Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan dapat diamandemen.
2. Indonesia pernah menganut sistem pemerintahan presidensial dan parlementer sejak kemerdekaan hingga dekrit 1959 yang mengembalikan sistem presidensial.
3. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, meskipun sempat menjadi negara serikat pada masa Republ
Materi PPKN Kelas XI tingkat SMA/MA. Menjelaskan mengenai definisi atau makna Demokrasi, Bentuk-bentuk demokrasi yang diterapkan oleh berbagai negara di dunia dan prinsip serta ciri negara penganut asas demokrasi.
Materi PPKN Kelas XI tingkat SMA/MA. Menjelaskan mengenai definisi atau makna Demokrasi, Bentuk-bentuk demokrasi yang diterapkan oleh berbagai negara di dunia dan prinsip serta ciri negara penganut asas demokrasi.
NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARAAlvianNurAzqy
Kekuasaan konstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan UUD
Pemegang kekuasaan ini adalah MPR
Ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “ Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar ”
Tugas : 1. Melantik presiden dan wakil presiden dari hasil pemilu
2. Memilih presiden dan wakil presiden apabila mangkat
3. Memutuskan usulan DPR berdasarkan Mahkamah Konstitusi untuk
memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya
4. Mengganti dan menetapkan UUD
PKN Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa IndonesiaBellaNindaThania
Menjelaskan tentang kejadian maupun peristiwa yang terjadi pada masa sebelum kemerdekaan, sesudah kemerdekaa, orde lama, orde baru dan masa reformasi serta nilai yang dapat diambil pada setiap masanya
BAB VII WAWASAN NUSANTAR
Yang di tampilkandalam powerpoint tersebut meliputi
1. aspek wawasan nusantara
2. hakikat wawasan nusantara
3. asas wawasan nusantara
4. kedudukan, fungsi dan tujuan wawasan nusantara
5. implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sehari-hari
NILAI PANCASILA DALAM KERANGKA PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARAAlvianNurAzqy
Kekuasaan konstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan UUD
Pemegang kekuasaan ini adalah MPR
Ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “ Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar ”
Tugas : 1. Melantik presiden dan wakil presiden dari hasil pemilu
2. Memilih presiden dan wakil presiden apabila mangkat
3. Memutuskan usulan DPR berdasarkan Mahkamah Konstitusi untuk
memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya
4. Mengganti dan menetapkan UUD
PKN Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa IndonesiaBellaNindaThania
Menjelaskan tentang kejadian maupun peristiwa yang terjadi pada masa sebelum kemerdekaan, sesudah kemerdekaa, orde lama, orde baru dan masa reformasi serta nilai yang dapat diambil pada setiap masanya
BAB VII WAWASAN NUSANTAR
Yang di tampilkandalam powerpoint tersebut meliputi
1. aspek wawasan nusantara
2. hakikat wawasan nusantara
3. asas wawasan nusantara
4. kedudukan, fungsi dan tujuan wawasan nusantara
5. implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sehari-hari
MPI Materi Kedaulatan (PKn Kelas 8 Semester Genap)Komukote
Multimedia Pembelajaran Interaktif mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk Kelas 8 Semester Genap berbasis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
Diambil dari berbagai sumber ...
Berdasarkan http://www.slideshare.net/audiniaudi/makalah-sistem-pemerintahan-indonesia-32882801
SEMESTER II
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK 2013/2014
Dibuat oleh kelompok 1 dengan berbagai sumber.
Sejarah sistem pemerintahan indonesia print yg iniDona Dika
Bahan tambahan pangan adalan bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi diambahkan kedalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan, antara lain pewarna, pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, pemucat dan pengental (menurut Undang-undang RI nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan).
Penggunaan BTP ini diatur oleh perundang-undangan, oleh karena itu perlu dipilih secara benar jika akan digunakan dalam pangan. Bahan tambahan yang dianggap berbahaya bagi kesehatan manusia dilarang digunakan dalam pangan.
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 722/Menkes/Per/IX/88, Bahan tambahan pangan adalah bahan yang biasanya tidak digunakan sebagai makanan atau minuman dan biasanya bukan merupakan ingredien khas makanan, mempunyai atau tidak mempunyai milai gizi yang dengan sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk maksud teknologi pada pembuatan, pengolahan, penyiapan, perlakuan, pengepakan, pengemasan, penyimpanan atau pengangkutan makanan, untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat khas pangan tersebut.
