Dokumen tersebut membahas sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 dan perkembangannya melalui berbagai periode sejarah, mulai dari periode proklamasi kemerdekaan hingga reformasi. Sistem pemerintahan yang diatur dalam UUD 1945 adalah presidensial dengan kekuasaan eksekutif dipegang Presiden dan legislatif di DPR.

2. Mempersembahkan
Kelompok4
PelaksanaanSistemPemerintahandi
Indonesia

3. Mempersembahkan
Kelompok4
PelaksanaanSistemPemerintahandi
Indonesia
Nama Anggota Kelompok
Agung Nur
Satria
Ardha Rafano
Muhammad Faisal
M. Fitra Eransyah
Idzhar Lutfi
Naufal Ahmad M
Satrio Mijil G.R
Sinndu Wahyu P
Fathur Rayyan
Irfan Rizki Refiandi
Syahputra
Fernando Holy M

4. Dalam pertumbuhan dan perkembangan sejarah ketatanegaraan,
Indonesia mengalami berbagai perubahan dalam sistem
pemerintahan sesuai dengan situasi dan kondisi zaman.
Sistem pemerintahan RI menurut UUD 1945 tidak menganut suatu
sistem dari negara manapun, melainkan suatu sistem yang khas bagi
bangsa Indonesia. Hal ini tercermin dari proses pembentukan bangsa
NKRI yang digali dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia
sendiri.
Menurut UUD 1945, kedudukan Presiden sebagai kepala negara dan
kepala pemerintahan. Sistem ketatanegaraan yang kepala
pemerintahannya adalah Presiden dinamakan sistem
presidensial . Presiden memegang kekuasaan tertinggi negara di
bawah pengawasan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

5. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945
merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia dan awal dari pemerintahan
negara Indonesia secara resmi, karena setelah tanggal tersebut dibentuklah
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertulis. Artinya, negara
Indonesia dengan pemerintahannya yang masih muda atau baru berdiri sudah
seharusnya mengatur tatanan hukum dan sistem pemerintahannya sendiri.

6. Sistem pemerintahan Indonesia yang terdapat dalam UUD 1945 :
1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (rechtsstaat), tidak
berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat).
2. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik
dengan kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut UUD 1945. Artinya, hanya ada satu kedaulatan yang utuh,
tidak ada negara-negara lain dengan kekuasaan tertinggi berada pada
kedaulatan rakyat dan konstitusi. Tata cara pelaksanaan kedaulatan
rakyat menurut konstitusi ada dua cara, yaitu secara langsung dan tidak
langsung.
3. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan di bawah majelis
dibantu oleh wakil presiden. Dalam menjalankan pemerintahan negara,
kekuasaan dan tanggung jawab berada di tangan Presiden
(concentration of power and responsibility upon the president). Selain
itu, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR dan Presiden
dibantu oleh menteri negara.

7. Sistem pemerintahan Indonesia yang terdapat dalam UUD 1945 :
4. MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu. MPR
berfungsi untuk mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan Wakil
Presiden.
5. Pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan
Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, dan bersifat nasional, tetap, dan
mandiri, yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
6. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
7. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi
Presiden harus kerja sama atau dapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
dalam pembentukan Undang-Undang (gezetzgebung) dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Staatsbegrooting). Presiden berhak mengajukan rancangan
undang-undang dan mengesahkannya setelah bersama DPR membahas dan
menyetujui rancangan tersebut.
8. Menteri negara adalah pembantu Presiden dan diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden. Oleh karena itu, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan
Perwakilan Rakyat.

8. Sistem pemerintahan Indonesia yang terdapat dalam UUD 1945 :
9. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan hasil pemeriksaannya diserahkan
kepada DPR, DPD, dan DPRD.
10.Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang independen untuk
menjalankan peradilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah
Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan
Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Sedangkan Komisi Yudisial bersifat mandiri berwenang dalam pengangkatan
Hakim Agung serta menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat,
dan perilaku hakim.

