Dokumen ini menjelaskan tentang perkembangan konstitusi dan sistem pemerintahan di Indonesia dari tahun 1945 hingga 1966, berfokus pada peran UUD 1945 dan perubahan-perubahan sistem pemerintahan antara presidensial dan parlementer. Indonesia mengalami berbagai bentuk negara, termasuk negara kesatuan dan negara serikat, serta menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas pemerintahan. Dekrit Presiden Sukarno pada tahun 1959 menandakan kembalinya ke UUD 1945 dan penguatan sistem presidensial dalam konteks demokrasi terpimpin.

1. MATERI PPKN SMA KURIKULUM 2013
Jumat, 22 November 2013
Bentuk dan Kedaulatan Negara
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi bagi Negara Indonesia. Sebagai dasar hukum,
UUD 1945 memegang peranan dalam mewujudkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam
ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.
Pancasila merupakan hukum diatas segala hukum (staats fundamental norm). Artinya UUD 1945
sebagai dasar hukum, dalam pembuatannya tidak boleh beretentangan dan harus mematuhi nilainilai yang terdapat pada Pancasila, sebab UUD 1945 adalah hukum yang setingkat di bawah
Pancasila.
UUD 1945 dalam proses pelaksanaannya tidak bersifat sattis/absolut. UUD 1945 dapat
diamandemen sesuai dengan keadaan dan kebutuhan negara. Bahkan soal perubahan UUD ini
sudah tertuang sendiri pada batang tubuh UUD 1945 Pasal 37.
Menurut A.A Struycken proses lahirnya UUD 1945 sebagai konstitusi negara sudah dimulai
sejak sebelum proklamasi kemerdekaan R.I. pada 29 april 1945, indonesia mendesak jepang
untuk membentuk badan yang bertugas menyelidiki kemungkinan pemberian kemerdekaan
kepada bangsa Indonesia.
Dalam perjalanan sejarahnya, Indonesia sempat mengalami pergantian konstitusi negara.
Indonesia pernah menjadi negara republik indonesia serikat antara 27 desember hingga 17
agustus 1950. Pada masa tersebut, konstitusi yang berlaku yaitu konstitusi RIS. Sementara itu,
antara 17 agustus 1950- 5 juli 1959, konstitusi yang berlaku di indonesia adalah UUDS 1950.
Setelah dekrit presiden pada 5 juli 59’, indonesia kembali ke konstitusi semula, yaitu UUD 1945
hingga sekarang.
Istilah konstitusi berasal dari bahasa prancis, yaitu constitier, yang berarti membentuk. Dalam
kehidupan sehari-hari kita telah terbiasa menerjemahkan constitution(dari bahasa inggris)
menjadi undang-undang dasar(UUD).
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
BENTUK
DAN
KEDAULATAN NKRI
Menurut teori modern, bentuk negara saat ini dibedakn menjadi dua, yaitu negara kesatuan
(unitaris) dan negara serikat (federalis).
Bentuk Negara Indonesia
Periode 17 Agustus 1950 – sekarang
Negara serikat dirasakan kurang cocok bagi Indonesia. Karena bangsa Indonesia terdiri dari
berbagai suku bangsa, adat istiadat, agama, pulau-pulau, bahasa daerah, dan kemajemukan yang
tinggi mengakibatkan resiko perpecahan tinggi. Dan kesulitan pemerintah federal mengatur
negara bagian, membuat negara bagian cenderung ingin melepaskan diri dari RIS.

2. Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 [RIS] (Bentuk Negara Serikat)
Dalam periode ini bentuk negara Republik Indonesia berubah menjadi negara serikat. Sebetulnya
bukan kehendak bangsa Indonesia untuk memakai bentuk negara dan sistem pemerintahan,
politik, dan administrasi negara seperti ini, namun keadaan yang memaksa demikian.
Periode 18 Agustus – 27 Desember 1949 (Bentuk Negara Kesatuan)
Dalam masa ini bentuk negara sesuai dengan UUD45 yaitu kesatuan dan bentuk
pemerintahannya republik
Isi pokok UUD NRI 1945 tentang Bentuk Negara
Tentang bentuk negara Indonesia ini dinyatakan dalam pasal 1 Ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu
negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik.