Produsen makanan dianggap melanggar peraturan jika menggunakan bahan tambahan (BT) yang dilarang penggunaannya dalam pangan dan menggunakan BTP melebihi takaran maksimum yang diizinkan penggunannya dalam pangan.
sistem dan stuktur demokrasi terpimpin dan demokrasi liberalDian Dwiyanti
Dalam demokrasi liberal kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai kepala negara.Demokrasi Liberal sering disebut sebagai demokrasi parlementer.
Dalam Sistem pemerintahan presidensial kedaulatan negara dipisahkan menjadi tiga golongan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan satu lagi yaitu yudikatif
1. Sistem pemerintahan pada awal kemerdekaan (18 Agustus 1945-27 Desember 1949)
Sistem pemerintahan yang dianut sistem presidensial
Tugas MPR, DPR dan DPA dilaksanakan oleh presiden dibantu kommite nasional
Tugas MPR, DPR dan DPA dilaksanakan oleh presiden dibantu komite nasional
Tanggal 14 November 1945 dikeluarkanlah maklumat pemerintah tentang perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer
2. Sistem pemerintahan masa berlakunya konstitusi RIS (27 Desember 1949- 17 Agustus 1950)
Sistem pemerintahannya sistem pemerintahan parlementer
Dasar hukumnya:
Pasal 69 ayat 1 KRIS,”Presiden ialah kepala Negara”
Pasal 118 ayat 1 KRIS,” Presiden tidak dapat diganggu gugat”
Pasal 118 ayat 2 KRIS,” menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijakan pemerintah baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri”
3. Sistem pemerintahan masa berlakunya UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959)
Sistem pemerintahannya sistem pemerintahan parlementer
Dasar hukumnya:
Pasal 45 ayat 1 UUDS 1950,”Presiden ialah kepala Negara”
Pasal 83 ayat 1 UUDS 1950,”Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat”
Pasal 83 ayat 2 UUDS 1950,”Menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijakan pemerintahan baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri”
Pasal 45 ayat 1 UUDS 1950,”Presiden berhak membubarkan DPR, keputusan presiden yang menyatakan pembubaran iyu memerintahkan pula untuk mengadakan pemilihan DPR dalam 30 hari”
4. Sistem pemerintahan masa Demokrasi terpimpin (5 Juli 1959-11 Maret 1966)
Sistem pemerintahannya sistem pemerintahan presidensial
Mengalami penyimpangan antara lain:
Pimpinan MPR,DPR,BPK dan MA dibawah presiden
Presiden membubarkan DPR setelah menolak menyetujui RAPBNN yang diusulkan pemerintah
Presiden memperluaskan kekuasaanya melalui UU No.19/1964 antara lain demi kepentingan revolusi presiden berhak mencampuri proses peradilan
Demokrasi liberal (parlementer)
Kurun waktu 1945 – 1949
Pada periode ini sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena negara dalam keadaan darurat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Misalnya, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang semula berfungsi sebagai pembantu Presiden menjadi berubah fungsi sebagai MPR. Sistem kabinet yang seharusnya Presidensil dalam pelaksanaannya menjadi Parlementer seperti ya
1. Bentuk dan Kedaulatan Negara
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi bagi Negara Indonesia. Sebagai
dasar hukum, UUD 1945 memegang peranan dalam mewujudkan nilai-nilai luhur
yang terkandung dalam ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.
Pancasila merupakan hukum diatas segala hukum (staats fundamental norm).
Artinya UUD 1945 sebagai dasar hukum, dalam pembuatannya tidak boleh
beretentangan dan harus mematuhi nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila, sebab
UUD 1945 adalah hukum yang setingkat di bawah Pancasila.
UUD 1945 dalam proses pelaksanaannya tidak bersifat sattis/absolut. UUD 1945
dapat diamandemen sesuai dengan keadaan dan kebutuhan negara. Bahkan soal
perubahan UUD ini sudah tertuang sendiri pada batang tubuh UUD 1945 Pasal 37.
Menurut A.A Struycken proses lahirnya UUD 1945 sebagai konstitusi negara
sudah dimulai sejak sebelum proklamasi kemerdekaan R.I. pada 29 april 1945,
indonesia mendesak jepang untuk membentuk badan yang bertugas menyelidiki
kemungkinan pemberian kemerdekaan kepada bangsa Indonesia.
Dalam perjalanan sejarahnya, Indonesia sempat mengalami pergantian konstitusi
negara. Indonesia pernah menjadi negara republik indonesia serikat antara 27
desember hingga 17 agustus 1950. Pada masa tersebut, konstitusi yang berlaku
yaitu konstitusi RIS. Sementara itu, antara 17 agustus 1950- 5 juli 1959, konstitusi
yang berlaku di indonesia adalah UUDS 1950. Setelah dekrit presiden pada 5 juli
59’, indonesia kembali ke konstitusi semula, yaitu UUD 1945 hingga sekarang.
