Dokumen Laporan AKhir EKPD 2009 Provinsi Gorontalo oleh Universitas Negeri Gorontalo

2. KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas kodrat dan iradat-Nya sehingga
Laporan Akhir Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD) 2009 Provinsi Gorontalo
dapat diselesaikan.
Universitas Negeri Gorontalo diberikan kepercayaan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam penyusunan EKPD Provinsi Gorontalo.
Penyusunan laporan akhir ini merupakan salah satu bagian kegiatan evaluasi untuk
menilai relevansi dan efektifitas kinerja pembangunan Provinsi Gorontalo dalam rentang
waktu 2004-2008. Laporan ini terdiri dari 3 bab yaitu: Bab I Pendahuluan, Bab 2 Hasil
Evaluasi dan Bab 3 Penutup. Hasil evaluasi terdiri dari pelayanan publik dan demokrasi,
kualitas sumberdaya manusia, pembangunan ekonomi, pengelolaan sumberdaya alam
dan kesejahteraan Rakyat. Diharapkan laporan akhir ini dapat memberikan informasi
penting yang berguna sebagai alat untuk membantu pemangku kepentingan dan
pengambil kebijakan pembangunan dalam memahami, mengelola dan memperbaiki apa
yang telah dilakukan sebelumnya, khususnya di Provinsi Gorontalo.
Penyusunan laporan akhir ini didasarkan pada buku panduan EKPD 2009
dengan pendekatan relevansi dan efektivitas pencapaiannya. Di samping itu berbagai
masukan dari stakeholder yang terkait dalam kegiatan evaluasi sangat menentukan
keberhasilan kegiatan. Laporan akhir ini disusun setelah beroleh berbagai masukkan
dalam seminar Finalisasi EKPD tanggal 18-20 November di Jakarta.
Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah
membantu dalam penyusunan EKPD Provinsi Gorontalo tahun 2009 khususnya kepada
Bappenas RI yang telah memberikan kepercayaan kepada Universitas Negeri Gorontalo
untuk terlibat langsung dalam kegiatan ini.
Gorontalo, Desember 2009
Rektor,
Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd
NIP. 19621224 198703 1 002
i

3. DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar ....................................................................................................... i
Daftar Isi .................................................................................................................. ii
Daftar Gambar ........................................................................................................ iii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1
1.1. Latar Belakang dan Tujuan ......................................................... 1
1.2. Keluaran ...................................................................................... 1
1.3. Metode Evaluasi ......................................................................... 2
1.3.1 Penentuan Indikator Hasil (outcomes) ................................ 2
1.3.2 Metode ................................................................................ 2
1.4. Sistematika Penulisan Laporan .................................................. 4
BAB II HASIL EVALUASI .............................................................................. 6
2.1. Tingkat Pelayan Publik dan Demokrasi ...................................... 9
2.1.1 Capaian Indikator ................................................................ 9
2.1.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik ..................................... 11
2.1.3 Rekomendasi Kebijakan ..................................................... 13
2.2. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia .................................... 14
2.2.1 Capaian Indikator ................................................................ 14
2.2.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik Menonjol ..................... 16
2.2.3 Rekomendasi Kebijakan ..................................................... 18
2.3. Tingkat Pembangunan Ekonomi ................................................. 19
2.3.1 Capaian Indikator ............................................................... 19
2.3.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik Menonjol ..................... 21
2.3.3 Rekomendasi Kebijakan ..................................................... 25
2.4. Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup 25
2.4.1 Capaian Indikator ................................................................ 25
2.4.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik Menonjol ..................... 27
2.4.3 Rekomendasi Kebijakan ..................................................... 29
2.5. Tingkat Kesejahteraan Rakyat ................................................... 29
2.5.1 Capaian Indikator ............................................................... 29
2.5.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik Menonjol ..................... 31
2.5.3 Rekomendasi Kebijakan ..................................................... 34
BAB III KESIMPULAN ..................................................................................... 35
Daftar Pustaka ....................................................................................................... 37
LAMPIRAN .............................................................................................................. 38
ii

4. DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1 Rata-rata dan Tren Outcomes Tingkat Layanan Publik Provinsi
Gorontalo dan Nasional Tahun 2004 – 2008 …………………………. 9
Gambar 2 Persentase Aparat yang Berizasah Minimal S1 Provinsi
Gorontalo dan Nasional Tahun 2004 – 2008 ………………………….. 12
Gambar 3 Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Legislatif
dan Pilpres Provinsi Gorontalo dan Nasional Tahun 2004 – 2008 ….. 13
Gambar 4 Rata-rata dan Tren Outcomes Tingkat Kualitas Sumber Daya
Manusia Provinsi Gorontalo dan Nasional selang Tahun 2004 –
2008 ……………………………………………………………………….. 14
Gambar 5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo dan
Nasional Tahun 2004 – 2008 …………………………………………… 17
Gambar 6 Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Gorontalo dan
Nasional Tahun 2004 – 2008 …………………………………………… 18
Gambar 7 Rata-rata dan Tren Outcomes Tingkat Pembangunan Ekonomi
Provinsi Gorontalo dan Nasional Selang Tahun 2004 – 2008 ………. 19
Gambar 8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo dan Nasional
2004 – 2008 ………………………………………………………………. 22
Gambar 9 Persentase Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun 2004 –
2008 ……………………………………………………………………….. 24
Gambar 10 Rata-rata dan Tren Outcomes Kualitas Pengelolaan Sumber
Daya Alam Provinsi Gorontalo dan Nasional Selang Tahun 2004
– 2008 ……………………………………………………………………… 26
Gambar 11 Jumlah Tindak Pidana Perikanan Provinsi Gorontalo dan
Nasional Tahun 2004 – 2008 ............................................................. 28
Gambar 12 Persentase Terumbu Karang Dalam Keadaan Baik Provinsi
Gorontalo dan Nasional Tahun 2004 – 2008 ………………………….. 28
Gambar 13 Outcomes Tingkat Kesejahteraan Sosial Provinsi Gorontalo dan
Nasional Tahun 2004 – 2008 …………………………………………… 29
Gambar 14 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo dan Nasional
Tahun 2004 – 2008 ……………………………………………………… 32
Gambar 35 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Gorontalo dan Nasional
Tahun 2004 – 2009 ………………………………………………………. 33
iii

5. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang dan Tujuan
Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
pembangunan nasional, pada hakekatnya pembangunan daerah adalah upaya terencana
untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mewujudkan masa depan daerah yang lebih
baik dan kesejahteraan bagi semua masyarakat.
Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 32 tahun 2004 yang menegaskan bahwa
Pemerintah Daerah diberikan kewenangan secara luas untuk menentukan kebijakan dan
program pembangunan di daerah masing-masing.
Evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) 2009 dilaksanakan untuk menilai
relevansi dan efektivitas kinerja pembangunan daerah dalam rentang waktu 2004-2008.
Evaluasi ini juga dilakukan untuk melihat apakah pembangunan daerah telah mencapai
tujuan/sasaran yang diharapkan dan apakah masyarakat mendapatkan manfaat dari
pembangunan daerah tersebut.
Secara kuantitatif, evaluasi ini akan memberikan informasi penting yang berguna
sebagai alat untuk membantu pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan
pembangunan dalam memahami, mengelola dan memperbaiki apa yang telah dilakukan
sebelumnya.
Hasil evaluasi digunakan sebagai rekomendasi yang spesifik sesuai kondisi lokal
guna mempertajam perencanaan dan penganggaran pembangunan pusat dan daerah
periode berikutnya, termasuk untuk penentuan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan
Dana Dekonsentrasi (DEKON).
Tujuan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD) Provinsi Gorontalo tahun
2009 adalah untuk:
1) Menilai relevansi dan efektivitas kinerja pembangunan daerah Provinsi Gorontalo
dalam rentang waktu 2004-2008.
2) Memberikan informasi penting yang berguna sebagai alat untuk membantu pemangku
kepentingan dan pengambil kebijakan pembangunan dalam memahami, mengelola
dan memperbaiki apa yang telah dilakukan sebelumnya.
1.2 Keluaran
Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan EKPD Provinsi Gorontalo tahun 2009
meliputi:
1

6. • Terhimpunnya data dan informasi evaluasi kinerja pembangunan di Provinsi Gorontalo.
• Tersusunnya hasil analisis evaluasi kinerja pembangunan di Provinsi Gorontalo.
1.3 Metodologi Evaluasi
1.3.1 Penentuan Indikator Hasil (outcomes)
Indikator kinerja dari tujuan/sasaran pembangunan daerah merupakan indikator
dampak (impacts) yang didukung melalui pencapaian 5 kategori indikator hasil
(outcomes) terpilih. Pengelompokan indikator hasil serta pemilihan indikator
pendukungnya, dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:
• Specific, atau indikator dapat diidentifikasi dengan jelas;
• Relevant: mencerminkan keterkaitan secara langsung dan logis antara target output
dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcomes
dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan;
• Measurable : jelas dan dapat diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati,
dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas dan biaya;
• Reliable: indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan
kinerja;
• Verifiable: memungkinkan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk
menghasilkan indikator;
• Cost-effective: kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data.
Pengelompokan 5 kategori indikator hasil (outcomes) yang mencerminkan
tujuan/sasaran pembangunan daerah meliputi:
1. Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi.
2. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia.
3. Tingkat Pembangunan Ekonomi.
4. Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam.
5. Tingkat Kesejahteraan sosial.
1.3.2 Metode
Metode yang digunakan untuk menentukan capaian 5 kelompok indikator hasil
sebagai berikut:
(1) Indikator hasil (outcomes) disusun dari beberapa indikator pendukung terpilih yang
memberikan kontribusi besar untuk pencapaian indikator hasil (outcomes).
(2) Pencapaian indikator hasil (outcomes) dihitung dari nilai rata-rata indikator pendukung
dengan nilai satuan yang digunakan adalah persentase.
2

