Dokumen tersebut membahas tentang sertifikasi unit pengolahan ikan (SKP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. SKP merupakan sertifikat yang diberikan kepada unit pengolahan ikan yang telah memenuhi persyaratan Good Manufacturing Practices (GMP) dan Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP). Dokumen ini menjelaskan prosedur penerbitan SKP, persyaratan dasar untuk pengajuan SKP, target dan capaian SKP pada tahun

1. SERTIFIKASI
UNIT PENGOLAHAN IKAN
DIREKTORAT PENGOLAHAN HASIL
DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

2. 1. PENDAHULUAN

3. PRINSIP
DASAR SKP
CARA PENGOLAHAN
YANG BAIK (CPB)
DAN PROSEDUR
OPERASIONAL
STANDAR SANITASI
(POSS)
(UPI Besar-UKM-
UPRL-Importir dll)

4. PEMAHAMAN CPB-POSS
• CPB adalah Pedoman persyaratan dan tata cara
berproduksi yang baik bagi suatu unit pengolahan
ikan
• POSS adalah Pedoman persyaratan operasi sanitasi di
unit pengolahan ikan
• POSS untuk menjamin bahwa prosedur dan proses
sanitasi dapat secara efisien mengendalikan bahaya
keamanan pangan yang umum dijumpai dilingkungan
pengolahan dan operasi.

5. BANGUNAN PROGRAM KEAMANAN HASIL
PERIKANAN
Premises and facilities

6. TUJUAN
Pembinaan UPI untuk memenuhi persyaratan
kelayakan dasar dalam penerapan GMP/SSOP
dalam rangka menciptakan jaminan mutu dan
keamanan hasil perikanan
Ruang Lingkup SKP
Penerapan GMP/SSOP dalam penangan dan
pengolahan produk perikanan di UPI untuk
jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan
produk yang dihasilkan mempunyai daya saing
di pasar dalam dan luar negeri serta
mempunyai mutu yang baik sehingga aman
dikonsumsi manusia.
TARGET

7. DEFINISI IKAN
UU 45 Tahun 2009
• Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis
ikan.
• Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan
tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk
biota dan faktor alamiah sekitarnya.
• Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh
atau sebagian dari siklus hidupnya berada di
dalam lingkungan perairan.
FUNGSI IKAN
• Pangan (gizi)
• Komoditi (ekonomi)
• Biota (ekosistem)

8. DASAR HUKUM
 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pangan,
 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 20 ayat (3)
Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan wajib
memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan,
sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, dan ayat (4) bahwa
setiap orang yang memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan
pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperoleh
Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)

9. DASAR HUKUM
 PP 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, Pasal 2 ayat (1)
Setiap orang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan pada
rantai pangan yang meliputi proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan
peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi sesuai ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku, dan ayat (2) Persyaratan sanitasi
sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur lebih lanjut oleh Menteri yang
bertanggung jawab di bidang kesehatan yang meliputi antara lain: a) sarana
dan/atau prasarana; b) penyelenggara kegiatan; dan c) orang perseorangan
 Permen KP No. 19 Tahun 2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu
dan Keamanan Hasil Perikanan, Pasal 5 ayat (3) Sertifikat penerapan HACCP
dapat diberikan kepada UPI apabila telah terdapat SKP dan telah menerapkan
konsepsi HACCP, dan ayat (4) SKP diterbitkan oleh Dirjen P2HP sebagai hasil
pembinaan terhadap UPI yang telah menerapkan GMP dan memenuhi
persyaratan SSOP

10. DASAR HUKUM
 Peraturan Dirjen P2HP Nomor 09/DJ-P2HP/2010 tentang
Persyaratan, Tata Cara Penerbitan, Bentuk, dan Format SKP,
Pasal 1 ayat (3) SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada
UPI yang telah menerapkan GMP dan memenuhi persyaratan
SSOP, dan ayat (4) Cara Pengolahan Ikan yang Baik adalah
pedoman dan tata cara pengolahan ikan yang baik untuk
memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil
perikanan

11. SANGSI PIDANA
Pasal 89
Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan
yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan
kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan
hasil perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3),
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan
denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratu juta
rupiah).
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

12. 2. PROSEDUR PENERBITAN SKP

13. UPIPermohonan SKP
Pengecekan
Persyaratan
Usulan ke Dirjen
Rekomendasi Penerbitan SKP
Tindakan
Perbaikan (max
2 bulan)
Evaluasi
Tindakan
Perbaikan
NO
YES
NO
YES
UPI
PePembina
Mutu Daerah
mbina Mutu
Daerah
Evaluasi
Administrasi
Dinas KP Propinsi
Sekretriat
Pantek SKP
Pantek SKP
DIRJEN
YES
Skema Prosedur Penerbitan SKP 2013
Pembinaan Awal
(Pra-SKP)
Dinas KP
Propinsi
Tindakan
Perbaikan
Penerbitan SKP
3
Bulan
10 Hari
Pembinaan
13
NO
Supervisi Pembina Mutu
Pusat terhadap Sistem
Pembinaan Daerah
Pembina
Mutu Pusat
YES
NO