Sistem Pemerintahan NRI
Sistem pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi Sistem Pemerintahan Sentralisasi, Sistem
Pemerintahan Desentralisasi, Sistem Pemerintahan Presidensial, dan Sistem Pemerintahan
Parlementer.
Kelebihan Sistem Sentralisasi :
- Keseragaman peraturan di semua wilayah
- Kesederhanaan Hukum
- Pendapatan daerah dapat di alokasikan ke semua daerah dengan adil dan sesuai kebutuhan.
Kelemahan Sistem Sentralisasi :
- Penumpukan pekerjaan di pusat, sehingga menghambat kinerja pemerintahan
- Tidak sinkron antara peraturan yang dibuat di pusat dan kondisi lapangan di daerah
Sistem Pemerintahan
Sentralisasi
Sistem Pemerintahan
Desentrlisasi
Kelebihan Sistem Desentralisasi
- Daerah lebih berkembang, pembangunan lebih cepat
- Peraturan dan kebijakan lebih tepat dan sesuai kebutuhan daerah
Kelebihan Sistem Desentralisasi
- Daerah lebih berkembang, pembangunan lebih cepat
- Peraturan dan kebijakan lebih tepat dan sesuai kebutuhan daerah
Diposkan oleh Arief Pramono di 10.41
Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke Facebook
Sistem Pemerintahan Indonesia

3. Sistem Pemerintahan Indonesia
Setiap negara memiliki sistem untuk menjalankan kehidupan permerintahannya. Sistem tersebut
adalah sistem pemerintahan. Ada beberapa macam sistem pemerintahan di dunia ini. Setiap
sistem pemerintahan memiliki kelebihan dan kekurangan, karakteristik, dan perbedaan masingmasing sistem. Sebelum lebih jauh membahas tentang Sistem Pemerintahan Indonesia, akan
lebih baik lagi jika didahului dengan memahami beberapa hal dibawah ini.
Klik untuk membaca lebih lanjut.
>> Pengertian Sistem Pemerintahan
>> Kelebihan & kelemahan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer.
>> Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial dan parlementer.
>> Perbedaan Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial
Sistem Pemerintahan dari Awal Kemerdekaan
pada waktu awal kemerdekaan menganut sisten pemerintahan presidensial.
Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 maka Presiden memiliki kekuasaan tertinggi dan
dibantu oleh menteri-menteri sebagai pembantu presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pada tanggal 12 September 1945
dibentuklah Kabinet Presidensial( Kabinet RI I) dengan 12 departemen dan 4 menteri negara.
Selain itu wilayah Indonesia yang begitu luas dibagi menjadi 8 provinsi dan 2 daerah istimewa
yang masing-masing wilayah dipimpin oleh gubernur.
Sistem Presidensial pernah berganti Sistem Parlementer yang dipimpin oleh kepala pemerintahan
Perdana Menteri. Perdana Menteri Pertama Indonesia adalah Sutan Syahrir. Berubahnya sistem
pemerintahan di Indonesia pada saat itu adalah pengaruh kuat dari kaum sosialis (KNIP). Selain
itu Indonesia pada awal kemerdekaan juga masih belajar tentang bagaimana menjalankan
pemerintahan. Dengan sistem parlementer ini maka Di Indonesia saat itu memiliki DPR yang
anggotanya dipilih oleh rakyat. Sistem ini juga memungkinkan adanya banyak partai. Maksud
dari sistem ini adalah untuk membatasi kewenangan presiden. Jika pada sistem presidensial
kabinet bertanggungjawab kepada presiden maka sistem parlementer, Presiden
bertanggungjawab kepada parlemen/DPR.
Sebenarnya sistem parlementer ini adalah sebuah penyimpangan ketentuan UUD 1945 yang
menyebutkan "pemerintahan harus dijalankan menurut sistem kabinet presidensial, dimana
menteri sebagai pembantu presiden".
Karena sering mengalami kegagalan kabinet, dan banyak menimbulkan gerakan-gerakan
pemberontakan yang menyebabkan stabilitas negara terganggu, Presiden Soekarno
mengeluarkan Dekrit pada 5 Juli 1959 yang isinya antara lain mengembalikan konstitusi ke UUD
1945 dan bentuk pemerintahan kembali ke sistem presidensial.