7. (3) Indikator pendukung yang satuannya bukan berupa persentase maka tidak
dimasukkan dalam rata-rata, melainkan ditampilkan tersendiri.
(4) Apabila indikator hasil (outcomes) dalam satuan persentase memiliki makna negatif,
maka sebelum dirata-ratakan nilainya harus diubah atau dikonversikan terlebih dahulu
menjadi (100%) – (persentase pendukung indikator negatif).
Sebagai contoh adalah nilai indikator pendukung persentase kemiskinan semakin
tinggi, maka kesejahteraan sosialnya semakin rendah.
(5) Pencapaian indikator hasil adalah jumlah nilai dari penyusun indikator hasil dibagi
jumlah dari penyusun indikator hasil (indikator pendukungnya). Contoh untuk indikator
Tingkat Kesejahteraan Sosial disusun oleh:
• persentase penduduk miskin
• tingkat pengangguran terbuka
• persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak
• presentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia
• presentase pelayanan dan rehabilitasi sosial
Semua penyusun komponen indikator hasil ini bermakna negatif.
Sehingga:
Indikator kesejahteraan sosial = {(100% - persentase penduduk miskin) + (100% -
tingkat pengangguran terbuka) + (100% - persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi
anak) + (100%- persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia) + (100% -
persentase pelayanan dan rehabilitasi sosial}/5
Indikator keluaran (outputs) yang menjadi komponen pendukung untuk masing-
masing kategori indikator hasil (outcomes) lainnya adalah: tingkat pelayanan publik dan
demokrasi, tingkat kualitas sumberdaya manusia, tingkat pembangunan ekonomi dan
tingkat pengelolaan sumberdaya alam. Capaian masing-masing indikator EKPD Provinsi
Gorontalo sampai laporan awal ini disusun disajikan dalam lampiran.
Untuk menilai kinerja pembangunan daerah, pendekatan yang digunakan adalah
Relevansi dan Efektivitas.
Relevansi digunakan untuk menganalisa sejauh mana tujuan/sasaran pembangunan
yang direncanakan mampu menjawab permasalahan utama/tantangan. Dalam hal ini,
relevansi pembangunan daerah dilihat apakah tren capaian pembangunan daerah sejalan
atau lebih baik dari capaian pembangunan nasional.
Efektivitas digunakan untuk mengukur dan melihat kesesuaian antara hasil dan dampak
pembangunan terhadap tujuan yang diharapkan. Efektivitas pembangunan dapat dilihat
dari sejauh mana capaian pembangunan daerah membaik dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.
3

8. Dalam mengumpulkan data dan informasi, teknik yang digunakan dapat melalui:
1) Pengamatan langsung
Pengamatan langsung kepada masyarakat sebagai subjek dan objek
pembangunan di daerah, diantaranya dalam bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, politik,
lingkungan hidup dan permasalahan lainnya yang terjadi di wilayah Provinsi Gorontalo.
2) Pengumpulan Data Primer
Data diperoleh melalui FGD dengan pemangku kepentingan pembangunan
daerah. Tim Evaluasi Provinsi menjadi fasilitator rapat/diskusi dalam menggali masukan
dan tanggapan peserta diskusi.
3) Pengumpulan Data Sekunder
Data dan informasi yang telah tersedia pada instansi pemerintah seperti BPS
daerah, Bappeda dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
1.4 Sistematika Penulisan Laporan
Sistematika laporan akhir EKPD sebagai berikut.
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang dan Tujuan
1.2 Keluaran
1.3 Metodologi
1.4 Sistematika Penulisan Laporan
BAB II HASIL EVALUASI
2.1 TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI
2.1.1 Capaian Indikator
2.1.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik
2.1.3 Rekomendasi Kebijakan
2.2 TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
2.2.1 Capaian Indikator
2.2.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik Menonjol
2.2.3 Rekomendasi Kebijakan
2.3 TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI
2.3.1 Capaian Indikator
2.3.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik Menonjol
2.3.3 Rekomendasi Kebijakan
2.4 KUALITAS PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM
2.4.1 Capaian Indikator
4

9. 2.4.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik Menonjol
2.4.3 Rekomendasi Kebijakan
2.5 TINGKAT KESEJAHTERAAN RAKYAT
2.5.1 Capaian Indikator
2.5.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik Menonjol
3.5.3 Rekomendasi Kebijakan
BAB III KESIMPULAN
5

10. BAB II
HASIL EVALUASI
Provinsi Gorontalo terletak di Pulau Sulawesi bagian Utara meliputi 1 Kota dan 5
Kabupaten, 47 Kecamatan, 385 Desa dan 65 Kelurahan. Letak geografi berada di antara
121,23’ – 123,43’ Bujur Timur dan 0,19’ – 1,15’ Lintang Utara, mempunyai luas 12.215,44
Km2 yaitu Kota Gorontalo 64,80 Km2 (0.53 %), Kabupaten Gorontalo 2.124,6 Km2
(27,58 %), Kabupaten Boalemo 2.567,36 Km2 (20,69 %), Kabupaten Bone Bolango
1.984,31 Km2 (16,31%), Kabupaten Pohuwato 4.244,31 Km2 (34,89 %) dan Kabupaten
Gorontalo Utara 1.230,07 Km2 dengan batas-batas wilayah :
- sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Buol dan Toli Toli (Sulawesi Tengah
dan Laut Sulawesi).
- sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Donggala (Sulawesi Tengah).
- sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow (Sulawesi Utara).
- sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini.
Provinsi Gorontalo merupakan provinsi ke 32 di Indonesia, yang resmi berdiri
tanggal 16 Pebruari 2001 berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo. Sebagai sebuah provinsi baru yang berdiri bersamaan dengan
bergulirnya semangat otonomi daerah, Provinsi Gorontalo terus mengalami
perkembangan yang dinamis, baik dari sisi pelayanan publik, pemberdayaan dan
peningkatan peran serta masyarakat, pembangunan fisik prasarana dasar dan penunjang
yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui otonomi yang luas
dan bertanggung jawab, provinsi yang dikenal sebagai Provinsi Agropolitan Jagung ini,
diharapkan mampu meningkatkan ekonomi dan daya saing daerah. Peningkatan ekonomi
dan daya saing ini didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,
keistimewaan dan kekhususan sesuai potensi sumberdaya dan keanekaragaman yang
dimiliki, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam kerangka pembangunan daerah
dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2007-2012 Provinsi
Gorontalo menetapkan Visi “Gorontalo Provinsi Inovasi”. Untuk pencapaian visi
pembangunan tersebut ditetapkan Misi Pembangunan Gorontalo 2007–2012, yaitu:
“Membangun Gorontalo yang Mandiri, Produktif dan Religius”.
• Inovasi: adalah tindakan atau proses perbaikan untuk menghasilkan dimensi baru dari
sutu kinerja dengan mengintroduksi sesuatu yang baru baik berupa ide, cara atau
metoda, maupun alat.
6

11. • Mandiri: menandakan berkurangnya secara signifikan berbagai permasalahan utama
yang membelenggu antara lain kemiskinan, pengangguran, masalah kesehatan, serta
tersediannya infrastruktur yang memadai. Selain itu, kemandirian juga dapat ditelusuri
melalui kemampuan Gorontalo untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak
dalam bingkai simbiosis mutualisme.
• Produktif: dimaksudkan sebagai gambaran intensitas hasil atau output perperiode waktu
tertentu dari setiap kegiatan yang dijalankan di Gorontalo.
• Religius: dimaksudkan agar sendi-sendi agama selalu dikedepankan dalam
melaksanakan pembangunan Gorontalo.
Tujuan strategis yang ingin dicapai Pembangunan Gorontalo 2007-2012 adalah:
• Mewujudkan Gorontalo yang mandiri;
• Membangun ekonomi rakyat yang produktif; dan
• Mewujudkan Gorontalo yang religius.
Untuk tercapainya visi, misi dan tujuan strategis di atas, maka 4 (empat) agenda
pokok pembangunan yang dijalankan, yaitu :
1. Inovasi Kepemerintahan Entrepreneur dengan Kinerja Nyata yang Membangun
Kepercayaan Rakyat, yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah
dalam rangka pelayanan publik melalui penyediaan Public Goods dan Public Services.
2. Inovasi SDM yang entrepreneur, mandiri dan religius yang diarahkan untuk
membangun kualitas SDM Gorontalo secara berkesinambungan melalui
pembangunan pendidikan, kesehatan, keagamaan dan budaya.
3. Inovasi Dalam Menumbuh-Kembangkan Ekonomi Rakyat Berbasis Desa yang
diarahkan untuk meningkatkan kinerja sektor unggulan daerah dalam menunjang
produktivitas daerah yang bertumpu pada ekonomi desa.
4. Inovasi Teknologi Tepat Guna Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang
diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna dalam menunjang
aktivitas ekonomi masyarakat.
Agenda pertama dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang amanah.
Hal ini dicapai melalui pengembangan kapasitas manajemen pemerintah daerah, SDM
aparatur dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan
kewirausahaan. Diatas landasan sistem pemerintahan kewirausahaan tersebut,
dikembangkan sistem perencanaan yang terintegrasi dan sistem keuangan berbasis
kinerja yang memungkinkan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah
semakin meningkat. Disamping itu, untuk menciptakan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah, maka dikembangkan mekanisme pengawasan pelaksanaan
pembangunan yang intensif. Hal ini diharapkan tingkat partisipasi masyarakat dalam
7

