SlideShare a Scribd company logo
E-GOVERNMENT
BESERTA MASTER PLAN TIK KOTAS SURABAYA
e-Government
DISUSUN OLEH : KENNETH WINSTON AUREL
E-GOVERNMENT
Pendahuluan Materi
Dalam presentasi kali ini kita akan membahas tentang E-
Government dan contoh penerapannya dalam bentuk Master Plan
TIK Kota Surabaya.
Dalam pembahasan e-Government secara umum, akan kita bahas
beberapa hal, antara lain:
• Apa itu e-Government ?
• Apa saja pilar-pilar e-Government?
• Bagaimana penggolongan/taksonomi relasi antar aktor dalam e-
Government
•Keuntungan e-Government
Esensi “Good Governance”
Apa itu “good governance” ?
Good governance merujuk pada beberapa praktek-praktek yang dikategorikan sebagai cara peme
rintahan yang paling efisien dan efektif dalam memenajemen institusi dan agensi negara
Menurut J. Satyanarayana ada beberapa hal yang menjadi ciri good governance :
Least governan
ce
Participative
Customer-centri
c
•
•Deregulation
• Right-Sizing
• Partnership
•Service-centricity
• Efficiency
• Joined-up Governme
nt
•
•Inclusion
• Communication
• Consultation
Definisi e-Government
Apa itu e-Government ?
• E-Government secara definisi tidak lain merupakan penggunaaan teknologi
informasi dan komunikasi seperti misalnya Internet untuk meningkatkan kine
rja proses pemerintahan.
•Di mata beberapa orang, e-government bisa saja tampak semata-mata seb
agai upaya mengembangkan aplikasi niaga e-commerce dari sektor swasta
ke sektor publik/pemerintah.
•. E-government adalah mengenai bagaimana caranya meningkatkan perfor
ma cabang-cabang pemerintahan ini, bukan hanya administrasi publik dala
m arti sempit
Pilar-Pilar e-Government
E-government memiliki 4 pilar utama yaitu
E-GOVERNMENT
Aktor/orang
Proses
Teknologi
Resources
e-Government & e-Governance
Berbeda namun berkaitan erat
e-Government
– Tranformasi Pemerintahan
– Modernisasi Proses
– Mekanisme pemberian layanan
– Masyarakat menerima
e-Governance
– Proses pengambilan keputusan
– Penggunaan TI untuk menarik partisipasi masyarak
at luas
– Masyarakat adalah partisipan
Taksonomi e-Government
E-Government berdasarkan relasi antar partisipan dapat dibagi atas
• G2C (Government to Citizen)
• G2B (Government to Business)
• G2G (Government to Government)
• Government to Constituents (Pemerintah ke Konstituen/e-democra
cy)
Domain-Domain e-Government
E-Government memliki beberapa domain yang saling tumpang tindih
•E-Administration
Automasi dan komputerisasi tugas-tugas administratif dan realisasi koneksi strategis
antara pros es-proses internal , departemen, dan fungsionaris
•E-Citizens, dan E-Services
Untuk merealisasi koneksi dan hubungan antara pemerintah dan warga individu untuk
memberikan layanan terautomasi
•E-Society
Memungkinkan hubungan dan interaksi yang melampaui batasan hirarkis din birokrati
s antara agensi publik, sektor swasta, dan masyarakat sipil secara umum
Domain-Domain e-Government
Benefits of e-Government
Menerapkan e-Government memiliki keuntungan antara lain
•Cost Reduction and Efficiency Gains
•Quality of Service Delivery to Businesses and Customers
•Transparency, Anticorruption and Accountability
•Increase the Capacity of Government
•Network and Community Creation
•Improve the Quality of Decision Making
•Promote the Use of IT in Other Sectors of the Society
Tantangan Implementasi e-Governm
ent di Indonesia
Regulasi Kebijakan e-Government di
Indonesia
Master Plan TI
Apa itu Master Plan TI ?
Implementasi dan pemanfaatan TI di lingkup pemerintahan merupakan salah satu aspek penting y
ang perlu dikembangkan, untuk meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan kegiatan pemerint
ahan dan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Namun demikian, lembag
a atau organisasi pemerintahan tidak bisa secara gegabah mengeluarkan investasi untuk impleme
ntasi Teknologi Informasi, perlu diperhitungkan cost dan benefit yang dihasilkannya. Organisasi m
embutuhkan semacam blue print yang sering disebut IT Master Plan atau IT Strategic Plan sebag
ai dasar organisasi dalam mengimplementasi TI. Maksud dari penyusunan Master Plan Teknologi I
nformasi adalah menjadi dasar bagi perencanaan dalam investasi dan implementasi TI, menjadi a
cuan implementasi jangka panjang dalam pengembangan sistem informasi guna mendukung visi
dan misi Pemerintah melalui penyusunan:
• Kerangka Pemikiran Dasar (e-Government Framework);
• Arsitektur Pengembangan (e-Government Architecture);
• Solusi Pentahapan Pengembangan (e-Government Roadmap);
• Rencana Proyek Implementasi (e-Government Implementation Plan)
Master Plan TI
IT Master Plan berisi pedoman kebutuhan sistem informasi seperti apa yang dibutuhkan oleh pemerint
