Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna mengungkap tindak pidana perpajakan serta menemukan pelakunya.

1. RETNO KUSUMANDARI
1

2. TINDAK PIDANA DIBIDANG
PERPAJAKAN
ALPA
ALPA
SENGAJA
SENGAJA
PERCOBAAN
PERCOBAAN
PENGULANGAN
PENGULANGAN
2

3. TINDAK PIDANA
KARENA UU KUP
ALPA
Pasal 38
WAJIB PAJAK
 Tidak menyampaikan SPT
 Menyampaikan SPT tidak benar, tidak lengkap, lampiran yg
isinya tidak benar
BERAKIBAT
dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara
Merupakan Perbuatan yg Kedua kali,
DIPIDANA


denda paling sedikit 1 kali dan paling banyak 2 kali dari jumlah
pajak terutang yg tidak/kurang dibayar; atau
kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun.
DIT. P2HUMAS
3

4. TINDAK PIDANA
KARENA (1) UU KUP
SENGAJA
Pasal 39 ayat
Wajib Pajak :
 Tidak mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya;
 Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP;
 Tidak menyampaikan SPT;
 Menyampaikan SPT dan atau keterangan yg isinya
tidak benar/tidak lengkap
 Menolak dilakukan pemeriksaan
 Memperlihatkan pembukuan, pencatatan dan dokumen palsu atau dipalsukan
 Tidak menyelenggarakan pembukuan /pencatatan/ tidak memperlihatkan/meminjamkan
buku, catatan atau dokumen
 Tidak menyimpan buku, catatan atau dokumen
 Tidak menyetorkan pajak yang dipotong/ dipungut
BERAKIBAT
Menimbulkan kerugian pada pendapatan negara
DIPIDANA
 Penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama
enam tahun, dan
 denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali
jumlah pajak terutang yg tdk atau kurang dibayar
Berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai WP yg menyuruh/turut serta/
menganjurkan/ membantu melakukan tindak pidana perpajakan (Pasal 43 ayat (1))
4

5. TINDAK PIDANA
KARENA PENGULANGAN
Pasal 39 ayat (2) UU KUP
PENGULANGAN TINDAK PIDANA DI BID.
PERPAJAKAN SEBELUM LEWAT SATU TAHUN SEJAK
SELESAINYA MENJALANI PIDANA PENJARA YG
DIJATUHKAN
ANCAMAN PIDANA ( PASAL 39 AYAT
(1) )
SANKSI DILIPATKAN DUA
DIT. P2HUMAS
5

6. TINDAK PIDANA
KARENA PERCOBAAN
Pasal 39 ayat (3) UU KUP
 Menyalahgunakan atau menggunakan
tanpa hak NPWP atau NPPKP
 Menyampaikan SPT dan atau
keterangan yg isinya tidak benar atau
tidak lengkap
Dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau
kompensasi pajak
SANKSI
 Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling
lama 2 tahun, dan
 Denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4
kali jumlah restitusi yg dimohon dan/atau
kompensasi atau pengkriditan yg dilakukan oleh Wajib Pajak
DIT. P2HUMAS
6

7. TINDAK PIDANA
KARENA SENGAJA
Pasal 39A UU KUP
Wajib Pajak
Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti
pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran
pajak yg tidak berdasarkan transaksi yg sebenarnya
 Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak
SANKSI
 Pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling
lama 6 tahun, dan
 Denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 6
kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti
pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.
Berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai WP yg menyuruh/turut serta/
menganjurkan/ membantu melakukan tindak pidana perpajakan (Pasal 43 ayat (1))
DIT. P2HUMAS
7

8. DALUWARSA TINDAK PIDANA DI
BIDANG PERPAJAKAN
Pasal 40 UU KUP
setelah lampau
10 Tahun
Sejak :
 Saat terutangnya pajak;
 Berakhirnya masa
pajak, bagian tahun
pajak atau tahun pajak ybs
DIT. P2HUMAS
8

9. DELIK ADUAN
Pasal 41 UU KUP
ALPA
SENGAJA
Tidak memenuhi kewajiban
merahasiakan segala sesuatu yg
diketahui / diberitahukan
kepadanya oleh Wajib Pajak
dalam rangka jabatan atau
pekerjaannya (seperti tersebut
dlm Pasal 34 )
Tidak memenuhi kewajiban
merahasiakan segala sesuatu yg
diketahui / diberitahukan kepadanya
oleh Wajib Pajak dalam rangka
jabatan atau pekerjaannya ( seperti
tersebut dalam Pasal 34 )
SANKSI
SANKSI
 Pidana kurungan paling
 Pidana penjara paling lama
lama 1 (satu) tahun , dan
 Denda paling banyak
Rp25.000.000,00
2 (dua) tahun , dan
 Denda paling banyak
Rp50.000.000,00
9
KUP 118 9

