Beberapa alasan mengapa KUHAP tidak seluruhnya dapat diterapkan pada hukum acara di laut adalah: 1. Kondisi geografis laut yang luas dan terbuka sehingga pelaksanaan hukum acara di laut memiliki kendala tersendiri dibanding di darat. 2. Karakteristik kapal sebagai obyek hukum yang selalu bergerak membuat pelaksanaan hukum acara di laut membutuhkan pendekatan yang berbeda. 3. Ketent

2. WILAYAH
PERAIRAN
INDONESIA
ARCHIPELAGIC STATE
- ADA 10 NEG YG WIL
PERAIRAN YG BERBATASAN
DG INDONESIA.
- ADA BEBERAPA PULAU –
PULAUTERLUAR.
DAMPAK NEGATIF
•KJHTN KONVENSIONAL
•KJHTN KEKAYAAN
NEGARA
•KJHTNTRANSNASIONAL
•KJHTN BERIMPLIKASI
KONTIJENSI
TRANSNASIONAL CRIME
- ILLEGAL FISHING
- PEOPLE SMUGGLING
-TRAFICKING IN PERSON
-NARKOBA
-TERORISME
-SEA PIRACY
-ARMS SMUGGLING
-SMUGGLING
BAB IV PSL 36 UNCLOS
PENDAHULUAN
LUAS WIL AIR 5.877.879 KM2
JUMLAH PULAU 17.508 PULAU
GRS PANTAI 95.181 KM
LETAK GEO 95 – 141 BT
06 LU – 11 LS
2

3. 1. APA YG DIMAKSUD SOP?
2. APA YG DIMAKSUD PERAN DIATAS KAPAL?
3. APA YG DIMAKSUD PATROLI PERAIRAN ?
4. APA YG DIMAKSUD PEMERIKSAAN KAPAL ?
5. APA YG DIMAKSUD KAPAL PATROLI ?
6. APA YG DIMAKSUD KELAIKLAUTAN KAPAL ?
7. APA YG DIMAKSUD PERSIAPAN PENGHENTIAN KAPAL?
8. BAGAIMANA CB PENGHENTIAN KAPAL?
9. SEBUTKAN SERTIFIKAT KAPAL
A. KAPAL BERBENDERA INDONESIA BERDASARKAN. SV 1935
B. KAPAL LAYAR MOTOR ( KLM ) DENGAN ISI KOTOR LEBIH
BESAR DARI 35 GT S/D 150 GT
C. KAPAL LAYAR MOTOR ( KLM ) DENGAN ISI KOTOR LEBIH
BESAR DARI 150 GT S/D 500 GT
D. KAPAL MOTOR ISI KOTOR 7 GT S/D KURANG DARI 35 GT

4. 9. SEBUTKAN SERTIFIKAT KAPAL!
E. KAPAL MOTOR ISI KOTOR 7 GT S/D KURANG
DARI 35 GT
F. KAPAL MOTOR ISI KOTOR 35 GT KE ATAS
G. KAPAL MOTOR NELAYAN TRADISIONAL ISI KOTOR
S/D 35 GT :
H. KAPAL PENANGKAP IKAN
10.SEBUTKAN CB PEMERIKSAAN KAPAL!
11. KUHAP TIDAK SELURUHNYA DAPAT DITERAPKAN PADA HUKUM
ACARA DI LAUT KARENA BEBERAPA ALASAN SEBUTKAN

5. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADALAH SUATU INSTRUKSI YANG MEMILIKI KEKUATAN ATAU
PENETAPAN TERTULIS MENGENAI APA YANG HARUS DILAKUKAN, KAPAN, DIMANA DAN OLEH SIAPA.
PERAN DIATAS KAPAL ADALAH KEGIATAN-KEGIATAN ATAU KEWAJIBAN YANG HARUS DILAKSANAKAN OLEH
AWAK KAPAL SESUAI DENGAN TUGAS DAN JABATANNYA UNTUK TUJUAN ATAU KEGIATAN TERTENTU
DIATAS KAPAL.
PATROLI PERAIRAN ADALAH KEGIATAN BERGERAK DINAMIS DARI SUATU TEMPAT KE TEMPAT TERTENTU
YANG DILAKUKAN OLEH KAPAL PATROLI GUNA MENCEGAH TERJADINYA SUATU GANGGUAN KAMTIBMAS
BERUPA TINDAK PIDANA DAN PELANGGARAN UNTUK TERCIPTANYA RASA AMAN DENGAN MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN, PENGAYOMAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT / PENGGUNA JASA PERAIRAN.
PEMERIKSAAN KAPAL ADALAH SERANGKAIAN KEGIATAN KAPAL PATROLI DALAM MENGHIMPUN DAN
MENGOLAH DATA, KETERANGAN, DAN/ATAU BUKTI YANG DILAKSANAKAN SECARA OBJEKTIF DAN
PROFESIONAL BERDASARKAN SUATU KETENTUAN ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERTENTU
TERHADAP KAPAL YANG DICURIGAI.
KAPAL PATROLI ADALAH SARANA KENDARAAN AIR DENGAN BENTUK DAN JENIS TERTENTU, YANG
DIGERAKKAN DENGAN TENAGA MEKANIK DAN/ATAU ENERGI LAINNYA, YANG BERDAYA DUKUNG
DINAMIS MENGGUNAKAN CAT/WARNA TERTENTU DENGAN NOMOR LAMBUNG YANG JELAS SEBAGAI
SARANA UNTUK MELAKSANAKAN PATROLI.
KELAIKLAUTAN KAPAL ADALAH KETENTUAN ATAU PERSYARATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KONDISI
FISIK KAPAL, MESIN, PERALATAN NAVIGASI, TELEKOMUNIKASI, DOKUMEN KAPAL, PENGAWAKAN,
KESELAMATAN SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU SEHINGGA KAPAL MEMENUHI SYARAT UNTUK
BERLAYAR.

6. YANG DIMAKSUD PERISAPAN PENGHENTIAN KAPAL ADALAH
SERANGKAIAN PERSIAPAN SEBELUM MELAKSANAKAN KEGIATAN
PATROLI BERUPA PENGHENTIAN KAPAL YANG PATUT DIDUGA
MELAKUKAN SUATU TINDAK PIDANA DAN PELANGGARAN, MAKA
KEWAJIBAN DAN KAPAL/ DAN TIM PATROLI MENGUMPULKAN SELURUH
ABK UNTUK DIBERI ARAHAN TENTANG KEGIATAN PATROLI YANG AKAN
DILAKSANAKAN. KEGIATAN PEMERIKSAAN KAPAL DILAKSANAKAN
APABILA DALAM PELAKSANAAN PATROLI OLEH KAPAL PATROLI POLISI
MENJUMPAI KAPAL YANG PATUT DICURIGAI ATAU TERDETEKSI SEDANG
MELAKUKAN PELANGGARAN ATAU TINDAK PIDANA SELANJUTNYA
KAPAL DIBERHENTIKAN UNTUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN, YANG
DIPERIKSA DALAM PEMERIKSAAN ANTARA LAIN ADALAH DOKUMEN
KAPAL, DOKUMEN MUATAN, DOKUMEN ABK DAN/PENUMPANG SERTA
PERALATAN KAPAL.

