SlideShare a Scribd company logo
- 1 -
MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 huruf a dan b
dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan
Menteri tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 13);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.
SALINAN
- 2 -
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan
di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan
Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan
yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai
dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
4. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau
mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan
Desa dan prakasa masyarakat Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan
secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah
antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat
yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal
yang bersifat strategis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan
Desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
BAB II
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
Pasal 2
Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi:
a. sistem organisasi perangkat Desa;
b. sistem organisasi masyarakat adat;
c. pembinaan kelembagaan masyarakat;
d. pembinaan lembaga dan hukum adat;
e. pengelolaan tanah kas Desa;
f. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan
setempat;
g. pengelolaan tanah bengkok;
- 3 -
h. pengelolaan tanah pecatu;
i. pengelolaan tanah titisara; dan
j. pengembangan peran masyarakat Desa.
Pasal 3
Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa adat meliputi:
a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
b. pranata hukum adat;
c. pemilikan hak tradisional;
d. pengelolaan tanah kas Desa adat;
e. pengelolaan tanah ulayat;
f. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa adat;
g. pengisian jabatan kepala Desa adat dan perangkat Desa adat; dan
h. masa jabatan kepala Desa adat.
Pasal 4
Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus mengakui,
menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2.
BAB III
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
Pasal 5
Kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi:
a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan
masyarakat;
b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam
wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari
masyarakat Desa;
d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa;
dan
f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-
undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan
pemerintah kabupaten/kota.
- 4 -
Pasal 6
Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:
a. individu;
b. organisasi kemasyarakatan;
c. perguruan tinggi;
d. lembaga swadaya masyarakat;
e. lembaga donor; dan
f. perusahaan.
Pasal 7
Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:
a. bidang pemerintahan Desa,
b. pembangunan Desa;
c. kemasyarakatan Desa; dan
d. pemberdayaan masyarakat Desa.
Pasal 8
Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf a antara lain meliputi:
a. penetapan dan penegasan batas Desa;
b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non
pertanian;
f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja,
pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
g. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut
lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
i. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
j. pembentukan Badan Permusyaratan Desa;
k. penetapan perangkat Desa;
l. penetapan BUM Desa;
m. penetapan APB Desa;
n. penetapan peraturan Desa;
o. penetapan kerja sama antar-Desa;
p. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
q. pendataan potensi Desa;
r. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
s. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik,
rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa
lainnya dalam skala Desa;
t. pengelolaan arsip Desa; dan
u. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan
kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.
- 5 -
Pasal 9
Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
a. pelayanan dasar Desa;
b. sarana dan prasarana Desa;
c. pengembangan ekonomi lokal Desa; dan
d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.
Pasal 10
Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 huruf a antara lain meliputi:
a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
b. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
c. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
1) layanan gizi untuk balita;
2) pemeriksaan ibu hamil;
3) pemberian makanan tambahan;
4) penyuluhan kesehatan;
5) gerakan hidup bersih dan sehat;
6) penimbangan bayi; dan
7) gerakan sehat untuk lanjut usia.
d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
e. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di
Desa;
f. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
g. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan
perpustakaan Desa; dan
h. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.
Pasal 11
Kewenangan lokal berskala Desa di bidang sarana dan prasarana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf b antara lain meliputi:
a. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
b. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
c. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
d. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
e. pembangunan energi baru dan terbarukan;
f. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
g. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
h. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
i. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
j. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
k. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;
l. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
m. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya
perikanan; dan
n. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
- 6 -
Pasal 12
Kewenangan lokal berskala Desa bidang pengembangan ekonomi lokal Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c antara lain meliputi:
a. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
b. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
c. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
d. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
e. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
f. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan
pangan Desa;
g. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
h. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan
perikanan secara terpadu;
i. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
j. pengembangan benih lokal;
k. pengembangan ternak secara kolektif;
l. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
m. pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
n. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
o. pengelolaan padang gembala;
p. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata
kabupaten/kota;
q. pengelolaan balai benih ikan;
r. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
dan
s. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada
sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.
Pasal 13
Kewenangan lokal berskala Desa di bidang kemasyarakatan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:
a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
b. membina kerukunan warga masyarakat Desa;
c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; dan
d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa.
Pasal 14
Kewenangan lokal berskala Desa bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf d antara lain:
a. pengembangan seni budaya lokal;
b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan
dan lembaga adat;
c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
1) kelompok tani;
2) kelompok nelayan;
3) kelompok seni budaya; dan
4) kelompok masyarakat lain di Desa.
d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin,
perempuan, masyarakat adat, dan difabel;
f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk
memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
g. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
- 7 -
h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat;
j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
k. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
l. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
1) kader pemberdayaan masyarakat Desa;
2) kelompok usaha ekonomi produktif;
3) kelompok perempuan;
4) kelompok tani;
5) kelompok masyarakat miskin;
6) kelompok nelayan;
7) kelompok pengrajin;
8) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
9) kelompok pemuda; dan
10) kelompok lain sesuai kondisi Desa.
BAB IV
TAHAP DAN TATACARA
Pasal 15
Bupati/Walikota melakukan pengkajian untuk identifikasi dan inventarisasi
kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan
cara:
a. inventarisasi daftar kegiatan berskala lokal Desa yang ditangani oleh satuan kerja
perangkat daerah atau program-program satuan kerja perangkat daerah berbasis
Desa;
b. identifikasi dan inventarisasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang
sudah dijalankan oleh Desa; dan
c. membentuk Tim Pengkajian dan Inventarisasi terhadap jenis kewenangan
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
Pasal 16
Dalam hal identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Desa melakukan
identifikasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu
ditangani tetapi belum dilaksanakan.
Pasal 17
Tugas Tim Pengkajian dan Inventrarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
huruf c meliputi:
a. membuat rancangan daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala Desa berdasarkan hasil kajian;
b. melakukan pembahasan rancangan daftar kewenangan berdasarkan hak asal
usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
c. pembahasan rancangan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus melibatkan
partisipasi Desa, unsur pakar dan pemangku kepentingan yang terkait; dan
d. menghasilkan rancangan daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala Desa.
- 8 -
Pasal 18
(1) Hasil rancangan daftar kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf
d ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
(2) Bupati/Walikota harus melakukan sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota
sebagaimana pada ayat (1) kepada Desa.
(3) Bupati/Walikota melakukan fasilitasi penetapan daftar kewenangan di tingkat
Desa.
Pasal 19
Kepala Desa bersama-sama BPD harus melibatkan masyarakat Desa melakukan
musyawarah untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala Desa dari daftar yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Bupati/Walikota sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa.
Pasal 20
Kepala Desa bersama-sama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan
hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa
masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa.
Pasal 21
Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal
usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
BAB V
PUNGUTAN DESA
Pasal 22
(1) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang
diberikan kepada masyarakat Desa.
(2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. surat pengantar;
b. surat rekomendasi; dan
c. surat keterangan.
Pasal 23
(1) Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum,
wisata desa, pasar Desa, tambatan perahu, karamba ikan, pelelangan ikan, dan
lain-lain.
(2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama
antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa.
- 9 -
BAB VI
PENETAPAN KEWENANGAN DESA
Pasal 24
(1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa
ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi
kebijakan, program, dan administrasi Desa dalam bidang penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan
Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2015
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MARWAN JAFAR
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 158
Salinan sesuai aslinya
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
Kepala Biro Hukum dan Humas,
Fajar Tri Suprapto