10. SANKSI PIDANA
TERHADAP PIHAK KETIGA
Pasal 41 A dan 41B UU KUP
Sanksi maksimal :
Pidana kurungan paling lama 1 (satu)
tahun, dan
Denda paling banyak Rp25.000.000,00
Pihak ke 3 (Ps 35) yg dengan
sengaja :
Tidak memberikan keterangan /
bukti atau
Memberikan keterangan / bukti yang
tidak benar
(Pasal 41 A)
Sanksi maksimal :
Pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun, dan
Denda paling banyak Rp75.000.000,00
Pihak ke 3 yang dengan sengaja :
Menghalangi
Memper-sulit
penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan
(Pasal 41 B)
Termasuk yang menyuruh / menganjurkan / membantu melakukan tindak
pidana perpajakan
Pasal 43 ayat ( 2 )
DIT. P2HUMAS
10

11. TINDAK PIDANA
KARENA SENGAJA
Pasal 41C UU KUP
Sanksi maksimal :
Pidana kurungan paling
lama 1 tahun, atau
Denda paling banyak Rp
1 miliar
Sanksi maksimal :
Pidana kurungan paling
lama 10 bulan, atau
Denda paling banyak
Rp 800 juta
Sanksi maksimal :
Pidana kurungan paling
lama 10 bulan, atau
Denda paling banyak
Rp 800 juta
Sanksi maksimal :
Pidana kurungan paling
lama 1 tahun, atau
Denda paling banyak
Rp500 juta
INSTANSI PEMERINTAH/LEMBAGA/ASOSIASI/PIHAK LAIN
TIDAK
MEMENUHI
KEWAJIBAN
PASAL 35A AYAT
(1)
DIT. P2HUMAS
MENYEBABKAN
TIDAK
TERPENUHINYA
KEWAJIBAN
PASAL 35A AYAT (1)
TIDAK
MEMBERIKAN
DATA & INFORMASI
YG DIMINTA DJP
PASAL 35A AYAT (2)
MENYALAH-GUNAKAN
DATA & INFORMASI
PERPAJAKAN
SEHINGGA
MENIMBULKAN
KERUGIAN NEGARA
11

12. PELAKU TINDAK PIDANA DI
BIDANG PERPAJAKAN
PEJABAT
Pasal 41
DIT. P2HUMAS
WAJIB PAJAK
Pasal 38,
Pasal 39
Wakil, kuasa atau
pegawai WP
Pasal 43 ayat (1)
PIHAK KETIGA
Pasal 43 ayat (2)
 Yang menyuruh
 Yang menganjurkan
 Yang membantu melakukan
12

13. PEMERIKSAAN
BUKTI PERMULAAN
Pasal 43A ayat (1), (2) dan (3) UU KUP
INFORMASI, DATA, LAPORAN
DAN PENGADUAN
DIPROSES MENURUT
KETENTUAN
HUKUM TINDAK PIDANA
DIREKTUR
JENDERAL PAJAK
BERWENANG
MELAKUKAN PEMERIKSAAN
BUKTI PERMULAAN
TATA CARA PEMERIKSASAN
BUKTI PERMULAAN
DI ATUR PERATURAN MENKEU
DIT. P2HUMAS
APABILA
TERDAPAT
INDIKASI
TINDAK
PIDANA YG
MENYANGKUT
APABILA
DITEMUKAN
UNSUR TINDAK
PIDANA
KORUPSI
PETUGAS
PAJAK
DILAKUKAN
PEMERIKSAAN
BUKTI PERMULAAN
OLEH
UNIT PEMERIKSA
INTERNAL DEPKEU
13

14. PPNS DJP
Pasal 44 ayat (1) dan (4) UU KUP
Diangkat oleh Pejabat
yang berwenang sebagai
penyidik
Mempunyai wewenang khusus
melakukan penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan
Dilaksanakan sesuai dengan
KUHAP
DIT. P2HUMAS
DAPAT
MEMINTA
BANTUAN
KEPADA
PENEGAK
HUKUM
LAINNYA
14

15. PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
DI BIDANG PERPAJAKAN
Pasal 1 angka 31 UU KUP
SERANGKAIAN TINDAKAN YANG
DILAKUKAN PENYIDIK
UNTUK MENCARI DAN
MENGUMPULKAN BUKTI
MEMBUAT TERANG
TINDAK PIDANA
DI BIDANG
PERPAJAKAN
DIT. P2HUMAS
MENEMUKAN
TERSANGKANYA
15

