KATA PENGANTAR
       Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenanNya maka Lap...
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ………………………………………………………………………………………………………….. i
Daftar Isi …………………………………………………………………………………………………………...
Bagian 1
Pendahuluan




              1
1.1    Latar Belakang dan Tujuan
      Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasiona...
1.3     Metodologi
      Metode yang digunakan untuk menentukan capaian 5 kelompok indikator hasil adalah sebagai berikut:...
1.4     Sistematika Penulisan Laporan
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I         PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang dan Tujuan
1....
BAGIAN 2
HASIL EVALUASI




                 5
Pembangunan Daerah di Provinsi Banten mempunyai sejumlah permasalahan dan tantangan yang cukup banyak
dan beragam menginga...
2.1.    TINGKAT PELAYANAN PUBLIK
2.1.1   Capaian Indikator




Analisis Relevansi
Selain sistem pemerintahan yang baik, pe...
Pelayanan yang baik tersebut juga didukung oleh sistem pelayanan satu atap yang diatur dengan peraturan daerah
(perda) di ...
Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Kejaksaan Tinggi          Banten    , terjadi kenaikan jumlah dalam
penanganan...
Sebagaimana dijelaskan pada Analisis Efektivitas angka 2.1.1, maka terjadi kenaikan jumlah dalam penanganan
korupsi di Pro...
2.2     TINGKAT PELAYANAN DEMOKRASI
2.2.1   Capaian Indikator




Analisis Relevansi
Dalam analisis ini tingkat pelayanan ...
di Provinsi Banten relatif lebih baik dibandingkan dengan tingkat nasional. Situasi ini diantaranya dipengaruhi selain
ole...
.


Di samping indikator tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa di Banten telah muncul berbagai asosiasi
masyarakat sip...
Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Presiden terjadi penurunan namun tidak begitu besar, yaitu
79,59% u...
2.3 TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
2.3.1 Capaian Indikator
Berikut ini digambarkan Grafik capaian indikator outcomes...
pendidikan sebesar 20% dari APBD. Selanjutnya juga berusaha meningkatkan akses untuk mendapatkan
pendidikan, meningkatkan ...
minat dan budaya baca melalui pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang telah ada sebanyak 164
        lembaga yang te...
pendidikan formal dan non formal, karena tingginya biaya pendididkan, terbatasnya jumlah dan mutu parsarana dan
sarana pen...
Hasil ujian nasional untuk tingkat SMP tahun 2008 lebih rendah dari rata-rata nasional. Sedangkan untuk tingkat
sekolah me...
2.4     TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI
2.4.1 Capaian Indikator
Berikut disajikan Grafik Tingkat dan Tren Pembangunan Ekonomi ...
Selain itu, industri yang tumbuh di Banten juga berbasis industri manufaktur, maka ketika analisa pertumbuhan
ekonomi dida...
Mengenai pendapatan per kapita daerah Banten dapat dikemukakan, bahwa pada tahun 2004 adaalah sebesar Rp.
8,07 juta, tahun...
Persentase ekspor terhadap PDRB di Banten pada tahun 2004 sebesar 4,68 persen dan meningkat pada tahun
2005 menjadi 6,78 p...
Penggerak perekonomian biasanya adalah konsumsi dan investasi. Konsumsi akan memacu sektor produksi untuk
menciptakan outp...
Realisasi Investasi Di Provinsi Banten ( 1999 – 2009 )
    No         Sektor                           PMA                ...
Minat Investasi di Provinsi Banten kurun waktu 2001-2009
    NO                      Keterangan                          P...
investasi di Banten berkantor pusat di Jakarta, selain itu Banten memiliki Bandara Internasional, Pelabuhan
Bodjonegara da...
secara nasional akan semakin meningkat. Namun demikian perlu dibentuk suatu Badan pengelola Selat Sunda,
yang mengelola Je...
Berdasarkan kunjungan lapangan       ke Desa Puloampel, lokasi dekat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Bojonegara dan berdiskus...
2.5 TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.5.1 Capaian Indikator
Berikut ini digambarkan Grafik capaian ...
Upaya yang dilakukan oleh Provinsi Banten dalam pembangunan bidang sumber daya alam dan lingkungan
sehingga capaiannya leb...
Selain itu, pada saat ini padang lamun juga banyak dimanfaatkan oleh           manusia ssebagai      bahan pembuatan
keran...
obat, tempat wisata dan ornamen akuarium. Upaya yang dilakukan untuk tetap menjaga efektivitas tersebut adalah
dengan jala...
2.5.3 Rekomendasi Kebijakan
1. Sosialisasi Undang-undang Perikanan dan       peraturan-peraturan lain tentang Sumber Daya ...
2.6 TINGKAT KESEJAHTERAAN SOSIAL
2.6.1 Capaian Indikator
Berikut ini disajikan Grafik capaian indikator outcomes Provinsi ...
sehingga tidak mampu menyerap banyak tenaga kerja yang menganggur. Hal lain adalah banyak tenaga kerja yang
berasal dari l...
Pada tahun 2004, jumlah penduduk miskin sebesar 779.200 orang (8,58%) kemudian terjadi kenaikan sedikit pada
tahun 2005 me...
panti BPS (Balai Perlindungan Sosial). Khusus untuk para lanjut usia ini sangat diperlukan para perawat yang betul-
betul ...
2.6.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol
Gambaran dan analisa capaian indikator output penunjang outcomes ya...
3. Program-program pemerintah seperti BLT, PNPM, KUR, dsb. terus digulirkan karena masyarakat sangat
    terbantu oleh ada...
BAGIAN 3
KESIMPULAN




             41
Secara umum, tujuan dan sasaran pembangunan daerah di Provinsi Banten telah relevan dan efektif terhadap tujuan dan
sasara...
Tren kualitas sumber daya manusia di Provinsi Banten cenderung menurun seiring dengan tren kualitas sumber
     daya manus...
6.   Tingkat Kesejahteraan Sosial
     Kesejahteraan sosial di Provinsi Banten menunjukkan tren yang sejalan bahkan lebih ...
LAMPIRAN


                        Tabel Pencapaian Indikator hasil (Output) Provinsi Banten
                             ...
Laporan Akhir EKPD 2009 Banten - UNTIRTA
Laporan Akhir EKPD 2009 Banten - UNTIRTA
Laporan Akhir EKPD 2009 Banten - UNTIRTA
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Laporan Akhir EKPD 2009 Banten - UNTIRTA

2,368 views

Published on

Dokumen Laporan Akhir EKPD 2009 Provinsi Banten oleh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,368
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
78
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Laporan Akhir EKPD 2009 Banten - UNTIRTA

  1. 1. KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena hanya dengan perkenanNya maka Laporan Akhir Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Banten dapat diselesaikan dengan baik. Penyusun laporan adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa No. 203/H.43/LL/SK/2009 tanggal 21 April 2009 Tentang Tim Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Banten 2009 dan Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa No. 196/H 43/LL/SK/2009 tanggal 21 April 2009 Tentang Susunan Tim Teknis Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2009. Dalam menyusun laporan akhir ini, Tim Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Serang yang diberi tugas oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah Provinsi Banten telah melakukan rapat-rapat pembahasan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, dan SKPD-SKPD Provinsi Banten serta kunjungan pada Kejati Provinsi Banten untuk menyempurnakan tabel pencapaian indikator kinerja hasil. Tim juga telah melakukan analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan bidang kajian masing-masing baik relevansi maupun efektivitas pembangunan di Provinsi Banten. Sistematika/Outline laporan dan struktur setiap bab disesuaikan dengan petunjuk yang termuat dalam Buku Pedoman EKPD 2009 yang dikeluarkan oleh Bappenas. Tim mohon maaf apabila dalam laporan ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Sehubungan dengan itu, Tim mengharapkan tanggapan dan saran perbaikan atas laporan ini. Akhirnya Tim mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan data, penjelasan, saran , serta bantuannya dalam penyusunan laporan dan semoga laporan ini bermanfaat bagi pihak- pihak yang berkepentingan. Serang, Desember 2009 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Ketua Tim EKPD Banten Prof. Dr. Bambang Triadji Tembusan : Rektor UNTIRTA di Serang i
  2. 2. DAFTAR ISI Kata Pengantar ………………………………………………………………………………………………………….. i Daftar Isi …………………………………………………………………………………………………………………….ii BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................................1 1.1 Latar Belakang dan Tujuan ………………………………………………………………………………………....2 1.2 Keluaran ……………………………………………………………………………………………………………....2 1.3 Metodologi …………………………………………………………………………………………………………….3 1.4 Sistematika Penulisan Laporan …………………………………………………………………………………….4 BAB II HASIL EVALUASI ...............................................................................................................5 2.1 Tingkat Pelayanan Publik 2.1.1 Capaian Indikator ……………………………………………………………………………………………..7 2.1.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol……………………………………………………….. 9 2.1.3 Rekomendasi Kebijakan……………………………………………………………………………………..10 2.2 Tingkat Pelayanan Demokrasi 2.2.1 Capaian Indikator …………………………………………………………………………………………….11 2.2.2 Rekomendasi Kebijakan……………………………………………………………………………..………14 2.3 Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia 2.3.1 Capaian Indikator …………………………………………………………………………………………….15 2.3.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol………………………………………………………..18 2.3.3 Rekomendasi Kebijakan……………………………………………………………………………..………19 2.4. Tingkat Pembangunan Ekonomi 2.4.1 Capaian Indikator …………………………………………………………………………………………….20 2.4.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol………………………………………………………..22 2.4.3 Rekomendasi Kebijakan……………………………………………………………………………..………29 2.5 Tingkat Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 2.5.1 Capaian Indikator …………………………………………………………………………………………….30 2.5.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol………………………………………………………..33 2.5.3 Rekomendasi Kebijakan……………………………………………………………………………..………34 2.6 Tingkat Kesejateraan Sosial 2.6.1 Capaian Indikator …………………………………………………………………………………………….35 2.6.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol………………………………………………………..39 2.6.3 Rekomendasi Kebijakan……………………………………………………………………………..……...39 BAB III KESIMPULAN ………………………………………………………………………………………………..41 LAMPIRAN Tabel Indikator Pencapaian Indikator hasil (Output) Provinsi Banten ...............................................................45 ii
  3. 3. Bagian 1 Pendahuluan 1
  4. 4. 1.1 Latar Belakang dan Tujuan Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, pada hakekatnya pembangunan daerah adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mewujudkan masa depan daerah yang lebih baik dan kesejahteraan bagi semua masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah diberi kewenangan secara luas untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan di daerah masing-masing. Secara kuantitatif, evaluasi ini akan memberikan informasi penting yang berguna sebagai alat untuk membantu pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan pembangunan dalam memahami, mengelola, dan memperbaiki apa yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil evaluasi digunakan sebagai rekomendasi yang spesifik sesuai kondisi lokal guna mempertajam perencanaan dan penganggaran pembangunan pusat dan daerah periode berikutnya, termasuk untuk penentuan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Dekonsentrasi (DEKON), dan Dana Tugas Pembantuan (TP). Tujuan dari pelaksanaan EKPD Provinsi Banten adalah : Untuk menilai relevansi dan efektivitas kinerja pembangunan daerah dalam rentang waktu 2004-2008. Evaluasi ini juga dilakukan untuk melihat apakah pembangunan daerah telah mencapai tujuan/sasaran yang diharapkan dan apakah masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan daerah tersebut. 1.2 Keluaran Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan EKPD 2009 meliputi: • Terhimpunnya data dan informasi evaluasi kinerja pembangunan di Provinsi Banten • Tersusunnya hasil analisa evaluasi kinerja pembangunan di Provinsi Banten sesuai dengan sistematika buku panduan dari Bappenas. 2
