Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Barat - UNAND

2,001 views

Published on

Laporan Akhir EKPD 2009 Provinsi Sumatera Utara oleh Universitas Andalas

Published in: Education, Business, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Laporan Akhir EKPD 2009 Sumatera Barat - UNAND

  1. 1.   KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah, S.W.T. atas terlaksananya penyusunan Laporan Akhir dari Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2009. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah tahun 2009, dilaksanakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari program dan kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran yang telah disepakati. Evaluasi ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan apakah perencanaan pembangunan telah berjalan pada jalur yang benar berdasarkan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dari hasil kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2009 di Provinsi Sumatera Barat ini, terungkap capaian indikator pembangunan daerah yang dibandingkan dengan capaian pembangunan nasional untuk mengukur relevansi dan efektifitas pembangunan. Diharapkan laporan evaluasi ini akan menghasilkan bahan masukan penyusunan RPJMN Tahun 2010-2014. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak atas segala bantuan dan partisipasinya dalam penyusunan Draft Laporan Akhir ini, terutama sekali kepada Bappenas melalui Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan atas kepercayaan dan kerjasamanya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada jajaran Bappeda dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sumatera Barat yang telah memberikan dukungan penuh dalam penyelesaian laporan. Padang, Desember 2009 Prof. Dr. Ir. H. Musliar Kasim, MS Rektor Universitas Andalas   i
  2. 2.   DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar .............................................................................................. i Daftar Isi ......................................................................................................... ii Daftar Gambar ................................................................................................ iii Daftar Grafik ................................................................................................... iv Daftar Tabel ................................................................................................... v BAB I PENDAHULUAN 1 1.1. Latar Belakang dan Tujuan ........................................................... 1 1.2. Keluaran ........................................................................................ 2 1.3. Metodologi ..................................................................................... 2 1.4. Sistematika Penulisan Laporan ..................................................... 10 BAB II HASIL EVALUASI 11 2.1. TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI ................... 19 2.1.1. Capaian Indikator ............................................................. 19 2.1.2. Rekomendasi Kebijakan ................................................... 24 2.2. TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA ....................... 25 2.2.1. Capaian Indikator ............................................................... 25 2.2.2. Rekomendasi Kebijakan ................................................... 28 2.3. TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI ....................................... 32 2.3.1. Capaian Indikator .............................................................. 32 2.3.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol ........... 35 2.3.3. Rekomendasi Kebijakan ................................................... 36 2.4. KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM ................... 37 2.4.1. Capaian Indikator .............................................................. 37 2.4.2. Rekomendasi Kebijakan ................................................... 40 2.5. TINGKAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ........................................ 42 2.5.1. Capaian Indikator .............................................................. 42 2.5.2. Rekomendasi Kebijakan ................................................... 45 BAB III KESIMPULAN 47 LAMPIRAN ii  
  3. 3. DAFTAR TABEL Halaman Tabel : Tabel 1.3.1. Tingkat Capaian Hasil Pembangunan Provinsi, % ………………............. 6 Tabel 3.1. Ringkasan Hasil Evaluasi Capaian Pembangunan Provinsi Sumatera Barat. …………………………………………………… 49 Tabel 3.2. Capaian Hasil Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Terhadap Nasional (%) …………………………………………………….. 49 v
  4. 4. DAFTAR GRAFIK Halaman Grafik Grafik 1.3.1. Tingkat Kesejahteraan Sosial Nasional dan Provinsi Sumatera Barat ................................................................................... 9 Grafik 2.1.A. Tingkat Pelayanan Publik Nasional dan Provinsi Sumatera Barat ........ 20 Grafik 2.1.B. Tingkat Kualitas Pembangunan Demokrasi Nasional dan Provinsi Sumatera Barat .................................................................................. 22 Grafik 2.2. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia Nasional dan Provinsi Sumatera Barat ..................................................................... 25 Grafik 2.3. Tingkat Pembangunan Ekonomi Nasional dan Provinsi Sumatera Barat ..................................................................................... 33 Grafik 2.4. Tingkat Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Nasional dan Provinsi Sumatera Barat ................................................................. ................... 38 Grafik 2.5. Tingkat Kesejahteraan Sosial Nasional dan Provinsi Sumatera Barat ..................................................................................... 43 iv
  5. 5. BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang dan Tujuan Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Pada hakekatnya pembangunan daerah adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mewujudkan masa depan daerah yang lebih baik dan kesejahteraan bagi semua masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 32 tahun 2004 yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan secara luas untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan di daerah masing-masing. Evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) 2009 dilaksanakan untuk menilai relevansi dan efektivitas kinerja pembangunan daerah dalam rentang waktu 2004-2008. Evaluasi ini juga dilakukan untuk melihat apakah pembangunan daerah telah mencapai tujuan / sasaran yang diharapkan dan apakah masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan daerah tersebut. Secara kuantitatif, evaluasi ini akan memberikan informasi penting yang berguna sebagai alat untuk membantu pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan pembangunan dalam memahami, mengelola dan memperbaiki apa yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil evaluasi digunakan sebagai rekomendasi yang spesifik sesuai kondisi lokal guna mempertajam perencanaan dan penganggaran pembangunan pusat dan daerah periode berikutnya, termasuk untuk penentuan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Dekonsentrasi (DEKON). 1
  6. 6. 1.2. Keluaran Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan EKPD 2009 meliputi: • Terhimpunnya data dan informasi evaluasi kinerja pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. • Tersusunnya hasil analisa evaluasi kinerja pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. 1.3. Metodologi Dalam penyusunan EKPD 2009 ini disusun dalam bentuk kerangka kerja yang melalui beberapa tahapan kegiatan utama yaitu: (1) Penentuan indikator hasil (outcomes) yang memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah; (2) Pemilihan pendekatan dalam melakukan evaluasi; dan (3) Pelaksanaan evaluasi serta penyusunan rekomendasi kebijakan, sebagaimana terlihat pada Gambar 1.3.1. Ketiga tahapan tersebut diuraikan sebagai berikut: (1) Penentuan Indikator Hasil (outcomes) Indikator kinerja dari tujuan / sasaran pembangunan daerah merupakan indikator dampak (impacts) yang didukung melalui pencapaian 5 kategori indikator hasil (outcomes) terpilih. Pengelompokan indikator hasil serta pemilihan indikator pendukungnya, dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut: • Specific, atau indikator dapat diidentifikasi dengan jelas; • Relevant, mencerminkan keterkaitan secara langsung dan logis antara target output dalam rangka mencapai target outcomes yang ditetapkan; serta antara target outcomes dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan; • Measurable, jelas dan dapat diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas dan biaya; • Reliable, indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja; • Verifiable, memungkinkan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk menghasilkan indikator; 2
  7. 7. • Cost-effective, kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data. Pengelompokan 5 kategori indikator hasil (outcomes) yang mencerminkan tujuan / sasaran pembangunan daerah meliputi: 1. Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi. 2. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia. 3. Tingkat Pembangunan Ekonomi 4. Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 5. Tingkat Kesejahteraan Sosial. Gambar 1.3.1. : Kerangka Kerja EKPD 2009 5 FOKUS RELEVANSI PEMBAHASAN dan REKOMENDASI EFEKTIVITAS 3
