Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Secara ringkas, demokrasi adalah bentuk kekuasaan rakyat, sedangkan demokrasi di Indonesia dijalankan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsisten.

1. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan dari rakyat oleh rakyat
untuk rakyat. Demokrasi memiliki suatu pola tersendiri dalam perilaku
kehidupan bangsa Indonesia. Dengan demikian, rakyat Indonesia memiliki
kekuasaan tertinggi dalam menentukan arah mana yang hendak dituju.
Bersama dan langkah apa saja yang henda ditempuh untuk mencapai
tujuantersebut.
Demokrasi dapat kita pandang sebagai suatu metanisme dan cita-cita
hidup berkelompok yang di dalam UUD 1945 disebut kerakyataan. Demokrasi
dapat dikatakan merupakan pola hidup berkelompok di dalam organisasi
negara, sesuai dengan keingingn orang-orang yang hidup berkelompok.
B. Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan Demokrasi?
2. Apa arti kehidupan tertib?
3. Bagaimana demokrasi negara RI itu dijalankan?

2. BAB II
PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Demokrasi Negara RI
Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum serta sebuah
Negara yang berdasarkan suatu demokrasi yaitu demokrasi Pancasila. Di
dalam demokrasi Pancasila terkandung prinsip-prinsip yang mana prinsip-
prinsip itu tercemin dalam pola kehidupan rakyat Indonesia yang pada
akhirnya mewujudkan bangsa Indonesia yang tertib dalam segala tatanan
kehidupan.
Demokrasi Pancasila sering pula disebut demokrasi konstitusional
yaitu demokrasi yang mewujudkan adanya : jaminan perlindungan hukum,
kadar peradilan yang tidak memihak, jaminan pemilu yang bebas rahasia,
kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan untuk berserikat dan
berkumpul, dan pendidikan kewarganegaraan,
Prinsip dan Pola Kehidupan Negara RI Pada Masa Orde Lama. Pada
masa pemerintahan Orde lama Negara Indonesia mengalami beberapa kali
perubahan dalam dinamika ketatanegaraannya, hal ini disebabkan adanya
penyelewengan-penyelewengan dalam perikehidupan bangsa Indonesia.
Pancasila memang sebagai dasar negara tetapi dalam prakteknya sama sekali
nila-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak direalisasikan, jadi Pancasila
hanya sebagai simbol saja1
.
a. Sistem Pemerintahan
Menurut UUD 1945 sistem pemerintahan negara kita sistem
pemerintahan kabinet presidensial, hal itu dapat dilihat dalam Pasal 4 Ayat
1 UUD 1945 : “ Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan
pemerintah menurut Undang-Undang Dsar.”
Namun demikian apa yang ditetapkan dalam UUD 1945 pada
kenyataannya tidak dapat dilaksanakan mengingat pada masa-masa setelah
proklamasi kemerdekaan Indonesia masih dalam suasana peralihan. Pada
1
Drs.Alam Abdulkarim, M.Pd.1994.PPKN.Bandung Geneca Exact.Hal 217-218