Berikut Periodisasi Sistem Pemerintahan Indonesia
1. Sistem Pemerintahan Periode 1945-1949
Lama periode : 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949

4. Bentuk Negara : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Republik
Sistem Pemerintahan : Presidensial
Konstitusi : UUD 1945
Presiden & Wapres : Ir. Soekarno & Mohammad Hatta(18 Agustus 1945 - 19 Desember
1948)Syafruddin Prawiranegara (ketua PDRI)(19 Desember 1948 - 13 Juli 1949)Ir. Soekarno &
Mohammad Hatta(13 Juli 1949 27 - Desember 1949)
Pernyataan van Mook untuk tidak berunding dengan Soekarno adalah salah satu faktor yang
memicu perubahan sistem pemerintahan dari presidensiil menjadi parlementer. Gelagat ini sudah
terbaca oleh pihak Republik Indonesia, karena itu sehari sebelum kedatangan Sekutu, tanggal 14
November 1945, Soekarno sebagai kepala pemerintahan republik diganti oleh Sutan Sjahrir yang
seorang sosialis dianggap sebagai figur yang tepat untuk dijadikan ujung tombak diplomatik,
bertepatan dengan naik daunnya partai sosialis di Belanda.Setelah munculnya Maklumat Wakil
Presiden No.X tanggal 16 November 1945, terjadi pembagian kekuasaan dalam dua badan, yaitu
kekuasaan legislatif dijalankan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan kekuasaankekuasaan lainnya masih tetap dipegang oleh presiden sampai tanggal 14 November 1945.
Dengan keluarnya Maklumat Pemerintah 14 November 1945, kekuasaan eksekutif yang semula
dijalankan oleh presiden beralih ke tangan menteri sebagai konsekuensi dari dibentuknya sistem
pemerintahan parlementer.
2. Sistem Pemerintahan Periode 1949-1950
Lama periode : 27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950
Bentuk Negara : Serikat (Federasi)
Bentuk Pemerintahan : Republik
Sistem Pemerintahan : Parlementer Semu (Quasi Parlementer)
Konstitusi : Konstitusi RIS
Presiden & Wapres : Ir.Soekarno = presiden RIS (27 Desember 1949 - 15 Agustus 1950)Assaat
= pemangku sementara jabatan presiden RI(27 Desember 1949 - 15 Agustus 1950)
Pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 september 1949 dikota Den Hagg (Netherland)
diadakan konferensi Meja Bundar (KMB). Delegasi RI dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta, Delegasi
BFO (Bijeenkomst voor Federale Overleg) dipimpin oleh Sultan Hamid Alkadrie dan delegasi
Belanda dipimpin olah Van Harseveen.Adapun tujuan diadakannya KMB tersebut itu ialah untuk
meyelesaikan persengketaan Indonesia dan Belanda selekas-lekasnya dengan cara yang adil dan
pengakuan kedaulatan yang nyata, penuh dan tanpa syarat kepada Republik Indonesia Serikat
(RIS).Salah satu keputusan pokok KMB ialah bahwa kerajaan Balanda mengakui kedaulatan
Indonesia sepenuhnya tanpa syarat dam tidak dapat dicabut kembali kepada RIS selambatlambatnya pada tanggal 30 Desember 1949.Demikianlah pada tanggal 27 Desember 1949 Ratu
Juliana menandatangani Piagam Pengakuan Kedaulatan RIS di Amesterdam. Bila kita tinjau
isinya konstitusi itu jauh menyimpang dari cita-cita Indonesia yang berideologi pancasila dan ber
UUD 1945 karena :1. Konstitusi RIS menentukan bentuk negara serikat (federalisme) yang

5. terbagi dalam 16 negara bagian, yaitu 7 negara bagian dan 9 buah satuan kenegaraan (pasal 1 dan
2, Konstitusi RIS).