  8. 8. (2) Pemilihan Pendekatan Dalam Melakukan Evaluasi Hubungan antara tingkat indikator dengan pendekatan pengukuran kinerja dapat dilihat dalam Gambar 1.3.2 yaitu: • Relevansi untuk menilai sejauhmana pembangunan yang dijalankan relevan terhadap sasaran atau kebutuhan daerah dalam menjawab permasalahannya. • Efektivitas untuk melihat apakah pembangunan yang dilakukan berkontribusi terhadap pencapaian, baik tujuan spesifik maupun umum pembangunan daerah. • Efisiensi untuk mengetahui bagaimana masukan (inputs) dirubah menjadi keluaran (outputs). • Efektivitas biaya untuk menggambarkan hubungan antara input dengan outcomes pembangunan. • Kualitas yaitu pengukuran derajat kesesuaian antara hasil-hasil pembangunan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. • Waktu yaitu ketepatan waktu / periode pencapaian kinerja yang ditetapkan. • Produktivitas untuk melihat nilai tambah dari setiap tahapan proses pembangunan dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan. Gambar 1.3.2 . Hubungan antara Indikator dan Pendekatan Dalam Melakukan Evaluasi 4
  9. 9. Mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pelaksanaan EKPD 2009, maka untuk menilai kinerja pembangunan daerah dengan pendekatan evaluasi hanya meliputi: a) Relevansi dan b) Efektivitas pencapaian. a) Analisis Relevansi Relevansi digunakan untuk menganalisa sejauhmana tujuan / sasaran pembangunan yang direncanakan mampu menjawab permasalahan utama / tantangan. Dalam hal ini, relevansi pembangunan daerah dilihat apakah tren capaian pembangunan daerah sejalan atau lebih baik dari capaian pembangunan nasional. Variabel yang digunakan untuk menentukan relevansi capaian hasil (outcomes) pembangunan adalah: (1) Beberapa Indikator Pendukung atau indikator outputs (keluaran) yang secara bersamaan akan menggambarkan capaian hasil (outcomes) pembangunan bidang tertentu. Misalnya Kesejahteraan Sosial terdiri dari 5 buah indikator pendukung. (2) Indikator hasil (outcomes) adalah rata-rata dari capaian indikator pendukung per tahun. (3) Tren atau laju pertumbuhan dari capaian indikator outcomes per tahun (tahun 2005 sampai 2008). Tren tidak dapat dihitung dengan analisa regresi. Kelemahan analisa regresi dalam kasus ini adalah: terbatasnya jumlah observasi (5 observasi) dan sebahagian besar observasi berfluktuasi atau deviasinya cukup besar akibat faktor eksternal sehingga hasilnya cenderung tidak significant. Jika dalam analisis regresi tersebut dilakukan penambahan jumlah observasi dengan data diluar periode EKPD 2009 atau data sebelum periode RPJMN 2004-2009, maka analisis tidak sesuai dengan tujuan EKPD 2009. Capaian hasil pembangunan dapat dikatakan RELEVAN jika memenuhi dua syarat berikut: (1) Tren capaian indikator outcomes pembangunan daerah sejalan dengan nasional. Artinya jika tren nasional menurun, maka daerah juga menunjukkan hasil yang menurun demikian pula sebaliknya jika menaik. 5
  10. 10. (2) Tren capaian indikator outcomes pembangunan daerah lebih baik dari capaian pembangunan nasional. Artinya laju pertumbuhan indikator outcomes daerah lebih besar dari nasional. Kesimpulan dari analisis relevansi adalah: RELEVAN atau TIDAK RELEVAN. Diperlukan penjelasan lebih mendalam kenapa hasil analisis tersebut Relevan atau Tidak Relevan. Kalau ada kesimpulan dengan kategori KURANG atau SANGAT RELEVAN, maka diperlukan metoda penentuan kategori tersebut secara kuantitatif. Analisis Tingkat Capaian Hasil (Outcomes) Tingkat capaian hasil (outcomes) pembangunan Provinsi dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori (lihat Tabel 1.3.1). Tingkat capaian hasil pembangunan dihitung dengan membandingkan rata-rata capaian daerah dengan rata-rata capaian nasional atau rata-rata capaian daerah dibagi dengan rata-rata capaian nasional (dalam %). Intervalnya dapat dilihat pada Tabel 1.3.1. Tabel 1.3.1. : Tingkat Capaian Hasil Pembangunan Provinsi, % No Kategori Interval (%) 1. Sangat Tinggi > 110 2. Tinggi 100 -110 3. Sedang 70 – 99 4. Rendah 30 – 69 5. Sangat Rendah < 30 b) Analisis Efektivitas Efektivitas untuk melihat apakah pembangunan yang dilakukan berkontribusi terhadap pencapaian, baik tujuan spesifik maupun umum dari pembangunan daerah. Dengan demikian Efektivitas digunakan untuk mengukur dan melihat kesesuaian antara hasil (outcomes) dan dampak (impact) pembangunan terhadap tujuan yang diharapkan. Efektivitas pembangunan dapat dilihat dari sejauhmana capaian pembangunan daerah membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 6
  11. 11. (3) Pelaksanaan evaluasi serta penyusunan rekomendasi kebijakan Pelaksanaan evaluasi melalui 6 tahap yaitu : 1) Tahap pertama evaluasi dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan dan tantangan utama pembangunan daerah serta mengidentifikasi tujuan pembangunan daerah. 2) Tahap kedua adalah melengkapi dan mengoreksi Tabel Capaian. 3) Tahap ketiga yaitu melakukan penilaian berkaitan dengan relevansi dan efektivitas pencapaian. 4) Tahap keempat adalah melakukan identifikasi berbagai alasan atau isu yang menyebabkan capaian pembangunan daerah (tidak) relevan dan (tidak) efektif. Tim Evaluasi Provinsi menjelaskan “How and Why” berkaitan dengan capaian pembangunan daerah. Data yang digunakan sebagai dasar analisis adalah data indikator outputs dalam persentase yang dipakai juga data lain yang terkait dengan indikator hasil. Dalam hal ini juga dapat dimanfaatkan hasil penelitian yang tersedia. 5) Tahap kelima adalah menyusun rekomendasi untuk mempertajam perencanaan dan penganggaran pembangunan periode berikutnya. 6) Tahap keenam, Bappenas melakukan perbandingan kinerja terkait hasil evaluasi di atas berupa review dan pemetaan berdasarkan capaian tertinggi sampai terendah. Metode yang digunakan untuk menentukan capaian 5 kelompok indikator hasil adalah sebagai berikut: (1) Indikator hasil (outcomes) disusun dari beberapa indikator keluaran (outputs) terpilih yang memberikan kontribusi besar untuk pencapaian indikator hasil (outcomes). (2) Pencapaian indikator hasil (outcomes) dihitung dari nilai rata-rata indikator outputs dengan nilai satuan yang digunakan adalah persentase. (3) Indikator outputs yang satuannya bukan berupa persentase, maka tidak dimasukkan dalam rata-rata, melainkan ditampilkan tersendiri. Indikator keluaran (outputs) Indikator hasil (outcomes) (4) Apabila indikator hasil (outcomes) dalam satuan persentase memiliki makna negatif, maka sebelum dirata-ratakan nilainya harus diubah atau dikonversikan terlebih dahulu menjadi (100%) – (persentase pendukung indikator negatif). 7
  12. 12. (5) Sebagai contoh adalah nilai indikator pendukung persentase kemiskinan semakin tinggi, maka kesejahteraan sosialnya semakin rendah. (6) Pencapaian indikator hasil adalah jumlah nilai dari pendukung indikator hasil dibagi jumlah dari pendukung indikator hasil dibagi dengan jumlah dari pendukung indikator hasil. Pengolahan Data Hasil pengolahan Data dalam bentuk grafik (lihat Grafik 1.3.1). yang menunjukkan tingkat capaian indikator hasil (outcomes) pembangunan bidang tertentu dan tingkat tren (laju pertumbuhan) per tahun dari capaian indikator hasil (outcomes) tersebut, lihat contoh. Contoh: Tingkat Kesejahteraan Sosial. Indikator Tingkat Kesejahteraan Sosial didukung oleh: 1) Persentase penduduk miskin 2) Tingkat pengangguran terbuka 3) Persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak 4) Persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia 5) Persentase pelayanan dan rehabilitasi sosial Semua pendukung komponen indikator hasil ini bermakna negatif, sehingga cara menghitung Indikator Outcomes Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut: Indikator Hasil (outcomes) Kesejahteraan Sosial = {(100% - persentase penduduk miskin) + (100% - tingkat pengangguran terbuka) + (100% - persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak) + (100% - persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia) + (100% - persentase pelayanan dan rehabilitasi sosial} / 5 Cara Menghitung tren: Tren atau Pertumbuhan (%) = (rata-rata tahun berjalan – rata-rata tahun sebelumnya) / rata-rata tahun sebelumnya. 8
  13. 13. Grafik 1.3.1. : Tingkat Kesejahteraan Sosial Nasional dan Provinsi Sumatera Barat 95.50 0.80 95.00 0.60 Tren Capaian Indikator Outcome Capaian Indikator Outcome 0.40 94.50 0.20 94.00 0.00 Hasil Analisis: 93.50 -0.20 Tidak relevan : Tren daerah 93.00 -0.40 lebih rendah dari nasional. 92.50 -0.60 Tidak efektif: Terdapat tren 92.00 -0.80 atau pertumbuhan negatif 91.50 -1.00 pada tahun 2005 dan 2006.. 2004 2005 2006 2007 2008 Tingkat Kesejahteraan Sosial Prov Sumatera Barat (outcomes) Perlu penjelasan How dan Tingkat Kesejahteraan Sosial Nasional (outcomes) Why tentang Hasil Analisis Tren Provinsi tersebut. Tren Nasional Dalam mengumpulkan data dan informasi, teknik yang digunakan dapat melalui: 1. Pengumpulan Data Primer dan Pengamatan langsung Pengamatan langsung kepada masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan di daerah, diantaranya dalam bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, politik, lingkungan hidup dan permasalahan lainnya yang terjadi di wilayah provinsi terkait. Data primer diperoleh melalui Focuss Group Discussion (FGD) dengan pemangku kepentingan pembangunan daerah. Tim Evaluasi Provinsi menjadi fasilitator rapat / diskusi dalam menggali masukan dan tanggapan peserta diskusi. 2. Pengumpulan Data Sekunder Data dan informasi yang telah tersedia pada instansi pemerintah seperti BPS daerah, Bappeda dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. 9
  14. 14. 1.4. Sistematika Penulisan Laporan Bab I PENDAHULUAN Bab II HASIL EVALUASI 2.1. TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI 2.1.1. Capaian Indikator 2.1.2. Rekomendasi Kebijakan 2.2. TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 2.2.1. Capaian Indikator 2.2.2. Rekomendasi Kebijakan 2.3. TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI 2.3.1. Capaian Indikator 2.3.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol 2.3.3. Rekomendasi Kebijakan 2.4. KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM 2.4.1. Capaian Indikator 2.4.2. Rekomendasi Kebijakan 2.5. TINGKAT KESEJAHTERAAN SOSIAL 2.5.1. Capaian Indikator 2.5.2. Rekomendasi Kebijakan Bab III KESIMPULAN Lampiran 10