12. pembangunan daerah semakin luas, demikian pula dengan respon balik masyarakat
terhadap kinerja pemerintahan semakin cepat sehingga memudahkan pemerintah daerah
menempuh recovery kebijakan publik dalam memperbaiki kualitas layanan kepada
masyarakat.
Agenda kedua diarahkan untuk dua sasaran pokok yaitu pemenuhan hak-hak
dasar masyarakat dibidang pendidikan dan kesehatan demi terwujudnya masyarakat
yang entrepreneur dan mandiri, serta peningkatan kualitas kehidupan beragama dan
pengembangan kebudayaan lokal. Hak-hak dasar masyarakat dibidang pendidikan dalam
bentuk bebas dari buta huruf, kebodohan, keterbelakangan, minimnya fasilitas pendidikan,
putus sekolah, yang berakibat pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam bidang
pendidikan. Untuk itu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan
adalah hak untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan. Sedangkan di bidang
kesehatan, hak-hak dasar masyarakat dalam bentuk bebas dari penyebaran penyakit
menular, kurang gizi, tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Untuk itu
pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan adalah hak untuk
memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan secara merata. Di dalam pengembangan
diri ini, masyarakat harus tetap berdiri di atas sendi-sendi agama dan budaya.
Agenda ketiga diarahkan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat dalam
bentuk bebas dari kemiskinan, pengangguran, minimnya sandang, pangan, dan papan,
serta keterbatasan infrastruktur dasar ekonomi. Untuk itu, peningkatan ekonomi
masyarakat lebih ditekankan pada peningkatan kinerja sektor unggulan daerah meliputi
pertanian, perkebunan, perikanan kelautan, dan peternakan. Disamping itu, ditempuh
kebijakan untuk membangkitkan industri dan usaha kecil menengah, peningkatan
pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta peningkatan investasi di
daerah. Untuk itu, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam bidang ekonomi
adalah terpenuhinya hak untuk berusaha, hak untuk memperoleh akses atas kebutuhan
infrastruktur dasar ekonomi, hak berinovasi, hak untuk memperoleh akses permodalan,
hak atas kesetaraan ekonomi, hak atas pemerataan distribusi barang dan jasa, hak atas
informasi, serta hak atas pengelolaan SDA.
Agenda keempat diarahkan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan
masyarakat atas akses teknologi yang murah, efektif dan tepat guna. Untuk itu, kebijakan
dalam hal teknologi tepat guna lebih difokuskan pada upaya transfer teknologi kepada
petani dan nelayan dalam meningkatkan produksi pertanian dan perikanan, pemanfaatan
teknologi membran untuk penyediaan air minum di perkotaan dan air bersih di pedesaan
serta pengembangan mekanisasi pengolah jarak dalam rangka meningkatkan produksi
industri kecil menengah.Pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi menjadi
8

13. prioritas utama dalam pembangunan daerah. Untuk itu diperlukan strategi pembangunan
ekonomi yang berbasis lokal, yang mampu menghasilkan kualitas pemerataan dan
pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, serta bertumpu pada kemampuan pendanaan
pemerintah daerah. Ini membutuhkan kreativitas, terutama inovasi dan terobosan
pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan yang mampu menarik
perhatian pemerintah pusat, dan sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.
Dalam menjalankan berbagai agenda dan program, Pemerintah Provinsi
Gorontalo memfokuskan pada 3 program unggulan, yaitu: Pengembangan Sumber Daya
Manusia, Agropolitan Jagung dan Etalase Perikanan. Ketiga pilar ini dianggap mampu
menjadi motor penggerak yang dapat mempercepat pencapaian target dan tujuan
pembangunan. Meskipun demikian permasalahan utama pembangunan di Provinsi
Gorontalo adalah keterbatasan infrastruktur dasar, bencana banjir dan krisis listrik.
2.1 Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi
2.1.1 Capaian Indikator
Capaian indikator Outcomes pelayanan publik dan demokrasi hanya dibatasi pada
pelayanan publik mengingat keterbatasan data dari indikator outputnya. Outcomes
pelayanan publik terdiri dari indikator yaitu: jumlah kasus korupsi yang tertangani
dibandingkan dengan yang dilaporkan, presentase aparat yang berijazah minimal S1 dan
jumlah kabupaten/ kota yang memiliki peraturan daerah pelayanan satu atap. Capaian
indikator outcomes dan tren perkembangan layanan publik disajikan pada Gambar 1.
Gambar 1 Rata-rata dan Tren Outcomes Tingkat Layanan Publik Provinsi Gorontalo
dan Nasional Tahun 2004-2008
9

14. Gambar di atas menunjukkan selang tahun 2004-2007 terjadi peningkatan layanan
publik di Provinsi Gorontalo demikian pula dengan keadaan nasional, sedangkan tahun
2008 terjadi penurunan untuk data provinsi tetapi nasional terus meningkat. Penurunan
layanan publik tingkat provinsi ini bukan disebabkan oleh penurunan kinerja tetapi
disebabkan oleh menurunnya indikator output jumlah kabupaten/ kota yang memiliki
peraturan daerah pelayanan satu atap. Indikator ini menurun cukup signifikan karena
bertambahnya wilayah kabupaten karena adanya pemekaran sedangkan daerah yang
menerapkan layanan satu atap belum bertambah. Dari tren yang ditunjukkan terlihat
bahwa fluktuasi naik turunnya tingkat layanan publik tidak terlalu curam tetapi landai.
Keadaan ini menunjukkan bahwa tingkat layanan publik secara nasional maupun provinsi
dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.
1. Analisis Relevansi
Berdasarkan Gambar di atas nampak bahwa outcomes tingkat layanan publik
Provinsi Gorontalo sejalan dengan kondisi nasional, meskipun pada tahun 2008
mengalami penurunan tetapi bukan disebabkan oleh bergesernya kebijakan pemerintah
daerah. Hal ini membuktikan bahwa ada relevan antara pembangunan layanan publik
yang dijalankan oleh Pemeritah Daerah Provinsi Gorontalo dengan kebijakan
pembangunan nasional. Layanan publik yang dijalankan pemerintah daerah mengacu
pada agenda kedua RPJMN 2004-2009, Mewujudkan Indonesia yang Adil dan
Demokratis, khususnya sasaran ketiga yaitu meningkatnya pelayanan kepada masyarakat
melalui penetapan prioritas yang diletakkan pada revitalisasi proses desentralisasi dan
otonomi daerah.
Secara konkrik agenda nasional yang berhubungan dengan pelayanan publik
diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo ke dalam agenda pembangunan
daerah yaitu: Inovasi Kepemerintahan Entrepreneur dengan Kinerja Nyata yang
Membangun Kepercayaan Rakyat, yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja
pemerintah daerah dalam rangka pelayanan publik melalui penyediaan Public Goods dan
Public Services. Agenda ini dituangkan dalam dokumen RPJMD 2007-2012. Agenda ini
sesungguhnya merupakan tindak lanjut dari misi pembangunan Pemerintah Daerah
Provinsi Gorontalo 2002-2007 yaitu: Mewujudkan sistem demokrasi dan supremasi
hukum melalui praktek penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan
profesional.
2. Analisis Efektivitas
Perkembangan tingkat layanan publik memperlihatkan kecenderungan yang
meningkat. Tahun 2004 capaian outcomes 43,22%, tahun 2005 meningkat menjadi
10

15. 43,80%, tahun 2006 naik secara signifikan menjadi 51,16% dan tahun 2007 meningkat
menjadi 51,98%. Tahun 2008 capaian tingkat layanan publik menurun menjadi 49,98 %
meskipun demikian penurunan ini bukan karena adanya penurunan kinerja tetapi adanya
penurunan dalam indikator output pelayanan satu atap. Berdasarkan hal ini kebijakan
pembangunan di bidang pelayanan publik yang dijalankan Pemerintah Provinsi Gorontalo
adalah efektif.
2.1.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik
Analisis capaian indikator spesifik tingkat layanan publik terdiri dari indikator
output : persentase aparat yang berijazah minimal S1 dan tingkat partisipasi politik
masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi, pemilihan legislatif dan pemilihan
pemilihan presiden.
1. Pendidikan Aparat
Berdasarkan Gambar 2 pesentase aparat yang berijazah minimal S1 di Provinsi
Gorontalo dari tahun 2004-2005 cenderung mengalami peningkatan. Hal ini tidak lepas
dari ditetapkannya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai salah satu
program unggulan Provinsi Gorontalo termasuk SDM Aparatur pemerintah. Upaya yang
dilakukan pemerintah daerah selama ini dalam pengembangan SDM aparatur adalah
melalui pemberian fasilitas dan kesempatan belajar pada para aparat serta melalui
penjaringan calon pegawai negeri sipil yang berijazah S1.
Kebijakan lain yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam
pengembangan SDM aparatur adalah melakukan penataan struktur organisasi yang
menghasilkan right sizing struktur kelembagaan sesuai kebutuhan dan masalah yang
dihadapi, sehingga menghasilkan organisasi pemerintah daerah yang responsif dan
berkinerja unggul. Disamping itu, telah disusun instrumen pengukuran kinerja organisasi
sebagai assesment yang kuat terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Untuk mendukung reformasi birokrasi maka diterapkanlah 5 budaya kerja yakni innovation,
team work, trustworthines, prosperity dan speed. Selain itu Pemerintah daerah terus
mengembangkan inovasi kelembagaan yang dilakukan antara lain melalui capacity
building dan perubahan orientasi mind set dari mindset birokratik ke mindset entrepreneur.
Lembaga-lembaga yang menangani keuangan, kepegawaian dan kesehatan ditata ulang
agar kinerjanya lebih baik. Namun ke depan pengembangan SDM aparatur ini masih
menghadapi beberapa permasalahan antara lain minimnya sarana dan prasarana kerja,
sistem informasi pegawai belum berjalan sesuai standar yang ditetapkan, belum adanya
peta pengembangan SDM aparatur, belum adanya standar kompetensi jabatan
11

16. berdasarkan hasil analisis jabatan, belum dilakukannya uji kompetensi bagi aparatur yang
akan ditempatkan pada struktur organisasi. Belum adanya peta pengembangan SDM
memungkinkan peningkatan jenjang pendidikan aparatur tidak efektif karena hanya
terfokus pada beberapa bidang ilmu saja seperti ilmu administrasi.
PERSENTASE APARAT YANG BERIZASAH MINIMAL S1
35 31 31.93 30.99
29.9 30.6
30
25
20 15.94 16.94
13.49
15 11.41
9.66
10
5
0
2004 2005 2006 2007 2008
Nasional Provinsi Gorontalo
Gambar 2 Persentase Aparat yang Berizasah Minimal S1 Provinsi Gorontalo dan
Nasional Tahun 2004-2008
2. Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat
Indikator output yang dijadikan untuk mengevaluasi tingkat partisipasi politik
masyarakat adalah : partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah
Provinsi, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Legislatif dan partisipasi politik
masyarakat dalam Pilpres. Pemilihan kepala daerah (Gubernur) Provinsi Gorontalo
selang tahun 2004-2009 berlangsung pada tahun 2006 dengan tingkat partisipasi sebesar
84,81%. Untuk pemilihan legislatif tahun 2004 tingkat partisipasi masyarkat Gorontalo
sebesar 80,28% atau lebih tinggi dari partsipasi nasional yang mencapai 75,19%,
sedangkan tahun 2009 tingkat partisipasi masyarakat Gorontalo mencapai 83,13% dan
masih lebih tinggi pula dibandingkan dengan angka capaian nasional yang mencapai 71%.
Dari tren data tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan legislatif meningkat
sedangkan secara nasional mengalami penurunan. Untuk Pemilihan Presiden tahun 2004,
tingkat partisipasi masyarakat Gorontalo mencapai 70,30% dan tahun 2009 mencapai
76,41%. Sedangkan untuk nasional angka capaian tahun 2004 sebesar 75,98% dan
tahun 2009 turun menjadi 73%. Hal ini menunjukkan tingkat partisipasi politik masyarakat
Provinsi Gorontalo berada di atas nasional. Keadaan yang perlu diantisipasi sedini
12