2. Konstitusi RIS menentukan suatu bentuk negara yang leberalistis atau pemerintahan
berdasarkan demokrasi parlementer, dimana menteri-menterinya bertanggung jawab atas seluruh
kebijaksanaan pemerintah kepada parlemen (pasal 118, ayat 2 Konstitusi RIS)3. Mukadimah
Konstitusi RIS telah menghapuskan sama sekali jiwa atau semangat pembukaan UUD
proklamasi sebagai penjelasan resmi proklamasi kemerdekaan negara Indonesia (Pembukaan
UUD 1945 merupakan Decleration of independence bangsa Indonesia, kata tap MPR no.
XX/MPRS/1996).Termasuk pula dalam pemyimpangan mukadimah ini adalah perubahan katakata dari kelima sila pancasila. Inilah yang kemudian yang membuka jalan bagi penafsiran
pancasila secara bebas dan sesuka hati hingga menjadi sumber segala penyelewengan didalam
sejarah ketatanegaraan Indonesia.
3. Sistem Pemerintahan Periode 1950-1959
Lama periode : 15 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
Bentuk Negara : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Republik
Sistem Pemerintahan : Parlementer
Konstitusi : UUDS 1950
Presiden & Wapres : Ir.Soekarno & Mohammad Hatta
UUDS 1950 adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950
hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.UUDS 1950 ditetapkan berdasarkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia
Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, dalam Sidang Pertama
Babak ke-3 Rapat ke-71 DPR RIS tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta.Konstitusi ini dinamakan
"sementara", karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya Konstituante hasil
pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Pemilihan Umum 1955 berhasil memilih
Konstituante secara demokratis, namun Konstituante gagal membentuk konstitusi baru hingga
berlarut-larut.Dekrit Presiden 1959 dilatarbelakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk
menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950. Anggota konstituante mulai bersidang
pada 10 November 1956. Namun pada kenyataannya sampai tahun 1958 belum berhasil
merumuskan UUD yang diharapkan. Sementara, di kalangan masyarakat pendapat-pendapat
untuk kembali kepada UUD '45 semakin kuat. Dalam menanggapi hal itu, Presiden Soekarno
lantas menyampaikan amanat di depan sidang Konstituante pada 22 April 1959 yang isinya
menganjurkan untuk kembali ke UUD '45. Pada 30 Mei 1959 Konstituante melaksanakan
pemungutan suara. Hasilnya 269 suara menyetujui UUD 1945 dan 199 suara tidak setuju.
Meskipun yang menyatakan setuju lebih banyak tetapi pemungutan suara ini harus diulang,
karena jumlah suara tidak memenuhi kuorum. Pemungutan suara kembali dilakukan pada tanggal
1 dan 2 Juni 1959. Dari pemungutan suara ini Konstituante juga gagal mencapai kuorum. Untuk
meredam kemacetan, Konstituante memutuskan reses yang ternyata merupkan akhir dari upaya
penyusunan UUD.Pada 5 Juli 1959 pukul 17.00, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang
diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka.Isi dekrit presiden 5 Juli 1959.

6. 4. Sistem Pemerintahan Periode 1959-1966 (Demokrasi Terpimpin)
Lama periode : 5 Juli 1959 – 22 Februari 1966
Bentuk Negara : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Republik
Sistem Pemerintahan : Presidensial
Konstitusi : UUD 1945
Presiden & Wapres : Ir.Soekarno & Mohammad Hatta
Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden. Latar belakang
dikeluarkannya dekrit ini adalah:
1. Kehidupan politik yang lebih sering dikarenakan sering jatuh bangunnya kabinet dan
persaingan partai politik yang semakin menajam.
2. Kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-undang dasar
3. Terjadinya gangguan keamanan berupa pemberontakan bersenjata di daerah-daerahBerikut Isi
Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959:
1. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945.
2. Pembubaran Badan Konstitusional
3. Membentuk DPR sementara dan DPA sementara
Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin
1. Bentuk pemerintahan Presidensial Ir. Soekamo sebagai Presiden dan Perdana menteri dengan
kabinetnya dinamakan Kabinet Kerja.
2. Pembentukkan MPR sementara dengan penetapan Presiden No. 2 tahun 1959. Keanggotaan
MPRS terdiri dari 583 anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan daerah dan 200 wakil-wakil
golongan.
3. Pembentukkan DPR sementara berdasarkan penetapan Presiden No.3 tahun 1959 yang
diketuai oleh Prcsiden dengan 45 orang anggotanya.