  15. 15. BAB II HASIL EVALUASI Berdasarkan permasalahan, tantangan serta keterbatasan yang dihadapi Provinsi Sumatera Barat, maka ditetapkan Visi Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2006-2010 yaitu mewujudkan Sumatera Barat yang Tangguh, Bersih dalam Semangat Kebersamaan. Visi Sumatera Barat 2010 dijabarkan dalam tiga aspek pembangunan sebagai berikut : 1) Terwujudnya masyarakat religius yang maju dan berbudaya 2) Terwujudnya pemerintahan yang menjunjung tinggi hukum, adil dan demokratis. 3) Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan kehidupan yang layak secara berkelanjutan. Berdasarkan visi pembangunan daerah, maka ditetapkan Misi Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2006-2010 yaitu : 1) Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan mempunyai tanggung jawab bernegara dan berbangsa. 2) Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. 3) Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Dalam upaya mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan daerah tahun 2006- 2010, maka ditetapkan Strategi Pokok Pembangunan Daerah 2006-2010 sebagai berikut : 1. Pengembangan SDM yang mampu bersaing diera globalisasi. Strategi ini diarahkan untuk menciptakan masyarakat berkualitas yang mentaati perundangan dan peraturan serta mampu bersaing ditingkat regional dan internasional. Ketauladan, kebersamaan, kejujuran dan penguasaan ilmu pengetahuan serta sehat jasmani dan rohani merupakan prasyarat penting untuk dapat tercapainya tujuan pembangunan terutama dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih serta peningkatan hubungan sosial-budaya dan ekonomi dengan dunia luar. 2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi pembangunan yang berkeadilan. Strategi ini diarahkan untuk mewujudkan stabilitas sosial-ekonomi, kemandirian, pertumbuhan 11
  16. 16. ekonomi yang cepat, pemerataan hasil dan kesempatan dalam pembangunan, jaminan dan kepastian hukum yang dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan. Keterbatasan potensi SDA dan kurang menguntungkannya letak Provinsi Sumatera Barat secara geografis memerlukan iklim yang dapat mendukung masuknya arus modal, barang dan orang / wisatawan ke Provinsi ini. 3. Pemenuhan hak dasar rakyat. Strategi ini diarahkan untuk pemenuhan hak dasar rakyat dalam bentuk bebas dari kemiskinan atau terpenuhinya kebutuhan hidup (sandang, pangan dan papan), bebas dari pengangguran atau tersedianya pekerjaan yang layak, bebas dari keterbelakangan atau terpenuhinya layanan pendidikan dan kesehatan, bebas dari ketidakadilan, penindasan, rasa takut, dan kebebasan mengemukakan pemikiran dan pendapat. Tanpa terpenuhinya hak dasar rakyat secara proporsional akan sulit diharapkan partisipasi masyarakat dan kebersamaan didalam pelaksanaan pembangunan. Strategi ini juga ditujukan untuk mempersiapkan landasan pembangunan yang kokoh yang diperlukan bagi pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan generasi mendatang yang lebih baik. Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sumatera Barat tahun 2006- 2010 adalah untuk dapat menjawab kebutuhan daerah serta dapat meminimalkan permasalahan yang ada terutama berkaitan dengan agenda pembangunan daerah yaitu : (1) Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama dan Sosial Budaya; (2) Membangun Sumberdaya Manusia Berkualitas; (3) Menyelenggarakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih; (4) Membangun Ekonomi yang Tangguh dan Berkeadilan; (5) Mengembangkan Infrastruktur yang Mendorong Percepatan Pembangunan; (6) Mempercepat Penurunan Tingkat Kemiskinan dan (7) Memberdayakan Nagari sebagai Basis Pembangunan. Dalam uraian berikut akan dijelaskan permasalahan dan tantangan utama pembangunan daerah untuk masing-masing indikator outcomes. A. Pelayanan Publik dan Demokrasi Permasalahan dan tantangan utama dalam pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat adalah : 1. Hambatan yuridis Pasal 36 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dirasa sangat menghambat penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Kepala Daerah karena baru boleh dilakukan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik. Apalagi proses tersebut 12
  17. 17. membutuhkan waktu 60 hari sejak diterimanya permohonan kemudian baru proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan. Dengan kata lain hambatan struktural berupa perizinan untuk memproses pejabat yang diduga melakukan tindak pidana korupsi prosesnya sangat lama. 2. Tidak terdapat Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) maupun Lembaga-Lembaga Non Pemerintah (NGO) yang intens memperhatikan, memantau dan mengawal korupsi sekaliber Indonesian Corruption Watch (ICW) karena itu kasus yang ditangani hanya semata-mata berdasarkan temuan Kejaksaan saja. 3. Penggantian Pejabat penegak hukum terlalu cepat, sehingga program penanganan korupsi yang sudah dicanangkannya belum jalan / tuntas, akibatnya penanganan kasus kurang terlihat kontinuitasnya. 4. Penanganan korupsi nampaknya masih setengah hati dan terkenal dengan konsep tebang pilih. Selain itu penegakkan hukum terutama pemberantasan korupsi masih sarat dengan kepentingan politik. 5. Komitmen Kepala Daerah untuk memberantas korupsi hanya sebatas wacana karena setelah diadakan MoU, penanganan berhenti sampai disana dan tidak ada follow up- nya 6. Manajemen pengelolaan keuangan daerah belum transparan dan akuntabel sehingga beban keuangan ke kas daerah cenderung diatur dengan Peraturan Gubernur saja, sehingga terjadi penyelundupan norma. 7. Belum adanya Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang akurat terukur sesuai dengan kebutuhan rakyat. 8. Terdapatnya egoisme sektoral dinas maupun kantor dalam menyatukan pemberian pelayanan pada satu kantor Pelayanan Satu Pintu (Penataan Organisasi Pemda). 9. Belum mempunyai birokrasi yang mengartikulasikan keinginan rakyat. 10. Peningkatan kualitas aparatur mempunyai predikat S-1 belum terprogram secara baik dan juga belum didukung alokasi budget yang membuka kesempatan lebih luas / banyak bagi aparatur untuk mengikuti pendidikan tambahan. 11. Upaya peningkatan strata pendidikan aparatur lebih mengutamakan peningkatan pada aparatur yang lebih senior sehingga untuk jangka panjang tidak relevan dengan peningkatan strata pendidikan. 13
  18. 18. 12. Kebijakan pengangkatan pegawai honorer akan menurunkan persentase aparatur yang sudah mencapai S-1. (Perlu kebijakan penerimaan pegawai dengan standar yang jelas). B. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia Persoalan pemerataan pendidikan selalu menjadi tantangan bagi pembangunan sumberdaya manusia berkualitas. Ketimpangan terhadap akses pendidikan di Sumatera Barat terjadi pada berbagai level baik pada level region antar daerah maupun intra daerah kabupaten / kota, kelompok umur, pendapatan dan gender serta berbagai karakteristik sosial-ekonomi lainnya. Rasio guru bidang studi tidak merata pada setiap sekolah terutama yang berada di pedesaan. Kualitas dan jumlah fasilitator pendidikan non-formal masih belum memenuhi harapan mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan pemberdayaan perempuan sampai pada pendidikan keagamaan. Sumatera Barat menghadapi tantangan untuk menyediakan tenaga kesehatan secara merata untuk setiap daerah agar masyarakat mendapatkan layanan kesehatan dasar. Disparitas umumnya terjadi antara daerah kota dan desa. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat erat kaitannya dengan ketersediaan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas. Kemiskinan dan buruknya derajat kesehatan berjalan seiring, kemiskinan menyebabkan status kesehatan seseorang rendah dan tidak mampu membayar biaya kesehatan serta rentan terhadap serangan penyakit. Tujuan utama program keluarga berencana adalah menurunkan tingkat kelahiran dan mewujudkan keluarga kecil keluarga berkualitas. Pada umumnya masyarakat sudah mempunyai persepsi yang positif terhadap pelaksanaan program KB namun kalangan masyarakat miskin dan pedesaan masih mengalami banyak kendala dalam mensukseskan program KB baik di tingkat Nasional maupun di daerah. C. Tingkat Pembangunan Ekonomi Permasalahan dan tantangan utama dalam pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat secara umum adalah: 1. Kesempatan kerja masih terbatas. Selain disebabkan oleh rendahnya kegiatan perekonomian daerah, terbatasnya kesempatan kerja juga disebabkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk atau angkatan kerja yang kurang diimbangi oleh 14