More Related Content

What's hot

Permendesa nomor 3 tahun 2015
Permendesa nomor 3 tahun 2015Permendesa nomor 3 tahun 2015
Permendesa nomor 3 tahun 2015
Rumah Kolaborasi
 
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DesaUU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DesaYudhi Aldriand
 
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESAImplementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
Desa Institute
 
Permendesa nomor 2 tahun 2015
Permendesa nomor 2 tahun 2015Permendesa nomor 2 tahun 2015
Permendesa nomor 2 tahun 2015Rumah Kolaborasi
 
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis asetSosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
fasilitatorsid
 
Peraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan Desa
Peraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan DesaPeraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan Desa
Peraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan Desa
Eka Saputra
 
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
Adelfios Andyka Fatra
 
MATERI TOT BAGI KPMD
MATERI TOT BAGI KPMDMATERI TOT BAGI KPMD
MATERI TOT BAGI KPMD
Teguh Kristyanto
 
Panduan rpjmdes
Panduan rpjmdesPanduan rpjmdes
Panduan rpjmdes
rajapusbar
 
Perdes Lembaga Kemasyarakatan Desa
Perdes Lembaga Kemasyarakatan DesaPerdes Lembaga Kemasyarakatan Desa
Perdes Lembaga Kemasyarakatan Desa
Aji Sahdi Sutisna
 
Perdes no.6 th 2016 review rpjm des
Perdes no.6 th 2016 review rpjm desPerdes no.6 th 2016 review rpjm des
Perdes no.6 th 2016 review rpjm des
ari saridjo
 
Refleksi tupoksi rt & rw
Refleksi tupoksi rt & rwRefleksi tupoksi rt & rw
Refleksi tupoksi rt & rw
Pemdes Seboro Sadang
 