4. Pembentukkan Front Nasional melalui penetapan Prcsiden No.13 tahun 1959. tertanggal 31
Desember 1959. Tujuan Front Nasional adalah: a. Menyelesaikan Revolusi Nasional b.
Melaksanakan pembangunan semesta nasional c. Mengembalikan Irian Barat dalam wilayah RI.
Front Nasional banyak dimanfaatkan oleh PKI dan simpatisannya sebagai alat untuk mencapai
tujuan politiknya.
5. Pembentukkan DPRGR Presiden Soekarno pada 5 Maret 1959 melalui penetapan Presiden
No.3 tahun 1959 membubarkan DPR hasil Pemilu sebagai gantinya melalui penetapan Presiden
No.4 tahun I960 Presiden membentuk DPRGR yang keanggotaannya ditunjuk oleh Soekarno.
6. Manipol USDEK Manifesto politik Republik Indonesia (Manipol) adalah isi pidato Presiden
Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959. Atas usul DPA Manipol dijadikan GBHN dengan
Ketetapan MPRS No. 1 MPRS/I960, Menurut Presiden Soekano intisari dari Manipol ada lima
yaitu : UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan
Kepribadian Indonesia. Disingkat menjadi USADEK. Berkembang pula ajaran Presiden Soekano
yang dikenal dengan NASAKOM (Nasionalisme, Agama dan Komunis).

7. 7. Berdasarkan Keputusan Presiden No.200 dan 201 tahun 1960 Presiden membubarkan Partai
Masyumi dan PSI dengan alasan para pemimpin partai tersebut mendukung pemberontakan
PRRI/Permesta.
Keadaan Ekonomi Mengalami Krisis, terjadi kegagalan produksi hampir di semua sektor. Pada
tahun 1965 inflasi mencapai 65 %, kenaikan harga-harga antara 200-300 %. Hal ini disebabkan
oleh a). penanganan dan penyelesaian masalah ekonomi yang tidak rasional, lebih bersifat politis
dan tidak terkontro. b). adanya proyek merealisasikan dan kontroversi.
Pada masa demokrasi terpimpin ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945, diantaranya:
• Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA
menjadi Menteri Negara
• MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup
• Pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui Gerakan 30 September Partai Komunis
Indonesia
5. Sistem Pemerintahan Periode 1966-1998 (Orde Baru)
Lama periode : 22 Februari 1966 – 21 Mei 1998
Bentuk Negara : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Republik
Sistem Pemerintahan : Presidensial
Konstitusi : UUD 1945
Presiden & Wapres : Soeharto (22 Februari 1966 – 27 Maret 1968)Soeharto (27 Maret 1968 – 24
Maret 1973)Soeharto & Adam Malik (24 Maret 1973 – 23 Maret 1978)Soeharto &
Hamengkubuwono IX(23 Maret 1978 –11 Maret 1983)Soeharto & Try Sutrisno (11 Maret 1983
– 11 Maret 1988)Soeharto & Umar Wirahadikusumah(11 Maret 1988 – 11 Maret 1993)Soeharto
& Soedharmono (11 Maret 1993 – 10 Maret 1998)Soeharto & BJ Habiebie (10 Maret 1998– 21
Mei 1998)
Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan
Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun pelaksanaannya ternyata menyimpang dari
Pancasila dan UUD 1945 yang murni,terutama pelanggaran pasal 23 (hutang
Konglomerat/private debt dijadikan beban rakyat Indonesia/public debt) dan 33 UUD 1945 yang
memberi kekuasaan pada fihak swasta untuk menghancur hutan dan sumberalam kita.Pada masa
Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat "sakral", diantara melalui sejumlah
peraturan:• Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan
untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya•
Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain menyatakan bahwa
bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat

8. melalui referendum.• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang
merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.
Sistem Pemerintahan Indonesia Sebelum dan Setelah Amandemen
Berdasarkan UUD 1945 Sebelum Diamandemen.
Pokok-pokok system pemerintahan Indonesiaberdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen
tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara
tersebut sebagai berikut.
1.
2.
3.
4.
Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).
Sistem Konstitusional.
Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis
Permusyawaratan Rakyat.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada
Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.
Berdasarkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan, menurut UUD 1945 menganut sistem
pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde
Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto. Ciri dari sistem pemerintahan masa itu adalah
adanya kekuasaan yang amat besar pada lembaga kepresidenan. Hampir semua kewenangan
presiden yang di atur menurut UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan
atau persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Karena itu tidak adanya pengawasan dan tanpa
persetujuan DPR, maka kekuasaan presiden sangat besar dan cenderung dapat disalahgunakan.
Mekipun adanya kelemahan, kekuasaan yang besar pada presiden juga ada dampak positifnya
yaitu presiden dapat mengendalikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan sehingga mampu
menciptakan pemerintahan yang kompak dan solid. Sistem pemerintahan lebih stabil, tidak
mudah jatuh atau berganti. Konflik dan pertentangan antar pejabat negara dapat dihindari.
Namun, dalam praktik perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia ternyata kekuasaan yang
besar dalam diri presiden lebih banyak merugikan bangsa dan negara daripada keuntungan yang
didapatkanya.
Memasuki masa Reformasi ini, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem
pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau
pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa
konstitusi negara itu berisi
1. adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif,
2. jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.
Berdasarkan hal itu, Reformasi yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan atau
amandemen atas UUD 1945. dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang
bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari
yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak empat kali,
yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen

9. itulah
menjadi
pedoman
bagi
sistem
pemerintaha
Indonesia
sekarang
ini.
Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Setelah Diamandemen
Setelah dilakukan amandemen terhadap konstitusi Indonesia, Undang-undang dasar Negara
Indonesia tahun 1945, maka terjadi perubahan pula pada pokok, pokok sistem pemerintahan
sebagai berikut
Pokok-pokok Sistem Pemerintahan Indonesia
1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara
terbagi dalam beberapa provinsi.
2. Bentuk pemerintahan adalah republik konstitusional, sedangkan sistem pemerintahan
presidensial.
3. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil
presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
4. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
5. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan
Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR
memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.
Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan
melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem
presidensial. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah
sebagai berikut;
1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR
tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung.
2. Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari
DPR.
3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan
dari DPR.
4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan
hak budget (anggaran)
Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu
diperuntukan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut,
antara lain adanya pemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme cheks and balance,
dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan
fungsi anggaran.
Diposkan oleh Arief Pramono di 10.27
Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke Facebook
Bentuk Negara dan Pemerintahan

10. Bentuk Negara Indonesia adalah kepulauan yang sangat banyak dan dikelilingi oleh laut yang
sangat luas. Kekayaan Negara Indonesia tidak terhitung jumlahnya, baik dari hasil lautnya, hasil
bumi dan pertambangannya. Menurut teori-teori modern sekarang ini, bentuk nagara yang
terpenting ialah Negara Kesatuan (Unitarisme) dan Negara Serikat (Federasi).
1. Negara Kesatuan ialah suatu negara yang merdeka dan berdaulat, di seluruh negara yang
berkuasa hanya ada satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah.
a.) Negara Kesatuan dengan sistem sentralisasi yang segala sesuatu dalam negara itu
langsung diatur dan diulas oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah tinggal
melaksanakannya.
b.) Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi, di mana kepada daerah diberikan
kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah)
yang dinamakan daerah swatantra. Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (1), dinyatakan bahwa
Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
2. Negara Serikat (federasi) ialah suatu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara,
yang menjadi negara-negara bagian dari negara serikat itu. Negara-negara bagian itu asal
mulanya adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat serta berdiri sendiri. Dengan
menggabungkan diri dari dalam suatu negara serikat, maka yang negara tadinya berdiri sendiri
itu dan sekarang menjadi negara bagian, melepaskan sebagian kekuasaannya dan
menyerahkannya kepada negara serikat itu. Kekuasaan yang diserahkan itu disebutkan satu demi
satu (limitatif), hanya kekuasaan yang disebutkan itu yang diserahkan kepada negara serikat
(delegated powers).
Kekuasaan asli pada negara bagian. Negara bagian berhubungan langsung dengan rakyatnya.
