Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas dinamika pelaksanaan UUD 1945 sejak masa awal kemerdekaan hingga era reformasi, meliputi berbagai masa seperti masa revolusi, Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi beserta perubahan-perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan konstitusi.
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberalDian Dwiyanti
Dalam demokrasi liberal kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai kepala negara.Demokrasi Liberal sering disebut sebagai demokrasi parlementer.
Dalam Sistem pemerintahan presidensial kedaulatan negara dipisahkan menjadi tiga golongan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan satu lagi yaitu yudikatif
1. Sistem pemerintahan pada awal kemerdekaan (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)
Sistem pemerintahan yang dianut sistem presidensial
Tugas MPR, DPR dan DPA dilaksanakan oleh presiden dibantu kommite nasional
Tugas MPR, DPR dan DPA dilaksanakan oleh presiden dibantu komite nasional
Tanggal 14 November 1945 dikeluarkanlah maklumat pemerintah tentang perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer
2. Sistem pemerintahan masa berlakunya konstitusi RIS (27 Desember 1949- 17 Agustus 1950)
Sistem pemerintahannya sistem pemerintahan parlementer
Dasar hukumnya:
Pasal 69 ayat 1 KRIS,”Presiden ialah kepala Negara”
Pasal 118 ayat 1 KRIS,” Presiden tidak dapat diganggu gugat”
Pasal 118 ayat 2 KRIS,” menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijakan pemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri”
3. Sistem pemerintahan masa berlakunya UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)
Sistem pemerintahannya sistem pemerintahan parlementer
Dasar hukumnya:
Pasal 45 ayat 1 UUDS 1950,”Presiden ialah kepala Negara”
Pasal 83 ayat 1 UUDS 1950,”Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat”
Pasal 83 ayat 2 UUDS 1950,”Menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijakan pemerintahan baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri”
Pasal 45 ayat 1 UUDS 1950,”Presiden berhak membubarkan DPR, keputusan presiden yang menyatakan pembubaran iyu memerintahkan pula untuk mengadakan pemilihan DPR dalam 30 hari”
4. Sistem pemerintahan masa Demokrasi terpimpin (5 Juli 1959-11 Maret 1966)
Sistem pemerintahannya sistem pemerintahan presidensial
Mengalami penyimpangan antara lain:
Pimpinan MPR,DPR,BPK dan MA dibawah presiden
Presiden membubarkan DPR setelah menolak menyetujui RAPBNN yang diusulkan pemerintah
Presiden memperluaskan kekuasaanya melalui UU No.19/1964 antara lain demi kepentingan revolusi presiden berhak mencampuri proses peradilan
Demokrasi liberal (parlementer)
Kurun waktu 1945 – 1949
Pada periode ini sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena negara dalam keadaan darurat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Misalnya, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang semula berfungsi sebagai pembantu Presiden menjadi berubah fungsi sebagai MPR. Sistem kabinet yang seharusnya Presidensil dalam pelaksanaannya menjadi Parlementer seperti ya
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberalDian Dwiyanti
Dalam demokrasi liberal kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai kepala negara.Demokrasi Liberal sering disebut sebagai demokrasi parlementer.
Dalam Sistem pemerintahan presidensial kedaulatan negara dipisahkan menjadi tiga golongan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan satu lagi yaitu yudikatif
1. Sistem pemerintahan pada awal kemerdekaan (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)
Sistem pemerintahan yang dianut sistem presidensial
Tugas MPR, DPR dan DPA dilaksanakan oleh presiden dibantu kommite nasional
Tugas MPR, DPR dan DPA dilaksanakan oleh presiden dibantu komite nasional
Tanggal 14 November 1945 dikeluarkanlah maklumat pemerintah tentang perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer
2. Sistem pemerintahan masa berlakunya konstitusi RIS (27 Desember 1949- 17 Agustus 1950)
Sistem pemerintahannya sistem pemerintahan parlementer
Dasar hukumnya:
Pasal 69 ayat 1 KRIS,”Presiden ialah kepala Negara”
Pasal 118 ayat 1 KRIS,” Presiden tidak dapat diganggu gugat”
Pasal 118 ayat 2 KRIS,” menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijakan pemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri”
3. Sistem pemerintahan masa berlakunya UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)
Sistem pemerintahannya sistem pemerintahan parlementer
Dasar hukumnya:
Pasal 45 ayat 1 UUDS 1950,”Presiden ialah kepala Negara”
Pasal 83 ayat 1 UUDS 1950,”Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat”
Pasal 83 ayat 2 UUDS 1950,”Menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijakan pemerintahan baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri”
Pasal 45 ayat 1 UUDS 1950,”Presiden berhak membubarkan DPR, keputusan presiden yang menyatakan pembubaran iyu memerintahkan pula untuk mengadakan pemilihan DPR dalam 30 hari”
4. Sistem pemerintahan masa Demokrasi terpimpin (5 Juli 1959-11 Maret 1966)
Sistem pemerintahannya sistem pemerintahan presidensial
Mengalami penyimpangan antara lain:
Pimpinan MPR,DPR,BPK dan MA dibawah presiden
Presiden membubarkan DPR setelah menolak menyetujui RAPBNN yang diusulkan pemerintah
Presiden memperluaskan kekuasaanya melalui UU No.19/1964 antara lain demi kepentingan revolusi presiden berhak mencampuri proses peradilan
Demokrasi liberal (parlementer)
Kurun waktu 1945 – 1949
Pada periode ini sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena negara dalam keadaan darurat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Misalnya, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang semula berfungsi sebagai pembantu Presiden menjadi berubah fungsi sebagai MPR. Sistem kabinet yang seharusnya Presidensil dalam pelaksanaannya menjadi Parlementer seperti ya
Demokrasi pada tahun 1959-1966 XI MIPA 3AbdulLatif324
1.) Latar belakang peristiwa yg terjadi
2.) Demokrasi yg berlaku
3.) Bentuk negara & pemerintahan,sifat pemerintahan,konstitusi yg berlaku
4.) Ciri-ciri demokrasi
5.) Penyimpangan-penyimpangan yg terjadi
SEMOGA BERMANFAAT
Demokrasi pada tahun 1959-1966 XI MIPA 3AbdulLatif324
1.) Latar belakang peristiwa yg terjadi
2.) Demokrasi yg berlaku
3.) Bentuk negara & pemerintahan,sifat pemerintahan,konstitusi yg berlaku
4.) Ciri-ciri demokrasi
5.) Penyimpangan-penyimpangan yg terjadi
SEMOGA BERMANFAAT
Istilah ‘filsafat’ secara etimologis merupakan padanan kata falsafah (Arab) dan philosophy (Inggris) yang berasal dari bahasa Yunani (philosophia).
Kata philosophia merupakan kata majemuk yang terususun dari kata philos atau philein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, pengetahuan.
Etika berasal dari kata ethos (bahasa Yunani) dalam bentuk tunggal artinya padang rumput, kebiasaan, adat, watak, dan lain-lain, dan bentuk jamak artinya kebiasaan. Etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang kebiasaan.
Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harafiah ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar, ide atau cita-cita. Cita-cita yang dimaksudkan adalah cita-cita yang tetap sifatnya dan harus dapat dicapai sehingga cita-cita itu sekaligus merupakan dasar, pandangan, paham.
Ideologi yang semula berarti gagasan, ide, cita-cita itu berkembang menjadi suatu paham mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang oleh seseorang atau sekelompok orang menjadi suatu pegangan hidup.
Istilah “identitas nasional” secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain, maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri serta karakter dari bangsa tersebut.
Jadi Identitas nasional adalah sebuah kesatuan yang terikat dengan wilayah dan selalu memiliki wilayah, kesamaan sejarah, sistim hukum/perundang undangan, hak dan kewajiban serta pembagian kerja berdasarkan profesi.
Maka identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa atau lebih populer disebut sebagai kepribadian suatu bangsa.
Pembahasan Sidang BPUPKI dan PPKI, Pancasila sejak kelahirannya dimaksudkan sebagai Philosofische Groundslag negara atau Dasar Filsafat Negara RI.
Negara dan ketatanegaraan Indonesia harus menempatkan Pancasila sebagai asas kerohaniannya. Artinya, jiwa, semangat, nilai-nilai Pancasila harus menjadi inti-isi yang menjiwai dan meliputi negara dan ketatanegaraan
PENDIDIKAN PANCASILA adalah sebagai sumber hak dasar nasional, artinya menjadi landasan bagi penyusunan peraturan perundang-undangan Misal : UUD, Ketetapan MPR, UU, Perpu, PP, Kepres dan Perda.
MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Sebelum reformasi, MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara memiliki kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dengan suara terbanyak, namun sejak reformasi bergulir, kewenangan itu dicabut sendiri oleh MPR. Perubahan kewenangan tersebut diputuskan dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-7 (lanjutan 2) tanggal 09 November 2001, yang memutuskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, Pasal 6A ayat (1).