Musyawarah Desa
Musyawarah DesaMusyawarah Desa
Musyawarah Desa
Formasi Org
 
UU desa no 6 th 2014 Dr. Ir. Wayan Koster, MM.
UU desa no 6 th 2014  Dr. Ir. Wayan Koster, MM.UU desa no 6 th 2014  Dr. Ir. Wayan Koster, MM.
UU desa no 6 th 2014 Dr. Ir. Wayan Koster, MM.
Love Bali Forum | www.BalidesaAdat.com
 

What's hot (18)

Permendesa nomor 3 tahun 2015
Permendesa nomor 3 tahun 2015Permendesa nomor 3 tahun 2015
Permendesa nomor 3 tahun 2015
 
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DesaUU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 
Matriks uu no.6 2014& pp no.43_2014
Matriks  uu no.6 2014& pp no.43_2014Matriks  uu no.6 2014& pp no.43_2014
Matriks uu no.6 2014& pp no.43_2014
 
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESAImplementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
Implementasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA
 
Permendesa nomor 2 tahun 2015
Permendesa nomor 2 tahun 2015Permendesa nomor 2 tahun 2015
Permendesa nomor 2 tahun 2015
 
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis asetSosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
Sosialisasi uu desa membangun desa berbasis aset
 
Uu desa pembangunan desa
Uu desa   pembangunan desa Uu desa   pembangunan desa
Uu desa pembangunan desa
 
Peraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan Desa
Peraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan DesaPeraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan Desa
Peraturan Bupati Asahan Tentang Kewenangan Desa
 
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
 
MATERI TOT BAGI KPMD
MATERI TOT BAGI KPMDMATERI TOT BAGI KPMD
MATERI TOT BAGI KPMD
 
Warga peduli aids
Warga peduli aidsWarga peduli aids
Warga peduli aids
 
Panduan rpjmdes
Panduan rpjmdesPanduan rpjmdes
Panduan rpjmdes
 
Perdes Lembaga Kemasyarakatan Desa
Perdes Lembaga Kemasyarakatan DesaPerdes Lembaga Kemasyarakatan Desa
Perdes Lembaga Kemasyarakatan Desa
 
Lkd mapan
Lkd mapanLkd mapan
Lkd mapan
 
Perdes no.6 th 2016 review rpjm des
Perdes no.6 th 2016 review rpjm desPerdes no.6 th 2016 review rpjm des
Perdes no.6 th 2016 review rpjm des
 
Refleksi tupoksi rt & rw
Refleksi tupoksi rt & rwRefleksi tupoksi rt & rw
Refleksi tupoksi rt & rw
 
Musyawarah Desa
Musyawarah DesaMusyawarah Desa
Musyawarah Desa
 
UU desa no 6 th 2014 Dr. Ir. Wayan Koster, MM.
UU desa no 6 th 2014  Dr. Ir. Wayan Koster, MM.UU desa no 6 th 2014  Dr. Ir. Wayan Koster, MM.
UU desa no 6 th 2014 Dr. Ir. Wayan Koster, MM.
 

Viewers also liked

samples-2016karlviksnins
samples-2016karlviksninssamples-2016karlviksnins
samples-2016karlviksninsKarl Viksnins
 
Proceso de enseñanza en mi aula
Proceso de enseñanza en mi aulaProceso de enseñanza en mi aula
Proceso de enseñanza en mi aula
Olga Vargas
 
Cable par trenzado
Cable par trenzadoCable par trenzado
Cable par trenzado
Kriss Rachel
 
POWER LAW
POWER LAWPOWER LAW
Recommendations report-Final
Recommendations report-FinalRecommendations report-Final
Recommendations report-FinalKim Johnson
 
904 Creative: Yoga 4 Change presentation
904 Creative: Yoga 4 Change presentation904 Creative: Yoga 4 Change presentation
904 Creative: Yoga 4 Change presentation
Amanda Taramona
 
Thesis-Dec1-2012
Thesis-Dec1-2012Thesis-Dec1-2012
Thesis-Dec1-2012Kim Johnson
 
Certified nursing assistant
Certified nursing assistantCertified nursing assistant
Certified nursing assistant
cnacareer
 
Service Learning Internship-syllabu
Service Learning Internship-syllabuService Learning Internship-syllabu
Service Learning Internship-syllabuKim Johnson
 
Lenguajes de programación web
Lenguajes de programación webLenguajes de programación web
Lenguajes de programación web
Kriss Rachel
 
Business development Assignment | Natalia Asido
Business development Assignment | Natalia Asido Business development Assignment | Natalia Asido
Business development Assignment | Natalia Asido
Natalia Asido
 

Viewers also liked (14)

samples-2016karlviksnins
samples-2016karlviksninssamples-2016karlviksnins
samples-2016karlviksnins
 