17. mungkin adalah hendaknya pemilihan kepala daerah maupun kegislatif tidak
menimbulkan gesekan pada masyarakat karena berbagai perbedaan aspiratif. Oleh
karena itu sosialisasi demokrasi yang benar dan tepat perlu dilakukan tidak saja
menjelang pelaksanaan pemilihan tetapi juga jauh hari sebelumnya. Tingkat partisipasi
politik masyarakat tersaji pada Gambar 3.
Gambar 3 Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Legislatif dan Pilpres
Provinsi Gorontalo dan Nasional Tahun 2004-2008
2.1.3 Rekomendasi Kebijakan
Berdasarkan uraian capaian outcomes dan dan indikator output rekomendasi yang
perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi ke depan adalah:
1. Perlu dilakukan sosialisasi tentang berbagai peraturan yang berhubungan dengan
upaya penanggulan korupsi, seperti halnya melalui kurikulum, lembaga formal
maupun informal.
2. Perlu dilakukan pemetaan kompetensi sumberdaya manusia yang dimiliki oleh
Pemerintah daerah agar pengembangan sumberdaya manusia birokrasi dapat
terpenuhi sesuai tuntutan dalam melayani publik.
3. Perlu dilakukan pemberdayaan perempuan melalui aspek pendidikan, sosial dan
ekonomi agar perannya dalam pembangunan lebih dinamis dan aktif.
4. Perlu ada perubahan mindset bahwa pemilihan kepala daerah, anggota legislatif dan
presiden adalah sebagai sarana penyaluran aspirasi untuk demokrasi, bukan untuk
mencari pertentangan.
13

18. 2.2 Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia
2.2.1 Capaian Indikator
Outcomes tingkat kualitas sumber daya manusia didasarkan pada beberapa
indikator output yaitu: angka partisipasi murni tingkat SD/MI; angka putus sekolah tingkat
SD/MI, SMP/MTs, sekolah menengah; angka melek aksara 15 tahun ke atas; persentase
jumlah guru yang mengajar tingkat sltp dan sekolah menengah; prevalensi gizi kurang;
persentase tenaga kesehatan per penduduk; persentase penduduk ber-KB dan
persentase laju pertumbuhan penduduk. Capaian indikator dan tren tingkat kualitas
sumberdaya manusia tersaji pada Gambar 4.
Gambar 4 Rata-rata dan Tren Outcomes Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia
Provinsi Gorontalo dan Nasional selang Tahun 2004-2008
Gambar 4 di atas menunjukkan bahwa kualitas sumberdaya manusia Provinsi
Gorontalo masih berada di bawah rata-rata nasional. Meskipun demikian dari tahun ke
tahun telah mendekati rata-rata nasional, yang berarti kualitas sumberdaya manusia di
provinsi ini semakin membaik. Untuk trend perkembangan kualitas sumberdaya manusia,
keadaan Provinsi Gorontalo mengikuti pola tren nasional, akan tetapi secara umum dari
tahun ke tahun polanya lebih baik dari tren nasional. Perkembangan kualitas sumberdaya
manusia Provinsi Gorontalo yang memperlihatkan kecenderungan membaik tidak lepas
dari pencanangan program peningkatan dan pengembangan Sumberdaya Manusia
sebagai program unggulan pertama dari tiga program prioritas pembangunan di Provinsi
Gorontalo.
Penetapan program unggulan peningkatan sumberdaya manusia ini dilakukan
sejak periode 2002-2007 dengan penetapan visi pembangunan masyarakat Provinsi
14

19. Gorontalo yang mandiri, berbudaya entrepreneur, bersandar pada moralitas agama
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemandirian berhubungan antara
lain pengembangan kapasitas berbagai indikator sosial dan budaya masyarakat. Dalam
periode pembangunan 2007-2012 pembangunan kualitas sumber daya manusia
diimplementasikan dalam agenda kedua yaitu pemenuhan hak-hak dasar masyarakat di
bidang pendidikan dan kesehatan demi terwujudnya masyarakat yang entrepreneur dan
mandiri, serta peningkatan kualitas kehidupan beragama dan pengembangan
kebudayaan lokal
Berdasarkan visi-misi dan agenda peningkatan sumberdaya manusia di Provinsi
Gorontalo diwujudkan dalam berbagai program, baik di bidang kesehatan maupun
pendidikan. Pada bidang pendidikan yang cukup menonjol adalah program pendidikan
berbasis kawasan dan program semua bisa sekolah, sedangkan untuk program
kesehatan antara lain program peningkatan sumberdaya kesehatan serta sarana dan
prasarana kesehatan.
1. Analisis Relevansi
Berdasarkan Gambar 4 terlihat bahwa outcomes tingkat kualitas sumberdaya
manusia Provinsi Gorontalo sejalan dengan kondisi nasional. Selang tahun 2004-2007
keadaan Indikator kualitas SDM baik provinsi maupun nasional dari tahun ke tahun
mengalami peningkatan, akan tetapi tahun 2008 rata-rata capaian nasional menurun
sedangkan Provinsi Gorontalo tetap mengalami peningkatan. Penurunan capaian secara
nasional ini berhubungan dengan adanya beberapa daerah di tanah air yang mengalami
bencana sehingga berpengaruh pada kualitas pendidikan maupun kesehatan.
Relevansi pembangunan kualitas sumberdaya manusia Provinsi Gorontalo
dengan kondisi nasional tidak lain karena misi pembangunan nasional diimplementasikan
dalam program pembangunan daerah. Pembangunan kualitas sumberdaya manusia
berhubungan dengan misi pembangunan nasional melalui agenda ketiga RPJMN 2004-
2009 yaitu: meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kualitas sumberdaya
manusia berhubungan dengan sasaran ketiga agenda ini yaitu meningkatnya kualitas
manusia yang secara menyeluruh melalui penetapan prioritas pembangunan menuju
pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas, peningkatan
akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih berkualitas, peningkatan
perlindungan dan kesejahteraan sosial, pembangunan kependudukan, dan keluarga kecil
berkualitas serta pemuda dan olahraga, serta peningkatan kualitas kehidupan beragama.
15

20. 2. Analisis Efektivitas
Berdasarkan indikator output yang digunakan terjadi peningkatan secara terus
menerus kualitas sumberdaya manusia di Provinsi Gorontalo. Tahun 2004 persentase
kualitas sumberdaya manusia di provinsi ini mencapai 77,25%, tahun 2005 menjadi
77,99%, selanjutnya berturut-turut tahun 2006 menjadi 78,75%, tahun 2007 menjadi
80,06% dan tahun 2008 menjadi 80,11%. Hal ini membuktikan bahwa program
peningkatan sumberdaya manusia yang selama ini dijalankan oleh pemerintah baik pusat
maupun daerah di Provinsi Gorontalo cukup efektif. Efektivitas ini antara lain dipengaruhi
oleh adanya fokus pembangunan di bidang kualitas sumberdaya manusia melalui
penetapan program unggulan pengembangan sumberdaya manusia.
2.2.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik Menonjol
Untuk indikator spesifik bidang pembangunan sumber daya manusia terdiri dari
indikator output, yaitu: Indeks Pembangunan Manusia dan pertumbuhan penduduk.
1. Indeks Pembangunan Manusia
Dekade 1950-an dan 1960-an Para ahli cenderung memandang proses
pembangunan sebagai serangkaian tahapan pertumbuhan ekonomi yang berurutan, yang
pasti akan dialami oleh setiap negara yang menjalankan pembangunan. Pandangan ini
merupakan suatu bentuk teori ekonomi yang menyoroti pembangunan sebagai paduan
dan kuantitas tabungan nasional, penanaman modal, dan bantuan asing dalam jumlah
yang tepat. Kesemuanya itu harus sedapat mungkin diupayakan serta diadakan oleh
negara-negara Dunia Ketiga agar mereka juga dapat menapaki jalur-jalur pertumbuhan
ekonomi modern yang menurut sejarahnya telah dilalui dengan sukses oleh negara-
negara yang sekarang maju. Dengan demikian, pembangunan itu diidentikkan dengan
pertumbuhan ekonomi agregat secara cepat.
Pembangunan yang hanya menitikberatkan laju pertumbuhan dianggap belum
mampu menjawab permasalahan pembangunan. Bagi Indonesia fokus pembangunan
yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi telah menimbulkan dampak pada
terjadinya ketimpangan, yang meliputi ketimpangan antara kaya dan miskin, kota dan
desa serta kawasan Indonesia Bagian Timur dan Kawasan Indonesia Bagian Barat.
Pendekatan lain yang dianggap lebih sesuai adalah dengan pendekatan sosial yaitu
Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Indeks Pembangunan Manusia menurut PBB adalah nilai yang menunjukkan
tingkat kemiskinan, kemampuan baca tulis, pendidikan, harapan hidup, dan faktor-faktor
lainnya pada negara-negara di seluruh dunia. Indeks ini dikembangkan pada tahun 1990
oleh ekonom Pakistan Mahbub ul Haq, dan telah digunakan sejak tahun 1993 oleh UNDP
16