  19. 19. tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup tinggi sehingga kesejahteraan rakyat belum dapat meningkat seperti yang diharapkan. Akibatnya masalah kemiskinan dan pengangguran masih merupakan tantangan dimasa depan kecuali pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dapat dipacu lebih cepat sehingga kesempatan kerja semakin luas. 2. Struktur ekonomi belum seimbang. Perekonomian Sumatera Barat masih didominasi oleh sektor pertanian dan perekonomian akan semakin sulit berkembang karena keterbatasan lahan dan rendahnya pemanfaatan teknologi. Disamping itu pertumbuhan sektor pertanian dan industri masih relatif rendah dimana sebagian besar tenaga kerja diserap oleh kedua sektor tersebut. Dengan demikian peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perluasan sektor industri merupakan tantangan utama di masa depan. 3. Komposisi Ekspor didominasi produk pertanian. Akibat belum berkembangnya sektor industri karena rendahnya investasi, terbatasnya sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang mendukung pembangunan sektor industri maka produksi dan ekspor Sumatera Barat masih didominasi oleh produk primer atau bahan setengah jadi dengan nilai tambah relatif rendah. Keadaan ini juga mengakibatkan rendahnya penciptaan lapangan pekerjaan baru. 4. Pemanfaatan IPTEK masih rendah. Rendahnya penggunaan IPTEK maju mengakibatkan rendahnya produktivitas dan daya saing (harga dan kualitas) produk yang dihasilkan sehingga pemasaran produk selalu merupakan masalah utama. Rendahnya produktivitas sektor pertanian disebabkan belum optimalnya penggunaan bibit unggul, pembangunan sarana-prasarana pendukung, peningkatan keterampilan tenaga kerja dan permodalan. Akses terhadap teknologi baru dan pengembangan kelembagaan penelitian perlu ditingkatkan di masa depan. 5. Investasi DN dan LN masih terbatas. Khusus di Sumatera Barat keterbatasan lahan, sumberdaya alam dan tenaga kerja terampil non pertanian merupakan hambatan utama dalam kegiatan penanaman modal, terutama disektor industri. Investasi yang dapat dikembangkan di Sumatera Barat adalah investasi dibidang jasa dan industri yang memanfaatkan tenaga terampil. Tantangan bagi Sumatera Barat kedepan adalah mengembangkan bidang pendidikan yang dapat menghasilkan tenaga terampil untuk industri jasa dan manufaktur. Dengan kata lain insentif untuk investor yang perlu dikembangkan adalah insentif non fiskal yaitu penyediaan tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan tinggi. 15
  20. 20. 6. Infrastruktur yang terbatas. Infrastruktur yang mendudukung sektor utama (pertanian) relatif masih kurang sehingga sulit untuk memacu pertumbuhan yang tinggi. Demikian pula infrastruktur yang mendukung sektor jasa dan industri seperti tenaga listrik, transportasi, dan pelabuhan darat dan laut masih rendah kualitas dan kuantitasnya. Permasalahan masa datang adalah ketersediaan dana pembangunan daerah untuk menyediakan infrastruktur dalam jangka pendek untuk menarik investasi potensial dimasa depan. Pusat-pusat pertumbuhan di Sumatera Barat harus dapat terhubungi dengan transportasi jalan raya standar Asean sehingga dapat mengurangi dampak dari bencana alam yang sering terjadi. D. Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Permasalahan dan tantangan utama dalam kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat secara umum adalah : 1. Hutan sebagai bagian sumberdaya alam yang memiliki arti dan peran dalam berbagai aspek kehidupan sosial, pembangunan dan lingkungan hidup harus dikelola dan dilindungi dari berbagai tindakan yang berakibat rusaknya ekosistem hutan. Sebagai suatu sumberdaya alam, hutan kedudukannya agak berbeda dengan sumberdaya alam lainnya karena kualitas sumberdaya hutan sangat berpengaruh pada keadaan sumberdaya alam lainnya seperti sumberdaya air, lahan, lingkungan dan keanekaragaman hayati (biodiversity). 2. Secara ekonomi nilai ekspor hasil hutan Provinsi Sumatera Barat cenderung menurun karena sumberdaya kayu yang dapat diperdagangkan dari hutan produksi menurun seiring semakin menurunnya produksi hutannya. Pengambilan kayu saat ini diduga sudah masuk kedalam kawasan lindung bahkan kawasan cagar alam. Data dari citra satelit yang dikeluarkan oleh Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (BRLKT) / BPDAS Agam Kuantan melaporkan dari 200.000 Ha kawasan hutan yang difoto melalui citra satelit yang terdiri dari hutan lindung dan hutan produksi terbatas memperlihatkan bahwa 22% dari hutan lindung telah ditebang selama satu dekade belakang, sedangkan hutan produksi telah terbagi habis kepada sejumlah pemegang HPH. 3. Penurunan hasil hutan akibat eksploitasi besar-besaran tersebut tampak jelas dari penurunan volume hasil hutan utama (kayu bulat dan kayu olahan). Sebaliknya hasil hutan non kayu (rotan, damar, tabu-tabu, getah pinus dan sarang burung walet) cenderung meningkat. Berakhirnya masa eksploitasi hasil kayu juga dirasakan oleh 16
  21. 21. perusahaan HPH karena eksploitasi kayu dalam skala besar saat ini dinilai sudah tidak menguntungkan dibandingkan dengan investasi yang dibutuhkan. Dengan demikian pengelolaan sumberdaya kehutanan mencakup aspek-aspek: (i) Menurunnya produksi kayu, (ii) Menurunnya kualitas hutan, (iii) Menurunnya kapasitas hutan sebagai penyangga tata air regional; (iv) Bermukimnya masyarakat miskin disekitar hutan dan (v) Lemahnya pengamanan hutan. 4. Sumberdaya perikanan belum dikelola secara baik dan cenderung berlebihan sehingga menimbulkan kerusakan fisik habitat ekosistem pesisir dan perairan karang. Sumberdaya kelautan Provinsi Sumatera Barat merupakan potensi yang cukup besar untuk menggerakkan pembangunan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Luas potensi perairan lepas pantai menurut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) serta pulau- pulau di Kepulauan Mentawai sekitar 186.580 km2 dengan panjang garis pantai 375 km mulai dari Kabupaten Pasaman Barat sampai Pesisir Selatan. 5. Adanya konflik penggunaan ruang baik antar pengguna didalam provinsi maupun diluar. 6. Terumbu karang sudah mengalami kerusakkan yang relatif berat dimana 60% dikategorikan sebagai sangat rusak. 7. Lemahnya penegakan hukum sehingga sering muncul tindakan yang cenderung merusak sumberdaya perikanan dan kelautan. 8. Kemiskinan masyarakat nelayan pesisir yang umumnya bermata pencaharian dari penangkapan ikan sehingga sering melakukan kegiatan penangkapan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. 9. Ketidakpastian dan ketidakstabilan harga ikan yang menyebabkan kurang terjaminnya penerimaan dan tingkat pendapatan. 10. Lemahnya akses sumberdaya modal dan pasar yang berakibat pada kurangnya perkembangan usaha penangkapan dan budi daya perikanan. 11. Lemahnya kemampuan nelayan sehingga hasil tangkapan relatif rendah. 12. Teknologi penangkapan ikan yang dimiliki oleh nelayan relatif rendah sehingga kapasitas nelayan dalam penangkapan ikan sangat terbatas sekali. Sementara itu dengan beroperasinya kapal-kapal nelayan yang berasal dari provinsi lain atau negara lain dengan alat tangkap yang super canggih akan merugikan petani nelayan yang kecil. Malahan sering terjadi konflik antara nelayan lokal dengan nelayan yang berasal di luar kawasan. 17
  22. 22. 13. Belum memadainya sarana pasca panen berupa pengawetan ikan, sehingga akan berpengaruh pada harga ikan apabila terjadi over produksi ikan, maka harga akan turun. 14. Rendahnya daya saing poduk perikanan Provinsi Sumatera Barat. 15. Sumberdaya alam bersifat tidak dapat diperbaharui (non-renewable) lokasinya di daerah pesisir dan laut. 16. Peraturan perundangan yang mengatur interaksi diantara pengguna, nilai dan harga sumberdaya alam belum jelas. E. Kesejahteraan Sosial Permasalahan dan tantangan utama dalam peningkatan kesejahteraan sosial di Provinsi Sumatera Barat secara umum adalah : 1. Struktur ekonomi Provinsi Sumatera Barat masih lemah sehingga jumlah kemiskinan masih tinggi. Penduduk miskin yang sebagian besar termasuk kedalam kategori kemiskinan kronis (chronic poverty) yaitu kemiskinan yang terjadi terus menerus sehingga membutuhkan penanganan serius, terpadu secara lintas sektor dan berkelanjutan. Selain itu, penduduk miskin yang tergolong kedalam kemiskinan sementara (transient poverty) yang diindikasikan dengan menurunnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara sementara. Hal ini disebabkan oleh perubahan kondisi perekonomian, bencana alam yang kejadiannya sulit diperkirakan secara cepat dan tepat, dan bencana sosial. 2. Masih tingginya jumlah pengangguran karena sedikitnya ketersediaan lapangan kerja. 3. Masih adanya masalah-masalah sosial seperti keterlantaran, kecacatan, ketunasosialan, kerawanan sosial ekonomi, penyimpangan perilaku, keterpencilan, eksploitasi dan diskriminasi serta kerentanan sosial warga masyarakat yang semua ini berpotensi menimbulkan meningkatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 4. Meningkatnya jumlah anak terlantar, anak jalanan, balita terlantar dan anak nakal. Hal ini bisa disebabkan meningkatnya populasi anak yang menghadapi perlakuan salah yaitu anak-anak yang menjadi korban kekerasan atau dieksploitasi dan terpaksa bekerja ditempat-tempat yang memiliki resiko tinggi. 5. Masalah kecacatan dirasakan semakin berat jika terkait dengan masalah sosial lainnya seperti kemiskinan. Kondisi seperti ini menyebabkan hak penyandang cacat 18
  23. 23. untuk tumbuh kembang dan berkreasi tidak dapat terpenuhi. Belum cukupnya sarana dan prasarana pelayanan sosial dan kesehatan terutama aksesibilitas terhadap pelayanan umum yang dapat mempermudah kehidupan penyandang cacat dan penyediaan lapangan kerja bagi mereka. 6. Meningkatnya jumlah tuna sosial seperti gelandangan, pengemis, tuna susila, bekas narapidana. 7. Masih kurangnya jumlah tenaga lapangan dibidang kesejahteraan sosial yang terdidik, terlatih dan berkemampuan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jangkauan dan kemampuan pelaku pembangunan kesejahteraan sosial dari unsur masyarakat sebagai sumber dan potensi kesejahteraan sosial, serta penataan sistem pendataan, pelaporan dan jalur koordinasi ditingkat Nasional dan daerah. Permasalahan serius yang harus ditangani adalah masih lemahnya koordinasi kerja antar instansi di tingkat Nasional dan daerah, dan belum tertatanya sistem dan standar pelayanan minimal dibidang kesejahteraan sosial. 8. Perlindungan sosial yang ada saat ini seperti sistem jaminan sosial, masih belum banyak memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat. Penyelenggaraan jaminan sosial telah banyak dilaksanakan baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional belum dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. 9. Bantuan sosial yang diperuntukkan bagi penduduk miskin juga masih terbatas yaitu antara lain pada bidang pendidikan dan kesehatan. Hal ini disebabkan oleh pembiayaan untuk perlindungan sosial yang saat ini masih terbatas pada pembiayaan bantuan sosial yang bersumber dari APBN dan APBD. 2.1. TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI 2.1.1. Capaian Indikator Indikator output yang digunakan untuk melihat perkembangan indikator hasil (outcomes) dari Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi dibagi atas dua kelompok indikator pendukung yaitu: a) Pelayanan Publik dan b) Demokrasi. A. Pelayanan Publik Indikator pendukung dalam menentukan keberhasilan pelayanan publik yang digunakan adalah : 19