Proceso de enseñanza en mi aula
Proceso de enseñanza en mi aulaProceso de enseñanza en mi aula
Proceso de enseñanza en mi aula
 
Cable par trenzado
Cable par trenzadoCable par trenzado
Cable par trenzado
 
POWER LAW
POWER LAWPOWER LAW
POWER LAW
 
Recommendations report-Final
Recommendations report-FinalRecommendations report-Final
Recommendations report-Final
 
SherpaMarketing
SherpaMarketingSherpaMarketing
SherpaMarketing
 
904 Creative: Yoga 4 Change presentation
904 Creative: Yoga 4 Change presentation904 Creative: Yoga 4 Change presentation
904 Creative: Yoga 4 Change presentation
 
Hongyuan Projects Atlas
Hongyuan Projects AtlasHongyuan Projects Atlas
Hongyuan Projects Atlas
 
Tulshiram Lokhande
Tulshiram LokhandeTulshiram Lokhande
Tulshiram Lokhande
 
Thesis-Dec1-2012
Thesis-Dec1-2012Thesis-Dec1-2012
Thesis-Dec1-2012
 
Certified nursing assistant
Certified nursing assistantCertified nursing assistant
Certified nursing assistant
 
Service Learning Internship-syllabu
Service Learning Internship-syllabuService Learning Internship-syllabu
Service Learning Internship-syllabu
 
Lenguajes de programación web
Lenguajes de programación webLenguajes de programación web
Lenguajes de programación web
 
Business development Assignment | Natalia Asido
Business development Assignment | Natalia Asido Business development Assignment | Natalia Asido
Business development Assignment | Natalia Asido
 

Similar to Permendesa 01-th-2015 kewenangan-lokal-skala-desa

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal UsulDaftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
Pemdes Wonoyoso
 
Uu no 6_2014 Ttng Pemerintahan Desa
Uu no 6_2014 Ttng Pemerintahan DesaUu no 6_2014 Ttng Pemerintahan Desa
Uu no 6_2014 Ttng Pemerintahan Desa
mametantikorupsi
 
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaUU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
JARI Indonesia Borneo Barat
 
Uu no 6_2014
Uu no 6_2014Uu no 6_2014
Uu no 6_2014
Agus Guntoro
 
Uu no 6_2014(1)
Uu no 6_2014(1)Uu no 6_2014(1)
Uu no 6_2014(1)
pekondatarajan
 
Uu no 6_2014
Uu no 6_2014Uu no 6_2014
Uu no 6_2014
pekonmuaradua
 
Uu no 6_2014
Uu no 6_2014Uu no 6_2014
Uu no 6_2014
PekonSukamaju
 
UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
UU No 6 Tahun 2014 Tentang DesaUU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Agus Guntoro
 
Uu no 6_2014
Uu no 6_2014Uu no 6_2014
Uu no 6_2014
pekonmuaradua
 
Uu no 6_2014
Uu no 6_2014Uu no 6_2014
Uu no 6_2014
yuliabudiarti
 
Uu no 6_2014
Uu no 6_2014Uu no 6_2014
Uu no 6_2014
suliyo
 
Uu no 6_2014
Uu no 6_2014Uu no 6_2014
Uu no 6_2014
pekonngarip
 
Uu no 6_2014
Uu no 6_2014Uu no 6_2014
Uu no 6_2014
aripristianadewi
 
UU No. 6 Tahun 2014
UU No. 6 Tahun 2014UU No. 6 Tahun 2014
UU No. 6 Tahun 2014
KDW2016
 
Uu no 6_2014
Uu no 6_2014Uu no 6_2014
Uu no 6_2014
pekonmuaradua
 
Uu no 6_2014 ( desa)
Uu no 6_2014 ( desa)Uu no 6_2014 ( desa)
Uu no 6_2014 ( desa)
manuelauparay
 
Uu no 6_2014
Uu no 6_2014Uu no 6_2014
Uu no 6_2014
adisulaiman
 
Uu no 6_2014
Uu no 6_2014Uu no 6_2014
Uu no 6_2014
lisiputriani
 
Uu no 6_2014
Uu no 6_2014Uu no 6_2014
Uu no 6_2014
mahbubikhwani
 

Similar to Permendesa 01-th-2015 kewenangan-lokal-skala-desa (20)

Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal UsulDaftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
 
Uu no 6_2014 Ttng Pemerintahan Desa
Uu no 6_2014 Ttng Pemerintahan DesaUu no 6_2014 Ttng Pemerintahan Desa
Uu no 6_2014 Ttng Pemerintahan Desa
 