21. pada laporan tahunannya. Nilai IPM menunjukkan pencapaian rata-rata pada sebuah
negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yakni: 1) Usia yang panjang
dan sehat, yang diukur dengan angka harapan hidup; 2) Pendidikan, yang diukur dengan
dengan tingkat baca tulis dengan pembobotan dua per tiga; serta angka partisipasi kasar
dengan pembobotan satu per tiga; dan 3) Standar hidup yang layak, yang diukur dengan
produk domestik bruto (PDB) per kapita pada paritas daya beli dalam mata Dollar US.
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
70.59 70.59
71 70.1
69.6 69.29
70
68.7 68.83
69 68.01
68 67.5
67
66 65.4
65
64
63
62
2004 2005 2006 2007 2008
Nasional Provinsi Gorontalo
Gambar 5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo dan Nasional
Tahun 2004-2008
Gambar 5 menunjukkan selang tahun 2004-2008 IPM Provinsi Gorontalo
memperlihatkan kecenderungan meningkat, dimana pada tahun 2004 IPM baru mencapai
65,4, tetapi pada tahun 2008 telah menjadi 69,29. Hal ini membuktikan bahwa terjadi
perbaikan secara berkelanjutan aspek-aspek penyusun IPM di Provinsi Gorontalo, yang
meliputi pendidikan, kesehatan dan pendapatan. Peningkatan IPM ini tidak lain
disebabkan oleh adanya komitmen pemerintah daerah yang tinggi membangun
kemampuan manusia (human capabilities).
Dalam hubungannya dengan IPM, tahun 2008 UNDP bekerja sama dengan
Bapppeda Provinsi Gorontalo telah melakukan kajian pada seluruh wilayah kecamatan.
Hasil studi menunjukkan terdapat 11 (17%) kecamatan di Provinsi Gorontalo yang
memiliki IPM rendah. Hal ini tentunya berpengaruh pada capaian IPM Gorontalo sehingga
perlu dilakukan program terpadu untuk mengatasi hal ini, Program tersebut meliputi
pendidikan, kesehatan maupun ekonomi. Diharapkan melalui program terpadu pada
kecamatan-kecamatan yang memiliki IPM rendah ini IPM Provinsi Gorontalo pada 2 tahun
mendatangkan akan melampuai angka capaian nasional.
17

22. 2. Laju Pertumbuhan Penduduk
Laju pertumbuhan penduduk menunjukkan perkembangan jumlah penduduk dari
tahun ke tahun yang dipengaruhi oleh angka kelahiran, angka kematian dan migrasi.
Selang tahun 2004-2008 angka laju pertumbuhan penduduk memperlihatkan
kecenderungan yang terus menurun. Tahun 2004-2005 laju pertumbuhan penduduk
Provinsi Gorontalo berada di atas nasional, dimana hal ini lebih dipengaruhi adanya
migrasi penduduk sebagai akibat pemekaran wilayah. Keberadaan Provinsi Gorontalo
sebagai provinsi baru telah menjadi penarik bagi penduduk di sekitar wilayah ini untuk
bermigrasi di Provinsi Gorontalo sehingga mendorong peningkatan laju pertumbuhan
penduduk. Selang 3 tahun berikutnya angka capaian laju pertumbuhan penduduk provinsi
berada di bawah capaian nasional, yang mengindikasikan program Keluarga Berencana
cukup berhasil di Provinsi Gorontalo.
Gambar 6 Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Gorontalo dan Nasional
Tahun 2004-2008
2.2.3 Rekomendasi Kebijakan
Berdasarkan uraian capaian outcomes dan indikator output, rekomendasi yang
diajukan untuk dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo ke depan sehubungan
dengan pembangunan sumberdaya manusia adalah:
1. Perlu dilanjutkan program pendidikan berbasis kompetensi yang dipadukan dengan
program semua bisa sekolah dengan mempercepat kegiatan sertifikasi guru.
2. Dukungan sarana dan prasarana kesehatan seperti halnya tenaga kesehatan, gedung
dan obat-obayan perlu ditingkatkan untuk mendukung meningkatnya permintaan
layanan kesehatan yang berkualitas.
18

23. 3. Penekanan laju pertumbuhan penduduk melalui program KB perlu difokuskan pada
masyarakat kurang mampu melalui pelayanan gratis tetapi berkualitas.
2.3 Tingkat Pembangunan Ekonomi
2.3.1 Capaian Indikator
Untuk capaian outcomes tingkat pembangunan ekonomi didasarkan pada
beberapa indikator output yaitu: Laju pertumbuhan ekonomi; persentase ekspor terhadap
PDRB; persentase output manufaktur terhadap PDRB; laju inflasi; persentanse
pertumbuhan realisasi investasi PMA; dan persentase pertumbuhan realisasi investasi
PMDN.
Gambar 7 Rata-rata dan Tren Outcomes Tingkat Pembangunan Ekonomi Provinsi
Gorontalo dan Nasional Selang Tahun 2004-2008
Berdasarkan Gambar 7 di atas outcomes tingkat pembangunan ekonomi di
Provinsi Gorontalo rata-rata capaiannya memperlihatkan fluktuasi selang tahun 2004-
2008. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai situasi yang mempengaruhi stabilitas ekonomi,
bukan saja faktor ekonomi tetapi juga di luar faktor ekonomi. Faktor ekonomi misalnya
adalah adanya fluktuasi nilai tukar global serta kenaikkan harga bahan bakar minyak fosil
mempengaruhi nilai tukar rupiah dan harga-harga kebutuhan masyarakat. Sedangkan
faktor di luar ekonomi contohnya adalah situasi politik dan adanya bencana mendorong
inflasi sehingga berdampak pada tingkat pembangunan ekonomi di daerah dan nasional.
19

24. 1. Analisis Relevansi
Gambar 7 menunjukkan bahwa capaian rata-rata outcomes tingkat ekonomi
Provinsi Gorontalo sejalan dengan capain outcomes nasional. Relevansi ini terlihat dari
tahun ke tahun dimana jika rata-rata nasional meningkat maka rata-rata capaian provinsi
juga meningkat, tetapi sebaliknya jika capaian nasional menurun maka capaian provinsi
menurun. Untuk tahun 2005 tingkat pembangunan ekonomi Provinsi Gorontalo melebihi
rata-rata capaian nasional. Hal ini disebabkan laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat
pendapatan per kapita Provinsi Gorontalo yang meningkat dengan baik dan cukup
signifikan. Tahun 2006 dampak kenaikkan BBM telah memberikan penurunan yang cukup
signifikan pada pembangunan ekonomi secara nasional maupun daerah. Tahun 2007
outcomes pembangunan ekonomi baik secara nasional maupun provinsi mengalami
peningkatan yang cukup signifikan, yang disebabkan oleh adanya berbagai kebijakan
recovery ekonomi yang dilakukan pemerintah pusat serta dimplemetasikan di daerah.
Tahun 2008 capaian pembangunan baik nasional maupun Provinsi Gorontalo mengalami
penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan ini dipengaruhi oleh adanya krisis
keuangan Global yang berimbas pada Indonesia sehingga mempengaruhi pembangunan
ekonomi nasional maupun daerah. Meskipun demikian bagi Provinsi Gorontalo dampak
krisis keuangan global ini pengaruhnya lebih kecil dari nasional, terbukti capaian
outcomes pembangunan ekonomi Provinsi Gorontalo masih lebih tinggi dari capaian
nasional.
Berdasarkan Gambar 7 terlihat bahwa tren capaian outcomes pembangunan
ekonomi Provinsi Gorontalo mengikuti tren capaian nasional, akan tetapi dengan kondisi
Gorontalo masih lebih baik, terutama pada tahun 2008. Kondisi tahun ini menunjukkan
outcomes pembangunan ekonomi mengalami penurunan dimana tren nasional
penurunannya lebih curam dibandingkan dengan tren Provinsi Gorontalo.
Hasil perbandingan capaian rata-rata dan tren outcomes tingkat pembangunan
ekonomi menunjukkan bahwa kebijakan bidang ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah
daerah sudah relevan dengan kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan ini mengacu
pada Visi Ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-
2009 yaitu; terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan
penghidupan yang layak serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang
berkelanjutan. Terciptanya kesejahteraan rakyat adalah salah satu tujuan utama pendirian
negara Republik Indonesia. Sejahtera merupakan keadaan sentosa dan makmur yang
diartikan sebagai keadaan yang berkecukupan atau tidak kekurangan, yang tidak saja
memiliki dimensi fisik atau materi, tetapi juga dimensi rohani.
20

25. 2. Analisis Efektivitas
Berdasarkan indikator outcomes pembangunan ekonomi yang digunakan dapat
dievaluasi efektivitas pembangunan ekonomi di Provinsi Gorontalo. Rata-rata capaian
outcomes pembangunan ekonomi tahun 2004 adalah 21,25%. Angka capaian ini
mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun 2005 yaitu sebesar 56,69%, tetapi
mengalami penurunan pula secara signifikan di tahun 2006 menjadi 10,81%. Sedangkan
tahun 2007 kembali mengalami kenaikkan secara signifikan yaitu menjadi 42,30% dan
kembali menurun menjadi 25,79% di tahun 2008. Adanya fluktuasi outcomes tingkat
pembangunan ekonomi terkait dengan faktor yang telah diuraikan sebelumnya yaitu:
kenaikkan BBM dan krisis keuangan global. Keadaan ini secara langsung mempengaruhi
sektor investasi baik investasi penanaman modal asing maupun investasi penanaman
modal dalam negeri. Hal ini nampak jelas terlihat jika investasi dikeluarkan dalam analisis
terlihat bahwa indikator outcomes tidak mengalami fluktuasi yang tajam, dimana tahun
2004 capaian tingkat pembangunan ekonomi 28,03%, tahun 2005 mencapai 24,19%,
tahun 2006 mencapai 28,77%, tahun 2007 mencapai 28,96% dan tahun 2008 mencapai
28,44%.
Angka capaian outcomes pembangunan ekonomi khususnya dari tahun 2005-
2008 Provinsi Gorontalo tanpa investasi berada dalam kisaran 28%. Hal ini menunjukkan
bahwa meskipun terdapat faktor-faktor yang menghambat pembangunan ekonomi daerah
yang diakibatkan oleh kenaikkan BBM maupun krisis global tetapi tingkat pembangunan
ekonomi di Provinsi Gorontalo masih tetap dapat dipertahankan. Dengan demikian tingkat
pembangunan ekonomi di Provinsi Gorontalo cukup efektif.
2.3.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik Menonjol
Outcomes tingkat pembangunan ekonomi didasarkan pada indikator output yaitu
ekonomi makro, investasi dan infrastruktur. Ekonomi makro meliputi: laju pertumbuhan
ekonomi, Persentase ekspor dan output manufaktur terhadap PDRB, pendapatan per
kapita dan laju inflasi. Investasi terdiri dari: Pertumbuhan Realisasi Investasi penanaman
modal asing dan modal dalam negeri sedangkan Infrastruktur terdiri dari panjang jalan
nasional dan panjang jalan provinsi. Indikator spesifik yang dibahas adalah laju
pertumbuhan ekonomi dan realisasi pertumbuhan PMDN dan PMA.
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi
Dalam rentang waktu 2004-2008 laju pertumbuhan ekonomi berada di atas rata-
rata nasional; dengan pertumbuhan rata di atas 6%. Pertumbuhan ekonomi Gorontalo
tercatat sebagai pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di wilayah Sulawesi pada tahun
2004 setelah Sulawei Tenggara. Membaiknya perekonomian nasional pada selang 2
21