ah. Yang perlu menjadi catatan adalah bahwa IT Master Plan harus sinkron dengan Business Process
instansi tersebut. Pembangunan sistem yang ditulis dalam IT Master Plan merupakan alatuntuk memb
antu instansi dalam mencapai visi dan misinya
Master Plan TI Kota Surabaya
Kota Surabaya merupakan salah satu kota dengan tingkat kemajuan im
plementasi e-Government yang paling tinggi di Indonesia
Dengan populasi sekitar 3 juta orang Surabaya menjadi kota terbesar kedua di Indon
esia setelah Jakarta. Kepadatan penduduk surabaya sendiri layak menjadikannya me
nerima status sebagai kota metropolitan.
Secara administrasi kota Surabaya dipimpin seorang walikota dan wakil walikota yang
mengkoordinasikan administrasi kotamdya dengan beberapa kecamatan yang dibawa
hi. Kecamatan sendiri akan terbagi lagi menjadi beberapa kelurahan yang lurah. Statu
s camat dan lurah sendiri termasuk dalam jajaran PNS di lingkungan Pemkot.
Napak tilas perintisan infrastruktur dan implementasi e-government di kota Surabaya t
elah dimulai semenjak tahun 2002, sebelum adanya basis hukum mengenai pengada
an barang dan jasa secara elektronik. Baru di tahun 2003 muncul Keppres No.80 tent
anf Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang di dalamnya t
ercantum mengenai lelang elektronik.
Master Plan TI Kota Surabaya
Kota Surabaya merupakan salah satu kota dengan tingkat kemajuan im
plementasi e-Government yang paling tinggi di Indonesia
Master Plan TI Kota Surabaya melingkupi beberapa bidang :
•Pengelolaan Keuangan Daerah
•E-SDM
•E-Monitoring
•E-Education
•E-Office
•E-Permit
•E-Health
•Media Centre
•Simprolamas
•Sistem Siaga Bencana
Master Plan TI Kota Surabaya
Master Plan TI Kota Surabaya
Reformasi birokrasi kota Surabaya
Penerapan e-government menjadi tulang punggung reformasi birokrasi kota Surabaya
yang diharapkan akan membawa angin kemajuan di masa yang akan datang. Pada m
asa bergulirnya program implementasi e-government kota Surabaya, ada dukungan y
ang sangat besat dan apresiasi mendalam dari Wakil menteri Pemberdayaan Aparatu
r Negara dan Reformasi birokrasi Eko Prasojo.
Keefektifan implementasi e-government di kota Surabaya mendasari keputusan menj
adikan Surabya sebagai pembanding implementasi e-government nasional. Untuk se
mentara ini dalam kepemimpinan walikota Tri Rismaharini, ada penekanan pada peng
gunaan e-government fata sektor keuangan daerah dan pelayanan masyarakat. Angg
aran disusun menggunakan sistem e-budgeting mulai dari biaya perjalanan dinas hing
ga kebutuhan alat tulis-menulis di kantor pemerintah di masing-masing SKPD. Progra
m ini menggunakan acuan SNI. Setiap dinas harus menggunakan e-budgeting dalam
mengusulkan anggaran.
Implementasi Master Plan TI Kota Su
rabaya : e-Budgeting
Implementasi Master Plan TI Kota Su
rabaya : e-Procurement
Model pengadaan barang dan jasa pemerintah Kota Surabaya
Untuk merancang proyek-proyek perancanaan menggunaan e-proje
ct planning, dikerjakan secara swakelola hingga selesai. Walikota tin
gga membuat kontrak kerja bersama dengan kepala dinas.
Dalam hal e-procurement, sendiri pengadaan barang dan jasa proye
k dengan anggaran lebih dari RP.100 juta akan langsung secara oto
matis masuk ke dalam program e-procurement karena tentunya aka
n melewat proses lelang, program e-procurement akan mengatur jad
wal, dan tata cara penawaran pelelangan barang dan jasa hingga se
lesai.
Implementasi Master Plan TI Kota Su
rabaya : e-Procurement
Implementasi Master Plan TI Kota Su
rabaya : e-Health
Implementasi Master Plan TI Kota Su
rabaya : e-Health
Implementasi Master Plan TI Kota Su
rabaya : e-Kios
Implementasi Master Plan TI Kota Surabaya : e-Health
Implementasi Master Plan TI Kota Su
rabaya : e-Biometrics
Implementasi Master Plan TI Kota Su
rabaya : SIMPROLAMAS
Implementasi Master Plan TI Kota Su
rabaya : Penanggulangan Bencana
Thank You for Your Attention !
Sumber Pustaka
1. Satyanarayana, J, 2016, e-Government Principles, National
Institute for Smart Government
2. www.surabaya.go.id
3. Hassan Abdelwahab, Ashraf, 29 April 2008, PPP for Public Ser
vice Delivery, GfD Working Group IV: Public Service Delivery, P
PP and Regulatory Reform - Amman, Jordan
4. Zhou:, Hongren, 2010, Global Perspectives on E-Government
Division for Public Economics and Public Administration , UND
ESA
5. www.musrenbang.surabaya.go.id
6. www.kominfo.jatimprov.go.id
7. C. Jain Palvia, Shailendra & S. Sharma Sushil,2011 E-Governm
ent and E-Governance: Definitions/Domain Framework and Sta
tus around the World , Long Island University, Brookville, USA