Istilah konstitusi berasal dari bahasa prancis, yaitu constitier, yang berarti
membentuk. Dalam kehidupan sehari-hari kita telah terbiasa menerjemahkan
constitution(dari bahasa inggris) menjadi undang-undang dasar(UUD).
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
BENTUK
DAN
KEDAULATAN NKRI
Menurut teori modern, bentuk negara saat ini dibedakn menjadi dua, yaitu negara
kesatuan (unitaris) dan negara serikat (federalis).
Bentuk Negara Indonesia
Periode 17 Agustus 1950 – sekarang
Negara serikat dirasakan kurang cocok bagi Indonesia. Karena bangsa Indonesia
2. terdiri dari berbagai suku bangsa, adat istiadat, agama, pulau-pulau, bahasa daerah,
dan kemajemukan yang tinggi mengakibatkan resiko perpecahan tinggi. Dan
kesulitan pemerintah federal mengatur negara bagian, membuat negara bagian
cenderung ingin melepaskan diri dari RIS.
Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 [RIS] (Bentuk Negara Serikat)
Dalam periode ini bentuk negara Republik Indonesia berubah menjadi negara
serikat. Sebetulnya bukan kehendak bangsa Indonesia untuk memakai bentuk
negara dan sistem pemerintahan, politik, dan administrasi negara seperti ini, namun
keadaan yang memaksa demikian.
Periode 18 Agustus – 27 Desember 1949 (Bentuk Negara Kesatuan)
Dalam masa ini bentuk negara sesuai dengan UUD45 yaitu kesatuan dan bentuk
pemerintahannya republik
Isi pokok UUD NRI 1945 tentang Bentuk Negara
Tentang bentuk negara Indonesia ini dinyatakan dalam pasal 1 Ayat (1) UUD NRI
1945, yaitu negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik.
Sistem Pemerintahan NRI
Sistem pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi Sistem Pemerintahan
Sentralisasi, Sistem Pemerintahan Desentralisasi, Sistem Pemerintahan
Presidensial, dan Sistem Pemerintahan Parlementer.
Kelebihan Sistem Sentralisasi :
- Keseragaman peraturan di semua wilayah
- Kesederhanaan Hukum
- Pendapatan daerah dapat di alokasikan ke semua daerah dengan adil dan sesuai
kebutuhan.
Kelemahan Sistem Sentralisasi :
- Penumpukan pekerjaan di pusat, sehingga menghambat kinerja pemerintahan
- Tidak sinkron antara peraturan yang dibuat di pusat dan kondisi lapangan di
daerah
Sistem Pemerintahan
Sentralisasi
Sistem Pemerintahan
3. Desentrlisasi
Kelebihan Sistem Desentralisasi
- Daerah lebih berkembang, pembangunan lebih cepat
- Peraturan dan kebijakan lebih tepat dan sesuai kebutuhan daerah
Kelebihan Sistem Desentralisasi
- Daerah lebih berkembang, pembangunan lebih cepat
- Peraturan dan kebijakan lebih tepat dan sesuai kebutuhan daerah
Diposkan oleh Arief Pramono di 10.41
Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke
FacebookBagikan ke Pinterest
Sistem Pemerintahan Indonesia
Sistem Pemerintahan Indonesia
Setiap negara memiliki sistem untuk menjalankan kehidupan permerintahannya.
Sistem tersebut adalah sistem pemerintahan. Ada beberapa macam sistem
pemerintahan di dunia ini. Setiap sistem pemerintahan memiliki kelebihan dan
kekurangan, karakteristik, dan perbedaan masing-masing system.
Sistem Pemerintahan dari Awal Kemerdekaan
pada waktu awal kemerdekaan menganut sisten pemerintahan presidensial.
Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 maka Presiden memiliki kekuasaan
tertinggi dan dibantu oleh menteri-menteri sebagai pembantu presiden yang
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada
Presiden. Pada tanggal 12 September 1945 dibentuklah Kabinet Presidensial(
Kabinet RI I) dengan 12 departemen dan 4 menteri negara. Selain itu wilayah
Indonesia yang begitu luas dibagi menjadi 8 provinsi dan 2 daerah istimewa yang
masing-masing wilayah dipimpin oleh gubernur.
