Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945Rido Frans
Dokumen tersebut merupakan daftar nama anggota kelompok 5 beserta nomor induk mahasiswanya. Dokumen selanjutnya membahas tentang sistem konstitusi dan dinamika pelaksanaan UUD 1945 di Indonesia.
Sistem konstitusi & dinamika pelaksanaan uud 1945Rido Frans
Dokumen tersebut merupakan daftar nama anggota kelompok 5 beserta nomor induk mahasiswanya. Dokumen selanjutnya membahas tentang sistem konstitusi dan dinamika pelaksanaan UUD 1945 di Indonesia.
Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan republik dengan kekuasaan berada di tangan presiden dan DPR. UUDS berlaku dari 1950 hingga 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang mengembalikan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan membentuk MPRS sebagai lembaga negara sementara. Masa UUDS ditandai gejolak politik yang menyebabkan pergantian kabinet sering.
Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi di Indonesia, meliputi pengertian dan fungsi konstitusi, unsur-unsur yang harus ada dalam konstitusi, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia sejak kemerdekaan sampai saat ini, serta penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi yang terjadi pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi.
Pada periode 1950-1959, sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem parlementer dan presidensial. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi NKRI dengan konstitusi UUDS 1950 yang masih menganut sistem parlementer. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret dan mengembalikan berlakunya UUD 1945.
Konstitusi negara dan kesatuan republik indonesiaBetha Taiyou
Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia mulai dari UUD 1945 hingga UUD 1945 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Terdapat penjelasan mengenai latar belakang, proses, sistematika, isi pokok, dan implikasi setiap konstitusi terhadap bentuk negara dan sistem ketatanegaraan Indonesia.
Negara dan konstitusi membahas tentang pengertian negara, unsur pembentukan negara, asal mula terbentuknya negara, tujuan dan fungsi negara, pengertian konstitusi dan konstitusionalisme, serta isi dan perubahan Konstitusi NKRI. Warga negara perlu memahami dan bertindak sesuai konstitusi serta berfikir kritis untuk kemajuan bangsa.
Dokumen tersebut membahas tentang negara dan konstitusi. Terdapat penjelasan mengenai definisi negara menurut para ahli, unsur-unsur pembentuk negara, sifat-sifat dan fungsi negara, tujuan negara, serta proses perubahan konstitusi Indonesia.
Beberapa penyimpangan terhadap konstitusi yang terjadi meliputi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer pada masa awal kemerdekaan, penyimpangan selama masa Orde Lama seperti pembubaran DPR hasil pemilu 1955, dan konsentrasi kekuasaan di tangan presiden selama Orde Baru.
1. Konstitusi RIS 1949 mengubah sistem pemerintahan Indonesia dari negara kesatuan menjadi negara federasi yang terdiri dari beberapa negara bagian.
2. Sistem pemerintahan menganut sistem parlementer dimana pemerintah bertanggung jawab terhadap parlemen.
3. UUD 1945 sebelum Konstitusi RIS menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan dengan sistem presidensial.
Dokumen tersebut merangkum sejarah sistem pemerintahan Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Terdapat beberapa periode dengan sistem pemerintahan yang berbeda, mulai dari sistem parlementer hingga presidensial berdasarkan berbagai konstitusi. Periode terakhir mengalami perubahan UUD 1945 pasca reformasi 1998 untuk menyempurnakan tatanan negara dan hak asasi manusia sesuai aspirasi rakyat.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Secara ringkas, demokrasi adalah bentuk kekuasaan rakyat, sedangkan demokrasi di Indonesia dijalankan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsisten.
Sistem Pemerintahan di Indonesia dan Perubahan UUD 1945Susfi WiraTama
Dokumen tersebut merangkum sistem pemerintahan Indonesia pada periode 1949-1950 berdasarkan Konstitusi RIS, yang menerapkan sistem parlementer kabinet semu. Dokumen ini juga membahas perubahan UUD 1945 melalui 4 kali amandemen yang secara signifikan mengubah struktur dan mekanisme pemerintahan Indonesia dengan menekankan pada demokrasi, pemisahan kekuasaan, dan otonomi daerah. Amandemen UUD 1945 telah meningkatkan peran ra
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD '45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI SEKARANGRifin Sugiarto
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas dinamika pelaksanaan UUD 1945 sejak masa awal kemerdekaan hingga era reformasi, meliputi berbagai masa seperti masa revolusi, Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi beserta perubahan-perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan konstitusi.
Undang-Undang Dasar Sementara 1950 menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan republik dengan kekuasaan berada di tangan presiden dan DPR. UUDS berlaku dari 1950 hingga 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang mengembalikan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan membentuk MPRS sebagai lembaga negara sementara. Masa UUDS ditandai gejolak politik yang menyebabkan pergantian kabinet sering.
Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi di Indonesia, meliputi pengertian dan fungsi konstitusi, unsur-unsur yang harus ada dalam konstitusi, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia sejak kemerdekaan sampai saat ini, serta penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi yang terjadi pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi.
Pada periode 1950-1959, sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem parlementer dan presidensial. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi NKRI dengan konstitusi UUDS 1950 yang masih menganut sistem parlementer. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret dan mengembalikan berlakunya UUD 1945.
Konstitusi negara dan kesatuan republik indonesiaBetha Taiyou
Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia mulai dari UUD 1945 hingga UUD 1945 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Terdapat penjelasan mengenai latar belakang, proses, sistematika, isi pokok, dan implikasi setiap konstitusi terhadap bentuk negara dan sistem ketatanegaraan Indonesia.
Negara dan konstitusi membahas tentang pengertian negara, unsur pembentukan negara, asal mula terbentuknya negara, tujuan dan fungsi negara, pengertian konstitusi dan konstitusionalisme, serta isi dan perubahan Konstitusi NKRI. Warga negara perlu memahami dan bertindak sesuai konstitusi serta berfikir kritis untuk kemajuan bangsa.