More Related Content

What's hot

Open Government dan E Government
Open Government dan E GovernmentOpen Government dan E Government
Open Government dan E Government
Lestari Moerdijat
 
Organisasi publik dan teknologi informasi fd
Organisasi publik dan teknologi informasi fdOrganisasi publik dan teknologi informasi fd
Organisasi publik dan teknologi informasi fd
Frans Dione
 
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaeblerreinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
Bhaskoro Utomo
 
Prinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi PublikPrinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi Publik
93220872
 
Etika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan PublikEtika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan Publik
Dian Herdiana
 
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Ian Setiawan
 
Inovasi pelayanan publik
Inovasi pelayanan publikInovasi pelayanan publik
E-Government
E-GovernmentE-Government
E-Government
utari rahmadiani
 
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
Tri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Digital Pelayanan Publik
Inovasi Digital Pelayanan PublikInovasi Digital Pelayanan Publik
Inovasi Digital Pelayanan Publik
Tri Widodo W. UTOMO
 
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanContoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Debirokrasi dan Deregulasi
Debirokrasi dan DeregulasiDebirokrasi dan Deregulasi
Debirokrasi dan DeregulasiGrahat Nagara
 
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikAgenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Tri Widodo W. UTOMO
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi PembangunanAdministrasi Pembangunan
Administrasi Pembangunan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Model Formulasi Kebijakan
Model Formulasi KebijakanModel Formulasi Kebijakan
Model Formulasi Kebijakan
Zakiah dr
 
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahIsu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Hubungan adm dengan ilmu lain
Hubungan adm dengan ilmu lainHubungan adm dengan ilmu lain
Hubungan adm dengan ilmu lain
Harles Janang
 
Sejarah new public service
Sejarah new public serviceSejarah new public service
Sejarah new public servicePutra Manurung
 
Pengantar Ilmu Administrasi Publik
Pengantar Ilmu Administrasi PublikPengantar Ilmu Administrasi Publik
Pengantar Ilmu Administrasi Publik
yuniawatiantitirani
 
Pengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
Pengembangan E-Government di Pemerintah DaerahPengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
Pengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
Indriyatno Banyumurti
 

What's hot (20)

Open Government dan E Government
Open Government dan E GovernmentOpen Government dan E Government
Open Government dan E Government
 
Organisasi publik dan teknologi informasi fd
Organisasi publik dan teknologi informasi fdOrganisasi publik dan teknologi informasi fd
Organisasi publik dan teknologi informasi fd
 
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaeblerreinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
 
Prinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi PublikPrinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi Publik
 
Etika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan PublikEtika Pelayanan Publik
Etika Pelayanan Publik
 
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
 
Inovasi pelayanan publik
Inovasi pelayanan publikInovasi pelayanan publik
Inovasi pelayanan publik
 
E-Government
E-GovernmentE-Government
E-Government
 
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan RI)
 
Inovasi Digital Pelayanan Publik
Inovasi Digital Pelayanan PublikInovasi Digital Pelayanan Publik
Inovasi Digital Pelayanan Publik
 
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan KebijakanContoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
Contoh Penerapan Agenda Setting & Perumusan Kebijakan
 
Debirokrasi dan Deregulasi
Debirokrasi dan DeregulasiDebirokrasi dan Deregulasi
Debirokrasi dan Deregulasi
 
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikAgenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi PembangunanAdministrasi Pembangunan
Administrasi Pembangunan
 
Model Formulasi Kebijakan
Model Formulasi KebijakanModel Formulasi Kebijakan
Model Formulasi Kebijakan
 
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahIsu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Hubungan adm dengan ilmu lain
Hubungan adm dengan ilmu lainHubungan adm dengan ilmu lain
Hubungan adm dengan ilmu lain
 
Sejarah new public service
Sejarah new public serviceSejarah new public service
Sejarah new public service
 
Pengantar Ilmu Administrasi Publik
Pengantar Ilmu Administrasi PublikPengantar Ilmu Administrasi Publik
Pengantar Ilmu Administrasi Publik
 
Pengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
Pengembangan E-Government di Pemerintah DaerahPengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
Pengembangan E-Government di Pemerintah Daerah
 

Viewers also liked

Penerapan it governance pada pemerintahan
Penerapan it governance pada pemerintahanPenerapan it governance pada pemerintahan
Penerapan it governance pada pemerintahan
Kenneth Aurel
 
E government
E governmentE government
E government
putra sutimin
 
E goverment
E govermentE goverment
E goverment
Sannai Abbas
 
Ppt
PptPpt
Tata kelola ti dan penerapan pada pemerintah kanada
Tata kelola ti dan penerapan pada pemerintah kanadaTata kelola ti dan penerapan pada pemerintah kanada
Tata kelola ti dan penerapan pada pemerintah kanada
Beta Lapian
 
Tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi
Tata kelola Teknologi Informasi dan KomunikasiTata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi
Tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi
putra sutimin
 
e-Government introduction
e-Government introductione-Government introduction
e-Government introduction
Muhammad Farooq
 
Review masterplan provinsi jawa timur
Review masterplan provinsi jawa timurReview masterplan provinsi jawa timur
Review masterplan provinsi jawa timur
16021106102
 
Masterplan teknologi informasi Pemerintah Desa Bamban Selatan
Masterplan teknologi informasi Pemerintah Desa Bamban Selatan Masterplan teknologi informasi Pemerintah Desa Bamban Selatan
Masterplan teknologi informasi Pemerintah Desa Bamban Selatan
16021106102
 
Tata kelola it
Tata kelola itTata kelola it
Tata kelola it
16021106102
 
e-Government (Strategi dan Implementasinya untuk Pemerinyahan)
e-Government (Strategi dan Implementasinya untuk Pemerinyahan)e-Government (Strategi dan Implementasinya untuk Pemerinyahan)
e-Government (Strategi dan Implementasinya untuk Pemerinyahan)
soe sumijan
 
ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI
ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASIARSITEKTUR INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI
ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI
Guru Online
 
Master Plan e-Pendidikan 2012 - 2016
Master Plan e-Pendidikan 2012 - 2016Master Plan e-Pendidikan 2012 - 2016
Master Plan e-Pendidikan 2012 - 2016
Guru Online
 
United Nations E-Government Survey 2012 E-Government for the People
United Nations E-Government Survey 2012 E-Government for the PeopleUnited Nations E-Government Survey 2012 E-Government for the People
United Nations E-Government Survey 2012 E-Government for the PeopleBSP Media Group
 
Master Plan ASEAN Connectivity 2025
Master Plan ASEAN Connectivity 2025Master Plan ASEAN Connectivity 2025
Master Plan ASEAN Connectivity 2025
ICT Watch
 