  5. 5. 1.3 Metodologi Metode yang digunakan untuk menentukan capaian 5 kelompok indikator hasil adalah sebagai berikut: (1) Indikator hasil (outcomes) disusun dari beberapa indikator pendukung terpilih yang memberikan kontribusi besar untuk pencapaian indikator hasil (outcomes). (2) Pencapaian indikator hasil (outcomes) dihitung dari nilai rata-rata indikator pendukung dengan nilai satuan yang digunakan adalah persentase. (3) Indikator pendukung yang satuannya bukan berupa persentase, tidak dimasukkan dalam rata-rata melainkan ditampilkan tersendiri. (4) Apabila indikator hasil (outcomes) dalam satuan persentase memiliki makna negatif, maka sebelum dirata- ratakan nilainya harus diubah atau dikonversikan terlebih dahulu menjadi (100%) – (persentase pendukung indikator negatif). Sebagai contoh adalah apabila nilai indikator pendukung persentase kemiskinan semakin tinggi, maka kesejahteraan sosialnya semakin rendah. Pencapaian indikator hasil adalah jumlah nilai dari penyusun indikator hasil dibagi jumlah dari penyusun indikator hasil (indikator pendukungnya). Untuk menilai kinerja pembangunan daerah, pendekatan yang digunakan adalah Relevansi dan Efektivitas. Dalam mengumpulkan data dan informasi, teknik yang digunakan dapat melalui: Pengamatan langsung Pengamatan langsung kepada masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan di daerah, diantaranya dalam bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, politik, lingkungan hidup, dan permasalahan lainnya yang terjadi di Provinsi Banten. Pengumpulan Data Primer Data diperoleh melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan pemangku kepentingan pembangunan daerah. Tim Evaluasi Provinsi menjadi fasilitator rapat/diskusi dalam menggali masukan dan tanggapan peserta diskusi. Pengumpulan Data Sekunder Data dan informasi yang telah tersedia pada instansi pemerintah seperti BPS daerah, Bappeda, Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, dan beberapa instansi vertikal di daerah. 3
  6. 6. 1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kata Pengantar Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang dan Tujuan 1.2 Keluaran 1.3 Metodologi 1.4 Sistematika Penulisan Laporan BAB II HASIL EVALUASI Deskripsi permasalahan dan tantangan utama pembangunan daerah serta identifikasi tujuan pembangunan daerah. 2.1. TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI 2.1.1 Capaian Indikator Grafik capaian indikator outcomes provinsi dibandingkan dengan capaian indikator outcomes nasional dan analisa Analisis Relevansi Analisis Efektifitas 2.1.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Gambaran dan analisa capaian indikator output penunjang outcomes yang spesifik dan menonjol 2.1.3 Rekomendasi Kebijakan 2.2 TINGKAT PELAYANAN DEMOKRASI 2.3 TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 2.4. TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI 2.5 KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.6 TINGKAT KESEJAHTERAAN RAKYAT BAB III. KESIMPULAN Menyimpulkan apakah capaian tujuan/sasaran pembangunan daerah telah relevan dan efektif terhadap tujuan/sasaran pembangunan nasional LAMPIRAN 4
  7. 7. BAGIAN 2 HASIL EVALUASI 5
  8. 8. Pembangunan Daerah di Provinsi Banten mempunyai sejumlah permasalahan dan tantangan yang cukup banyak dan beragam mengingat Provinsi Banten relatif baru sejak berpisah dari Provinsi Jawa Barat. Dengan permasalahan dan tantangan ini, Provinsi Banten semakin dewasa dalam menyikapi dan menanggulanginya. Permasalahan dan tantangan utama dalam pembangunan daerah diantaranya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum legislatif (pileg) dan pemilihan umum presiden (pilpres), sumber daya manusia yang belum memadai, infrastruktur yang masih kurang, tingkat pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya lebih tinggi dari tingkat nasional karena berbasis industri manufaktur tetapi padat modal sehingga tidak banyak menyerap tenaga kerja , maraknya pengeboman ikan dan penebangan pohon, serta masih banyaknya penduduk miskin dan pengangguran meskipun tingkat pertumbuhan ekonominya tinggi . Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), peningkatan kualitas sumber daya merupakan hal yang mendasar bagi perbaikan seluruh aspek kehidupan dan pembangunan dalam rangka pembenahan dari ketertinggalan, ketimpangan, dan kemiskinan yang selama ini dirasakan masyarakat Provinsi Banten. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Banten 2007-2012, tujuan utama pembangunan daerah Provinsi Banten adalah : 1. Menekan Angka Kemiskinan 2. Menciptakan Kesempatan Kerja 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi 4. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 5. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat 6. Meningkatkan Stabilitas Keamanan Daerah 6
  9. 9. 2.1. TINGKAT PELAYANAN PUBLIK 2.1.1 Capaian Indikator Analisis Relevansi Selain sistem pemerintahan yang baik, perlu adanya dukungan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dan kemampuan manajemen aparat pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan guna mendukung penyelenggaraan daerah sesuai dengan kebutuhan di dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Untuk itu perlu disediakan jumlah dan kualitas aparatur pemerintah daerah yang profesional dengan kualifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan tugas serta wewenang dengan kinerja yang tinggi. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tujuan akhir untuk terwujudnya kepemerintahan yang baik. Berdasarkan grafik di atas, maka tingkat pelayanan publik di Provinsi Banten dapat disimpulkan hampir sejalan dari capaian pembangunan nasional. Aparat pemerintahan di Provinsi Banten mempunyai pendidikan yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah aparat yang memiliki ijazah S1 setiap tahunnya terus meningkat. Dibandingkan dengan data nasional, persentase aparat berijazah minimal S1 di Propinsi Banten lebih tinggi dibanding dengan tingkat nasional dari tahun 2004 sampai tahun 2008. Tentunya dengan kondisi SDM di Provinsi Banten seperti itu, diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Selain itu, sebagai Provinsi yang berbatasan dengan ibukota Jakarta, Banten akan menjadi provinsi yang pertumbuhan kotanya semakin cepat, hal ini juga harus ditunjukkan dengan pemberikan kepuasan bagi masyarakatnya dalam memperoleh pelayanan publik. 7
  10. 10. Pelayanan yang baik tersebut juga didukung oleh sistem pelayanan satu atap yang diatur dengan peraturan daerah (perda) di kabupaten/kota walaupun pada kenyataannya perda tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal karena SDM untuk itu belum sepenuhnya siap. Dari grafik di atas diperoleh informasi bahwa perda satu atap baru terlaksana pada tahun 2006. Terdapat 3 kabupaten dari total 6 kabupaten/kota yang telah menerapkan Perda tersebut (50%), kemudian tahun 2007 bertambah menjadi 4 wilayah (67%), tahun 2008 tetap 4 wilayah (67%), dan pada tahun 2009 bertambah menjadi 5 wilayah (83%). Dari kabupaten/kota resebut di atas terdapat dua wilayah yang termasuk dalam kategori cukup bagus dalam pelayanan satu atapnya, yaitu Lebak dan Tangerang. Pelayanan satu atap sangat dibutuhkan di era yang menuntut kecepatan dan kecermatan dalam pelayanan. Dengan pelayanan yang cepat dan mudah akan membuat konsumen/masyarakat menjadi puas akan layanan yang diberikan, tanpa harus melewati birokrasi yang berbelit-belit. Dapat dikemukakan bahwa untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan pajak kendaraan bermotor, Sistem Pelayanan Satu Atap (Samsat) Kota Tangerang mengoperasikan mobil Samsat Keliling ke berbagai wilayah di kota itu. Analisis Efektivitas Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa Tren Capaian Tingkat Pelayanan Publik setiap tahunnya meningkat. Peningkatan ini antara lain karena aparat pelayanan publik yang memiliki ijazah minimal S1 setiap tahun meningkat. Hal ini sebagai dampak dari perubahan status Banten menjadi sebuah Provinsi yang membutuhkan tenaga kerja banyak yang berasal dari putra daerah maupun dari luar daerah untuk mengisi posisi di pemerintahan daerah. Peningkatan pelayanan publik tersebut juga disebabkan oleh penerapan sistem pelayanan satu atap yang ditetapkan dengan peraturan daerah (perda) dan perda tersebut setiap tahunnya juga bertambah. Namun demikian untuk pengembangan pelayanan publik di masa yang akan datang, Banten juga harus selalu menyesuaikan diri dengan kemajauan teknologi. Sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Banten telah memiliki sistem pelayanan satu atap, tetapi belum dilaksanakan secara optimal. Pelayanan satu atap merupakan program riil pemerintah terhadap efektivitas kegiatan dan anggaran pemerintah daerah. Selama ini masyarakat disibukkan dengan birokrasi yang panjang yang mengakibatkan lamanya waktu dan membengkaknya biaya administrasi dalam pengurusan perijinan dan lain-lain .Dengan adanya pelayanan satu atap , maka proses pengurusan menjadi cepat dan murah. Pelayanan terpadu atau satu atap ini merupakan program positif yang menguntungkan masyarakat dan pemerintah daerah, oleh karena harus terus dilaksanakan dan ditingkatkan. 8
  11. 11. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Kejaksaan Tinggi Banten , terjadi kenaikan jumlah dalam penanganan korupsi di Provinsi Banten. Hal ini terlihat dari jumlah kasus yang tertangani dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009. Kasus yg tertangani pada tahun 2004 :sebanyak 11 kasus, tahun 2005 sebanyak 36 kasus, tahun 2006 sebanayak 38 kasus, tahun 2007 sebanyak 44 kasus, tahun 2008 sebanyak 50 kasus, dan tahun 2009 sebanyak 51 kasus. Tren jumlah kasus korupsi yang tertangani tiap tahunnya seperti tersebut di atas semakin meningkat, hal ini karena penegak hukumnya sudah semakin menjunjung nilai-nilai hukum yang ada, terutama dalam penanganan korupsi yang ada di Propinsi Banten. Dipaparkan oleh Kepala Kejaksanaan Tinggi Banten bahwa semua laporan masyarakat yang diterima langsung ditelaah, kemudian dilakukan pengumpulan data. Setelah itu, apabila laporan tersebut mengandung kebenaran, maka segera akan ditindaklanjuti. Tetapi di pihak lain masih terdapat kasus korupsi yang belum tertangani sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu masih perlu ditingkatkannya penegakan hukum yang konsisten dan tidak berpihak oleh aparat penegak hukum terutama terhadap rakyat kecil. Pada saat ini juga terdapat kasus korupsi besar di Propinsi Banten yang sedang tahap dalam penyidikan. 2.1.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Persentase Jumlah Kasus Korupsi yang Tertangani setiap tahun selalu meningkat 9