Sistem Presidensial pernah berganti Sistem Parlementer yang dipimpin oleh kepala
pemerintahan Perdana Menteri. Perdana Menteri Pertama Indonesia adalah Sutan
Syahrir. Berubahnya sistem pemerintahan di Indonesia pada saat itu adalah
pengaruh kuat dari kaum sosialis (KNIP). Selain itu Indonesia pada awal
kemerdekaan juga masih belajar tentang bagaimana menjalankan pemerintahan.
Dengan sistem parlementer ini maka Di Indonesia saat itu memiliki DPR yang
anggotanya dipilih oleh rakyat. Sistem ini juga memungkinkan adanya banyak
partai. Maksud dari sistem ini adalah untuk membatasi kewenangan presiden. Jika
pada sistem presidensial kabinet bertanggungjawab kepada presiden maka sistem
parlementer, Presiden bertanggungjawab kepada parlemen/DPR.
4. Sebenarnya sistem parlementer ini adalah sebuah penyimpangan ketentuan UUD
1945 yang menyebutkan "pemerintahan harus dijalankan menurut sistem kabinet
presidensial, dimana menteri sebagai pembantu presiden".
Karena sering mengalami kegagalan kabinet, dan banyak menimbulkan gerakan-gerakan
pemberontakan yang menyebabkan stabilitas negara terganggu, Presiden
Soekarno mengeluarkan Dekrit pada 5 Juli 1959 yang isinya antara lain
mengembalikan konstitusi ke UUD 1945 dan bentuk pemerintahan kembali ke
sistem presidensial.
Berikut Periodisasi Sistem Pemerintahan Indonesia
1. Sistem Pemerintahan Periode 1945-1949
Lama periode : 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
Bentuk Negara : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Republik
Sistem Pemerintahan : Presidensial
Konstitusi : UUD 1945
Presiden & Wapres : Ir. Soekarno & Mohammad Hatta(18 Agustus 1945 - 19
Desember 1948)Syafruddin Prawiranegara (ketua PDRI)(19 Desember 1948 - 13
Juli 1949)Ir. Soekarno & Mohammad Hatta(13 Juli 1949 27 - Desember 1949)
Pernyataan van Mook untuk tidak berunding dengan Soekarno adalah salah satu
faktor yang memicu perubahan sistem pemerintahan dari presidensiil menjadi
parlementer. Gelagat ini sudah terbaca oleh pihak Republik Indonesia, karena itu
sehari sebelum kedatangan Sekutu, tanggal 14 November 1945, Soekarno sebagai
kepala pemerintahan republik diganti oleh Sutan Sjahrir yang seorang sosialis
dianggap sebagai figur yang tepat untuk dijadikan ujung tombak diplomatik,
bertepatan dengan naik daunnya partai sosialis di Belanda.Setelah munculnya
Maklumat Wakil Presiden No.X tanggal 16 November 1945, terjadi pembagian
kekuasaan dalam dua badan, yaitu kekuasaan legislatif dijalankan oleh Komite
Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan kekuasaan-kekuasaan lainnya masih tetap
dipegang oleh presiden sampai tanggal 14 November 1945. Dengan keluarnya
Maklumat Pemerintah 14 November 1945, kekuasaan eksekutif yang semula
dijalankan oleh presiden beralih ke tangan menteri sebagai konsekuensi dari
dibentuknya sistem pemerintahan parlementer.
2. Sistem Pemerintahan Periode 1949-1950
5. Lama periode : 27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950
Bentuk Negara : Serikat (Federasi)
Bentuk Pemerintahan : Republik
Sistem Pemerintahan : Parlementer Semu (Quasi Parlementer)
Konstitusi : Konstitusi RIS
Presiden & Wapres : Ir.Soekarno = presiden RIS (27 Desember 1949 - 15 Agustus
1950)Assaat = pemangku sementara jabatan presiden RI(27 Desember 1949 - 15
Agustus 1950)
Pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 september 1949 dikota Den Hagg
(Netherland) diadakan konferensi Meja Bundar (KMB). Delegasi RI dipimpin oleh
Drs. Moh. Hatta, Delegasi BFO (Bijeenkomst voor Federale Overleg) dipimpin
oleh Sultan Hamid Alkadrie dan delegasi Belanda dipimpin olah Van
Harseveen.Adapun tujuan diadakannya KMB tersebut itu ialah untuk meyelesaikan
persengketaan Indonesia dan Belanda selekas-lekasnya dengan cara yang adil dan
pengakuan kedaulatan yang nyata, penuh dan tanpa syarat kepada Republik
Indonesia Serikat (RIS).Salah satu keputusan pokok KMB ialah bahwa kerajaan
Balanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya tanpa syarat dam tidak dapat
dicabut kembali kepada RIS selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember
1949.Demikianlah pada tanggal 27 Desember 1949 Ratu Juliana menandatangani
Piagam Pengakuan Kedaulatan RIS di Amesterdam. Bila kita tinjau isinya
konstitusi itu jauh menyimpang dari cita-cita Indonesia yang berideologi pancasila
dan ber UUD 1945 karena :1. Konstitusi RIS menentukan bentuk negara serikat
(federalisme) yang terbagi dalam 16 negara bagian, yaitu 7 negara bagian dan 9
buah satuan kenegaraan (pasal 1 dan 2, Konstitusi RIS).