Dokumen tersebut membahas tentang negara dan konstitusi. Terdapat penjelasan mengenai definisi negara menurut para ahli, unsur-unsur pembentuk negara, sifat-sifat dan fungsi negara, tujuan negara, serta proses perubahan konstitusi Indonesia.
Beberapa penyimpangan terhadap konstitusi yang terjadi meliputi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer pada masa awal kemerdekaan, penyimpangan selama masa Orde Lama seperti pembubaran DPR hasil pemilu 1955, dan konsentrasi kekuasaan di tangan presiden selama Orde Baru.
1. Konstitusi RIS 1949 mengubah sistem pemerintahan Indonesia dari negara kesatuan menjadi negara federasi yang terdiri dari beberapa negara bagian.
2. Sistem pemerintahan menganut sistem parlementer dimana pemerintah bertanggung jawab terhadap parlemen.
3. UUD 1945 sebelum Konstitusi RIS menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan dengan sistem presidensial.
Dokumen tersebut merangkum sejarah sistem pemerintahan Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Terdapat beberapa periode dengan sistem pemerintahan yang berbeda, mulai dari sistem parlementer hingga presidensial berdasarkan berbagai konstitusi. Periode terakhir mengalami perubahan UUD 1945 pasca reformasi 1998 untuk menyempurnakan tatanan negara dan hak asasi manusia sesuai aspirasi rakyat.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Secara ringkas, demokrasi adalah bentuk kekuasaan rakyat, sedangkan demokrasi di Indonesia dijalankan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsisten.
Sistem Pemerintahan di Indonesia dan Perubahan UUD 1945Susfi WiraTama
Dokumen tersebut merangkum sistem pemerintahan Indonesia pada periode 1949-1950 berdasarkan Konstitusi RIS, yang menerapkan sistem parlementer kabinet semu. Dokumen ini juga membahas perubahan UUD 1945 melalui 4 kali amandemen yang secara signifikan mengubah struktur dan mekanisme pemerintahan Indonesia dengan menekankan pada demokrasi, pemisahan kekuasaan, dan otonomi daerah. Amandemen UUD 1945 telah meningkatkan peran ra
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD '45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI SEKARANGRifin Sugiarto
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas dinamika pelaksanaan UUD 1945 sejak masa awal kemerdekaan hingga era reformasi, meliputi berbagai masa seperti masa revolusi, Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi beserta perubahan-perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan konstitusi.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi Indonesia yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. UUD 1945 telah mengalami 4 kali amandemen antara tahun 1999-2002 yang mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia. UUD 1945 memuat landasan negara berdasarkan Pancasila serta mengatur ketatanegaraan, hak asasi manusia, dan pembagian kekuasaan di Indonesia.
Sejarah sistem pemerintahan indonesia print yg iniDona Dika
Sistem pemerintahan Indonesia mengalami perubahan berulang dari 1945 hingga 1966. Pada awal kemerdekaan, sistem pemerintahan bersifat presidensial namun berubah menjadi parlementer akibat tekanan politik. Periode 1950-1959 menggunakan sistem parlementer di bawah UUDS sebelum kembali ke sistem presidensial di bawah demokrasi terpimpin Soekarno. Sistem presidensial kuat dipertahankan hingga 1966.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan dapat diamandemen.
2. Indonesia pernah menganut sistem pemerintahan presidensial dan parlementer sejak kemerdekaan hingga dekrit 1959 yang mengembalikan sistem presidensial.
3. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, meskipun sempat menjadi negara serikat pada masa Republ
Dokumen tersebut membahas sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 dan perkembangannya melalui berbagai periode sejarah, mulai dari periode proklamasi kemerdekaan hingga reformasi. Sistem pemerintahan yang diatur dalam UUD 1945 adalah presidensial dengan kekuasaan eksekutif dipegang Presiden dan legislatif di DPR.
Dokumen tersebut membahas sistem pemerintahan presidensial, parlementer, dan Indonesia. Sistem presidensial dipimpin presiden yang bertanggung jawab kepada rakyat. Sedangkan sistem parlementer dipimpin perdana menteri yang bertanggung jawab ke parlemen. Indonesia menganut sistem presidensial berdasarkan UUD 1945.
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberalDian Dwiyanti
Dalam demokrasi liberal kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai kepala negara.Demokrasi Liberal sering disebut sebagai demokrasi parlementer.
Dalam Sistem pemerintahan presidensial kedaulatan negara dipisahkan menjadi tiga golongan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan satu lagi yaitu yudikatif
1. Sistem pemerintahan pada awal kemerdekaan (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)
Sistem pemerintahan yang dianut sistem presidensial
Tugas MPR, DPR dan DPA dilaksanakan oleh presiden dibantu kommite nasional
Tugas MPR, DPR dan DPA dilaksanakan oleh presiden dibantu komite nasional
Tanggal 14 November 1945 dikeluarkanlah maklumat pemerintah tentang perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer
2. Sistem pemerintahan masa berlakunya konstitusi RIS (27 Desember 1949- 17 Agustus 1950)
Sistem pemerintahannya sistem pemerintahan parlementer
Dasar hukumnya:
Pasal 69 ayat 1 KRIS,”Presiden ialah kepala Negara”
Pasal 118 ayat 1 KRIS,” Presiden tidak dapat diganggu gugat”
Pasal 118 ayat 2 KRIS,” menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijakan pemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri”
3. Sistem pemerintahan masa berlakunya UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)
Sistem pemerintahannya sistem pemerintahan parlementer
Dasar hukumnya:
Pasal 45 ayat 1 UUDS 1950,”Presiden ialah kepala Negara”
Pasal 83 ayat 1 UUDS 1950,”Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat”
Pasal 83 ayat 2 UUDS 1950,”Menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijakan pemerintahan baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri”
Pasal 45 ayat 1 UUDS 1950,”Presiden berhak membubarkan DPR, keputusan presiden yang menyatakan pembubaran iyu memerintahkan pula untuk mengadakan pemilihan DPR dalam 30 hari”
4. Sistem pemerintahan masa Demokrasi terpimpin (5 Juli 1959-11 Maret 1966)
Sistem pemerintahannya sistem pemerintahan presidensial
Mengalami penyimpangan antara lain:
Pimpinan MPR,DPR,BPK dan MA dibawah presiden
Presiden membubarkan DPR setelah menolak menyetujui RAPBNN yang diusulkan pemerintah
Presiden memperluaskan kekuasaanya melalui UU No.19/1964 antara lain demi kepentingan revolusi presiden berhak mencampuri proses peradilan
Demokrasi liberal (parlementer)
Kurun waktu 1945 – 1949
Pada periode ini sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena negara dalam keadaan darurat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Misalnya, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang semula berfungsi sebagai pembantu Presiden menjadi berubah fungsi sebagai MPR. Sistem kabinet yang seharusnya Presidensil dalam pelaksanaannya menjadi Parlementer seperti ya
Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi dan perilaku taat konstitusi di Indonesia. Secara singkat, konstitusi adalah pedoman pelaksanaan pemerintahan suatu negara, sedangkan perilaku taat konstitusi berarti mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam konstitusi sebagai warga negara yang baik. Indonesia pernah menggunakan beberapa konstitusi sebelum akhirnya kembali menggunakan UUD 1945 hasil amandemen.