9. PerkembangansistempemerintahandiIndonesia
Periode Berlakunya UUD 1945 (1945-1949)1
Periode Berlakunya Konstitusi RIS (1949-1950)2
Periode Berlakunya UUD Sementara (1950-1959)3
Periode Berlakunya kembali UUD 1945 (5 juli 1959-21 mei 1998)4
Periode Reformasi (21 mei 1998-sekarang)5

10. Periode Berlakunya UUD 1945 (1945-1949)
Pemerintahan pada periode berlakunya UUD 1945 memiliki kurun
waktu 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Bentuk negara
adalah negara kesatuan yang berbentuk republik (Pasal 1 Ayat 1 UUD
1945). UUD 1945 tidak menganut teori pemisahan kekuasaan secara murni
seperti yang diajarkanMontesquieu, melainkan menjalankan prinsip
pembagian kekuasaan (distribution of power). Dengan demikian, masih
dimungkinkan adanya kerja sama antara lembaga yang satu dengan
lembaga yang lainnya.
Dalam pemerintahan Indonesia terdapat lima lembaga yang mengelola
negara, yaitu sebagai berikut :

11. Periode Berlakunya UUD 1945 (1945-1949)
1. Legislatif, dilakukan oleh DPR.
2. Eksekutif, dilakukan oleh Presiden.
3. Konsultatif, dilakukan oleh MK (Mahkamah Konstitusi).
4. Eksaminatif, dilakukan oleh BPK, termasuk di dalamnya
fungsi inspektif dan auditatif.
5. Yudikatif, dilakukan oleh Mahkamah Agung.

12. Periode Berlakunya UUD 1945 (1945-1949)
Akan tetapi, pada kenyataannya segala bentuk kekuasaan
eksekutif, legislatif, dan yudikatif dijalankan oleh satu badan
atau lembaga kepresidenan dibantu oleh KNIP (Komite
Nasional Indonesia Pusat). Selain itu, lembaga-lembaga
pemerintahan lain pada kurun waktu 18 Agustus 1945 sampai
dengan 27 Desember 1945 belum terbentuk.Ketika Maklumat
Pemerintah No. X/1945 tanggal 14 November 1945
dikeluarkan oleh Wakil Presiden, kekuasaan eksekutif
dialihkan dari tangan presiden kepada perdana menteri. Begitu
pula KNIP yang dibentuk menuntut adanya kekuasaan
legislatif (DPR/MPR) dengan prinsip pertanggungjawaban
menteri-menteri terhadap KNIP diakui secara resmi. Kemudian
sistem pemerintahan Indonesia menjadi sistem parlementer.

13. Periode Berlakunya Konstitusi RIS
Dalam konstitusi RIS, sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem
parlementer, yaitu kabinet bertanggung jawab kepada parlemen (DPR).
Dengan demikian, DPR dapat membubarkan kabinet
Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut:
1. Perdana Menteri bersama para menteri bertanggung jawab kepada
parlementer.
2. Pembentukan kabinet didasarkan pada kekuatan-kekuatan di dalam
parlemen.
3. Para anggota kabinet, baik seluruh atau sebagian mencerminkan
kekuatan yang ada di parlemen.
4. Parlemen dapat membubarkan kabinet dan kepala negara dapat
membubarkan parlemen dengan saran dari perdana menteri.
5. Masa jabatan kabinet tidak ditentukan.
6. Kedudukan kepala negara tidak dapat diganggu gugat dan tidak
diminta pertanggungjawaban atas jalannya pemerintahan, karena yang
bertanggung jawab adalah para menteri, baik sendiri maupun bersama-
sama.

14. Periode Berlakunya Konstitusi RIS
Kekuasaan negara terbagi dalam 6 lembaga negara (alat-alat
kelengkapan federal RIS), yaitu 1. Presiden, 2.Menteri-
menteri, 3. Senat, 4 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 5.
Mahkamah Agung Indonesia dan 6. Dewan Pengawas
Keuangan.
Di antara badan-badan tersebut, terdapat hubungan kerja sama
antara lain:
1. Kekuasaan pembentukan undang-undang dijalankan oleh
pemerintah, DPR, dan senat.
2. Kekuasaan pelaksanaan undang-undang atau pemerintahan
negara oleh pemerintah.
3. Kekuasaan mengadili pelanggaran undang-undang, yaitu
Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