  12. 12. Sebagaimana dijelaskan pada Analisis Efektivitas angka 2.1.1, maka terjadi kenaikan jumlah dalam penanganan korupsi di Provinsi Banten. Hal ini terlihat dari jumlah kasus yang tertangani dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009. Kasus yg tertangani pada tahun 2004 :sebanyak 11 kasus, tahun 2005 sebanyak 36 kasus, tahun 2006 sebanayak 38 kasus, tahun 2007 sebanyak 44 kasus, tahun 2008 sebanyak 50 kasus, dan tahun 2009 sebanyak 51 kasus. Tren jumlah kasus korupsi yang tertangani tersebut semakin meningkat karena semua laporan masyarakat yang diterima langsung ditamgani. 2.1.3 Rekomendasi Kebijakan 1. Perguruan Tinggi di Banten disarankan agar membuka jenjang diploma dengan program yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan dunia usaha karena ketersediaan tenaga kerja yang berpendidikan diploma masih sangat kurang. 2. Dalam hal pelayanan satu atap disarankan agar daerah yang belum memiliki sistem pelayanan satu atap agar segera mewujudkannya dan yang telah memiliki agar melaksanakannya dengan sungguh-sungguh sehingga hasilnya akan optimal . Di samping itu disharmonisasi atau pertentangan antara peraturan daerah dengan peraturan pusat agar segera diatasi dengan melibatkan unsur-unsur yang berkompeten. 3. Di luar sistem pelayanan satu atap tersebut, Pemerintah daerah juga harus memperbaiki kinerja pelayanannya karena kualitas seluruh pelayanan yang diberikan akan membawa nama baik Provinsi Banten. 10
  13. 13. 2.2 TINGKAT PELAYANAN DEMOKRASI 2.2.1 Capaian Indikator Analisis Relevansi Dalam analisis ini tingkat pelayanan demokrasi diukur dengan indikator Gender Development Index (GDI), Gender Empowerment Meassurement (GEM), tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum presiden (pilpres), tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan legislatif (pileg), dan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah provinsi (pilkada). Pemerintah Provinsi Banten dalam upaya meningkatkan keadilan dan kesetaraan Gender telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah serta Program Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender daan telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2007-2012. Dalam rangka menunjang keterpaduan dan keberlangsungan program pembangunan berbasis gender, berdasarkan amanat Perda Nomor 10 tahun 2005 tersebut , anggaran untuk pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender ditetapakan sebesar 5% dari APBD. Realisasi anggaran tersebut setiap tahun mengalami kenaikan. Hal ini dimaksudkan agar program-program yang berspektif gender dapat dilaksanakan lebih terencana dan terfokus sehingga memperoleh hasil yang lebih optimal. Dengan demikian, maka partisipasi gender akan berdampak positif bagi partisipasi seluruh masyarakat terhadap pemilu. Sebagai akibatnya, partisipasi politik pada pemilihan presiden 11
  14. 14. di Provinsi Banten relatif lebih baik dibandingkan dengan tingkat nasional. Situasi ini diantaranya dipengaruhi selain oleh partisipasi partai politik (Parpol) yang tinggi, juga karena didukung oleh keadaan keamanan wilayah yang kondusif sehingga Pilpres dapat berlangsung dengan aman dan terkendali. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan judul :” Studi Tentang Anggaran Responsif Gender di Provinsi Banten”, yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif eksplanatoris didapat kesimpulan sebagai berikut : 1. Proses penyusunan kebijakan anggaran yang responsif gender di provinsi Banten telah menggunakan Gender Analysis Pathway (GAP) yang terdiri dari tiga tahap yaitu : - Melakukan analisis kebijakan yang responsif gender. - Formulasi kebijakan yang responsif gender. dan - Rencana kebijakan yang responsif gender. 2. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan anggaran yang responsif gender dalam APBD Provinsi Banten adalah : - Komitmen politik (Political Will) dan kepemimpinan dari lembaga-lembaga eksekutif. - Adanya kerangka kebijakan ( Policy Framework). - Struktur kelembagaan, mekanisme dan proses yang mendukung pengarusutamaan gender (PUG). - Adanya aparat yang peka gender, memiliki komitmen dan keahlian teknis. - Adanya sumberdaya atau anggaran yang memadai. - Adanya sistem informasi, data yang terpilah menurut jenis kelamin, dan indikator mengenai gender. Selain itu partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan presiden maupun legislatif telah dilakukan dengan sadar tanpa adanya keterpaksaan. Walaupun masih ada masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golput. Hal ini terjadi karena masalah Daftar Pemilih yang belum tertib dan juga kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya suara mereka di dalam pemilihan tersebut padahal wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan merupakan orang-orang yang akan mewakili suara mereka. Pendidikan politik masyarakat telah dilakukan guna menunjang pemantapan sistem politik. Hal tersebut merupakan hal yang sangat strategis untuk mewujudkan semangat kebersamaan, menjaga persatuan, serta menggali aset seluruh stakeholders melalui kemitraan strategis. Kokohnya pertahanan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat yang tenang dan damai merupakan prasyarat penting untuk terlaksananya pembangunan nasional dan daerah. 12
  15. 15. . Di samping indikator tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa di Banten telah muncul berbagai asosiasi masyarakat sipil baik dalam bentuk organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat maupun forum-forum lainnya yang merupakan bentuk peningkatan proses demokratisasi. Hingga tahun ini jumlah organisasi kemasyarakatan telah berkembang lebih dari 97 ormas, yang terdiri dari 21 lembaga profesi, 26 lembaga keagamaan, dan 50 lembaga swadaya masyarakat. Analisis Efektivitas Tren pelayanan demokrasi di Provinsi Banten cenderung meningkat. Hal ini dapat dilihat dari upaya yang dilakukan dalam meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah serta Program Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender serta telah dimasukkannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2007-2012. Berdasarkan data yang diperoleh, terlihat adanya kenaikan GDI di Propinsi Banten yaitu yang pada tahun 2004 sebesar 56,7%, pada tahun 2005 naik menjadi sebesar 58,1%, pada tahun 2006 sebesar 59%, pada tahun 2007 sebesar 60,3%, dan tahun 2008 sebesar 63,2%. Sedangkan GEM juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu 40,1% pada tahun 2004, selanjutnya naik pada tahun 2005 menjadi 45,4%, pada tahun 2006 menjadi 46,2%, pada tahun 2007 menjadi 46,8%, dan pada tahun 2008 meningkat menjadi 47,3%. Mengenai Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Legislatif dapat dijelaskan bahwa dalam pemilu tahun 2004 partisipasi politik rakyat telah diberi kesempatan yang luas dengan berlakunya sistim multi partai dengan peserta sebanyak 24 partai politik dengan hasil 13 partai politik telah memperoleh kursi di DPRD Provinsi Banten periode 2004-2009 yaitu Partai Golkar memperoleh 15 kursi, PKS 11 kursi, PDIP 10 kursi, PPP dan Partai Demokrat 8 kursi, PKB dan PBR 5 kursi, PAN 4 kursi, PBB 3 kursi, PDS 2 kursi, serta PNUI, PSI dan PKPB masing-masing 1 kursi, dan pileg tersebut secara umum berlangsung aman dan tertib. Namun demikian, berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Propinsi Banten, ternyata terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan legislatif untuk tahun pemilihan 2004 dan 2009, yaitu 84,48% menjadi 73,48%. Beberapa hal yang bisa dijadikan penyebab antara lain banyaknya ketidakcocokan data kependudukan dalam Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap. Penyebab lainnya adalah koordinasi yang kurang antar petugas , serta terdapat beberapa wilayah yang secara geografis sulit dijangkau oleh petugas . 13
  16. 16. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Presiden terjadi penurunan namun tidak begitu besar, yaitu 79,59% untuk tahun 2004 dan 74% untuk tahun 2009. Angka ini jika dibandingkan dengan tingkat nasional relatif lebih baik karena tingkat nasional tercatat sebesar 72% untuk tahun 2009. Situasi ini diantaranya dipengaruhi selain oleh partisipasi partai politik (Parpol) yang tinggi, juga karena didukung oleh keadaan keamanan wilayah yang kondusif sehingga Pilpres dapat berlangsung dengan aman dan terkendali 2.2.2 Rekomendasi Kebijakan 1. Data kependudukan agar diperbaiki dan diperbarui terus menerus sehingga Daftar Pemilih menjadi akurat. 2. Masyarakat diberi sosialisasi yang intensif sehingga partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada akan meningkat. 3. Perlu dilakukan pemetaan pembangunan agar berperspektif gender dalam mengembangkan perencanaan dan implementasi kebijakan. 4. Upaya pemberdayaan perempuan agar didukung oleh bidang lain seperti ketenagakerjaan, sosial, kesehatan, dan juga dengan peningkatan anggaran pemerdayaan perempuan. 5. Mengenai masalah tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan legislatif dan presiden, disarankan adanya sosialisasi dari pihak-pihak terkait ke berbagai lapisan masyarakat dengan menggunakan secara maksimal media yang tersedia, dan mengajak masyarakat untuk berperan serta secara aktif untuk mensukseskan kegiatan pemilihan tersebut. 6. Adanya kerjasama yang solid antara panitia pilkada di dalam mensosialisaikan segala urusan mengenai pilkada tersebut, sehingga masyarakat yang golput/tidak memilih dapat berkurang. 14
  17. 17. 2.3 TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 2.3.1 Capaian Indikator Berikut ini digambarkan Grafik capaian indikator outcomes Provinsi Banten dibandingkan dengan capaian indikator outcomes nasional. Analisis Relevansi Dalam analisis ini tingkat kualitas sumber daya manusia diukur dari tingkat pelayanan pendidikan dan kesehatan. Indikator yang digunakan untuk tingkat pendidikan adalah angka partisipasi murni, angka partisipasi sekolah, angka melek huruf , dan persentasi guru yang layak mengajar. Sedangkan indikator yang digunakan untuk tingkat kesehatan adalah prevalansi gizi buruk dan gizi kurang, presentasi tenaga kesehatan, presentasi penduduk ber KB ( Keluarga Berencana), dan laju pertumbuhan penduduk. Capaian tingkat kualitas sumber daya manusia di Provinsi Banten lebih baik dari capaian pembangunan nasional, hal ini dapat dijelaskan dari upaya-upaya Provinsi Banten dalam hal pencapaian tujuan pembangunan, yaitu: a. Tingkat Pelayanan Pendidikan Dari tingkat pelayanan pendidikan, Provinsi Banten berupaya untuk menurunkan biaya pendidikan terutama bagi kalangan pinggiran, daerah terpincil , dan daerah miskin sebagai akibat meningkatnya anggaran 15
