Dokumen ini menjelaskan tentang pajak penghasilan (PPH) pasal 21, yang merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan seperti gaji dan honorarium bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Selain itu, diuraikan pula mekanisme pembayaran dan pemotongan pajak, serta hak dan kewajiban terkait PPH pasal 21 bagi subjeknya. Informasi juga mencakup cara pendaftaran untuk membayar pajak secara online melalui sistem e-registration.

1. KELOMPOK 3

2. ADMINISTRASI ASURANSI AKTUARIA 2007 TUGAS PENGANTAR PERPAJAKAN 01 Mei 09 KELOMPOK 3 ANDHIKA IRAWAN 0706 25 1 990 BAGUS BUDIONO 0705 252 053 FAHMI ARDIYANSYAH 0706 252 204 GHAZI AUFA 0706252 255 NONA YULITA 0706252 406 RADEN ANGGY P 0706 252 4 50 RESTYAN NURIZAL 0706 252 482

5. Administrasi Pajak Mekanisme Pembayaran PPh Pasal 21

6. AKU WARGA NEGARA YANG TAAT JADI HARUS BAYAR PAJAK APA ITU Pajak Penghasilan? PPh Pasal 21? Mekanismenya?

7. ANAK ANAK Yang dimaksud PPh Pasal 21 ialah : PPh Pasal 21 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan berupa gaji, upah , honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, jabatan atau kegiatan (active income) yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.

8. Nah, anak-anak Jadi apa sajakah yang dapat dikategorikan sebagai penghasilan OP? Secara garis besar Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dibagi menjadi 2 yaitu : Active Income (Penghasilan Aktif) Passive Income (Penghasilan Pasif)

9. PENGHASILAN ORANG PRIBADI Barang (Natura) Non Uang Active Income Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri Pasive Income Uang Non Barang (Kenikmatan) Objek PPh 21 Mempekerjakan Pegawai Bukan Objek PPh 21 Objek PPh 23

10. Lalu bagaimanakah mekanisme Pembayaran PPh? Secara garis besar Mekanisme Pembayaran PPh terbagi menjadi 2 yaitu : Self Assesment Witholding System

11. PPh PASAL 21 PPh PASAL 22 PPh PASAL 23/26 PPh PASAL 15 PPh PASAL 4 (2) PAJAK TERUTANG DIHITUNG DIPOTONG/DIPUNGUT DISETORKAN & DILAPORKAN PIHAK LAIN MENGHITUNG MENYETOR MELAPOR SENDIRI PAJAK YANG TERUTANG PPH PASAL 25/29 SELF ASSESMENT WITHOLDING SYSTEM MEKANISME PEMBAYARAN PPH

12. Jika tadi mekanisme Pembayaran PPh, maka Mekanisme PPh Pasal 21 adalah :

13. MEKANISME PPh PASAL 21 PEKERJAAN, JASA, KEGIATAN PENGHASILAN (ACTIVE INCOME) PEMBERI PENGHASILAN PEMOTONG PPH 21 OBJEK PPH 21 ORANG PRIBADI DALAM NEGERI SUBJEK PPH 21

14. Siapa Pemotong PPh Pasal 21?

15. Pemotong & Dikecualikan PEMOTONG PPH 21 PEMBERI KERJA BENDAHARAWAN PEMERINTAH DANA PENSIUN PERUSAHAAN, BADAN & BUT PENYELENGGARA KEGIATAN PIHAK YANG MEMBERIKAN PENGHASILAN YAY, LEMBAGA, KEPANITIAAN, ASOSIASI, PERKUMPULAN, ORMAS, ORSOSPOL K E C U A L I BADAN PERWAKILAN NEGARA ASING DIKECUALIKAN PEMOTONG PPH 21 ORGANISASI INTERNASIONAL YANG BUKAN SUBJEK PAJAK

16. Mendaftarkan Diri Kewajiban mendaftarkan diri ke KPP setempat & mengambil sendiri formulir yang diperlukan. Menghitung, memotong, menyetor & melaporkan PPh 21 Kelebihan PPh 21 suatu bulan diperhitungkan dengan bulan berikutnya Memberikan bukti pemotongan PPh 21 pegawai tetap (2 bulan setelah tahun berakhir), bukan pegawai tetap (saat dilakukan pemotongan) & pegawai berhenti (1 bulan setelah berhenti) Membuat kertas perhitungan PPh 21 untuk masing-masing penerima penghasilan Tahun Berjalan Hak & Kewajiban PEMOTONG PPH 21

