Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian
Similar to Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian (20)
More from Muhamad Yogi
More from Muhamad Yogi (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Peran Lembaga Penegak Hukum Dalam Menjamin Keadilan dan Kedamaian
- 1. PERAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM MENJAMIN KEADILAN DAN KEDAMAIAN Disampaikan oleh: MUHAMAD YOGI
- 2. Tujuan Pembelajaran • Menjelaskan peran kepolisian dan kejaksaan dalam menjamin keadilan dan kedamaian • Menguraikan peran hakim sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman, peran advokat serta Peran KPK dalam menjamin keadilan dan kedamaian. • Menganalisis kinerja kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat dan KPK dalam dalam menjamin keadilan dan kedamaian.
- 3. PERAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA KEWENANGAN •Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. •Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. KEWENANGAN •Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. •Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. KEWENANGAN •Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. •Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri
- 4. PERAN KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Bidang Pidana • Penuntutan • Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap • Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. • Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Perdata dan TUN • Kejaksaan, dengan kuasa khusus, dapat bertindak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum • Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. • Pengamanan kebijakan penegakan hukum. • Pengawasan peredaran barang cetakan. • Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. • Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. • Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminalUU RI No. 16 Tahun 2004 Tugas dan Wewenang
- 5. PERAN HAKIM DALAM SEBAGAI PELAKSANA KEKUASAAN KEHAKIMAN Peradilan Umum Peradilan Agama Peradilan Militer Peradilan TUN MAHKAMAH AGUNGHAKIM Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan Berdasarkan ketentuan perundang-undangan. UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- 6. PERAN ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. ADVOKAT Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Tugas advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya.
- 7. Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi PERAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Melakukan tindakan- tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakan korupsi. 1. Kepastian Hukum 2. Keterbukaan 3. Akuntabilitas 4. Kepentingan Umum 5. Proposionalitas Tugas Wewenang Asas
- 8. FIAT JUSTITIA RUAT COELUM, FIAT JUSTITIA PEREAT MUNDUS “Sekalipun esok langit akan runtuh, meski dunia akan musnah, atau walaupun harus mengorbankan kebaikan, keadilan harus tetap ditegakkan”