  18. 18. pendidikan sebesar 20% dari APBD. Selanjutnya juga berusaha meningkatkan akses untuk mendapatkan pendidikan, meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan, meningkatkan mutu guru yang berkualitas dengan meningkatkan kualifikasi pendidikan guru, dan menambah jumlah guru terutama untuk daerah terpencil dan masyarakat miskin. Di Provinsi Banten, angka peserta partisipasi sekolah atau pendidikan dari tahun ke tahun selalu meningkat, hal ini berkat meningkatnya jumlah lembaga pendidikan . Namun sekolah yang berstatus negeri dirasakan masih kurang sehingga tidak mampu menampung siswa kelas VI yang melanjutkan ke kelas VII di kecamatan-kecamatan. Pada umumnya SMP hanya terdapat di kecamatan dan tidak semua kecamatan memilki SMA. Kendala lainnya adalah masih banyak gedung-gedung sekolah yang rusak dan tidak layak pakai. Pada tahun 2007 sekolah yang rusak berat tercatat sebanyak 5.974 buah atau 15 % dari seluruh jumlah sekolah di Provinsi Banten. Dalam hal peningkatan kualitas guru , Pemerintah Daerah Provinsi Banten telah melakukan peningkatan kualifikasi pendidikan dan kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Upaya meningkatkan kualitas guru tersebut meliputi penempatan pendidik dan tenaga kependidikan secara merata, meningkatkan kualitas pendidik pada jalur formal ataupun non formal bagi yang memiliki kualifikasi minim, dan memberikan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang berdedikasi tinggi. Upaya nyata yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas guru yang layak mengajar di Provinsi Banten adalah : 1. Pengembangan Kompetensi dan Sertfikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan melalui pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan, memfasilitasi pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi tenaga pendidik, memberi beasiswa kepada guru untuk melanjutkan ke jenjang S-1 agar memenuhi standar kualifikasi guru. 2. Target output pada kegiatan pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten adalah : pemilihan guru berprestasi, pemilihan kepala sekolah berprestasi dan berdedikasi, bantuan penelitian dan studi pembangunan tenaga pendidik, pemberian insentif guru swasta, pemilihan pengawas sekolah berprestasi dan berdedikasi, pemilihan guru berdedikasi daerah khusus ( terpencil) Selain itu Provinsi Banten juga berupaya menurunkan jumlah penduduk buta aksara, serta melaksanakan program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. Guna mendukung sasaran ini, pemerintah telah melakukan program-program antara lain program keaksaraan melalui kegiatan-kegiatan pembinaan mutu pendidikan masyarakat melalui Pendidikan Luar Sekolah (PLS) serta pengembangan 16
  19. 19. minat dan budaya baca melalui pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang telah ada sebanyak 164 lembaga yang tersebar di kabupaten dan kota. b. Tingkat Pelayanan Kesehatan Kesehatan merupakan salah satu elemen penting dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), oleh karena itu berbagai program telah dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ini, diantaranya peningkatan akses dan kualitas pelayanan melalui pengembangan poliklinik desa, penempatan tenaga medis, serta pemberian informasi dan pengetahuan kesehatan dasar secara meluas bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Banten terus berupaya untuk mengurangi jumlah balita penderita gizi buruk. Untuk menangani kerawanan gizi tersebut, Dinas Kesehatan terus menggalakkan pemberian gizi tambahan bagi para balita di setiap Puskesmas se-Provinsi Banten. Meskipun demikian, untuk mengatasi masalah tersebut secara tuntas tampaknya cukup sulit sebab terkait dengan tingkat ekonomi orang tua si balita yang rata-rata tidak mampu, jadi selama ekonomi mereka belum membaik penderita gizi buruk akan tetap ada. Usaha lain yang dilakukan adalah meningkatkan cakupan deteksi dini gizi buruk melalui penimbangan bulanan balita di posyandu, meningkatkan cakupan dan kualitas tatalaksana kasus gizi buruk di puskesmas/RS dan rumah tangga, menyediakan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) kepada balita kurang gizi dari keluarga miskin, meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan ibu dalam memberikan asuhan gizi kepada anak dengan air susu ibu (ASI), dan memberikan suplementasi gizi (kapsul Vit.A) kepada semua balita. Juga melibatkan peran aktif tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuka adat dan kelompok potensial lainnya untuk memberikan peengertian kepada masyarakat tentang gizi. Usaha lainnya adalah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dasar kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, posyandu, apotik, poliklinik, dokter praktek, dan bidan praktek. Juga meningkatkan kualitas tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan meningkatan kesiap siagaan penangulangan bencana melalui lintas sektor terkait, rekruitmen dokter, dokter gigi, bidan desa PTT, dan melaksanakan program standarisasi pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi tenaga medis dan tenaga paramedis. Analisis efektivitas Tren kualitas sumber daya manusia di Provinsi Banten cenderung menurun. Hal ini terkait dengan banyaknya jumlah penduduk miskin yang terdapat di Banten. Masyarakat miskin mempunyai akses yang rendah terhadap 17
  20. 20. pendidikan formal dan non formal, karena tingginya biaya pendididkan, terbatasnya jumlah dan mutu parsarana dan sarana pendidikan, terbatasnya jumlah dan guru bermutu di daerah terpencil dan komunitas miskin, terbatasnya jumlah SLTP dan SLTA di daerah perdesaan, daerah terpencil dan kantong-kantong kemiskinan , serta terbatasnya jumlah sebaran dan mutu program kesetaraan pendidikan dasar melalui pendidikan non formal. Tren penurunan ini yang paling menonjol adalah disebabkan oleh sedikitnya jumlah guru berkualitas yang layak mengajar di provinsi banten pada tahun 2008 dan penyebarannya yang belum merata. Di samping itu juga banyak guru-guru yang belum berpendidikan S1 dan banyak juga yang jurusan pendidikannya tidak sesuai dengan bidang yang diajarkan. Selain itu juga disebabkan oleh banyaknya sekolah yang rusak yang mencapai 30% sebagai akibat tidak adanya perbaikan, terutama sekolah dasar (SD Inpres) sejak 30 tahun terakhir. Selain itu menurunnya tren kualitas sumber daya manusia juga disebabkan oleh masih kurangnya pelayanan kesehatan, masih sedikitnya penyuluh KB, dan belum meratanya tenaga medis. Untuk mengatasi masalah tersebut , pemerintah telah melatih paraji untuk dapat melakukan tindakan yang tepat dalam menolong persalinan. Selain itu Pemerintah Propinsi Banten juga membentuk jejaring kader kesehatan di setiap wilayah. 2.3.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Rata-rata nilai akhir SMP/MTS dan SMA/SMK/MA 18
  21. 21. Hasil ujian nasional untuk tingkat SMP tahun 2008 lebih rendah dari rata-rata nasional. Sedangkan untuk tingkat sekolah menengah atas lebih baik dari rata-rata nasional dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan menyediakan buku-buku bacaan gratis. Buku-buku tersebut telah dibeli hak ciptanya oleh dinas pendidikan dan telah diterbitkan sehingga sekolah dapat memperoleh buku tersebut secara gratis. 2.3.3 Rekomendasi Kebijakan 1. Penyediaan dan perbaikan sarana prasarana pendidikan antara lain perbaikan sekolah-sekolah yang rusak 2. Meningkatkan jumlah guru yang berkualitas untuk daerah tertinggal dan masyarakat miskin. 3. Meningkatkan akses kesehatan untuk daerah terpencil antara lain dengan mendirikan/mengaktifkan puskesmas dan posyandu. 4. Menurunkan biaya pendidikan, terutama bagi kalangan pinggiran, daerah terpincil dan daerah miskin sebagai akibat penyediaan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD 5. Meningkatkan akses untuk mendapatkan pendidikan dengan cara meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan. 6. Meningkatkan kualifikasi pendidikan guru dan menambah jumlah guru untuk daerah-daeran terpencil dan komunitas miskin 7. Memberantas buta aksara dengan meningkatkan program-program kesetaraan. 8. Pemerintah Daerah wajib mempertahankan dan bahkan meningkatkan komitmennya pada program keluarga berencana 9. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan. 19
  22. 22. 2.4 TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI 2.4.1 Capaian Indikator Berikut disajikan Grafik Tingkat dan Tren Pembangunan Ekonomi Banten dibandingkan dengan Nasional, dengan Indikator output , antara lain; laju pertumbuhan ekonomi, persentase ekspor terhadap PDRB, persentase output manufaktur terhadap PDRB, persentase output UMKN terhadap PDRB, persentase pertumbuhan realisasi PMA, persentase pertumbuhan realisasi PMDN, dan laju inflasi. Analisis Relevansi Tren pembangunan ekonomi tersebut di atas didasarkan pada indikatori-indikator laju pertumbuhan ekonomi, persentase ekspor terhadap PDRB, persentase output manufaktur terhadap PDRB, persentase output UMKN terhadap PDRB, persentase pertumbuhan realisasi PMA, persentase pertumbuhan realisasi PMDN, dan laju inflasi, Grafik tersebut menunjukkan bahwa tren pembangunan ekonomi Banten ternyata lebih baik dibandingkan dengan tren pembangunan ekonomi nasional. Berdasarkan urutan, Propinsi Banten merupakan 6 daerah yang memiliki tren pertumbuhan ekonomi tinggi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Posisi tersebut dapat dicapai karena Banten memiliki wilayah pengembangan industri yang berbasis ekspor sehingga mendorong pertumbuhan kinerja ekspor yang membentuk PDRB Propinsi Banten. 20
  23. 23. Selain itu, industri yang tumbuh di Banten juga berbasis industri manufaktur, maka ketika analisa pertumbuhan ekonomi didasarkan pada indikator ini secara otomatis tren pembangunan ekonomi Banten menjadi lebih baik dibanding dengan tren pembangunan ekonomi nasional. Tren pembangunan ekonomi nasional didasarkan pada tren seluruh daerah di Indonesia yang tidak merata dan tidak memberikan kontribusi yang sama baiknya. Namun, apabila pertumbuhan ekonomi Banten tersebut dipertemukan relevansinya dengan tingkat kesejahteraan sosial, pengangguran dan kemiskinan di daerah Banten, maka dapat dilihat bahwa tingginya tingkat pembangunan ekonomi Banten bukan karena stimulus yang diberikan oleh pemerintah daerah melainkan disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat dan kondisi geografis Propinsi Banten yang strategis. Salah satu sasaran dan indikator kinerja agenda perekonomian tahun 2007-2012 adalah meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sampai tahun 2012 sebesar 6,2 % . Untuk dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dibutuhkan laju investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) oleh dunia usaha dan pemerintah. Untuk mendukung pencapaian target PMTB ini, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus ditingkatkan semaksimal mungkin. Analisis Efektivitas Efektivitas pembangunan ekonomi didasarkan pada perkembangan setiap tahunnya dari tiga indikator outcomes yakni; Laju Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Ekspor terhadap PDRB, dan Persentase Output Manufaktur terhadap PDRB. Di daerah Banten, indikator andalannya adalah perkembangan industri manufaktur. Sejak tahun 2007, tingkat pembangunan ekonomi mempunyai tren meningkat seiring dengan pembangunan ekonomi Banten yang berbasis industri manufaktur. Kondisi geografis dan kebijakan pemerintah pusat dalam membangun pusat- pusat industri strategis di Provinsi Banten dengan pembentukan cluster-cluster industri mendorong tingkat pembangunan ekonomi di Provinsi Banten. Laju Pertumbuhan Ekonomi Banten tahun 2004 sebesar 5,63%, tahun 2005 naik menjadi 5,88%, tahun 2006 lebih rendah yaitu sebesar 5,57 %, tahun 2007 tercatat paling tinggi yaitu sebesar 6,04 %, tahun 2008 turun menjadi 5,82 %, sedangkan tahun 2009 diperkirakan naik sedikit menjadi sebesar 5,89 %. Dengan kinerja makro ekonomi daerah yang kondusif tersebut, terbuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya dan pemerintah daerah dapat berkosentrasi untuk menyusun strategi dengan membuka atau menciptakan lapangan pekerjaan yang akan menyerap tenaga kerja sehingga akan mengurangi jumlah pengangguran yang pada gilirannya akan mengurangi kemiskinan di Provinsi Banten. 21