PPT UNTUK KELAS 7 UNTUK YANG MEMBUTUHKAN BISA LANGSUNG DIAMBIL YA, SILAKAN DAN SEMOGA BISA BERMANFAAT UNTUK SEMUANYA, DAN BERKAH SELALU DAN REZEKINYA MENJADI LANCAR SELALUM, DAN DIBERKAHI OLEH TUHAN YANG MAHA ESA ( ALLAH SWT) DAN BISA MEMBANTU SESAMA MANUSIA, AGAR MENHADI AMAL JARIAH UNTUK SEMUANYA ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Sistem pemerintahan Indonesia antara 1945-1959 mengalami perubahan, dimulai dari sistem presidensial hingga parlementer setengah hati. Pada 1945-1949, sistem parlementer dipilih untuk membuka perundingan dengan Belanda, meski kebijakan masih dipengaruhi presiden. Antara 1949-1950 terbentuk RIS dengan kabinet setengah parlementer. Terakhir, 1950-1959 kembali ke sistem parlementer namun tidak stabil karena partai-partai kuat di parlemen. Akhirny
Konstitusi dan Konstitusi Indonesia_PPT KWN Kel. 4.pptxMichelleAngely
Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi dan konstitusi Indonesia. Secara singkat, dibahas definisi konstitusi sebagai kode hukum dan politik tertinggi suatu negara, sistem konstitusional Indonesia yang berbasis UUD 1945, materi dan klasifikasi konstitusi, proses perubahan konstitusi di Indonesia, serta perjalanan konstitusi Indonesia dari masa ke masa sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini.
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945 Lela Warni
Dokumen tersebut membahas dinamika pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 sejak masa awal kemerdekaan hingga reformasi. Terdapat perubahan-perubahan yang terjadi akibat berbagai kondisi politik, serta penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru seperti hilangnya hak rakyat dan praktik korupsi yang meluas.
Dokumen tersebut merangkum sejarah konstitusi Indonesia mulai dari proklamasi kemerdekaan hingga reformasi. Terdapat 6 periode perkembangan konstitusi yaitu: periode UUD 1945, UUD RIS 1949, UUD Sementara 1950, pemulihan UUD 1945, Orde Baru, hingga reformasi. UUD 1945 disusun dalam waktu singkat untuk memproklamasikan kemerdekaan namun belum pernah ditetapkan sebagai konstitusi tetap.
Dokumen tersebut membahas konsep-konsep ekonomi mikro dasar seperti permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Topik utama meliputi definisi ekonomi dan sistem ekonomi, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, hukum permintaan, fungsi dan kurva permintaan serta penawaran, serta kondisi keseimbangan pasar.
Dokumen tersebut membahas fungsi-fungsi tanggal dan waktu dalam Microsoft Excel seperti DATE, DAY, MONTH, YEAR, TODAY, DAYS360, TIME, HOUR, MINUTES, dan SECOND yang digunakan untuk menghasilkan format tanggal dan waktu berdasarkan input nilai atau sel tertentu.
Konsepsi Negara Hukum membahas dua konsep utama negara hukum yang berkembang pada abad ke-19 di Eropa, yaitu rechtsstaat di Eropa Daratan dan The Rule of Law di tradisi Anglo-Saxon. Menurut Stahl, rechtsstaat mencakup perlindungan HAM, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan tata negara. Sedangkan menurut Dicey, tiga ciri The Rule of Law adalah supremasi huk
Paragraf pertama membahas tentang arti konstitusi dan pendekatan yang digunakan dalam penulisan dokumen tersebut. Paragraf selanjutnya membahas sejarah konstitusi dan beberapa teori mengenai jenis kekuasaan negara serta prosedur perubahan konstitusi. Terakhir, dibahas mengenai sejarah konstitusi Indonesia dan beberapa kali perubahan Undang-Undang Dasar 1945.
This document discusses the constitutional complaint as a procedural and legal instrument for protecting constitutional rights. It provides background on the origins and development of the constitutional complaint. Specifically, it traces the concept back to principles of judicial review in the US and amparo legal traditions in Spain. It also discusses how the modern concept drew from Hans Kelsen's ideas and was normatively portrayed in Austria's 1920 Constitution. The document notes that constitutional complaints are treated differently in continental European legal systems as an exceptional recourse that can only be used after exhausting all other legal methods of rights protection.
