kontribusi output manufaktur terhadap PDRB
mengalami peningkatan pada tahun 2008 menjadi sebesar 18,33% (tahun 2007=18,17%).
Pada tahun 2009 kontribusi output manufaktur kembali mengalami penurunan, menjadi
17,97%. Disamping semakin sulitnya pasokan bahan baku (penurunan produksi karet di
tingkat petani produsen) dan program pengembangan industri pengolahan produk turunan
kelapa sawit yang belum sepenuhnya mampu diwujudkan, juga dikarenakan
berkurangnya pembiayaan perbankan dan menurunnya daya saing ekspor produk
manufaktur. Faktor lainnya adalah kurangnya kemampuan produk UMKM yang
berorientasi ekspor dikarenakan beberapa kendala dalam pengembangan usaha.

(4). Pendapatan Perkapita

Perkembangan makroekonomi Kalbar selama periode 2004-2009 ternyata diikuti pula
dengan peningkatan capaian indikator lainnya seperti pendapatan perkapita. Dalam tiga
tahun terakhir (2007-2009), pendapatan per kapita masyarakat Kalbar berada di atas Rp
10 Juta. Meski perlahan, namun investasi mulai menggeliat sehingga menjadi salah satu
faktor pendukung bagi peningkatan perekonomian daerah maupun kesejahteraan
masyarakat Kalbar.

Capaian pendapatan per kapita pada tahun 2005 sebesar Rp 8,36 Juta atau tumbuh
13,45% dibandingkan tahun 2004 yang sebesar Rp 7,37 Juta. Peningkatan pendapatan
perkapita tersebut sejalan dengan peningkatan pembentukan modal tetap bruto (PMTB)
yaitu dari Rp 7.656 Milyar tahun 2004 menjadi Rp 8.580 Milyar tahun 2005 atau
mengalami pertumbuhan sebesar 12,06%. Hal yang sama terjadi pada tahun 2008,
manakala pendapatan perkapita meningkat dari Rp 10,17 Juta pada tahun 2007 menjadi
Rp 11,39 Juta pada tahun 2008 atau tumbuh 12,08%.



Pendapatan Perkapita Kalimantan Barat

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

-
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Pendptn Perkapita (Rp) 7,367,271 8,357,992 9,158,071 10,165,998 11,394,038 12,471,532
PMTB (Juta Rp) 7,656,832 8,580,222 9,251,819 10,348,178 14,339,197 15,426,520

Gambar 2.16. Grafik Pendapatan Perkapita Kalimantan Barat

Peningkatan pendapatan perkapita demikian didukung disebabkan adanya peningkatan
PMTB dari Rp 10.348 Milyar pada tahun 2007 menjadi Rp 14.339 Milyar pada tahun 2008
atau mengalami pertumbuhan sebesar 38,57%. Secara riil, peningkatan PMTB
ditunjukkan oleh peningkatan yang cukup tajam pada realisasi investasi PMDN di Kalbar
periode 2007-2008. Capaian pendapatan per kapita pada tahun 2009 kembali meningkat
menjadi Rp 12,47 Juta atau tumbuh 9,46% dibandingkan tahun 2008. Perubahan
pendapatan perkapita dari tahun ke tahun demikian mencerminkan bahwa kesejahteraan
masyarakat Kalbar menampakkan adanya peningkatan yang cukup signifikan.

(5). Laju Inflasi

Fenomena inflasi menjadi persoalan makroekonomi yang cukup krusial dalam konteks
pembangunan Kalbar, mengingat sejak tahun 2004 trend inflasi Kalbar selalu di atas
angka nasional (kecuali tahun 2006).
Inflasi pada tahun 2005 sebesar 14,43%, angka inflasi yang sangat fantastis dan berada
jauh di atas inflasi tahun sebelumnya yang besarnya 6,60%. Disamping pengaruh
meningkatnya konsumsi rumah tangga sebagai dampak dari peningkatan pengucuran
kredit konsmtif , permintaan impor juga cenderung ikut mempengaruhi lonjakan harga di
tingkat domestik.