2. Konstitusi RIS menentukan suatu bentuk negara yang leberalistis atau
pemerintahan berdasarkan demokrasi parlementer, dimana menteri-menterinya
bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah kepada parlemen (pasal
118, ayat 2 Konstitusi RIS)3. Mukadimah Konstitusi RIS telah menghapuskan
sama sekali jiwa atau semangat pembukaan UUD proklamasi sebagai penjelasan
resmi proklamasi kemerdekaan negara Indonesia (Pembukaan UUD 1945
merupakan Decleration of independence bangsa Indonesia, kata tap MPR no.
XX/MPRS/1996).Termasuk pula dalam pemyimpangan mukadimah ini adalah
perubahan kata- kata dari kelima sila pancasila. Inilah yang kemudian yang
membuka jalan bagi penafsiran pancasila secara bebas dan sesuka hati hingga
menjadi sumber segala penyelewengan didalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.
6. 3. Sistem Pemerintahan Periode 1950-1959
Lama periode : 15 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
Bentuk Negara : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Republik
Sistem Pemerintahan : Parlementer
Konstitusi : UUDS 1950
Presiden & Wapres : Ir.Soekarno & Mohammad Hatta
UUDS 1950 adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17
Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.UUDS 1950
ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan
Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar
Sementara Republik Indonesia, dalam Sidang Pertama Babak ke-3 Rapat ke-71
DPR RIS tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta.Konstitusi ini dinamakan
"sementara", karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya Konstituante
hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Pemilihan Umum
1955 berhasil memilih Konstituante secara demokratis, namun Konstituante gagal
membentuk konstitusi baru hingga berlarut-larut.Dekrit Presiden 1959
dilatarbelakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan UUD baru
sebagai pengganti UUDS 1950. Anggota konstituante mulai bersidang pada 10
November 1956. Namun pada kenyataannya sampai tahun 1958 belum berhasil
merumuskan UUD yang diharapkan. Sementara, di kalangan masyarakat pendapat-pendapat
untuk kembali kepada UUD '45 semakin kuat. Dalam menanggapi hal itu,
Presiden Soekarno lantas menyampaikan amanat di depan sidang Konstituante
pada 22 April 1959 yang isinya menganjurkan untuk kembali ke UUD '45. Pada 30
Mei 1959 Konstituante melaksanakan pemungutan suara. Hasilnya 269 suara
menyetujui UUD 1945 dan 199 suara tidak setuju. Meskipun yang menyatakan
setuju lebih banyak tetapi pemungutan suara ini harus diulang, karena jumlah suara
tidak memenuhi kuorum. Pemungutan suara kembali dilakukan pada tanggal 1 dan
2 Juni 1959. Dari pemungutan suara ini Konstituante juga gagal mencapai kuorum.
Untuk meredam kemacetan, Konstituante memutuskan reses yang ternyata
merupkan akhir dari upaya penyusunan UUD.Pada 5 Juli 1959 pukul 17.00,
Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang diumumkan dalam upacara resmi di
Istana Merdeka.Isi dekrit presiden 5 Juli 1959.
4. Sistem Pemerintahan Periode 1959-1966 (Demokrasi Terpimpin)
Lama periode : 5 Juli 1959 – 22 Februari 1966
7. Bentuk Negara : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Republik
Sistem Pemerintahan : Presidensial
Konstitusi : UUD 1945
Presiden & Wapres : Ir.Soekarno & Mohammad Hatta
Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden. Latar
belakang dikeluarkannya dekrit ini adalah:
1. Kehidupan politik yang lebih sering dikarenakan sering jatuh bangunnya kabinet
dan persaingan partai politik yang semakin menajam.
2. Kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-undang dasar
3. Terjadinya gangguan keamanan berupa pemberontakan bersenjata di daerah-daerahBerikut
Isi Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959:
1. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945.