Dokumen tersebut merupakan bagian dari RUU KUHP yang membahas tindak pidana terhadap keamanan negara, meliputi larangan penyebaran ajaran komunisme, makar terhadap pemerintah dan negara, serta pengkhianatan dan pembocoran rahasia negara. Berbagai tindakan tersebut diancam dengan berbagai pidana penjara dan denda berat.
Matematika adalah ilmu yang mempelajari perhitungan, pengkajian, dan penggunaan logika untuk menganalisis masalah. Matematika berfungsi untuk melayani kebutuhan ilmu pengetahuan lainnya dan berkembang secara mandiri sebagai ilmu. Matematika juga berperan penting dalam bidang ekonomi, ilmu komputer, dan penelitian tentang tingkah laku manusia.
Dokumen ini membahas fungsi-fungsi statistik dalam Excel seperti SUMIF, COUNT, COUNTA, COUNTBLANK, COUNTIF, AVERAGE, MAX, MIN, MEDIAN, dan MODE beserta contoh-contoh penerapannya.
Dokumen ini membahas tentang fungsi-fungsi logika dalam Microsoft Excel seperti IF, AND, dan OR. Fungsi IF digunakan untuk membandingkan dua atau lebih kondisi dan dapat berupa IF tunggal, IF majemuk, atau IF bertingkat. Fungsi AND digunakan untuk membandingkan dua atau lebih data yang harus dipenuhi, sedangkan fungsi OR cukup jika salah satu syarat terpenuhi.
Dokumen tersebut membahas tentang fungsi non-linear khususnya fungsi kuadrat. Dijelaskan bahwa fungsi kuadrat memiliki bentuk grafik parabola dan dapat memiliki nilai ekstrim minimum atau maksimum tergantung nilai koefisien a. Selanjutnya dijelaskan pula bagaimana menentukan titik potong grafik fungsi kuadrat dengan sumbu x dan y berdasarkan nilai diskriminan. Diberikan juga contoh soal untuk mengg
Dokumen tersebut membahas tentang manajer dan manajemen. Manajer adalah anggota organisasi yang mengkoordinasikan pekerjaan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Keahlian yang diperlukan manajer antara lain keahlian teknis, interpersonal, dan konseptual. Organisasi modern mengalami perubahan dari yang bersifat tradisional men
Dokumen tersebut membahas tentang pokok-pokok bahasan kewarganegaraan yang mencakup arti penting Pancasila dan kewarganegaraan, masyarakat dan bangsa, terbentuknya negara, civil society, fungsi dan kedudukan Pancasila, integrasi nasional, konstitusi, ideologi, Pancasila sebagai paradigma pembangunan, dan hak asasi manusia. Dokumen tersebut juga memuat sistem penilaian dan referensi bacaan.
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)ritaseptia16
Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma’jur (obyek
sewa) dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek
sewa yang di sewakannya.
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxanselmusl280
Jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang cukup populer di Indonesia. Banyak mahasiswa yang memilih jurusan ini karena prospek kerja yang menjanjikan. Namun, sebelum memilih jurusan ini, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa itu jurusan akuntansi.
Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Jurusan akuntansi sendiri merupakan suatu program studi yang mengajarkan ilmu akuntansi, mulai dari dasar-dasar akuntansi hingga akuntansi lanjutan.
Dalam jurusan akuntansi, Anda akan mempelajari berbagai materi, seperti dasar-dasar akuntansi, teori akuntansi, analisis laporan keuangan, audit, pajak, hingga manajemen keuangan. Selain itu, Anda juga akan belajar menggunakan software akuntansi, seperti Microsoft Excel dan SAP.
Gelar akademik yang akan didapatkan oleh para lulusan S-1 jurusan akuntansi adalah Sarjana Akuntansi (S.Ak.). Memiliki gelar sarjana akuntansi merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi seorang akuntan profesional.
Dengan memperoleh gelar sarjana akuntansi, seseorang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai akuntansi, audit, pajak, dan manajemen keuangan.
Setelah lulus dari jurusan akuntansi, Anda memiliki peluang kerja yang sangat luas. Anda bisa bekerja di berbagai bidang, seperti akuntan publik, auditor, konsultan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi. Bahkan, jika Anda memiliki kemampuan untuk memulai bisnis, Anda juga bisa membuka usaha konsultan akuntansi.
Anda juga bisa memperoleh gaji yang cukup tinggi jika bekerja di bidang akuntansi. Gaji rata-rata untuk lulusan akuntansi di Indonesia bervariasi, tergantung dari posisi dan pengalaman kerja. Namun, umumnya gaji untuk lulusan akuntansi di Indonesia berkisar antara 4 hingga 10 juta rupiah per bulan.
Secara keseluruhan, jurusan akuntansi memiliki prospek kerja yang menjanjikan dan peluang karier yang luas. Namun, sebelum memilih jurusan ini, pastikan Anda memiliki minat dan bakat dalam bidang akuntansi. Selain itu, perlu juga memiliki kemampuan analisis yang baik, teliti, dan detail-oriented.
Salah satu prospek kerja yang menarik bagi lulusan akuntansi adalah menjadi broker saham.
Sebagai broker saham, tugas utama adalah membantu investor dalam membeli dan menjual saham di pasar saham. Selain itu, seorang broker saham juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data dan memprediksi pergerakan harga saham.
Meskipun menjadi broker saham terdengar menarik dan menjanjikan, tetapi tidak semua lulusan akuntansi bisa menjadi broker saham dengan mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi broker saham, antara lain harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan harus memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, bagi lulusan akuntansi yang memiliki sertifikasi dan lisensi tersebut, prospek kerja sebagai broker saham di Indonesia
2. Apa itu konstitusi ?
Menurut maknanya : “ Konstitusi adalah
dasar susunan badan politik yang
bernama negara”. Konstitusi
menggambarkan seluruh sistem
ketatanegaraan suatu negara, yaitu
kumpulan peraturan yang membentuk,
mengatur atau memerintah negara.