Kejadian yang sama terulang kembali periode 2007-2008. Kenaikan harga secara
berturut-turut pada periode ini menempatkan perekonomian Kalbar menghadapi tekanan
inflasi yang cukup berat. Tahun 2007, angka inflasi sebesar 8,56%, meningkat menjadi
11,19% pada tahun 2008. Inflasi yang relatif tinggi di Kalbar pada tahun 2008 lebih
dikarenakan faktor eksternal. Gejolak harga minyak dunia yang diikuti dengan kebijakan



pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM (contraint target defisit APBN)
merupakan salah satu faktor penyebab kenaikan harga pada periode ini. Disamping itu,
harga meningkat akibat masih tingginya harga beberapa komoditi pangan yang strategis
khususnya gula pasir, termasuk pula naiknya harga komoditas emas perhiasan di tingkat
lokal akibat meningkatnya harga komoditas emas di pasar internasional.

Tingkat Inflasi di Kalimantan Barat

80.00%

60.00%

40.00%

20.00%

0.00%
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Inflasi Kalbar 6.60% 14.43% 6.32% 8.56% 11.19% 4.23%
Konsumsi RT (% thd PDRB) 51.93% 51.25% 51.71% 51.53% 55.84% 57.42%
Impor Barang & Jasa (% thd 18.40% 25.28% 21.77% 23.40% 27.59% 21.66%
PDRB)


Gambar 2.17. Grafik Laju Inflasi di Kalimantan Barat

Pada tahun 2009, inflasi di Kalbar menurun tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,
menjadi sebesar 4,23%. Penurunan disebabkan terjadinya deflasi pada beberapa
kelompok konsumsi. Andil deflasi terbesar secara triwulanan diberikan oleh kelompok
bahan makanan, diikuti kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan.
Sementara inflasi tertinggi diberikan oleh kelompok sandang dan makanan jadi.

(6). Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp Milyar)

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, investasi di Kalbar mulai menggeliat meski
perlahan. Sektor kegiatan yang menyerap investasi terbesar adalah perkebunan skala
menengah besar terutama perkebunan kelapa sawit (investasi sektor hulu).

Realisasi investasi PMDN tahun 2006 mencapai Rp 4.256,21 Milyar atau meningkat 3,9%
dibandingkan tahun 2005. Peningkatan investasi PMDN ini dipicu oleh peningkatan
investasi perkebunan kelapa sawit dengan investasi sebesar Rp 2.950,57 Milyar.



Realisasi Investasi PMDN di Kalimantan Barat

10,000.00
8,000.00

6,000.00

4,000.00

2,000.00

-
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Realisasi Invest. PMDN (Milyar 4,437.96 4,096.56 4,256.21 4,579.58 5,201.25 6,339.18
Rp)
Konsumsi Pemerintah (Milyar 2,987.63 3,775.96 4,775.18 5,853.38 7,831.05 9,261.76
Rp)

Sumber: BPS dan BPMD Kalimantan Barat, 2010

Gambar 2.18. Grafik Realisasi Investasi di Kalimantan Barat

Mengingat potensi sektor primer khususnya perkebunan yang cukup besar, Pemerintah
Provinsi terus berusaha untuk menarik minat pihak luar untuk investasi di daerah ini.
Salah satu dukungan pemerintah adalah dengan meningkatkan pembangunan
infrasruktur dasar melalui peningkatan belanja pemerintah. Pada tahun 2006,
pengeluaran konsumsi pemerintah mencapai Rp 4.775,18 Milyar atau meningkat 26,46%
dibandingkan tahun 2005.

Realisasi PMDN terus mengalami peningkatan sepanjang tahun 2008 dan 2009, dan
kegiatannya masih didominasi pada investasi perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 2008,
total realisasi investasi PMDN sebesar Rp 5.201,25 Milyar atau meningkat 13,57%
dibandingkan tahun 2007, dan sekitar Rp 3.414,77 Milyar diantaranya berupa investasi
perkebunan kelapa sawit. Pada saat bersamaan, pengeluaran konsumsi pemerintah
meningkat sebesar 33,79% dibandingkan tahun 2007. Berikutnya, realisasi investasi
PMDN meningkat menjadi Rp 6.339,18 Milyar pada tahun 2009, dengan investasi
perkebunan kelapa sawit mencapai Rp 3.929,18 Milyar. Pada periode yang sama
pengeluaran konsumsi pemerintah (belanja pemerintah) juga mengalami peningkatan.
Selain untuk peningkatan penyediaan infrastruktur dasar, secara bertahap pemerintah
daerah memfasilitasi untuk peningkatan investasi PMDN misalnya dengan mendorong
pihak swasta untuk meningkatkan pengolahan hasil produksi perkebunan sawit selain
CPO untuk mampu menghasilkan produk turunan yang mampu memberikan nilai tambah
yang lebih besar bagi daerah.