Gerakan Data Sejuta Budaya (Erlan Rinaldi - @SobatBudaya)
Gerakan Data Sejuta Budaya (Erlan Rinaldi - @SobatBudaya)Gerakan Data Sejuta Budaya (Erlan Rinaldi - @SobatBudaya)
Gerakan Data Sejuta Budaya (Erlan Rinaldi - @SobatBudaya)
Indriyatno Banyumurti
 

Viewers also liked (20)

Penerapan it governance pada pemerintahan
Penerapan it governance pada pemerintahanPenerapan it governance pada pemerintahan
Penerapan it governance pada pemerintahan
 
E government
E governmentE government
E government
 
E goverment
E govermentE goverment
E goverment
 
Ppt
PptPpt
Ppt
 
Tata kelola ti dan penerapan pada pemerintah kanada
Tata kelola ti dan penerapan pada pemerintah kanadaTata kelola ti dan penerapan pada pemerintah kanada
Tata kelola ti dan penerapan pada pemerintah kanada
 
Tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi
Tata kelola Teknologi Informasi dan KomunikasiTata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi
Tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi
 
e-Government introduction
e-Government introductione-Government introduction
e-Government introduction
 
Review masterplan provinsi jawa timur
Review masterplan provinsi jawa timurReview masterplan provinsi jawa timur
Review masterplan provinsi jawa timur
 
Masterplan teknologi informasi Pemerintah Desa Bamban Selatan
Masterplan teknologi informasi Pemerintah Desa Bamban Selatan Masterplan teknologi informasi Pemerintah Desa Bamban Selatan
Masterplan teknologi informasi Pemerintah Desa Bamban Selatan
 
Tata kelola it
Tata kelola itTata kelola it
Tata kelola it
 
e-Government (Strategi dan Implementasinya untuk Pemerinyahan)
e-Government (Strategi dan Implementasinya untuk Pemerinyahan)e-Government (Strategi dan Implementasinya untuk Pemerinyahan)
e-Government (Strategi dan Implementasinya untuk Pemerinyahan)
 
ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI
ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASIARSITEKTUR INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI
ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI
 
Master Plan e-Pendidikan 2012 - 2016
Master Plan e-Pendidikan 2012 - 2016Master Plan e-Pendidikan 2012 - 2016
Master Plan e-Pendidikan 2012 - 2016
 
Legal factors
Legal factorsLegal factors
Legal factors
 
United Nations E-Government Survey 2012 E-Government for the People
United Nations E-Government Survey 2012 E-Government for the PeopleUnited Nations E-Government Survey 2012 E-Government for the People
United Nations E-Government Survey 2012 E-Government for the People
 
Purchasing
PurchasingPurchasing
Purchasing
 
IT Government
IT GovernmentIT Government
IT Government
 
Master Plan ASEAN Connectivity 2025
Master Plan ASEAN Connectivity 2025Master Plan ASEAN Connectivity 2025
Master Plan ASEAN Connectivity 2025
 
Why Mission Matters- Journal Article
Why Mission Matters- Journal ArticleWhy Mission Matters- Journal Article
Why Mission Matters- Journal Article
 
Gerakan Data Sejuta Budaya (Erlan Rinaldi - @SobatBudaya)
Gerakan Data Sejuta Budaya (Erlan Rinaldi - @SobatBudaya)Gerakan Data Sejuta Budaya (Erlan Rinaldi - @SobatBudaya)
Gerakan Data Sejuta Budaya (Erlan Rinaldi - @SobatBudaya)
 

Similar to Powerpoint e government

CONTOH EGOVERNMENT.pptx
CONTOH EGOVERNMENT.pptxCONTOH EGOVERNMENT.pptx
CONTOH EGOVERNMENT.pptx
wahyususilo13
 
IT GOVERNANCE.pptx
IT GOVERNANCE.pptxIT GOVERNANCE.pptx
IT GOVERNANCE.pptx
wahyususilo13
 
e-government
e-governmente-government
e-government
AriniKusuma1
 
Sim02 si mdlm_gg
Sim02 si mdlm_ggSim02 si mdlm_gg
Sim02 si mdlm_gg
edison8301
 
E Government Di Indonesia
E Government Di IndonesiaE Government Di Indonesia
E Government Di Indonesia
Fakhri Zufar Amwani
 
Bahan e gov
Bahan e govBahan e gov
Bahan e gov
niketutester
 
Bab i pendahuluan k
Bab i pendahuluan kBab i pendahuluan k
Bab i pendahuluan k
ChintiaRahmi
 
Review Master Plan e-gov
Review Master Plan e-govReview Master Plan e-gov
Review Master Plan e-gov
Putri Damlah
 
e-BUDGETING
e-BUDGETINGe-BUDGETING
e-BUDGETING
Nastitya Fionny
 
PRAKTIK EGOVERNMENT DI SURABAYA.pptx
PRAKTIK EGOVERNMENT DI SURABAYA.pptxPRAKTIK EGOVERNMENT DI SURABAYA.pptx
PRAKTIK EGOVERNMENT DI SURABAYA.pptx
wahyususilo13
 
E-samsat indonesia
E-samsat indonesiaE-samsat indonesia
E-samsat indonesia
wardanaekaputra
 
PENERAPAN SIMAPATDA SEBAGAI BENTUK PENERAPAN E-GOVERMENT PADA DISPENDA KAB. K...
PENERAPAN SIMAPATDA SEBAGAI BENTUK PENERAPAN E-GOVERMENT PADA DISPENDA KAB. K...PENERAPAN SIMAPATDA SEBAGAI BENTUK PENERAPAN E-GOVERMENT PADA DISPENDA KAB. K...
PENERAPAN SIMAPATDA SEBAGAI BENTUK PENERAPAN E-GOVERMENT PADA DISPENDA KAB. K...
Suzan Tengku Susan
 
E government ppt
E government pptE government ppt
E government ppt
Joshua Mamahit
 