7. CARA BERTINDAK PENGHENTIAN KAPAL
TERDETEKSINYA SEBUAH KAPAL.
DALAM GIAT PATROLI UNTUK MENDETEKSI ADANYA SEBUAH KAPAL
DAPAT DIGUNAKAN RADAR ATAU DENGAN PENGAMATAN. BILA
DIDAPATI KAPAL DI LAYAR RADAR ATAU OLEH MATA TELANJANG
SEGERA MELAPORKAN KEPADA KOMANDAN KAPAL UNTUK
PENGEJARAN DAN PERINTAH TERHADAP KAPAL TERSEBUT UNTUK
MENGHENTIKAN MESIN KARENA AKAN DILAKUKAN PEMERIKSAAN.
KEMUDIAN DILANJUTKAN DGN TAHAPAN PENGHENTIAN KAPAL
CB PENGHENTIAN POLAIR

8. Tahap-tahap penghentian sebuah kapal yang
patut dicurigai atau terdeteksi sedang melakukan
suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :
1.Diberikan Isyarat Bendera ”K”
2.Kapal diperintahkan untuk ”STOP” mesin
dengan menggunakan komunikasi radio.
3.Bila tidak di indahkan diberikan tembakan
peringatan satu sampai tiga kali ke udara.
Bila masih tidak diindahkan maka di beri
tembakan ke arah haluan kapal atau ke kapal
langsung agar dapat diketahui oleh nahkoda
kapal dan dilakukan pengejaran.
CB PENGHENTIAN POLAIR

9. Apabila kapal yang akan diperiksa bersedia untuk bekerjasama
dan bersedia menghentikan kapalnya, maka selanjutnya
dilakukan pemeriksaan.
Persiapan Pemeriksaan Kapal :
1) Membentuk tim pemeriksa.
Memberi arahan kepada tim pemeriksa tentang tindakan apa
yang akan dilakukan.
Tim pemeriksa harus menggunakan seragam lengkap.
Melengkapi tim pemeriksa dengan senjata dan alat komunikasi.
2) Membuat Surat Perintah Pemeriksaan Kapal.
3) Kapal yang akan diperiksa diperintahkan untuk sandar di
kapal patroli.
4) Menyiapkan perahu karet untuk merapat ke kapal yang
akan diperiksa bila keadaan tidak memungkinkan (cuaca buruk)
kapal tersebut untuk sandar ke kapal patroli.
TAHAPAN PEMERIKSAAN OLEH POLAIR

10. Pembagian Pos dan tugas ABK Kapal polisi dalam pelaksanaan peran
pemeriksaan kapal adalah sebagai berikut :
1).Pos I (Anjungan/Deck)
Komandan kapal. Pemegang komando dan pengendalian.
Bintara Nautika 1. Membantu komandan kapal dalam olah gerak kapal dan
mempersiapkan persenjataan jika diperlukan.
Bintara Administrasi dan Telekomunikasi. Menyiapkan administrasi
pemeriksaan, peralatan komunikasi dan melaksanakan hubungan radio antar
kapal. Peralatan komunikasi yang dipergunakan antara lain : HT untuk
komunikasi intern kapal, Radio VHF untuk komunikasi antar kapal.
Bintara Nautika 2. Menyiapkan dapra di haluan apabila kapal yang diperiksa
diperintahkan untuk sandar di Kapal Polisi.
2).Pos II ( kamar Mesin ) kapal polisi
KKM. Mengawasi dan bertanggung jawab keadaan mesin serta melaporkan
kepada Komandan kapal bila ada masalah.
Bintara Mesin 1. Membantu KKM dalam memeriksa keadaan mesin.
Bintara Mesin 2. Menyiapkan dapra di buritan apabila kapal yang diperiksa
diperintahkan untuk sandar di Kapal Polisi.
TAHAPAN PEMBAGIAN POS & TUGAS ABK OLEH POLAIR

11. TINDAKAN PEMERIKSAAN
PEMERIKSAAN DI LAKSANAKAN SETELAH KAPAL BERHASIL DIHENTIKAN,
PEMERIKSAAN DIAWALI DENGAN PERAN PEMERIKSAAN (TERSEBUT DIATAS)
DENGAN TUJUAN UNTUK MENCARI BUKTI YANG CUKUP BAHWA YANG DI PERIKSA
MELAKUKAN TINDAK PIDANA DAN PELANGGARAN DI PERAIRAN. TINDAKAN YANG
DI LAKSANAKAN SELAMA MENGADAKAN PEMERIKSAAN :
A).KOMANDAN/NAKHODA KAPAL.
(1).MELENGKAPI TEAM PEMERIKSA DENGAN SURAT PEMERIKSAAN.
(2).SELALU MEMPERHATIKAN KEAMANAN PERSONIL DAN MATERIAL/KAPAL.
B).TIM PEMERIKSA
(1).MENGUMPULKAN ABK KAPAL YANG DI PERIKSA PADA SUATU TEMPAT.
(2).KETUA TIM PEMERIKSA MENUNJUKKAN SURAT PEMERIKSAAN.
(3).MEMERIKSA KELENGKAPAN DOKUMEN KAPAL.
(4).MENGECEK ATAU MEMERIKSA SECARA FISIK TENTANG MUATAN, CREW
PENUMPANG DAN LAIN LAIN YANG DI ANGGAP MENCURIGAKAN.
(5).SELALU BERKOMUNIKASI DENGAN KOMANDAN KAPAL PEMERIKSA.
TINDAKAN PEMERIKSAAN OLEH POLAIR

12. Pedoman tentang pelaksanaan pemeriksaan dilaut
adalah sebagai berikut :
1). Catat Posisi, tanggal dan waktu pemeriksaan
dilakukan.
2). Sebelum pemeriksaan di lakukan, nakhoda kapal
yang di periksa didepan perwira pemeriksa di yakinkan
bahwa keadaan muatan sesuai / tidak sesuai dengan
daftar muatan. Hal ini dilakukan secara tertulis.
3). Pemeriksaan harus disaksikan oleh nakhoda atau
ABK kapal yang di periksa.
4). Semua pemeriksaan harus dilakukan secara tertib,
tegas, teliti dan tidak memakan waktu lama serta tidak
terjadi kehilangan.
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN OLEH POLAIR

13. SETELAH SELESAI PEMERIKSAAN, HAL-HAL YANG HARUS DI LAKUKAN ADALAH:
A). MEMINTA SURAT PERNYATAAN TERTULIS DARI NAKHODA KAPAL YANG
DIPERIKSA YANG MENERANGKAN BAHWA PEMERIKSAAN BERJALAN DENGAN TERTIB,
TIDAK TERJADI KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN.
B). MEMINTA SURAT PERNYATAAN TERTULIS DARI NAKHODA KAPAL YANG
DIPERIKSA YANG MENERANGKAN HASIL PEMERIKSAAN SURAT-SURAT.
C). MENCATAT DALAM BUKU JURNAL KAPAL YANG DI PERIKSA ATAU
MEMBERIKAN SURAT YANG MELIPUTI :
(1). BILAMANA DAN DIMANA KAPAL DI PERIKSA.
(2). PENDAPAT TENTANG HASIL PEMERIKSAAN SECARA GARIS BESAR.
(3). PERINTAH YANG DIBERIKAN
(4). IZIN YANG DIBERIKAN DENGAN, TANGGAL DAN JAM BERANGKAT, PELABUHAN
/ TEMPAT YANG DITUJU, ROUTE YANG DI TEMPUH.
(5). TANDA TANGAN PERWIRA PEMERIKSA DENGAN MENYEBUTKAN NAMA
TERANG DAN SELANJUTNYA MENYEBUTKAN NAMA KAPAL DAN MEMBUBUHI CAP
KAPAL.
PEDOMAN SETELAH SELESAI PEMERIKSAAN CB POLAIR