  24. 24. 1) Persentase jumlah kasus korupsi yang ditangani dibanding dengan kasus korupsi yang dilaporkan. 2) Persentase aparatur yang berijazah sarjana satu (S-1). 3) Persentase Kabupaten / Kota yang memiliki Peraturan Daerah Pelayanan 1 (satu) atap. Grafik 2.1.A : Tingkat Pelayanan Publik Nasional dan Provinsi Sumatera Barat 70 45 40 60 Tren Capaian Indikator Outcome Capaian Indikator Outcome 35 50 30 40 25 30 20 15 20 10 10 INDIKATOR PENDUKUNG 5 1. Persentase jumlah kasus 0 0 korupsi yang ditangani 2004 2005 2006 2007 2008 dibanding dengan kasus korupasi yang dilaporkan. Tingkat Pelayanan Publik Provinsi Sumatera Barat (outcomes) 2. Persentase aparatur yang Tingkat Pelayanan Publik Nasional (outcomes) berijazah sarjana satu (S-1). Tren Provinsi 3. Persentase Kabupaten / Kota yang memiliki Peraturan Tren Nasional Daerah Pelayanan 1 (satu) atap Analisis Relevansi Berdasarkan Grafik 2.1.A. terlihat bahwa tren capaian pembangunan pelayanan publik Provinsi Sumatera Barat searah dan relatif lebih baik (kecuali pada tahun 2006) dari capaian pembangunan Nasional sehingga dapat dikatakan relevan. Faktor penyebab lebih baiknya peningkatan pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat adalah : 20
  25. 25. 1. Dengan adanya agenda pemberantasan korupsi dan dibentuknya KPK secara bertahap telah membawa pengaruh pada penanganan korupsi di daerah sehingga implementasinya pada tahun 2007 membawa peningkatan penanganan korupsi. 2. Jumlah Kabupaten / Kota yang memiliki Peraturan Daerah Pelayanan satu atap setiap tahun meningkat yang sebelumnya telah dirintis oleh Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Dengan dibentuknya Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Daerah berdasarkan PP 41 tahun 2008 maka daerah semakin terpicu membuat aturan dan membentuk kantor pelayanan satu atap (baca satu pintu, untuk membedakan dengan SAMSAT). Analisis Efektivitas Capaian pembangunan Provinsi Sumatera Barat menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, sehingga dapat dikatakan efektif. Keberhasilan ini disebabkan oleh: 1. Keberhasilan pembangunan dalam bidang Pelayanan Publik sangat ditentukan oleh kualitas SDM terutama dalam bidang pendidikan. Jika dibandingkan persentase pegawai yang telah mencapai pendidikan S-1 di Provinsi Sumatera Barat dengan pegawai secara Nasional, kondisi pegawai yang telah berpendidikan S-1 di Provinsi Sumatera Barat jauh lebih banyak dan marjinnya mencapai 5%. 2. Upaya pembangunan pelayanan publik diprioritaskan pada beberapa jenis pelayanan publik dan telah menggunakan teknologi informasi / elektronik, seperti tender pengadaan barang publik yang dikenal dengan service excellence. Partisipasi publik dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan karena telah diberi kesempatan melakukan kontrol terhadap pemerintah. Masyarakat dapat mempertanyakan segala persoalan tentang pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah melalui media massa dan pemerintah menjawab atau memberikan penjelasan. 3. Salah satu indikator keberhasilan dalam bidang pelayanan publik adalah terciptanya pelayanan yang cepat, mudah dan tidak berbelit. Hal itu dapat diwujudkan melalui pemberian Pelayanan 1 (satu) Pintu. Pada tahun 2004 terdapat 7 kabupaten dan kota yang memiliki sistem pelayanan 1 (satu) pintu meskipun belum diatur dalam Peraturan Daerah. Untuk tahun selanjutnya tidak ada data yang di up date. Namun beberapa kabupaten telah mengikuti pemberian pelayanan 1 (satu) pintu seperti Kabupaten Agam, Kota Solok, Kota Payakumbuh, Kota Padang, Kota Padang Panjang. 21
  26. 26. B. Demokrasi Indikator pendukung dalam menentukan keberhasilan pelayanan demokrasi yang digunakan adalah : 1) Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi. 2) Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Legislatif. 3) Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Presiden. Grafik 2.1.B : Tingkat Pembangunan Demokrasi Nasional dan Provinsi Sumatera Barat 78.00 0.00 76.00 -2.00 Capaian Indikator Outcome 74.00 Tren Capaian Indikator 72.00 -4.00 70.00 Outcome 68.00 -6.00 66.00 -8.00 64.00 62.00 -10.00 60.00 -12.00 58.00 INDIKATOR PENDUKUNG 56.00 -14.00 2004 2005 2008 1. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi. Tingkat Demokrasi Prov Sumatera Barat (outcomes) 2. Tingkat partisipasi politik Tingkat Demokrasi Nasional (outcomes) masyarakat dalam Pemilihan Legislatif. Tren Provinsi 3. Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Tren Nasional Presiden. Analisis Relevansi Sehubungan dengan tidak dilakukannya pemilihan legislatif dan Kepala Daerah / Gubernur pada tahun 2006 dan 2007 maka data tidak lengkap. Berdasarkan Grafik 2.1.B terlihat bahwa tren capaian pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional menunjukkan kecendrungan menurun dimana capaian pembangunan Provinsi Sumatera Barat tidak lebih baik dari capaian Nasional karena penurunan capaian di Sumatera Barat 22
  27. 27. lebih cepat. Dengan demikian capaian pembangunan demokrasi di Provinsi Sumatera Barat tidak relevan. Keadaan ini disebabkan oleh: (1) Timbulnya sikap apatis disebagian warga negara karena mereka beranggapan keikutsertaan mereka memilih tidak akan memberi manfaat secara individu maupun secara kolektif bagi mereka. (2) Pemilihan yang dilakukan mengingkari ikrar bersama Partai Politik dan Calon Legislatif untuk melaksanakan pemilihan yang dikenal dengan konsep ”Pemilu Badunsanak”, artinya hubungan antara parpol peserta pemilu dan Calon Legislatif ibarat hubungan adik kakak, hubungan saudara, bukan hubungan kompetitif yang memacu permusuhan. Hal ini disebabkan karena karakteristik mayoritas pemilih di Provinsi Sumatera Barat warga Minang yang dianggap lebih egaliter dan demokratis. (3) Selain itu faktor pendidikan masyarakat yang semakin meningkat, sehingga mempunyai korelasi signifikan dengan kesadaran politik warga. (4) Faktor lain adalah kelemahan data kependudukan / daftar calon pemilih tetap walaupun dapat teratasi dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan warga memberikan hak suaranya dengan menggunakan Kartu Penduduk (KTP). Analisis Efektivitas Capaian pembangunan bidang demokrasi Provinsi Sumatera Barat tidak efektif karena tingkat partisipasi masyarakat menurun. Faktor penyebab kurang efektifnya capaian pembangunan demokrasi adalah : 1. Timbulnya sikap apatis disebagian warga negara karena mereka beranggapan keikutsertaan mereka memilih dirasakan akan memberi manfaat secara pribadi bagi mereka. 2. Seringnya pelaksanaan pemilihan dalam waktu hampir bersamaan (terutama Pemilihan Kepala Daerah) akhirnya berujung keributan suasana kacau, sehingga pemilihan tidak menarik untuk mereka ikuti. 3. Seringkalinya agenda pemilihan yang diikuti warga, sehingga membuat warga bosan dengan agenda pemilihan. Dalam 5 tahun dapat berlangsung sebanyak 5 kali (Pemilihan Bupati / Walikota, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden). 23
  28. 28. 4. Buruknya pengelolaan data kependudukan, sehingga banyak warga yang tidak terdaftar, sehingga tidak dapat menyampaikan partisipasi politiknya dalam pemilihan. 2.1.2. Rekomendasi Kebijakan A. Pelayanan Publik 1. Mencabut mekanisme prosedural perizinan pemeriksaan bagi pejabat politik yang diduga / sangka melakukan tindak pidana korupsi (peraturan yang lebih demokratis) dengan menerapkan asas equlity before the law. 2. Menghindari mutasi pejabat penegak hukum yang terkesan mendadak dan harus ada kesinambungan kinerja. 3. Membentuk Perwakilan KPK di Tingkat Provinsi. 4. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah agar lebih transparan dan akuntabel, dimana selama ini beban keuangan ke kas daerah cenderung diatur dengan Peraturan Gubernur saja sehingga terjadi penyelundupan norma. 5. Meningkatkan partisipasi publik dan kontrol publik dalam setiap tahapan dari siklus pengelolaan keuangan daerah. 6. Membentuk Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang akurat terukur sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat. 7. Menghilangkan egoisme sektoral antar dinas dan kantor untuk menyatukan pemberian pelayanan pada satu kantor (Penataan Organisasi Pemda). B. Demokrasi 1. Melaksanakan pemilihan Kepala Daerah yang serentak dalam jangka pendek untuk mengurangi kejenuhan pemilih serta dapat melakukan efisiensi biaya. 2. Memberi interval waktu Pemilihan Legislatif dengan Pemilihan Presiden supaya pelaksanaannya jangan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Selain mengakibatkan pemilih / warga dapat bosan, seringnya pemilihan akan berakibat kinerja pemerintah akan terganggu. 3. Membenahi / meningkatkan pengelolaan data kependudukan sehingga akurasi data kependudukan dapat dipercaya, dengan data tersebut akan disusun / menjadi dasar penyusunan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap. 24