Tugas barang dan jasa
Tugas barang dan jasaTugas barang dan jasa
Tugas barang dan jasa
Xhul Delapansatu
 
Tugas barang dan jasa
Tugas barang dan jasaTugas barang dan jasa
Tugas barang dan jasa
Xhul Delapansatu
 
Kerangka implementasi e gov manchester
Kerangka implementasi e gov manchesterKerangka implementasi e gov manchester
Kerangka implementasi e gov manchester
suharyo
 
3124663.ppt
3124663.ppt3124663.ppt
3124663.ppt
pikipardede1
 
Konsep cyber city
Konsep cyber cityKonsep cyber city
Konsep cyber city
STT Harapan
 
Pengaruh implementasi e government terhadap perubahan manajemen publik di ind...
Pengaruh implementasi e government terhadap perubahan manajemen publik di ind...Pengaruh implementasi e government terhadap perubahan manajemen publik di ind...
Pengaruh implementasi e government terhadap perubahan manajemen publik di ind...Rafiansa Zawani
 

Similar to Powerpoint e government (20)

CONTOH EGOVERNMENT.pptx
CONTOH EGOVERNMENT.pptxCONTOH EGOVERNMENT.pptx
CONTOH EGOVERNMENT.pptx
 
IT GOVERNANCE.pptx
IT GOVERNANCE.pptxIT GOVERNANCE.pptx
IT GOVERNANCE.pptx
 
e-government
e-governmente-government
e-government
 
Sim02 si mdlm_gg
Sim02 si mdlm_ggSim02 si mdlm_gg
Sim02 si mdlm_gg
 
E Government Di Indonesia
E Government Di IndonesiaE Government Di Indonesia
E Government Di Indonesia
 
e-government
e-governmente-government
e-government
 
Bahan e gov
Bahan e govBahan e gov
Bahan e gov
 
Bab i pendahuluan k
Bab i pendahuluan kBab i pendahuluan k
Bab i pendahuluan k
 
Review Master Plan e-gov
Review Master Plan e-govReview Master Plan e-gov
Review Master Plan e-gov
 
e-BUDGETING
e-BUDGETINGe-BUDGETING
e-BUDGETING
 
PRAKTIK EGOVERNMENT DI SURABAYA.pptx
PRAKTIK EGOVERNMENT DI SURABAYA.pptxPRAKTIK EGOVERNMENT DI SURABAYA.pptx
PRAKTIK EGOVERNMENT DI SURABAYA.pptx
 
E-samsat indonesia
E-samsat indonesiaE-samsat indonesia
E-samsat indonesia
 
PENERAPAN SIMAPATDA SEBAGAI BENTUK PENERAPAN E-GOVERMENT PADA DISPENDA KAB. K...
PENERAPAN SIMAPATDA SEBAGAI BENTUK PENERAPAN E-GOVERMENT PADA DISPENDA KAB. K...PENERAPAN SIMAPATDA SEBAGAI BENTUK PENERAPAN E-GOVERMENT PADA DISPENDA KAB. K...
PENERAPAN SIMAPATDA SEBAGAI BENTUK PENERAPAN E-GOVERMENT PADA DISPENDA KAB. K...
 
E government ppt
E government pptE government ppt
E government ppt
 
Tugas barang dan jasa
Tugas barang dan jasaTugas barang dan jasa
Tugas barang dan jasa
 
Tugas barang dan jasa
Tugas barang dan jasaTugas barang dan jasa
Tugas barang dan jasa
 
Kerangka implementasi e gov manchester
Kerangka implementasi e gov manchesterKerangka implementasi e gov manchester
Kerangka implementasi e gov manchester
 
3124663.ppt
3124663.ppt3124663.ppt
3124663.ppt
 
Konsep cyber city
Konsep cyber cityKonsep cyber city
Konsep cyber city
 
Pengaruh implementasi e government terhadap perubahan manajemen publik di ind...
Pengaruh implementasi e government terhadap perubahan manajemen publik di ind...Pengaruh implementasi e government terhadap perubahan manajemen publik di ind...
Pengaruh implementasi e government terhadap perubahan manajemen publik di ind...
 

Recently uploaded

SURAT KEPUTUSAN TENTANG KAMPUNG BERKUALITAS
SURAT KEPUTUSAN TENTANG KAMPUNG BERKUALITASSURAT KEPUTUSAN TENTANG KAMPUNG BERKUALITAS
SURAT KEPUTUSAN TENTANG KAMPUNG BERKUALITAS
Pemdes Wonoyoso
 
manajer lapangan pelaksana gedung SKK JENJANG 6
manajer lapangan pelaksana gedung SKK JENJANG 6manajer lapangan pelaksana gedung SKK JENJANG 6
manajer lapangan pelaksana gedung SKK JENJANG 6
MhdFadliansyah1
 
PERATURAN BUPATI TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP
PERATURAN BUPATI TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIPPERATURAN BUPATI TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP
PERATURAN BUPATI TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP
Pemdes Wonoyoso
 
Modul Ajar Seni Rupa - Melukis Pemandangan - Fase B.pdf
Modul Ajar Seni Rupa - Melukis Pemandangan  - Fase B.pdfModul Ajar Seni Rupa - Melukis Pemandangan  - Fase B.pdf
Modul Ajar Seni Rupa - Melukis Pemandangan - Fase B.pdf
MiliaSumendap
 
M. Fattahillah Ajrun Azhiima_2021B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
M. Fattahillah Ajrun Azhiima_2021B_Analisis Kritis Jurnal.pdfM. Fattahillah Ajrun Azhiima_2021B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
M. Fattahillah Ajrun Azhiima_2021B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
AjrunAzhiima
 