(7). Nilai Persetujuan Rencana Investasi PMDN (Rp Milyar)



Minat pihak luar untuk menanamkan modal di Kalbar khususnya di sub sektor perkebunan
sebenarnya relatif memadai. Hal demikian terbukti dengan meningkatnya persetujuan
rencana investasi PMDN dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2004, persetujuan rencana investasi PMDN mencapai Rp 24.546,39 Milyar,
dan meningkat menjadi Rp 32.472,68 Milyar pada tahun 2006. Mengingat potensi SDA
khususnya ketersediaan lahan yang cukup luas, sebagian besar rencana investasi PMDN
selama tahun 2004-2005 masih terfokus pada investasi sektor primer khususnya sub
sektor perkebunan. Kemudian sejak tahun 2006 sudah muncul keinganan pemilik modal
untuk berinvestasi di sub sektor kehutanan, sub sektor pertambangan, industri kayu,
industri kimia, dan sektor tertier seperti jasa perhotelan, angkutan/gudang dan
telekomunikasi. Pada tahun 2007, persetujuan rencana investasi PMDN meningkat
menjadi Rp 40.015,47 Milyar dengan 4 rencana proyek investasi besar mencakup
perkebunan kelapa sawit, kehutanan, industri kimia, dan industri kayu.

Selanjutnya pada tahun 2008 dan 2009, persetujuan rencana investasi PMDN
menunjukkan peningkatan cukup tajam. Pada tahun 2008 nilainya mencapai Rp
43.6113,64 Milyar, dan meningkat menjadi Rp 50.094,94 Milyar pada tahun 2009. Selama
dua tahun terakhir ini, disamping proyek-proyek investasi yang sudah ada sebelumnya
ternyata rencana proyek investasi semakin meluas dengan munculnya keinginan investor
untuk menanamkan modalnya pada sektor/kegiatan seperti peternakan, industri
makanan, listrik, gas dan air minum, serta industri kertas. Meningkatnya minat investor
demikina merupakan reflekasi dari kepercayaan pihak luar bahwa Kalbar merupakan
daerah yang memiliki kekayaan potensi SDA yang beraneka ragam dan menjadi pilihan
untuk pengembangan usaha yang berdaya saing.

(8). Nilai Realisasi Investasi PMA (USD Juta)

Dibandingkan dengan PMDN, peningkatan realisasi investasi PMA di Kalbar relatif
lambat. Sektor kegiatannya juga relatif tidak begitu banyak, dan orientasi investasinya
mengarah sub sektor perkebunan kelapa sawit, industri kimia, dan sub sektor kehutanan.
Secara historis, sejak awal keterlibatan investasi PMA di Kalbar umumnya bergerak di
sektor kehutanan dengan kegiatan utamanya pada industri pengolahan hasil hutan/kayu.

Realisasi investasi PMA tahun 2006 mencapai USD 611,56 Juta atau meningkat 32,31%
dibandingkan tahun 2005. Nilai investasi PMA relatif tinggi terkonsentrasi di sub sektor
perkebunan kelapa sawit mencakup 11 proyek investasi senilai USD 492.25 Juta, industri
kimia mencakup 5 proyek investasi senilai USD 24,48 Juta, dan sub sektor kehutanan



mencakup 1 proyek investasi senilai USD 53,64 Juta. Selain dukungan infrasruktur dasar,
pemerintah memberikan berbagai fasilitas untuk investasi PMA.