14. APABILA DARI HASIL PEMERIKSAAN DIATAS KAPAL TERDAPAT BUKTI
ATAU PETUNJUK YANG KUAT TELAH TERJADI SUATU TINDAK PIDANA
SESUAI KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU, MAKA :
A) PERWIRA PEMERIKSA SETELAH MENDAPAT PENGARAHAN DARI
KOMANDAN KAPAL MENYATAKAN KEPADA NAKHODA KAPAL YANG DI
PERIKSA BAHWA NAKHODA, ABK BERSAMA KAPAL NYA TIDAK DIIZINKAN
UNTUK MELANJUTKAN PELAYARAN DAN SELANJUTNYA AKAN DIBAWA
KEPELABUHAN TERDEKAT (DIJELASKAN NAMANYA) SERTA DIURAIKAN
SECARA SINGKAT TENTANG JENIS PELANGGARAN HUKUM YANG
DILAKUKANNYA.
B) MEMINTA PENGESAHAN KEPADA NAKHODA PADA GAMBAR
PLOTTING POSISI ATAU GAMBAR SITUASI PENGEJARAN(GSPP) YANG
DITANDA TANGANI OLEH NAKHODA.
C) KOMANDAN/NAKHODA MENERBITKAN SURAT PERINTAH
KEPADA KAPAL YANG DIPERIKSA UNTUK MEMBAWA KAPAL DAN ORANG
KEPELABUHAN TERDEKAT YANG DITENTUKAN.
APABILA DARI HASIL PEMERIKSAAN DIATAS KAPAL TERDAPAT BUKTI ATAU
PETUNJUK YANG KUAT CB POLAIR

15. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN KAPAL
1). Apabila tidak terdapat bukti atau petunjuk yang
kuat adanya tindak pidana.
a) Kapal segera dibebaskan.
b) Dalam buku jurnal pelayaran kapal dicatatkan
tentang telah diadakan pemeriksaan dengan
menyebutkan posisi dan waktu yang dilakukan
pemeriksaan.
c) Minta surat pernyataan tertulis dari Nakhoda
tentang keadaan muatan dan hasil pemeriksaan bahwa
tidak terjadi kerusakan atau kehilangan saat
pemeriksaan.
2). Apabila dari hasil pemeriksaan diatas kapal
terdapat bukti atau petunjuk yang kuat telah terjadi suatu
tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku
CB POLAIR

16. MEMBAWA KAPAL TANGKAPAN KEPELABUHAN TERDEKAT ATAU YANG DITENTUKAN UNTUK
PEMERIKSAAN/PENYIDIKAN LEBIH LANJUT DAPAT DITEMPUH BEBERAPA ALTERNATIVE
SEBAGAI BERIKUT :
A) PENGAWALAN.
(1) KAPAL TANGKAPAN BESERTA TERSANGKA/NAKHODA DAN ABKNYA DI BAWA
KEPELABUHAN YANG DITENTUKAN.
(2) KAPAL PETUGAS /PENGAWAL MENGAWAL DARI SAMPING PADA JARAK AMAN.
(3) DAPAT DITEMPATKAN PERWIRA DAN PASUKAN PENGAWAL DIATAS KAPAL
TANGKAPAN.
(4) BARANG BUKTI DALAM KAPAL HARUS BERADA DALAM PENGAWASAN PETUGAS.
(5) SEBAGIAN ABK KAPAL TANGKAPAN DAPAT DIPINDAHKAN.
B) DIGANDENG /DISERET /DITUNDA.
(1). KAPAL TANGKAPAN YANG TIDAK BISA JALAN SENDIRI DI BAWA OLEH KAPAL
PETUGAS DENGAN CARA DI GANDENG / DISERET / DITUNDA.
(2). SEBAGIAN ABK KAPAL TANGKAPAN DAPAT DIPINDAHKAN KE KAPAL PETUGAS DAN
MENDAPATKAN PENGAWAL DIATAS KAPAL TANGAKAPAN.
C) PEMINDAHAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA TERSANGKA DARI KAPAL TANGKAPAN.
(1) KAPAL YANG DIBAWA OLEH PETUGAS KE PELABUHAN YANG DITUJU.
(2) PARA TERSANGKA / SEBAGIAN TERSANGKA DI TEMPATKAN DIATAS KAPAL PETUGAS.
CB POLAIR
MEMBAWA KAPAL TANGKAPAN KEPELABUHAN TERDEKAT ATAU YANG DITENTUKAN

17. SERTIFIKAT KAPAL
1).KAPAL BERBENDERA INDONESIA ( BERDASARKAN. SV 1935 )
SURAT TANDA KEBANGSAAN BERUPA PAS TAHUNAN
SURAT UKUR UNTUK KAPAL DIATAS 7 GT
SERTIFIKAT KESELAMATAN ( SESUAI SV. 1935 PASAL 5 AYAT (6))
SURAT IJIN BERLAYAR DARI SYAHBANDAR.
2).KAPAL LAYAR MOTOR ( KLM ) DENGAN ISI KOTOR LEBIH BESAR DARI 35 GT S/D 150 GT :
SURAT TANDA KEBANGSAAN BERUPA PAS TAHUNAN
SURAT UKUR
SERTIFIKAT KESELAMATAN ( SESUAI SK. DIRJEN HUBLA NO. DKP.46/1/1-83 TANGGAL 11
JANUARI 1983 )
SERTIFIKAT RADIO
SURAT IJIN BERLAYAR DARI SYAHBANDAR
3).KAPAL LAYAR MOTOR ( KLM ) DENGAN ISI KOTOR LEBIH BESAR DARI 150 GT S/D 500 GT :
SURAT TANDA KEBANGSAAN BERUPA PAS TAHUNAN ( UNTUK ISI KOTOR SAMPAI DENGAN 175
GT ), ATAU BERUPA SURAT LAUT ( UNTUK ISI KOTOR LEBIH BESAR DARI 175 GT )
SURAT UKUR
SERTIFIKASI KESELAMATAN ( SESUAI SK. DIRJEN HUBLA NO. PY. 66 / 1 / 2 /-02 TANGGAL 7
FEBRUARI 2002 )
SERTIFIKAT RADIO
SURAT IJIN BERLAYAR DARI SYAHBANDAR.
DOKUMEN YG DIPERIKSA
CB POLAIR

18. 4).KAPAL MOTOR ISI KOTOR 7 GT S/D KURANG DARI 35 GT
SURAT TANDA KEBANGSAAN BERUPA PAS TAHUNAN
SURAT UKUR
SERTIFIKAT KESELAMATAN ( SESUAI SV.1935 PASAL 5 AYAT (5) )
SERTIFIKAT GARIS MUAT ( UNTUK KAPAL DENGAN UKURAN PANJANG LEBIH DARI 24
METER )
SERTIFIKAT RADIO
SURAT IJIN BERLAYAR DARI SYAHBANDAR
5) KAPAL MOTOR ISI KOTOR 35 GT KE ATAS :
SURAT TANDA KEBANGSAAN BERUPA SURAT LAUT
SURAT UKUR
SERTIFIKAT KESELAMATAN
SERTIFIKAT GARIS MUAT
SERTIFIKAT RADIO
SERTIFIKAT KLASIFIKASI ( UNTUK KAPAL ISI KOTOR LEBIH DARI 35 GT DAN ATAU YANG
MENGGUNAKAN MESIN LEBIH DARI 100 PK )
SERTIFIKAT PENCEGAHAN PENCEMARAN: UNTUK KAPAL DENGAN ISI KOTOR 100 GT
S/D 399 GT DAN ATAU YANG MENGGUNAKAN MESIN LEBIH DARI 200 PK, BERUPA
SERTIFIKAT NASIONAL PENCEGAHAN PENCEMARAN ( SNPP ) UNTUK KAPAL DENGAN
ISI KOTOR LEBIH DARI 399 GT, BERUPA SERTIFIKAT INTERNATIONAL OIL POLUTION
PREVENTION ( IOPP )
SURAT IJIN BERLAYAR ( SIB ) DARI SYAHBANDAR