Transformasi Desa Vokasi Tata Kelola dan Penguatan Pera Pendidikan
Transformasi Desa Vokasi Tata Kelola dan Penguatan Pera PendidikanTransformasi Desa Vokasi Tata Kelola dan Penguatan Pera Pendidikan
Transformasi Desa Vokasi Tata Kelola dan Penguatan Pera Pendidikan
deamardiana1
 
Apa itu data dan pengertian data by manajemen 22.pptx
Apa itu data dan pengertian data by manajemen 22.pptxApa itu data dan pengertian data by manajemen 22.pptx
Apa itu data dan pengertian data by manajemen 22.pptx
AssyifaFarahDiba1
 
A.Ekhwan Nur Fauzi_2021 B_ Analisis Kritis Jurnal
A.Ekhwan Nur Fauzi_2021 B_ Analisis Kritis JurnalA.Ekhwan Nur Fauzi_2021 B_ Analisis Kritis Jurnal
A.Ekhwan Nur Fauzi_2021 B_ Analisis Kritis Jurnal
Ekhwan2
 
bahan belajar Application Programming Interface (API) Gateway
bahan belajar Application Programming Interface (API) Gatewaybahan belajar Application Programming Interface (API) Gateway
bahan belajar Application Programming Interface (API) Gateway
subbidtekinfo813
 
Kisi-Kisi Asesmen Madrasah Akidah Akhlak MTs Arridho Tahun Pelajaran 2023-202...
Kisi-Kisi Asesmen Madrasah Akidah Akhlak MTs Arridho Tahun Pelajaran 2023-202...Kisi-Kisi Asesmen Madrasah Akidah Akhlak MTs Arridho Tahun Pelajaran 2023-202...
Kisi-Kisi Asesmen Madrasah Akidah Akhlak MTs Arridho Tahun Pelajaran 2023-202...
mtsarridho
 
Materi matriks dan determinan matriks.pptx
Materi matriks dan determinan matriks.pptxMateri matriks dan determinan matriks.pptx
Materi matriks dan determinan matriks.pptx
BanjarMasin4
 
654Bagan akun standar Kep 331 Tahun 2021
654Bagan akun standar Kep 331 Tahun 2021654Bagan akun standar Kep 331 Tahun 2021
654Bagan akun standar Kep 331 Tahun 2021
renprogarksd3
 
Analisis Korelasi dan penjelasannya juga bedanya dengan korelasi
Analisis Korelasi dan penjelasannya juga bedanya dengan korelasiAnalisis Korelasi dan penjelasannya juga bedanya dengan korelasi
Analisis Korelasi dan penjelasannya juga bedanya dengan korelasi
afaturooo
 
LAPORAN OPERATOR DAPODIK dfffffffffffffffffffff
LAPORAN OPERATOR DAPODIK dfffffffffffffffffffffLAPORAN OPERATOR DAPODIK dfffffffffffffffffffff
LAPORAN OPERATOR DAPODIK dfffffffffffffffffffff
acehirfan
 

Recently uploaded (14)

SURAT KEPUTUSAN TENTANG KAMPUNG BERKUALITAS
SURAT KEPUTUSAN TENTANG KAMPUNG BERKUALITASSURAT KEPUTUSAN TENTANG KAMPUNG BERKUALITAS
SURAT KEPUTUSAN TENTANG KAMPUNG BERKUALITAS
 
manajer lapangan pelaksana gedung SKK JENJANG 6
manajer lapangan pelaksana gedung SKK JENJANG 6manajer lapangan pelaksana gedung SKK JENJANG 6
manajer lapangan pelaksana gedung SKK JENJANG 6
 
PERATURAN BUPATI TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP
PERATURAN BUPATI TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIPPERATURAN BUPATI TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP
PERATURAN BUPATI TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP
 
Modul Ajar Seni Rupa - Melukis Pemandangan - Fase B.pdf
Modul Ajar Seni Rupa - Melukis Pemandangan  - Fase B.pdfModul Ajar Seni Rupa - Melukis Pemandangan  - Fase B.pdf
Modul Ajar Seni Rupa - Melukis Pemandangan - Fase B.pdf
 
M. Fattahillah Ajrun Azhiima_2021B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
M. Fattahillah Ajrun Azhiima_2021B_Analisis Kritis Jurnal.pdfM. Fattahillah Ajrun Azhiima_2021B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
M. Fattahillah Ajrun Azhiima_2021B_Analisis Kritis Jurnal.pdf
 
Transformasi Desa Vokasi Tata Kelola dan Penguatan Pera Pendidikan
Transformasi Desa Vokasi Tata Kelola dan Penguatan Pera PendidikanTransformasi Desa Vokasi Tata Kelola dan Penguatan Pera Pendidikan
Transformasi Desa Vokasi Tata Kelola dan Penguatan Pera Pendidikan
 
Apa itu data dan pengertian data by manajemen 22.pptx
Apa itu data dan pengertian data by manajemen 22.pptxApa itu data dan pengertian data by manajemen 22.pptx
Apa itu data dan pengertian data by manajemen 22.pptx
 
A.Ekhwan Nur Fauzi_2021 B_ Analisis Kritis Jurnal
A.Ekhwan Nur Fauzi_2021 B_ Analisis Kritis JurnalA.Ekhwan Nur Fauzi_2021 B_ Analisis Kritis Jurnal
A.Ekhwan Nur Fauzi_2021 B_ Analisis Kritis Jurnal
 
bahan belajar Application Programming Interface (API) Gateway
bahan belajar Application Programming Interface (API) Gatewaybahan belajar Application Programming Interface (API) Gateway
bahan belajar Application Programming Interface (API) Gateway
 
Kisi-Kisi Asesmen Madrasah Akidah Akhlak MTs Arridho Tahun Pelajaran 2023-202...
Kisi-Kisi Asesmen Madrasah Akidah Akhlak MTs Arridho Tahun Pelajaran 2023-202...Kisi-Kisi Asesmen Madrasah Akidah Akhlak MTs Arridho Tahun Pelajaran 2023-202...
Kisi-Kisi Asesmen Madrasah Akidah Akhlak MTs Arridho Tahun Pelajaran 2023-202...
 