17. Hak & Kewajiban PEMOTONG PPH 21 Menghitung kembali PPh 21 pada 2 bulan setelah tahun berakhir Hasil penghitungan KB maka kekurangan dipotong dari gaji bulan dilakukan perhitungan Hasil penghitungan LB maka kelebihan diperhitungkan dengan PPh 21 gaji bulan dilakukan perhitungan Menandatangani (pengurus/ direksi) & menyampaikan SPT Tahunan PPh 21 Membayar bila terjadi kekurangan PPh 21 Bila terdapat ekspatriat maka harus melampirkan surat ijin bekerja Depnakertrans Menghitung Kembali PPh 21 Akhir Tahun

18. Pak, siapa sajakah yang menjadi subyek PPh Pasal 21? Apakah Subyek PPh Pasal 21 mempunyai Hak dan Kewajiban?

19. Pertanyaan yang bagus nak…!

20. SUBJEK PPH 21 Subjek & Dikecualikan PEJABAT NEGARA PNS PEGAWAI PEGAWAI TETAP PEGAWAI WPLN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI TENAGA LEPAS PENERIMA PENSIUN PENERIMA HONORARIUM PENERIMA UPAH K E C U A L I PEJABAT PERWAKILAN NEGARA LAIN DIKECUALIKAN SUBJEK PPH 21 PEJABAT ORGANISASI INTERNASIONAL

21. SUBJEK PPH 21 Hak & Kewajiban Menyerahkan surat pernyataan tanggungan keluarga kepada pemotong PPh 21 PPh 21 merupakan kredit pajak subjek PPh 21 kecuali yang final Memberikan bukti pemotongan PPh 21 kepada cabang baru, tempat kerja baru & dana pensiun bila pindah

22. Pak, jika ada subyek pasti ada obyeknya dongss..? Apa saja Obyek PPh Pasal 21 Pak…?

23. Ok..bapak akan jelaskan..!

24. OBJEK PPH 21 K E C U A L I PENGHASILAN TERATUR & TIDAK TERATUR UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN PENGHASILAN DARI JASA, PEKERJAAN & KEG. PESANGON HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH, PENGHARGAAN, KOMISI, BEASISWA NATURA & KENIKMATAN TERTENTU PEMBAYARAN/ KLAIM ASURANSI DIKECUALIKAN PEMOTONG PPH 21 NATURA & KENIKMATAN IURAN PENSIUN ZAKAT K E C U A L I DALAM HAL PEMBERI JASA MEMPEKERJAKAN ORANG LAIN SEBAGAI PEGAWAI OBJEK PPH 23

25. Sekarang akan Bapak jelaskan mengenai Metode Pemotongan PPh Pasal 21..!

26. METODE PEMOTONGAN PPh Pasal 21 Net method Metode dimana pemberi kerja memberikan tunjangan pajak atas seluruh penghasilan yang diterima oleh karyawan (gross up) Gross method Metode dimana pemberi kerja tidak memberikan tunjangan pajak apapun, PPh Pasal 21 dipotong langsung dari penghasilan karyawan. Mixed method Metode dimana pemberi kerja hanya memberikan tunjangan pajak atas beberapa jenis penghasilan saja, seperti bonus, THR, atau medical. Net as gross method Metode dimana PPh Pasal 21 yang terutang oleh karyawan ditanggung oleh pemberi kerja dalam bentuk benefit in kind .

27. Pak, apakah biaya jabatan dan pensiun juga terkena PPh Pasal 21? Premi asuransi bagaimana?

28. Great Questions..!!!

29. BIAYA JABATAN/PENSIUN Biaya jabatan adalah Biaya yang sifatnya fiktif & cerminan biaya 3M Sesuai dengan masa kerja & melekat kepada pemberi kerja Untuk pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak Biaya pensiun adalah Biaya fiktif sebagaimana biaya jabatan yang diberikan kepada pensiunan KETERANGAN YANG TERKECIL ANTARA Biaya Jabatan maksimal Rp.108.000/bulan atau Rp 1.296.000/tahun 5%x Penghasilan Bruto Biaya Pensiun maksimal Rp.36.000/bulan atau Rp 432.000/tahun