19. 6) KAPAL MOTOR NELAYAN TRADISIONAL ISI KOTOR S/D
35 GT :
SURAT TANDA KEBANGSAAN BERUPA PAS TAHUNAN
SURAT UKUR (UNTUK KAPAL DENGAN ISI KOTOR LEBIH DARI
7 GT )
SERTIFIKAT KESELAMATAN ( SESUAI SV.1935 PASAL 5 AYAT (6)
)
SURAT IJIN BERLAYAR ( SIB ) DARI SYAHBANDAR
7) KAPAL PENANGKAP IKAN
SURAT TANDA KEBANGSAAN
SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL
PENANGKAP IKAN
SURAT UKUR
SURAT IJIN BERLAYAR ( SIB ) DARI SYAHBANDAR
SIPI ( SURAT IJIN PENANGKAPAN IKAN )

20. CARA BETINDAK TNI-AL

21. PROSEDUR PENGHENTIAN. SEBELUM MENGHENTIKAN KAPAL
YANG DICURIGAI MAKA HARUS SUDAH ADA DUGAAN BAHWA
TELAH TERJADI TINDAK PIDANA DI LAUT SESUAI KUHAP,
DUGAA BERASAL DARI PENDETEKSIAN YANG DIDAPAT DARI
INFORMASI DARI BERBAGAI INSTANSI, KEMUDIAN UNTUK
MEYAKINKAN DILAKUKAN PENGENALAN SASARAN DENGAN
BERBAGAI PERALATAN DI KAPAL MISALNYA DENGAN RADAR,
SONAR, DAN KOMUNIKASI LANGSUNG. DARI
PENGENALAN TERSEBUT DILAKUKAN PENILAIAN SASARAN YANG
MEMASTIKAN BAHWA KAPAL YANG DICURIGAI TERSEBUT PERLU
DILAKUKAN PENGHENTIAN ATAU TIDAK.
BILA HASILNYA YAKIN TELAH TERJADI TINDAK PIDANA DI LAUT,
MAKA DIHENTIKAN DENGAN PROSEDUR
CB PENGENTIAN KAPAL OLEH TNI-AL

22. DIHENTIKAN DENGAN PROSEDUR SEBAGAI BERIKUT :
1) DENGAN ISYARAT UNTUK MENJALIN KOMUNIKASI DENGAN MENGIBARKAN
BENDERA, DENGAN LAMPU OPTIS, DENGAN SIMAPHORE, MAUPUN DENGAN
RADIO. BILA TIDAK BERHASIL DILANJUTKAN.
2) DIPERINTAHKAN UNTUK BERHENTI DENGAN PROSEDUR SEBAGAI BERIKUT :
DENGAN MENGIBARKAN BENDERA (BILA CUACA TERANG), DENGAN MEGAPHONE
(BILA DAPAT DIDENGAR), ISYARAT GAUK (PASTI DAPAT DIDENGAR). BILA SEMUA ITU
TIDAK JUGA DIINDAHKAN MAKA :
3) DILAKUKAN BERTURUT-TURUT TEMBAKAN DENGAN PELURU HAMPA, DAN
PELURU TAJAM KALIBER KECIL KE UDARA. BILA TIDAK DIINDAHKAN JUGA MAKA
LAKUKAN :
4) TEMBAKAN KE AIR LAUT LAMBUNG KANAN, KIRI, HALUAN DAN BURITAN
KAPAL. TINDAKAN INIPUN TIDAK DIINDAHKAN MAKA LAKUKAN :
5) TEMBAK KE ARAH BAWAH KAPAL YANG DIPERKIRAKAN TIDAK DITEMPATI AWAK
KAPAL, BILA TIDAK BERHASIL MAKA ADAKAN PEMAKSAAN DENGAN KEKERASAN
SAMPAI MAU BERHENTI.
CB PENGENTIAN KAPAL OLEH TNI-AL

23. PEMERIKSAAN DIATAS KAPAL. SETELAH KAPAL BERHASIL
DIHENTIKAN, MAKA UNTUK MEYAKINKAN DILAKUKAN PEMERIKSAAN
ALAT BUKTI DIATAS KAPAL MELIPUTI : PEMERIKSAAN MUATAN,
KAPALNYA, DAN PERSONELNYA. PEMERIKSAAN DIATAS KAPAL
DILAKUKAN OLEH TIM PEMERIKSA YANG DIKETUAI SEORANG
PERWIRA DENGAN MEMBAWA SURAT PERINTAH DARI KOMANDAN
KAPAL. TIM MELAKUKAN PENGGELEDAHAN TERHADAP DOKUMEN
KAPAL (FISIK KAPAL), MUATAN SEBAGAI HASIL DARI
KEGIATAN (MISALNYA : IKAN, KAYU, PASIR LAUT) YANG DICURIGAI
DARI HASIL TINDAK PIDANA DI LAUT. DOKUMEN PERSEONEL
MELIPUTI : SERTIFIKAT JURU MUDI, NAKHODA, MARKONIS DLL
MAUPUN PASPOR BAGI WARGA NEGARA ASING. PEMERIKSAAN
HARUS DISAKSIKAN OLEH NAKHODA DAN ANAK BUAH KAPAL (ABK)
DENGAN TERTIB, SINGKAT DAN TIDAK TERJADI KEHILANGAN SERTA
KERUSAKAN. DARI HASIL PEMERIKSAAN DIATAS KAPAL SUDAH DAPAT
DISIMPULKAN TERJADI TINDAK PIDANA DI LAUT ATAU TIDAK, BILA
TERJADI LANGKAH SELANJUTNYA.
CB PEMERIKSAAN KAPAL OLEH TNI-AL

24. MEMBAWA KAPAL TANGKAPAN KE PELABUHAN TERDEKAT. TNI AL DENGAN KAPAL-
KAPALNYA DI LAUT MENGEMBAN TUGAS-TUGAS PERTAHANAN, DIPLOMASI, DAN
POLISIONIL, SEDANGKAN PENANGKAPAN KAPAL YANG MELAKUKAN PELANGGARAN
DAN TINDAK PIDANA DI LAUT INI HANYA MERUPAKAN SEBAGIAN DARI TUGAS
POLISIONIL SEHINGGA UNTUK MELANJUTKAN PENYELESAIANNYA DILAKUKAN OLEH
APARAT YANG DI DARAT, MAKA HARUS DISERAHKAN KEPADA APARAT YANG BERADA
DI DARAT YAITU PELABUHAN TERDEKAT. PROSEDUR MEMBAWA KAPAL DENGAN
BEBERAPA CARA YAITU : DENGAN CARA DI AD HOC, DIKAWAL DAN
DIGANDENG/TUNDA. PENGERTIAN DI AD HOC ADALAH NAKHODANYA
DIPERINTAHKAN MEMBAWA KAPALNYA SENDIRI KE PELABUHAN TERDEKAT YANG
TELAH DITUNJUK DENGAN MEMBAWA SURAT PERINTAH AD HOC DARI KOMANDAN
KAPAL. UNTUK MENJAGA KEAMANAN DOKUMEN-DOKUMEN PENTING
DIBAWA SENDIRI OLEH KOMANDAN KRI DAN DISERAHKAN KEPADA APARAT DI
DARAT. SURAT PERINTAH DIBUAT RANGKAP TIGA : SATU UNTUK KAPAL
TANGKAPAN, SATU UNTUK KAPAL PENANGKAP (ARSIP) DAN SATU LEMBAR LAINNYA
UNTUK APARAT DI DARAT. DAN KAPAL PENANGKAP MELANJUTKAN TUGAS-
TUGAS LAINNYA. (CARA INI HANYA DAPAT DILAKUKAN BAGI KAPAL-KAPAL
BERBENDERA INDONESIA).