14. PROSES PELAYANAN SKP PUSAT-DAERAH
UPI
DINAS KP PROVINSI
- PROSES PEMBINAAN
KKP
-VERIFIKASI
-SUPERVISI
- PENERBITAN
SERITIFIKAT SKP
PERMOHONAN &
PEMBINAAN
PERMOHONAN
PENERBITAN SKP
PENERBITAN SKP
PENYERAHAN
SKP

15. PERSYARATAN DASAR UPI DALAM
PENGAJUAN SKP
 UPI memiliki tempat/unit yang melakukan pengolahan, pengemasan,
dan/atau penyimpanan
 Memperkerjakan sekurang-kurangnya 1 orang penanggung jawab
mutu yang mempunyai Sertifikat Pengolah Ikan atau tenaga terlatih
 Memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP) yang diterbitkan oleh MKP atau
Gubernur atau Bupati; Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Akta
Notaris Pendirian Perusahaan di bidang pengolahan
 Memiliki dokumen dan menerapkan Program Persyaratan Dasar
seperti GMP & SSOP secara konsisten sesuai dengan Keputusan MKP
KEP.01/MEN/2007 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi.
 Melakukan proses produksi secara aktif minimal 12 hari kerja dalam
satu bulan
Perdirjen P2HP Nomor 09/DJ-P2HP/2010

16. Hal-hal yang perlu diperhatikan
dalam Pengajuan SKP
1. UPI mengajukan permohonan SKP Ke Dinas KP
Provinsi sesuai format surat yang telah
ditentukan dengan melampirkan dokumen
yang dipersyaratkan (IUP, SIUP, Akta notaris
pendirian perusahaan, surat perjanjian sewa-
menyewa bangunan data umum perusahaan)
2. Dinas KP Provinsi mengajukan surat
rekomendasi penerbitan SKP Kepada Dirjen
P2HP sesuai format surat yang telah ditentukan
dengan melampirkan dokumen yang
dipersyaratkan (Daftar nama UPI, data umum
UPI, alur proses, dokumen hasil pembinaan,
copy SKP khusus untuk perpanjangan)

17. PENERBITAN SKP LAMA VS BARU
17
NO QUICK -WINS SKP LAMA (3 BULAN) SKP BARU (10 HARI)
1 . Kualifikasi sertifikat
SKP
Grading (A, B, C, D) hasil
inspeksi
Tanpa grading (lulus/tidak
lulus) hasil Pembinaan
2. Masa berlaku SKP Tergantung kualifikasi grading 2 Tahun
3. Tahapan SKP Pra-Inspeksi oleh Dinas KP
Propinsi
Pembinaan oleh Dinas KP
Propinsi
4. Kewenangan Proses verifikasi SKP oleh Pusat Supervisi oleh Pusat jika
hanya diperlukan
5. Waktu Penerbitan SKP Waktu penerbitan sertifikat ± 3
bulan
Proses penerbitan SKP oleh
Ditjen P2HP ± 10 hari
6. Anggaran Biaya dibebankan kepada UPI Biaya dibebankan kepada
APBN & Dana Dekon
7. Pemberlakukan SKP UPI eksportir UPI eksportir , Importir dan
lokal

18. PEMBINA MUTU
PERSYARATAN
1. Pegawai negeri sipil yang bekerja dibidang pembinaan mutu dan
keamanan hasil perikanan
2. Memiliki kompetensi di bidang mutu dan keamanan hasil perikanan
atau minimal telah mengikuti dan lulus pelatihan:
a. Mendesain dan menerapkan Program Persyaratan Dasar,
meliputi: GMP dan SSOP
b. Mendesain dan menerapkan Hazard Analysis and Critical Control
Point di UPI sesuai kurikulum yang ditetapkan oleh Dirjen P2HP
c. Melaksanakan pembinaan dalam rangka penerapan sistem
jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan
3. Kompetensi calon pengawas mutu dibuktikan dengan sertifikat

19. PEMBINA MUTU
TUGAS
1. Memberikan bimbingan teknis penerapan persyaratan kelayakan
pengolahan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil
perikanan kepada pelaku usaha dan atau UPI meliputi:
– Melakukan asesmen pemenuhan persyaratan
– Melakukan evaluasi hasil tindakan perbaikan
– melakukan pendampingan
– Membuat laporan hasil pembinaan mutu
2. Melakukan bimbingan teknis lainnya di bidang mutu dan
keamanan hasil perikanan.