Realisasi Investasi PMA di Kalimantan Barat

10,000.00

8,000.00

6,000.00

4,000.00

2,000.00
-
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Realisasi Invest. PMA (USD 433.13 573.09 611.56 725.44 786.29 944.18
Juta)
Konsumsi Pemerintah (Milyar 2,987.63 3,775.96 4,775.18 5,853.38 7,831.05 9,261.76
Rp)

Sumber: BPS dan BPMD Kalimantan Barat, 2010

Gambar 2.19. Grafik Realisasi Investasi di Kalimantan Barat

Meski relatif lamban, namun realisasi PMA mengalami peningkatan secara proporsional
sepanjang tahun 2007 dan 2008. Proyek investasinya masih terfokus di perkebunan
kelapa sawit. Pada tahun 2007, total realisasi investasi PMA sebesar USD 725,44 Juta
atau meningkat 18,62% dibandingkan tahun 2006, dan sekitar USD 602,36 Juta
diantaranya berupa investasi perkebunan kelapa sawit. Berikutnya, realisasi investasi
PMA meningkat menjadi USD 786,29 Juta pada tahun 2008, dan meningkat cukup tajam
pada tahun 2009 menjadi USD 944,18 Juta atau mengalami pertumbuhan 20,08%.
Dibandingkan tahun 2008, terdapat 31 proyek investasi perkebunan kelapa sawit
(bertambah 7 proyek investasi) dengan nilai investasi mencapai USD 810,18 Juta. Dalam
upaya menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Kalbar, Selain
pemerintah daerah secara terus menerus mempromosikan peluang investasi sektor
unggulan daerah melalui berbagai forum dan kegiatan sehingga dari tahun ke tahun
terjadi peningkatan investasi PMA di Kalbar.

(9). Nilai Persetujuan Rencana Investasi PMA (USD Juta)

Persetujuan rencana investasi PMA tahun 2004 mencapai USD 1.254,39 Juta, dan
meningkat menjadi USD 1.753,85 Juta pada tahun 2006. Mengingat potensi sub sektor
perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan yang cukup besar dan peluang
pengembangan sektor sekunder, maka rencana investasi PMA di Kalbar
direkomendasikan untuk bidang kegiatan investasi tersebut. Beberapa tahun sebelumnya



sudah muncul keinganan pemodal asing untuk berinvestasi di sub sektor perikanan,
pertambangan industri kimia, dan industri mineral non logam.

Pada tahun 2007, persetujuan rencana investasi PMA meningkat menjadi USD 1.981,59
Juta dengan 5 rencana proyek investasi besar mencakup perkebunan kelapa sawit,
perikanan, kehutanan, industri kimia, dan industri makanan. Persetujuan investasi
meningkat cukup tajam pada tahun 2008 menjadi USD 2.492,41 Juta. Selanjutnya, pada
tahun 2009, sudah tampak keinginan investor asing untuk meningkatkan aktivitas
usahanya di Kalbar. Sektor usaha yang banyak dilirik investor adalah bidang perkebunan
sawit, mengingat ketersediaan lahan dan adanya dukungan pemerintah daerah dalam
pengembangan perkebunan skala menengah-besar. Trend pemilihan sektor usaha
potensil demikian menjadikan persetujuan rencana investasi PMA meningkat kembali
pada tahun 2009 menjadi USD 2.778,89 Juta

(10). Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja PMA

Berdasarkan data yang ada, perkembangan penyerapan tenaga kerja dari kegiatan
investasi PMA di Kalbar belum menunjukkan perkembangan yang meyakinkan. Dari
tahun ke tahun, tenaga kerja lokal yang terserap relatif kecil. Pada tahun 2004,
penyerapan tenaga kerja sebanyak 2.623 orang, dan meningkat menjadi 2.377 orang
pada tahun 2007. Namun pada tahun 2008, daya serap tenaga kerja sedikit mengalami
penurunan menjadi 2.373 orang, dan meningkat kembali menjadi 2.764 orang pada tahun
2009.

 Indikator Infrastruktur

Prasarana jalan sebagai infrastruktur utama penunjang kegiatan ekonomi di provinsi
Kalimantan Barat masih sangat terbatas. Faktor utama lemahnya di bidang infrastruktur
jalan adalah disebabkan oleh minimnya dana infrastruktur pembangunan jalan
dibandingkan dengan luasnya wilayah pembangunan, faktor geografis dan klimatologis,
serta penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan kapasitas beban rencana. Gambaran
sistem jaringan jalan yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dintunjukkan pada
gambar 2.20. di bawah ini.

Secara bertahap hingga tahun 2009, kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana
transportasi terutama transportasi di daerah perbatasan (Lintas Utara), Poros Tengah dan
juga Lintas Selatan mulai meningkat walaupun jika dibandingkan dengan target
menyuluruh masih jauh dari yang diharapkan terutama pada poros selatan dan tengah
dimana kondisi jalan mengalami kerusakan berat.