16. Pasal 44
(2)
W
e
w
e
n
a
n
g
P
e
n
y
i
d
i
k
DIT. P2HUMAS
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan/ laporan
agar menjadi lebih lengkap dan jelas
b. Meneliti , mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi/ badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
c. Minta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
d. Memeriksa buku / catatan dan dokumen lain
e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
f. Meminta bantuan tenaga ahli
g. Menyuruh berhenti dan /atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan, memeriksa identitas
orang/ dokumen.
h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakan
i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi
j. Menghentikan penyidikan
k. Melakukan tindakan lain yang perlu menurut hukum yg
bertanggungjawab
16

17. PELAKSANAAN PENYIDIKAN
Pasal 44 ayat (3) UU KUP
PPNS
Pemberitahuan saat
dimulainya penyidikan
Penyampaian atas hasil
penyidikan
Melalui Penyidik pejabat Polisi Negara RI
kepada Jaksa Penuntut umum
SESUAI KETENTUAN KUHAP
DIT. P2HUMAS
17

18. PENGHENTIAN PENYIDIKAN
PPNS
Jaksa Agung
atas permintaan Menteri
Keuangan untuk kepentingan
penerimaan negara
 Tidak cukup bukti
 Bukan tindak pidana
Perpajakan
 Daluwarsa
 Tersangka meninggal
dunia
Pasal 44 A
DIT. P2HUMAS
DENGAN SYARAT:
Setelah WP melunasi pajak yg tidak atau
kurang dibayar atau tidak seharusnya
dikembalikan ditambah dengan sanksi
administrasi berupa denda sebesar 4 kali
jumlah pajak yg tidak atau kurang
dibayar, atau yg tidak seharusnya
dikembalikan
Pasal 44 B
PALING LAMA DLM JANGKA
WAKTU 6 BLN SEJAK TGL
SURAT PERMINTAAN
DARI MENKEU
18

19. KETENTUAN
PERALIHAN
Pasal II UU KUP
1.
2.
DIT. P2HUMAS
Terhadap semua dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001
s.d Tahun Pajak 2007 yg belum selesai, diberlakukan ketentuan
UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 16 Tahun 2000;
Dikecualikan dari ketentuan sbgmn dimaksud pada angka 1.
daluwarsa penetapan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak,
atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, selain penetapan sbgmn
dalam Pasal 13 ayat (5) atau Pasal 15 ayat (4), berakhir paling
lama pada akhir Tahun Pajak 2013.
19

20. PENYIDIKAN





serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh Penyidik
untuk mencari serta mengumpulkan
bukti
yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana di bidang perpajakan yang
terjadi
serta menemukan tersangkanya.
Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.
UU Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 Angka 31
20

21. PENYIDIK
A. KUHAP
Penyidik adalah:
1. Pejabat Polri; dan
2. PPNS
(Ps 6)
B. UU KUP
Penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan hanya dapat dilakukan oleh
PPNS DJP
(Ps 44)
Kokoh Bagaikan Batu karang, Jeli Bagaikan Rajawali, Cepat Bagaikan
21
Macan Tutul

22. WEWENANG PPNS DJP (1)
a.
menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana
pajak agar menjadi lebih lengkap dan jelas
b.
meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
mengenai OP / badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pajak
c.
meminta keterangan dan bahan bukti OP / badan
sehubungan dengan tindak pidana pajak
d.
memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana pajak
e.
melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut
22

23. WEWENANG PPNS DJP (2)
f.
meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan;
g.
menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang
dibawa;
h.
memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan;
i.
memanggil orang untuk didengar keterangannya
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j.
menghentikan penyidikan; dan/atau
k.
melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan
menurut
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
23
23

24. AZAS-AZAS HUKUM
YANG HARUS DIPERHATIKAN
DALAM PENYIDIKAN











Azas legalitas
Azas keseimbangan
Azas praduga tak bersalah
Prinsip pembatasan penahanan
Azas ganti rugi dan rehabilitasi
Penggabungan pidana dengan tuntutan ganti rugi
Azas unifikasi
Prinsip diferensiasi fungsional
Prinsip saling koordinasi
Azas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan
Prinsip peradilan terbuka untuk umum
Kokoh Bagaikan Batu karang, Jeli Bagaikan Rajawali, Cepat Bagaikan
24
Macan Tutul

25. PROSES PENYIDIKAN
PENINDAKAN
PEMERIKSAAN
Pencegahan
Rik Ahli
Penyitaan
PENYERAHAN
BERKAS
PERKARA
Rik Saksi
Penggeledahan
PEMBERKASAAN
Rik TSK
Penangkapan
Penahanan
Kokoh Bagaikan Batu karang, Jeli Bagaikan Rajawali, Cepat Bagaikan
25
Macan Tutul