25. CARA KEDUA ADALAH DI KAWAL YAITU KAPAL TANGKAPAN
DIPERINTAHKAN KE PELABUHAN TERDEKAT YANG TELAH DITUNJUK
TETAPI TETAP DILAKUKAN PENGAWALAN OLEH KAPAL PENANGKAP
(KRI) PADA JARAK AMAN. UNTUK MENJAGA KEAMANAN SEBAGIAN
ABK KAPAL TANGKAPAN DIPERINTAHKAN KE KAPAL PENANGKAP (KRI)
AGAR KAPAL YANG DITANGKAP TIDAK MELARIKAN DIRI. PROSEDUR
LAINNYA ADALAH DIGANDENG/TUNDA, HAL INI DILAKUKAN BILA
KAPAL TANGKAPAN MENGALAMI KERUSAKKAN DAN TIDAK BISA
BERJALAN SENDIRI. DALAM KEADAAN KHUSUS KAPAL TANGKAPAN
RUSAK BERAT ATAU DALAM CUACA BURUK SEHINGGA
MEMBAHAYAKAN ABK DAN SUDAH TIDAK MUNGKIN DI GANDENG,
MAKA KAPAL TANGKAPAN DAPAT DI TENGGELAMKAN DAN HARUS
DILENGKAPI DENGAN BERITA ACARA, ALASAN SERTA LEBIH
MENGUTAMAKAN MENYELAMATKAN ANAK BUAH KAPALNYA
(ABKNYA).

26. SETELAH SAMPAI DIDARAT DILAKUKAN PENYERAHAN TERSANGKA
DAN ALAT BUKTI YANG DITUANGKAN DALAM BERKAS BERITA ACARA
PEMERIKSAAN YANG DILENGKAPI DENGAN SEMUA BERITA
ACARA TERDIRI DARI TINDAKAN-TINDAKAN KOMANDAN KAPAL
SELAKU PENYIDIK DI LAUT MAUPUN BERKAS PENYIDIK. TETAPI
APARAT DI DARAT HARUSLAH SELAKU PENYIDIK, BILA TIDAK
BERWENANG MAKA HARUS DISERAHKAN KEPADA PENYIDIK YANG
BERWENANG.
CONTOH : KAPAL TNI AL MENANGKAP KAPAL YANG MENGANGKUT
KAYU YANG TIDAK DLENGKAPI DENGAN SURAT KETERANGAN
SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH) MAKA APARAT TNI AL YANG DI DARAT
SETELAH MENERIMA PENYERAHAN BERKAS DARI KAPAL PENANGKAP,
HARUS MENERUSKAN KEPADA POLISI/PPNS KEHUTANAN UNTUK
DIPROSES MENGINGAT PERWIRA TNI AL TIDAK BERWENANG
MELAKUKAN PENYIDIKAN DI BIDANG KEHUTANAN. KARENA YANG
BERWENANG ADALAH POLISI ATAU PPNS KEHUTANAN (UU NO.41
TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN PASAL 77).
PROSEDUR PENYELESAIAN PERKARA SETELAH DI DARAT

27. WILAYAH PENGADILAN.
WILAYAH PENGADILAN. TINDAK PIDANA DI LAUT TIDAK
MENGENAL YURIDIKSI PERADILAN DAN PENGADILAN YANG
BERWENANG MENGADILI IALAH PENGADILAN YANG
MEMBAWAHI PELABUHAN DIMANA KAPAL
TANGKAPAN TERSEBUT DISERAHKAN. TIDAK ADA
KEHARUSAN KAPAL PENANGKAP MENYERAHKAN KE
PELABUHAN TERTENTU MENGINGAT DI LAUT TIDAK
MENGENAL LOCUS DELITI DAN LOCUS DELITINYA ADALAH
SELURUH PERAIRAN INDONESIA. KETENTUAN YANG ADA
ADALAH KAPAL TANGKAPAN DISERAHKAN KE PANGKALAN
YANG TERDEKAT SEHINGGA TIDAK MENGGANGGU TUGAS-
TUGAS OPERASIONAL LAINNYA OLEH KRI, DAN SELURUH
PENGADILAN DI INDONESIA BERWENANG SEHINGGA
DISERAHKAN KEMANA SAJA.

28. JENIS TINDAK PIDANA DI LAUT.
TINDAK PIDANA PERAMPOKAN/PEMBAJAKAN DI LAUT
TINDAK PIDANA PERIKANAN
TINDAK PIDANA BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM DI DASAR
LAUT
TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI LAUT
TINDAK PIDANA PELAYARAN
TINDAK PIDANA KONSERVASI SUMBER DAYA HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
TINDAK PIDANA KEPABEANAN
TINDAK PIDANA KEHUTANAN
TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN
TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR DI LAUT
TINDAK PIDANA PELANGGARAN WILAYAH
TINDAK PIDANA NARKOTIKA SAN PSIKOTROPIKA DI DAN LEWAT LAUT
TINDAK PIDANA SENJATA API DAN BAHAN PELEDAK DI DAN LEWAT LAUT
TINDAK PIDANA ZEE INDONESIA
TINDAK PIDANA TERORISME DI DAN LEWAT LAUT

29. KESIMPULAN
TINDAK PIDANA DI LAUT MERUPAKAN
TINDAK PIDANA KHUSUS
PENANGANAN PERKARA DI LAUT
MEMPUNYAI ACARA TERSENDIRI
TINDAK PIDANA DI LAUT DAPAT BERSIFAT
INTERNASIONAL MAUPUN NASIONAL
SUBYEK TINDAK PIDANA DI LAUT
MERUPAKAN SUMBER HUKUM
INTERNASIONAL

30. TUGAS POKOK & FUNGSI POLAIR
HARKAMTIBMAS, LIN YOM YAN MASY PERAIRAN,
GAKKUM DI SELURUH WIL PERAIRAN NKRITUPOK
1. PERUMUSAN & BANG SIS MET PERAT FUNG POLAIR
2. WAS & SUPERVISI GUNA JAMIN LAKS BIN HARKAM
3. RENBUT HAR & WAT PERS, MATLOG SERTA GAR
4. PUL LAH SAJI DATA
5. PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERKAPALAN
6. GAKKUM, PENGAWALAN & PATROLI
7. BIN TEHNIS FUNGSI KEPOL PERAIRAN
8. LAKS KERMA DAGRI & LUGRI
9. KURATIF (SAR & TRANSPORTASI KEPOL )
10. BINMAS PERAIRAN
FUNGSI
30

31. 31
- UUD’45 Pasal 30(4);
- UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
- UU No. 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS;
- UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
- UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri;
- UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Indonesia;
- UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
- UU No 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU
No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Perkap NO 14 Tahun 2012 TTG Manajemen Penyidikan TP
- Skep Dir Polair Babinkam Polri No. Skep/61/Vii/2008 Ttg
Mindik Awal Diatas Kapal Patroli Polisi;
- SOP Penanganan TP. Perikanan pada tingkat penyidikan.
Dasar Hukum