JARINGAN JALAN DI PROVINSI KALBAR

Gambar 2.20. Peta Jaringan Jalan di Provinsi Kalbar

Dari segi kuantitas, panjang jalan di Wilayah Kalimantan Barat sampai tahun 2009
tercatat 16.641 km yang terdiri dari; jalan Nasional 1.645 km (9,89%), jalan Provinsi 1.604
km (9,64%), dan jalan kabupaten/kota sepanjang 13.392 km (80,48%).

Kondisi Jalan Nasional Di Provinsi Kalimantan Barat

60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00
2004 2005 2006 2007 2008 2009

Kondisi Baik (%) 30.35 50.19 33.54 38.95 46.06 34.05
Kondisi Sedang (%) 36.95 39.13 19.76 12.02 20.78 32.18
Kondisi Rusak (%) 32.70 10.68 46.71 49.03 33.15 13.11

Sumber : KDA Provinsi Kalimantan Barat 2010

Gambar 2.21. Grafik Kondisi Jalan Nasional di Provinsi Kalimantan Barat

Dari grafik di atas, kondisi terakhir pada tahun 2009, terlihat dari total jalan nasional yang
ada di provinsi Kalimantan Barat, sepanjang 34,05% dalam keadaan baik, 32,18%
termasuk katagori sedang, sendangkan sisanya 13,11% dalam kondisi rusak dan rusak
berat. Sedangkan kondisi jalan provinsi yang ada terdiri dari 47,6% dalam keadaan baik,



28,61% termasuk katagori sedang, sedangkan sisanya 24,23% dalam kondisi rusak dan
rusak berat.

.

Sumber : Dinas PU Provinsi Kalimantan Barat

Gambar 2.22. Grafik Kondisi Jalan Provinsi

Ketidakstabilan kondisi jalan dengan kondisi baik terutama disebabkan oleh minimnya
dana infrastruktur jalan yang tidak proporsional setiap tahunnya (berkisar 150 milyar
rupiah – 400 Milyar rupiah per tahun), umur jalan yang lebih pendek dikarenakan tingkat
curah hujan yang tinggi, dan muatan lebih akibat mobilisasi kendaraan industri. Begitu
juga dengan biaya pemeliharaan jalan yang cukup minim.

Perkembangan jalan provinsi dan kabupaten di wilayah provinsi Kalimantan Barat tidak
begitu signifikan dalam 5 tahun terakhir ini. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, tercatat
penambahan jalan di wilayah provinsi Kalimantan Barat sepanjang 5953,46 km.

Jalur jalan trans-Kalimantan yang dibangun terbukti lebih banyak berfungsi sebagai jalur
angkutan industri perkebunan sawit dan pertambangan batu bara lintas selatan dari
Kalimantan Timur hingga Kalimantan Barat. Truk yang umumnya berbeban berlebih
merusak jalan sehingga mengganggu kelancaran perdagangan rakyat antardaerah dan
menghambat pembangunan. Jalur trans-Kalimantan yang belum sepenuhnya selesai
dibangun itu juga menjadi prasarana penyedot kekayaan daerah tersebut. Sedangkan
minimnya industri pengolahan produk turunan mengakibatkan masyarakat Kalimantan tak
mendapat nilai tambah.



NASIONAL

PROPINSI

Gambar 2.23. Peta Skematis Status Jalan di Provinsi Kalimantan Barat

A‐B JALAN PARALEL (Temajok ‐ Aruk ‐ Jagoi Babang
A ‐ Entikong ‐ Jasa ‐ Nanga Badau ‐ Putussibau ‐
Batas Kaltim sepanjang ± 801,1  Kilometer)

3

B
4 2

1
5

1.    Akses Entikong (Tanjung ‐ Batas Sarawak) sepanjang ± 100,70 km
2.    Akses Nanga Badau (Putussibau ‐ Batas Sarawak) sepanjang ± 168,90 km
3.    Akses Aruk (Sambas ‐ Batas Sarawak) sepanjang ± 88,06 km
4.    Akses Jagoi Babang (Bengkayang ‐ Batas Sarawak) sepanjang ± 105,66 km
5.    Akses Jasa (Sintang ‐ Batas Sarawak) sepanjang ± 206,25 km