3. Pengertian arti luas : “ Konstitusi berarti keseluruhan
dari ketentuan – ketentuan dasar atau hukum dasar
(Droit Constitunelle). Hukum Dasar ada 2 yaitu
“Hukum Dasar yang tertulis (UUD) dan Hukum Dasar
yang tidak tertulis (Konvensi)
Pengertian sempit :” Konstitusi berarti piagam
dasar atau Undang – undang Dasar (Loi
Constitunelle). Yaitu dokumen lengkap mengenai
peraturan – peraturan dasar negara. Di
Indonesia contohnya adalah UUD 1945
4. PERANAN KONSTITUSI
SEBAGAI SARANA / ALAT DALAM
UPAYA MEMPERTAHANKAN
KEBERADAAN SEBUAH NEGARA
DARI PENGARUH BERBAGAI
PERKEMBANGAN YANG TERUS
BERGERAK DINAMIS.
5. UUD 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA /
HUKUM DASAR YANG TERTULIS
Bersifat mengikat :”pemerintah, lembaga negara,
lembaga masyarakat, dan warga negara”.
Berisi norma – norma , kaidah, aturan atau ketentuan
yang harus dilaksanakan oleh semua pihak yang
terikat dalam negara.
Berfungsi sebagai sumber hukum setiap produk
hukum.
Menjadi dasar setiap tindakan pemerintah dengan
berbagai kebijakannya.
Berfungsi sebagai alat kontrol dan alat untuk menguji
atau mengecek kesesuaian norma hukum di bawahnya.
6. TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANGAN RI
BERDASARKAN UU. NO. 10 TAHUN 2004
1. UUD 1945
2. Undang – Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
– Undang (Perpu).
3. Peraturan Pemerintah (PP).
4. Peraturan Presiden.
5. Peraturan Daerah : Perda Provinsi, Perda Kabupaten,
Peraturan Desa
7. Konstitusi apa saja yang pernah berlaku di indonesia ?
NAMA KONSTITUSI MASA BERLAKUNYA
UUD 1945 (Periode i) 18 – 8 – 1945 s/D 27 – 12 - 1949
Konstitusi ris 27 – 12 - 1949 s/d 17 – 8 - 1950
Uuds 1950 17 – 8 – 1950 s/d 5 – 7 - 1959
Uud 1945 (Orde lama) 5 – 7 – 1959 s/d 12 – 3 - 1966
Uud 1945 (orde baru) 12 – 3 – 1966 s/d 19 – 10 - 1999
Uud 1945 hasil amandemen (reformasi) 19 – 10 – 1999 s/d sekarang
8. MASA BERLAKUNYA
UUD 1945 (PERIODE I)
18 – 8 – 1945 S/D 27 – 12 – 1949)
PERLU DIKETAHUI:
1. BERLAKUNYA BERDASARKAN KETETAPAN HASIL SIDANG PPKI 18 – 8 – 1945.
2. NASKAHNYA MERUPAKAN HASIL KERJA DARI BPUPKI TERDIRI DARI Pembukaan,
batang tubuh uud 1945 dan penjelasan (dimuat dalam berita ri no.7 th.1945)
3. Sifatnya masih sementara : karena belum dibuat oleh badan yang sesuai dengan
fungsinya sebagai wakil rakyat, disamping karena dalam pembuatannya dari
perencanaan sampai dengan penetapannya dilakukan dengan tergesa-gesa.
9. 4. Belum dapat dilaksanakan dengan baik (sistem pemerintahan dan lembaga negara
termasuk mpr dan Dpr sesuai dengan uud 1945 belum terbentuk), karena segala daya
dan upaya dikerahkan untuk membela dan mempertahankan negara yang baru
merdeka. Belaku aturan peralihan pasal iv (sebelum mpr,dpr dan dpa
dibentuk menurut uud ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh presiden dengan
bantuan sebuah komite nasional) memberikan
kekuasaan yang lebih luas kepada presiden.
5. Tanggal 16 oktober 1945 dikeluarkan maklumat wakil presiden no.x untuk membatasi
kekuasaan presiden (usul knip) sehingga knip berperan sebagai lembaga legislasi
(membentuk gbhn)
10. 6. Tanggal 3 Nopember 1945 dikeluarkan maklumat pemerintah tentang
pembentukan partai politik sebagai sarana demokrasi.
7. Tanggal 11 Nopember 1945 BPKNIP mengusulkan adanya perubahan sistem
kabinet presidensiil menjadi sistem kabinet parlementer.usul disetujui
presiden dan diumumkan tanggal 14 nopember 1945
8. Bentuk negara : kesatuan (ps.1 ayat 1 Uud 1945:” negara indonesia adalah
negara kesatuan yang berbentuk republik)
11. 9. bentuk pemerintahan : republik. Dasar hukumnya ps. 1 ayat 1, ps.6 ayat 2 dan ps.7 uud
1945.
10. Pembagian kekuasaan :dibagi menjadi 3 (trias politika) yaitu kekuasaan legislatif
(membuat dan menetapkan uu dipegang oleh presiden dan dpr), kekuasaan esekutif
(melaksanakan uu / pemerintahan dipegang oleh presiden), dan kekuasaan yudikatif
(menegakkan uu dipegang oleh badan peradilan)
11. Sistem pemerintahan : sistem kabinet presidensiil (para menteri bertanggung jawab
kepada Presiden). Setelah dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 14 nopember
1945 berubah menjadi sistem kabinet parlementer (para menteri bertanggung jawab
kepada parlemen). Akibatnya sering terjadi adanya pergantian kabinet.
12. 12. Alat – alat kelengkapan negara yang ada :
1).knip (pengganti mpr dan dpr)
2).presiden
3).WAKIL PRESIDEN
4).DPK(DEWAN PENGAWAS KEUANGAN)
5).MAHKAMAH AGUNG INDONESIA
13. MASA BERLAKUNYA
konstitusi ris
(27 - 12 – 1949 S/D 17 - 8 – 1950)
PERLU DIKETAHUI:
1. BERLAKUNYA : BERDASARKAN hasil konferensi meja bundar (kmb) tanggal 23
agustus 1949 s/d 2 nopember 1949
2. Bentuk negara : negara serikat / federal (ps. 1 ayat 1 :” republik indonesia serikat yang
merdeka dan berdaulat adalah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk
federasi”).
