Dokumen tersebut membahas prinsip-prinsip penggunaan Dana Desa (DD) untuk pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESADesa Institute
Paparan Kepala Bapermades Propinsi Jawa Tengah
Pada acara Diskusi Publik II UPK KESMES 2015
Fakultas Ekonomi & Bisnis UNDIP
Ikuti Desa Institue :
www.desainstitute.com
www.fb.com/desainstitute
www,twitter.com/desainstitute
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESADesa Institute
Paparan Kepala Bapermades Propinsi Jawa Tengah
Pada acara Diskusi Publik II UPK KESMES 2015
Fakultas Ekonomi & Bisnis UNDIP
Ikuti Desa Institue :
www.desainstitute.com
www.fb.com/desainstitute
www,twitter.com/desainstitute
Materi Siklus Pembangunan Desa yang kemudian dijabarkan dalam proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pengawasan. Ditambahkan pula sistematika penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta Daftar Pertanyaan Kunci yang dapat digunakan untuk fasilitasi saat pelaksanaan Musyawarah di tingkat Dusun. Contoh dok. RPJM Desa & RKP Desa atau terkait regulasi tentang Desa dapat didownload di www.pondokedukasidesa.blogspot.co.id
Semoga Bermanfaat...
Sebuah gagasan internalisasi program sektoral dalam konteks implementasi UU Desa dengan harapan adanya sinergitas program penanganan kumuh tidak hanya berdiri sendiri melainkan ada pola kerjasama antar pelaku di desa serta ada integrasi program yang mengerucut pada one village one plan, one village one budgeting, one village one product. Sehingga penanganan kumuh benar-benar bisa menjadi sebuah investasi bagi peningkatan ekonomi masyarakat dan dapat menghambat arus urbanisasi. Semoga bermanfaat. Salam...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...Yudhi Aldriand
Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 ini diharapkan menjadi arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan Dana Desa.
membahas tentang kemiskinan yang ada di indonesia, kriteria kemiskinan, dan peran pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah kemiskinan
english :
discuss about the existing poverty in Indonesia, poverty criteria, and the role of government and the community in solving the problem of poverty
Materi Siklus Pembangunan Desa yang kemudian dijabarkan dalam proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pengawasan. Ditambahkan pula sistematika penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta Daftar Pertanyaan Kunci yang dapat digunakan untuk fasilitasi saat pelaksanaan Musyawarah di tingkat Dusun. Contoh dok. RPJM Desa & RKP Desa atau terkait regulasi tentang Desa dapat didownload di www.pondokedukasidesa.blogspot.co.id
Semoga Bermanfaat...
Sebuah gagasan internalisasi program sektoral dalam konteks implementasi UU Desa dengan harapan adanya sinergitas program penanganan kumuh tidak hanya berdiri sendiri melainkan ada pola kerjasama antar pelaku di desa serta ada integrasi program yang mengerucut pada one village one plan, one village one budgeting, one village one product. Sehingga penanganan kumuh benar-benar bisa menjadi sebuah investasi bagi peningkatan ekonomi masyarakat dan dapat menghambat arus urbanisasi. Semoga bermanfaat. Salam...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...Yudhi Aldriand
Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 ini diharapkan menjadi arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan Dana Desa.
membahas tentang kemiskinan yang ada di indonesia, kriteria kemiskinan, dan peran pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah kemiskinan
english :
discuss about the existing poverty in Indonesia, poverty criteria, and the role of government and the community in solving the problem of poverty
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
3. www.company.com
a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha
tani;
c. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi
lingkungan;
f. pembangunan dan pengelolaan air bersih
berskala Desa;
g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
h. pembangunan dan pemeliharaan serta
pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
i. pengembangan sarana dan prasarana produksi
di Desa
a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik
Desa;
d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan
bagan ikan
e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan
perikanan;
g. pengembangan benih lokal;
h. pengembangan ternak secara kolektif;
i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
k. pengelolaan padang gembala;
l. pengembangan Desa Wisata;
m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil
pertanian dan perikanan.
