1. Review UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
Dan PP Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
(Tugas Mata Kuliah Pemetaan Tata Ruang)
Dosen Pengampu:
Dra. Bitta Pigawati Dipl. GEO, M.T.
Dikerjakan Oleh
Nur Hilaliyah
21040111060045
PROGRAM STUDI DIPLOMA III
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2012

2. RANGKUMAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2007
TENTANG
PENATAAN RUANG
PENGERTIAN
Pengaturan penataan ruang adalah pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
Penyelenggaraan penataan ruang merupakan kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan,
pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang
diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui
pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan
ruang.
Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat
diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Sedangkan dibutuhkan pengendalian pemanfaatan ruang agar upaya
untuk mewujudkan tertib tata ruang.
BAB II ASAS DAN TUJUAN
1. keterpaduan;
2. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
3. keberlanjutan;
4. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
5. keterbukaan;
6. kebersamaan dan kemitraan;
7. pelindungan kepentingan umum;
8. kepastian hukum dan keadilan; dan
9. akuntabilitas.

3. BAB III KLASIFIKASI PENATAAN RUANG
Klasifikasi penataan ruang yaitu :
1) Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal
perkotaan.
2) Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan
kawasan budidaya.
3) Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah
nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
4) Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan
perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.
5) Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan
strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan
strategis kabupaten/kota.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pada Bab VI Pelaksanaan Penataan
Ruang bagian kesatu perencanaan tata ruang paragraf 1 pasal 14 berisi tentang:
1) Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan:
a. Rencana umum tata ruang; dan
b. Rencana rinci tata ruang.
2) Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara berhierarki
terdiri atas:
a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; dan
c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan
d. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
3) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
b. rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan
c. rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis
kabupaten/kota.

4. Adapun Pasal 20 menjelaskan tentang
1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional memuat:
a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah nasional;
b. rencana struktur ruang wilayah nasional yang meliputi sistem perkotaan nasional yang
terkait dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan
prasarana utama;
c. rencana pola ruang wilayah nasional yang meliputi kawasan lindung nasional dan
kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional;
d. penetapan kawasan strategis nasional;
e. arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima
tahunan; dan
f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional yang berisi indikasi arahan
peraturan zonasi sistem nasional, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta
arahan sanksi.
Untuk jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah 20 (dua puluh) tahun.
Skala Peta tata ruang wilayah nasional menurut PP nomor 8 Tahun 2013 Pasal 13 (1) Peta
Rencana Tata Ruang Wilayah nasional digambarkan dengan menggunakan:
sistem referensi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
Peta Dasar Skala Minimal 1:1.000.000;
Unit Pemetaan yang dapat digunakan untuk Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
dan
Ketelitian muatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
Berikut Pasal 23 menjelaskan tentang
1) Rencana tata ruang wilayah provinsi memuat:
a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
b. rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam
wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya
dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi;

5. c. rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan
budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi;
d. penetapan kawasan strategis provinsi;
e. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka
menengah lima tahunan; dan
f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan
peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan
insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
Jangka waktu rencana tata ruang wilayah provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun. Skala
Peta tata ruang wilayah provinsi menurut PP nomor 8 Tahun 2013 Pasal 14 (1) Peta
Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi digambarkan dengan menggunakan:
sistem referensi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
Peta Dasar Skala Minimal 1:250.000;
Unit Pemetaan yang dapat digunakan untuk Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi;
dan
Ketelitian muatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
Pasal 26
1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat:
a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di
wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana
wilayah kabupaten;
c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan
kawasan budi daya kabupaten;
d. penetapan kawasan strategis kabupaten;
e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama
jangka menengah lima tahunan; dan

6. f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan
umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta
arahan sanksi.
Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
Skala Peta tata ruang wilayah kabupaten menurut PP nomor 8 Tahun 2013 Pasal 15
Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten digambarkan dengan menggunakan:
sistem referensi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
Peta Dasar Skala Minimal 1:50.000;
Unit Pemetaan yang dapat digunakan untuk Rencana Tata Ruang Wilayah
kabupaten; dan
Ketelitian muatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
Paragraf 5
Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota, dengan ketentuan selain rincian dalam Pasal 26 ayat (1)
ditambahkan:
a. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
b. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; dan
c. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki,
angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang
dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial
ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.
Untuk jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kota adalah 20 (dua puluh) tahun. Skala
Peta tata ruang wilayah kabupaten menurut PP nomor 8 Tahun 2013 Pasal 17 (1) Peta Rencana
Tata Ruang Wilayah kota digambarkan dengan menggunakan:
sistem referensi Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
Peta Dasar Skala Minimal 1:25.000;
Unit Pemetaan yang dapat digunakan untuk Rencana Tata Ruang Wilayah kota; dan
Ketelitian muatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
Sumber:
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013