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang DesaUU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 
Uu no 6_2014
Uu no 6_2014Uu no 6_2014
Uu no 6_2014
 
Uu no 6_2014(1)
Uu no 6_2014(1)Uu no 6_2014(1)
Uu no 6_2014(1)
 
Uu no 6_2014
Uu no 6_2014Uu no 6_2014
Uu no 6_2014
 
Uu no 6_2014
Uu no 6_2014Uu no 6_2014
Uu no 6_2014
 
UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
UU No 6 Tahun 2014 Tentang DesaUU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 
Uu no 6_2014
Uu no 6_2014Uu no 6_2014
Uu no 6_2014
 
Uu no 6_2014
Uu no 6_2014Uu no 6_2014
Uu no 6_2014
 
Uu no 6_2014
Uu no 6_2014Uu no 6_2014
Uu no 6_2014
 
Uu no 6_2014
Uu no 6_2014Uu no 6_2014
Uu no 6_2014
 
Uu no 6_2014
Uu no 6_2014Uu no 6_2014
Uu no 6_2014
 
UU No. 6 Tahun 2014
UU No. 6 Tahun 2014UU No. 6 Tahun 2014
UU No. 6 Tahun 2014
 
Uu no 6_2014
Uu no 6_2014Uu no 6_2014
Uu no 6_2014
 
Uu no 6_2014 ( desa)
Uu no 6_2014 ( desa)Uu no 6_2014 ( desa)
Uu no 6_2014 ( desa)
 
Uu no 6_2014
Uu no 6_2014Uu no 6_2014
Uu no 6_2014
 
Uu no 6_2014
Uu no 6_2014Uu no 6_2014
Uu no 6_2014
 
Uu no 6_2014
Uu no 6_2014Uu no 6_2014
Uu no 6_2014
 
Uu no 6_2014
Uu no 6_2014Uu no 6_2014
Uu no 6_2014
 

More from Kantor Desa Junwangi

Permendagri 47 2016
Permendagri 47 2016Permendagri 47 2016
Permendagri 47 2016
Kantor Desa Junwangi
 
Permendagri 46 2016
Permendagri 46 2016Permendagri 46 2016
Permendagri 46 2016
Kantor Desa Junwangi
 
Nama desa
Nama desaNama desa
Perbup 23 th_2015
Perbup 23 th_2015Perbup 23 th_2015
Perbup 23 th_2015
Kantor Desa Junwangi
 
Perda 9 th_2015_ttg_bpd
Perda 9 th_2015_ttg_bpdPerda 9 th_2015_ttg_bpd
Perda 9 th_2015_ttg_bpd
Kantor Desa Junwangi
 
Perda 8 th_2015_ttg_pilkades
Perda 8 th_2015_ttg_pilkadesPerda 8 th_2015_ttg_pilkades
Perda 8 th_2015_ttg_pilkades
Kantor Desa Junwangi
 
Perda 7 th_2014_ttg_perangkat_desa
Perda 7 th_2014_ttg_perangkat_desaPerda 7 th_2014_ttg_perangkat_desa
Perda 7 th_2014_ttg_perangkat_desa
Kantor Desa Junwangi
 
Perda 5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerah
Perda  5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerahPerda  5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerah
Perda 5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerah
Kantor Desa Junwangi
 
Permendagri 47 2016
Permendagri 47 2016Permendagri 47 2016
Permendagri 47 2016
Kantor Desa Junwangi
 
Permendagri 46 2016
Permendagri 46 2016Permendagri 46 2016
Permendagri 46 2016
Kantor Desa Junwangi
 
Permendesa 04-th-2015 pendirian-bumdesa
Permendesa 04-th-2015 pendirian-bumdesaPermendesa 04-th-2015 pendirian-bumdesa
Permendesa 04-th-2015 pendirian-bumdesa
Kantor Desa Junwangi
 
Permendesa 03-th-2015 pendampingan-desa
Permendesa 03-th-2015 pendampingan-desaPermendesa 03-th-2015 pendampingan-desa
Permendesa 03-th-2015 pendampingan-desa
Kantor Desa Junwangi
 
Permendesa 02-th-2015 tatib-musyawarah-desa
Permendesa 02-th-2015 tatib-musyawarah-desaPermendesa 02-th-2015 tatib-musyawarah-desa
Permendesa 02-th-2015 tatib-musyawarah-desa
Kantor Desa Junwangi
 
Permen no.84 th_2015 Organisasi Desa
Permen no.84 th_2015 Organisasi DesaPermen no.84 th_2015 Organisasi Desa
Permen no.84 th_2015 Organisasi Desa
Kantor Desa Junwangi
 
Permendagri 114 2014 format
Permendagri 114 2014 formatPermendagri 114 2014 format
Permendagri 114 2014 format
Kantor Desa Junwangi
 