  24. 24. Mengenai pendapatan per kapita daerah Banten dapat dikemukakan, bahwa pada tahun 2004 adaalah sebesar Rp. 8,07 juta, tahun 2005 naik menjadi sebesar Rp. 9,37 juta, tahun 2006 naik lagi menjadi Rp.10,61 juta, tahun 2007 juga naik menjadi Rp. 11,4 juta, tahun 2008 mencapaai puncaknya dalam kurun waktu 5 tahun yaitu sebesar 12,76 juta, sedangkan tahun 2009 diperkirakan turun menjadi Rp.11,30 juta. Khusus pendapatan tahun 2005 terbesar dimiliki oleh Kota Cilegon yaitu sebesar Rp 38,61 juta, kemudian diikuti oleh Kota Tangerang sebesar Rp 19,80 juta, dan kabupaten Tangerang Rp 7,22 juta. Sedangkan pendapatan perkapita Kabupaten Pandeglang sebesar Rp 4,28 dan Kabupaten Lebak sebesar Rp 4,42 juta. Total Produksi barang dan jasa yang dihasilkan para pelaku ekonomi di Banten tercermin dalam besaran angka PDRB nya. Pada tahun 2004, nilai PDRB sekitar Rp. 75,56 trilyun . Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 11,59 % dari tahun sebelumnya. Peningkatan perekonomian Banaten disebabkan oleh kenaikan produksi dari hampir semua sektor ekonomi yang ada, khususnya sektor-sektor unggulan seperti sektor industri, perdagangan, pertanian dan perbankan. Dalam lima tahun terakhir, perekonomin Banten telah tumbuh dengan cukup baik. Salah satu indikasi yang paling baik adalah pulihnya sektor perbankan nasional yang berimbas pada membaiknya pertumbuhan sektor keuangan di daerah. Inflasi menggambarkan tingkat perubahan harga secara agregat dari suatu paket komoditi yang dikonsumsi oleh penduduk. Inflasi dihitung secara rutin setiap bulan dengan berbasiskan data survei harga-harga yang dilaksanakan mingguan, dua mingguan dan bulanan oleh BPS Banten dari survei yang dilaksanakan di beberapa pasar. Untuk menghitung inflasi terlebih dahulu dihitung Indeks Harga Konsumen (IHK). Saat ini penghitungan IHK di seluruh Indonesia menggunakan tahun dasar 2002. Laju inflasi Banten dalam kurun waktu 2005 – 2009 berfluktuasi. Faktor kenaikan BBM berdampak sangat signifikan bagi meningkatnya laju inflasi. Tingkat inflasi di Banten pada tahun 2004 adalah sebesar 5,95 %, tahun 2005 meningkat menjadi 6,11 % sebagai akibat kenaikan harga BBM, tahun 2006 naik lagi menjadi 7,67 %, tahun 2007 turun menjadi 6,31 %, tahun 2008 naik tinggi menjadi 11,47 %, dan tahun 2009 diperkiraakan sebesar 11,90 %. 2.4.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Gambaran dan analisa capaian indikator output penunjang outcomes yang spesifik dan menonjol adalah : Persentase Ekspor Terhadap PDRB Berikut ini data persentase ekspor terhadap PDRB baik Provinsi Banten maupun Nasional. Tahun 2004 2005 2006 2007 2008 NASIONAL (%) 20.07 20.84 19.48 21.26 20.34 BANTEN (%) 4.68 6.78 4.74 4.63 9.91 22
  25. 25. Persentase ekspor terhadap PDRB di Banten pada tahun 2004 sebesar 4,68 persen dan meningkat pada tahun 2005 menjadi 6,78 persen. Tahun 2006 dan 2007 persentase menurun menjadi 4,74 persen dan 4,63 persen. Volume ekspor melalui pelabuhan penting di Banten yaitu di pelabuhan Merak dan Cigading pada tahun 2007 mencapai total 1.680.118.361 ton atau menurun sebesar 5,72 persen dibandingkan tahun 2006 dengan nilai ekspor sebesar US $ 579.864.006 atau turun 28,46 persen .Sedangkan volume impor pada tahun 2007 mencapai total 10.644.926.654 ton, meningkat sebesar 0,11 persen dari tahun sebelumnya dengan nilai impor sebesar US $ 4.827.418.156 (naik 9,07 persen). Pada tahun 2007 Provinsi Banten mengalami defisit devisa sebesar US $ 4.247.554.150 atau terjadi kenaikan defisit sebesar 17,55 persen dibanding tahun sebelumnya yang defisit sebesar US $ 3.613.379.117. Defisit ini disebabkan oleh adanya ekspor Provinsi Banten melalui Pelabuhan di luar Pelabuhan Banten. Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi PMA Tahun 2004 2005 2006 2007 2008 NASIONAL (%) 25.82 99.39 -32.79 68.91 -41.62 BANTEN (%) 105.76 657.12 388.26 81.45 32.49 23
  26. 26. Penggerak perekonomian biasanya adalah konsumsi dan investasi. Konsumsi akan memacu sektor produksi untuk menciptakan output. Peningkatan konsumsi yang tinggi akan menyebabkan peningkatan output yang tinggi pula. Selanjutnya, investasi juga menjadi faktor pemicu yang tak kalah penting, karena investasi memiliki daya penggerak ekonomi yang lebih besar dibanding dengan konsumsi. Dengan demikian, investasi sangat dibutuhkan bagi pembangunan ekonomi. Setiap daerah/negara berlomba untuk menarik investor baik asing maupun domestik agar mau berinvestasi di wilayahnya. Berbagai sarana dan kemudahan diberikan dalam rangka menarik investor tersebut. Persentase pertumbuhan realisasi investasi PMA pada tahun 2005 sangat tinggi yaitu sebesar 657,15 %, jauh melampaui angka nasional sebesar 99,39 %. Pencapaian nilai proyek investasi pada tahun 2005 tersebut telah menempatkan Banten sebagai tujuan investasi tertinggi di tingkat nasional. Banyaknya proyek PMA dan PMDN yang disetujui oleh pemerintah di Banten pada tahun 2005 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah proyek PMA 71 proyek menjadi 85 proyek, sedangkan PMDN naik menjadi 17 proyek dari 11 proyek pada tahun 2004. Kondisi politik, keamanan serta isu teroris dengan sejumlah aksi bom di tanah air tidak menjadi penghambat mengalirnya investasi yang ada ke wilayah Banten karena Pemerintah Provinsi Banten giat melakukan promosi investasi sehingga investasi dapat meningkat walaupun kondisi indonesia secara umum belum cukup kondusif bagi investasi. 24
  27. 27. Realisasi Investasi Di Provinsi Banten ( 1999 – 2009 ) No Sektor PMA PMDN Proyek Investasi Proyek Investai (US$.000) (Rp 000.000) 1 Primer 10 33.284,3 11 92.775,7 2 Sekunder 858 14.318.362,4 525 31.471.727,8 3 Tersier 166 1.053.692,4 43 4.944.853,7 Jumlah 1.034 15.405.340,1 579 36.509.357,2 Sumber : BPKMD Provinsi Banten 2009 Realisasi Investasi di Provinsi Banten tahun 2009 sampai dengan bulan Agustus tahun 2009 sbb : PMA 72 proyek dengan nilai investasi sebesar US$ 1.147.991.589,61. Nilai investasi terbesar berdasarkan lokasi : 1. Kota Cilegon = US$ 984,7 Juta 2. Kabupaten Tangerang = US$ 71,9 Juta 3. Kabupaten Serang = US$ 64,7 Juta Nilai investasi terbesar berdasarkan bidang usaha : 1. Industri Kimia dan Farmasi (industri Pusat Olefin) = US$ 893,6 Juta 2. Listrik, Gas dan Air = Rp 1,01 Trilyun 3. Industri Jasa Penunjang Pertambangan Minyak ( Penyimpanan BBM ) = US$ 89,8 Juta, sedangkan jumlah serapan TKI dalam investasi asing s/d Agustus 2009 = 21.982 orang. Untuk PMDN nilai investasi sampai dengan bulan Agustus 2009 sbb: Jumlah proyek 72 dengan nilai investasi Rp 5,5 Trilyun. Nilai investasi berdasarkan lokasi : 1. Kabupaten Tangerang = Rp 2,3 Trilyun 2. Kabupaten Serang = Rp 1,9 Trilyun 3. Kota Tangerang = Rp 1,1 Trilyun Nilai investasi terbesar berdasarkan bidang usaha : 1. Industri bahan kain ban dan indistri karet = Rp 1,8 Trilyun di Kab. Serang 2. Industri Pengolahan Coklat – Rp 1,4 Trilyun di Kab. Tangerang sedangkan jumlah serapan TKI pada investasi PMDN s/d Agustus = 5.744 orang 25
  28. 28. Minat Investasi di Provinsi Banten kurun waktu 2001-2009 NO Keterangan PMA PMDN 1 Nilai Total Rencana Investasi US$ 10,09 M Rp 20,09 T 2 Jumlah Rencana Proyek 821 152 3 Rencana Investasi Berdasarkan Sektor - Sektor Primer 5% 2,5 % - Sektor Sekunder 80 % 85 % - Sektor Tersier 15 % 12,5 % 4 Jumlah Rencana Penyerapan TKI 119.816 orang 30.964 orang Sedangkan minat investasi tertinggi berdasarkan asal negara adalah : 1. Gabungan negara = US$ 8,5 Milyar 2. Singapura – US$ 437 Juta 3. Korea Selatan = US$ 364 Juta Kebijakan Investasi Pemerintah Provinsi Banten Sampai saat ini upaya terus menerus untuk meningkatkan investasi di Provinsi Banten masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah, walaupun Pemda belum bisa memberikan stimulus yang cukup berarti untuk menggairahkan investasi di Banten. Perda Penanaman modal yang ramah investasi seharusnya mampu memangkas birokrasi dan memberikan daya tarik. Hal ini sulit dilakukan oleh Provinsi Banten karena wewenang perizinan 60 % masih di kabupaten, 35 % di pusat dan hanya 5 % di provinsi, sedangkan kebijakan tarif, tax holiday, kebijakan perpajakan, urusan perizinan, IMB masih ditangani oleh Pusat dan kabupaten/kota. Namun demikian Pemerintah Provinsi tetap berupaya semaksimal mungkin memfasilitasi agar investor semakin berminat menanamkan modalnya di Banten karena Banten memiliki keunggulan kompetitif. Belum adanya kebersamaan dalam memperbaiki citra birokrasi merupakan kendala yang harus segera dicari pemecahannya. Niat dan komitmen pemerintah daerah sudah ada tetapi implementasi belum terwujud karena kesulitan dalam mengubah kultur, sehingga jangka waktu pengurusan perizinan dan besarnya tarif belum benar- benar transparan. Kendala yang biasanya terjadi dalam investasi adalah birokrasi, percaloan, infrastruktur yang belum mendukung seperti listrik, air bersih, jalan yang rusak, masalaah perburuhan, regulasi yang tumpang tindih antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta kurangnya SDM yang siap di dunia kerja. Upaya BPKMD mendorong investor datang ke Banten adalah dengan melakukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan promosi di dalam maupun ke luar negeri. Provinsi Banten secara geografis berdekatan dengan Jakarta dan 89 % 26
  29. 29. investasi di Banten berkantor pusat di Jakarta, selain itu Banten memiliki Bandara Internasional, Pelabuhan Bodjonegara dan pelabuhan swasta,dan jalan tol sehingga Provinsi Banten menduduki peringkat ke lima sebagai provinsi yang paling diminati investor baik PMA maupun PMDN. Pemerintah daerah berharap suatu di masa yang akaan dataang, Banten tidak hanya memiliki keunggulan komparatif tetapi harus memiliki keungguilan kompetitif. Untuk mewujudkan harapan tersebut Kapolda beserta jajarannya siap membantu menjamin keamanan investor di Banten. Salah satu agenda besar yang sudah menjadi agenda nasional dalam rencana investasi di Provinsi Banten adalah pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS). Bila dilihat aktivitas penyeberangan antara Bakauheni–Merak, maka hubungan antar Pulau Sumatera dan Jawa sangat intensif. Setiap hari rata-rata lebih dari 2.000 ton barang dari Pulau Sumatera mengalir ke Pulau Jawa melalui Provinsi Banten. Selain itu, rata-rata lebih dari 15.000 orang dan lebih dari 4.000 kendaraan per hari berupa truk, bis, kendaraan pribadi dan sepeda motor melintas pada jalur penyeberangan Merak-Bakauheni. Padahal kondisi kapal penyeberangan rata-rata sudah berumur 20 tahun atau lebih sehingga rawan terjadi kecelakaan. Begitu juga dengan 22 ribu ton batubara per hari dari Sumatera Selatan dikirim melalui Pelabuhan Merak-Bakauheni untuk konsumsi PLTU Suralaya. Dapat dibayangkan apabila sarana transportasi penyeberangan antara Lampung dan Banten terputus, maka pasokan hasil bumi untuk Pulau Jawa dan nasional akan mengalami hambatan yang signifikan, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, Banten dan Lampung sebagai pintu gerbang antara Pulau Sumatera dan Jawa harus bersatu dan bersinergi agar pembangunan JSS dapat terwujud. Jembatan Selat Sunda mempunyai tujuan sebagai berikut : a. Memperlancar pertumbuhan perekonomian di Sumatera dan Jawa b. Meratakan pertumbuhan wilayah. c. Memperkuat persatuan bangsa d. Menjadi salah satu tujuan wisata yang menarik terutama pada kawasan sekitar tapak jembatan e. Menumbuhkan minat investasi ekonomi, sosial, budaya, pertanian, industri, pariwisata, dll. f. Mempermudah pengawasan dan pengendalian konservasi alam. g. Meningkatkan kesempatan dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar Rencana biaya total termasuk biaya konstruksi, biaya studi, dan jasa engineering sebesar Rp. 117 trilyun, dengan prediksi waktu pelaksanaan konstruksi selama 6 – 10 tahun. Saat ini proyek sudah dalam tahap MoU antara Provinsi Banten dan Provinsi Lampung, serta sudah ada investor swasta yang telah melakukan Memorandum of Agreement yaitu Group Artha Graha. Dengan dibangunnya Jembatan Selat Sunda ini, maka potensi pertumbuhan ekonomi 27