2. Pembubaran Badan Konstitusional
3. Membentuk DPR sementara dan DPA sementara
Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin
1. Bentuk pemerintahan Presidensial Ir. Soekamo sebagai Presiden dan Perdana
menteri dengan kabinetnya dinamakan Kabinet Kerja.
2. Pembentukkan MPR sementara dengan penetapan Presiden No. 2 tahun 1959.
Keanggotaan MPRS terdiri dari 583 anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan
daerah dan 200 wakil-wakil golongan.
3. Pembentukkan DPR sementara berdasarkan penetapan Presiden No.3 tahun
1959 yang diketuai oleh Prcsiden dengan 45 orang anggotanya.
4. Pembentukkan Front Nasional melalui penetapan Prcsiden No.13 tahun 1959.
tertanggal 31 Desember 1959. Tujuan Front Nasional adalah: a. Menyelesaikan
Revolusi Nasional b. Melaksanakan pembangunan semesta nasional c.
Mengembalikan Irian Barat dalam wilayah RI. Front Nasional banyak
dimanfaatkan oleh PKI dan simpatisannya sebagai alat untuk mencapai tujuan
politiknya.
5. Pembentukkan DPRGR Presiden Soekarno pada 5 Maret 1959 melalui
penetapan Presiden No.3 tahun 1959 membubarkan DPR hasil Pemilu sebagai
gantinya melalui penetapan Presiden No.4 tahun I960 Presiden membentuk
DPRGR yang keanggotaannya ditunjuk oleh Soekarno.
6. Manipol USDEK Manifesto politik Republik Indonesia (Manipol) adalah isi
pidato Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959. Atas usul DPA Manipol
dijadikan GBHN dengan Ketetapan MPRS No. 1 MPRS/I960, Menurut Presiden
Soekano intisari dari Manipol ada lima yaitu : UUD 1945, Sosialisme Indonesia,
8. Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia. Disingkat
menjadi USADEK. Berkembang pula ajaran Presiden Soekano yang dikenal
dengan NASAKOM (Nasionalisme, Agama dan Komunis).
7. Berdasarkan Keputusan Presiden No.200 dan 201 tahun 1960 Presiden
membubarkan Partai Masyumi dan PSI dengan alasan para pemimpin partai
tersebut mendukung pemberontakan PRRI/Permesta.
Keadaan Ekonomi Mengalami Krisis, terjadi kegagalan produksi hampir di semua
sektor. Pada tahun 1965 inflasi mencapai 65 %, kenaikan harga-harga antara 200-
300 %. Hal ini disebabkan oleh a). penanganan dan penyelesaian masalah ekonomi
yang tidak rasional, lebih bersifat politis dan tidak terkontro. b). adanya proyek
merealisasikan dan kontroversi.
Pada masa demokrasi terpimpin ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945,
diantaranya:
• Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil
Ketua DPA menjadi Menteri Negara
• MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup
• Pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui Gerakan 30 September Partai
Komunis Indonesia
5. Sistem Pemerintahan Periode 1966-1998 (Orde Baru)
Lama periode : 22 Februari 1966 – 21 Mei 1998
Bentuk Negara : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Republik
Sistem Pemerintahan : Presidensial
Konstitusi : UUD 1945
Presiden & Wapres : Soeharto (22 Februari 1966 – 27 Maret 1968)Soeharto (27
Maret 1968 – 24 Maret 1973)Soeharto & Adam Malik (24 Maret 1973 – 23 Maret
1978)Soeharto & Hamengkubuwono IX(23 Maret 1978 –11 Maret 1983)Soeharto
& Try Sutrisno (11 Maret 1983 – 11 Maret 1988)Soeharto & Umar
Wirahadikusumah(11 Maret 1988 – 11 Maret 1993)Soeharto & Soedharmono (11
Maret 1993 – 10 Maret 1998)Soeharto & BJ Habiebie (10 Maret 1998– 21 Mei
1998)
9. Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan
UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun pelaksanaannya
ternyata menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 yang murni,terutama
pelanggaran pasal 23 (hutang Konglomerat/private debt dijadikan beban rakyat
Indonesia/public debt) dan 33 UUD 1945 yang memberi kekuasaan pada fihak
swasta untuk menghancur hutan dan sumberalam kita.Pada masa Orde Baru, UUD
1945 juga menjadi konstitusi yang sangat "sakral", diantara melalui sejumlah
peraturan:• Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR
berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan
melakukan perubahan terhadapnya• Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang
Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah
UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.•
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan
pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.
Sistem Pemerintahan Indonesia Sebelum dan Setelah Amandemen
Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Diamandemen.