26. PENGHENTIAN PENYIDIKAN (1)
1.
2.
3.
4.
Tidak terdapat cukup bukti,
Peristiwa tersebut bukan merupakan
tindak pidana di bidang perpajakan,
Daluwarsa,
Tersangka meninggal dunia.
SKP tetap dapat diterbitkan, kecuali daluwarsa
( pasal 13 ayat 1 KUP )
26

27. PENGHENTIAN PENYIDIKAN (2)

Di samping karena alasan di atas,
penyidikan juga mungkin dihentikan oleh
Jaksa Agung atas permintaan Meteri
Keuangan untuk kepentingan penerimaan
negara

Dengan syarat:
WP melunasi utang pajak + denda 400%
27

28. SANKSI BAGI
PEGAWAI PAJAK
Pasal 36A ayat (1) UU KUP
PEGAWAI PAJAK
Lalai atau Sengaja dalam
menghitung atau menetapkan pajak
Tidak sesuai dengan UU perpajakan yang
berlaku yg berakibat merugikan negara
Dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku
DIT. P2HUMAS
28

29. SANKSI BAGI
PEGAWAI PAJAK
Pasal 36A ayat (2) UU KUP
PEGAWAI PAJAK
Sengaja bertindak diluar
kewenangannya yg diatur dlm UU
Perpajakan
Dapat diadukan ke unit internal Depkeu yg
berwenang melakukan pemeriksaan dan
investigasi
APABILA TERBUKTI
Dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku
DIT. P2HUMAS
29

30. SANKSI BAGI
PEGAWAI PAJAK
Pasal 36A ayat (3) UU KUP
PEGAWAI PAJAK
MELAKUKAN PEMERASAN DAN
ANCAMAN KEPADA WP UTK
MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI
SECARA
MELAWAN HUKUM
DIANCAM PIDANA SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DLM PASAL 368 KUHP
DIT. P2HUMAS
30

31. SANKSI BAGI
PEGAWAI PAJAK
Pasal 36A ayat (4) UU KUP
PEGAWAI PAJAK
MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI SCR
MELAWAN HUKUM DGN
MENYALAHGUNAKAN KEKUASAANNYA
UNTUK
MEMBERIKAN SESUATU ATAU MEMBAYAR
ATAU MENERIMA PEMBAYARAN ATAU
MENGERJAKAN SESUATU BAGI DIRINYA
SENDIRI
DIANCAM PIDANA SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DLM PASAL 12 UU
PEMBERANTASAN TIPIKOR
DIT. P2HUMAS
31

32. SANKSI BAGI
PEGAWAI PAJAK
Pasal 36A ayat (5) UU KUP
PEGAWAI PAJAK
TIDAK DAPAT DITUNTUT
BAIK SECARA PERDATA MAUPUN
PIDANA
APABILA
MELAKSANAKAN TUGASNYA DGN
ITIKAD BAIK DAN SESUAI UU
PERPAJAKAN
DIT. P2HUMAS
32

33. KODE ETIK
PEGAWAI PAJAK
Pasal 36B UU KUP
MENTERI KEUANGAN
MENETAPKAN KODE ETIK PEGAWAI
PAJAK DAN WAJIB DIPATUHI
PENGAWASAN
PELAKSANAAN
& PENAMPUNGAN
PENGADUAN
KOMITE KODE ETIK YG DIATUR DLM
PERATUARN MENTERI KEUANGAN
DIT. P2HUMAS
33

34. KODE ETIK
PEGAWAI PAJAK
Pasal 36C dan Pasal 36D UU KUP
MENTERI KEUANGAN
MENETAPKAN KODE ETIK PEGAWAI
PAJAK DAN WAJIB DIPATUHI
MEMBENTUK
PENGAWASAN
PELAKSANAAN
& PENAMPUNGAN
PENGADUAN
KOMITE KODE ETIK
DIT. P2HUMAS
34

35. INSENTIF
PEGAWAI PAJAK
Pasal 36D dan Penjelasan UU KUP
PENCAPAIAN KINERJA
TERTENTU
PEGAWAI PAJAK
DIBERIKAN
INSENTIF
BESARANNYA DIATUR MELALUI
PEMBAHASAN PEMERINTAH DGN DPR
DIT. P2HUMAS
TATA CARA PEMBERIAN DAN
PEMANFAATAN INSENTIF DIATUR DGN
PMK
35

36. PERUBAHAN BESARNYA SANKSI PERPAJAKAN
Pasal 37 dan Penjelasan UU KUP
PEMERINTAH
DAPAT
MENGUBAHAN BESARNYA IMBALAN BUNGA
DAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA,
DENDA DAN KENAIKAN
DISESUAIKAN DGN KEADAAN
EKONOMI KEUANGAN
DIT. P2HUMAS
36

37. TERIMA KASIH
37