  30. 30. secara nasional akan semakin meningkat. Namun demikian perlu dibentuk suatu Badan pengelola Selat Sunda, yang mengelola Jembatan Selat Sunda dan kawasan di sekitarnya. Dalam upaya meningkatkan minat investasi di Banten, dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Bojonegara (Special Economy Zone) di Bojonegara dengan luas area 5.000 Ha, yang letaknya berdampingan dengan lokasi Pelabuhan Laut Intenasional Bojonegara di Kabupaten Serang, untuk memberikan kemudahan pelayanan barang- barang ekspor-impor ke berbagai negara tujuan. Kawasan Ekonomi Khusus di Bojonegara ditunjang dengan berbagai fasilitas kemudahan dan penyediaan infrastruktur berupa jalan bebas hambatan (tol), kereta Api, listrik, telekomunikasi, air bersih, jaringan pipa gas, dan infrastruktur lainnya. Rencana pengembangan ekonomi khusus di Bojonegara telah ditunjang dengan pengembangan kilang minyak, terminal Integrated Super Transit , dan Klaster Industri Petrochemical sebagai berikut : 1. Kilang Minyak - Lokasi di Bojonegara dengan luas 350 Ha - Kapasitas produksi 300.000 barrel/hari - Produk : LPG, Gasoline, Karosene, Solar, Fuel Oil, Coke. - Pasar potensial Lokal : Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi,Papua Ekspor : India, Myanmar, Thailand, Vietnam, China, Philipines, PNG, Australia - Investasi proyek US$4.000 Juta - NPV: US $3.219 million, IRR: 16,8 %, ROE : 25,3 %, Payback Period : 6 year 2. Terminal Integrated Super Transit - Lokasi di Bojonegara Kapasitas terpasang : 1 juta kilo liter - Produk : Oil, gasoline, kerosene, Diesel, LPG, Pet Chem - Project investation : US $262 million (Storage US $ 190 juta, Pipa gas US $72 juta) - Jarak Bojonegara-Plumpang 190 km - NPV : US $275 million; IRR : 19,5 %; ROE : 21,8 %; Payback Period : 6,8 year 3. Klaster Industri Petro Chemical - Tujuan Peningkatan kapasitas terpasang dari 67,3 menjadi 70 % tahun 2009 - Untuk memenuhi kebutuhan domestik (Olefin 6-8 % per tahun, Aromatic 4-6 % per tahun). - Basic CI 3-5 5 per tahun Untuk mendukung integrasi core industries dan home industries - Pasar ekspor : USA, Jerman, Perancis, Jepang, Korea Selatan, China, Arab Saudi, Iran, Uni Emirat Arab. 28
  31. 31. Berdasarkan kunjungan lapangan ke Desa Puloampel, lokasi dekat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bojonegara dan berdiskusi dengan warga, pada dasarnya warga berharap dapat merasakan keberadaan kawasan ini dengan dilibatkannya sebagai tenaga kerja. Kemudian adanya Kawasan Ekonomi Khusus ini tidak mengganggu aktivitas para nelayan yang mencari ikan di sekitar kawasan dan tidak mengganggu areal pertanian mereka akibat limbah yang mungkin mencemari. Selain rencana proyek Jembatan Selat Sunda (JSS) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bojonegara, rencana investasi di Banten yang merupakan agenda nasional adalah akan dibangunnya Waduk Karian dengan tujuan sebagai tahap pertama dari pengembangan sumber daya air di wilayah Sungai Ciujung dan Cidurian untuk memenuhi kebutuhan air perkotaan dan industri di Serang, Tangerang, dan DKI Jakarta serta tambahan pasokan irigasi untuk daerah irigasi Ciujung dan Rancasumur. Agenda nasional lain adalah pembangunan PLTU Labuan sebagai bagian dari rencana pemerintah dalam menyediakan pasokan listrik 10.000 MW. 2.4.3 Rekomendasi Kebijakan Berangkat dari analisa relevansi dan efektivitas diatas maka beberapa rekomendasi yang dapat diberikan diantaranya : 1. Pemerintah daerah perlu merancang kebijakan pembangunan ekonomi yang mampu mendorong penyerapan tenaga kerja yang tinggi, sambil terus mendorong industri manufaktur yang berbasis ekspor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan-kebijakan berorientasi pada kemudahan dalam berinvestasi melalui alokasi program pembangunan sektor infrastruktur seperti jalan, pelabuhan dan listrik. 2. Melakukan reformasi birokrasi melalui perbaikan tingkat kepastian berusaha (certainty of doing business ) terutama pada perizinan. 3. Melakukan revitalisasi terhadap sektor yang lebih padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja lebih besar sehingga dapat menekan tingkat pengangguran, contohnya sektor pariwisata. Banten memiliki potensi pariwisata yang potensial yang tidak dieksplorasi secara maksimal, padahal industri pariwisata merupakan industri yang paling padat karya. Oleh sebab itu, perlu komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah untuk mendorong tumbuhnya industri sektor ini. 29
  32. 32. 2.5 TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 2.5.1 Capaian Indikator Berikut ini digambarkan Grafik capaian indikator outcomes Provinsi Banten dibandingkan dengan capaian indicator outcomes nasional. Analisis Relevansi Capaian tingkat kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup di Provinsi Banten selama selalu lebih baik dari capaian nasionaldan trennya sejalan bahkan lebih baik dari tingkat kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup secara nasional. Indikator output untuk tingkat kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup dilihat dari rehabilitasi lahan kritis dan pengelolaan terumbu karang. Kerusakan terumbu karang mencapai 60% dari total luas terumbu karang yang terdapat di Banten. Kerusakan itu terjadi akibat masih maraknya penangkapan ikan yang menggunakan bom ikan, zat kimia, serta menggunakan pukat harimau. Selain itu kerusakan juga diakibatkan oleh pengambilan terumbu karang dengan menggunakan linggis dan alat lainnya seperti terjadi di pesisir Binuangeun. Sedangkan luas lahan kritis di wilayah Banten hingga saat ini mencapai 131.300 hektare, yang tersebar di tiga kabupaten yakni Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Serang. Penyebab kerusakan hutan adalah penebangan liar.Untuk merehabilitasi hutan, pada tahun 2007 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten memprogramkan penanaman sejuta pohon yang tersebar di seluruh wilayah Banten. Luas lahan kritis tersebut tersebar di sekitar hutan lindung seperti di sekitar gunung Halimun dan Gunung Salak serta di wilayah Kecamatan Kanekes Kabupaten Lebak, di wilayah gunung Akar Sari dan Pulo Sari Kabupaten Pandeglang dan di Pegunungan Cidano dan Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Serang. 30
  33. 33. Upaya yang dilakukan oleh Provinsi Banten dalam pembangunan bidang sumber daya alam dan lingkungan sehingga capaiannya lebih tinggi dari nasional, yaitu: 1. Mengupayakan suatu kawasan untuk menjadikan kawasan konservasi wilayah laut yaitu di Kecamatan Panimbang. Program pertama yang dilakukan adalah menanam kerang hijau. Penanaman kerang ini dimaksud untuk menumbuhkan ekosistem biota laut dan memperbaiki kerusakan yang saat ini terjadi. 2. Saat ini Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten telah mengupayakan Pulau Tunda sebagai daerah konservasi laut yang dilindungi oleh peraturan desa (perdes) dan akan ditingkatkan melalui peraturan bupati (perbub) dan peraturan gubernur (pergub). Daerah itu akan menjadi wilayah kawasan konservasi daerah. 3. Kawasan yang akan kembali dijadikan daerah konservasi laut yaitu di gugusan Pulau Sanghiang, Sumur, Pulau Peucang. Ketiga daerah itu akan segera dibuatkan peta wilayah konservasi daerah. 4. Untuk mencegah kerusakan terumbu karang telah dilakukan usaha untuk memberdayakan masyarakat pesisir dengan mengembangkan budidaya terumbu karang. Mereka diberdayakan dengan usaha terumbu karang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan juga untuk menjaga kepunahan ekosistem kekayaan biota laut. 5. Melakukan rehabilitasi lahan-lahan kritis dengan berbagai program, antara lain dengan penanaman sejuta pohon, one man one tree, dan gerakan rehabilitasi lahan. Upaya lain adalah mendorong pembibitan yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga mereka bisa menanam sendiri lahan yang terlantar. Di kawasan Teluk Banten terdapat terumbu karang seluas 2.5 km2 yang 22% diantaranya merupakan terumbu karang Hidup .Terumbu karang di Provinsi Banten tersebar di sekeliling pulau-pulau kecil terutama di P. Panjang sekitar 7 km2 dan di sejumlah kecil Gosong Dadapan, P. Kubur, P. Pamujan Kecil dan P.Pamujan Besar serta di sejumlah tempat di pantai. Jenis-jenis Terumbu Karang yang dapat dijumpai: karang struktur tipis seperti piring (thin, plating structure) seperti echinopora lamellose, karang bercabang (branching) di permukaannya seperti Montipura digitata, karang masif (massive corals). Selain terumbu karang dijumpai pula padang lamun. Padang lamun di Indonesia luasnya Indonesia: ±366.9 Ha yang 100 Ha berada di Teluk Banten sebagai kawasan padang lamun terbesar di Indonesia. Ekosistem padang lamun merupakan habitat: duyung, teripang, ikan, daerah asuhan bagi larva ikan, dan ikan muda, tempat mencari makan bagi ikan karang dan ikan pemangsa, duyung, penyu, daerah persembunyian ikan muda, habitat macro dan microbenthos sbg makanan ikan. Padang lamun juga berfungsi untuk menahan terjadinya proses sedimentasi perairan pantai sehingga stabilitas pantai pesisir dan lingkungan estuaria terjaga. 31