Gambar 2.23 Peta Skematis Jalan di Kawasan Perbatasan Negara

Secara geografis, wilayah Kalimantan Barat memiliki perbatasan darat dengan negara
Malaysia dimana terdapat 5 titik pintu masuk utama yaitu Entikong, Aruk, Jagoi Babang,
Jasa dan Badau. Dari kelima titik strategis tersebut, akses jalan yang sudah mantap
adalah jalan menuju PPLB Entikong. Sedangkan akses menuju keempat pintu masuk
lainnya hingga tahun 2009 masih dalam kondisi belum mantap bahkan belum bisa dilalui
ketika musim hujan karena sebagian besar badan jalan masih berpermukaan tanah.
Sebagai gambaran, total jalan vertikal adalah 520 km dengan jenis permukaan 200 km
berupa jalan tanah, 30 km jalan batu, dan 290 km jalan aspal.

 Indikator Pertanian

(1) Capaian Indikator Rata-rata Nilai Tukar Petani per Tahun

Rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Barat menurun secara signifikan dari tahun
2004 sampai tahun 2009. Tahun 2004 NTP Kalimantan Barat sebesar 202,62, tahun 2005 turun



menjadi 172,14, tahun 2006 turun menjadi 181,53, tahun 2007 turun menjadi 174, 45, tahun 2008
turun menjadi 103,47, dan pada tahun 2009 turun lagi menjadi 100,83.

Rata-rata Nilai Tukar Petani

250

200

150
NTP

100

50

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tahun

Gambar 2.24. Perkembangan Nilai Tukar Petani

Analisis Pencapaian indikator

Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima Petani
(It) dengan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) dalam persentase. Pengeluaran konsumsi
rumah tangga dan biaya produksi pertanian, merupakan salah satu Indikator Proxy untuk melihat
tingkat kesejahteraan petani. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk
pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi
NTP, relatif semakin sejahtera tingkat kehidupan petani. Dari data tersebut tergambar bahwa
petani Kalimantan Barat dari tahun ke tahun semakin tidak sejahtera. NTP berfluktuasi setiap
bulannya dari tahun 2004 – 2009. Fluktuasi NTP dalam satu tahun umumnya terjadi pada saat
panen tanaman pangan, tanaman hortikultura (tanaman bahan makanan) maupun tanaman
perkebunan rakyat, tetapi naik kembali pada waktu sesudahnya. Penurunan NTP dari tahun 2004-
2009 hampir 100 % ini disebabkan meningkatnya harga input produksi seperti pupuk dan pestisida,
sedangkan harga produksi tidak naik secara siginificant.

(2) Capaian Indikator PDRB Sektor pertanian atas dasar harga berlaku

PDRB sektor pertanian atas harga berlaku memberikan kontribusi terbesar dibanding
sektor lainnya dan meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2004 Rp. 8.176 milyar, tahun
2005 Rp. 9.155 milyar, tahun 2006 Rp. 10.181 milyar, tahun 2007 Rp. 11.437 milyar,
tahun 2008 Rp 12.837 milyar, dan tahun 2009 Rp. 13.926 milyar.

Analisis Pencapaian indikator



Meningkatnya PDRB sektor pertanian atas harga berlaku dari ke tahun menunjukkan
bahwa sektor pertanian menunjukkan kemajuan. Naiknya PDRB ini disebabkan naiknya
produksi hampir pada semua komoditas pertanian, seperti sawit, karet, jagung dan lain-
lain. Akan tetapi kalau dilihat dari jumlah penduduk yang bekerja pada sektor pertanian
hampir 80 %, sedangkan sektor ini hanya memberikan kontribusi dalam PDRB sekitar 23
%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa produktivitas sektor pertanian masih
rendah. Rendahnya produktivitas ini menunjukkan bahwa pengembangan sektor
pertanian belum efisien. Berbagai persoalan seperti infrastruktur, SDM petani, transfer
teknologi, sarana dan prasarana produksi pertanian, dan kecilnya unit usahatani
menyebabkan rendahnya produktivitas di sektor pertanian.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian di Kalimantan Barat, maka kebijakan
pembangunan sektor pertanian perlu diupayakan melalui dengan langkah-langkah
strategis sebagai berikut:

 Modernisasi pertanian

 Peningkatan sarana dan prasarana produksi dan pemasaran pertanian

 Reformasi dalam bidang agraria

 Meningkat subsidi baik dari APBN maupun APBD.