26. tahun terakhir, ternyata berdampak positif dalam pergerakan ekonomi Gorontalo. Secara
umum, pertumbuhan ekonomi Gorontalo dalam tiga tahun terakhir mengalami kenaikan
yang signifikan. Pada tahun 2006, ekonomi Gorontalo mencapai 7,30%, lebih tinggi
dibanding pertumbuhan tahun 2005 yang mencapai 7,19%.
Gambar 8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo dan Nasional 2004-2008
Tahun 2007, ekonomi Gorontalo tumbuh menjadi 7,51%, sedangkan tahun 2008,
pertumbuhan ekonomi Gorontalo tumbuh menjadi 7,76%. Perekonomian Provinsi
Gorontalo ditopang oleh tiga sektor utama yaitu sektor pertanian, sektor jasa-jasa dan
sektor perdagangan hotel dan restoran. Ketiga sektor ini memberikan kontribusi
pertumbuhan sebesar 4,65% kemudian meningkat menjadi 5,02%. Hal ini menunjukan
bahwa hampir 2/3 bagian roda pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo ditentukan oleh
ketiga sektor tersebut.
Kalau dilihat dari sumbangan (share) terhadap perekonomian ketiga sektor
tersebut menyumbang hampir 2/3 bagian terhadap perekonomian Provinsi Gorontalo,
sedangkan sumbangan tenaga kerja ketiga sektor tersebut jauh melebihi 2/3 bagian
tenaga kerja yang ada di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan gambaran tersebut walaupun
ketiga sektor tersebut menjadi roda penggerak pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo,
namun secara rata-rata tingkat kesejahteraan tenaga kerjanya khususnya pada sektor
pertanian masih perlu ditingkatkan.
Perluasan lahan pertanian sebagaimana dengan program agropolitan Provinsi
Gorontalo memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan
22

27. ekonomi Provinsi ini. Namun perluasan lahan pertanian tidak dapat dilakukan secara
terus menerus karena akan memberikan eksternalitas negatif, berupa kerusakan
lingkungan seperti bahaya banjir yang sering melanda provinsi ini pada beberapa tahun
terakhir. Untuk itu perlu dicari sektor produktif yang dapat menarik/memindahkan tenaga
kerja yang berada pada sektor pertanian.
Sektor industri pengolahan merupakan salah satu alternatif untuk memindahkan
tenaga kerja dari sektor pertanian. Untuk itu perlu ada program khusus dari pemerintah
daerah Provinsi Gorontalo sehingga sektor ini menjadi penarik untuk berusaha, seperti
program pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kenyataanya
UMKM sangat tegar dalam menghadapi krisis ekonomi yang melanda dunia usaha baik
dalam maupun luar negeri. UMKM disini seperti usaha industri pengolahan yang
berbahan baku sektor pertanian, yang akan membuat peningkatan nilai tambah output
sektor pertanian dan akan membuat multiplier effect yang semakin tinggi.
UMKM dirasakan memiliki peran penting dan strategis dalam perekonomian
regional dan nasional, terutama dalam penyediaan lapangan kerja maupun mempercepat
perkembangan sektor riil. Namun, praktiknya UMKM menghadapi persoalan terbatasnya
SDM, produktivitas rendah, lemah akses pasar, dan modal. Dari hasil penelitian Bank
Indonesia sebagian besar UMKM (54,6%) masih memerlukan kredit modal, sebab modal
yang ada masih berasal dari pribadi dan keluarga. Kendala keterbatasan modal
menjadikan permasalahan utama usaha mikro (40,5%) dan kecil (36,6%) untuk
berkembang. Permasalahannya adalah walaupun banyak sumberdana yang tersedia tapi
belum banyak yang menyentuh sektor usaha tersebut. Menururut Bank Indonesia Cabang
Gorontalo (2009), penyebabnya adalah belum ada kesamaan persepsi antara pihak
pemerintah daerah dan pihak perbankan mengenai mekanisma penyalurarn kredit
terhadap UMKM. Bank Indonesia (BI) juga diharapkan dapat memfasilitasi pembentukan
skim penjaminan kredit untuk meningkatkan akses usaha UMKM. Karena pada dasarnya
pemerintah daerah (Pemda) menyadari arti penting keberadaan lembaga penjamin kredit
di daerah sebagai sarana pengembangan UMKM.
Disisi lain pengembangan jiwa kewirausahaan Masyarakat Gorontalo yang masih
lemah juga perlu dikembangkan untuk menghasilkan pribadi yang kuat untuk berinovasi
melayani keinginan manusia dengan barang atau jasa yang khas, kalau perlu berbeda
dengan yang lain dan sama sekali baru. Hal yang tidak kalah pentingnya dalam
melambatnya perekonomian Provinsi Gorontalo adalah krisis listrik, hal ini ke depan
membutuhkan perencanaan secara sinergis dan berkelanjutan.
23

28. 2. Pertumbuhan Realisasi Investasi PMA dan PMDN
Investasi merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi perekonomian
suatu wilayah. Investasi akan dapat mendorong berbagai hal antara lain kesempatan
kerja sampai dengan kesempatan untuk memperoleh pendapatan. Bagi wilayah yang
baru dimekarkan seperti halnya Provinsi Gorontalo keberadaan investasi akan dapat
membantu dalam mensejajarkan provinsi ini dengan provinsi yang lain yang lebih dulu
terbentuk. Investasi dalam Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah ini meliputi: investasi
Penanaman Modal Asing (PMA) dan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
Persentase pertumbuhannya tersaji pada Gambar 9.
Gambar 9 Persentase Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun 2004-2008
Berdasarkan Gambar 9 di atas pertumbuhan realisasi investasi sangat fluktuatif
baik untuk investasi PMA mapun PMDN. Investasi PMA pada tahun 2008 positif yang
dua tahun sebelumnya negatif, sementara PMDN dua tahun terakhir positif yang
sebelumnya negatif. Dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi sebagaimana diuraikan
sebelumnya diharapkan dapat meningkatkan kegiatan investasi yang bersumber dari
sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan
penggalian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, real estat dan jasa
perusahaan serta sektor jasa-jasa. Disamping itu, kebijakan pemerintah yang lebih
menitikberatkan pada upaya untuk meningkatkan kemampuan UMKM, diharapkan akan
memacu mendorong investasi baik PMA maupun PMDN. Disamping itu daya tarik
investasi juga sangat ditentukan oleh kemudahan perijinan dan iklim berusaha daerah,
serta kemudahan-kemudahan pemerintah dalam memberikan keringanan pajak
(taxholiday). Pemerintah Provinsi Gorontalo mulai akhir tahun 2009 melalui Badan
24

29. Investasi Daerah telah merintis peningkatan daya tarik investasi di daerah ini dengan
membentuk system perijinan satu atap, keringanan pajak, dan membentuk iklim usaha
yang kondusif. Disamping itu dalam beberapa tahun terakhir ini beberapa hasil penelitian
yang berhubungan dengan komoditas unggulan dan komoditas industry unggulan telah
dibuat baik ditingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten dan kota.
2.3.3 Rekomendasi Kebijakan
Berdasarkan uraian capaian outcomes dan indikator output hal yang
direkomendasikan untuk dilakukan oleh Pemerintah Provinsi ke depan dalam
hubungannya dengan pembangunan ekonomi adalah:
1. Perlu dilakukan pengembangan produk unggulan provinsi terutama bidang pertanian
dan perikanan ke upaya penambahan nilai tambah produk untuk meningkatkan
pendapatan rumah tangga dan pendapatan regional.
2. Komoditi ekspor perlu difokuskan kepada barang dan jasa yang spesifik daerah dan
memiliki keunikan sehingga mampu kompetitif dan mampu bertahan dalam terpaan
krisis.
3. Investasi swasta perlu didorong dengan memberikan berbagai kemudahan dan insentif
yang tidak bertentangan dengan aturan, norma dan kelestarian lingkungan.
4. Pengembangan infrastruktur perlu diarahkan pada upaya peningkatan ekonomi lokal
serta memperlancar aksesibilitas dalam menunjang arus barang, jasa dan penduduk.
2.4 Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
2.4.1 Capaian Indikator
Untuk capaian outcomes kualitas pengelolaan sumberdaya alam didasarkan pada
indikator output persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis dan
Persentase terumbu karang dalam keadaan baik. Berdasarkan Gambar 10 kualitas
pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara nasional maupun provinsi
angka capaian rata-ratanya berfluktuasi. Secara keseluruhan berdasarkan dua indikator
output yang digunakan pengelolaan sumberdaya alam di Provinsi Gorontalo lebih baik
secara nasional. Hal ini dipengaruhi oleh persentase terumbu karang yang masih terjaga
cukup tinggi dibanding angka capaian secara nasional.
25

30. Gambar 10 Rata-rata dan Tren Outcomes Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam
Provinsi Gorontalo dan Nasional Selang Tahun 2004-2008
1. Analisis Relevansi
Gambar 10 menunjukkan bahwa angka capaian rata-rata tingkat pengelolaan
sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo selang tahun 2004-2006
cenderung menurun dan tahun 2007-2008 angka capaiannya mengalami peningkatan.
Kondisi yang sama diperlihatkan oleh angka capaian nasional dimana pada selang dua
rahun terakhir memperlihat peningkatan. Dari sisi tren antara data provinsi dan nasional
cenderung sama akan tetapi tren nasional lebih curam. Hal ini menunjukkan terdapat
relevansi upaya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di tingkat nasional
dan provinsi. Meskipun dua indikator output yang digunakan masih dianggap belum
menjadi tolok ukur yang lengkap dalam mengevaluasi.
Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo
sesungguhnya mengacu pada Agenda Nasional dalam RPJMN 2004-2009, yaitu
Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera khususnya sasaran keempat yang berbunyi:
membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam (SDA) yang
mengarah pada pengarusutamaan (mainstreaming) prinsip pembangunan berkelanjutan
di seluruh sektor dan bidang pembangunan. Adapun prioritas yang ditetapkan dalam
upaya pencapaian sasaran ini diletakkan pada perbaikan pengelolaan sumberdaya alam
dan pelestarian mutu lingkungan hidup dengan kebijakan: (1) mengelola sumberdaya
alam untuk dimanfaatkan secara efisien, adil, dan berkelanjutan yang didukung dengan
kelembagaan yang handal dan penegakan hukum yang tegas, (2) mencegah terjadinya
kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lebih parah, sehingga laju
kerusakan dan pencemaran semakin menurun; (3) memulihkan kondisi sumberdaya alam
26