20. PEMBINA MUTU
KODE ETIK
1. Profesional, yaitu mempunyai kompetensi cukup
(kemampuan seseorang berdasarkan pengetahuan
dan ketrampilan)
2. Independen, yaitu ketidakberpihakan, obyektif, tidak
terkait dengan pelaku usaha dan bebas dari tekanan
3. Berdasarkan bukti yang terdapat di lapangan, yaitu
penggunaan metode yang rasional, dapat dipercaya,
konsisten dan sistematis

21. PROSEDUR PEMBINAAN MUTU DI
LAPANGAN
1. Persiapan pembinaan lapangan
2. Pembinaan lapangan
3. Pelaporan pembinaan
4. Verifikasi tindakan perbaikan

22. KOORDINASI PEMBINA MUTU PUSAT-DAERAHSKP
PEMBINA
PUSAT
PEMBINA
PROVINSI
(Prime mover)
LPPMHPKOTA/KAB
UNIT PENGOLAHAN IKAN
(Besar/UMKM/importir/RL)
Bantuan Pembinaan oleh Bantuan Pembinaan oleh
PROSES PEMBINAAN
PROSES DI DJP2HP

23. 3. TARGET DAN
CAPAIAN

24. TARGET DAN CAPAIAN SKP 2011-
2013
425
505 550
443
558
792
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2011 2012 2013
CAPAIAN
TARGET

25. Jumlah SKP Yang Diterbitkan
Berdasarkan Jumlah UPI
125
14 18
30
4
620
21 20
117
4
0
100
200
300
400
500
600
700
800
UPI Besar UPI UKM UPRL Importir Non Ikan
Jumlah SKP
Jumlah UPI

26. Jumlah SKP UPI
Besar/Provinsi 2012-2013
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Aceh
Sumut
Sumsel
Lampung
Babel
Kepri
DKI
Jabar
Jateng
Jatim
Banten
Bali
NTB
NTT
Kalbar
Kalsel
Kaltim
Sulut
Sulteng
Sulsel
Sultra
Grtl
Sulbar
Maluku
Malut
P.Barat
Papua
2012
2013

27. Jumlah SKP UKM/prov 2012-2013
0
1
2
3
4
5
6
7
2012
2013

28. Provinsi Tanpa Capaian SKP 2012-2013
SKP UPI BESAR
Sumbar, Riau,
Bengkulu, Jambi,
Yogya, Kalteng
SKP UPI UKM :
Sumut, Riau,
Bengkulu, Lampung,
Babel, Lampung,
Kepri, DKI, Jatim,
Banten, NTT, Kalbar,
Kalsel, Kaltim, Sulut,
Sulteng, Sulbar,
Maluku, Maluku Utara,
Papua, Paua Barat

29. TARGET SKP TAHUN
2014
TARGET
KUANTITAS
• 575 Sertifikat
Kelayakan
Pengolahan
(SKP) termasuk
UPI UKM
TARGET MUTU
• Ketepatan
waktu
Pelayanan
• Dok CPB/POSS
(untuk UPI
UKM)
• Siap HACCP
• SMM ISO 9001
• SKP Online

30. No Propinsi Target
1 Aceh 2
2 SUMUT 22
3 SUMBAR 3
4 Riau 2
5 Jambi 3
6 SUMSEL 2
7 Bengkulu 2
8 Lampung 12
9 BABEL 2
10 KEPRI 2
11 DKI 105
12 JABAR 23
13 JATENG 29
14 DI Y 5
15 JATIM 118
16 Banten 17
17 BALI 38
Sebaran Target SKP per Propinsi tahun 2014
No Propinsi Target
18 NTB 4
19 NTT 25
20 KALBAR 2
21 KALTENG 2
22 KALSEL 3
23 KALTIM 6
24 SULUT 46
25 SULTENG 6
26 SULSEL 67
27 SULTRA 8
28 Gorontalo 4
29 SULBAR 2
30 Maluku 2
31 MALUT 3
32 P. Barat 6
33 Papua 2
JUMLAH 575

31. STRATEGI MENCAPAI TARGET
MUTU
Ketepatan Waktu
• Jml
PembinaMutu
• TOT
• Sarpras
• On line sistem
UPI UKM (Dok
CPB dan
POSS)
• TOT
• Pembinaan
ke UKM
lebih intensif
UPI Besar (Siap
HACCP)
• Pembinaan
dan evaluasi
lebih intensif
• Kerjasama dgn
LPPMHP

32. Pelayanan SKP
DIREKTORAT PENGOLAHAN HASIL
DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
Gedung Mina Bahari III Lantai 13
Jalan Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta 10110
Telp/Fax : +62213500187
Email : standardisasi.ph@gmail.com
TELP/SMS PENGADUAN SKP
082260000025