3. Bentuk pemerintahan : republik (ps.1 ayat 1, dan mukadimah konstitusi ris alinia iii :” ...
menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk republik
federal ...”)
14. 4. Pembagian kekuasaan : dibagi menjadi 3 yaitu kekuasaan legislatif
(pemerintah, dpr, dan senat), esekutif (dewan menteri yang diketuai oleh
perdana menteri), dan yudikatif (mahkamah agung indonesia).
5. Sistem pemerintahan : parlementer artinya para menteri baik sendiri –
sendiri atau bersama – sama bertanggung jawab kepada dpr. Kedudukan
para menteri tergantung pada dpr. Sehingga pada saat berlakunya
konstitusi ris, presiden tidak dapat diganggu gugat dalam pelaksanaan
tugasnya.
15. 6. Alat – alat kelengkapan negara yang ada:
1).presiden.
2).menteri - menteri
3).senat
4).dewan perwakilan rakyat
5).mahkamah agung indonesia
6).dewan pengawa keuangan (dpk)
16. MASA BERLAKUNYA
konstitusi uuds 1950
(17 – 8 – 1950 S/D 5 - 7 – 1959)
PERLU DIKETAHUI:
1. BERLAKUNYA : dilatarbelakangi oleh
(a). kenyataan bahwa keadaan negara federal tidak
dapat bertahan lama. Banyak negara bagian ris yang
bergabung dengan negara ri.
(b). BERDASARKAN hasil persetujuan antara pemerintah ri
dengan ris yang diwakili oleh negara indonesia timur (nit)
dan negara sumatra trimur (nst) yang sepakat untuk
melaksanakan negara kesatuan dengan cara
mengubah konstitusi ris menjadi uuds.
17. 2. Bentuk negara : negara kesatuan (mukadimah uuds 1950 :” ... Menyusun
kemerdekaan kami dalam suatu piagam negara yang berbentuk republik
kesatuan...”, dan ps. 1 ayat 1 uuds 1950 :” republik indonesia yang merdeka
dan berdaulat adalah negara hukum yang demokratis dan berbentuk
kesatuan”.)
3. Bentuk pemerintahan : republik ( mukadimah alinea iv dan ps 1 ayat 1 uuds
1950)
4. Pembagian kekuasaan :dibagi 3 yaitu legislatif, esekutif dan yudikatif.
5. Sistem pemerintahan : sistem kabinet parlementer.
18. 6. Dengan penerapan Sistem kabinet parlementer berarti para menteri baik
sendiri – sendiri atau bersama – sama bertanggung jawab kepada dpr.
Kedudukan para menteri tergantung pada dpr. presiden tidak dapat
diganggu gugat dalam pelaksanaan tugasnya. Presiden apabila
menganggab bahwa dpr tidak lagi representatif dapat dibubarkan oleh
presiden dan memerintahkan pemiliahan dpr baru paling lambat 30 hari
(pasal 84)
19. 7. Selama berlakunya uuds 1950 dengan penerapan sistem kabinet parlementer telah
terjadi tujuh kali pergantian kabinet yaitu
No. Nama Kabinet Periode
1. Kabinet Natsir 6-9-1950 s/d 27-4-1951
2. Kabinet Sukiman 27-4-1951 s/d 3-4-1952
3. Kabinet Wilopo 3-4-1952 s/d 1-8-1953
4. Kabinet Ali
Sastroamijoyo
1-8-1953 s/d 12-8-1955
5. Kabinet Burhanudin
Harahap
12-8-1955 s/d 24-3-1956
6. Kabinet Ali
Sastroamijoyo
24-3-1956 s/d 9-4-1957
7. Kabinet Djuanda 9-4-1957 s/d 10-7-1959
20. 8. Penerapan sistem demokrasi liberal selama berlakunya uuds 1950 mengantarkan bangsa
indonesia pada kehidupan yang lebih baik karena cenderung memberikan kebebasan
individu atau kelompok liberal.
9. Dalam sidang kabinet karya muncul usulan untuk kembali ke uud 1945 yang dianggab
lebih demokratis dan sesuai dengan kepribadian bangsa indonesia. Termasuk Presiden
soekarno dihadapan sidang pleno konstituante (22-4-1959) juga menganjurkan untuk
kembali ke uud 1945.
10. Konstituante mengadakan sidang untuk menentukan sikap dengan mengadakan
pemungutan suara, hasilnya Ternyata sampai 3 kali pemungutan suara (30-5-1959, 1-6-
1959, dan 2-6-1959) tidak tercapai quorum bahkan ada anggota konstituante yang
mogok sidang. Sehingga tanggal 5 juli 1959 presiden mengeluarkan dekrit presiden.
21. 11. ALAT KELENGKAPAN NEGARA YANG ADA WAKTU ITU :
1).PRESIDEN
2).DEWAN MENTERI
3).DPR
4).DPK(DEWAN PENGAWAS KEUANGAN)
5).MEHKAMAH AGUNG INDONESIA
6).KONSTITUANTE
22. MASA BERLAKUNYA
uud 1945 (orde lama)
(5 – 7 - 1959 S/D 11 – 3 - 1966)
PERLU DIKETAHUI:
1. BERLAKUNYA : dilatarbelakangi oleh keluarnya dekrit presiden 5 juli 1959 yang isinya :
(a) bubarkan konstituante. (b) berlakunya kembali uud 1945 dan tidak berlakunya
kembali uuds 1950. (c) segera dibentuk mprs dan dpas.
sebab dikeluarkannya dekrit presiden : karena terbukti bahwa badan konstituante yang
bertugas untuk menyusun uud yang bersifat tetap tidak berhasil menyusun uud yang
diharapkan bahkan ada sebagian anggota yang mengancam mogok sidang, sehingga
hal tersebut akan sangat membahayakan negara.