  29. 29. 2.2. TINGKAT KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 2.2.1. Capaian Indikator Untuk mengukur capaian pembangunan sumberdaya manusia digunakan 11 indikator outputs yang mencakup bidang pendidikan (Angka Partisipasi Murni SD/MI, Angka Putus Sekolah SD, Angka Putus Sekolah SMP/MTs, Angka Putus Sekolah Menengah, Angka Melek Huruf 15 Tahun Ke Atas, Persentase Guru Yang Layak Mengajar SMP/MTs, Persentase Guru Yang Layak Mengajar Sekolah Menengah), bidang kesehatan (Prevalensi gizi kurang, Persentase tenaga kesehatan per penduduk) dan bidang Keluarga Berencana (Persentase penduduk ber-KB, Persentase laju pertumbuhan penduduk). Semua indikator diatas akan digunakan untuk menilai keberhasilan program peningkatan kualitas SDM di daerah Sumatera Barat selama periode 2004-2008. Grafik 2.2. : Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia Nasional dan Provinsi Sumatera Barat 85.00 1.6 84.00 1.4 Tren Capaian Indikator Outcome Indikator Pendukung 83.00 1.2 Capaian Indikator Outcome 1. Angka Partisipasi Murni SD/MI. 82.00 1 2. Angka Putus Sekolah SD. 81.00 0.8 3. Angka Putus Sekolah SMP/MTs. 80.00 0.6 4. Angka Putus Sekolah Menengah 79.00 0.4 5. Angka Melek Aksara 15 tahun Keatas 78.00 0.2 6. Persentase Jumlah Guru Yang 77.00 0 Layak Mengajar SMP/MTs 76.00 -0.2 7. Persentase Jumlah Guru Yang Layak Mengajar Sekolah Menengah 75.00 -0.4 2004 2005 2006 2007 2008 8. Prevalensi Gizi kurang (%) 9. Persentase tenaga kesehatan per Tingkat Kualitas SDM Prov Sumatera Barat (outcomes) penduduk Tingkat Kualitas SDM Nasional (outcomes) 10. Persentase penduduk ber-KB Tren Provinsi 11. Persentase laju pertumbuhan penduduk Tren Nasional Analisis Relevansi Grafik diatas menunjukkan bahwa tren capaian indikator hasil (outcomes) pembangunan SDM Provinsi Sumatera Barat menunjukkan kecenderungan penurunan untuk periode 25
  30. 30. 2004-2008. Walaupun tren capaian hasil pembangunan SDM cenderung menurun, grafik diatas menunjukkan bahwa capaian indikator hasil pembangunan SDM Sumbar selalu jauh lebih tinggi dari capaian pembangunan Nasional untuk tahun 2005, 2006 dan 2008, kecuali pada tahun 2007 terlihat bahwa capaian pembangunan SDM Nasional sedikit lebih tinggi dari capaian pembangunan SDM Sumatera Barat. Secara umum dapat disimpulkan bahwa capaian pembangunan SDM di Provinsi Sumatera Barat dapat dikatakan sudah relevan karena berada jauh diatas tren Nasional. Faktor-faktor yang bisa menjelaskan bahwa tren indikator hasil pembangunan SDM Sumbar sudah relevan dengan target pembangunan Nasional, jika dianalisis berdasarkan masing-masing indikator yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan APM berkontribusi terhadap pencapaian indikator hasil pembangunan SDM. Beberapa terobosan kebijakan sudah dilakukan untuk meningkatkan akses dan perluasan kesempatan belajar bagi semua anak usia pendidikan dasar dengan target utama daerah dan masyarakat miskin, terpencil dan terisolasi. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) cukup membantu dalam peningkatan akses terhadap pendidikan dasar. 2. Rata-rata nilai akhir SMP/MTs sebagai salah satu indikator peningkatan kualitas pendidikan menunjukkan perkembangan berarti. Rata-rata nilai akhir SMP/MTs pada tahun 2004 adalah 5,42 sementara tahun 2008 menjadi 6,56. Rata-rata nilai akhir SMA/SMK/MA memperlihatkan peningkatan dari 4,25 tahun 2004 menjadi 6,69 pada tahun 2008. 3. Presentase angka putus sekolah SD terlihat cukup tinggi pada tahun 2005, yaitu 7,58%, dan ini mengalami penurunan drastis pada tahun 2007 menjadi 2,59, dan 1,81 tahun 2008. Sementara angka putus sekolah SMP/MTs sebaliknya mencatat peningkatan cukup signifikan dari 1,55% (2004) menjadi 3,48% (2007). Pada tingkat SMU, angka putus sekolah terlihat stagnan sekitar 3,5%, walapun terlihat bahwa angka ini pernah mencatat nilai paling kecil pada tahun 2005 (2,64%). Tapi kecenderungan angka putus sekolah SD dan Menengah mengalami penurunan. Ini memerlukan terobosan kebijakan untuk menyelesaikan agenda pendidikan dasar 9 tahun. 4. Presentase guru yang layak mengajar pada tingkat pendidikan SMP/MTs sebesar 79,03% tahun 2004, menjadi 86,14% tahun 2007. Sementara itu pada tingkat SMU, presentase guru yang layak mengajar lebih tinggi secara rata-rata, yaitu sekitar 86% pada tahun 2008. 26
  31. 31. 5. Kualitas pembangunan manusia diukur oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Sumatera Barat menunjukkan peningkatan dari 62,34 tahun 2004 menjadi 67,00 pada tahun 2008. Walaupun angka ini masih berada dibawah IPM Nasional (70,5), laju pertumbuhan IPM Sumatera Barat menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi dari laju pertumbuhan IPM Nasional. Ini menggambarkan upaya serius yang sudah dilakukan Sumbar untuk meningkatkan IPM dalam 4 tahun terakhir. Peningkatan IPM sebagian kecil bisa menjelaskan tingkat relevansi pembangunan SDM Sumatera Barat yang jauh lebih tinggi dari capaian Nasional. Analisis Efektivitas Grafik diatas menunjukkan perkembangan capaian indikator pembangunan kualitas SDM Provinsi Sumatera Barat. Capaian indikator pembangunan SDM Sumatera Barat menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun sama halnya dengan perbaikan yang dialami secara Nasional. Indikator ini menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan Sumatera Barat sudah efektif mencapai tujuan yang ditetapkan dalam strategi pembangunan yang tercantum dalam RPJM. Pada sektor pendidikan misalnya, efektifitas pembangunan sektor pendidikan diperlihatkan pula perbaikan disemua indikator pendukung seperti Angka Partisipasi Murni SD/MI, Angka Putus Sekolah SD, Angka Putus Sekolah Menengah, Angka melek aksara 15 tahun keatas, Persentase jumlah guru yang layak mengajar SMP/MTs. Secara lebih spesifik, efektifnya pembangunan sektor pendidikan Sumatera Barat dapat didukung oleh fakta berikut: 1. Umur harapan hidup di Provinsi Sumatera Barat sudah menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun. Umur harapan hidup mengalami peningkatan dari 68,2 pada tahun 2005 menjadi 68,80 pada tahun 2007. Meningkatnya angka harapan hidup merupakan refleksi keberhasilan pembangunan bidang kesehatan dan kemajuan derajat kesehatan masyarakat. 2. Angka kematian bayi di Sumatera Barat telah mengalami perbaikan dari tahun 2004 ke 2008. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup menunjukkan pengurangan secara konsisten: 42,25 per 1.000 kelahiran tahun 2004; dan 36,5 tahun 2005. Hasil riset menunjukkan tiga faktor utama penyebab kematian bayi diantaranya adalah penyakit ISPA, diare dan kekurangan gizi. Jenis penyakit lainnya yang juga relevan berkontribusi adalah berat bayi rendah, tetanus dan kekurangan zat gizi mikro. Faktor- faktor ini semakin dominan terlihat pada kelompok rumah tangga miskin serta kelompok penduduk yang jauh dari layanan kesehatan dasar. Jadi, persoalan penurunan angka kematian bayi bervariasi sesuai dengan faktor yang 27
  32. 32. menyebabkannya. Faktor lingkungan juga dominan menyebabkan masih tingginya angka kematian bayi. Juga, pendidikan yang rendah disertai dengan kekurangan akses terhadap pelayanan yang diperoleh khususnya ibu, baik semasa hamil, maupun setelah melahirkan juga bisa menimbulkan tingginya angka kematian bayi. 3. Sumatera Barat cukup konsisten dalam mengurangi angka kematian ibu. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup menunjukkan penurunan dari 240 tahun 2005 menjadi 229 pada tahun 2007. Penurunan angka kematian ibu menunjukkan membaiknya pelayanan pre- dan post-natal untuk ibu hamil dan melahirkan. Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk mengurangi AKI adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang saat ini baru mencapai 82 persen (Susenas 2007). Mengingat outcomes pembangunan adalah fungsi dari berbagai faktor, upaya penurunan AKI juga perlu didukung dengan perbaikan keadaan gizi ibu hamil, pendidikan ibu, peran perempuan, penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan, diantaranya ketersediaan kendaraan dan mutu sarana transportasi. 4. Perkembangan perbaikan status gizi balita di Sumatera Barat bila diukur dari berat badan menurut umur untuk kelompok usia 0-59 bulan memperlihatkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2007, prevalensi gizi kurang menurun signifikan menjadi 13,50. 5. Hasil pembangunan keluarga berencana di Sumatera Barat terlihat sangat relevan selama periode 2004-2008. Tren tingkat kualitas pembangunan KB di Sumatera Barat selalu lebih baik jika dibandingkan dengan tingkat kualitas pembangunan KB Nasional. Jika pada tahun 2004, cakupan KB adalah sekitar 78%, maka pada tahun 2008 angka ini meningkat tajam hampir mencapai 90%. Keberhasilan Sumatera Barat dalam meningkatkan persentase cakupan penduduk ber-KB mempunyai asosiasi dengan tingkat penyuluhan dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk merencanakan kelahiran. 2.2.2. Rekomendasi Kebijakan 1. Meningkatkan capaian pemerataan pendidikan. Peningkatan pemerataan pendidikan diprioritaskan pada tiga daerah yang memiliki resiko pencapaian pemerataan pendidikan rendah. Daerah-daerah yang dianggap penting didisain pelayanan dan pemodelan penyelenggaraan pendidikan adalah (i) Daerah terpencil yang hanya akses pada fasilitas pendidikan dasar dan sekolah satu atap, (ii) Daerah kawasan 28