  34. 34. Selain itu, pada saat ini padang lamun juga banyak dimanfaatkan oleh manusia ssebagai bahan pembuatan keranjang, pengisi kasur, atap rumah, penyaring limbah, kertas, pakan ternak. Perairan laut merupakan habitat yang sesuai untuk tempat pembiakan dan pembesaran ikan-ikan ekonomis tinggi seperti ikan kakap dan kerapu. Di padang lamun terdapat 77 jenis ikan dengan produksi ikan kerapu, baronang, dan udang dalam jumlah besar. Dari sekitar 159 jenis ikan kerapu (grouper) di dunia, terdapat 14 jenis yang ada di perairan ini. Dari sekitar 103 jenis ikan kakap (famili Lutjanidae) didunia, 9 jenis berada di perairan laut di Provinsi Banten terutama di Teluk Banten. Hingga saat ini luas kawasan konservasi laut hanya satu kawasan yaitu kawasan laut di Panimbang luasnya 2.188,77 ha. Rencana ke depan kawasan konservasi laut ditambah dengan Pulau panjang. Dikawasan koservasi laut di Panimbang yang berpotensi selain padang lamun juga kawasan terumbu karang dan biota laut lainnya seperti ikan-ikan tertentu yang dianggap langka. Di Banten hingga saat ini tindak pidana perikanan kerap terjadi (illegal fishing), seperti penangkapan dengan pukat harimau. Hal tersebut menurut Kejaksaan Tinggi disebabkan kurang konsisten dan komitmen dalam menangani illegal fishing, kurang keterpaduan langkah diantara beberapa SKPD yang berkaitan dengan perikanan, rendahnya anggaran yang terdistribusi untuk penanganan ilegal fishing, kurangnya sosialisasi kebijakan dan sanksi hukum yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan. Kejaksaan Tinggi menerima perkara dari 2 sumber yaitu dari Polda Metro Jaya dan Polda Banten, hal tersebut kerap kali menyebabkan kurang intensifnya penanganan illegal fishing. Pada tahun 2008 terjadi kasus illegal fishing dengan menggunakan jaring trawl sebanyak 39 kasus dan kasus tersebut dapat ditangani dengan menetapkan denda atau sanksi pidana 6 bulan sampai dengan satu tahun penjara. Pada tahun 2007 kasus illegal fishing menurun tajam yaitu hanya 7 perkara. Analisis Efektivitas Tingkat kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup di Provinsi Banten cenderung membaik dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa program-program yang dijalankan di bidang pengelolaan sumber daya alam tercapai, namun demikian masih perlu ditingkatkan lagi sampai bumi ini benar-benar terjaga. Masih maraknya pengambilan ikan dengan pengeboman dan penebangan pohon yang berlebihan adalah tantangan tersendiri yang harus dihadapi oleh pemerintah Provinsi Banten. Kerusakan terumbu karang berdampak pada masyarakat di sekitar kawasan pantai. Hancurnya terumbu karang menyebabkan kadar karbon-dioksida air semakin tinggi dan ini mengakibatkan kematian biota-biota laut yang berimbas pada manusia sebagai mata rantai terakhir pemanfaat potensi laut. Fungsi ekologis terumbu karang sendiri antara lain adalah sebagai benteng (perlindungan) pulau dari gempuran badai dan tempat habitat berbagai biota. Fungsi ekonomisnya adalah sebagai sumber perikanan, sumber 32
  35. 35. obat, tempat wisata dan ornamen akuarium. Upaya yang dilakukan untuk tetap menjaga efektivitas tersebut adalah dengan jalan: 1. Penyuluhan tentang Undang Undang Perikanan kepada para nelayan di wilayah Provinsi Banten. 2. Menjaga dan melestarikan hutan, terutama hutan-hutan yang berada di kawasan konservasi, yaitu di Taman Nasional Halimun Salak, Taman Nasional Ujung Kulon, Cagar Alam Rawa Danau, Cagar Alam Tukung Gede, Cagar Alam Pulau Dua, dan Taman Wisata Laut Pulau Sangiang. 3. Mencegah penebangan pohon di hutan lindung, seperti Gunung Pulosari, Gunung Karang dan Gunung Aseupan. 2.5.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Gambaran dan analisa capaian indikator output penunjang outcomes yang spesifik dan menonjol Tindak pidana perikanan masih terjadi antara lain disebabkan pada tahun 2004 – 2009 tidak diadakan sosialisasi Undang-Undang Perikanan, oleh sebab itu banyak masyarakat yang belum paham tentang aturan perundangan sehingga melanggar dan melakukan tindak pidana perikanan. Sosialisasi Undang-Undang tersebut seharusnya dilakukan oleh Angkatan Laut, POLRI dan PNS Perikanan, meskipun anggaran sosialisasi tersebut masih minim. Tidak pidana perikanan juga disebabkan oleh pelanggaran wilayah batas perairan dan pembuangan limbah industri. 33
  36. 36. 2.5.3 Rekomendasi Kebijakan 1. Sosialisasi Undang-undang Perikanan dan peraturan-peraturan lain tentang Sumber Daya Alam (SDA) & Lingkungan Hidup ( LH). 2. Perlunya peningkatan gerakan nasional one man one tree, dengan jalan gerakan penanaman untuk rehabilitasi lahan terutama luar kawasan. Upaya yang dilakukan adalah usaha pembibitan pohon swadaya masyarakat 3. Perlunya peningkatan anggaran untuk penyuluhan dan sosialisasi Undang-undang Perikanan sehingga pelanggaran terhadap tindak pidana perikanan bisa dikurangi. 4. Perlunya regulasi pemerintah yang tegas dalam mengatur tata cara dalam menangkap ikan terutama di laut yang banyak terdapat terumbu karang sehingga tidak merusaknya. 34
  37. 37. 2.6 TINGKAT KESEJAHTERAAN SOSIAL 2.6.1 Capaian Indikator Berikut ini disajikan Grafik capaian indikator outcomes Provinsi Banten dibandingkan dengan capaian indicator outcomes nasional. Analisis Relevansi Berdasarkan grafik diatas maka tingkat kesejahteraan sosial di Provinsi Banten lebih baik daripada tingkat kesejahteraan nasional. Indikator yang digunakan adalah persentase penduduk miskin, tingkat penganguran terbuka, persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak dan lanjut usia, dan persentase pelayanan dan rehabilitasi sosial. Tren tingkat kesejahteraan sosial di Provinsi Banten sejalan dengan tren nasional yang cenderung meningkat sejak tahun 2006. Ini dimungkinkan karena Provinsi Banten merupakan daerah industri dan mempunyai PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang cukup tinggi sehingga pendapatan per kapita meningkat . Industri di Banten tidak memiliki kaitan yang erat dengan industri lainnya karena bahan bakunya sebagian besar diimpor, sedangkan hasil produksinya sebagian besar untuk ekspor. Pembangunan yang dilaksanakan di Provinsi Banten telah mampu menjawab permasalahan utama yang ada di Provinsi Banten terutama dalam menurunkan persentase penduduk miskin dan persentase pelayanan kesejahteraan serta rehabilitasi sosial. Namun demikian tingkat penganguran terbuka di Provinsi Banten lebih besar daripada nasional.Hal ini disebabkan beberapa hal yaitu karena banyak industri di Provinsi Banten yang padat modal 35
  38. 38. sehingga tidak mampu menyerap banyak tenaga kerja yang menganggur. Hal lain adalah banyak tenaga kerja yang berasal dari luar Banten karena tenaga kerja dari Banten belum memiliki kompetensi yang diperlukan oleh industri- industri. Banyak upaya yang telah dilakukan dalam menurunkan tingkat penganguran, diantaranya dengan lebih memberdayakan peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang cukup banyak di Provinsi Banten dan banyak menyerap tenaga kerja. Selain itu melalui balai-balai latihan kerja, para pencari kerja dilatih agar mempunyai kompetensi yang dibutuhkan oleh industri. Provinsi Banten telah berupaya terus dalam meningkatkan pelayanan bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), diantaranya dengan lebih memberdayakan peran panti BPS (Balai Perlindungan Sosial) untuk para jompo, anak korban tindak kekerasan, tuna grahita, bayi terlantar, dan sebagainya. Banyak kegiatan yang melibatkan kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti Badan Narkotika Provinsi dalam menangani korban narkoba dengan sosialisasi, pelatihan, maupun penanganan secara langsung. Beberapa kendala yang dirasakan adalah masih minimnya sarana dan prasarana serta pelayanan.Dalam hal ini Provinsi Banten belum mempunyai pusat rehabilitasi para mantan korban narkoba sehingga harus dikirim ke luar Banten. Analisis Efektivitas Tren tingkat kesejahteraan sosial cenderung meningkat atau membaik sejak tahun 2007. Indikator output yang digunakan adalah persentase penduduk miskin, tingkat penganguran terbuka, persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak dan lanjut usia, dan persentase pelayanan dan rehabilitasi sosial. Ini dimungkinkan sebagai dampak kontribusi program–program pemerintah pusat seperti program BLT (Bantuan Langsung Tunai), program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), KUR (Kredit Usaha Rakyat), dan sebagainya dalam menurunkan persentasi tingkat kemiskinan dan pengangguran serta pelayanan kesejahteraan dan rehabilitasi sosial. Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di Provinsi Banten pada periode 2004 sampai tahun 2006 menunjukkan kenaikan, tetapi sejak tahun 2007 persentase penduduk miskin di Provinsi Banten mengalami penurunan dan secara keseluruhan dapat digambarkan sebagai berikut : Tahun Jumlah Penduduk Miskin (orang) Jumlah Penduduk Miskin (%) Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Kota+Desa 2004 279.900 499.300 779.200 5,69 11,99 8,58 2005 370.200 460.300 830.000 6,56 12,34 8,86 2006 417.100 487.300 904.300 7,47 13,34 9,79 2007 399.400 486.800 886.000 6,79 12,52 9,07 Sumber : BPS Provinsi Banten, 2008 36
  39. 39. Pada tahun 2004, jumlah penduduk miskin sebesar 779.200 orang (8,58%) kemudian terjadi kenaikan sedikit pada tahun 2005 menjadi 830.000 orang (8,86%). Ini diduga terjadi akibat kenaikan harga BBM (tahap 1) pada bulan Maret 2005. Pada tahun 2006 terjadi kembali kenaikan penduduk miskin yang sangat besar yaitu menjadi sebesar 904.300 orang (9,79%), mengingat pada periode perhitungan tersebut (Juli 2005-Maret 2006), pemerintah menaikkan kembali harga BBM (tahap 2) pada bulan Oktober 2005. Sebagai akibatnya penduduk yang tergolong tidak miskin namun penghasilannya berada di sekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin. Pada tahun 2007, kondisi perekonomian sedikit pulih yang ditandai besaran angka inflasi tidak menembus angka dua digit. Program –program pemerintah pusat seperti Bantuan Tunai Langsung (BLT) mempunyai peranan dalam menurunkan angka ini, di samping itu juga disebabkaan oleh upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah seperti : program pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial , program peningkatan kualitas hidup, program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam, Program Keluarga Berencana, dan sebagainya. Tren tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten mengalami penurunan sejak tahun 2007 dan rata-rata masih di atas angka nasional. Tren ini sebanding atau linear dengan tren persentase penduduk miskin yang ada di Provinsi Banten. Program-program pemerintah pusat seperti PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) dan KUR (Kredit Usaha Rakyat) mempunyai peranan dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten. Selain itu juga disebabkan upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah , diantaranya : menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan sebagainya. Tren pelayanan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak (terlantar, jalanan, balita terlantar, dan nakal) mengalami penurunan sejak tahun 2005, tetapi mengalami kenaikan saat memasuki tahun 2009 meskipun besarnya tidak signifikan. Kontribusi yang terbesar adalah pelayanan terhadap bayi terlantar dan anak terlantar. Kegiatan untuk penanganan masalah ini memang memerlukan dedikasi kemanusiaan yang tinggi karena harus mengurus anak jalanan, anak terlantar, balita terlantar, anak nakal, dan sebagainya yang serba tidak menyenangkan. Provinsi Banten mempunyai panti BPS (Balai Perlindungan Sosial) yang menampung mereka. Di panti ini masih dirasakan kekurangan fasilitas dan sumber daya manusia serta kondisinya belum memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan. Tren pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia mengalami penurunan sejak tahun 2008 dan angka teritnggi terjadi pada tahun 2007. Penanganan bagi para lanjut usia dilakukan pula oleh Dinas Sosial Provinsi Banten melalui 37
  40. 40. panti BPS (Balai Perlindungan Sosial). Khusus untuk para lanjut usia ini sangat diperlukan para perawat yang betul- betul sabar dan penuh dedikasi. Minimnya tenaga perawat dan terbatasnya tempat perawatan menjadi kendala dalam menampung para lanjut usia, oleh karena itu diperlukan tenaga-tenaga perawat yang handal dan tempat yang lebih luas. Tren pelayanan dan rehabilitasi sosial (penyandang cacat, tunasosial, dan korban penyalahgunaan narkoba) mengalami fluktuasi dan tertinggi terjadi pada tahun 2006, kemudian mengalami penurunan tahun 2007 dan 2008 serta naik kembali di tahun 2009. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) oleh Dinas Sosial Provinsi Banten telah dilakukan dengan kegiatan bimbingan sosial, pelatihan ekonomi produktif , dan sebagainya. Hal terpenting yang harus dilakukan dalam penanganan PMKS ini adalah pemulihan sosial, agar mereka bisa kembali dan diterima di masyarakat. Beberapa program pelayanan dan rehabilitasi sosial masih dirasakan minim fasilitas dan standar pelayanan. Tuna sosial yang terdiri dari para penyandang cacat ditampung di panti BPS (Balai Perlindungan Sosial) bersama-sama dengan anak telantar dan para lanjut usia. Para tuna sosial berupa Wanita Tuna Susila (WTS) ditampung di panti rehabilitasi yang berada di Lebak, sedangkan para gelandangan/pengemis belum mempunyai tempat penampungan. Begitu pula untuk para korban penyalahgunaan narkoba, Provinsi Banten belum mempunyai tempat rehabilitasi sehingga para korban dikirim ke Bogor atau ke Lembang (Bandung). 38