Lembaga legislatif merupakan lembaga atau dewan yang mempunyai tugas serta wewenang membuat atau merumuskan UUD yang ada di sebuah negera. Selain itu, lembaga legislatif juga diartikan sebagai lembaga legislator, yang mana jika di negara Indonesia lembaga ini dijalankan oleh DPD (Dewan Perwakilan Daerah) DPR (Dewan Perwakilan Rakyat, dan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Bab ini membahas materi tentang identitas nasional yang meliputi pemahaman tentang pengertian identitas nasional, pluralitas bangsa Indonesia, unsur pembentuk identitas nasional yang berupa suku bangsa, kebudayaan bangsa, dan kondisi geografis.
Warga negara merupakan setiap orang yang menurut undang-undang kewarganegaraan termasuk warga negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Pada pasal 26 UUD 1945, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara. Syarat-syarat menjadi warga negara ditetapkan dengan UU.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
KRITERIA NEGARA DEMOKRASI (International Conference of Jurists, Bangkok,1965)
1. Supremacy of Law (Hukum di atas segala hal)
2. Equality before the Law ( Persamaan di hadapan hukum)
3. Constitutional guarantee of Human Rights (Jaminan konstitusional terhadap HAM)
4. Impartial Tribune (Peradilan yang tidak memihak)
5. Civic education (Pendidikan kewarganegaraan)
PENGERTIAN BANGSA & NEGARA
1. BANGSA adalah sekelompok manusia yg mempunyai kepentingan yg sama dan menyatakan dirinya sbg satu bangsa serta berproses didalam satu wilayah
2. NEGARA adalah 2 unsur:suatu organisasi dan perserikatan bersifat KONSTITUTIF & DEKLARATIF (de facto dan de jure)
Proses Terbentuknya Suprastruktur Pemerintahan RI:
Perkembangan NKRI dalam Periode-periode
1. UUD 1945 (1) 18 Agustus -27 Des 1945
2. Konstitusi RIS 1949 : 27 Des 1949- 17 Agust 1950
3. UUD Seemnetara 1950: 17 Agust 1950 – 5 Juli 1959
4. UUD 1945 (II) : 5 Juli 1959 – 2002
5. UUD Negara Republik Indonesia 1945 (III) : 2002 - sekarang
(Negara dan Konstitusi, Prof. Dr. AT Sugito, SH. MM : 20)
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
2. Masa kemerdekaan ( 1945 s/d 27
Desember 1949)
Adl masa revolusi fisik karena bangsa
Indonesia harus berjuang kembali
mempertahankan negara dari rongrongan
penjajah yang tidak mau mengakui
kemerdekaan Indonesia.
Pada masa ini juga terjadi penyimpangan
system pemerintahan dari presidensial
menjadi parlementer, karena NKRI berubah
menjadi negara RIS sesuai dengan hasil
sidang KMB.
3. lanjutan
Namun keadaan ini tidak bertahan lama,karena 17 Agst
1950 negara RIS berubah menjadi NKRI dgUUDS’50.
Ternyata pelaksanaan UUDS’50 itu tidak memuaskan
rakyat dan stabilitas nasional tidak dapat tercapai.
Pada masa itu terjadi pergantian kabinet sebanyak, 7 x:
1. Kabinet Natsir (6-9-1950 s/d 27-4-1951)
2. Kabinet Sukirman (27-4-1951 s/d 3-4-1952)
3. Kabinet Wilopo (3-4-1952 s/d 1-8-1953)
4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (1-8-1953 s/d 12-8-1955)
5. Kabinet Burhanudin Harahap, (12-8-1955 s/d 24-3-1956)
6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (24-3-1956 s/d 9-4-1957)
7. Kabinet Juanda (9-4-1957 s/d 10-7-1959)
Konstituante telah gagal, Pres mengeluarkan Dekrit
4. MASA ORLA (5 Jul 1959 s/d -11 Mar 1966)
Di masa ini banyak terjadi penyelewengan terhadap
Pancasila, misalnya Nasakom, pengangkatan Presiden
seumur hidup, dan pembubaran DPR oleh Presiden.
Ciri-ciri nya adalah sebagai berikut:
1. Landasan idil Pancasila dan lands struktural UUD 1945.
2. Mempunyai tujuan:
a. Membentuk NKRI yang berbentuk kesatuan dan
kebangsaan yang demokratis.
b. Membentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur
baik materil maupun spiritual dalam wadah NKRI.
c. Membentuk kerja sama yang baik dg semua negara di
dunia, terutama dengan negara2 di kawasan Asia-Afrika
d. Melaksanakannya dengan meluruskan segala cara.