30. PREMI ASURANSI PEGAWAI PROGRAM JAMSOSTEK BESAR PREMI 1 Jaminan Kecelakaan Kerja - Kelompok I 0,24% x Gaji sebulan - Kelompok II 0,54% x Gaji sebulan - Kelompok III 0,89% x Gaji sebulan - Kelompok IV 1,27% x Gaji sebulan - Kelompok V 1,74% x Gaji sebulan 2 Jaminan Kematian 0,30% x Gaji sebulan 3 Jaminan Pelayanan Kesehatan - Pegawai berkeluarga 6% x Gaji sebulan (ma x 1 juta ) - Pegawai bujangan 3% x Gaji sebulan (ma x 1 juta ) 4 Jaminan Hari Tua - Dibayar pemberi kerja 3,7% x Gaji sebulan - Dibayar karyawan 2% x Gaji sebulan

31. PREMI ASURANSI PEGAWAI URAIAN PEMBERI KERJA KARYAWAN JKK, JKM, JPK dibayar pemberi kerja Biaya bagi pemberi kerja Penghasilan bagi pegawai JKK,JKM,JPK dibayar pegawai Bukan biaya bagi pemberi kerja Bukan pengurang bagi pegawai Iuran JHT 3,7% dibayar oleh perusahaan Biaya bagi pemberi kerja Bukan menambah penghasilan bruto pegawai, tapi obyek pajak pada saat menerima JHT sekaligus dari PT. Jamsostek Iuran JHT 2% dibayar oleh karyawan Bukan biaya bagi pemberi kerja Biaya bagi pegawai (pengurang penghasilan bruto)

32. Pak bagaimana cara pendaftaran untuk membayar pajak??

33. Hidup sudah sulit jangan dibuat sulit. Cara daftarnya gampang secara online Namanya E-Registration Disingkat e-reg

34. MEKANISME e-Registration e-registration e-registration SKTS & NPWP Kartu NPWP & SKT Kartu NPWP & SKT e-registration E-mail Kantor Pos Warnet Provider Wajib Pajak Konsentrasi Data Nasional KP.DJP Form Aplikasi pendaftaran KTP, KK, SIUP DLL SKTS & NPWP KANWIL KPP KPP Kios Pendaftaran KTP, KK, SIUP DLL

35. Masuk ke Aplikasi e-Registration lewat http://www.pajak.go.id Membuat Account Wajib Pajak http://ereg.pajak.go.id:8080/login.do

36. Membuat Account Wajib Pajak Apit Priyatna ********** ********** [email_address] kucing http://ereg.pajak.go.id:8080/login.do

37. Login ke Aplikasi e-Registration http://ereg.pajak.go.id:8080/login.do Apit Priyatna **********

38. Login ke Aplikasi e-Registration http://ereg.pajak.go.id:8080/login.do

39. Mengisi Formulir Permohonan Registrasi Wajib Pajak http://ereg.pajak.go.id:8080/login.do S1 Apit Priyatna Apit Priyatna Jl. Kenari 231 Depok Utara 005 006 16421 3278010001 Beji Beji Depok Jawa Barat . v Jl. Kenari 231 Depok Utara 005 006 16421 Jakarta 11/02/1976 11.22.33.44.11 . -

40. Mengirimkan Formulir Permohonan Registrasi Wajib Pajak secara elektronis http://ereg.pajak.go.id:8080/login.do

41. Mencetak Formulir Permohonan Registrasi Wajib Pajak dan menandatanganinya http://ereg.pajak.go.id:8080/login.do

42. Mencetak Formulir Permohonan Registrasi Wajib Pajak dan menandatanganinya

43. Mencetak Surat Keterangan Terdaftar (SKTS) 173

44. Mengirim Formulir Permohonan Registrasi yang telah ditandatangani dan SKTS dengan melampirkan persyaratan lainnya ke KPP tempat Wajib Pajak Mendaftarkan diri Formulir Registrasi Wajib Pajak KTP, KK, dll SKT Sementara KPP POS

45. Menerima Surat Keterangan Terdaftar yang Sudah ditandatangani Kasi TUP / Kasi Pelayanan dan Kartu NPWP Magnetik dari KPP terdaftar POS Surat Keterangan Terdaftar KPP Wajib Pajak

46. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah mengerti?

47. Insya Allah sudah mengerti Pak..! Wahh..berarti kita harus membayar Pajak jika sudah punya penghasilan ok…!!!

48. Makanya,, Ayo bayar pajak Demi membangun negara yang kita cintai ini Jaya Indonesia…!!!

49. Baiklah anak-anak, pelajaran hari ini selesai. Terima kasih

50. ADMINISTRASI ASURANSI AKTUARIA 2007 THIS PRESENTATION IS OFFICIALLY OVER Thanks for your attention and considerations … (“,) . . bye .. bye TUGAS PENGANTAR PERPAJAKAN 01 May 09