32. INSTANSI DILUAR POLRI LAKS GAKKUM DI LAUT
1. TNI AL
- UU No. 5 TH 1983 TTG ZEEI, UU No. 5 TH 1990 TTG KSDA(KHUSUS ZEEI, LANDAS
KONTINEN), UU No. 3 TH 2002 TTG HANNEG, UU No. 31 TH 2004 TTG PERIKANAN, UU No.
34TH 2004 TTG TNI
- JAGA KEDAULATAN RI DI LAUT , SIDIK PERIKANAN, HIDRO OCEANOGRAFI, SAR
2. HUBLA (KPLP)
- UU No. 17 Th 2008 ttg PELAYARAN
- JAGA ASSET/SARANA HUBLA,SIDIK BID PELAYARAN, SAR & TANGGULANGI POLUSI LAUT
• DEPKEU (BC)
- UU No. 11 TH 1995 TTG PABEAN & CUKAI, UU No. 17 TH 2006 TTG KEPABEANAN
- GAKKUM KEPABEANAN DI LAUT
• DEPKUMHAM (IMIGRASI)
- UU No. 6 TH 2011 TTG KEIMIGRASIAN
- WASDAL OA
• KKP ( P2SDKP )
- UU No. 31 TH 2004 TTG PERIKANAN, UU No. 45 TH 2009 TTG PERUBAHAN UU PERIKANAN
- KELOLA GIAT PERIKANAN, WAS SUMDA LAUT & PERIKANAN, GAKKUM PERIKANAN
• BAKAMLA
- PEPRES NO. 178/ 2014 TTG BAKAMLA : MEKALS PATROLI KEAMANAN & KESLAMATAN WIL
PER INDONSIA 32

33. PERAIRA
N ZEE PERAIRAN
TERITORIAL
PERAIRAN
KEPULAUAN
ALKI - I ALKI - II ALKI - III
BATAS ALUT
PENEGAKKAN HUKUM DIWIL PERAIRAN
33

34. PENINDAKAN DI PERAIRAN
LEGALITAS
TIADA PIDANA TANPA PERATURAN YANG MENGANCAM TERLEBIH DAHULU
(PSL 1(1) KUHP. PS MERUPAKAN KEJAHATAN DGN UU NO 5 THN 2009 TTG
PENGESAHAN KONVENSI MENENTANG TP TRANS YG TERKORDINIR, DAN
UU NO. 15 THN 2009 TTG PENGESAHAN PROTOKOL MENENTANG LUNDUP
MIGRAN LALUI DARAT, LAUT DAN UDARA. UU NO 6THN 2011 TTG
KEIMIGRASIAN
TERITORIAL
PETUGAS BERDASAR HKM IND DI SEGALA TINGKATAN DPT LAKUKAN
SIDIK,TUNTUT,ADILI, DAN EKSEKUSI TP SESUAI HKM IND BILA TERJADI DI WIL
IND(PSL 2 KUHP). DIPERLUAS MENCAKUP RAN AIR DAN PSWT UDARA (PSL 3
KUHP). DLM UU NO 6 TH 2011 PSL 1 KEIMIGRASIAN HAL IHWAL LALIN ORG
KELUAR MASUK WIL IND. THDP RAN AIR DIDAFTAR DAN DIBERI SERTIFIKAT
KEBANGSAAN DMN PSL 92 UNCLOS BHW KPLWAJIB STATUS KEBANGSUAAN
ASAS HUKUM
PEMBERIAN PERLINDUNGAN THD SELURUH KEPENTINGAN NAS IND THD
SIAPAPUN DI TMPT MANAPUN, TDK TERIKAT KEBANGSAAN MAUPUN
YURISDIKSI DMNTP DILAKUKAN
TIAP ORG IND BAIK DI DALM MAUPUN LUAR NEGERI DPT DIKENAKAN HKM IND
BILA LAKUKAN PERBUATAN PIDANA
NASIONALITAS
NASIONAL PASIF
34

35. LINTAS DAMAI KAPAL ASING
(PASAL 11 UU NO 6TAHUN 1996)
1. KAPAL SEMUA NEGARA BAIK BERPANTAI MAUPUN TIDAK
BERPANTAI MENIKMATI HAK LINTAS DAMAI MELALUI LAUT
TERITORIAL DAN PERAIRAN KEPULAUAN INDONESIA
2. LINTAS NAVIGASI DILAKUKAN UNTUK KEPERLUAN :
A. MELINTASI LAUT TANPA MEMASUKI PERAIRAN PEDALAMAN,
SINGGAH DI TMPT BERLABUH ATAU FASILITAS DI LUAR
PELABUHAN
B. BERLAKU KE ATAU DR PERAIRAN PEDALAMAN ATAU SINGGAH DI
TMPT BERLABUH ATAU FASILITAS PELABUHAN TSB
3. LINTAS DAMAI DILAKUKAN TERUS MENERUS LANGSUNG SERTA
SECEPAT MUNGKIN , MENCAKUP BERHENTI ATAU BUANG JANGKAR
SEPANJANG HAL TSB BERKAITAN DGN NAVIGASI NORMAL, ATAU
PERLU KARENA KEADAAN MEMAKSA, ALAMI KESULITAN,
MEMBERI PERTOLONGAN KPD ORG, KAPAL, ATAU PSWT UDARA YG
ALAMI BAHAYA/KESULITAN1.
35

36. UU NO. 6TAHUN 1996
PASAL 12
LINTAS OLEH KAPAL ASING DIANGGAP MEMBAHAYAKAN KEDAMAIAN,
KETERTIBAN, ATAU KEAMANAN INDONESIA BILA KAPAL TSB SEWAKTU
BERADA DI LAUT TERITORIAL ATAU DI PERAIRAN KEPULAUAN LAKUKAN
SALAH SATU GIAT YG DILARANG BERDASAR KONVENSI DAN ATAU HKM
INTERNASIONAL LAINNYA
PASAL 24
(2)
PENINDAKAN DILAKUKAN THD KPL ASING BILA (PASAL 27(1)
UNCLOS):
1. AKIBAT KEJAHATAN DIRASAKAN NEGARA PANTAI
2. KEJAHATAN TSB MERUP JENIS KEJAHATAN YG
MENGGANGGU KEDAMAIAN NEGARA ATAU KETERTIBAN
LAUT WIL
3. BILA DIMINTA BANTUAN PENGUASA SETEMPAT OLEH
NAAKHODA KPL, WAKIL DIPLOMATIK ATAU PEJABAT
KONSULER NEGARATSB
4. UTK MENUMPAS PERDAGANGAN GELAP
NARKOTIKA/PSIKOTROPIKA 36

37. HOT PURSUIT ( PASAL 111 UNCLOS)
1. PENGEJARAN SEKETIKA KAPAL ASING DAPAT DILAKUKAN BILA
PIHAK BERWENANG NEGARA PANTAI MEMPUNYAI ALASAN CUKUP
UTK MENDUGA BHW KAPAL TSB TELAH MELANGGAR PERATURAN
PER UU NEGARA TSB
2. HAK PENGEJARAN SEKETIKA BERHENTI SEGERA SETELAH KAPAL YG
DIKEJAR MEMASUKI LAUT WILAYAH NEGARANYA SENDIRI ATAU
NEGARA KETIGA
3. PENGEJARAN SEKETIKA BLM DIANGGAP DIMULAI KEC JIKA KPL YG
MENGEJAR TELAH MEYAKINKAN DIRI DGN CARA PRAKTIS YG
DEMIKIAN DAN TERSEDIA BHW KPL YG DIKEJAR ATAU SALAH SATU
SEKOCINYA, ATAU KPL LAIN YG BEKERJASAMA SBG TEAM DAN
MENGGUNAKAN KPL YG DIKEJAR SBG KPL INDUK BERADA DLM
BATAS LAUT WILAYAH ATAU SESUAI DGN KEADAAN DI ZONA
SEMPADAN ATAU ZEE ATAU LANDAS KONTINEN . PENGEJARAN
HANYA DPT DIMULAI STLH DIBERI TANDA VISUAL ATAU BUNYI
UTK BERHENTI PD SUATU JARAK YG MEMUNGKINKAN TANDA
ATAU BUNYI DILIHAT ATAU DIDENGAR OLEH KPL TSB