 Indikator Kehutanan

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam
mereherabilitasi Dalam Hutan sudah cukup optimal, hal ini terlihat pada tahun 2009
persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis semakin tinggi.
Kenaikan ini cukup significant, dimana pada tahun 2006 persentase luas lahan rehabilitasi
dalam hutan terhadap lahan kritis 0,15 % akan tetapi pada tahun 2007 turun menjadi 0,03
%, pada tahun 2008 naik menjadi 0,09 % dan pada tahun 2009 naik 0,11 %. Sedangkan
di tingkat nasional terlihat bahwa persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap

lahan kritis juga menunjukkan trend yang berbeda. Pada tahun 2006 persentase luas
lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis 0,83 % dan pada tahun 2008 dan
tahun 2009 turun menjadi 0,26 %.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup khususnya pada penanganan
lahan kritis cukup baik. Program Rehabilitasi dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat
merupakan program dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk pencapaian



pemulihan kondisi hutan dengan meningkatkan peran serta masyarakat yang ada di
sekitar hutan. Kerusakan hutan akibat kebakaran hutan, penebangan liar, ladang
berpindah cenderung menurun, baik disebabkan kesadaran masyarakat yang semakin
tinggi atau program rehabilitasi lahan kritis semakin meningkat. Lahan kritis terdapat baik
dalam kawasan hutan maupun kawasan luar hutan. Rehabilitasi lahan luar hutan
mempunyai potensi nilai komersial disamping manfaat penting lainnya bagi lingkungan
hidup. Proses permudaan perlu memperhatikan permasalahan seperti hilangnya
kesuburan tanah, dampak erosi dan gangguan terhadap keseimbangan hidrologi serta
fungsi-fungsi ekologis lainnya.

Gambar 2.25. Grafik Persentase Lahan Rehabilitasi

Upaya pemecahannya meliputi berbagai macam praktek seperti mempercepat proses
permudaan alam, tanaman perkayaan, pergantian siklus rotasi, budidaya jenis-jenis cepat
tumbuh, penggunaan cadangan genetik unggul, mengurangi dampak pembalakan dan
pembangunan tegakan campuran menggunakan jenis-jenis cepat tumbuh dan jenis
tanaman yang tahan hidup dibawah naungan

 Indikator Kelautan

(1) Indikator Jumlah Tindak Pidana Perikanan

Tindak pidana perikanan di wilayah hukum Provinsi Kalimantan Barat relatif lebih tinggi
dari rata-rata jumlah tindak pidana nasional. Perairan laut Cina Selatan merupakan salah
satu perairan laut yang kaya akan sumber daya perikanan dan kelautan, hal inilah yang
diduga banyaknya kapal-kapal nelayan asing tak berizin yang memasuki dan menangkap
ikan secara illegal di perairan laut wilayah Provinsi Kalimantan Barat..



Jumlah tindak pidana perikanan Provinsi Kalimantan Barat relatif bervariasi selama 5
tahun terakhir. Pada tahun 2004 tercatat 16 kasus, pada tahun 2005 naik menjadi 23
kasus, tahun 2006 turun menjadi 4 kasus, akan tetapi pada tahun 2007 meningkat
menjadi 21 kasus, sedangkan pada tahun 2008 turun menjadi 11 kasus, dan pada tahun
2009 naik menjadi 22 kasus. Terdapat perbedaan tren tindak pidana perikanan antara
Provinsi Kalimantan Barat dan nasional. Tindak pidana perikanan nasional menunjukkan
kecenderungan menurun pada tahun 2008.

Perikanan dan kelautan merupakan sektor penting yang belum optimal pengelolaannya.
Pembangunan perikanan dan kelautan Indonesia merupakan suatu sistem pembangunan
yang memanfaatkan ekosistem laut beserta segenap sumberdaya yang terkandung di
dalamnya untuk kesejahteraan bangsa secara berkelanjutan. Akan tetapi dengan
maraknya pencurian ikan di banyak kawasan di Indonesia menyebakan berkurangnya
potensi perikanan dan kelautan. Banyaknya tindak pidana perikanan disebabkan masih
lemahnya sarana dan alat penegakan hukum di laut yang menyebabkan intensitas dan
efektifitas monitoring dan pengawasan menjadi berkurang.