23. 2. Bentuk negara : kesatuan
3. Bentuk pemerintahan : republik.
4. Sistem pemerintahan : sistem pemerintahan demokrasi terpimpin presiden bersikap
otoriter sehingga sangat menyimpang dari konsep demokrasi itu sendiri.
5. Telah terjadi banyak penyimpangan selama orde lama diantaranya :
1).Penyimpangan ideologi: konsepsi pancasila berubah menjadi konsepsi
nasakom.
2).Pengangkatan ir.soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh mprs (tap
mprs no. Iii / mprs / 1963).
3).pembubaran dpr oleh presiden (1960) karena tidak menyetujui rapbn yang
diajukan oleh presiden.
24. 4).hak budget tidak berjalan karena pemerintah tidak pernah mengajukan ruu apbn
untuk mendapatkan persetujuan sebelum berlakunya tahun anggaran yang
bersangkutan
5).pemimpin lembaga tertinggi negara dan tinggi negara dijadikan menteri negara.
6. Peristiwa – peristiwa yang terjadi salama orde lama :
1).kedudukan presiden selain sebagai kepala negara juga berperan sebagai kepala
pemerintahan.
2).dibentuk dprgr tanpa pemilu.
3).dibentuk mprs yang keanggotaannya ditetapkan presiden (penpres no. 2 /1959).
4).dibentuk dpas berdasarkan penpres no. 3/1959.
5).dikumandangkannya trikora untuk membebaskan irian barat (19 – 12 – 1963).
6).ditandatanganinya perjanjian new york oleh pemerintah ri dan pihak belanda dalam rangka
pengembalian irian barat kepada indonesia.
25. 7. ALAT KELENGKAPAN NEGARA YANG ADA WAKTU ITU:
1).MPRS
2).DPR-GR
3).PRESIDEN
4).DPAS
5).DPK
6).MA
8. SELAMA ORDE LAMA TELAH TERJADI 4 KALI PERGANTIAN KABINET YAITU:
No. Nama Kabinet Periode
1. Kabiet Kerja I 20-7-1959 s/d 18-2-1960
2. Kabinet Kerja II 18-2-1960 s/d 13-11-1963
3. Kabinet Kerja III 13-11-1963 s/d 27-8-1964
4. Kabinet Dwikora 27-8-1964 s/d 25-7-1966
26. MASA BERLAKUNYA
uud 1945 (orde BARU)
(11 – 3 - 1966 S/D 21 – 5 - 1998)
PERLU DIKETAHUI:
1. BERLAKUNYA : DIMULAI SEJAK DIKELUARKANNYA SUPERSEMAR
(SURAT PERINTAH SEBELAS MARET) PADA TANGGAL 11 MARET 1966
OLEH PRESIDEN SOEKARNO KEPADA LETNAN JENDRAL SOEHARTO
(PANGKOSTRAD).
2. BENTUK NEGARA : KESATUAN.
3. BENTUK PEMERINTAHAN : REPUBLIK.
4. SISTEM PEMERINTAHAN : PRESIDENSIIL.
27. 5. PERISTIWA YANG TERJADI SELAMA ORDE BARU :
ORDE BARU BERUSAHA UNTUK MELAKUKAN LANGKAH KOREKSI
SECARA KONSTITUSIONAL (MELALUI SIDANG – SIDANG MPRS / MPR)
TERHADAP SEGALA PENYIMPANGAN YANG TERJADI SELAMA ORDE
LAMA.
LEMBAGA NEGARA DILETAKKAN PADA FUNGSI SEBAGAIMANA
MESTINYA (TAP MPRS NO.IX/MPRS/1966.
TELAH DILAKSANAKAN PEMILIHAN UMUM SECARA LUBER
BEBERAPA KALI (1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997) UNTUK MEMILIH DPR
DAN MEMBANTUK MPR.
PENARIKAN KEMBALI KEBIJAKAN PENGANGKATAN PRESIDEN
SEUMUR HIDUP (TAP MPRS NO. XVIII/MPRS/1966)
28. TERJADI PENYEDERHANAAN KEPARTAIAN (TAP MPRS NO. XXII / MPRS / 1966).
TERJADI PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA (PKI) DAN DINYATAKAN
SEBAGAI ORGANISASI TERLARANGDI SELURUH NKRI (TAP MPRS NO. 25 / MPRS /
1966).
TERLAKSANANYA MEKANISME KEPEMIMPINAN NASIONAL LIMA TAHUNAN.
LEMBAGA TERTINGGI DAN TINGGI NEGARA TERBENTUK SESUAI DENGAN UUD
1945.
LEMBAGA – LEMBAGA NEGARA TELAH DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS DAN
FUNGSINYA SESUAI DENGAN UUD 1945.
SISTEM KABINET PRESIDENSIIL TELAH BERJALAN DENGAN BAIK.
PRESIDEN BERFUNGSI SEBAGAI KEPALA NEGARA JUGA SEBAGAI KEPALA
PEMERINTAHAN.
29. MUNCULNYA KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN) YANG SEMAKIN MELUAS
MUNCULNYA KRISIS MULTIDIMENSIONAL YANG MENCAPAI PUNCAKNYA PADA TANGGAL 21 MEI
1998 YAITU TURUNNYA PRESIDEN SOEHARTO DARI JABATANNYA DAN DIGANTIKAN OLEH PRESIDEN
HABIBIE (ERA REFORMASI).
TERJADI SIDANG ISTIMEWA MPR (NOPEMBER 1998) YANG HASILNYA:
1). MENCABUT TAP MPR TENTANG REFERENDUM (TAP MPR NO. VIII/MPR/1998.
2). PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DARI KKN (TAP MPR NO. XI/MPR/1998).