Materi matriks dan determinan matriks.pptx
Materi matriks dan determinan matriks.pptxMateri matriks dan determinan matriks.pptx
Materi matriks dan determinan matriks.pptx
 
654Bagan akun standar Kep 331 Tahun 2021
654Bagan akun standar Kep 331 Tahun 2021654Bagan akun standar Kep 331 Tahun 2021
654Bagan akun standar Kep 331 Tahun 2021
 
Analisis Korelasi dan penjelasannya juga bedanya dengan korelasi
Analisis Korelasi dan penjelasannya juga bedanya dengan korelasiAnalisis Korelasi dan penjelasannya juga bedanya dengan korelasi
Analisis Korelasi dan penjelasannya juga bedanya dengan korelasi
 
LAPORAN OPERATOR DAPODIK dfffffffffffffffffffff
LAPORAN OPERATOR DAPODIK dfffffffffffffffffffffLAPORAN OPERATOR DAPODIK dfffffffffffffffffffff
LAPORAN OPERATOR DAPODIK dfffffffffffffffffffff
 

Powerpoint e government

  • 1. E-GOVERNMENT BESERTA MASTER PLAN TIK KOTAS SURABAYA e-Government DISUSUN OLEH : KENNETH WINSTON AUREL
  • 2. E-GOVERNMENT Pendahuluan Materi Dalam presentasi kali ini kita akan membahas tentang E- Government dan contoh penerapannya dalam bentuk Master Plan TIK Kota Surabaya. Dalam pembahasan e-Government secara umum, akan kita bahas beberapa hal, antara lain: • Apa itu e-Government ? • Apa saja pilar-pilar e-Government? • Bagaimana penggolongan/taksonomi relasi antar aktor dalam e- Government •Keuntungan e-Government
  • 3. Esensi “Good Governance” Apa itu “good governance” ? Good governance merujuk pada beberapa praktek-praktek yang dikategorikan sebagai cara peme rintahan yang paling efisien dan efektif dalam memenajemen institusi dan agensi negara Menurut J. Satyanarayana ada beberapa hal yang menjadi ciri good governance : Least governan ce Participative Customer-centri c • •Deregulation • Right-Sizing • Partnership •Service-centricity • Efficiency • Joined-up Governme nt • •Inclusion • Communication • Consultation
  • 4. Definisi e-Government Apa itu e-Government ? • E-Government secara definisi tidak lain merupakan penggunaaan teknologi informasi dan komunikasi seperti misalnya Internet untuk meningkatkan kine rja proses pemerintahan. •Di mata beberapa orang, e-government bisa saja tampak semata-mata seb agai upaya mengembangkan aplikasi niaga e-commerce dari sektor swasta ke sektor publik/pemerintah. •. E-government adalah mengenai bagaimana caranya meningkatkan perfor ma cabang-cabang pemerintahan ini, bukan hanya administrasi publik dala m arti sempit
  • 5. Pilar-Pilar e-Government E-government memiliki 4 pilar utama yaitu E-GOVERNMENT Aktor/orang Proses Teknologi Resources
  • 6. e-Government & e-Governance Berbeda namun berkaitan erat e-Government – Tranformasi Pemerintahan – Modernisasi Proses – Mekanisme pemberian layanan – Masyarakat menerima e-Governance – Proses pengambilan keputusan – Penggunaan TI untuk menarik partisipasi masyarak at luas – Masyarakat adalah partisipan
  • 7. Taksonomi e-Government E-Government berdasarkan relasi antar partisipan dapat dibagi atas • G2C (Government to Citizen) • G2B (Government to Business) • G2G (Government to Government) • Government to Constituents (Pemerintah ke Konstituen/e-democra cy)
  • 8. Domain-Domain e-Government E-Government memliki beberapa domain yang saling tumpang tindih •E-Administration Automasi dan komputerisasi tugas-tugas administratif dan realisasi koneksi strategis antara pros es-proses internal , departemen, dan fungsionaris •E-Citizens, dan E-Services Untuk merealisasi koneksi dan hubungan antara pemerintah dan warga individu untuk memberikan layanan terautomasi •E-Society Memungkinkan hubungan dan interaksi yang melampaui batasan hirarkis din birokrati s antara agensi publik, sektor swasta, dan masyarakat sipil secara umum
  • 10. Benefits of e-Government Menerapkan e-Government memiliki keuntungan antara lain •Cost Reduction and Efficiency Gains •Quality of Service Delivery to Businesses and Customers •Transparency, Anticorruption and Accountability •Increase the Capacity of Government •Network and Community Creation •Improve the Quality of Decision Making •Promote the Use of IT in Other Sectors of the Society
  • 13. Master Plan TI Apa itu Master Plan TI ? Implementasi dan pemanfaatan TI di lingkup pemerintahan merupakan salah satu aspek penting y ang perlu dikembangkan, untuk meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan kegiatan pemerint ahan dan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Namun demikian, lembag a atau organisasi pemerintahan tidak bisa secara gegabah mengeluarkan investasi untuk impleme ntasi Teknologi Informasi, perlu diperhitungkan cost dan benefit yang dihasilkannya. Organisasi m embutuhkan semacam blue print yang sering disebut IT Master Plan atau IT Strategic Plan sebag ai dasar organisasi dalam mengimplementasi TI. Maksud dari penyusunan Master Plan Teknologi I nformasi adalah menjadi dasar bagi perencanaan dalam investasi dan implementasi TI, menjadi a cuan implementasi jangka panjang dalam pengembangan sistem informasi guna mendukung visi dan misi Pemerintah melalui penyusunan: • Kerangka Pemikiran Dasar (e-Government Framework); • Arsitektur Pengembangan (e-Government Architecture); • Solusi Pentahapan Pengembangan (e-Government Roadmap); • Rencana Proyek Implementasi (e-Government Implementation Plan)