15. Periode Berlakunya UUDS 1950
Sistem pemerintahan Indonesia menurut UUDS 1950 adalah sistem
pemerintahan parlementer seperti pada masa berlakunya konstitusi RIS.
Dasar hukumnya antara lain adalah:
Pasal 45 : Presiden ialah kepala negara.
Pasal 83 Ayat 1 : Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat
pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing
untuk bagiannya sendiri-sendiri.
Pasal 84 : Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.
Pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat diberlakukan dengan ketentuan
harus segera dilakukan pemilihan kembali dalam waktu 30 hari.
Pada masa berlakunya UUDS 1950, pemerintahan Indonesia menjadi tidak
stabil. Dengan demikian sistem demokrasi di parlemen dan pada sistem
pemerintahan tidak sehat. Selain itu, kekuasaan alat-alat perlengkapan
negara dikendalikan oleh lembaga yang bersangkutan tanpa
dikoordinasikan oleh pemerintah pusat.

16. Periode Berlakunya UUDS 1950
Alat-alat perlengkapan negara berdasarkan UUDS 1950 adalah
:
1. Presiden dan Wakil Presiden.
2. Menteri-menteri.
3. Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Mahkamah Agung.
5. Dewan Pengawas Keuangan.

17. Periode Berlakunya Kembali UUD 1945
Mengingat kondisi politik pada masa berlakunya UUDS semakin memanas,
pada tanggal 22 April 1959 Presiden Soekarno menyampaikan amanat
kepada Badan Konstitusional untuk kembali ke UUD 1945. Namun, untuk
mengembalikan UUD 1945 secara murni menjadi perdebatan bagi anggota
kelompok konstituante.
Kelompok pertama : anggota konstituante mau menerima saran untuk
kembali kepada UUD 1945 secara utuh.
Kelompok kedua : anggota konstituante mau menerima kembali UUD
1945 dengan persyaratan amandemen, yaitu sila pertama Pancasila pada
pembukaan UUD 1945 harus diubah dengan sila pertama Pancasila seperti
tercantum dalam Piagam Jakarta.
Perdebatan kedua kelompok di dalam badan konstituante itu tidak mencapai
titik temu.

18. Periode Berlakunya Kembali UUD 1945
Presiden, yang menurut UUDS 1950 memiliki kemampuan membubarkan
Dewan Perwakilan Rakyat, akhirnya membubarkan badan konstituante
yang dianggap tidak dapat menjalankan tugas dengan baik. Bubarnya badan
konstituante tersebut, secara otomatis tidak adanya lembaga pembentuk
UU. Situasi ini pula yang mendorong Presiden mengajukan konsep
Demokrasi Terpimpin agar dapat kembali ke UUD 1945. Peristiwa
ini disebut dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sejak itu berlakulah UUD
1945 dan sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Akan tetapi, kondisi
itu tetap berlaku sampai diangkatnya Jenderal Soeharto sebagai pengemban
Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret).
Peranan Supersemar untuk mengambil segala tindakan dalam menjamin
keamanan dan ketentraman serta stabilitas jalannya pemerintahan, menjadi
puncak sejarah hitam pemerintahan Presiden Soekarno. Dengan ketetapan
MPRS No. IX/MPRS/1966 dikukuhkan dengan masa berlaku sampai
terbentuknya MPR RI hasil pemilu, meskipun penerbitan Supersemar
sampai sekarang masih kontroversi.

19. Periode Berlakunya Kembali UUD 1945
Oleh karena pemilu 5 Juli 1968 tertunda hingga 5 Juli 1971 dan telah
dikeluarkannya Ketetapan MPRS No. XXX III/MPRS/1967 tentang
Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari tangan Presiden Soekarno,
maka demi terciptanya stabilitas politik, ekonomi, dan hukum dikeluarkan
Ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS/1968 tentang Pengangkatan
Pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966. Jenderal Soeharto
diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia hingga terpilihnya Presiden
oleh MPR hasil pemilu dan dimulailah masa Orde Baru.
Pada masa Orde Baru, sistem pemerintahan Indonesia menitikberatkan pada
aspek kestabilan politik dalam rangka menunjang pembangunan nasional
melalui upaya-upaya sebagai berikut :

20. Periode Berlakunya Kembali UUD 1945
1. Konsep dwi fungsi ABRI.
2. “Menggolkarkan” pemerintahan hingga ke akar-akarnya.
3. Kekuasaan di tangan eksekutif.
4. Sistem pengangkatan kabinet melalui lembaga-lembaga perwakilan
rakyat.
5. Konsep massa mengambang (floating mass).
6. Pengendalian pers nasional.
Terbukti bahwa selama 32 tahun di masa Orde Baru, Golkar selalu berhasil
menjadi single majority dan Presiden Soeharto selalu terpilih secara
aklamasi.