(2) Luas Kawasan Konservasi Laut

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan berbagai wilayah untuk dijadikan
kawasan konservasi laut. Data yang dapat dihimpun tentang luas kawasan konservasi
laut dimulai pada tahun 2006, dimana luas kawasan ini cenderung menurun dari tahun ke
tahun. Pada tahun 2006 luas kawasan mencapai 210.000 Ha dan menurun pada tahun
2007 dengan luas kawasan 77.100 Ha, sedangkan pada tahun 2008 naik menjadi
187.885 Ha.

Penetapan kawasan konservasi laut adalah upaya pemerintah untuk melestarikan
lingkungan laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan Nelayan. Pengelolaan kawasan
konservasi perairan laut dikembangkan dengan sistem zonasi. Dalam PP No.60 Tahun
2007, disebutkan bahwa pembagian ruang pengelolaan sesuai dengan peruntukan
kawasan, di mana salah satu zona dapat dikembangkan di dalam Kawasan Konservasi
Perairan (KKP) laut berupa zona perikanan berkelanjutan (diatur dalam PP No.60 Tahun
2007) yang peruntukannya guna mengakomodasikan kepentingan atau mata pencaharian
nelayan setempat. Tanggung jawab pengelolaan Kawasan Konservasi ini juga berbagi
kewenangan dengan Pemerintah Daerah. Oleh karenanya,dengan pertimbangan yang
utuh mengenai pengembangan lingkungan, dan sekaligus mempertimbangkan secara
signifikan aspek sosial dan ekonomi. Dari data yang ada dapat dilihat bahwa
pembangunan kawasan konservasi laut yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat sudah sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional.


 Kesejahteraan Sosial

Pembangunan ekonomi yang berkualitas adalah pembangunan yang disertai dengan
pertumbuhan ekonomi yang berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin dan jumlah
pengangguran. Dalam lima tahun pelaksanaan RPJM Nasional di daerah Kalimantan
Barat, tampak hasil positip dari pelaksanaan pembangunan ekonomi. Jumlah penduduk
miskin menunjukkan kecenderungan yang menurun. Pada tahun 2005, persentase
penduduk miskin adalah 14,24%, lima tahun kemudian berkurang menjadi 10,74%. Pada
periode yang sama, tingkat pengangguran terbuka juga menunjukkan penurunan dari
8,84% tahun 2005 menjadi 6,64 % tahun 2009.

Keberhasilan mengurangi persentase penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka
pada tahun 2006 erat kaitannya dengan pelaksanaan program-program nasional
didukung dengan peran serta masyarakat di seluruh Kabupaten/Kota termasuk
Kabupaten yang beru dimekarkan (4 Kabupaten baru dimekarkan).

18

16
15.24
14 14.24
12.91
12
11.07 10.74
10 10.04
8.84 9.17
8 8.33
6.93 7.14
6.64
6 6.02
5.23 5.42
4.79 4.69 4.67
4

2

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Persentase Penduduk Miskin Pengangguran terbuka Pertumbuhan Ekonomi

Sumber : BPS, Kalbar Dalam Angka 2010, Sakernas 2009

Gambar 2.26. Grafik Perkembangan Penduduk Miskin Kalimantan Barat

Program-program kemiskinan yang dijalankan, selain memperluas lapangan kerja,
pemberian bantuan modal melalui kredit mikro, juga menjalankan program
penanggulangan kemiskinan nasional di tingkat daerah (desa), seperti program Bantuan
Langsung Tunai (BLT) dan Beras Miskin (Raskin), Pembangunan Desa Tertinggal,
Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PAUP), dan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Peran serta masyarakat tampak dari
pertumbuhan Credit Union (CU) yang tersebar di tiap-tiap kecamatan. Pertumbuhan


Laporan Akhir EKPD 2010 - Kalbar - Untan

Laporan Akhir EKPD 2010 - Kalbar - Untan

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Laporan Akhir EKPD 2010 - Kalbar - Untan

Similar to Laporan Akhir EKPD 2010 - Kalbar - Untan (20)

More from EKPD

More from EKPD (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Laporan Akhir EKPD 2010 - Kalbar - Untan