Permendagri 113-th-2014 Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri 113-th-2014 Pengelolaan Keuangan DesaPermendagri 113-th-2014 Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri 113-th-2014 Pengelolaan Keuangan Desa
Kantor Desa Junwangi
 
PMK 241-th-2014 Pertanggjawaban dana desa
PMK 241-th-2014 Pertanggjawaban dana desaPMK 241-th-2014 Pertanggjawaban dana desa
PMK 241-th-2014 Pertanggjawaban dana desa
Kantor Desa Junwangi
 
Permendagri No.114-th-2014 Pedoman Pembangunan Desa
Permendagri No.114-th-2014 Pedoman Pembangunan DesaPermendagri No.114-th-2014 Pedoman Pembangunan Desa
Permendagri No.114-th-2014 Pedoman Pembangunan Desa
Kantor Desa Junwangi
 
PMK No. 263 tahun 2014 Sistem Pelaporan Keu
PMK No. 263 tahun 2014 Sistem Pelaporan KeuPMK No. 263 tahun 2014 Sistem Pelaporan Keu
PMK No. 263 tahun 2014 Sistem Pelaporan Keu
Kantor Desa Junwangi
 
PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN
PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBNPP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN
PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN
Kantor Desa Junwangi
 

More from Kantor Desa Junwangi (20)

Permendagri 47 2016
Permendagri 47 2016Permendagri 47 2016
Permendagri 47 2016
 
Permendagri 46 2016
Permendagri 46 2016Permendagri 46 2016
Permendagri 46 2016
 
Nama desa
Nama desaNama desa
Nama desa
 
Perbup 23 th_2015
Perbup 23 th_2015Perbup 23 th_2015
Perbup 23 th_2015
 
Perda 9 th_2015_ttg_bpd
Perda 9 th_2015_ttg_bpdPerda 9 th_2015_ttg_bpd
Perda 9 th_2015_ttg_bpd
 
Perda 8 th_2015_ttg_pilkades
Perda 8 th_2015_ttg_pilkadesPerda 8 th_2015_ttg_pilkades
Perda 8 th_2015_ttg_pilkades
 
Perda 7 th_2014_ttg_perangkat_desa
Perda 7 th_2014_ttg_perangkat_desaPerda 7 th_2014_ttg_perangkat_desa
Perda 7 th_2014_ttg_perangkat_desa
 
Perda 5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerah
Perda  5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerahPerda  5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerah
Perda 5_th_2015_ttg_produk_hukum_daerah
 
Permendagri 47 2016
Permendagri 47 2016Permendagri 47 2016
Permendagri 47 2016
 
Permendagri 46 2016
Permendagri 46 2016Permendagri 46 2016
Permendagri 46 2016
 
Permendesa 04-th-2015 pendirian-bumdesa
Permendesa 04-th-2015 pendirian-bumdesaPermendesa 04-th-2015 pendirian-bumdesa
Permendesa 04-th-2015 pendirian-bumdesa
 
Permendesa 03-th-2015 pendampingan-desa
Permendesa 03-th-2015 pendampingan-desaPermendesa 03-th-2015 pendampingan-desa
Permendesa 03-th-2015 pendampingan-desa
 
Permendesa 02-th-2015 tatib-musyawarah-desa
Permendesa 02-th-2015 tatib-musyawarah-desaPermendesa 02-th-2015 tatib-musyawarah-desa
Permendesa 02-th-2015 tatib-musyawarah-desa
 
Permen no.84 th_2015 Organisasi Desa
Permen no.84 th_2015 Organisasi DesaPermen no.84 th_2015 Organisasi Desa
Permen no.84 th_2015 Organisasi Desa
 
Permendagri 114 2014 format
Permendagri 114 2014 formatPermendagri 114 2014 format
Permendagri 114 2014 format
 
Permendagri 113-th-2014 Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri 113-th-2014 Pengelolaan Keuangan DesaPermendagri 113-th-2014 Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri 113-th-2014 Pengelolaan Keuangan Desa
 
PMK 241-th-2014 Pertanggjawaban dana desa
PMK 241-th-2014 Pertanggjawaban dana desaPMK 241-th-2014 Pertanggjawaban dana desa
PMK 241-th-2014 Pertanggjawaban dana desa
 
Permendagri No.114-th-2014 Pedoman Pembangunan Desa
Permendagri No.114-th-2014 Pedoman Pembangunan DesaPermendagri No.114-th-2014 Pedoman Pembangunan Desa
Permendagri No.114-th-2014 Pedoman Pembangunan Desa
 