  33. 33. perkebunan, (iii) Daerah kawasan tepi pantai. Selain dari ketiga daerah juga disertai dengan anak anak yang berasal dari keluarga miskin. Oleh karenanya dalam kerangka pencapaian pendidikan untuk semua, maka prioritas pendidikan adalah untuk mencapai pemerataan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, sekaligus untuk menurunkan tingkat kebodohan dan keterampilan kelompok masyarakat, yang relatif miskin. 2. Memantapkan ketersediaan alat pembelajaran, mutu guru, dan aksesibilitas anak didik terhadap pendidikan umum dan agama. Sekolah yang menjadi prioritas adalah dimana sekolah tersebut memiliki mutu yang rendah, lebih khusus sekolah yang jauh dari fasilitas publik, dan sekolah yang diselenggarakan oleh swasta, baik sekolah umum maupun sekolah yang bernaung dibawah yayasan keagamaan. 3. Melanjutkan program beasiswa untuk keluarga miskin. Seluruh keluarga miskin mesti dibantu melalui program pemberian beasiswa baik yang diberikan melalui dana APBD maupun yang dikembangkan melalui partisipasi masyarakat. 4. Mengembangkan bahan bacaan minimal. Di seluruh sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, buku ajar tersedia lengkap untuk mata ajar Sains, Bahasa Indonesia dan Matematika. Oleh karena jumlah kelas berada semenjak pendidikan dasar sampai kelas SMP, maka diperlukan 3 jenis buku pada masing masing jenjang kelas untuk seluruh jenjang pendidikan, setidaknya Matematika, Sains dan Bahasa Indonesia. 5. Mengatasi buta aksara dan kebodohan. Tahun 2012 sekitar 2% saja dari kelompok usia penduduk berusia 15 tahun keatas yang tidak dapat baca tulis. Program strategis untuk mengatasi hal ini ada dua. Pertama adalah melanjutkan Program Paket A dan Paket B. Kedua adalah menyelenggarakan keterampilan kerja sekitar 25% dari mereka yang buta huruf. 6. Mengalokasikan jumlah anggaran yang lebih besar untuk pendidikan sekolah menengah pertama dengan syarat efisiensi pengeluaran pemerintah yang lebih pro- poor seperti penajaman bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari kelompok keluarga kurang beruntung. Rekomendasi ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka lulusan SD yang tidak melanjutkan (transisi) pendidikan ke level SMP/SMA merupakan fenomena yang meruyak pasca krisis ekonomi. Jumlah siswa SMP yang tidak melanjutkan ke SMA lebih tinggi pada saat ini, dibanding pada masa lampau. Problem akses pendidikan memang lebih signifikan untuk tingkat pendidikan SMP. Pada jenjang ini masih terdapat perbedaan jumlah partisipasi yang sangat besar 29
  34. 34. diantara kelompok masyarakat dengan jumlah pendapatan yang berbeda, sesuatu yang tidak menjadi masalah pada level SD. Seorang anak yang berasal dari keluarga miskin mempunyai kemungkinan 20 persen lebih rendah untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan SMP dibandingkan anak yang tidak berasal dari keluarga miskin. Dalam hal ini kebijakan pendidikan pemerintah pada level pendidikan menengah dan tinggi memang cenderung pro-rich (World Bank, 2006). 7. Mengkaitkan pembangunan pendidikan kedepan dengan kerusakan infrastruktur pendidikan trauma yang dialami oleh guru sekolah dan murid akibat gempa bumi 30 September 2009. Pembangunan kembali infrastruktur dan fasilitas sekolah mesti diikuti dengan trauma healing guru dan murid sekolah. Bangunan sekolah yang masih dipakai untuk proses belajar mengajar, padahal secara fisik kelihatan mengalami kerusakan berat, menengah dan ringan perlu dilakukan pengujian struktur bangunan secara teknis untuk memastikan bahwa sekolah yang rusak tersebut masih aman untuk digunakan. 8. Mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam proses rehabilitasi sekolah sangat diperlukan. Banyak studi yang menunjukkan bahwa infrastruktur yang dibangun atas partisipasi masyarakat lebih kecil biayanya pada kualitas yang memadai, dibandingkan infrastruktur yang diperoleh melalui proses tender pengadaan barang dan jasa. 9. Merevitalisasi pelayanan kesehatan dasar seperti penyegaran kembali pelaksanaan program di Puskesmas dan Posyandu. Kegiatan Posyandu selama ini seperti sudah tidak ada, padahal cukup efektif dalam mengurangi gizi buruk, angka kematian bayi dan ibu. 10. Meningkatkan kampanye tentang hidup sehat, perilaku nutrisi dan perilaku kebersihan serta sanitasi lingkungan dengan meningkatkan koordinasi lintas sektoral, LSM, dan organisasi masyarakat. 11. Memperbaiki akses terhadap air bersih penduduk tepi sungai, pantai dan kelompok miskin. 12. Meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh kelompok masyarakat miskin dan terisolir dengan terobosan program dan skim pembiayaan kesehatan pada kelompok miskin. 13. Penyediaan asuransi kesehatan terutama micro insurance juga sangat diperlukan bagi masyarakat untuk jangka menengah dan panjang untuk mengurangi dampak yang diakibatkan oleh shock. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan bagi penduduk 30
  35. 35. miskin dan kurang mampu melalui inovasi program jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Askeskin perlu dilanjutkan dan efektivitasnya perlu ditingkatkan. Anggaran daerah agar lebih pro miskin (pro-poor budgeting). 14. Rekonstruksi bangunan rumah sakit dan fasilitas kesehatan (sebagaimana lainnya) harus mengikuti standar bangunan yang tahan gempa. Rumah sakit harusnya menjadi bangunan yang tetap bertahan dari goncangan gempa karena akan menjadi tempat penyelamatan korban bencana. 15. Kondisi Pasca Gempa Bumi 30 September 2009 diperkirakan akan menganggu kinerja bidang kesehatan selama beberapa tahun kedepan. Total kerusakan dan kerugian dibidang kesehatan sebagai akibat gempa bumi 30 September 2009 mencapai angka Rp. 611 miliar. Kerusakan pada infrastruktur kesehatan akan mempengaruhi penyediaan layanan dasar kesehatan kepada sekitar 25% penduduk Sumatera Barat. Dalam jangka menengah dan panjang intervensi pemerintah sangat diperlukan disamping untuk emergency relief. Kerusakan bangunan dan peralatan medis terjadi pada 8 daerah kabupaten dan kota sehingga dapat menurunkan kualitas dan kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang memerlukannya. Upaya pemulihan pelayanan kesehatan masyarakat dan meningkatkan kembali kinerja pembangunan bidang kesehatan ini akan memerlukan dana dalam jumlah besar dan waktu yang relatif panjang. 16. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi bagi keluarga miskin. Menurunkan tingkat kelahiran dengan cara meningkatkan pelayanan KB kepada keluarga miskin. Untuk itu perlu dilakukan revitalisasi organisasi dan kelembagaan KB dengan mengikutsertakan masyarakat seperti halnya telah dilakukan dengan baik di zaman Orde Baru. 17. Meningkatkan advokasi, komunikasi dan pendidikan masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi dalam program KB. Kegiatan ini perlu didukung dengan penyediaan alat, obat dan pelayanan KB terutama bagi target akseptor pada keluarga miskin dan masyarakat pedesaan. 18. Memberdayakan petugas lapangan dengan cara meningkatkan pemahaman tentang program KB, memberikan keterampilan teknis KB dan menggunakan komunikasi yang efektif dan disesuaikan dengan target akseptor. 31
  36. 36. 2.3. TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI 2.3.1. Capaian Indikator Indikator output yang digunakan untuk melihat perkembangan indikator hasil (outcomes) dari tingkat pembangunan ekonomi adalah: 1) Laju pertumbuhan ekonomi (%) 2) Persentase ekspor terhadap PDRB 3) Persentase output manufaktur terhadap PDRB 4) Persentase output UMKM terhadap PDRB 5) Laju inflasi (%) 6) Persentase pertumbuhan realisasi PMA (Penanaman Modal Asing) 7) Persentase pertumbuhan realisasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Dari 7 indikator ini hanya tingkat inflasi yang dikonversikan atau dikurangi dari 100 sebelum dihitung rata-rata dari indikator tersebut. Hasil analisis data indikator pendukung selama periode 2004-2008 dapat dilihat pada Grafik 2.3. Analisis Relevansi Dari Grafik 2.3. terlihat bahwa capaian pembangunan Provinsi Sumatera Barat dapat dikatakan tidak relevan karena tren capaian pembangunan Sumatera Barat tidak sejalan dan jauh lebih rendah dari capaian pembangunan Nasional walaupun pada tahun 2006 capaian Provinsi Sumatera Barat lebih baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor: 1. Struktur ekonomi Sumatera Barat yang didominasi oleh sektor pertanian demikian pula komoditi ekspornya yang didominasi komoditi primer sehingga persentase output manufaktur terhadap PDRB sangat rendah dibandingkan dengan Nasional. 2. Struktur ekonomi demikian juga dapat dilihat dari output UKM. Peningkatan persentase output UKM terhadap PDRB yaitu dari 25,43% pada tahun 2004 menjadi 32,47% (2007) dan diperkirakan 31% pada tahun 2008. Sedangkan peranan output UMKM tingkat Nasional cenderung menurun selama periode yang sama yaitu dari 55,40% (2004) menjadi 52,70% (2008). Kondisi ini menunjukkan perekonomian Provinsi Sumatera Barat masih didominasi UKM dan belum terkait dengan permintaan luar negeri sehingga pengembangan ekonomi belum bisa dipacu lebih cepat. 32
  37. 37. Grafik 2.3. : Tingkat Pembangunan Ekonomi Nasional dan Provinsi Sumatera Barat 60.00 200.00 Tren Capaian Indikator Outcome 50.00 150.00 Capaian Indikator Outcome 40.00 100.00 30.00 50.00 INDIKATOR PENDUKUNG 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 20.00 0.00 2. Persentase Ekspor terhadap PDRB 10.00 -50.00 3. Persentase Output Manufaktur terhadap PDRB 0.00 -100.00 4. Persentase Output UMKM terhadap PDRB 2004 2005 2006 2007 2008 5. Laju Inflasi Tingkat Pembangunan Ekonomi Prov Sumatera Barat (outcomes) 6. Persentase Pertumbuhan Tingkat Pembangunan Ekonomi Nasional (outcomes) Realisasi Investasi PMA Tren Provinsi 7. Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi PMDN Tren Nasional 3. Struktur ekonomi juga mempengaruhi arus perdagangan Sumatera Barat sehingga persentase ekspor terhadap PDRB lebih rendah dari Nasional. Dengan kata lain Sumbar belum dapat meningkatkan nilai tambah yang dapat dinikmati oleh rakyat Sumbar sehingga pendapatan per kapita Provinsi Sumbar lebih rendah dari Nasional. 4. Dalam kurun waktu 2004 sampai 2008 rata-rata pertumbuhan realisasi PMA di tingkat Nasional menunjukkan angka jauh lebih tinggi dari Sumatera Barat demikian juga PMDN. Perbedaan tingkat pertumbuhan disebabkan adanya perbedaan yang cukup signifikan dibidang potensi sumber daya alam, dukungan infrastruktur dan potensi pasar. 5. Kondisi keamanan dalam negeri kurang kondusif, gejolak politik membawa pengaruh kepada stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Dalam periode 2004- 2008 telah dilaksanakan beberapa kali pemilihan umum tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Meningkatnya dinamika politik disekitar waktu pemilihan umum tersebut berpengaruh negatif terhadap perkembangan realisasi investasi di daerah Sumatera Barat. 33