Pokok-pokok system pemerintahan Indonesiaberdasarkan UUD 1945 sebelum
diamandemen tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok
sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut.
1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).
2. Sistem Konstitusional.
3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan
Rakyat.
4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi
dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak
bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.
Berdasarkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan, menurut UUD 1945
menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan
semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto. Ciri
dari sistem pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yang amat besar pada
lembaga kepresidenan. Hampir semua kewenangan presiden yang di atur menurut
UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau persetujuan
DPR sebagai wakil rakyat. Karena itu tidak adanya pengawasan dan tanpa
persetujuan DPR, maka kekuasaan presiden sangat besar dan cenderung dapat
disalahgunakan. Mekipun adanya kelemahan, kekuasaan yang besar pada presiden
10. juga ada dampak positifnya yaitu presiden dapat mengendalikan seluruh
penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang
kompak dan solid. Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak mudah jatuh atau
berganti. Konflik dan pertentangan antar pejabat negara dapat dihindari. Namun,
dalam praktik perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia ternyata kekuasaan
yang besar dalam diri presiden lebih banyak merugikan bangsa dan negara
daripada keuntungan yang didapatkanya.
Memasuki masa Reformasi ini, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan
sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang
konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah
konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi
1. adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif,
2. jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.
Berdasarkan hal itu, Reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan
atau amandemen atas UUD 1945. dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi
konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem
pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945
telah dilakukan oleh MPR sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000,
2001, dan 2002. Berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen itulah menjadi
pedoman bagi sistem pemerintaha Indonesia sekarang ini.
Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Setelah Diamandemen
Setelah dilakukan amandemen terhadap konstitusi Indonesia, Undang-undang
dasar Negara Indonesia tahun 1945, maka terjadi perubahan pula pada pokok,
pokok sistem pemerintahan sebagai berikut
Pokok-pokok Sistem Pemerintahan Indonesia
1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas.
Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.
2. Bentuk pemerintahan adalah republik konstitusional, sedangkan sistem
pemerintahan presidensial.
3. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan.
Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
4. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab
kepada presiden.
5. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan
merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan
mengawasi jalannya pemerintahan.
11. 6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan
peradilan dibawahnya.
Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan
parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan
yang ada dalam sistem presidensial. Beberapa variasi dari sistem
pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut;
1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari
DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara
tidak langsung.
2. Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau
persetujuan dari DPR.
3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan
atau persetujuan dari DPR.
4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk
undang-undang dan hak budget (anggaran)
Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan
Indonesia. Hal itu diperuntukan dalam memperbaiki sistem presidensial yang
lama. Perubahan baru tersebut, antara lain adanya pemilihan secara langsung,
sistem bikameral, mekanisme cheks and balance, dan pemberian kekuasaan yang
lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.
Diposkan oleh Arief Pramono di 10.27
Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke
FacebookBagikan ke Pinterest
Bentuk Negara dan Pemerintahan
Bentuk Negara Indonesia adalah kepulauan yang sangat banyak dan dikelilingi
oleh laut yang sangat luas. Kekayaan Negara Indonesia tidak terhitung jumlahnya,
baik dari hasil lautnya, hasil bumi dan pertambangannya. Menurut teori-teori
modern sekarang ini, bentuk nagara yang terpenting ialah Negara Kesatuan
(Unitarisme) dan Negara Serikat (Federasi).
1. Negara Kesatuan ialah suatu negara yang merdeka dan berdaulat, di seluruh
negara yang berkuasa hanya ada satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh
daerah.
· a.) Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi yang segala sesuatu
dalam negara itu langsung diatur dan diulas oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah
tinggal melaksanakannya.
· b.) Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi, di mana kepada
daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya
sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan daerah swatantra. Dalam UUD 1945
Pasal 1 ayat (1), dinyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang
berbentuk Republik.
12. 2. Negara Serikat (federasi) ialah suatu negara yang merupakan gabungan dari
beberapa negara, yang menjadi negara-negara bagian dari negara serikat itu.
Negara-negara bagian itu asal mulanya adalah suatu negara yang merdeka dan
berdaulat serta berdiri sendiri. Dengan menggabungkan diri dari dalam suatu
negara serikat, maka yang negara tadinya berdiri sendiri itu dan sekarang menjadi
negara bagian, melepaskan sebagian kekuasaannya dan menyerahkannya kepada
negara serikat itu. Kekuasaan yang diserahkan itu disebutkan satu demi satu
(limitatif), hanya kekuasaan yang disebutkan itu yang diserahkan kepada negara
serikat (delegated powers).