PMK No. 263 tahun 2014 Sistem Pelaporan Keu
PMK No. 263 tahun 2014 Sistem Pelaporan KeuPMK No. 263 tahun 2014 Sistem Pelaporan Keu
PMK No. 263 tahun 2014 Sistem Pelaporan Keu
 
PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN
PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBNPP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN
PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN
 

Recently uploaded

Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
JabalArfah
 
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MKHUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HarrySusanto18
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
adbangplk
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
Adhi Setyowibowo
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
intelkejarimimika07
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
thegoddescorp
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Pelita9
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
intelkejarimimika07
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
asmazn0001
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
CI kumparan
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
SardiPasaribu
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
thegoddescorp
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
HansWijaya13
 
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptxPPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
NinaRahayuBelia
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
SharonPriscilla3
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
CIkumparan
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
CI kumparan
 

Recently uploaded (17)

Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRIPengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
Pengawasan Pemilu 2024 sebagai bentuk kecintaan kita terhadap NKRI
 
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MKHUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG - HUKUM ACARA MK
 
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
ARAH KEBIJAKAN DAK DALAM RANGKA IDENTIFIKASI DAN ANALISA USULAN DAK 2025 KALT...
 
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
6. PPLi-BimTek Pemulihan dan Kedaruratan_PPLI.pdf
 
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
449048659-powerpoint-Peran-Kejaksaan-ppt.ppt
 
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdfppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
ppt.kls.xi. kd. ancaman ideologi.pptx.pdf
 
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum PidanaHukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
Hukum Penitensier serta Pengetahuan akan Hukum Pidana
 
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdfPeran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
 
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdfPerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
PerGub_No._49_Thn_2015_ttg_Pedoman_Remunerasi_BLUD jatim.pdf
 
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdfRUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
RUU KIA pada Seribu HPK-Raker Tingkat I Komisi VIII DPR RI-25032024-FINAL.pdf
 
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).pptGratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
Gratifikasi_dan_Anti_Korupsi_(Tim_Penyuluh_31_Mei_2021).ppt
 
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdfppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
ppt. kls xi kd. 3.4. Hubungan Internasional.pptx.pdf
 
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
SOSIALISASI TAHAPAN DAN PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN SERENTAK 2024...
 
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptxPPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
PPT HUBUNGAN BISNIS BY NINA RAHAYU BELIA.pptx
 
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASICONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
CONTOH MAKALAH JOINT VENTURE DAN ENTERPRISE DALAM HUKUM INVESTASI
 
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri DrafDOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
DOC-20240528-WA0150..pdf Revisi UU Polri Draf
 
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.comSalinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
Salinan PP Nomor 25 Tahun 2024. kumparanNews, kumparan.com
 