31. dan lingkungan hidup yang rusak; (4) mempertahankan sumberdaya alam dan lingkungan
hidup yang masih dalam kondisi baik untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan, serta
meningkatkan mutu dan potensinya; serta (5) meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
2. Analisis Efektivitas
Pengelolaan sumber daya alam di Provinsi Gorontalo cenderung menunjukkan
peningkatan terutama pada 3 tahun terakhir. Tahun 2006 angka capaian rata-rata
indikator adalah 76,03%, tahun 2007 dan 2008 meningkat menjadi 77, 67% dan 77,83%.
Kecenderungan peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup ini
mengikuti pula capaian nasional. Terjadinya tren peningkatan ini membuktikan bahwa
kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan
hidup di Provinsi Gorontalo efektif.
2.4.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik Menonjol
Indikator spesifik dari output pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk
hutan terdiri dari terdiri dari jumlah tindak pidana perikanan dan persentase terumbu
karang dalam keadaan baik.
1. Jumlah Tindak Pidana Perikanan
Tindak pidana perikanan berhubungan dengan perusakan terumbu karang yang
dilakukan oleh masyarakat untuk tujuan ekonomi. Umumnya jenis tindak pidana adalah
kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak seperti bom ikan.
Gambar 11 menunjukkan bahwa jumlah tindak pidana perikanan di Provinsi Gorontalo
umumnya relatif kecil, hal ini berhubungan dengan tingginya kesadaran masyarakat
dalam menjaga kelestarian pantai dan terumbu karang. Selain itu adanya sanksi yang
cukup berat sampai ke pengadilan terhadap pelanggar tindak pidana menimbulkan
adanya efek jera pada pelaku dan masyarakat. Selain itu faktor yang menyebabkan
rendahnya tindak pidana perikanan di Provinsi Gorontalo karena adanya pendekatan
ekonomi pada masyarakat pesisir pantai melalui salah satu program unggulannya yaitu
etalase perikanan. Implementasi program Etalase Perikanan terdiri dari 11 model etalase
yaitu : (1) pengembangan perikanan tangkap; (2) pengembangan budidaya perairan; (3)
pengembangan pelabuhan perikanan; (4) konservasi dan wisata bahari; (5)
pengembangan sumberdaya manusia; pengembangan desa nelayan; (6) pengembangan
kota pantai; (7) pengembangan pelabuhan udara kargo; (8) pengembangan kota pantai;
(9) pengembangan marine industry; (10) pengembangan pulau-pulau kecil; (11)
pengembangan energi dan komunikasi kelautan.
27

32. JUMLAH TINDAK PIDANA PERIKANAN
200
200
180 174
160
139
140
120 116
100
80
62
60
40 31
20 0 0 0
2 2 2
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Nasional Provinsi Gorontalo
Gambar 11 Jumlah Tindak Pidana Perikanan Provinsi Gorontalo dan Nasional Tahun
2004-2008
2. Persentase Terumbu Karang dalam Keadaan Baik
Keberadaan terumbu karang sangat berhubungan dengan pelestarian hayati laut
sehingga diperlukan berbagai upaya dalam mempertahankannya. Rusaknya terumbu
karang antara lain dipengaruhi oleh pencemaran air laut dan adanya tindakan manusia
yang secara langsung mempengaruhi sengaja merusak terumbu karang. Pencemaran
dapat berupa limbah zat kimia, minyak maupun sampah. Gambar 12 menyajikan
persentase terumbu karang dalam keadaan baik baik di Provinsi Gorontalo maupun
nasional
PERSENTASE TERUMBU KARANG DALAM KEADAAN BAIK
78.3 76.7
80 75.6 74.9 74.9
70
60
50
40
31.46 31.49 29.49 30.62 30.96
30
20
10
0
2004 2005 2006 2007 2008
Nasional Provinsi Gorontalo
Gambar 12 Persentase Terumbu Karang Dalam Keadaan Baik Provinsi Gorontalo dan
Nasional Tahun 2004-2008
28

33. Gambar 12 memperlihatkan persentase terumbu karang dalam keadaan baik di
Provinsi Gorontalo lebih tinggi capaiannya dibandingkan capaian secara nasional. Hal ini
berhubungan dengan keberadaan terumbu karang di wilayah Provinsi Gorontalo yang
relatif masih terawat dan terjaga keberadaannya.
2.4.3 Rekomendasi Kebijakan
1. Porsi kebijakan konservasi hutan perlu ditingkatkan untuk mempertahankan kondisi
lingkungan hutan dan sekitarnya.
2. Perlu dilakukan pendekatan terpadu kepada masyarakat dalam menjaga dan
mempertahankan kelestarian terumbu karang.
2.5 Tingkat Kesejahteraan Rakyat
2.5.1 Capaian Indikator
Untuk capaian tingkat kesejahteraan rakyat didasarkan pada beberapa indikator
yaitu: persentase penduduk miskin; tingkat pengangguran; persentase pelayanan
kesejahteraan sosial bagi anak/presentase jumlah anak (terlantar, jalanan, balita terlantar,
dan nakal) yang dilayani oleh Departemen Sosial; persentase pelayanan kesejahteraan
sosial bagi lanjut usia/presentase jumlah lanjut usia yang dilayani oleh Departemen
Sosial; persentase pelayanan dan rehabilitasi sosial/persentase jumlah (penyandang
cacat, tunasosial, dan korban penyalahgunaan narkoba) yang dilayani oleh Departemen
sosial.
Gambar 13 Outcomes Tingkat Kesejahteraan Sosial Provinsi Gorontalo dan Nasional
Tahun 2004-2008
29

34. Berdasarkan Gambar 13 di atas outcomes tingkat kesejahteraan sosial di Provinsi
Gorontalo rata-rata capaiannya menunjukkan fluktuatif tetapi berada di bawah capaian
rata-rata nasional. Secara nasional indikator outcomes sejak empat tahun terakhir
mengalami peningkatan sedangkan rata-rata capaian Provinsi Gorontalo berfluktuasi dari
tahun ke tahun.
1. Analisis Relevansi
Gambar 13 menunjukkan bahwa selang tahun 2004-2005 terjadi peningkatan
tingkat kesejahteraan Provinsi Gorontalo sedangkan secara nasional mengalami
penurunan. Pada tahun 2006 rata-rata capaian nasional mengalami peningkatan tetapi
sebaliknya rata-rata provinsi mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh adanya
peningkatan yang signifikan dari indikator output layanan kesehatan yang diberikan oleh
Departemen Sosial kepada anak terlantar, lanjut usia maupun rehabilitasi sosial, sehingga
indikator outcomes mengalami penurunan. Pada tahun 2007 outcomes tingkat
kesejahteraan Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan bersamaan dengan
meningkatnya kondisi secara nasional, akan tetapi pada tahun 2008 mengalami
penurunan dalam kisaran yang sempit sedangkan secara nasional mengalami
peningkatan dalam kisaran yang sempit pula. Dari sisi tren Gambar 13 outcomes tingkat
kesejahteraan Provinsi Gorontalo agak kurang sejalan dengan tingkat kesejahteraan
nasional. Tren provinsi memperlihatkan tren yang fluktuatif dan cukup curam dari tahun ke
tahun, sedangkan tren nasional pada umumnya menurun dengan kemiringan yang
cenderung linear. Meskipun demikian jika dilihat secara umum outcomes tingkat
kesejahteraan Provinsi Gorontalo masih relevan dengan nasional, terutama jika dilihat
dari indikator output yaitu penduduk miskin dan pengangguran terbuka, perbedaan yang
terjadi disebabkan oleh adanya perubahan yang signifikan dari indikator output penyusun
outcomes utamanya pada layanan sosial.
Pembangunan kesejahteraan berhubungan dengan agenda nasional yaitu
mewujudkan “Indonesia yang Sejahtera”. Agenda ini secara detil menjabarkan 5 sasaran
pokok dalam mewujudkan agenda Indonesia Sejahtera. Sasaran yang berhubungan erat
dengan indikator outcomes adalah sasaran pertama. Sasaran ini menyebutkan bahwa sasaran
pembangunan dalam agenda mewujudkan Indonesia Sejahtera adalah menurunnya jumlah
penduduk miskin serta terciptanya lapangan kerja yang mampu mengurangi pengangguran
terbuka dengan didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga.
30