21. Periode Reformasi
Akhirnya, mulailah terbentuk sistem pemerintahan yang stabil ditandai
dengan pembenahan struktur ketatanegaraannya sendiri. Pembenahan itu
antara lain :
Dibentuknya paket UU di bidang politik (UU Susduk/MPR/DPR/DPRD,
UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum).
UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.
UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (menggantikan UU
No. 5 Tahun 1974).
UU No. 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
Dilakukannya amandemen UUD 1945 oleh MPR melalui Panitia Ad-Hoc I
MPR RI.
Di dalam Amandemen UUD 1945, terdapat beberapa ketentuan
pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial. Selain sistem ini tetap
dipertahankan, diperkuat pula melalui mekanisme pemilihan Presiden dan
wakil Presiden secara langsung. Ketentuan-ketentuan sistem pemerintahan
Indonesia antara lain sebagai berikut :

22. Periode Reformasi
1. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan
Perwakilan Rakyat.
2. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan
dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, untuk satu kali masa
jabatan.
3. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
4. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-
undang.
5. Presiden dan Wakil Presiden tidak bertanggung jawab kepada majelis
yang terdiri dari dua kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Daerah.
6. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara berpasangan dan langsung
oleh rakyat serta diusulkan oleh partai politik atau golongan partai politik
peserta pemilu.

23. Sistem Pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 Setelah
Amandemen
Pokok-pokok sistem pemerintahan RI setelah perubahan UUD 1945
Negara Indonesia adalah Negara hukum, tercantum dalam pasal 1 ayat 3
UUD 1945, yaitu Negara Indonesia adalah Negara hukum.
Sistem Konstitusional, dapat dilihat dalam pasal UUD 1945 yaitu :
1. Pasal 2 ayat 1, yaitu MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD
yang dipilih melalui pemilu, dan diatur lebih lanjut dengan UU.
2. Pasal 3 ayat 3, yaitu MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan
wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.
3. Pasal 4 ayat 1, yaitu Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan
menurut UUD.
4. Pasal 5 ayat 1, yaitu Presiden berhak mengajukan rancangan UU
kepada DPR.
5. Pasal 5 ayat 2, yaitu Presiden menetapkan peraturan pemerintah
untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya.

24. Sistem Pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 Setelah
Amandemen
Kekuasaan Negara tertinggi ada di MPR, sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan
berdasarkan pasal 3 UUD 1945, wewenang dan tugas MPR, adalah :
1. Mengubah dan menetapkan UUD.
2. Melatik presiden dan/atau wakil presiden.
3. Dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalammasa
jabatannya menurut UUD.
4. Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi
menurut UUD, dapat dilihat pada :
1. Pasal 4 ayat 1, yaitu Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan
menurut UUD.
2. Pasal 4 ayat 2, yaitu Dalam melaksanakan kewajibannya presiden
dibantu oleh satu orang wakil presiden.
Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, sistem pemerintahan
Indonesia masih menerapkan sistem presidensial.

25. Sistem Pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 Setelah
Amandemen
Menteri Negara ialah pembantu presiden, menteri Negara tidak
bertanggung jawab kepada DPR, presiden dibantu oleh menteri-menteria
diangkat dan diberhentikan oleh presiden, pembentukan, pembubaran,
pengubahannya diatur dalam pasal 17 UUD 1945, yaitu:
1. Ayat 1 : Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara.
2. Ayat 2 : Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
3. Ayat 3 : Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam
pemerintahan.
4. Ayat 4 : Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kemeterian
Negara diatur dalam Undang-undang.
Kekuasaan kepala Negara tidak tak terbatas, MPR
berwenang memberhentikan presiden dalam masa jabatannya sesuai
dengan pasal 3 ayat 3 UUD 1945. Serta mengefektifkan hak-hak DPR
dalam mengontrol jalannya pemerintahan oleh presiden sesuai dengan
pasal 20 A ayat 2 dan 3 UUD 1945. Hak-hak DPR yaitu:

26. Sistem Pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 Setelah
Amandemen
1. Interplasi, adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada
pemerintah.
2. Angket, adalah hak DPR untuk mengadakan penyelidikan terhadap
kebijakan pemerintah yang dianggap melanggar UU.
3. Menyatakan pendapat dalam sidang DPR.
4. Mengajukan Pertanyaan dalam sidang DPR
5. Mengajukan usul dan pendapat tentang suatu rancangan Undang-
undang.
6. Imunitas atau hak kekebalan hukum, adalah hak setiap anggota DPR
dimana tidak bisa disomasi atau dituntut didepan pengadilan terhadap
pernyataannya, pertanyaannya yang dikemukakan baik lisan dan
tertulis dalam rapat DPR baik dalam sidang atau luar sidang yang
berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPR.
7. Budget, adalah hak DPR untuk menetapkan APBN.

27. Perbandingan Sistem Pemerintahan di Indonesia Dengan
Negara Lain
NEGARA REPUBLIK INDONESIA (PRESIDENSIAL)
1. Bentuk negara adalah kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas
dengan 35 provinsi termasuk daerah istimewa.
2. Bentuk pemerintahan adalah republik dengan sistem presidensial.
3. Pemegang kekuasaan eksekutif adalah presiden sebagai kepala negara
sekaligus kepala pemerintahan.
4. Kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan serta
bertanggungjawab kepada presiden.
5. Parlemen pemegang kekuasaan Eksekutif yang terdiri dari 2 kamar
yaitu DPR dan DPD yang merupakan sekaligus anggota
MPR. Anggota DPR dipilih rakyat melalui pemilu dengan sitem
proporsional terbuka, DPD dipilih rakyat secara langsung melalui
pemilu.
6. Kekuasaan Yudikatif dijalankan oleh mahkamah agung dan badan
peradilan di bawahnya.

28. Perbandingan Sistem Pemerintahan di Indonesia Dengan
Negara Lain
PRANCIS (BUKAN PARLEMENTER RESMI)
1. Presiden kuat karena dipilih langsung oleh rakyat.
2. Kepala negara adalah presiden dengan masa jabatan 7 tahun.
3. Presiden dapat bertindak dimasa darurat untuk menyelesaikan krisis.
4. Bila terjadi pertentangan antara kabinet dengan legislatif maka presiden
membubarkan legislatif.
5. Mosi dan interplasi dipersukar harus disetujui oleh 10 % dari anggota
legislatif.
6. Jika suatu UU telah disetujui legislatif tapi tidak disetujui presiden maka
diajukan kepada rakyat melalui referendum atau persetujuan mahkamah
konstitusional.

29. Perbandingan Sistem Pemerintahan di Indonesia Dengan
Negara Lain
INDIA (PARLEMENTER)
1. Badan eksekutif adalah presiden sebagai kepala negara dan
perdana menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri.
2. Bentuk negara : Federal dengan 26 negara dan 7 kesatuan
teritorial.
3. Bentuk pemerintahan: Republik
4. Legislative atau parlemen : Bikameral, yaitu Dewan Negara
(Rajya Sabha) dan Majelis Rakyat (Lok Sabha).
5. Presiden dipilih oleh lembaga legislatif baik dipusat maupun
didaerah.
6. Pemerintah dapat menyatakan keadaan darurat dan pembatasan
kegiatan bagi para pelaku politik agar tidak mengganggu usaha
pembangunan.

30. Perbandingan Sistem Pemerintahan di Indonesia Dengan
Negara Lain
AMERIKA SERIKAT (PRESIDENSIAL)
1. Badan eksekutif adalah presiden bersama para menteri.
2. Federal dengan 50 negara bagian dan 1 distrik.
3. Masa jabatan presiden 4 tahun dan maksimal 2 periode.
4. Presiden terpisah dari legislatif atau kongres.
5. Presiden tidak dapat membubarkan kongres begitu juga kongres
tidak dapat memberhentikan presiden.
6. Mayoritas UU disiapkan pemerintah dan diajukan ke kongres.
7. Presiden punya wewenang untuk membatalkan atau memveto
rancangan UU.
8. Veto presiden batal bila ditentang leh 2/3 anggota kongres.
9. Check and balances, presiden boleh memilih menterinya, tetapi
dalam hal penetapan hakim agung dan duta besar dan untuk
mengadakan perjanjian internasional harus disetujui senat.

31. SESI PERTANYAAN