Mendukung target RPJMN 2015-2019 dan RKP:
a. mendukung kedaulatan pangan;
b.mendukung kedaulatan energi;
c.mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan;
d. mendukung pariwisata dan industri
TARGET
RPJM Desa
/RKP Desa
PRIORITAS BELANJA PEMBANGUNAN DESA
4. www.company.com
PRIORITAS BELANJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1) kelompok usaha
ekonomi produktif;
2) kelompok perempuan;
3) kelompok tani;
4) kelompok masyarakat
miskin;
5) kelompok nelayan;
6) kelompok pengrajin;
7) kelompok pemerhati
dan perlindungan anak;
8) kelompok pemuda; dan
9) kelompok lain sesuai
kondisi Desa
5. www.company.com
KODIFIKASI BIDANG-PROGRAM-KEGIATAN
KODE/BIDANG PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS
2.
PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
2.1. Pemenuhan
kebutuhan dasar
1. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes.
2. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
3. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
Mendukung
target RPJMN
2015-2019 dan
RKP /tahun:
a. mendukung
kedaulatan pangan;
b.mendukung
kedaulatan energi;
c.mendukung
pembangunan
kemaritiman dan
kelautan;
d. mendukung
pariwisata dan
industri
2.2. Pembangunan
sarana dan prasarana
Desa
1. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
2. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
3. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
4. pembangunan energi baru dan terbarukan;
5. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
6. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
7. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
8. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya
perikanan;
9. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa
2.3. Pengembangan
potensi ekonomi lokal
1. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
2. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
3. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
4. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan
5. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
6. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
7. pengembangan benih lokal;
8. pengembangan ternak secara kolektif;
9. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
10. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
11. pengelolaan padang gembala;
12. pengembangan Desa Wisata;
13. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
2.4. Pemanfaatan sumber
daya alam dan lingkungan
secara berkelanjutan
1. komoditas tambang mineral bukan logam
2. komoditas tambang batuan
3. rumput laut;
4. hutan milik Desa; dan
5. pengelolaan sampah
6. www.company.com
KODE/BIDANG PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS
4.
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
4.1. peningkatan kualitas proses
perencanaan Desa
Penanggulangan
kemiskinan dan
peningkatan
akses atas
sumber daya
ekonomi
(Target RPJM
Desa & RKP
Desa)
4.2. mendukung kegiatan ekonomi
4.3. pembentukan dan peningkatan
kapasitas
4.4. pengorganisasian melalui
pembentukan dan fasilitasi
paralegal untuk memberikan
bantuan hukum kepada warga
masyarakat Desa
4.5. promosi kesehatan dan
gerakan hidup bersih dan
sehat
4.6. dukungan terhadap kegiatan
desa dan masyarakat
pengelolaan Hutan Desa
4.7. peningkatan kapasitas kelompok
masyarakat
1. kelompok usaha ekonomi produktif;
2. kelompok perempuan;
3. kelompok tani;
4. kelompok masyarakat miskin;
5. kelompok nelayan;
6. kelompok pengrajin;
7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
8. kelompok pemuda; dan
9. kelompok lain sesuai kondisi Desa
7. www.company.com
KODE/BIDANG PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS
4.
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
4.1. peningkatan kualitas proses
perencanaan Desa
Penanggulangan
kemiskinan dan
peningkatan
akses atas
sumber daya
ekonomi
(Target RPJM
Desa & RKP
Desa)
4.2. mendukung kegiatan ekonomi
4.3. pembentukan dan peningkatan
kapasitas
4.4. pengorganisasian melalui
pembentukan dan fasilitasi
paralegal untuk memberikan
bantuan hukum kepada warga
masyarakat Desa
4.5. promosi kesehatan dan
gerakan hidup bersih dan
sehat
4.6. dukungan terhadap kegiatan
desa dan masyarakat
pengelolaan Hutan Desa
4.7. peningkatan kapasitas kelompok
masyarakat
1. kelompok usaha ekonomi produktif;
2. kelompok perempuan;
3. kelompok tani;
4. kelompok masyarakat miskin;
5. kelompok nelayan;
6. kelompok pengrajin;
7. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
8. kelompok pemuda; dan
9. kelompok lain sesuai kondisi Desa