  • 14. Master Plan TI IT Master Plan berisi pedoman kebutuhan sistem informasi seperti apa yang dibutuhkan oleh pemerint ah. Yang perlu menjadi catatan adalah bahwa IT Master Plan harus sinkron dengan Business Process instansi tersebut. Pembangunan sistem yang ditulis dalam IT Master Plan merupakan alatuntuk memb antu instansi dalam mencapai visi dan misinya
  • 15. Master Plan TI Kota Surabaya Kota Surabaya merupakan salah satu kota dengan tingkat kemajuan im plementasi e-Government yang paling tinggi di Indonesia Dengan populasi sekitar 3 juta orang Surabaya menjadi kota terbesar kedua di Indon esia setelah Jakarta. Kepadatan penduduk surabaya sendiri layak menjadikannya me nerima status sebagai kota metropolitan. Secara administrasi kota Surabaya dipimpin seorang walikota dan wakil walikota yang mengkoordinasikan administrasi kotamdya dengan beberapa kecamatan yang dibawa hi. Kecamatan sendiri akan terbagi lagi menjadi beberapa kelurahan yang lurah. Statu s camat dan lurah sendiri termasuk dalam jajaran PNS di lingkungan Pemkot. Napak tilas perintisan infrastruktur dan implementasi e-government di kota Surabaya t elah dimulai semenjak tahun 2002, sebelum adanya basis hukum mengenai pengada an barang dan jasa secara elektronik. Baru di tahun 2003 muncul Keppres No.80 tent anf Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang di dalamnya t ercantum mengenai lelang elektronik.
  • 16. Master Plan TI Kota Surabaya Kota Surabaya merupakan salah satu kota dengan tingkat kemajuan im plementasi e-Government yang paling tinggi di Indonesia Master Plan TI Kota Surabaya melingkupi beberapa bidang : •Pengelolaan Keuangan Daerah •E-SDM •E-Monitoring •E-Education •E-Office •E-Permit •E-Health •Media Centre •Simprolamas •Sistem Siaga Bencana
  • 17. Master Plan TI Kota Surabaya
  • 18. Master Plan TI Kota Surabaya Reformasi birokrasi kota Surabaya Penerapan e-government menjadi tulang punggung reformasi birokrasi kota Surabaya yang diharapkan akan membawa angin kemajuan di masa yang akan datang. Pada m asa bergulirnya program implementasi e-government kota Surabaya, ada dukungan y ang sangat besat dan apresiasi mendalam dari Wakil menteri Pemberdayaan Aparatu r Negara dan Reformasi birokrasi Eko Prasojo. Keefektifan implementasi e-government di kota Surabaya mendasari keputusan menj adikan Surabya sebagai pembanding implementasi e-government nasional. Untuk se mentara ini dalam kepemimpinan walikota Tri Rismaharini, ada penekanan pada peng gunaan e-government fata sektor keuangan daerah dan pelayanan masyarakat. Angg aran disusun menggunakan sistem e-budgeting mulai dari biaya perjalanan dinas hing ga kebutuhan alat tulis-menulis di kantor pemerintah di masing-masing SKPD. Progra m ini menggunakan acuan SNI. Setiap dinas harus menggunakan e-budgeting dalam mengusulkan anggaran.
  • 19. Implementasi Master Plan TI Kota Su rabaya : e-Budgeting
  • 20. Implementasi Master Plan TI Kota Su rabaya : e-Procurement Model pengadaan barang dan jasa pemerintah Kota Surabaya Untuk merancang proyek-proyek perancanaan menggunaan e-proje ct planning, dikerjakan secara swakelola hingga selesai. Walikota tin gga membuat kontrak kerja bersama dengan kepala dinas. Dalam hal e-procurement, sendiri pengadaan barang dan jasa proye k dengan anggaran lebih dari RP.100 juta akan langsung secara oto matis masuk ke dalam program e-procurement karena tentunya aka n melewat proses lelang, program e-procurement akan mengatur jad wal, dan tata cara penawaran pelelangan barang dan jasa hingga se lesai.
  • 21. Implementasi Master Plan TI Kota Su rabaya : e-Procurement
  • 22. Implementasi Master Plan TI Kota Su rabaya : e-Health
  • 23. Implementasi Master Plan TI Kota Su rabaya : e-Health
  • 24. Implementasi Master Plan TI Kota Su rabaya : e-Kios Implementasi Master Plan TI Kota Surabaya : e-Health
  • 25. Implementasi Master Plan TI Kota Su rabaya : e-Biometrics
  • 26. Implementasi Master Plan TI Kota Su rabaya : SIMPROLAMAS
  • 27. Implementasi Master Plan TI Kota Su rabaya : Penanggulangan Bencana
  • 28. Thank You for Your Attention !
  • 29. Sumber Pustaka 1. Satyanarayana, J, 2016, e-Government Principles, National Institute for Smart Government 2. www.surabaya.go.id 3. Hassan Abdelwahab, Ashraf, 29 April 2008, PPP for Public Ser vice Delivery, GfD Working Group IV: Public Service Delivery, P PP and Regulatory Reform - Amman, Jordan 4. Zhou:, Hongren, 2010, Global Perspectives on E-Government Division for Public Economics and Public Administration , UND ESA 5. www.musrenbang.surabaya.go.id 6. www.kominfo.jatimprov.go.id 7. C. Jain Palvia, Shailendra & S. Sharma Sushil,2011 E-Governm ent and E-Governance: Definitions/Domain Framework and Sta tus around the World , Long Island University, Brookville, USA