3). PEMBATASAN JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI (TAP.MPR NO. XIII/MPR/1998).
4). PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH YANG BERKEADILAN (TAP MPR NO. XV / MPR /
1998).
5). KETETAPAN MPR TENTANG HAM (TAP MPR NO. XVII/MPR/1998).
6). PENCABUTAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA (P4) TAP MPR NO.
XVII/MPR/1998
30. 6. Alat kelengkapan negara yang ada waktu itu:
1).mpr
2).dpr
3).presiden
4).dpa
5).bpk
6).ma
31. MASA BERLAKUNYA
uud 1945 (orde REFORMASI)
(21 – 5 - 1998 S/D SEKARANG)
PERLU DIKETAHUI:
1. BERLAKUNYA : DIMULAI SEJAK TURUNNYA PRESIDEN SOEHARTO
DARI JABATANNYA DAN DIGANTIKAN OLEH PRESIDEN HABIBIE (21
MEI 1998).
2. BENTUK NEGARA : KESATUAN.
3. BENTUK PEMERINTAHAN : REPUBLIK.
4. SISTEM PEMERINTAHAN : PRESIDENSIIL.
32. 5. PERISTIWA YANG TERJADI SELAMA ORDE REFORMASI :
TERJADINYA GELOMBANG AKSI DEMONSTRASI YANG DIMOTORI
OLEH PARA MAHASISWA DAN PEMUDA MENJELANG LENGSERNYA
PRESIDEN SOEHARTO YANG MENUNTUT TERJADINYA REFORMASI
SECARA TOTAL SEPERTI PERUBAHAN KONSTITUSI YANG LEBIH
DEMOKRATIS, PEMBERDAYAAN RAKYAT DAN PENGHORMATAN
HAM, PENGHAPUSAN DOKTRIN ABRI, PENEGAKAN SUPREMASI
HUKUM, PEMBERANTASAN KKN, DESENTRALISASI DAN HUBUNGAN
YANG ADIL ANTARA PUSAT DAN DAERAH, TERWUJUDNYA
KEBEBASAN PERS, TERWUJUDNYA KEHIDUPAN YANG DEMOKRATIS.
33. TERJADINYA AMADEMEN UUD 1945 OLEH MPR SEBANYAK 4
KALI YAITU:
AMANDEMEN KE FORUM PELAKSANAAN
I SIDANG UMUM 14 S/D 21 OKTOBER 1999
II
SIDANG
TAHUNAN
7 S/D 18 AGUSTUS 2000
III
SIDANG
TAHUNAN
1 S/D 9 NOPEMBER 2001
IV
SIDANG
TAHUNAN
1 S/D 14 AGUSTUS 2002
34. 6. Alat kelengkapan negara yang ada waktu itu:
1).mpr
2).dpr
3).dpd
4).presiden
5).bpk
6).ma
7).ky (komisi yudisial)
8).MK(mahkamah konstitusi)
9).kpu (komisi pemilihan umum)
10).bank sentral
35. Amandemen
uud 1945
1. Apa amandemen itu ?
amandemen adalah upaya yang dilakukan untuk mengadakan perubahan terhadap
suatu aturan / ketentuan yang sudah ada sehingga menjadi lebih lengkap / baik.
2. Mengapa diadakan amandemen terhadap uud 1945 ?
untuk memenuhi tuntutan reformasi, dan mewujudkan kehidupan berbangsa yang
lebih demokratis dengan menyempunrnakan aturan dasar dalam bernegara sekaligus
untuk memantapkan usaha pencapaian cita – cita proklamasi 17 agustus 1945
sebagaimana tertuang dalam pembukaan uud 1945.
36. 3. Siapa yang berwewenang mengadakan amandemen terhadap uud 1945 ?
yang berwewenang adalah mpr (ps.3 ayat 1 uud 1945:”majelis permusyawaratan rakyat
berwewenang mengubah dan menetapkan undang – undang dasar”)
4. Disamping mpr berhasil mengadakan perubahan terhadap uud 1945 adakah
kesepakatan yang lain ?
ada, yaitu : (1). Tidak akan mengubah pembukaan uud 1945, (2). Tetap
mempertahankan nkri, (3). Tetap mempertahankan pemerinthan presidensiil, (4).
Penjelasan uud 1945 yang bersifat normatif dimasukkan ke dalam pasal – pasal uud
1945, (5). Perubahan dilaksanakan secara addendum (6). Batang tubuh Uud 1945
menjadi 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan
tambahan
37. 5. Perubahan apa saja yang telah dilakukan oleh mpr dalam rangka
pelaksanaan amandemen uud 1945 ?
berbagai aturan dasar diantaranya :
1).Tatanan kenegaraan.
2).Kedaulatan rakyat.
3).Hak asasi manusia.
4).Pembagian kekuasaan.
5).Kesejahtraan sosial.
6).Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum.
7). Hal lain sesuai dengan perkembangan
aspirasi dan kebutuhan bangsa.
38. 6. Terkait dengan amademen uud 1945 sikap positip apa yang mesti dikembangkan oleh setiap warga negara
?
1).disiplin : menjunjung tinggi hukum / patuh.
2).tidak egois : mendahulukan kepentingan umum.
3).kooperatif : menjalin kerjasama untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.
4).taat asas : memiliki kesadaran yang tinggi akan perlunya aturan dan tidak menang sendiri.
5).DEMOKRATIS : SELALU MENYEIMBANGKAN ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN.
6).TERTIP : BIASA BERBUAT SESUAI DENGAN PERATURAN.
7).KOMITMEN : BERUSAHA MENGHARGAI PERJANJIAN YANG SUDAH DIBUAT.
8). INISIAtif : suka memberikan alternatif pemecahan masalah.
9).berpandangan kedepan : menyenangi kemajuan dan pembaharuan.
10).proaktif : tanggap dan peduli terhadap lingkungan dan peraturan yang berlaku.