Permendesa 01-th-2015 kewenangan-lokal-skala-desa

  • 1. - 1 - MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 huruf a dan b dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA. SALINAN
  • 2. - 2 - BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. 3. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. 4. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa. 5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. BAB II KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL Pasal 2 Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi: a. sistem organisasi perangkat Desa; b. sistem organisasi masyarakat adat; c. pembinaan kelembagaan masyarakat; d. pembinaan lembaga dan hukum adat; e. pengelolaan tanah kas Desa; f. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat; g. pengelolaan tanah bengkok;
  • 3. - 3 - h. pengelolaan tanah pecatu; i. pengelolaan tanah titisara; dan j. pengembangan peran masyarakat Desa. Pasal 3 Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa adat meliputi: a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat; b. pranata hukum adat; c. pemilikan hak tradisional; d. pengelolaan tanah kas Desa adat; e. pengelolaan tanah ulayat; f. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa adat; g. pengisian jabatan kepala Desa adat dan perangkat Desa adat; dan h. masa jabatan kepala Desa adat. Pasal 4 Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. BAB III KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA Pasal 5 Kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi: a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat; b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa; c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa; d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa; e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang- undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
  • 4. - 4 - Pasal 6 Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi: a. individu; b. organisasi kemasyarakatan; c. perguruan tinggi; d. lembaga swadaya masyarakat; e. lembaga donor; dan f. perusahaan. Pasal 7 Kewenangan lokal berskala Desa meliputi: a. bidang pemerintahan Desa, b. pembangunan Desa; c. kemasyarakatan Desa; dan d. pemberdayaan masyarakat Desa. Pasal 8 Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a antara lain meliputi: a. penetapan dan penegasan batas Desa; b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa; c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa; d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa; e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian; f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja; g. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan; h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri; i. penetapan organisasi Pemerintah Desa; j. pembentukan Badan Permusyaratan Desa; k. penetapan perangkat Desa; l. penetapan BUM Desa; m. penetapan APB Desa; n. penetapan peraturan Desa; o. penetapan kerja sama antar-Desa; p. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa; q. pendataan potensi Desa; r. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa; s. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa; t. pengelolaan arsip Desa; dan u. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.
  • 5. - 5 - Pasal 9 Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi: a. pelayanan dasar Desa; b. sarana dan prasarana Desa; c. pengembangan ekonomi lokal Desa; dan d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa. Pasal 10 Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a antara lain meliputi: a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes; b. pengembangan tenaga kesehatan Desa; c. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui: 1) layanan gizi untuk balita; 2) pemeriksaan ibu hamil; 3) pemberian makanan tambahan; 4) penyuluhan kesehatan; 5) gerakan hidup bersih dan sehat; 6) penimbangan bayi; dan 7) gerakan sehat untuk lanjut usia. d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; e. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa; f. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini; g. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa; dan h. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa. Pasal 11 Kewenangan lokal berskala Desa di bidang sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b antara lain meliputi: a. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa; b. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa; c. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; d. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa; e. pembangunan energi baru dan terbarukan; f. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah; g. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan; h. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; i. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa; j. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier; k. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa; l. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa; m. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan n. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
  • 6. - 6 - Pasal 12 Kewenangan lokal berskala Desa bidang pengembangan ekonomi lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c antara lain meliputi: a. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa; b. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa; c. pengembangan usaha mikro berbasis Desa; d. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa; e. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan; f. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa; g. penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa; h. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu; i. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan; j. pengembangan benih lokal; k. pengembangan ternak secara kolektif; l. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri; m. pendirian dan pengelolaan BUM Desa; n. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu; o. pengelolaan padang gembala; p. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten/kota; q. pengelolaan balai benih ikan; r. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan s. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. Pasal 13 Kewenangan lokal berskala Desa di bidang kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi: a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa; b. membina kerukunan warga masyarakat Desa; c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; dan d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa. Pasal 14 Kewenangan lokal berskala Desa bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d antara lain: a. pengembangan seni budaya lokal; b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat; c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui: 1) kelompok tani; 2) kelompok nelayan; 3) kelompok seni budaya; dan 4) kelompok masyarakat lain di Desa. d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin; e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel; f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa; g. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
  • 7. - 7 - h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa; k. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan l. peningkatan kapasitas masyarakat melalui: 1) kader pemberdayaan masyarakat Desa; 2) kelompok usaha ekonomi produktif; 3) kelompok perempuan; 4) kelompok tani; 5) kelompok masyarakat miskin; 6) kelompok nelayan; 7) kelompok pengrajin; 8) kelompok pemerhati dan perlindungan anak; 9) kelompok pemuda; dan 10) kelompok lain sesuai kondisi Desa. BAB IV TAHAP DAN TATACARA Pasal 15 Bupati/Walikota melakukan pengkajian untuk identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan cara: a. inventarisasi daftar kegiatan berskala lokal Desa yang ditangani oleh satuan kerja perangkat daerah atau program-program satuan kerja perangkat daerah berbasis Desa; b. identifikasi dan inventarisasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang sudah dijalankan oleh Desa; dan c. membentuk Tim Pengkajian dan Inventarisasi terhadap jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Pasal 16 Dalam hal identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Desa melakukan identifikasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan. Pasal 17 Tugas Tim Pengkajian dan Inventrarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi: a. membuat rancangan daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa berdasarkan hasil kajian; b. melakukan pembahasan rancangan daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa; c. pembahasan rancangan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus melibatkan partisipasi Desa, unsur pakar dan pemangku kepentingan yang terkait; dan d. menghasilkan rancangan daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
  • 8. - 8 - Pasal 18 (1) Hasil rancangan daftar kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. (2) Bupati/Walikota harus melakukan sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana pada ayat (1) kepada Desa. (3) Bupati/Walikota melakukan fasilitasi penetapan daftar kewenangan di tingkat Desa. Pasal 19 Kepala Desa bersama-sama BPD harus melibatkan masyarakat Desa melakukan musyawarah untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dari daftar yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Desa. Pasal 20 Kepala Desa bersama-sama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa. Pasal 21 Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. BAB V PUNGUTAN DESA Pasal 22 (1) Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa. (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. surat pengantar; b. surat rekomendasi; dan c. surat keterangan. Pasal 23 (1) Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar Desa, tambatan perahu, karamba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain. (2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah Desa dengan masyarakat Desa.
  • 9. - 9 - BAB VI PENETAPAN KEWENANGAN DESA Pasal 24 (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan administrasi Desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2015 MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd. MARWAN JAFAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 158 Salinan sesuai aslinya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Kepala Biro Hukum dan Humas, Fajar Tri Suprapto