  38. 38. 6. Potensi sumber alam dan ekonomi daerah relatif rendah sehingga tidak bisa menarik investor skala besar dari luar daerah dan luar negeri untuk menanam modalnya di daerah Sumatera Barat. Analisis Efektivitas Capaian pembangunan Provinsi Sumatera Barat dapat dikatakan tidak efektif karena capaian pembangunan Provinsi Sumatera Barat tidak menunjukkan keadaan yang lebih baik dari tahun ke tahun. 1. Pada awalnya memperlihatkan kecenderungan yang membaik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tetapi pada tahun 2008 terjadi penurunan. Walaupun negatif tetapi tingkat pertumbuhan (tren) pada tahun 2006 dan 2008 lebih baik dari Nasional. 2. Struktur ekonomi yang menghasilkan produk berbasis sumberdaya lokal atau rendah kandungan impornya dengan pasar utamanya provinsi tetangga mengakibatkan rendahnya ekspor terhadap PDRB demikian juga output manufaktur. Produk utama Provinsi Sumatera Barat merupakan pasokan bagi provinsi tetangga seperti Provinsi Riau, Kepri dan Jambi. Kondisi demikian merupakan tantangan masa depan untuk meningkatkan hasil pembangunan Provinsi Sumbar. 3. Arus investasi yang rendah di Provinsi Sumatera Barat disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut: a) Infrastruktur kurang memadai sehingga mengakibatkan tingginya biaya operasional ditambah lagi dengan masalah kekurangan suplai tenaga listrik yang membuat daya saing investasi daerah menjadi sangat rendah. b) Sulitnya mendapatkan info dan data potensi ekonomi yang akurat sehingga calon investor merasa sulit dan lambat dalam pengambilan keputusan investasinya c) Permasalahan rendahnya pertumbuhan realisasi investasi di Sumatera Barat disebabkan antara lain; potensi sumber alam dan ekonomi daerah relatif rendah, infrastruktur kurang memadai dan pelayanan publik yang masih banyak dikeluhkan oleh calon investor. Peningkatan investasi PMA dan PMDN di Sumatera Barat juga masih terkendala karena keterbatasan lahan, sumber daya alam dan tenaga kerja terampil non pertanian. 34
  39. 39. d) Prosedur pengurusan izin-izin investasi belum tersosialisasi dengan baik, masyarakat masih harus banyak bertanya tentang prosedur investasi dan harus berurusan dengan beberapa instansi pemberi izin secara terpisah. e) Adanya kebijakan pemerintah (peraturan daerah) yang saling bertentangan di bidang pelayanan investasi misalnya soal wewenang perizinan dan retribusi daerah f) Adanya konflik beberapa perusahaan perkebunan besar dengan petani plasma dalam pola kemitraan (PIR) yang disebabkan sebagian oleh perjanjian kemitraan yang tidak tegas dan lemahnya penegakan hukum dalam hal terjadi konflik antara inti dan plasma g) Adanya premanisme dibeberapa daerah yang sangat menganggu kelancaran kegiatan bisnis dan menyita waktu serta pemikiran para eksekutif pengambil keputusan dalam investasi 2.3.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol 1. Indikator yang lebih menonjol di Provinsi Sumatera Barat adalah tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata dimana mencapai angka yang relatif lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Nasional selama periode 2004-2008. Tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat yang tinggi tidak terlepas dari struktur ekonomi dan komposisi ekspor. produk utama Provinsi Sumatera Barat adalah produk pertanian dan produk agro- industry yang berbasis sumberdaya lokal dimana komponen impornya relatif sangat kecil. Kondisi demikian membuat perkembangan ekonomi Provinsi Sumatera Barat relatif kurang terpengaruh oleh krisis financial global. 2. Indikator lain yang menonjol tetapi menunjukkan kinerja kurang memuaskan adalah investasi baik PMA maupun PMDN di Provinsi Sumatera Barat. Rendahnya pertumbuhan realisasi investasi di Provinsi Sumatera Barat sangat erat hubungannya dengan terbatasnya potensi sumberdaya alam, infrastruktur dan lokasi yang relatif terisolir dari pusat pertumbuhan di Pulau Sumatera. Upaya untuk memacu arus investasi ke Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kondisi daerah saat ini adalah meningkatkan kualitas SDM sehingga di Provinsi Sumatera Barat tersedia tenaga intelektual dan tenaga berketerampilan tinggi yang dapat menarik investor untuk mengembangkan industri berteknologi tinggi seperti industri manufaktur yang menghasilkan komponen dari produk elektronik, computer, dll. 35
  40. 40. 2.3.3. Rekomendasi Kebijakan 1. Di Provinsi Sumatera Barat sebaiknya dikembangkan industri berbasis sumberdaya lokal dengan menggunakan teknologi tinggi atau knowledge based industries sehingga terjadi peningkatan nilai tambah. 2. Insentif yang perlu dikembangkan adalah insentif non-fiskal yaitu tersedianya SDM terampil berkualitas tinggi. Oleh karena itu perlu dikembangkan pendidikan keterampilan dengan standar internasional pada setiap tingkatan pendidikan keterampilan. 3. Perlu segera dibangun infrastruktur seperti irigasi, tenaga listrik, transportasi standard ASEAN dan air bersih yang mendukung pengembangan agro-industri berteknologi tinggi. Transportasi standard ASEAN artinya kualitas fisik dan kenyamanan transportasi yang dapat mengantisipasi terjadinya bencana alam seperti gempa dan longsor. Pembangunan infrastruktur semakin mendesak terutama sekali karena terjadinya kerusakan infrastruktur dan bangunan akibat dari gempa 30 September 2009 yang lalu. 4. Untuk membuka lapangan kerja disektor pertanian maka teknologi modern harus dimanfaatkan pada setiap level usaha (dari sekala kecil hingga besar). Kegiatan Litbang (Penelitian dan Pengembangan) harus ditingkatkan sehingga dapat menghasilkan teknologi modern yang dibutuhkan. Teknologi baru juga dapat berasal dari lembaga penelitian diluar Sumatera Barat atau luar negeri. Di Provinsi Sumatera Barat terdapat beberapa lembaga mandat nasional yang potensial untuk dikembangkan seperti Balai Penelitian Buah (Balibu), Balai Penelitian Pertanian (Balitan), Stasiun Pengembangan Ternak Besar. Lembaga penelitian ini sebaiknya dipacu pengembangannya untuk dapat melayani kebutuhan IPTEK modern di Pulau Sumatera. 5. Provinsi Sumatera Barat harus tetap dipertahankan sebagai sumber bahan pangan bernilai tambah tinggi yang berasal dari peternakan, perikanan, sayur- sayuran, buah-buahan untuk wilayah Sumatera. 6. Upaya peningkatan investasi di Sumatera Barat antara lain adalah: a) Memberikan kemudahan perizinan, misalnya pelayanan cepat dan transparan serta memberi kemudahan akses kepada instansi pemberi izin melalui internet, pos atau kontak langsung dengan petugas pelayanan yang terampil dan profesional. 36
  41. 41. b) Memberikan keringanan beban PBB dan retribusi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah. c) Menyediakan info dan data dasar ekonomi dan potensi investasi yang akurat dan lengkap melalui web-site dan media cetak yang mudah diakses oleh masyarakat. d) Menyediakan data profil pengusaha lokal yang siap bermitra dan menyediakan media untuk mempertemukan calon investor dari luar daerah dengan pengusaha lokal yang akan menjadi mitra bisnisnya. e) Memberikan pelayanan prima kepada investor dan pengusaha umumnya baik pada tahap persiapan maupun setelah memasuki tahap operasional perusahaannya. f) Menjalankan program promosi investasi yang efektif melalui kegiatan expo, business meeting, seminar dan menyebarkan leaflet dan booklet panduan investasi di daerah Sumatera Barat g) Melaksanakan program pengawasan dan pengendalian investasi dalam rangka ikut mengatasi lebih dini permasalahan investasi di lapangan h) Mendorong tumbuhnya forum komunikasi investor dan pengusaha dalam rangka meingkatkan efektivitas kerjasama bisnis. 2.4. KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM 2.4.1. Capaian Indikator Indikator output yang digunakan untuk melihat perkembangan indikator hasil (outcomes) dari kualitas pengelolaan sumber daya alam adalah : (i) Persentase luas lahan rehabilitasi dalam hutan terhadap lahan kritis dan (ii) Persentase terumbu karang dalam keadaan baik. Hasil analisis data indikator pendukung selama periode 2004-2008 dapat dilihat pada Grafik 2.4. Analisis Relevansi Dari Grafik 2.4 terlihat bahwa capaian pembangunan Provinsi Sumatera Barat dapat dikatakan tidak relevan karena tren capaian pembangunan Provinsi Sumatera Barat tidak sejalan dan lebih rendah dari capaian pembangunan Nasional. Tren ini tidak sesuai dengan harapan pembangunan dibidang sumberdaya alam karena seharusnya capaian 37
  42. 42. Grafik 2.4. : Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Nasional dan Provinsi Sumatera Barat 18.00 160.00 16.00 140.00 120.00 Capaian Indikator Outcome 14.00 Tren Capaian Indikator 100.00 12.00 80.00 Outcome 10.00 60.00 8.00 40.00 20.00 6.00 0.00 4.00 -20.00 2.00 -40.00 0.00 -60.00 2004 2005 2006 2007 2008 INDIKATOR PENDUKUNG 1. Persentase luas lahan Kualitas Pengelolaan SDA Prov Sumatera Barat (outcomes) rehabilitasi dalam hutan Kualitas Pengelolaan SDA Nasional (outcomes) terhadap lahan kritis Tren Provinsi 2. Persentase terumbu karang dalam keadaan baik Tren Nasional pembangunan semakin besar atau meningkat. Rendahnya hasil pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat antara lain disebabkan : 1. Rendahnya upaya peningkatan rehabilitasi hutan dibandingkan dengan percepatan luas lahan kritis. Artinya luas lahan kritis meningkat lebih cepat daripada luas hutan yang dapat direhabilitasi. Meningkatnya luas lahan kritis disebabkan oleh (a) Rendahnya disiplin aparatur dan penegakan hukum, sehingga sering terjadinya perusakan hutan dan pencurian kayu hampir pada setiap kawasan; (b) Infrastruktur untuk mendukung sektor kehutanan relatif masih kurang dan sangat terbatas, seperti menara pengawasan, perangkat untuk polisi hutan dan aksesibilitas patroli hutan; (c) Rendahnya daya dukung kawasan konservasi sebagai akibat alih fungsi lahan sehingga merubah karakter hidrologis kawasan dimana kawasan yang sebelumnya basah menjadi kering. 2. Terbatasnya program dan dana untuk meningkatkan kegiatan rehabilitasi hutan. Diperlukan kerjasama pembiayaan program rehabilitasi antar Pemerintah Provinsi untuk peningkatan rehabilitasi hutan walaupun kawasan hutan tidak pada wilayah 38

×