38. HOT PURSUIT ( PASAL 111 UNCLOS)
4. PENGEJARAN SEKETIKA DILAKUKAN HANYA DILAKUKAN OLEH KAPAL
PERANG ATAU PESAWAT UDARA LAIN YG DIBERI TANDA YANG
JELAS DAN DPT DIKENAL SBG KAPAL ATAU PESAWAT UDARA
DALAM DINAS PEMERINTAH DAN BERWENANG UNTUK
MELAKUKAN TUGAS UTK ITU
5. KAPAL YG DIHENTIKAN ATAU DITAHAN DI LUAR LAUT TERITORIAL
DALAM KEADAAN YG TDK MEMBENARKAN DILAKSANAKANNYA
HAK PENGEJARAN SEKETIKA, MAKA KAPAL HARUS DIBERIKAN
GANTI RUGI UTK SETIAP KERUGIAN DAN KERUSAKAN YG TELAH
DIDERITA KARENANYA
38

39. PENGHENTIAN KAPAL
1. MEMBERI PERINTAH BERHENTI DGN TANDA YG DPT DILIHAT DAN ATAU
DIDENGAR YG DPT DIMENGERTI:
A. MENAIKKAN BENDERA K(SY INGIN BERKOMUNIKASI) DAN BENDERA L
(HENTIKAN KPL ANDA DGN SEGERA)
B. ISYARAT OPTIMAS (LAMPU/CERMIN PD CUACA YG DPT DILIHAT) _ . _ / . _ .
.
C. ISYARAT SEMAPHORE
D. MEGAPHONE
E. MENEMBAKKAN PELURU HAMPA KE UDARA
2. BILA PERINTAH BERHENTI TDK DIINDAHKAN LANJUTKAN DGN PERINGATAN
TEMBAKAN MERIAM PELURU HAMPA
3. JIKA TDK DIINDAHKAN TEMBAKAN PELURU TAJAM DGN SASARAN
TEMBAKAN AIR LAUT DI HALUAN DAN BURITAN YG CIPRATAN DPT DILIHAT
KAPAL TSB
4. BILA TINDAKAN TSB TDK DIINDAHKAN MAKA TEMBAKAN DIARAHKAN KE KPL
TARGET DGN PERHATIKAN KESELAMATAN JIWA
5. BILA TERJADI PERLAWANAN DGN SENPI MAKA TEMBAKAN DIARAHKAN DGN
TUJUAN MELUMPUHKAN 39

40. TERTANGKAP TANGAN
DILAKUKAN OLEH SIAPA SAJA(PASAL 111 KUHAP) DAN DALAM
PENANGANANNYA DILAKUKAN LANGKAH-LANGKAH :
1. MELAKUKAN PENGAMANAN THD KPL, ORG DAN MUATAN
2. PAM ORG DILAKUKAN DGN MEMISAHKAN ANTARA PENUMPANG
DGN KRU KPL SERTA LAKUKAN PENDATAAN SEMENTARA
3. HIMPUN INFORMASI DGN LAKUKAN WAWANCARA DG KRU KPL
4. LAKUKAN WAS KPD ORG-ORG YG MEMILIKI PERANAN PENTING
TERHADAP TINDAK PIDANA YG DIDUGA
5. MEMBAWA KAPAL KE PELABUHAN TERDEKAT UTK DISERAHKAN
KPD INSTANSI YG BERWENANG UTK DILANJUTKAN
PENANGANANNNYA (Ditpolair Polda/Polairres)
40

41. TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN
YANG DILAPORKAN LP B DAN LP A YG
DITEMUKAN
KAPAL POLISI
Lidik
•RIKSA ;KAPAL, KRU, MUATAN, PENUMPANG &
DOKUMEN
•DOKUMENTASI, (POTRET)
•SKET TKP(KAPAL LABUH) / GSPP(KAPAL GERAK)
•KAWAL KE PELABUHAN TERDEKAT
•CEK KESEHATAN PENUMPANG
•KOORDINASI DGN INSTASI TERKAIT
SERAHKAN UTK LANJUTKAN SIDIK
- Proses sendiri oleh Polri
- Limpah ke KKP / TNI AL
HENRIKAN
Observasi
Interview
Surveillance
Under Cover
PEMERIKSAAN PADA KAPALYG
MELAKUKAN ILLEGAL FISHING
41 41

42. KAPAL
POLSI
SUBDIT
GAKKUM JPU
Perkap NO 14
Tahun 2012 TTG
Manajemen
Penyidikan TP
Skep Dir Polair
Babinkam Polri No.
Skep/61/Vii/2008 Ttg
Mindik Awal Diatas
Kapal Patroli Polisi 42

43. PONTIANAK
PROVINSI
KALBAR
PROVINSI
KALTENG
PALANGKARAYA
SAMPIT
BANJAR
MASIN
PROVINSI
KALSEL
PROVINSI
KALTIM
SAMARINDA
BALIKPAPAN
PALU
KENDARI
MAKASAR
PROVINSI
SULTENG
POSO
GORONTALO
MANADO
PROPINSI
SULUT
PROPINSI
GORONTALO
BANDA ACEH
PROVINSI
NAD
PROVINSI
SULSEL
MEDAN
PROVINSI
SUMUT
PEKAN BARU
PROVINSI
RIAU
PADANG
PROVINSI
SUMBAR
JAMBI
PROVINSI
JAMBI
BENGKULU
PROVINSI
BENGKULU
PALEMBANG
PROVINSI
SUMSEL
Bd.LAMPUNG
PROVINSI
LAMPUNG
P.PINANG
PROVINSI
BABEL
PROVINSI
SULTRA
SERANG
BANDUNG
SEMARANG SURABAYA
PROPINSI
JABAR
PROPINSI
DKI JAYA
PROPINSI
BANTEN
PROPINSI
JATENG
PROPINSI
JATIM
PROPINSI
D.I.Y
DENPASAR
PROPINSI
BALI
MATARAM
PROPINSI
NTB
KUPANG PROPINSI
NTT
TIMOR
LOROSAE
SORONG
PROVINSI
PAPUA BARAT
PROVINSI
PAPUA TENGAH
TIMIKA
PROVINSI
PAPUA TIMUR
JAYAPURA
TERNATE
PROVINSI
MALUKU UTARA
MALUKU
PROVINSI
MALUKU
MALAYSIA
BRUNEI
DARUSSALAM
MALAYSIA
SINGAPURA
LAUT JAWA
LAUT BANDA
LAUT ARU
LAUT SULAWESI
LAUT NATUNA
KEP SANGIHE
KEP TALAUD
POSISI KAPAL POLISI DALAM PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH PERAIRAN
Ket. Jmlh Alut : 17 Unit Kp
43

44. 44
NO TAHUN JMLH
HASIL TANGKAPAN
KAPAL PATROLI
DITPOLAIR BHKM
POLRI (MABES)
DIT POLAIR
DAERAH
(POLDA)
JUMLAH
KIA KII KIA KII KIA KII
1 2010 219 39 109 9 62 48 171
2 2011 200 21 104 2 73 23 177
3 2012 84 3 67 4 10 7 77
4 2013 124 17 44 1 62 18 106
5 2014 89 6 42 - 41 6 63
JUMLAH TOTAL 716 86 366 146 248 102 594