35. 2. Analisis Efektivitas
Efektivitas outcomes tingkat kesejahteraan dilihat dari perkembangan capaian
rata-rata indikator setiap tahun. Tahun 2004 angka capaian tingkat kesejahteraan
mencapai 89,14%, selanjutnya tahun 2005 angka capaiannya mengalami peningkatan
menjadi 89,92%. Kondisi pada tahun 2006 angka capaian tingkat kesejahteraan Provinsi
Gorontalo menurun dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 87,69%, selanjutnya tahun 2007
meningkat menjadi 89,51% dan tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 89,23%.
Dilihat dari capaian tahun ke tahun terlihat bahwa efektivitas capaian outcomes tingkat
kesejahteraan agak kurang efektif yang disebabkan oleh perubahan yang signifikan dari
indikator output layanan sosial.
2.5.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik Menonjol
Outcomes tingkat kesejahteraan sosial berdasakan indikator output kemiskinan
dan pengangguran terbuka.
1. Kemiskinan
Kemiskinan telah menjadi issu nasional, bahkan global. Oleh karenanya
kemiskinan merupakan salah satu target nasional dan juga salah satu sasaran
pembangunan (Millenium Development Goals =MDGs). Angka kemiskinan di muka bumi
ini, diharapkan semakin berkurang bersamaan dengan waktu yang berjalan. Demikian
juga dengan Provinsi Gorontalo melalui salah satu misi pembangunan periode 2004-2009,
yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat
dengan pengembangan 3(tiga) program unggulan yang menyentuh masyarakat terutama
lapisan bawah yaitu petani dan nelayan. Hal tersebut akan berdampak kepada
peningkatan kemampuan ekonomi sehingga dapat diharapkan mengurangi jumlah
penduduk miskin di provinsi ini.
Definisi Kemiskinan yang digunakan BPS adalah jumlah rupiah yang diperlukan
oleh setiap individu untuk makanan setara 2.100 kilo kalori per orang/hari. Biaya untuk
membeli 2.100 kilo kalori/hari disebut sebagai Garis Kemiskinan Makanan dan Mereka
yang pengeluarannya lebih rendah dari garis kemiskinan disebut sebagai penduduk yang
hidup di bawah garis kemiskinan atau penduduk miskin.
Gambar 14 memperlihatkan kemiskinan di Provinsi Gorontalo cenderung
mengalami penurun dari tahun ke tahun, meskipun demikian angka capaiannya masih di
atas capaian nasional. Kenaikan harga BBM telah mendorong peningkatan persentase
kemiskinan antara selang tahun 2004-2005 meskipun dalam kisaran yang sempit.
Permasalahan umum kemiskinan di Gorontalo sangat terkait dengan tingkat kedalaman
31

36. kemiskinan. Pada tahun 2007 perbandingan tingkat kedalaman kemiskinan di Sulawesi
menunjukkan bahwa Gorontalo memiliki tingkat kedalaman tertinggi, yakni mencapai 5,57.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menekan angka
kemiskinan. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) target
angka kemiskinan Provinsi Gorontalo tahun 2012 adalah 10%. Dalam rangka pencapaian
target ini ditetapkan agenda inovasi dalam menumbuh-kembangkan ekonomi rakyat
berbasis desa. Selain itu untuk menurunkan angka kemiskinan secara terencana disusun
master plan kemiskinan Provinsi Gorontalo. Implementasi kebijakan penurunan angka
kemiskinan dilaksanakan melalui program antara lain: pemberdayaan fakir miskin,
bimbingan dan rehabilitasi sosial, Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
(UPPKS), Program Usaha Mandiri (Pundi), serta Bina Lingkungan yang dilakukan oleh
Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Agenda lainnya adalah percepatan pembangunan
sektor pertanian sebagai sektor penyerap tenaga kerja, mendorong tumbuh kembangnya
KUKM dan IKM, regulasi sektor ekonomi untuk mendorong peningkatan investasi di
daerah, serta kegiatan padat karya melalui belanja modal pemerintah daerah.
Gambar 14 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo dan Nasional Tahun
2004-2008
2. Pengangguran Terbuka
Pengangguran Terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja
atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama
sekali maupun yang sudah penah berkerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha,
mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan
32

37. pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna sebagai acuan
pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Disamping itu, tren indikator ini akan
menunjukkan keberhasilan progam ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Perkembangan
tingkat pengangguran di Provinsi Gorontalo tersaji pada Gambar 15.
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
18
16.08
16 14.22
14 12.29
12 10.28
9.86
10 9.11
8.46
7.62 7.16 7.04
8
6 5.06
4
2
0
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Nasional Provinsi Gorontalo
Gambar 15 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Gorontalo dan Nasional Tahun
2004-2009
Pengangguran di Provinsi Gorontalo selang tahun 2004-2009 terus menurun
seiring dengan menurunnya tingkat pengangguran nasional. Meskipun demikian tingkat
pengangguran di Provinsi Gorontalo lebih rendah dibandingkan dengan angka capaian
nasional. Pada tahun 2004 pengangguran terbuka di Provinsi Gorontalo mencapai
12,29% dan tahun 2009 turun menjadi 5,06%. Penyerapan tenaga kerja di Provinsi
Gorontalo umumnya diserap oleh sektor pertanian yaitu sebesar 57%.
Kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menanggulangi
pengangguran bersinergi dengan kebijakan sektor-sektor lain, seperti halnya investasi,
pendidikan, pertanian serta sektor lain yang berkaitan dengan penyediaan lapangan kerja.
Permasalahan yang memerlukan penanggulangan ke depan adalah tingginya angka
pengangguran yang berasal dari angkatan kerja terdidik. Berdasarkan data Dinas Tenaga
Kerja Provinsi Gorontalo, jumlah tenaga yang berpendidikan sarjana mencapai 25% dari
total jumlah pengangguran sebanyak 25.000 orang. Berdasarkan hasil identifikasi isu dan
masalah sentral di Provinsi Gorontalo adalah : 1) Kecenderungan tenaga kerja untuk
menjadi pegawai negeri sipil sangat tinggi. Hal ini terjadi karena ada anggapan bahwa
dengan menjadi pegawai Negeri Sipil, maka dengan sendirinya status sosial di
33

38. masyarakat akan terangkat; 2) Kultur memilih-milih pekerjaan sehingga lowongan
pekerjaan yang ada akan terisi oleh tenaga kerja luar daerah; 3) rendahnya kualitas dan
kapasitas SDM sehingga tenaga kerja lokal tidak mampu bersaing dengan tenaga kerja
dari luar daerah, sehingga berpengaruh pada tingkat pengangguran; dan 4) rendahnya
kemampuan menciptakan kesempatan kerja serta rendahnya jiwa wirausaha sehingga
banyak orang luar daerah yang cukup berhasildi Provinsi Gorontalo. Dalam teknis
penanggulangan pengangguran selama ini Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)
melakukannya secara parsial sehingga hasilnya tidak efektif dan tumpang tindih.
3.5.3 Rekomendasi Kebijakan
Berdasarkan uraian capaian outcomes dan indikator output, rekomendasi yang
diajukan untuk dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo ke depan sehubungan
dengan peningkatan kesejahteraan rakyat adalah:
1. Perlu ditetapkan agenda inovasi dalam menumbuh-kembangkan ekonomi rakyat
berbasis desa dan sektor informal perkotaan untuk mencapai target penurunan angka
kemiskinan.
2. Perlu ada kebijakan terpadu antar SKPD di kabupaten/kota dan provinsi untuk
menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.
3. Layanan kesejahteraan sosial yang diberikan perlu difokuskan pada mereka yang
benar-benar membutuhkan layanan serta pada upaya-upaya preventif
34

39. BAB III
KESIMPULAN
Berdasarkan uraian hasil evaluasi relevansi dan efektifitas indikator outcomes dan
output disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Ada relevansi antara pembangunan layanan publik Provinsi Gorontalo dengan
nasional. Hal ini dimungkinkan karena layanan publik yang dijalankan pemerintah
daerah mengacu pada agenda kedua RPJMN 2004-2009 dengan sasaran ketiga yaitu
meningkatnya pelayanan kepada masyarakat melalui penetapan prioritas yang diletakkan
pada revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah, diimplementasikan ke dalam
agenda pembangunan Provinsi Gorontalo yaitu: Inovasi Kepemerintahan Entrepreneur.
Kecenderungan capaian dari tahun ke tahun menunjukkan layanan publik di Provinsi
Gorontalo cukup efektif.
2. Terdapat relevansi pembangunan sumberdaya manusia yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan kebijakan pembangunan nasional, Angka
capaian dan tren indikator outcomes menunjukkan pula bahwa pembangunan SDM
yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah adalah efektif. Hal ini disebabkan Agenda
nasional ketiga pada RPJMN 2004-2009 pada sasaran ketiga yaitu : meningkatkan
kualitas sumberdaya secara menyeluruh, diimplementasikan dalam program unggulan
daerah “ yaitu peningkatan sumberdaya manusia.
3. Terdapat relevansi kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Gorontalo dengan
kebijakan ekonomi nasional, sedangkan capaiannya yang meningkat dari tahun ke
tahun menunjukkan bahwa kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah adalah
efektif. Hal ini terjadi karena Visi pembangunan nasional ketiga dalam RPJMN 2004-
2009, diimplementasikan dalam program unggulan daerah yaitu : program Agropolitan
dan Etalase Perikanan.
4. Terdapat relevansi kebijakan pembangunan di bidang pengelolaan sumberdaya alam
dan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan
kebijakan secara nasional. Angka capaian indikator yang meningkat dari tahun ke
tahun menunjukkan pelaksanaannya juga efektif. Kebijakan pemerintah daerah dalam
pembangunan bidang ini mengacu pada pada Agenda ketiga Nasional dalam RPJMN
2004-2009, khususnya sasaran keempat yang berbunyi yaitu, membaiknya mutu
lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam (SDA) yang mengarah pada
pengarusutamaan (mainstreaming) prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh
sektor dan bidang pembangunan. Kebijakan ini diimplemenasikan pada agenda
35

40. keempat pembangunan daerah yaitu pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dalam
bentuk hak atas pengelolaan SDA.
5. Pembangunan kesejahteraan di Provinsi Gorontalo jika hanya didasarkan pada
indikator output kemiskinan dan pengangguran terbuka memiliki relevansi dengan
kebijakan nasional, tetapi jika memasukkan layanan sosial agak kurang relevan.
Kondisi yang sama ditunjukkan oleh capaian efektivitasnya. Kebijakan pemerintah
daerah dalam pembangunan kesejahteraan berhubungan dengan agenda nasional
yaitu mewujudkan agenda kedua RPJMN 2004-2009 yaitu Indonesia Sejahtera.
Penjabaran kebijakan nasional ini diimplementasikan dalam program unggulan daerah
dan agendanya yang berfokus pada sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat.
36

41. DAFTAR PUSTAKA
Bappenas. 2009. Pedoman Umum Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah 2009
Bapppeda Provinsi Gorontalo. 2008. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi
Gorontalo 2007-2012
---------------. 2009. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2007-2025 Provinsi
Gorontalo
Sudarsono, Slamet. 2009. Peningkatan Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran EKPD 2009.
Makalah Disampaikan pada Seminar Pembekalan Evaluasi Kinerja Pemerintah
Daerah 2-3 Juli 2009.
Widianto, Bambang. 2009. Arahan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah 2009.
Disampaikan pada Seminar Pembekalan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah 2-
3 Juli 2009.
37