  41. 41. 2.6.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol Gambaran dan analisa capaian indikator output penunjang outcomes yang menonjol Dari grafik diatas terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka secara nasional. Ini kontradiktif dengan kenyataan bahwa Provinsi Banten merupakan daerah industri. Hal ini disebabkan oleh sifat dari sebagian besar industri di Provinsi Banten yang padat modal dan bukan padat karya sehingga tidak banyak menyerap tenaga kerja. Di samping itu juga karena lowongan pekerjaan di sektor industri banyak diisi oleh tenaga kerja dari luar Banten. Dengan demikian pengembangan kegiatan industri di Banten tidak memberikan kontribusi yang sebanding terhadap penyerapan tenaga kerja di Propinsi Banten dan tren positif pembangunan ekonomi rupanya tidak pararel dengan pengurangan jumlah pengangguran di Banten, artinya pembangunan ekonomi Banten yang berbasis industri masih mengabaikan usaha pengurangan pengangguran di Propinsi Banten. 2.6.3 Rekomendasi Kebijakan Beberapa rekomendasi kebijakan diantaranya : 1. Menyesuaikan jenis dan kualitas pendidikan serta keterampilan agar sesuai dengan kebutuhan industri sehingga industri dapat menyerap tenaga kerja lokal 2. Kebijakan pemerintah yang memberikan ijin investasi agar diberikan lebih mudah bagi industri yang padat karya sehingga bisa memberikan peluang kerja lebih besar 39
  42. 42. 3. Program-program pemerintah seperti BLT, PNPM, KUR, dsb. terus digulirkan karena masyarakat sangat terbantu oleh adanya program-program tersebut dengan syarat pengelolaannya lebih dimonitor dengan baik 4. Pemerintah daerah terus menggali sumber-sumber PAD dan hasilnya bisa diarahkan untuk kegiatan yang bisa menciptakan peluang kerja, seperti pelatihan-pelatihan entrepreneurship (kewirausahaan), dsb. 5. Pemerintah daerah lebih aktif dalam membina UMKM, terutama mikro dan kecil yang menjadi tumpuan masyarakat dalam pekerjaannya yang jumlahnya cukup signifikan di Provinsi Banten. 6. Pemerintah pusat lebih intensif memberdayakan program pelayanan dan rehabilitasi sosial baik sarana ,prasarana maupun standar pelayanan bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 40
  43. 43. BAGIAN 3 KESIMPULAN 41
  44. 44. Secara umum, tujuan dan sasaran pembangunan daerah di Provinsi Banten telah relevan dan efektif terhadap tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Ini ditunjukkan dengan beberapa indikator outcomes seperti tingkat pelayan publik, tingkat pelayanan demokrasi, tingkat pembangunan ekonomi, tingkat kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta tingkat kesejahteraan sosial yang menunjukkan tren naik dan sejalan dengan tren nasional, bahkan cenderung lebih baik dari nasional. Khusus untuk tingkat kualitas sumber daya manusia ternyata mengalami tren penurunan sejalan juga dengan tren nasional yang menurun, tetapi nilai outcome-nya masih lebih baik dibandingkan dengan nasional. Secara rinci untuk tiap indikator outcome bisa disimpulkan sebagai berikut : 1. Tingkat Pelayanan Publik Tingkat pelayanan publik di Provinsi Banten dapat disimpulkan hampir sejalan dari capaian pembangunan nasional. Dengan memberikan pelayanan yang cepat dan mudah akan membuat konsumen/masyarakat menjadi puas akan layanan yang diberikan. Begitu juga dalam hal pelayanan satu atap merupakan program riil pemerintah terhadap efektivitas anggaran pemerintah daerah, sehingga apa yang menjadi kendala dalam hal pelayanan dapat segera diatasi oleh pemerintah daerah. Beberapa rekomendasi yang diperlukan, diantaranya : Perguruan Tinggi disarankan membuka jenjang diploma karena tenaga tersebut sangat membutuhkan. Kemudian pemerintah daerah harus memperbaiki kinerja pelayanannya karena kualitas pelayanan yang diberikan akan membawa nama baik bagi Provinsi Banten. Selain itu, Pemda harus melibatkan unsur-unsur yang yang betul- betul berkompeten di dalam membuat peraturan daerah. 2. Tingkat Pelayanan Demokrasi Tingkat pelayanan demokrasi di Provinsi Banten hampir sejalan bahkan lebih baik dari capaian secara nasional. Situasi ini diantaranya dipengaruhi selain oleh partisipasi partai politik (Parpol) yang tinggi, juga karena didukung oleh keadaan keamanan wilayah yang kondusif sehingga Pilpres dapat berlangsung dengan aman dan terkendali. Provinsi Banten juga harus mengevaluasi pelaksanaan pemilihan legislatif dan Pilpres yang sudah berlangsung, sehingga permasalahan yang terjadi seperti kesalahan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat diatasi pada pemilihan yang akan datang. Data kependudukan agar diperbaiki dan diperbarui terus menerus sehingga Daftar Pemilih menjadi akurat. Selain itu, masyarakat perlu diberi sosialisasi yang intensif sehingga partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada akan meningkat. 3. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia Capaian tren tingkat kualitas sumber daya manusia di Provinsi Banten sejalan dengan capaian secara nasional. Ini dimungkinkan oleh adanya upaya pemerintah menaikkan anggaran pendidikan 20% dari APBD dan diarahkan keepada peningkatan akses pendidikan, pemberantasan buta aksara, dan pemberian tambahan gizi. 42
  45. 45. Tren kualitas sumber daya manusia di Provinsi Banten cenderung menurun seiring dengan tren kualitas sumber daya manusia secara nasional. Hal ini terkait dengan masih rendahnya tingkat pelayanan pendidikan terutama mutu guru dan sebarannya yang tidak merata. Selain itu, kurangnya pelayanan kesehatan dan masih banyaknya penduduk miskin terutama di bagian selatan wilayah Propinsi Banten yang ikut mempengaruhi penurunan tingkat kualitas sumber daya manusia.  Kebijakan yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan program yang sudah berjalan seperti penyediaan anggaran pendidikan minimal sebesar 20% dari APBD, peningkatan sarana dan prasara pendidikan, peningkatan jumlah dan mutu guru, serta pemberantasan buta aksara dan pelayanan kesehatan.  4. Tingkat Pembangunan Ekonomi Pembangunan ekonomi Provinsi Banten berdasarkan tiga indikator outcomes, menunjukkan tren yang lebih baik dibandingkan dengan pembangunan ekonomi nasional. Namun, relevansi pembangunan ekonomi Banten terhadap tingkat pengangguran di Banten tidak menunjukkan tren hubungan yang positif, karena pembangunan ekonomi tidak mampu mengurangi jumlah pengangguran di Banten, maka diperlukan disain kebijakan ekonomi yang lebih sektoral, terutama pengembangan industri yang padat karya, seperti pariwisata yang selama ini tidak dikembangkan secara maksimal oleh pemerintah daerah Provinsi Banten. Selain itu, pemerintah hendaknya melakukan reformasi birokrasi melalui perbaikan tingkat kepastian berusaha (certainty of doing business ) terutama pada perizinan. 5. Tingkat Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Capaian tren tingkat kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup di Provinsi Banten sejalan bahkan lebih baik dari capaian secara nasional. Ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan dinas terkait dalam menjadikan kawasan konservasi wilayah laut, pemberdayaan masyarakat pesisir dengan mengembangkan budidaya terumbu karang, rehabilitasi lahan-lahan kritis dengan berbagai program, antara lain dengan penanaman sejuta pohon, one man one tree, dan gerakan rehabilitasi lahan. Upaya lain adalah mendorong pembibitan pohon yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga mereka bisa menanami sendiri lahan yang terlantar. Kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah peningkatan anggaran untuk penyuluhan dan sosialisasi Undang-undang Perikanan, dan perlunya regulasi pemerintah yang tegas dalam mengatur tata cara penangkapan ikan di laut yang banyak terdapat terumbu karang sehingga tidak merusaknya. 43
  46. 46. 6. Tingkat Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan sosial di Provinsi Banten menunjukkan tren yang sejalan bahkan lebih baik dibandingkan dengan nasional. Ini dimungkinkan karena Banten merupakan daerah Industri sehingga pendapatan per kapita tinggi dan berimbas pada kesejahteraan rakyat. Tingkat kesejahteraan sosial per tahun cenderung membaik sejak tahun 2006, hal ini dimungkinkan dengan adanya dampak dari program-program nasional seperti BLT, PNPM, KUR, dan sebagainya yang langsung terasa oleh masyarakat Banten. Ada hal yang perlu diperhatikan yaitu tingkat pengangguran Banten yang lebih tinggi dari tingkat pengangguran nasional karena sebagian besar industri yang ada di Banten bersifat padat modal sehingga membuka kesempatan kerja yang sedikit dan banyak industri yang mengambil tenaga kerja dari luar Banten yang keterampilannya dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan industri tersebut . Beberapa rekomendasi kebijakan yang diperlukan adalah melanjutkan program-program pemerintah seperti BLT, PNPM, dan KUR. Juga kebijakan pemberian ijin investasi yang lebih mudah bagi industri padat karya, penggalian sumber-sumber PAD dan pembinaan industri UMKM yang dapat menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi penganguran. 44
  47. 47. LAMPIRAN Tabel Pencapaian Indikator hasil (Output) Provinsi Banten Capaian Tahun Indikator Hasil (Outcomes) Indikator Hasil (Output) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TINGKAT PELAYANAN PUBLIK Pelayanan Publik DAN DEMOKRASI Persentase Jumlah kasus korupsi yang tertangani dibandingkan dengan yang dilaporkan 100 100 100 100 100 90 Jumlah Kasus korupsi yang tertangani 11 36 38 44 50 51 Persentase aparat yang berijazah minimal S1 32.5 40.09 41.55 44.46 43.53 43.98 Persentase jumlah kabupaten/ kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap - - 50 67 67 83 Demokrasi Gender Development Index (GDI) 56,70 58,10 59,00 60,3 63,2 Gender Empowerment Meassurement (GEM) 40,10 45,40 46,2 46,8 47,3 Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi - - 57,98 - - -    Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Legislatif 84,48 - - - - 71,72 Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilpres 73,48 - - - - 74,94 TINGKAT KUALITAS SUMBER 68.4 68.8 69.11 69.29 69.8 DAYA MANUSIA Indeks Pembangunan Manusia Pendidikan Angka Partisipasi Murni SD/MI 94.12 93.24 94.83 91.74 93.41 Rata-rata nilai akhir SMP/MTs 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 7.26 SMA/SMK/MA 5.79 5.9 6.08 6.47 6.65 7.52 Angka Putus Sekolah SD 2.09 1.47 1.84 1.35 0.42 SMP 1.08 0.91 3.35 3.73 0.58 Sekolah Menengah 1.52 3.23 4.52 2.21 0.66 Angka melek aksara 15 tahun keatas 94 95.6 95.6 95.8 96.1 Persentase jumlah guru yang layak mengajar SMP 62.8 67.57 84.25 83.97 67.04 Sekolah Menengah 83.31 83.49 80.02 76.45 77.81 Kesehatan Umur Harapan Hidup (UHH) 63.3 64 64.3 64.45 64.9 Angka Kematian Bayi (AKB) 44 38 34 45

×