Kekuasaan asli pada negara bagian. Negara bagian berhubungan langsung dengan
rakyatnya. Kekuasaan negara serikat adalah kekuasaan yang diterimanya dari
negara bagian. Biasanya yang diserahkan oleh negara-negara bagian kepada negara
serikat ialah hal-hal yang berhubungan dengan hubungan luar negeri, pertahanan
negara, keuangan, dan urusan pos.
Adakalanya dalam pembagian kekuasaan antara pemerintah federasi dan
pemerintah negara-negara bagian yang disebut adalah urusan-urusan yang
diselenggarakan oleh pemerintah negara-negara bagian, yang berarti bahwa bidang
kegiatan pemerintah federal adalahurusan-urusan kenegaraan selebihnya (residuary
powers).
Demikian sedikit penjelasan dari admin blog Sistem Pemerintahan Indonesia
tentangBentuk Negara, semoga dapat menambah pengetahuan anda, terima kasih.
Diposkan oleh Arief Pramono di 10.17
Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke
FacebookBagikan ke Pinterest
Kedudukan Pembukaan UUD NRI 1945
A. Pembukaan UUD 1945.
Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu,
maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan
dan peri-keadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat
yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan
pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat,
adil dan makmur.
Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh
keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat
Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksana kan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
13. dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu
dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu
susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar
kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,
Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Hakekat Pembukaan UUD 1945
1. Pembukaan UUD 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan yang terperinci,
dengan memuat pokok-pokok pikiran tentang adanya cita-cita luhur. Hal ini
menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk negara
Indonesia merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur, dengan berdasarkan asas
kerohanian Pancasila.
2. Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah fundamental negara, dalam hukum
memiliki kedudukan yang tetap, kuat dan tidak berubah. Hal ini terletak pada
kelangsungan hidup negera yang telah dibentuk dengan proklamasi kemerdekaan
sebagai satu rangkaian kesatuan organik dalam kesatuan negara Republik
Indonesia.
3. Pembukaan UUD 1945 menurut hierarki tertib hukum, adalah peraturan yang
tertinggi merupakan dasar hukum diadakannya UUD negara, sehingga terjalin
adanya hubungan kausal-organik antara Pembukaan UUD 1945 dengan pasal-pasalnya.
B. Pokok pikiran pembukaan UUD 1945.
· Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Ø
· Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.Ø
· Negara yang berkedaulatan berdasar atas kerakyatan dan
permusyawaratan/perwakilan.Ø
· Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar
kemanusiaan yang adil dan beradab.Ø
C. Kedudukan pembukaan dalam UUD 1945
Dalam hubungan dengan tertib hukum Indonesia, maka pembukaan mempunyai
kedudukan yang terpisah dari batang tubuh UUD.Ø
Dalam hubungan dengan kedudukan pembukaan sebagai pokok kaidah negara
yang fundamentil, maka pembukaan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi
daripada batang tubuh UUD.Ø
Dengan perkataan lain :
14. Pembukaan merupakan tertib hukum tertinggi dan terpisah dari batang tubuh
UUD.l
Pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamentil yang menentukan
adanya UUD itul
Pembukaan terbawa oleh kedudukannya sebagai pokok kaidah negara yang
fundamentil, mengandung pokok-pokok pikiran yang oleh UUD harus
diciptakan/dituangkan dalam pasal-pasalnyal
D. Makna setiap alinea dalam pembukaan.
Alinea I
makna objektif (universal), yaitu kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dann
makna subjektif (tekad yang tumbuh dari bangsa Indonesia), yaitu menghapuskan
penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.n
ALINEA III
► Pernyataan kemerdekaan Indonesia yang didorong oleh nilai luhur bangsa yang
bermartabat dan mempunyai harga diri sebagai bangsa yang sederajat dengan
bangsa lain di dunia.
► Motivasi spiritual religius, yaitu pengakuan bangsa Indonesia bahwa
kemerdekaan Indonesia merupakan rahmat Allah, bukan semata-mata usaha
manusia atau rakyat dan bangsa Indonesia.
ALINEA IV
1.Tujuan negara, yaitu :
− melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
− memajukan kesejahteraan umum,
− mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
− ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial.
2.Ketentuan akan adanya undang-undang dasar : “ ……… maka disusunlah
kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-undang dasar …….. ”
3.Asas politik negara, yakni asas politik dalam negeri berkedaulatan rakyat : “
……. Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat …… “. Sedangkan
asas politik luar negeri adalah bebas aktif.
4. Asas kerohanian negara, yakni Pancasila : “ …… yang berdasarkan kepada
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan
Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia ……..