45. ILLEGAL FISHING OLEH
KAPAL IKAN ASING (KIA)
WILOPS KPL
IKAN ASING
- DI SEKITAR LAUT NATUNA YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI LAUT
TERRITORIAL DAN ZONA EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA (ZEEI)
(DISEKITAR 5 – 20 MIL DARI PULAU TERLUAR P. SEKATUNG DAN P.
TEKONGBARU KAB. NATUNA)
- DI SEKITAR LAUT SUMUT
- DISEKITAR LAUT SULUT
B. MODUS
OPERANDI
1. DOKUMEN PENANGKAPAN IKAN (SIPI) PALSU;
2. ALAT TANGKAP YANG DILARANG( PUKAT HARIMAU, JARING
UDANG, PUKAT IKAN DGN 2 KPL, PURSEINE PELAGIS BESAR DAN
RUMPON;
3. IDENTITAS KAPAL PALSU DAN MENGGUNAKAN DUA BENDERA
KEBANGSAAN.
45

46. PENEGAKKAN HUKUM THD
PARA PELAKU ILLEGAL FISHING
PENINDAKAN
OLEH KAPAL PATROLI POLISI DENGAN MELAKSANAKAN KEGIATAN
KEPOLISIAN DAN OPERASI KEPOLISIAN (OPS TERPUSAT MAUPUN
BKO)
PENYIDIKAN
KAPAL PATROLI POLISI MELAKUKAN RIKSA DAN BERKAS AWAL SESUAI MINDIK DI
KAPAL POLISI UNTUK KEMUDIAN DILANJUTKAN SIDIK SUBDIT GAKKUM SATWIL.
/DAERAH TERHADAP PARA PELAKU ILLEGAL FISHING
1. BB (KAPAL DILAKUKAN PELELANGAN BERDASARKAN PASAL 45 KUHAP DAN PASAL 76 B(1)
UU NO. 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 31 TAHUN 2004 TTG
PERIKANAN, TUJUAN LELANG ANTISIPASI TURUNNYA NILAI KPL, TINGGINYA HARWAT,
DEMI KAM DAN KESELAMATAN PELAYARAN.
2. PENETAPAN NAKHODA SELAKU TSK BERDASAR TGJWB DIATAS KAPAL SESUAI PSL I ANGKA
41 UU NO 17 TH 2008 TTG PELAYARAN, TERHADAP ABK ASING (KIA) SELAKU SAKSI
DENGAN STATUS NON PROJUSTITIA SETELAH DIMINTAI KETERANGAN DISERAHKAN
KEPADA PIHAK IMIGRASI UNTUK DILAKUKAN DEPORTASI KE NEGARA ASAL. TSK DI ZEEI
TDK DIPID KURUNGAN TTP PIDANA DENDA (PN PONTIANAK VONIS DENDA TSK)
BERDASAR PASAL 102 UU NO 45 THN 2009 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO 31 THN 2004
TTG PERIKANAN
PENANGANAN
BB (KPL) &
ABK
46

47. KENDALA PENANGANAN
KAPAL IKAN ASING (KIA)
KPL
NELAYAN 1. TIDAK ADANYA TEMPAT PENYIMPANAN KAPAL SITAAN
2. TINGGINYA BIAYA PERAWATAN KAPAL.
ABK KPL
1. PIHAK IMIGRASI TERKADANG MENOLAK ABK NON JUSTISIA
DAN PENDEPORTASIAN DGN ALASAN TDK ADA ANGGARAN
2. KURANGNYA RESPON PIHAK KEDUTAAN BESAR TERKAIT THD
WARGANYA UTK MEMBANTU DEPORTASI
3. THD NAKHODA DG STATUS TSK KHUSUSNYA PERKARA ZEEI
BERDASAR PASAL 102 UU NO 45 TAHUN 2009 TTG PERUBAHAN
ATAS UU NO 31 THN 2004 TTG PERIKANAN TDK DILAKUKAN
PENAHANAN SEHINGGA BEBAS BERKELIARAN DAN
MEMPERSULIT WASNYA
47

48. KEBIJAKAN POLRI DLM MENDUKUNG
PENANGGULANGAN ILLEGAL FISHING
1. MENINGKAT KEMAMPUAN PERSONEL DIBIDANG PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TP PERIKANAN DLM
RANGKA PENCAPAIAN CRAME CLEARENCE DENGAN MEMBERDAYAKAN SUBDIT GAKKUM
KEWILAYAHAN DAN SATPOLAIRES SERTA MEMBERIKAN BANTEK DAN MONITORING SECARA
BERSEKINAMBUNGAN.
2. MELAKUKAN PENDATAAN / MAPING DAERAH RAWAN ILLEGAL FISHING (HOTSPOT) DISELURUH
WILAYAH PERAIRAN TERITORIAL INDONESIA.
3. POLA OPERASI KAPAL PATROLI DILAKSANAKAN DLM BENTUK BKO KEWILAYAHAN & OPERASI MANDIRI
TERPUSAT MAUPUN OPERASI GABUNGAN.
4. UNTUK KASUS-KASUS ILLEGAL FISHING YG DITANGKAP KAPAL PATROLI TG DI BKO KAN KEDAERAH
AKAN DISERAHKAN KE SUBDIT GAKKUM SETEMPAT SEDANGKAN UTK KASUS YG LINGKUP
KEJADIANNYA MENCAKUP LEBIH DARI SATU POLDA DAPAT DIAMBIL ALIH SUBDIT GAKKUM BAHARKAM
POLRI (MABES).
5. MENETAPKAN ILLEGAL FISHING MENJADI SALAH SATU SASARAN PRIORITAS DLM SETIAP KEGIATAN
OPERASI DISAMPING TP. LAIN YG TERJADI DIWILAYAH PERAIRAN DG MEMPERHATIKAN TREND DAN
MODUS OPERANDI YG TERJADI GUNA MENUJU INDONESIA SBG POROS MARITIM DUNIA
6. MENGADAKAN KOORDINASI YG LEBIH INTENSIF DENGANINSTANSI TERKAIT GUNA MENCARI LANGKAH-
LANGKAH YG TEPAT SERTA KERJASAMA YG EFEKTIF DLM MENDUKUNG PENANGGULANGAN ILLEGAL
FISHING.
7. REALISASI DAN OBYEKTIFITAS DALAM PENGAWASAN, PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM
SUMBER DAYA PERIKANAN SALAH SATU KEBIJAKAN KEPOLISIAN PERAIRAN SELAKU PENGEMBAN
DAN PELAKSANA UTAMA FUNGSI KEPOLISIAN DIWILAYAH PERAIRAN DENGAN MELAKUKAN DENGAN
POLA : PREEMTIF, PREFENTIF DAN REPRESIF TERHADAP PARA PELAKU ILLEGAL FISHING DI WIL
PERAIRAN.
48

49. KESIMPULAN
1. WILAYAH INDONESIA DENGAN KANDUNGAN POTENSI
SUMBER DAYA PERIKANAN YANG SANGAT BESAR DAN
MERUPAKAN SALAH SATU ASET YANG DAPAT
BERPELUANG SEKALIGUS MENJADI HARAPAN UNTUK
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAKMURAN
BAGI BANGSA DAN NEGARA INDONESIA NAMUN PADA SISI
LAIN JUGA DIHADAPKAN DENGAN KONSEKWENSI DAN
MENUNTUT KONSENTRASI DARI BERBAGAI PIHAK UNTUK
MELAKUKAN LANGKAH – LANGKAH PROAKTIF SECARA
SERIUS UNTUK PENANGANANNYA
2.WUJUDKAN PENANGGULANGAN ILLEGAL FISHING
SECARA OBYEKTIF PROFESIONAL DAN PROPORSIONAL
GUNA SUKSESNYA INDONESIA SBG POROS MARITIM
DUNIA 49

50. KARENA DI LAUT KAMI BANGGA

51. Sekian
Terima Kasih
51