5. PENYIMPANGAN-2 DLM PELAKSANAAN UUDS 1945
UUD 1945 pada masa ini tidak dilaksanakan secara
murni dan konsekuen. Lembaga negara seperti MPR,
DPR, DPA dan BPK belum terbentuk sesuai UUD 1945,
jadi hanya bersifat sementara.
Penyimpangan yang terjadi al:
1. Presiden membuat UU tanpa persetujuan DPR
2. Presiden membubarkan DPR yang tidak menyetujui APBN yang
diajukannya.
3. Presiden memegang kekuasaan penuh
4. MPR mengangkat sebagai Presiden seumur hidup.
Pres Soekarno memberikan Srt Perintah kpd Letjen
Soeharto untuk mengambil tindakan pemulihan keadaan
dan mengembalikan stabilitas negara.
6. MASA ORDE BARU
Lahir sejak diselenggarakannya seminar TNI/AD
yang kedua di Seskoad Bandung pada tanggal 25
s/d 31 Agustus 1966.
Ciri-ciri al :
1. Landasan Idiil Pancasila
2. Landasan konstitusional UUD 1945
3. landasan strukturalnya adalah Kabinet Ampera
4. landasan operasionalnya adalah Tap MPR sejak sidang
umum ke IV tahun 1966.
7. Lanjutan
Tujuannya adalah menegakkan kebenaran dan
keadilan demi Ampera, Tritura, dan Hanura secara
konstitusional.
Pelaksanaan Pancasila dilakukan secara murni dan
konsekuen.
Orde Baru menghendaki kepentingan nasional
tetapi tidak meninggalkan komitmen
antikolonialisme.
Orde Baru menginginkan tatanan hidup,
perekonomian, dan politik yang stabil serta
melaksanakan cita-cita demokrasi politik.
8. PENGAMALAN UUD 1945 OLEH ORDE BARU
Berhasil menyalurkan aspirasi masyarakat dan
mengoreksi kesalahan yang dilakukan di masa Orde
Lama.
Produk hukum yang dihasilkan al:
Tap. MPR No.IX/MPR/1966, ttg Pengesahan Supersemar
Tap. MPR No.XXV/MPR/1966 ttg pembubaran PKI & ormasnya,
Tap MPR No.XII/MPR/1966 tentang perubahan landasan di bidang
ekonomi dan pembangunan.
Sidang istimewa MPRS th 1967 menarik mandat MPRS Presiden
Soekarno
Sidang istimewa th 1968 MPRS mengangkat Soeharto menjadi
presiden sampai terselenggaranya Pemilu.
Terbentuk lembaga Negara seperti MPR, DPR, DPA dan BPK yang
sesuai dengan UUD 1945.
9. lanjutan
Mekanisme kegiatan kenegaraan lima tahunan secara
garis besar adalah sbb:
MPR mengadakan sidang umum, dan Pemilu
Dalam sidang umum MPR bertugas;
Menetapkan GBHN.
Memilih presiden dan wakilnya untuk melaksanakan GBHN.
Presiden, wapres, dan Menteri-2 negara menjalankan tugas
berdasarkan UUD 1945.
Tugas Presiden:
Membentuk lembaga tinggi negara, yaitu DPA dan BPK.
Melaksanakan Pemilu tepat waktu.
Mengajukan APBN tiap tahun tepat waktu dan harus menyusun
Repelita.
Membuat UU dengan persetujuan DPR dalam rangka pelaksanaan UUD
1945 dan GBHN.
DPR bertugas mengawasi pelaksanaan tugas Presiden.
Lembaga negara melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan UUD
1945 dan UU.
10. MASA REFORMASI
Kajian untuk mengamandemen UUD 1945, karena UUD
1945 harus bersifat fleksibel, yaitu mampu
menyesuaikan diri dengan perkembangan bangsa dan
negara Indonesia.
Mengamandemen juga muncul karena adanya sifat
“multiinter-pretable” pada pasal-pasal UUD 1945,
sehingga mengakibatkan adanya sentralisasi kekuasaan
terutama Presiden
Perubahan ini dimaksudkan untuk menyempurnakan
Batang Tubuh UUD 1945 dan tidak mengubah
Pembukaan UUD 1945, karena Pembukaan UUD 1945
merupakan ikrar berdirinya NKRI dan ia memuat
Pancasila sebagai Dasar Negara, MPR berketetapan hati
untuk tidak mengubahnya.