3. masa itu justru presiden merupakan satu-satunya penguasa tunggal yang
juga sekaligus pemegang kedaulatan rakyat. Sebagaimana kita ketahui
dalam UUD 1945 bahwa pemegang kedaulatan rakyat adalah MPR buka
Presiden.
b. Munculnya Sistem Pemerintahan Parlementer
Pada masa pemerintahan Orde Lama adanya penyimpangan
mengenai pertanggungjawaban menteri-menteri, sebagaimana kita ketahui
bahwa dalam pemerintahan Republik yang berdasarkan pada sistem
Presidensial, menteri-menteri bertanggungjawab pada residen, tetapi yang
terjadi pada masa itu para menteri bertanggung jawab pada Parlemen.
c. Konstitusi Republik Indonesia Serikta (RIS) 1949
Negara Republik Indonesia Serikat terbentuk karena adanya
ketidaktertiban dan pemerintah Indonesia sehingga keadaan ini
dimanfaatkan oleh negara lain yaitu Belanda, yang mencoba membonceng
pada Sekutu dengan alasan melucuti senjata, padahal yang sebenarnya
Belanda masih ingin berkuasa di Indonesia.
Dalam negara RIS sistem pemerintah yang dianut adalah sistem
pemerintah kabinet parlementer, adapun ciri-ciri adalah sebagi berikut :
a) Kedudukan kepala Negara tidak dapat diganggu gugat.
b) Kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri bertanggung jawab
kepada Parlemen.
c) Susunan anggota dan program kabinet didasarkan atas suara yang
terbanyak dalam Parlemen2
.
d) Masa jabatan kabinet tidak ditentukan dengan pasti lamanya, kabinet
dapat dijatuhkan setiap waktu oleh Parlemen, dan sebalinya
Pemerintah pun dapat membubarkan Parlemen.
Alat-alat perlengkapan negar amenurut konstitusi RIS adalah
sebagai berikut : Presiden/Wakil Presiden, Menteri-menteri (Kabinet),
Senat, DPR, dan Mahkamah Agung.
2
Drs.Alam Abdulkarim, M.Pd.1994.PPKN.Bandung Geneca Exact.Hal 218

4. d. Undang-Undang Dasar Sementara 1950
Sebenarnya sejak semula rakyat Indonesia memang menghendaki
kesatuan. Hal ini terbukti pada masa RIS, timbul demokrasi dan tuntutan-
tuntutan untuk kembali kepada bentu negara kesatuan. Rakyat berpendapat
bahwa timbulnya federalism di Indonesia adalah srategi Belanda untuk
memecah belah bangsa Indonesia. Rakyat menuntut untuk kembali ke
negara kesatuan RI. Undang-undang yang mengatur ketiga negara tersebut
adalah UUD Sementara 1950.
e. Kembali ke UUD 1945-Dekrit Prsiden 5 Juli 1959
Usaha untuk kembali ke UUD 1945 dulit sekali dilaksanakan
karena dalam konstituante, justru timbul perdebataan baru mengenai
paham kenegaraan yang dipakai.
Presiden Soekarno segara mengambil satu tindakan yang kita kenal
dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959.
- Mebubarkan konstituante
- Memberlakukan UUD 1945
- Membentuk MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara)
dan DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara).
2. Arti Kehidupan yang Tertib, Aman, dan Tenteram dalam Kehidupan
Negara Hukum yang Berlandaskan Demokrasi Pancasila.
a. Prinsip dan pola kehidupan negara RI di masa orde baru
Tanggal 11 Maret 1966 yang kita kenal sebagai tonggak Orde
Baru, lahir sebagai reaksi rimbulnya penyelewengan-penyelewengan yang
dilakukan oleh rejim Orde Lama di bawah pimpinan Presiden Soekarno
yang memerintah dengan memakai landasan Demokrasi Terpimpin.
Orde Baru adalah tatanan seluruh perikehidupan rakyat, bangsa,
dan negara yang diletakan kembali kepada pelaksanaan kemurnian
Pancasila dan UUD 1945. Orde Baru disebut juga sebagai Orde
Konstitusional dan Orde Pembangunan.

5. Masa kepemimpinan Orde Baru merupakan masa kepemimpinan
nasional yang bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara
murni dan konsekuen dan bertujuan untuk menegakkan keadilan dan
kebenaran dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun
pelaksanaan Orde Baru ini telah dimulai sejak tahun-tahun pertama
kelahirannya. Hal ini dapat kita lihat dalam SU MPRS yang diadakan
sejak tahun 1966.
Strategi dan perjuangan Orde Baru dijenal dengan istialh Dwi
Dharma dan Catur Karya. Dwi Dharma yaitu menciptakan stabilitas politik
dan stabilitas ekonomi. Sedang Catur Karya yaitu :
1. Memperbaiki perikehidupan rakyat, terutama dalam bidang sandang
dan pangan.
2. Melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu selambat-
lambatnya bulan Juli 1968 (pemilu ini baru terlaksana bulan Juli 1971)
3. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk menunjang
kepentigan nasional.
4. Melanjutkan perjuangan anti imperialism dan kolonialisme dalam
segala bentuk dan manifestasinya3
.
b. Prinsip dan pola kehidupan di negara lain
Dalam memperluas wawasan kita mengenai perikeidupan yang
tertib khususnya dalam pelaksanaan demokrasi, maka dirasakan perlu
adanya, jika kita membandingkan demokrasi Pancasila dengan sistem
demokrasi lainnya.
Demokrasi liberal dianut oleh negara Amerika Serikat, walaupun
banyak negara-negara lain yang menganut demokrasi ini, tapi sengaja
yang disorot di sini adalah Amerika Serikat, karena memang Amerikalah
yang menjadi parameter bagi demokrasi ala negara-negara barat. itu.
3
Drs.Alam Abdulkarim, M.Pd.1994.PPKN.Bandung Geneca Exact.Hal 220

