1. DESENTRALISASI
1.1 Pengertian Desentralisasi
Ada adagium yang mengatakan bahwa Pemerintahan yang baik
adalah yang dekat dengan masyarakat. Hal tersebut sangat bisa
dimengerti karena kedekatan pemerintah dengan masyarakat akan
memungkinkan terjadinya interaksi yang intens. Dari interaksi
tersebut memungkinkan pemerintah untuk mengetahui kebutuhan
– kebutuhan masyarakat, sehingga fungsi pelayanan kepada
masyarakat akan optimal dilaksanakan oleh pemerintah.
Sebaliknya bagi masyarakat , interaksi tersebut akan memudahkan
untuk menyampaikan keinginan – keinginan mereka kepada yang
diberi kepercayaan untuk mengaturnya.

2. Sementara Ruiter dalam Hoogerwerf (1978) mengemukakan bahwa :
Desentralisasi adalah sebagai pengakuan atau penyerahan wewenang oleh
badan – badan umum yang lebih tinggi kepada badan – badan yang lebih
rendah untuk secara mandiri dan berdasarkan perimbangan kepentingan
sensiri mangambil keputusan pengaturan dan pemerintahan, serta
wewenang yang terjadi dari hal itu.
Pendapat lain dikemukakan oleh Riggs (Sarundajang, 1999) bahwa
desentrasi memiliki dua makna yaitu :
1.sebagai pelimpahan wewenang (delegation) yang mencakup penyerahan
tanggung jawab kepada bawahan untuk mengambil keputusan berdasarkan
kasus yang dihadapi, tetapi pengawasan tetap berada di tangan pusat
(kadang-kadang disebut dekonsentrasi)
2. Sebagai pengalihan kekuasaan (devolution) yang mempunyai makna
berbeda seluruh tanggung jawab untuknya kegiatan tertentu diserahkan
penuh kepada penerima wewenang.

3. 1.2 Tujuan Desentralisasi
Mengapa hampir semua Pemerintahan suatu Negara menerapkan
desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya?
a. Bowman & Hampton, 1983
Tidak ada pemerintah dari suatu Negara yang luas mampu secara
efektif dan efisien membuat dan melaksanakan kebijakan (public
policies) dan program-progrsamnya di segala bidang di wilayahnya
melalui sentralisasi.
b. Rondinelli, 1984
Beban kerja Pemerintahan Pusat yang berlebihan akan berkurang;
kepekaan Pemerintah kepada rakyat akan meningkat; meningkatkan
kuantitas dan kualitas pelayanan yang diberikan

4. c. Maddick, 1963
Suatu cara untuk meningkatkan kemampuan pejabat-pejabat
pemerintah untuk memperoleh informasi yang lebih baik tentang
kondisi daerah; merencanakan program-program daerah secara lebih
responsif; Bereaksi lebih cepat manakala masalah-masalah muncul
dalam pelaksanaannya
d. BC. Smith, 1985
Salah satu cara untuk memobilisasi dukungan terhadap pembangunan
nasional dengan membuatnya lebih populer di tingkat daerah; Untuk
memperoleh partisifasi yang lebih besar dari golongan masyarakat
yang berbeda-beda yang dapat diciptakan dengan melibatkan
perwakilan dari berbagai kepentingan seperti SARA; Berfungsi
sebagai pengikat dari kecenderungan – kecenderungan sentrifugal
seperti rasa kedaerahan.

5. e. Goerge E, Berkley, 1978
Dalam beberapa segi, desentralisasi dipandang dapat mendorong
pengambilan keputusan yang lebih cepat dan fleksibel; Akan
memberi lebih banyak waktu dan kesempatan bagi aparat pusat
untuk mengkonsentrasikan perhatiannya pada perumusan kebijakan
dan program-program.
f. Douglas Me Gregor, 1966
Dengan desentralisasi perbaikan bukan saja pada keputusan-
keputusan yang diambil tetapi juga akan memperbaiki kualitas
pengambilan keputusan (Pengambilan keputusan dilakukan pada
tingkat organisasi pemerintah) yang paling rendah.

6. Kebaikan lainnya juga dikemukakan oleh Kaho (1991), yang
menyebutkannya sebagai keuntungan dari dianutnya sistem
desentralisasi. Keuntungan tersebut diantaranya :
1.Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di Pusat Pemerintahan
2.Dalam mengahadapi masalah yang amat mendesak yang
membutuhkan tindakan yang cepat, daerah tidak perlu menunggu
lagi dari Pemerintahan Pusat
3.Dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap
keputusan dapat segera dilaksanakan.
4.Dapat diadakan pembedaan (differensiasi) dan pengkhususan
(spesialisasi) yang bergina bagi kepentingan tertentu. Khususnya
desentralisasi territorial, dapat lebih mudah menyesuaikan diri
kepada kebutuhan/keperluan dan keadaan khusus daerah.
5.Mengurangi kesenang-wenangan dari Pemerintah Pusat
6.Dari segi psikologis, desentralisasi dapat lebih memberikan
kepuasan bagi daerah-daerah karena sifatnya yang lebih
langsung.

7. Kaho (1991) juga menyebutkan adanya kelemahan yang
terkandung atau yang akan dimunculkan sebagai dampak dari
desentralisasi ini, di antaranya :
1. Karena besarnya organ-organ pemerintahan, maka struktur
pemerintahan bertambah kompleks yang mempersulit koordinasi
2. Keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam
kepentingan dan daerah dapat lebih mudah terganggu.
3. Khusus mengenai desentralisasi teritorial, dapat mendorong
timbulnya derahisme atau propinisalisme.
4. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama, karena
memerlukan perundingan yang bertele-tele.
5. Diperlukan biaya yang lebih besar dan sulitnya untuk memperoleh
keseragaman dan kesederhanaan

8. PEMERINTAH DESA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PEMERINTAH DESA
Pemerintah desa pada dasarnya sama dengan pemerintah
daerah, yaitu sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan.
Perbedaannya hanya terletak pada cakupan tanggung jawab dalam
menyelenggarakan pemerintahan tersebut. Dalam UU No. 32 Tahun XI
Bagian Kedua Pasal 202 dinyatakan bahwa :
(1) Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa
(2) Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa
lainnya
(3) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud ayat (2) diisi dari
pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
Dari pasal tersebut jelas terlihat pada yang dimaksud dengan pemerintah
desa adalah Kepala Desa dan Sekretaris Desa beserta perangkat desa
lainnya.

9. Pemerintah desa memiliki beberapa tugas pokok (Nurcholis,
2005), yaitu :
1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum,
pembangunan, dan pembinaan masyarakat.
2. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintahan, pemerintah Provinsi,
dan pemerintah Kabupaten.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pemerintah Desa memiliki
fungsi-fungsi, yaitu :
• Penyelenggaraan urusan rumah tangga
• Pelaksanaan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya.
• Pelaksanaan pembinaan perekonomian desa
• Pelaksanaan pembinaan partisifasi dan swadaya gotong royong
masyarakat
•Pelasanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat

10. 6. Pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat
desa
7. Penyusunan, pengajuan rancangan peraturan desa
8. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan kepada pemerintah desa