Kekuasaan negara serikat adalah kekuasaan yang diterimanya dari negara bagian. Biasanya yang
diserahkan oleh negara-negara bagian kepada negara serikat ialah hal-hal yang berhubungan
dengan hubungan luar negeri, pertahanan negara, keuangan, dan urusan pos.
Adakalanya dalam pembagian kekuasaan antara pemerintah federasi dan pemerintah negaranegara bagian yang disebut adalah urusan-urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah negaranegara bagian, yang berarti bahwa bidang kegiatan pemerintah federal adalahurusan-urusan
kenegaraan selebihnya (residuary powers).
Demikian sedikit penjelasan dari admin blog Sistem Pemerintahan Indonesia tentang Bentuk
Negara, semoga dapat menambah pengetahuan anda, terima kasih.
Diposkan oleh Arief Pramono di 10.17
Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke Facebook
Kedudukan Pembukaan UUD NRI 1945
A. Pembukaan UUD 1945.
Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka
penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan
peri-keadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia
dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan
Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur,

11. supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini
kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksana kan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah
Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia,
yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat
dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,
Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.
Hakekat Pembukaan UUD 1945
1. Pembukaan UUD 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan yang terperinci, dengan memuat
pokok-pokok pikiran tentang adanya cita-cita luhur. Hal ini menjadi semangat pendorong
ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk negara Indonesia merdeka, berdaulat, bersatu, adil
dan makmur, dengan berdasarkan asas kerohanian Pancasila.
2. Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah fundamental negara, dalam hukum memiliki
kedudukan yang tetap, kuat dan tidak berubah. Hal ini terletak pada kelangsungan hidup negera
yang telah dibentuk dengan proklamasi kemerdekaan sebagai satu rangkaian kesatuan organik
dalam kesatuan negara Republik Indonesia.
3. Pembukaan UUD 1945 menurut hierarki tertib hukum, adalah peraturan yang tertinggi
merupakan dasar hukum diadakannya UUD negara, sehingga terjalin adanya hubungan kausalorganik antara Pembukaan UUD 1945 dengan pasal-pasalnya.
B. Pokok pikiran pembukaan UUD 1945.
Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Negara yang berkedaulatan berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.
Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil
dan beradab.
C. Kedudukan pembukaan dalam UUD 1945
Dalam hubungan dengan tertib hukum Indonesia, maka pembukaan mempunyai kedudukan
yang terpisah dari batang tubuh UUD.
Dalam hubungan dengan kedudukan pembukaan sebagai pokok kaidah negara yang
fundamentil, maka pembukaan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada batang tubuh
UUD.
Dengan perkataan lain :
Pembukaan merupakan tertib hukum tertinggi dan terpisah dari batang tubuh UUD.
Pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamentil yang menentukan adanya UUD
itu
Pembukaan terbawa oleh kedudukannya sebagai pokok kaidah negara yang fundamentil,

12. mengandung pokok-pokok pikiran yang oleh UUD harus diciptakan/dituangkan dalam pasalpasalnya
D. Makna setiap alinea dalam pembukaan.
Alinea I
makna objektif (universal), yaitu kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan
makna subjektif (tekad yang tumbuh dari bangsa Indonesia), yaitu menghapuskan penjajahan
karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
ALINEA III
► Pernyataan kemerdekaan Indonesia yang didorong oleh nilai luhur bangsa yang bermartabat
dan mempunyai harga diri sebagai bangsa yang sederajat dengan bangsa lain di dunia.
► Motivasi spiritual religius, yaitu pengakuan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan Indonesia
merupakan rahmat Allah, bukan semata-mata usaha manusia atau rakyat dan bangsa Indonesia.
ALINEA IV
1.Tujuan negara, yaitu :
− melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
− memajukan kesejahteraan umum,
− mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
− ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial.
2.Ketentuan akan adanya undang-undang dasar : “ ……… maka disusunlah kemerdekaan
kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-undang dasar …….. ”
3.Asas politik negara, yakni asas politik dalam negeri berkedaulatan rakyat : “ ……. Negara
Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat …… “. Sedangkan asas politik luar negeri adalah
bebas aktif.
4. Asas kerohanian negara, yakni Pancasila : “ …… yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang
Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia …….. “