6. 3. Bentuk Demokrasi dalam Pengertian Sistem Pemerintahan Negara
1) Bentuk Demokrasi
Setiap negara menpunyai ciri khas dalam pelaksanaan kedaulatan
rakyat atau demokrasinya. Hal ini ditentukan oleh sejarah negara yang
bersagkutan, kebudayaan, pandangan hidup, serta tujuan yang ingin
dicapainya. Ada berbagai bentuk demikrasi dalam sistem pemerintahan
negara, antara lain :
a. Pemerintahan Monarki : monarki mutlak (absolit), monarik
konstitusional, dan monarki parlementer.
b. Pemerintah Republik : berasal dari bahasa Latin Res yang berarti
pemerintahan dan Publica yang berarti rakyat. Dengan demikian
pemerintahan Republik dapat diartikan sebagai pemerintahan yang
dijalankan oleh dan untuk kepentingan orang banyak (rakyat)4
.
2) Kekuasaan dalam pemerintahan
Kekuasaan pemerintahan dalam negara dipisahan menjadi tiga
cabang kekuasaan yaitu : kekuasaan legistatif (kekuasaan untuk membuat
undang-undang yang dijalankan oleh parlemen), kekuasaan eksekutif
(kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang yang dijalankan oleh
pemerintah), dan kekuasaan federative (kekuasaan untuk menyatakan
perang dan damai, mebuat perserikatan, dan tindakan-tindakan lainnya
yang berkaitan dengan piha luar negeri).
4
Sumarsoni.2001.Kewarganegaraan.Jakarta.Gramedia Pustaka Utama. Hal : 20-22

7. BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian di atas dapat saya simpulkan :
Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan dari rakyat oleh rakyat untuk
rakyat.
Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum serta sebuah
negara yang berdasarkan suatu demokrasi yaitu demokrasi Pancasila.
Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada
kepribadiaan dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya
seperti ketentuan-ketentuan dalam pembukaan dana Batang Tubuh UUD
1945.
Arti kehidupan yang tertib, aman dan tentram dalam kehidupan negara
yang berlandaskan demokrasi Pancasila.
a. Prinsip dan pola kehidupan negara RI di masa Orde Baru.
Masa kepemimpinan Orde Baru merupakan masa kepemimpinan
nasional yang bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara
murni dan konsekuen bertujuan untuk menegakkan keadilan dan
kebenaran negara kesatuan Republik Indonesia.
b. Prinsip dan pola kehidupan negara lain
Memperluas wawasan mengenai perikehidupan yang tertib khususnya
dalam pelaksanaan demokrasi, maka perlu adanya perbandingan
demokrasi Pancasila dengan sistem demorasi lain.
B. Saran
Demikianlah makalah yang saya tulis, saya menyadari makalah yang
saya buat ini tidak smepurna. Saya berharap pembaca dapat memberikan kritik
dan saran demi sempurnannya makalah ini.

8. DAFTAR PUSTAKA
Drs.Alam Abdulkarim, M.Pd.1994.PPKN.Bandung Geneca Exact.
Sumarsoni.2001.Kewarganegaraan.Jakarta.Gramedia Pustaka Utama.