11. 7 KUNCI POKOK SISTEM PEMERINTAHAN
NEGARA R.I.
1) Indonesia adalah Negara yang
Berdasarkan Hukum (Rechtsstsat)
Negara Indonesia adalah negara yang
berdasarkan hukum (rechtsstaat), tidak
berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat).
Artinya, setiap tindakan harus berlandaskan
hukum, sehingga dapat dipertanggung jawabkan
secara hukum dan tekanan yang dilakukan
terhadap hukum juga berarti terhadap kekuasaan
12. 2) Sistem Konstitusional
Pemerintahan Indonesia bersifat konstitusional,
bukan absolut (tidak terbatas). Pernyataan itu
menunjukkan bahwa pemerintahan dijalankan
menurut system konstitusional. Dalam sistem ini,
penggunaan kekuasaan secara sah oleh aparatur
negara dibatasi secara formal berdasarkan UUD
1945. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan
aparatur negara dan pemerintahan harus
bersumber dari UUD 1945 atau undang-undang
yang menyelenggarakan UUD 1945.
13. 3) Kekuasaan Negara yang Tertinggi di
Tangan Rakyat
Kedaulatan, berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut UUD 1945 (Pasal 1 ayat 2).
Badan yang diberi kewenangan untuk
melaksanakan kedaulatan ini adalah MPR, yang
merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat
Indonesia. Majelis ini bertugas rnenetapkan UUD,
serta melantik dan memberhentikan Presiden dan
Wakil Presiden.
Sedangkan Presiden harus menjalankan haluan
negara berdasarkan haluan-haluan yang telah
ditetapkan oleh MPR, serta bertanggung jawab
kepada majelis ini. Karena ia adalah mandataris
MPR, maka dia. wajib menjalankan putusan-
putusan majelis.
14. 4) Presiden adalah Penyelenggara
Pemerintah Negara yang Tertinggi di bawah
MPR
Pasal 4 ayat (I) UUD 1945 menyebutkan bahwa
Presiden Republik Indonesia memegang
kekuasaan dan tanggung jawab dalam
menjalankan pemerintahan. Dalam melakukan
kewajibannya, Presiden dibantu oleh seorang wakil
presiden. Tugas dan kewajiban Presiden serta
Wakil Presiden dapat dilihat dalam pasal-pasal
UUD 1945 hasil amandemen keempat.
15. 5) Presiden Tidak Bertanggung Jawab kepada DPR
Kerjasama antara Presiden dan DPR, : dalam
membentuk UU dan menetapkan APBN, pengangkatan
duta dan konsul, penganugerahan gelar dan tanda jasa,
pemberian amnesti dan abolisi dll.
Presiden harus, mendapatkan persetujuan DPR, utk itu
Presiden dan DPR harus bekerja sama,
Presiden tidak dapat membekukan dan/atau
membubarkan DPR (7C) dan DPR pun tidak dapat
menjatuhkan Presiden.
DPR hanya mengawasi Presiden dalam menjalankan
pemerintahan. Tetapi DPR dapat mengajukan usul
pemberhentian Presiden kepada MPR (7A, 7B).
16. 6) Menteri Negara adalah Pembantu Presiden dan
Menteri Negara Tidak Bertanggung Jawab
kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Presiden dibantu oleh Menteri-menteri negara dan dapat
memberhentikan menteri-menteri negara menurut
ketentuan UU (Pasal 17).
Menteri-menteri negara tidak bertanggung jawab kepada
DPR, tetapi pada Presiden karena mereka adalah
pembantu Presiden.
Presiden berwenang mengangkat dari memberhentikan
menteri. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran
kementerian diatur oleh undang-undang.
17. 7. Kekuasaan Kepala Negara Tidak Tak Terbatas
Meskipun Kepala Negara tidak bertanggung jawab
kepada DPR, ia bukan diktator, artinya kekuasaannya
tidak tak terbatas. Keberadaan DPR dan menteri negara
dapat mencegah terjadinya pemerintahan yang absolut
atau kekuasaan mutlak. Dalam hal ini kedudukan dan
peran DPR sangatlah kuat, karena selain tidak dapat
dibubarkan oleh Presiden, dia juga berwenang
mengajukan usul dan persetujuan pembentukan UU
maupun penetapan APBN.
Karena semua anggota DPR adalah anggota MPR maka
DPR memiliki wewenang untuk mengadakan sidang
istimewa guna meminta pertanggungjawaban Presiden.
Jadi jelas bahwa hubungan antara MPR, DPR, dan
Presiden sangat erat.